close
FeminisiaNasional

35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual tiap harinya

ilustrasi kekerasan seksual perempuan
Ilustrasi. Foto: tabloidjubi

Jakarta, Wartadesa. – Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2001 sampai dengan 2011 menemukan kejadian, rata-rata 35 perempuan, termasuk anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Dalam berbagai kasus, tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum, karena hingga saat ini substansi hukum Indonesia dalam KUHP tentang kekerasan seksual masih sempit, kekerasan seksual hanya dikenal perkosaan pencabulan dan perzinahan. Demikian disampaikan oleh Veni Siregar dari Forum Pengada Layanan (FPL) dilansir dari konde.co.

Veni menyebut, sedikit sekali kasus kekerasan seksual yang maju sampai ke tingkat persidangan. Menurutnya, data pendokumentasian kasus kekerasan seksual yang dilakukan FPL di lima wilayah (Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,Yogyakarta) dari 80% korban yang melapor memilih jalur hukum, hanya 10% kasus yang maju sampai ke persidangan, sisanya 40% mandeg di kepolisian dan 50% dimediasi yang kemudian dinikahkan atau terima uang ganti rugi.

Pada awal tahun 2018, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah dimulai dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang para ahli, LSM perempuan, Komnas Perempuan, dan ormas-ormas perempuan.

Selain itu, Panja RUU P-KS juga telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan beberapa daerah, namun menurut FPL, pembahasan substansi RUU ini masih “mandek”, belum berkembang jauh dan masih terkesan digantung.

Terkait hal tersebut, FPL meminta komitmen Panja RUU P-KS untuk segera membahas RUU ini dalam masa sidang V tahun 2017-2018. Mengingat tahun depan merupakan tahun politik.

“Sehingga persiapan pesta demokrasi dalam menyambut tahun politik 2019 tidak menjadi alasan bagi pihak legislatif untuk mengabaikan hak-hak korban kekerasan seksual,” ujar Dian Novita, pengarah Forum Pengada Layanan dikutip dari konde.co

Sejak tiga tahun lalu RUU P-KS telah masuk dalam Prolegnas DPR RI namun tak kunjung juga disahkan, hingga pada Maret 2018 RUU ini  masuk dalam pembicaraan tingkat 1, namun hingga kini RUU tersebut belum ada perkembangan, sehingga FPL mengingatkan dewan untuk menunaikan janjinya.

“Sepertinya kita harus mengingatkan kembali kepada pihak legislatif bahwa tidak ada kepentingan lain dari lahirnya RUU ini selain kepentingan korban kekerasan seksual yang selama ini masih diabaikan negara,” ujar Dian Novita.  (Sumber: konde.co)