Bencana Arsip — Warta Desa

Dominasi Ibu-ibu, Warga Harjosari Bojongkoneng Bergerak Mandiri Padamkan Titik Api

by buono on September 25, 2026 Bencana Kandangserang karhutla kebakaran hutan

PEKALONGAN, WARTADESA. — Pasca-kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Kecamatan Kandangserang, warga Dukuh Harjosari, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Pekalongan, berinisiatif bergerak secara mandiri menyisir dan memadamkan sisa-sisa titik api pada Jumat (25/9/2026). Menariknya, aksi tanggap bencana ini didominasi oleh kaum ibu.

Langkah ini diambil warga setelah menemukan beberapa area yang dinilai masih rawan dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Tanpa menunggu lama, warga berbondong-bondong menuju lokasi dengan mengandalkan peralatan seadanya, seperti galon berisi air hingga alat semprot rumput, guna menyiram bara serta titik yang masih mengeluarkan asap.

Sebelumnya, warga Harjosari bersama petugas Perhutani telah berjibaku memadamkan kobaran api utama pada malam hari agar tidak meluas ke pemukiman maupun kawasan lain. Kendati api utama berhasil dipadamkan, kondisi lahan yang masih kering meningkatkan kekhawatiran warga akan munculnya kembali kobaran api dari sisa bara tersembunyi.

Aksi gotong royong dan kesiapsiagaan ini menjadi bentuk kepedulian nyata masyarakat Harjosari dalam melindungi lingkungannya dari ancaman karhutla yang masih menghantui wilayah Kandangserang. Warga berharap seluruh titik rawan benar-benar padam total, serta mengimbau masyarakat luas untuk saling menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan kemunculan titik api baru. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Bencana

Rumah Produksi Batik di Pekalongan Terbakar, Petugas Berjibaku 4 Jam Padamkan Api

by buono on September 21, 2026 Bencana kebakaran

PEKALONGAN, WARTADESA. — Sebuah rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat produksi batik (pranggok) di Kebulen Gang 12A, RT 001/RW 014, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, mengalami kebakaran hebat pada Senin (21/9/2026) dini hari.

Api diduga berasal dari kompor pemicu pemanas lilin atau malam batik yang lupa dimatikan oleh karyawan seusai kerja lembur. Petugas pemadam kebakaran bersama warga dan unsur BPBD membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk melumpuhkan si jago merah hingga situasi dinyatakan aman.

Dugaan Lupa Matikan Kompor Malam

Berdasarkan laporan kejadian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, rumah usaha batik tersebut milik Suripto. Sebelum peristiwa terjadi, karyawan di lokasi tersebut sempat menjalankan aktivitas kerja lembur sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Diduga, salah satu tungku kompor pemanas malam tidak benar-benar mati saat ditinggal beristirahat. Api kemudian membesar dan merambat hingga menyambar bagian atap dan sekeliling bangunan.

Warga sekitar yang menyadari kepulan api dan asap pertama kali memergoki insiden ini saat pemilik dan penghuni rumah masih dalam kondisi tertidur. Sontak, warga langsung berteriak meminta tolong dan bergotong royong melakukan pemadaman secara mandiri dengan alat seadanya sembari menghubungi petugas Damkar dan BPBD.

Proses Pemadaman dan Kerusakan Bangunan

Laporan kebakaran diterima oleh petugas sekitar pukul 01.20 WIB hingga 02.07 WIB. Penanganan langsung dilakukan dengan menerjunkan tim pemadam ke lokasi kejadian.

Untuk memadamkan kobaran api yang kian membesar, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Satpol P3KP Kota Pekalongan mengerahkan 1 unit armada pancar (3.000 liter). Penanganan ini juga mendapat dukungan penuh dari BPBD Kota Pekalongan yang menerjunkan 1 unit armada tangki suplai dengan total pasokan air mencapai 10.000 liter.

Proses pemadaman, pembasahan, hingga pendinginan (size up) berlangsung ketat hingga pukul 05.20 WIB guna mencegah munculnya titik api susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 60 persen fisik bangunan mengalami kerusakan berat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Imbauan Bagi Pelaku Usaha Batik

Menanggapi musibah tersebut, Damkarmat Kota Pekalongan mengingatkan para pengusaha dan pelaku UMKM batik untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam penggunaan sumber api kompor pemanas malam di tempat produksi.

Para pengusaha diimbau wajib memastikan seluruh tungku pemanas sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi serta melengkapi tempat usaha dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai langkah awal pencegahan kebakaran. (Redaksi)

selengkapnya

Bencana

Gudang Mebel dan Rumah Walet di Kedungwuni Pekalongan Terbakar, 7 Armada Damkar Dikerahkan

by buono on September 21, 2026 Bencana kebakaran Kedungwuni

PEKALONGAN, WARTADESA. — Kebakaran hebat melanda sebuah gudang mebel kayu milik Budi Sasmito yang berdekatan dengan bangunan rumah walet di Desa Gembong, Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut keterangan saksi lokasi, Khairudin, api bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar area lokasi yang diduga ditinggal sebelum api benar-benar padam. Api kemudian membesar dan merembet cepat menyambar material kayu mebel hingga melalap bagian bangunan rumah walet di sampingnya. Upaya pemadaman awal sempat dilakukan secara swadaya oleh warga setempat serta karyawan gudang walet sebelum armada pemadam tiba.

Laporan kejadian diterima petugas Damkar pada pukul 12.12 WIB. Mengingat besarnya kobaran api dan material yang mudah terbakar, sebanyak 7 unit armada gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Armada tersebut terdiri dari unit Damkar Kabupaten Pekalongan, Damkar Kota Pekalongan, Kodim, PMI, serta BPBD.

Petugas Damkar, Daryanto, menjelaskan bahwa proses pemadaman membutuhkan waktu lebih dari dua jam hingga dilanjutkan ke tahap pendinginan. Ketersediaan armada Damkar Kabupaten Pekalongan yang terbatas dan sempat terkendala kendala teknis membuat proses pengisian ulang air dilakukan secara bolak-balik beberapa kali hingga api berhasil dilokalisasi.

Atas maraknya insiden kebakaran akibat pembakaran sampah dan lahan di wilayah Pekalongan, pihak pemadam kebakaran dan aparat setempat mengimbau masyarakat untuk lebih waspada. Warga diminta untuk tidak meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan serta melakukan pengisolasian/penyekatan area sebelum melakukan pembakaran lahan guna mencegah perembetan api yang meluas. (Redaksi)

selengkapnya

Bencana Sosial Budaya

Peduli Bencana NTT, Lazismu Pekalongan Gerak Cepat Galang Infak

by buono on Agustus 22, 2026 Bencana Sosial Budaya #prayntt bencana ntt lazismu Muhammadiyah

PEKALONGAN, WARTADESA. – Lazismu Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah cepat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menggerakkan kepedulian bagi korban bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Pekalongan, M. Ali Sofyan, menyusul diterbitkannya Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 18/EDR/I.0/H/2026 terkait Penggalangan Infak Shalat Jum’at untuk kemanusiaan.

Di sela-sela Pengajian Lajnah Tarjih di Masjid Baitul Mikmin, Wangandowo, Bojong, pada Jumat (21/8/2026), Ali Sofyan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang merenggut korban jiwa dan merusak pemukiman warga di NTT tersebut.

“Setiap rupiah yang kita infakkan, insya Allah akan menjadi bantuan yang meringankan beban saudara-saudara kita, sekaligus menjadi amal pahala di sisi Allah SWT,” ujar Ali Sofyan.

Siap Koordinasikan Penggalangan Dana

Lazismu Pekalongan menyatakan kesiapannya untuk mengkoordinasikan pengumpulan dana dari berbagai pihak di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, meliputi:

Takmir masjid dan musholla
Sekolah-sekolah Muhammadiyah
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
Kantor Layanan Lazismu se-Kabupaten Pekalongan

Seluruh dana yang terkumpul dipastikan akan disalurkan secara transparan dan akuntabel melalui koordinasi Lazismu Jawa Tengah.

Perolehan Sementara Infak Jum’at

Divisi Teritori Lazismu Pekalongan, Icha Adelika Dian Ariyani, melaporkan beberapa dana infak Shalat Jum’at (21/8/2026) yang telah mulai masuk, di antaranya:

Lokasi / Masjid	Jumlah Bantuan
Masjid Al Ikhlas Lebakbarang	Rp221.000
Masjid Mujahiddin Kedungwuni	Rp180.000
Masjid As Sholihin Tunjungsari Siwalan	Rp500.000
Masjid Al Hidayah Perum Pisma Kedungwuni	Rp534.500

Icha menambahkan, jumlah tersebut dipastikan terus bertambah seiring masuknya laporan dari Kantor Layanan Lazismu lainnya serta donatur perorangan.

Layanan Donasi Bencana NTT

Bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di NTT, dapat menyalurkannya melalui:

Datang Langsung: Kantor Lazismu Kabupaten Pekalongan.
Transfer Bank:
- BSI: 7141822424 a.n Infaq Lazismu Pekalongan
- BTM Pekalongan: 1011300827 a.n Riyanto QQ Infaq Lazismu Pekalongan
Konfirmasi Transfer: Call Center Lazismu Pekalongan di 0815-2410-2000.

(Nanang/Warta Desa)

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Tanah Longsor Hantam TPQ dan Rumah di Karanggondang, Pemerintah Desa Dinilai Tutup Mata

by buono on Mei 17, 2026 Bencana Berita Desa karanggondang lebakbarang tanah longsor

KANDANGSERANG, PEKALONGAN, WARTA DESA. – Bencana tanah longsor kembali melanda wilayah Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Kali ini, material longsoran menghantam sebuah bangunan Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan satu rumah warga di Desa Karanggondang pada Ahad (17/5/2026).

Ironisnya, di tengah kepanikan warga yang bergotong royong membersihkan material longsor, Pemerintah Desa (Pemdes) Karanggondang dinilai tidak hadir dan terkesan tutup mata terhadap penderitaan warganya.

Fasilitas Pendidikan dan Rumah Warga Terdampak

Longsoran berupa material tanah dan bebatuan merusak bangunan TPQ yang sehari-hari digunakan anak-anak setempat untuk belajar mengaji. Selain merusak fasilitas pendidikan keagamaan, longsor juga mengenai rumah warga di sekitarnya. Kondisi tanah yang masih labil memicu kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat akan adanya longsor susulan.

Namun, hal yang paling disoroti dan memicu kekecewaan warga bukan hanya sekadar bencana alamnya, melainkan sikap Pemdes Karanggondang yang dianggap lamban, minim empati, dan tidak menunjukkan kepedulian nyata.

Sejak awal kejadian, warga mengaku belum melihat adanya langkah cepat dari aparatur desa—baik dalam bentuk penanganan darurat, pendataan kerusakan, maupun sekadar hadir meninjau lokasi bencana.

“Yang tertimpa bukan cuma rumah warga, tapi tempat anak-anak belajar mengaji. Tapi sampai sekarang belum ada perhatian serius dari pemerintah desa. Warga bergerak sendiri membersihkan longsor,” keluh Hafid, salah satu warga yang terdampak.

Santri Cilik Turun Tangan Lapangan

Minimnya respons cepat dari aparat desa memaksa warga untuk bergotong royong secara mandiri dengan alat seadanya. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar mengaji di TPQ bisa segera berjalan kembali.

Pemandangan memilukan terlihat di lokasi kejadian saat sejumlah santri cilik, seperti Salman, Khafiki, dan Dakirun, ikut turun tangan mengangkat puing-puing bangunan dan membersihkan timbunan tanah.

Ketidakhadiran pemerintah desa di tengah aksi anak-anak yang rela berkotor-kotoran demi menyelamatkan tempat mengaji mereka memicu pertanyaan besar dari masyarakat. Warga menilai sikap abai ini mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial pemdes terhadap keselamatan warga.

Warga Desak Solusi Nyata

Masyarakat kini mendesak keras agar Pemerintah Desa Karanggondang segera mengambil tindakan nyata. Pemdes diminta tidak hanya diam menunggu bantuan dari luar, melainkan langsung turun ke lapangan untuk memimpin penanganan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan memberikan solusi konkret bagi warga yang dibayangi ancaman longsor susulan.

Warga memperingatkan bahwa jika pihak pemerintah desa terus mengabaikan kondisi darurat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan desa dipastikan akan semakin terkikis. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Bencana Berita Desa

3 Tahun Cuma Datang dan Catat: Warga Gembong “Meledak”, Sebut Survei Pemerintah Hanya Seremonial Kosong

by buono on Mei 7, 2026 Bencana Berita Desa gembong Kandangserang longsor tanah bergerak

KANDANGSERANG, GEMBONG, WARTA DESA. – Kesabaran warga Dukuh Sukoyasa, Desa Gembong, sudah mencapai titik nadir. Tiga tahun hidup dalam teror tanah gerak tanpa aksi nyata dari pemerintah daerah, warga kini terang-terangan meluapkan amarahnya. Kedatangan tim survei dari PSDA dan BPBD Kabupaten Pekalongan pada Rabu (6/5) yang seharusnya membawa angin segar, justru disambut dengan sinisme dan kemarahan.

Bagi warga, kedatangan pejabat tersebut tak lebih dari sekadar formalitas administratif yang tidak memiliki dampak pada keselamatan nyawa mereka.

Ini Bukan Lamban, Tapi Pembiaran!”

Suara lantang muncul dari Sobihin, salah satu warga yang sudah jengah dengan janji-janji manis birokrasi. Menurutnya, aktivitas survei yang dilakukan berulang kali tanpa ada realisasi pembangunan adalah bentuk penghinaan terhadap penderitaan rakyat.

“Sudah berkali-kali survei, tapi hasilnya nol. Ini bukan lagi lamban, tapi pembiaran!” tegas Sobihin di hadapan petugas.

Keresahan serupa dirasakan Waidin (47). Baginya, rumah bukan lagi tempat berlindung, melainkan ancaman. Ia terpaksa mengungsi karena fondasi rumahnya terus bergeser, menunggu waktu untuk ambruk.

“Kami ini seperti menunggu bencana berikutnya. Tinggal di rumah pun sudah tidak berani,” ungkap Waidin dengan nada getir.

Kronologi Pengabaian: Dari Sawah Jadi Jurang

Pihak Desa Gembong menegaskan bahwa bencana ini bukanlah kejadian tiba-tiba yang tak terduga. Kepala Desa mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017, wilayah tersebut sebenarnya adalah sawah produktif. Namun, abrasi sungai yang terus dibiarkan tanpa pengamanan kini telah menjalar hingga menelan permukiman.

Pihak desa mengklaim telah melakukan segala cara, termasuk:

Melayangkan laporan dan permohonan ke instansi terkait.
Menghubungi jalur legislatif melalui anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Jahirin (Fraksi PKB).
Mengusulkan pengalihan program bronjong dari wilayah lain (Desa Bojongkoneng) demi prioritas darurat di Sukoyasa.

Namun, semua upaya tersebut membentur tembok tebal birokrasi. Hingga detik ini, belum ada satu batu pun diletakkan untuk membendung longsor.

Pemerintah Dinilai Gagap dan Tanpa Kepastian

Ironisnya, dalam pertemuan tersebut, pihak PSDA tetap tidak mampu memberikan kepastian. Meski mengakui bahwa pemasangan bronjong adalah solusi tercepat, mereka tetap bungkam soal kapan pengerjaan dimulai dan dari mana anggarannya berasal.

Sikap “menggantung” ini memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki arah yang jelas dalam penanggulangan bencana di Kandangserang.

Peringatan Keras Warga

Khamid, warga lainnya, memberikan peringatan menohok kepada para pengambil kebijakan. Ia mengingatkan bahwa administrasi bisa ditunda, namun nyawa manusia tidak bisa menunggu.

“Kalau sampai ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab? Jangan tunggu jatuh korban dulu baru bergerak!” pungkasnya.

Warga Sukoyasa kini hanya memiliki satu tuntutan sederhana: Berhenti memotret, berhenti mencatat, dan mulailah membangun. Bagi mereka, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari berapa kali survei dilakukan, melainkan dari seberapa aman mereka bisa tidur di malam hari tanpa rasa takut tertimbun tanah. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Bencana

Bang Madit Aktor Sinetron Turun Langsung ke Lokasi Banjir di desa Adisana : “Pemerintah Harus Bergerak Cepat!”

by buono on Februari 14, 2026 Bencana banjir brebes ramdhani

Brebes, Warta Desa, 13 Februari 2026 – Kepedulian terhadap sesama dan alam kembali ditunjukkan oleh aktor dan pelawak senior Indonesia, Ramdhani Qubil AJ, atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bang Madit. Hari ini, tokoh yang identik dengan perannya dalam sinetron legendaris Islam KTP itu menyambangi Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Kedatangan pria kelahiran 6 Januari 1965 tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Bang Madit hadir untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas musibah yang memporak-porandakan permukiman warga. Dengan tegas, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk segera mengambil tindakan nyata.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Saya meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk segera melakukan pemulihan pascabanjir di Desa Adisana. Jangan biarkan warga berlarut-larut dalam kesulitan,” ujar Bang Madit di lokasi kejadian.

Dalam kunjungannya, Bang Madit juga berkolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan, Emak Bergerak Desa Adisana, yang dikoordinatori oleh Dewi Namara. Momen ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan moril agar gerakan kepedulian terhadap lingkungan terus bergaung.

“Emak Bergerak ini luar biasa. Mereka konsisten menyuarakan pentingnya menjaga alam. Kita semua tahu, banjir bandang ini adalah akibat langsung dari kerusakan hutan lindung di lereng Gunung Slamet yang beralih fungsi menjadi ladang kentang. Hutan yang gundul membuat hilir seperti Adisana ini kebanjiran setiap kali hujan turun,” jelasnya.

Bang Madit, yang bersama rekan-rekan ustad dalam sinetron Islam KTP dikenal kerap membawa pesan-pesan kebaikan, kali ini mewujudkannya dalam aksi nyata dengan memberikan bantuan moril ke Emak Bergerak dan bantuan kepada para korban banjir. Bantuan di serahkan dan di terima di balai desa oleh kepdes. Ia berharap langkah kecilnya bisa menggerakkan pihak-pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat.

Di akhir kunjungannya, Bang Madit melontarkan seruan yang menjadi harapan bersama: “Save Slamet! Salam lestari untuk alam Indonesia.”

Pewarta: Hendir Yetus

selengkapnya

Bencana Lingkungan

Banjir Bandang Kali Keruh dan Kerusakan Ekologis di Hulu

by buono on Februari 14, 2026 Bencana Lingkungan alih fungsi hutan banjir brebes

BREBES, Warta Desa – Banjir bandang yang melanda Desa Adisana dan Dukuhturi, Kecamatan Penggarutan, Kabupaten Brebes, beberapa waktu lalu menyisakan duka dan pertanyaan besar. Bencana yang merendam pemukiman, merusak infrastruktur, dan melumpuhkan aktivitas warga ini ternyata memiliki akar persoalan yang jauh dari lokasi kejadian.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi Daerah Tangkapan Hujan (DTH) atau catchment area Kali Keruh, ditemukan fakta bahwa banjir bandang ini merupakan dampak langsung dari kerusakan ekologis masif di wilayah hulu.

Luas Catchment Area Melebihi Kota Tegal

Delineasi atau penggambaran batas wilayah tangkapan air yang dilakukan dari hilir—tepatnya di pinggir Kali Keruh dekat Desa Adisana dan Dukuhturi—menunjukkan hasil yang mengejutkan. Dengan mengikuti alur sungai hingga ke hulu, ditemukan banyak percabangan anak sungai yang menjadi bagian dari sistem aliran Kali Keruh.

Garis tebal berwarna merah pada peta menunjukkan batas catchment area yang menyuplai air menuju Kali Keruh di kedua desa tersebut. Luasnya mencapai 60,63 kilometer persegi atau setara 6.063 hektar.

Sebagai perbandingan, luas Kota Tegal hanya 39,68 kilometer persegi atau 3.968 hektar. Artinya, luas daerah tangkapan hujan Kali Keruh 52,8 persen lebih besar dari wilayah satu kota di pesisir utara Jawa Tengah tersebut.

“Skala dampak di hilir merupakan akumulasi dari seluruh proses degradasi yang terjadi di hulu,” ujar Hendy TR, pengamat kebijakan sumber daya alam yang melakukan kajian terhadap wilayah ini.

Alih Fungsi Hutan secara Masif

Fakta yang sangat disayangkan adalah terjadinya alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran di dalam catchment area ini. Lahan yang seharusnya menjadi penyangga air dialihkan menjadi lahan pertanian dan ladang sayur.

Praktik ini tidak hanya terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tetapi juga merambah Hutan Lindung (HL) yang berada dalam pengelolaan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat.

Desa-desa yang masuk dalam wilayah catchment area dan terdampak alih fungsi lahan antara lain:

· Desa Igirl Klenceng
· Sebagian Desa Cipetung
· Desa Wanareja
· Sebagian Desa Sridadi
· Sebagian Desa Dawuhan
· Sebagian kecil Desa Plompong
· Sebagian Desa Pandansari
· Sebagian kecil Desa Cilibur

Data lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan ini tidak bersifat sporadis, melainkan sistemik dan masif.

Hilangnya Fungsi Hidrologis Hutan

Hutan alam memiliki struktur berlapis—kanopi lebat, serasah, dan sistem perakaran dalam—yang berfungsi sebagai pengatur tata air raksasa. Sistem ini mampu memperlambat aliran air hujan, meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah, dan menyimpan air dalam periode panjang.

Ketika hutan dikonversi menjadi ladang sayur dan pertanian intensif, struktur tanah hancur. Pengolahan tanah intensif dan pemadatan akibat aktivitas pertanian menyebabkan tanah menjadi kedap air. Akibatnya, saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, air tidak meresap tetapi langsung menjadi limpasan permukaan.

“Dalam kondisi alami, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sehat merespons hujan dengan naik turunnya debit secara perlahan. Namun akibat alih fungsi lahan, responsnya berubah menjadi tajam dan cepat—air tiba di hilir dalam hitungan menit, bukan jam,” jelas Hendy.

Lebih jauh, banjir bandang Kali Keruh tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur dan material kayu. Ini merupakan indikator erosi lahan kritis di hulu. Akar pohon yang mati tidak lagi menahan partikel tanah, sehingga erosi permukaan dan longsor mikro terjadi serempak di seluruh catchment area.

Akar Persoalan: Tata Kelola dan Regulasi Lemah

Fakta bahwa alih fungsi lahan terjadi di kawasan Perhutani, baik di HPT maupun HL, menunjukkan adanya kegagalan penegakan hukum. Kawasan yang secara legal seharusnya dilindungi justru menjadi lokasi ekspansi pertanian.

Analisis sejumlah lembaga pemantau kehutanan mengungkap bahwa deforestasi pasca pengesahan UU Cipta Kerja justru masif terjadi di dalam kawasan yang memiliki izin atau dalam pengelolaan legal.

Beberapa pasal dalam UU tersebut menciptakan mekanisme “pemutihan” atau legalisasi administratif bagi pelaku alih fungsi lahan, menghapus sanksi pidana, dan menggantinya dengan sanksi administratif ringan. Hal ini justru menciptakan insentif bagi perluasan lahan garapan di kawasan lindung.

Lebih parah lagi, kebijakan penghapusan ketentuan tutupan hutan minimal 30 persen dari luas wilayah provinsi atau DAS telah melucuti instrumen pencegahan bencana berbasis ruang. Kawasan hulu yang rentan secara ekologis tidak lagi memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk dipertahankan sebagai kawasan penyangga.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Banjir bandang Kali Keruh yang mengakibatkan derita di Adisana dan Dukuhturi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan warga. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan memutus akses dan mobilitas. Ratusan hektar sawah berubah menjadi sungai lumpur, dan mata pencaharian lenyap dalam sekejap, akibat jembatan yang amblas ada satu padukuhan yakni Dukuh Adisana Sabrang RT 01,02,03 RW 1 Adisana yang terisolir hingga darurat air. Beban kesehatan masyarakat pascabencana juga menjadi persoalan tersendiri yang harus ditanggung warga.

Pendekatan mitigasi struktural seperti normalisasi sungai di hilir selama ini diandalkan sebagai solusi instan. Namun para pengamat menegaskan, pendekatan ini tidak akan efektif selama sumber masalah di hulu tidak diperbaiki.

Rekomendasi: Restorasi DAS sebagai Prioritas

Para pengamat dan pegiat lingkungan mendesak adanya langkah-langkah strategis untuk memutus siklus bencana tahunan ini:

Pertama, penghentian ekspansi lahan garapan di kawasan lindung dan penegakan hukum secara tegas. Upaya Perhutani KPH Pekalongan Barat menutup lahan garapan di Petak 48 Dukuh Sawangan dan mengalihkannya menjadi wisata pendakian dinilai sebagai langkah maju. Namun tindakan ini harus diperluas ke seluruh catchment area dan disertai sanksi tegas bagi pelaku ekspansi baru.

Kedua, reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis secara bentang lahan, bukan sekadar penanaman pohon simbolik. Pendekatan Natural Flood Management yang mengembalikan fungsi alami DAS—seperti memulihkan kelokan sungai, menanam vegetasi penyangga di bantaran, dan penghijauan berlapis—terbukti efektif menahan laju limpasan air.

Ketiga, reformasi regulasi tata kelola hutan. Pemerintah pusat dan DPR didesak menghapus pasal-pasal yang melegalkan alih fungsi lahan secara retroaktif, mengembalikan ketentuan tutupan hutan minimal 30 persen, serta memperkuat kewenangan daerah dalam mengawasi konsesi di wilayah hulunya.

Penutup

Banjir bandang Kali keruh di Adisana dan Dukuhturi adalah tagihan ekologis dari akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun di wilayah hulu. Dengan luas catchment area mencapai 60,63 kilometer persegi, setiap hektar hutan yang dikonversi menjadi ladang sayur berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume dan kecepatan air yang menerjang pemukiman warga di hilir.

Tidak ada solusi instan. Mitigasi bencana yang efektif harus dimulai dari memulihkan fungsi hidrologis DTH, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan mereformasi kebijakan sumber daya alam yang selama ini lebih berpihak pada ekspansi daripada keberlanjutan.

Kolaborasi antara Perhutani, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lokal adalah jalan satu-satunya untuk memutus siklus bencana tahunan yang semakin mematikan. Jika tidak, banjir bandang bukan lagi pertanyaan “apakah akan datang lagi?”, melainkan “kapan ia akan datang dan seberapa besar daya rusaknya?”.

Laporan: Hendri Yetus

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Akses Terancam Putus: Ruas Jalan Watu Lawang Garungwiyoro Amblas, Warga Desak Perbaikan Segera

by buono on Februari 10, 2026 Bencana Berita Desa Kandangserang longsor

KANDANGSERANG, WARTA DESA. – Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Ruas jalan Watu Lawang yang terletak di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat amblas dan longsor. Kejadian ini mengancam mobilitas warga dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (10/2/2026), titik longsoran tampak memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini membuat jalur yang menjadi urat nadi warga tersebut menyempit dan sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun.

Pemicu: Cuaca Ekstrem dan Beban Kendaraan Berat

Kerusakan jalan ini diduga kuat dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kandangserang dalam beberapa pekan terakhir. Kontur tanah di kawasan Watu Lawang yang tergolong labil tidak mampu menahan resapan air yang berlebih, sehingga mengakibatkan pergeseran tanah (amblas).

Namun, faktor alam bukan satu-satunya terdakwa dalam masalah ini. Berdasarkan penuturan warga setempat, kerusakan jalan diperparah oleh aktivitas kendaraan bermuatan berat (dump truck) yang melintas setiap hari. Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut material bangunan, baik untuk keperluan renovasi pribadi maupun suplai proyek pembangunan pemerintah, seperti program KMPD (Karya Masyarakat Pembangunan Desa) dan proyek infrastruktur lainnya.

“Hujannya memang tidak berhenti-berhenti, tapi beban truk material yang lewat setiap hari juga bikin jalan cepat retak dan akhirnya amblas begini,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi.

Lumpuhnya Jalur Utama Masyarakat

Dampak dari amblasnya ruas Watu Lawang ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Perlu diketahui, jalur ini merupakan akses utama bagi warga Desa Garungwiyoro untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas kesehatan (Puskesmas), dan pasar.

Bagi pelajar dan pekerja, kondisi jalan yang rusak memaksa mereka untuk ekstra waspada. Bagi pengendara roda dua, titik longsoran menjadi jebakan yang mematikan jika tidak berhati-hati, mengingat sisi jalan berbatasan langsung dengan tebing/jurang.

“Ini akses satu-satunya yang paling cepat. Kalau jalan ini putus, kami harus memutar sangat jauh, dan itu tentu memakan waktu serta biaya bensin yang lebih banyak. Kami khawatir kalau dibiarkan, jalannya benar-benar hilang terbawa longsor,” ungkap seorang warga dengan nada cemas.

Harapan Warga: Perbaikan dan Pengawasan Ketat

Masyarakat Desa Garungwiyoro melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat melayangkan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), untuk segera melakukan tindakan darurat.

Ada dua poin utama yang menjadi tuntutan warga:

Penanganan Cepat: Melakukan perbaikan permanen atau minimal penguatan tebing (talud) agar longsor tidak semakin meluas dan memutus akses total.
Pengawasan Muatan: Warga meminta adanya regulasi atau pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang melintas. Mereka berharap ada batasan tonase agar jalan yang sudah diperbaiki nantinya tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Hingga berita ini diturunkan, warga secara swadaya telah memasang tanda peringatan seadanya di sekitar lokasi amblas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Masyarakat sangat berharap pemerintah daerah tidak menunggu adanya korban jiwa untuk mulai bergerak melakukan perbaikan.

Keberlanjutan hidup warga Garungwiyoro sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak. Watu Lawang kini menunggu tangan dingin pemerintah untuk kembali kokoh berdiri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Warga Empat Desa di Kecamatan Tirto Sampaikan Tuntutan, Pemkab Pekalongan Janji Sejumlah Perbaikan

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Keluhan warga terkait ancaman banjir dan rusaknya infrastruktur di wilayah Kecamatan Tirto akhirnya mendapat respon dari pemerintah daerah. Melalui audiensi yang digelar di Pendopo Kecamatan Tirto, Senin (9/2/2026), Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyepakati tujuh poin tuntutan warga dari empat desa terdampak.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar dengan jajaran pengambil kebijakan Pemkab Pekalongan. Audiensi ini menjadi krusial mengingat kondisi lingkungan warga yang kian terdesak oleh persoalan drainase dan luapan air.

Tujuh Poin Komitmen Pemerintah

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pekalongan menjamin beberapa langkah strategis, di antaranya:

Tanggul Sungai Sengkarang: Perbaikan dan peninggian tanggul akan segera dilakukan dalam minggu ini menggunakan alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Penambahan Pompa: Pengadaan dua unit pompa portable tambahan yang masing-masing akan ditempatkan di Karangjompo dan Mulyorejo.
Jaminan Operasional: Kepastian ketersediaan solar untuk mesin pompa banjir agar tetap berfungsi maksimal saat dibutuhkan.
Infrastruktur Permanen: Pembangunan Rumah Pompa di Desa Karangjompo melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.
Drainase dan Pintu Air: Normalisasi drainase di Desa Pacar serta perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo.
Perbaikan Jalan: Rehabilitasi ruas jalan Karangjompo–Pecakaran (khususnya titik Tegaldowo-Mulyorejo) sepanjang kurang lebih 300 meter.

Kawal Realisasi Janji

Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan warga (Mas Kuri, Amin Mazzoi, Andi Jojo, dan Arif Pribadi) bersama Asisten I dan II Sekda Kab. Pekalongan, pihak DPUTARU, serta Camat Tirto.

Salah seorang perwakilan warga menegaskan bahwa masyarakat akan terus memantau perkembangan di lapangan.

“Kami berharap ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Realisasi di lapangan adalah yang paling utama agar desa kami tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan komitmennya untuk melaksanakan poin-poin tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan dan keselamatan warga di empat desa tersebut. (Buono/Warta Desa)

selengkapnya