Bencana Arsip — Warta Desa

Bang Madit Aktor Sinetron Turun Langsung ke Lokasi Banjir di desa Adisana : “Pemerintah Harus Bergerak Cepat!”

by buono on Februari 14, 2026 Bencana banjir brebes ramdhani

Brebes, Warta Desa, 13 Februari 2026 – Kepedulian terhadap sesama dan alam kembali ditunjukkan oleh aktor dan pelawak senior Indonesia, Ramdhani Qubil AJ, atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bang Madit. Hari ini, tokoh yang identik dengan perannya dalam sinetron legendaris Islam KTP itu menyambangi Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Kedatangan pria kelahiran 6 Januari 1965 tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Bang Madit hadir untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas musibah yang memporak-porandakan permukiman warga. Dengan tegas, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk segera mengambil tindakan nyata.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Saya meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk segera melakukan pemulihan pascabanjir di Desa Adisana. Jangan biarkan warga berlarut-larut dalam kesulitan,” ujar Bang Madit di lokasi kejadian.

Dalam kunjungannya, Bang Madit juga berkolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan, Emak Bergerak Desa Adisana, yang dikoordinatori oleh Dewi Namara. Momen ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan moril agar gerakan kepedulian terhadap lingkungan terus bergaung.

“Emak Bergerak ini luar biasa. Mereka konsisten menyuarakan pentingnya menjaga alam. Kita semua tahu, banjir bandang ini adalah akibat langsung dari kerusakan hutan lindung di lereng Gunung Slamet yang beralih fungsi menjadi ladang kentang. Hutan yang gundul membuat hilir seperti Adisana ini kebanjiran setiap kali hujan turun,” jelasnya.

Bang Madit, yang bersama rekan-rekan ustad dalam sinetron Islam KTP dikenal kerap membawa pesan-pesan kebaikan, kali ini mewujudkannya dalam aksi nyata dengan memberikan bantuan moril ke Emak Bergerak dan bantuan kepada para korban banjir. Bantuan di serahkan dan di terima di balai desa oleh kepdes. Ia berharap langkah kecilnya bisa menggerakkan pihak-pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat.

Di akhir kunjungannya, Bang Madit melontarkan seruan yang menjadi harapan bersama: “Save Slamet! Salam lestari untuk alam Indonesia.”

Pewarta: Hendir Yetus

selengkapnya

Bencana Lingkungan

Banjir Bandang Kali Keruh dan Kerusakan Ekologis di Hulu

by buono on Februari 14, 2026 Bencana Lingkungan alih fungsi hutan banjir brebes

BREBES, Warta Desa – Banjir bandang yang melanda Desa Adisana dan Dukuhturi, Kecamatan Penggarutan, Kabupaten Brebes, beberapa waktu lalu menyisakan duka dan pertanyaan besar. Bencana yang merendam pemukiman, merusak infrastruktur, dan melumpuhkan aktivitas warga ini ternyata memiliki akar persoalan yang jauh dari lokasi kejadian.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi Daerah Tangkapan Hujan (DTH) atau catchment area Kali Keruh, ditemukan fakta bahwa banjir bandang ini merupakan dampak langsung dari kerusakan ekologis masif di wilayah hulu.

Luas Catchment Area Melebihi Kota Tegal

Delineasi atau penggambaran batas wilayah tangkapan air yang dilakukan dari hilir—tepatnya di pinggir Kali Keruh dekat Desa Adisana dan Dukuhturi—menunjukkan hasil yang mengejutkan. Dengan mengikuti alur sungai hingga ke hulu, ditemukan banyak percabangan anak sungai yang menjadi bagian dari sistem aliran Kali Keruh.

Garis tebal berwarna merah pada peta menunjukkan batas catchment area yang menyuplai air menuju Kali Keruh di kedua desa tersebut. Luasnya mencapai 60,63 kilometer persegi atau setara 6.063 hektar.

Sebagai perbandingan, luas Kota Tegal hanya 39,68 kilometer persegi atau 3.968 hektar. Artinya, luas daerah tangkapan hujan Kali Keruh 52,8 persen lebih besar dari wilayah satu kota di pesisir utara Jawa Tengah tersebut.

“Skala dampak di hilir merupakan akumulasi dari seluruh proses degradasi yang terjadi di hulu,” ujar Hendy TR, pengamat kebijakan sumber daya alam yang melakukan kajian terhadap wilayah ini.

Alih Fungsi Hutan secara Masif

Fakta yang sangat disayangkan adalah terjadinya alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran di dalam catchment area ini. Lahan yang seharusnya menjadi penyangga air dialihkan menjadi lahan pertanian dan ladang sayur.

Praktik ini tidak hanya terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tetapi juga merambah Hutan Lindung (HL) yang berada dalam pengelolaan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat.

Desa-desa yang masuk dalam wilayah catchment area dan terdampak alih fungsi lahan antara lain:

· Desa Igirl Klenceng
· Sebagian Desa Cipetung
· Desa Wanareja
· Sebagian Desa Sridadi
· Sebagian Desa Dawuhan
· Sebagian kecil Desa Plompong
· Sebagian Desa Pandansari
· Sebagian kecil Desa Cilibur

Data lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan ini tidak bersifat sporadis, melainkan sistemik dan masif.

Hilangnya Fungsi Hidrologis Hutan

Hutan alam memiliki struktur berlapis—kanopi lebat, serasah, dan sistem perakaran dalam—yang berfungsi sebagai pengatur tata air raksasa. Sistem ini mampu memperlambat aliran air hujan, meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah, dan menyimpan air dalam periode panjang.

Ketika hutan dikonversi menjadi ladang sayur dan pertanian intensif, struktur tanah hancur. Pengolahan tanah intensif dan pemadatan akibat aktivitas pertanian menyebabkan tanah menjadi kedap air. Akibatnya, saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, air tidak meresap tetapi langsung menjadi limpasan permukaan.

“Dalam kondisi alami, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sehat merespons hujan dengan naik turunnya debit secara perlahan. Namun akibat alih fungsi lahan, responsnya berubah menjadi tajam dan cepat—air tiba di hilir dalam hitungan menit, bukan jam,” jelas Hendy.

Lebih jauh, banjir bandang Kali Keruh tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur dan material kayu. Ini merupakan indikator erosi lahan kritis di hulu. Akar pohon yang mati tidak lagi menahan partikel tanah, sehingga erosi permukaan dan longsor mikro terjadi serempak di seluruh catchment area.

Akar Persoalan: Tata Kelola dan Regulasi Lemah

Fakta bahwa alih fungsi lahan terjadi di kawasan Perhutani, baik di HPT maupun HL, menunjukkan adanya kegagalan penegakan hukum. Kawasan yang secara legal seharusnya dilindungi justru menjadi lokasi ekspansi pertanian.

Analisis sejumlah lembaga pemantau kehutanan mengungkap bahwa deforestasi pasca pengesahan UU Cipta Kerja justru masif terjadi di dalam kawasan yang memiliki izin atau dalam pengelolaan legal.

Beberapa pasal dalam UU tersebut menciptakan mekanisme “pemutihan” atau legalisasi administratif bagi pelaku alih fungsi lahan, menghapus sanksi pidana, dan menggantinya dengan sanksi administratif ringan. Hal ini justru menciptakan insentif bagi perluasan lahan garapan di kawasan lindung.

Lebih parah lagi, kebijakan penghapusan ketentuan tutupan hutan minimal 30 persen dari luas wilayah provinsi atau DAS telah melucuti instrumen pencegahan bencana berbasis ruang. Kawasan hulu yang rentan secara ekologis tidak lagi memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk dipertahankan sebagai kawasan penyangga.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Banjir bandang Kali Keruh yang mengakibatkan derita di Adisana dan Dukuhturi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan warga. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan memutus akses dan mobilitas. Ratusan hektar sawah berubah menjadi sungai lumpur, dan mata pencaharian lenyap dalam sekejap, akibat jembatan yang amblas ada satu padukuhan yakni Dukuh Adisana Sabrang RT 01,02,03 RW 1 Adisana yang terisolir hingga darurat air. Beban kesehatan masyarakat pascabencana juga menjadi persoalan tersendiri yang harus ditanggung warga.

Pendekatan mitigasi struktural seperti normalisasi sungai di hilir selama ini diandalkan sebagai solusi instan. Namun para pengamat menegaskan, pendekatan ini tidak akan efektif selama sumber masalah di hulu tidak diperbaiki.

Rekomendasi: Restorasi DAS sebagai Prioritas

Para pengamat dan pegiat lingkungan mendesak adanya langkah-langkah strategis untuk memutus siklus bencana tahunan ini:

Pertama, penghentian ekspansi lahan garapan di kawasan lindung dan penegakan hukum secara tegas. Upaya Perhutani KPH Pekalongan Barat menutup lahan garapan di Petak 48 Dukuh Sawangan dan mengalihkannya menjadi wisata pendakian dinilai sebagai langkah maju. Namun tindakan ini harus diperluas ke seluruh catchment area dan disertai sanksi tegas bagi pelaku ekspansi baru.

Kedua, reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis secara bentang lahan, bukan sekadar penanaman pohon simbolik. Pendekatan Natural Flood Management yang mengembalikan fungsi alami DAS—seperti memulihkan kelokan sungai, menanam vegetasi penyangga di bantaran, dan penghijauan berlapis—terbukti efektif menahan laju limpasan air.

Ketiga, reformasi regulasi tata kelola hutan. Pemerintah pusat dan DPR didesak menghapus pasal-pasal yang melegalkan alih fungsi lahan secara retroaktif, mengembalikan ketentuan tutupan hutan minimal 30 persen, serta memperkuat kewenangan daerah dalam mengawasi konsesi di wilayah hulunya.

Penutup

Banjir bandang Kali keruh di Adisana dan Dukuhturi adalah tagihan ekologis dari akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun di wilayah hulu. Dengan luas catchment area mencapai 60,63 kilometer persegi, setiap hektar hutan yang dikonversi menjadi ladang sayur berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume dan kecepatan air yang menerjang pemukiman warga di hilir.

Tidak ada solusi instan. Mitigasi bencana yang efektif harus dimulai dari memulihkan fungsi hidrologis DTH, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan mereformasi kebijakan sumber daya alam yang selama ini lebih berpihak pada ekspansi daripada keberlanjutan.

Kolaborasi antara Perhutani, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lokal adalah jalan satu-satunya untuk memutus siklus bencana tahunan yang semakin mematikan. Jika tidak, banjir bandang bukan lagi pertanyaan “apakah akan datang lagi?”, melainkan “kapan ia akan datang dan seberapa besar daya rusaknya?”.

Laporan: Hendri Yetus

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Akses Terancam Putus: Ruas Jalan Watu Lawang Garungwiyoro Amblas, Warga Desak Perbaikan Segera

by buono on Februari 10, 2026 Bencana Berita Desa Kandangserang longsor

KANDANGSERANG, WARTA DESA. – Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Ruas jalan Watu Lawang yang terletak di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat amblas dan longsor. Kejadian ini mengancam mobilitas warga dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (10/2/2026), titik longsoran tampak memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini membuat jalur yang menjadi urat nadi warga tersebut menyempit dan sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun.

Pemicu: Cuaca Ekstrem dan Beban Kendaraan Berat

Kerusakan jalan ini diduga kuat dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kandangserang dalam beberapa pekan terakhir. Kontur tanah di kawasan Watu Lawang yang tergolong labil tidak mampu menahan resapan air yang berlebih, sehingga mengakibatkan pergeseran tanah (amblas).

Namun, faktor alam bukan satu-satunya terdakwa dalam masalah ini. Berdasarkan penuturan warga setempat, kerusakan jalan diperparah oleh aktivitas kendaraan bermuatan berat (dump truck) yang melintas setiap hari. Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut material bangunan, baik untuk keperluan renovasi pribadi maupun suplai proyek pembangunan pemerintah, seperti program KMPD (Karya Masyarakat Pembangunan Desa) dan proyek infrastruktur lainnya.

“Hujannya memang tidak berhenti-berhenti, tapi beban truk material yang lewat setiap hari juga bikin jalan cepat retak dan akhirnya amblas begini,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi.

Lumpuhnya Jalur Utama Masyarakat

Dampak dari amblasnya ruas Watu Lawang ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Perlu diketahui, jalur ini merupakan akses utama bagi warga Desa Garungwiyoro untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas kesehatan (Puskesmas), dan pasar.

Bagi pelajar dan pekerja, kondisi jalan yang rusak memaksa mereka untuk ekstra waspada. Bagi pengendara roda dua, titik longsoran menjadi jebakan yang mematikan jika tidak berhati-hati, mengingat sisi jalan berbatasan langsung dengan tebing/jurang.

“Ini akses satu-satunya yang paling cepat. Kalau jalan ini putus, kami harus memutar sangat jauh, dan itu tentu memakan waktu serta biaya bensin yang lebih banyak. Kami khawatir kalau dibiarkan, jalannya benar-benar hilang terbawa longsor,” ungkap seorang warga dengan nada cemas.

Harapan Warga: Perbaikan dan Pengawasan Ketat

Masyarakat Desa Garungwiyoro melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat melayangkan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), untuk segera melakukan tindakan darurat.

Ada dua poin utama yang menjadi tuntutan warga:

Penanganan Cepat: Melakukan perbaikan permanen atau minimal penguatan tebing (talud) agar longsor tidak semakin meluas dan memutus akses total.
Pengawasan Muatan: Warga meminta adanya regulasi atau pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang melintas. Mereka berharap ada batasan tonase agar jalan yang sudah diperbaiki nantinya tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Hingga berita ini diturunkan, warga secara swadaya telah memasang tanda peringatan seadanya di sekitar lokasi amblas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Masyarakat sangat berharap pemerintah daerah tidak menunggu adanya korban jiwa untuk mulai bergerak melakukan perbaikan.

Keberlanjutan hidup warga Garungwiyoro sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak. Watu Lawang kini menunggu tangan dingin pemerintah untuk kembali kokoh berdiri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Warga Empat Desa di Kecamatan Tirto Sampaikan Tuntutan, Pemkab Pekalongan Janji Sejumlah Perbaikan

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Keluhan warga terkait ancaman banjir dan rusaknya infrastruktur di wilayah Kecamatan Tirto akhirnya mendapat respon dari pemerintah daerah. Melalui audiensi yang digelar di Pendopo Kecamatan Tirto, Senin (9/2/2026), Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyepakati tujuh poin tuntutan warga dari empat desa terdampak.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar dengan jajaran pengambil kebijakan Pemkab Pekalongan. Audiensi ini menjadi krusial mengingat kondisi lingkungan warga yang kian terdesak oleh persoalan drainase dan luapan air.

Tujuh Poin Komitmen Pemerintah

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pekalongan menjamin beberapa langkah strategis, di antaranya:

Tanggul Sungai Sengkarang: Perbaikan dan peninggian tanggul akan segera dilakukan dalam minggu ini menggunakan alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Penambahan Pompa: Pengadaan dua unit pompa portable tambahan yang masing-masing akan ditempatkan di Karangjompo dan Mulyorejo.
Jaminan Operasional: Kepastian ketersediaan solar untuk mesin pompa banjir agar tetap berfungsi maksimal saat dibutuhkan.
Infrastruktur Permanen: Pembangunan Rumah Pompa di Desa Karangjompo melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.
Drainase dan Pintu Air: Normalisasi drainase di Desa Pacar serta perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo.
Perbaikan Jalan: Rehabilitasi ruas jalan Karangjompo–Pecakaran (khususnya titik Tegaldowo-Mulyorejo) sepanjang kurang lebih 300 meter.

Kawal Realisasi Janji

Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan warga (Mas Kuri, Amin Mazzoi, Andi Jojo, dan Arif Pribadi) bersama Asisten I dan II Sekda Kab. Pekalongan, pihak DPUTARU, serta Camat Tirto.

Salah seorang perwakilan warga menegaskan bahwa masyarakat akan terus memantau perkembangan di lapangan.

“Kami berharap ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Realisasi di lapangan adalah yang paling utama agar desa kami tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan komitmennya untuk melaksanakan poin-poin tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan dan keselamatan warga di empat desa tersebut. (Buono/Warta Desa)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Tragedi di Pengungsian Dupantex, IMM Pekalongan Desak Pemda Benahi Total Penanganan Banjir

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan imm

PEKALONGAN, Warta Desa – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembenahan total dalam penanganan bencana. Hal ini menyusul peristiwa memilukan meninggalnya seorang warga lanjut usia (lansia) di posko pengungsian Dupantex, Kecamatan Tirto.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi banjir yang telah merendam wilayah Pekalongan sejak 17 Januari 2026 dan hingga kini—memasuki hari ke-23—belum sepenuhnya surut.

Alarm Lemahnya Mitigasi

Ketua PC IMM Pekalongan, Muhammad Haidar, menilai tragedi meninggalnya warga di pengungsian merupakan alarm serius atas lemahnya mitigasi bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Korban jiwa di pengungsian menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi sekadar respons darurat. Harus ada langkah struktural, ilmiah, dan berkelanjutan,” tegas Haidar saat memberikan keterangan pada Senin (9/2/2026).

IMM menyoroti kondisi pengungsian yang terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, serta lamanya masa tanggap darurat yang justru memperparah penderitaan masyarakat terdampak.

Dorong Inovasi Teknologi dan Solusi Struktural

IMM Pekalongan mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi mulai berani menggunakan inovasi kebijakan berbasis sains dan teknologi. Beberapa poin langkah konkret yang diusulkan antara lain:

Modifikasi Cuaca: Mengelola awan saat curah hujan ekstrem bekerja sama dengan BMKG dan lembaga riset.
Infrastruktur Terpadu: Pembangunan kolam retensi dan sistem drainase yang terintegrasi.
Normalisasi Sungai: Dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan.
Tata Ruang: Penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana.
Peringatan Dini (EWS): Sistem yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Menurut IMM, teknologi modifikasi cuaca merupakan solusi taktis jangka pendek untuk mengurangi beban hujan, sementara pembenahan tata kelola lingkungan adalah harga mati untuk solusi jangka panjang.

Standar Pengungsian Harus Manusiawi

Selain masalah teknis, Haidar menekankan pentingnya peningkatan standar pengungsian yang lebih manusiawi. Terutama bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dengan menjamin ketersediaan sanitasi, layanan kesehatan siaga, dan distribusi logistik yang merata.

“Tragedi Dupantex harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan roadmap penanggulangan banjir yang jelas, terukur, dan berani memanfaatkan teknologi,” pungkas Haidar.

IMM Pekalongan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini serta terlibat aktif dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi publik agar bencana tahunan ini tidak terus berulang tanpa solusi nyata.

Pewarta: Nanang Fahrudin

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik aksi massa Demo Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Suasana di halaman Kantor Kecamatan Tirto memanas hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo nekat menerjang genangan air yang masih merendam wilayah tersebut untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh keputusasaan warga yang telah terjebak banjir selama lebih dari 23 hari tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

Kemarahan massa semakin tersulut menyusul pernyataan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, di media massa yang menyebut bahwa bencana di Pekalongan Utara masih akan “dikaji”. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan bagi warga yang tengah bertaruh nyawa di tengah banjir.

“Pernyataan bahwa bencana ini akan ‘dikaji’ itu artinya tidak ada perhatian serius. Pemerintah seolah enggan menetapkan status darurat bencana padahal nyawa warga sudah jadi taruhan!” tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Kekecewaan warga semakin lengkap karena Bupati Fadia Arafiq dan Sekda memilih tidak hadir menemui massa, yang memicu tudingan bahwa pejabat daerah hanya peduli saat butuh suara di masa pemilihan.

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam audiensi yang berlangsung emosional, warga menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah:

Pembangunan Rumah Pompa Permanen: Sebagai solusi jangka panjang banjir.
Perbaikan Alat: Memastikan seluruh infrastruktur penyedot air berfungsi maksimal.
Penguatan Tanggul Sengkarang: Memperbaiki titik-titik tanggul yang rawan jebol dan membahayakan pemukiman.
Posko Darurat: Penyediaan posko kesehatan dan logistik yang layak bagi pengungsi.
Bahan Bakar Pompa: Warga mengecam adanya mobil pompa yang mangkrak tidak jalan hanya karena tidak ada anggaran bahan bakar.
Camat Tirto Mundur: Massa menuntut Camat Tirto meletakkan jabatan karena dinilai acuh tak acuh dan gagal berkomunikasi dengan warga selama bencana.
Surat Pernyataan Kesepakatan: Warga menolak sekadar diskusi dan menuntut dokumen tertulis yang sah atas kesepakatan hari ini.

Duka yang Terabaikan

Warga mengingatkan bahwa kelalaian pemerintah telah memakan korban jiwa, yakni seorang lansia meninggal di pengungsian Dupantex dan seorang relawan yang gugur diduga karena kelelahan. Selain itu, sektor ekonomi batik dan konveksi dilaporkan rugi hingga miliaran rupiah, sementara pendidikan anak-anak lumpuh total.

Hingga siang ini, warga masih bertahan di lokasi dan mendesak agar ada hitam di atas putih terkait tuntutan mereka sebelum membubarkan diri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik banjir Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Suasana audiensi di Kantor Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Senin (09/02/2026) berlangsung panas dan penuh emosi. Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo yang telah 23 hari terendam banjir meluapkan kekecewaannya lantaran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir menemui massa aksi.

Ketidakhadiran pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga yang wilayahnya kini berubah menjadi lautan air.

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dalam audiensi yang terekam oleh pewarta Warta Desa, Andi Purwandi, salah seorang perwakilan warga Desa Mulyorejo menyampaikan orasi yang menggetarkan. Ia menyentil anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang dianggap hanya datang saat membutuhkan suara.

“Selama ini DPRD jarang ke Desa Mulyorejo. Hanya kalau mau pilihan (Pemilu) saja fotonya dikeluarkan. Tapi sampai sekarang belum pernah datang melihat kami yang jemur (kebanjiran),” cetus warga tersebut di hadapan pejabat kecamatan.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Camat Tirto yang baru. Warga menilai sang Camat bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah berkomunikasi atau turun langsung memantau kondisi warga yang terdampak banjir. Bahkan, warga secara terang-terangan meminta agar Camat tersebut mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Selain masalah kesehatan, warga memaparkan dampak ekonomi yang sangat masif. Sektor industri rumah tangga yang menjadi napas ekonomi warga Tirto kini mati total.

Ekonomi: Kerugian pengusaha batik dan konveksi ditaksir mencapai miliaran rupiah karena produksi terhenti selama 22-23 hari.
Pendidikan: Anak-anak sekolah sudah tidak bisa belajar di gedung sekolah selama lebih dari tiga minggu.
Kesehatan: Banyak lansia dan anak-anak yang mulai jatuh sakit, termasuk cucu salah satu orator yang dikabarkan sudah sakit selama satu minggu akibat lingkungan yang kotor dan lembap.

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul di sisi utara Pantura arah Desa Mulyorejo yang kondisinya kritis. Debit air yang deras dikhawatirkan akan menjebol tanggul dan memperparah bencana.

“Kalau memang Bupati atau ASN tidak percaya, suruh tidur di sana satu malam saja. Biar mereka menyaksikan dan menikmati sendiri kehidupan kami di tengah banjir,” tantang warga dengan nada emosional.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menuntut kepastian langkah konkret dari pemerintah kabupaten, termasuk penetapan Status Darurat Bencana agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh dan memadai, mengingat sebelumnya telah jatuh korban jiwa baik dari kalangan lansia di pengungsian maupun relawan. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Waspada! Longsor Batu Terjang Pemukiman Desa Bubak Pekalongan, Polisi Siaga di Lokasi

by buono on Februari 7, 2026 Bencana Berita Desa bubak Kandangserang longsor

PEKALONGAN, Warta Desa. – Kepanikan melanda warga Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan pada malam hari setelah material batu besar dan tanah longsor menerjang kawasan pemukiman. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ini mengakibatkan akses jalan setapak di sekitar rumah penduduk tertutup total oleh material longsoran.

Longsoran tersebut diduga kuat terjadi akibat kondisi tanah yang labil setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dalam suasana gelap dan medan yang licin, material berupa batu berukuran besar tampak berserakan sangat dekat dengan dinding rumah warga, sehingga meningkatkan risiko bagi keselamatan penduduk setempat.

Merespons kejadian tersebut, petugas kepolisian bersama warga segera melakukan peninjauan di lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Dalam koordinasi di lapangan, anggota kepolisian memberikan instruksi kepada warga untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, mengingat cuaca yang masih belum menentu. Petugas juga memeriksa titik-titik rawan guna memetakan potensi bahaya yang lebih luas.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun total kerugian materiil akibat bencana tersebut. Penanganan awal difokuskan pada pengamanan area dan pemantauan pergerakan tanah, sementara pembersihan material menggunakan alat berat masih dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Warga yang tinggal di daerah rawan longsor, terutama yang berdekatan dengan tebing, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat hujan turun dengan intensitas tinggi,” ujar petugas di lapangan.

Warga yang bermukim di daerah perbukitan dan tebing diimbau untuk selalu waspada, terutama saat hujan lebat turun dalam durasi yang lama. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan langkah mitigasi dan pembersihan material agar akses transportasi warga Desa Bubak dapat kembali normal. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Suara Gemuruh Tebing Wadas Kebo Longsor Gegerkan Warga Kandangserang

by buono on Februari 5, 2026 Bencana Berita Desa Kandangserang

KANDANGSERANG, WARTA DESA – Warga Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sempat dilanda kepanikan hebat pada Rabu malam (4/2/2026). Suara gemuruh misterius yang menggelegar sekitar pukul 20.30 WIB membuat masyarakat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Kerasnya suara tersebut dilaporkan terdengar hingga ke wilayah pinggiran Kecamatan Paninggaran, tepatnya di Desa Binangun dan sekitarnya. Kejadian ini menambah ketegangan warga, mengingat hanya berselang dua hari sebelumnya, wilayah tersebut sempat digegerkan oleh peristiwa penemuan warga hanyut dalam kondisi meninggal dunia di Dukuh Harjosari.

Sumber Suara Terungkap

Setelah sempat menjadi tanda tanya besar semalaman, kepastian penyebab suara tersebut akhirnya terungkap pada Kamis (5/2/2026) pagi. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, sumber suara berasal dari Tebing Wadas Kebo yang mengalami longsor.

Material berupa bongkahan batu besar dan tanah yang runtuh dari ketinggian menimbulkan dentuman keras yang merambat hingga ke desa-desa tetangga.

“Suaranya sangat keras, warga takut terjadi apa-apa jadi langsung keluar rumah. Apalagi sebelumnya baru ada kejadian orang hanyut,” ujar salah satu warga setempat.

Kondisi Terkini dan Imbauan

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa dalam peristiwa longsornya Tebing Wadas Kebo ini:

Korban Jiwa: Nihil (Tidak ada).
Kerusakan Rumah: Tidak ada laporan kerusakan bangunan warga.
Lokasi: Material longsor jatuh jauh dari pemukiman penduduk.

Meskipun tidak ada kerusakan materiel, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Mengingat cuaca yang tidak menentu, potensi longsor susulan di area tebing masih mungkin terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam durasi lama. ***

Pewarta: Andi Purwandi

selengkapnya

Bencana Berita Desa Lingkungan

Kemandirian dan Gotong Royong Desa Gentinggunung dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang Pasca Longsor Lereng Gunung Prau

by buono on Februari 2, 2026 Bencana Berita Desa Lingkungan gentinggunung gunung prau Kendal sukorejo. longsor

Sukorejo, Warta Desa, – Kawasan perbukitan yang hijau di lereng Gunung Prau, tepatnya di wilayah administrasi Desa Gentinggunung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, kini sedang berada dalam kewaspadaan tinggi pasca terjangan cuaca ekstrem yang memicu bencana alam pada akhir Januari 2026 ini. Hujan deras dengan intensitas yang sangat tinggi disertai hembusan angin kencang dilaporkan telah mengguyur seluruh wilayah Kecamatan Sukorejo tanpa henti sejak siang hari, mulai pukul 13.00 WIB, hingga memasuki waktu malam. Puncak dari tekanan cuaca ekstrem tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, sekitar pukul 18.15 WIB, di mana tebing-tebing curam yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Terong tidak lagi mampu menahan beban air dan akhirnya luruh dalam bentuk tanah longsor. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan laporan resmi dari warga setempat, teridentifikasi sedikitnya ada empat titik longsoran besar yang terjadi secara bersamaan di lereng gunung tersebut.

Peristiwa alam ini membawa dampak kerugian material yang signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat di dua desa sekaligus, yakni Desa Gentinggunung dan Desa Tamanrejo. Dalam dokumen laporan kejadian bencana dengan nomor resmi 360/070/1/2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gentinggunung, dirincikan bahwa infrastruktur vital berupa jalur distribusi air bersih mengalami kerusakan parah. Sebanyak tiga rol pipa air bersih utama milik Desa Gentinggunung hancur tertimbun material, sementara instalasi air bersih yang melayani warga Desa Tamanrejo juga dilaporkan putus total. Estimasi total kerugian yang harus ditanggung akibat kerusakan aset-aset fisik ini diprediksi mencapai angka Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Meskipun kerugian harta benda tergolong besar, pihak pemerintah desa menyatakan rasa syukur karena dalam musibah ini dilaporkan nihil korban jiwa maupun luka-luka.

Namun, ancaman yang jauh lebih besar kini justru sedang mengintai di masa depan apabila penanganan pasca bencana tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Tanah longsor tersebut membawa ribuan meter kubik material berupa batu-batu besar dan pepohonan kayu yang tumbang, yang saat ini menumpuk dan menyumbat total aliran air di sungai Terong. Penumpukan material ini menciptakan sebuah bendungan alami yang sangat rapuh dan berbahaya. Jika dibiarkan, tumpukan kayu dan batu tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya bencana banjir bandang yang jauh lebih destruktif apabila volume air sungai kembali meningkat secara mendadak. Kesadaran akan risiko sistemik ini menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Desa Gentinggunung untuk segera mengambil langkah-langkah darurat yang bersifat preventif dan mobilisasi massa.

Menanggapi situasi kritis tersebut, Kepala Desa Gentinggunung, Rudi Darmawan, bergerak cepat dengan menyelenggarakan rapat koordinasi penting pada hari Senin, 2 Februari 2026. Pertemuan strategis yang diadakan di Balai Desa Gentinggunung ini dihadiri oleh berbagai elemen pemangku kepentingan, mulai dari Camat Sukorejo, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal, hingga personel Babinkamtibmas. Selain unsur pemerintahan, keterlibatan aktif dari organisasi kepemudaan Karangtaruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para Relawan Siaga Bencana Desa Gentinggunung menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam menghadapi krisis ini. Forum tersebut secara khusus membahas penyusunan rencana tindak lanjut yang fokus pada pembersihan material longsor dari aliran sungai secepat mungkin.

Dalam rapat koordinasi tersebut, tercapai sebuah kesepakatan besar untuk melaksanakan aksi nyata berupa kerja bakti massal yang akan digelar pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Kegiatan pembersihan sungai secara besar-besaran ini dijadwalkan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan ratusan orang yang terdiri dari perangkat desa, tim relawan, petugas BPBD, aparat keamanan, hingga warga masyarakat luas yang secara sukarela ingin membantu. Tantangan utama dalam aksi ini adalah banyaknya batang pohon kayu yang berukuran sangat besar dan saling mengunci di dasar sungai, sehingga pembersihan secara manual dengan tangan kosong dianggap tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Gentinggunung telah menginventarisir kebutuhan peralatan teknis dan menyimpulkan bahwa diperlukan dukungan sedikitnya 30 unit mesin pemotong kayu atau senso beserta tenaga operator ahli untuk turun ke lapangan.

Langkah birokrasi juga terus ditempuh oleh Rudi Darmawan demi memastikan aksi penyelamatan sungai ini mendapatkan dukungan logistik dan keamanan yang memadai. Sebuah surat laporan resmi telah dilayangkan langsung kepada Bupati Kendal, dengan tembusan yang mencakup berbagai instansi terkait seperti Satpol Damkar Kabupaten Kendal, Kantor Kesbangpol, hingga Ketua Cabang PMI Kabupaten Kendal. Melalui koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan kebutuhan akan akomodasi bagi para tenaga sukarelawan dan kelengkapan alat berat tambahan dapat segera terpenuhi. Pemerintah desa menegaskan bahwa transparansi laporan dan akurasi data kerugian sangat penting agar bantuan yang turun nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di titik-titik longsor lereng Gunung Prau tersebut.

Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Gentinggunung kini sedang diuji melalui rencana pembersihan sungai Terong ini. Melalui pemberitahuan resmi dan seruan partisipasi publik, warga diharapkan dapat bahu-membahu menyukseskan agenda hari Kamis mendatang demi mengamankan jalur air dan mencegah terjadinya bencana yang lebih buruk. Keberhasilan dalam membersihkan sumbatan sungai ini bukan hanya soal memulihkan kondisi alam, tetapi juga tentang menjaga harga diri dan keselamatan bersama sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dengan sinergi antara pemerintah, relawan, dan warga, Desa Gentinggunung bertekad untuk membuktikan bahwa kesiapsiagaan dan ketegasan dalam bertindak adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan alam yang kian tak menentu.***

Pewarta: Andi Gunawan

Editor: Buono

selengkapnya