Berita Desa Arsip — Warta Desa

Diduga Kecewa Transparansi Anggaran dan Kades Mangkir, Ketua RT dan RW Desa Sawahjoho Walk Out dari Pra Musrenbang

by buono on September 13, 2026 Berita Desa pra musrenbang sawahjoho

BATANG, WARTADESA. — Pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Pra Musrenbang RKPDes) Tahun 2026 untuk Perencanaan Kegiatan Tahun 2027 Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, pada Sabtu (12/9/2026) diwarnai aksi walk out. Puluhan Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat memilih keluar dari ruangan rapat sebagai bentuk protes atas ketidaktransparanan Pemerintah Desa (Pemdes) serta belum dilaksanakannya komitmen penyelesaian berbagai persoalan di desa.

Aksi protes ini bermula ketika rapat hendak membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027. Perwakilan tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW, yang diwakili oleh Robihin, menegaskan bahwa mereka pada dasarnya mendukung program pembangunan desa. Namun, mereka menuntut Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu menepati kesepakatan komitmen yang pernah tertuang dalam Berita Acara Audiensi Nomor: 12/BPD-DS/VI/2026 tertanggal 5 Juni 2026.

“Musrenbang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat dari tingkat bawah secara berjenjang. Namun proses yang berjalan terkesan prosedural formalitas semata. Bahkan undangan rapat dinilai tebang pilih karena sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda justru tidak diundang,” ujar salah seorang peserta aksi.

Soroti Absennya Kades dan Dugaan Penyimpangan Anggaran

Ketegangan di internal Pemdes Sawahjoho ini disinyalir dipicu oleh sikap Kepala Desa Sawahjoho, Zaenal Abidin, yang dinilai kerap tidak hadir dan enggan menemui warga dalam berbagai forum audiensi resmi yang difasilitasi oleh BPD.

Berdasarkan data dan dokumen Berita Acara tertanggal 5 Juni 2026 (yang ditandatangani oleh Ketua BPD Agus Salim, Perangkat Desa Eko Fauzan, perwakilan RT/RW Robihin, dan Tokoh Masyarakat H. Rohan), terdapat beberapa persoalan krusial yang dituntut penyelesaiannya oleh warga, antara lain:

Laporan APBDes Tidak Transparan: Pelaksanaan kegiatan APBDes 2025 dinilai tidak menyertakan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Terdapat dugaan ketidaksesuaian alokasi anggaran yang diterimakan, hingga mekanisme Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang hanya sebatas formalitas—bahkan ada kegiatan tanpa TPK di mana Kades bertindak langsung sebagai pelaksana.
Pengawasan BPD Tumpul: Komitmen BPD untuk meminta dan membuka laporan triwulanan APBDes 2026 hingga saat ini dinilai tidak berjalan secara optimal.
Polemik Program PTSL: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024–2025 dinilai tidak transparan. Selain tidak ada laporan keuangannya, biaya sertifikasi tanah kas desa diikutsertakan dan dibebankan kepada biaya pendaftaran warga. Warga juga mempertanyakan klaim Ketua PTSL (yang menjabat anggota BPD) yang menyebut panitia tidak menerima honor, padahal terindikasi ada aliran dana PTSL yang dibagikan kepada perangkat desa.
Tunggakan PBB Tanah Kas Desa Rp 74,2 Juta: Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan Nomor 900.1.13.1/ tertanggal 7 Mei 2026, aset tanah kas Desa Sawahjoho seluas 7,6 hektar di Kelurahan Kuripan Yosorejo/Kuripan Lor, Pekalongan Selatan, menunggak PBB P2 (tahun pajak 2008, 2021, 2022, 2023, 2025, dan 2026) dengan total Rp 74.216.257,- (termasuk denda Rp 12,5 juta). Uang PBB yang sudah dianggarkan dan ditarik oleh Kades dari bendahara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Kasus BUMDes senilai Rp 191 Juta: BUMDes Sawahjoho saat ini telah dibekukan dan sisa asetnya dijual. Dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 juta dalam pengelolaan BUMDes tersebut saat ini masih dalam proses penanganan oleh Kejaksaan Negeri Batang.

Desak Dispermades Kabupaten Batang Turun Tangan

Warga dan tokoh masyarakat mencatat bahwa Kepala Desa Sawahjoho sebelumnya pernah melakukan pengembalian kerugian negara ke kas daerah/desa, yakni kurang lebih sebesar Rp 90 juta pada tahun 2024 dan Rp 60 juta pada tahun 2025.

Melihat rentetan persoalan tersebut, jajaran RT, RW, dan tokoh masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) untuk mengambil langkah tegas dan memberikan pembinaan khusus agar tata kelola pemerintahan di Desa Sawahjoho tidak semakin memburuk.

Ancaman Boikot Musrenbang RKPDes 16 September

Akibat tidak adanya kepastian penyelesaian atas poin-poin kesepakatan dalam Berita Acara audiensi sebelumnya, para Ketua RT dan RW memutuskan walk out dari forum Pra Musrenbang.

Mereka menegaskan, apabila tidak ada iktikad baik dan komitmen nyata dari Kepala Desa dan BPD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, jajaran Ketua RT dan RW kemungkinan besar tidak akan menghadiri puncak acara Musrenbang RKPDes 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 16 September 2026 mendatang. (Robikhin)

selengkapnya

Berita Desa Ekonomi

Gotong Royong Tanpa Dana Desa: ASA MASYARAKAT DADIREJO SULAP LAPANGAN BECEK JADI LAPANGAN REPRESENTATIF

by buono on September 13, 2026 Berita Desa Ekonomi dadirejo lapangan desa

PEKALONGAN, WARTADESA. — Pagi itu, Jumat (11/09/2026), tiga orang panitia pengurugan lapangan Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Pekalongan, tampak berdiri di tepi lapangan. Pandangan mereka tertuju pada akses jalan masuk, menanti kedatangan alat berat dozer yang akan meratakan gundukan tanah urug.

Di sisi utara, tanah cokelat sudah menumpuk, menyelimuti sebagian area yang selama ini dikenal kerap tergenang bak area pertanian saat musim hujan. Sementara di sisi seberang, tampak cekungan tanah yang cukup dalam—bekas pengerukan tanah bengkok desa yang sengaja diambil untuk menimbun lapangan tersebut.

Lapangan ini punya peran penting bagi warga lokal maupun tingkat kecamatan. Selain menjadi ruang publik desa, area ini rutin digunakan sebagai lokasi perkemahan Pramuka. Namun, kondisinya yang rendah kerap membuat kegiatan terganggu akibat genangan air.

“Pengurukan ini targetnya minimal peninggian 25 sentimeter,” ujar Toni, salah satu panitia pengurugan di lokasi.

Toni menjelaskan bahwa proses pengerjaan sudah berjalan selama 11 hari dan ditargetkan rampung pada Jumat depan. Pembatasan waktu pengerjaan hingga total 15 hari ini dilakukan secara ketat untuk menekan biaya operasional.

“Kalau mulur-mulur waktu, dananya juga nambah,” tegas Toni.

Menariknya, pengerjaan proyek senilai sekitar Rp70 juta ini sama sekali tidak menggunakan APBDes atau Dana Desa. Seluruh pembiayaan murni bersumber dari kemandirian dan keswadayaan warga.

Sekitar Rp32 juta hingga Rp35 juta didapat dari hasil pengelolaan kegiatan perkemahan sebelumnya, seperti pendapatan parkir. Sisanya ditutup dari patungan swadaya masyarakat, termasuk kontribusi para pelaku usaha kecil setempat yang mendambakan fasilitas publik yang lebih layak.

Proyek ini juga membawa manfaat ganda (sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui). Tanah urugan diambil dari tanah bengkok desa yang rencananya akan dialihfungsikan. Cekungan bekas pengerukan tersebut nantinya ditata menjadi kolam pemancingan umum.

Dengan meratanya permukaan lapangan kelak, panitia berharap area ini tidak hanya bebas banjir saat perkemahan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk turnamen olahraga desa guna menggeliatkan perekonomian warga serta UMKM sekitar. ***

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

by buono on September 13, 2026 Berita Desa Layanan Publik dadirejo

Pekalongan, Wartadesa. – Jumat pagi (11/9/2026), jarum jam menunjukkan pukul 08.00 WIB. Suasana kantor Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, begitu lengang. Di dalam ruangan, deretan meja dan kursi tertata rapi, layar komputer menyala, dan lantai tampak bersih. Namun, keheningan justru menyelimuti kantor pelayanan publik tersebut.

Hingga pukul 09.30 WIB, dari jajaran aparatur desa yang ada, hanya Pak Irfan—satu-satunya staf desa—yang terlihat hadir. Entah ke mana perangkat desa lainnya pergi. Ruang-ruang kerja yang seharusnya diisi oleh sekretaris desa, kepala urusan (kaur), hingga kepala seksi (kasi) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pelayanan warga, justru dibiarkan kosong tanpa penghuni.

Keberadaan sang Kepala Desa, Fathoni, juga tak kalah misterius. Saat dikonfirmasi dengan mendatangi kediamannya, rumah kades tampak sepi dan kosong. Seorang warga perempuan separuh baya (boomer) setempat yang ditemui menyebut bahwa Pak Lurah kemungkinan berada di balai desa. Namun, ketika diberitahu bahwa kantor desa sedang kosong, ia hanya menduga-duga.

“Mungkin pergi ke pasar,” cetusnya, tanpa tahu pasti pasar mana yang dituju sang kades di jam pelayanan tersebut.

Mengangkangi Aturan Jam Kerja dan Tupoksi

Sesuai ketentuan mengenai disiplin dan jam kerja aparatur pemerintah desa (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan mengenai Hari dan Jam Kerja Kantor Desa), hari kerja kantor desa berlaku lima hari kerja dari Senin hingga Jumat. Khusus hari Jumat, jam kerja dimulai tepat pukul 08.00 WIB hingga sore hari.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat tapak, Kepala Desa Fathoni dan seluruh perangkatnya memiliki kewajiban hukum untuk berada di kantor sesuai jam kerja demi menjamin pelayanan publik tidak terhenti. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri terkait, perangkat desa dibayar melalui Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan yang bersumber dari uang rakyat. Konsekuensinya, menjalankan tupoksi dan menaati jam kerja adalah mandat mutlak, bukan pilihan acak.

Bagi warga kampung, hari Jumat sering kali menjadi momen krusial untuk mengurus administrasi—seperti surat pengantar, pengurusan KTP, KK, hingga berkas perizinan—di sela-sela waktu libur atau sela kegiatan harian mereka. Kehadiran aparatur yang minim membuat fungsi desa sebagai pelayan dasar warga lumpuh seketika.

Ancaman Sanksi dan Hukuman Disiplin

Indisipliner berupa pengabaian jam kerja dan pelayanan publik ini tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan aturan disiplin aparatur desa dan UU Desa, setiap aparatur desa—baik perangkat maupun kepala desa—yang melanggar kewajiban atau menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan pelayanan dapat dikenakan sanksi beregu:

Sanksi Administratif Ringan hingga Sedang: Berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemotongan tunjangan/penghasilan.
Sanksi Berat / Pemberhentian Sementara: Jika tindakan meninggalkan tugas dilakukan secara berulang atau tanpa alasan yang sah dan merugikan kepentingan umum, perangkat desa dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara hingga pemecatan oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat/Bupati.
Pengawasan atas Kepala Desa: Bagi Kepala Desa Fathoni yang tidak berada di tempat pada jam kerja tanpa alasan dinas yang jelas, pimpinan kecamatan (Camat) serta Inspektorat Daerah berwenang melakukan pemanggilan, pemeriksaan disiplin, dan memberikan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.

Hingga mendekati siang, kantor Desa Dadirejo masih tetap lengang. Komputer yang menyala di atas meja seolah menjadi saksi bisu betapa pelayanan publik dasar warga dikalahkan oleh ketidakhadiran para pelayannya sendiri. ***

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Pelayanan Publik Desa Pegaden Tengah Berjalan Maksimal, Pengurusan Berkas Dijamin Selesai Kurang dari 5 Menit

by buono on September 10, 2026 Berita Desa Layanan Publik layanan publik pegaden tengah

PEKALONGAN, WARTA DESA – Pelayanan publik di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dipastikan berjalan dengan baik, cepat, dan disiplin. Berdasarkan pantauan Warta Desa di balai desa setempat pada pagi hari, para staf perangkat desa sudah tampak bersiap dan memulai aktivitas pelayanan kepada warga secara sigap. Sedikitnya lima orang staf sudah standby di meja pelayanan masing-masing sejak jam kerja dimulai.

Pelayanan di Balai Desa Pegaden Tengah buka secara rutin mulai pukul 08.00 WIB hingga sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Kepala Desa Pegaden Tengah, Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa perangkat desa selalu diupayakan hadir tepat waktu untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu menunggu lama.

“Alhamdulillah, pelayanan publik di Desa Pegaden Tengah berjalan sebagaimana mestinya dari jam 08.00 WIB. Bahkan sampai sore jam 15.00 WIB pun jika warga datang, pasti masih ada pelayanan. Pengurusan administrasi insyaAllah tidak lama, langsung ditanggapi dan tidak sampai 5 menit sudah selesai,” ujar Ahmad Rofiq saat diwawancarai pewarta Warta Desa di kediamannya.

Menurut Ahmad Rofiq, kedisiplinan dan kesiapan para perangkat desa dalam melayani warga tak lepas dari komunikasi yang terjalin dengan baik di lingkungan pemerintah desa.

“Yang penting kita dengan perangkat desa ada komunikasi yang baik dan benar. Saya sampaikan agar jam 08.00 pagi itu usahakan sudah standby di balai desa, tidak perlu yang macam-macam. Intinya ada kerja sama yang baik,” jelasnya.

Terkait dengan keluhan warga, Ahmad Rofiq mengungkapkan bahwa selama ini sangat jarang terjadi keluhan mengenai keterlambatan atau lamanya pelayanan untuk urusan internal desa. Kendala biasanya hanya terjadi jika pengurusan dokumen melibatkan instansi luar di luar kewenangan desa, seperti pengurusan BPJS. Namun untuk urusan tingkat desa, semuanya diselesaikan dengan cepat.

Di akhir wawancara, Ahmad Rofiq juga menyampaikan pesan terbuka bagi seluruh warga Desa Pegaden Tengah. Pihak pemerintah desa selalu terbuka terhadap masukan maupun kritik demi perbaikan kualitas pelayanan.

“Kami dari Pemerintah Desa Pegaden Tengah siap menerima kritik dan masukan barangkali ada hal yang dirasa kurang pas bagi masyarakat. InsyaAllah akan kami tampung, dan kami selalu siap melayani seluruh warga Desa Pegaden Tengah,” pungkasnya. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Protes Keras Muncul dalam Forum Pembinaan PPDI Kandangserang, Perangkat Desa Soroti Baju Khaki dan Kesejahteraan

by buono on September 2, 2026 Berita Desa Layanan Publik Kandangserang perangkat desa PPDI

KANDANGSERANG, PEKALONGAN — Protes keras disampaikan salah seorang perangkat desa dalam forum pembinaan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Selasa (1/9/2026).

Protes tersebut berkaitan dengan penggunaan pakaian dinas perangkat desa—atau yang selama ini dikenal dengan sebutan baju khaki—yang menurut salah seorang perangkat desa dinilai kurang tepat apabila disamakan dengan pakaian yang dikenakan oleh aparatur sipil negara (ASN/PNS).

Pernyataan itu disampaikan Nahrawi, salah seorang perangkat Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, saat mengikuti kegiatan pembinaan pengurus PPDI Kecamatan Kandangserang yang berlangsung di Aula Desa Bojongkoneng.

Dalam forum tersebut, Nahrawi menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kesejahteraan perangkat desa yang menurutnya belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dijalankan.

“Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan, menurut saya penggunaan baju khaki yang sama dengan PNS itu kurang pas karena gaji dan kesejahteraan kita sebagai perangkat desa itu lebih kecil, apalagi tunjangannya,” ungkap Nahrawi.

Ia menilai, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, pekerjaan perangkat desa menurutnya tidak mengenal batas waktu karena berbagai persoalan di masyarakat dapat muncul kapan saja.

“Kita bekerja bukan hanya pada jam kantor. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan atau ada persoalan di desa, perangkat desa harus siap kapan pun. Bisa dikatakan kita bekerja 24 jam, tetapi kesejahteraan kita masih lebih rendah,” ujarnya.

Kepala Desa Lambur Ikut Soroti Kesejahteraan Perangkat Desa

Hal senada juga disampaikan Cahyono, Kepala Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang. Ia menilai persoalan yang dihadapi perangkat desa tidak hanya berkaitan dengan pakaian dinas dan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut masa depan perangkat desa setelah mereka tidak lagi menjalankan tugas.

Menurut Cahyono, perangkat desa memiliki beban pekerjaan dan tanggung jawab yang cukup besar. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menangani berbagai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Oleh karena itu, ia berharap perangkat desa ke depan dapat diusulkan untuk mendapatkan jaminan pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas.

“Selain persoalan baju khaki dan kesejahteraan, perangkat desa juga harus diusulkan untuk mendapatkan pensiun. Sebab, menurut saya, kinerja perangkat desa itu luar biasa banyaknya dan sangat melelahkan,” ujar Cahyono.

Ia menilai, pengabdian perangkat desa tidak bisa dipandang hanya berdasarkan jam kerja formal. Dalam praktiknya, perangkat desa sering kali harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, termasuk saat terjadi persoalan atau kegiatan di luar jam kerja.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa menjadi penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pernyataan mengenai baju dinas, kesejahteraan, hingga usulan jaminan pensiun tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang muncul dalam forum pembinaan PPDI Kecamatan Kandangserang.

Kegiatan pembinaan yang berlangsung di Aula Desa Bojongkoneng tersebut diikuti oleh unsur perangkat desa dan pihak terkait di wilayah Kecamatan Kandangserang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para perangkat desa maupun kepala desa untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan pengabdian mereka di tingkat desa.

Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perhatian bagi organisasi PPDI maupun pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kepastian masa depan perangkat desa.

(Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Pembinaan PPDI Kandangserang Bahas PP No. 16/2026 dan Dorong Profesionalisme Perangkat Desa

by buono on September 1, 2026 Berita Desa Layanan Publik pelayanan publik PPDI

KANDANGSERANG,WARTADESA. 1 September 2026 — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kandangserang menggelar pembinaan bagi pengurus dan perangkat desa se-Kecamatan Kandangserang di Aula Desa Bojongkoneng, Kabupaten Pekalongan, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini fokus pada pemahaman regulasi baru serta peningkatan kinerja dan disiplin aparatur desa.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Kandangserang, para kepala desa, perangkat desa se-Kecamatan Kandangserang, serta jajaran pengurus PPDI tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Pemahaman Regulasi dan Peningkatan Kinerja

Pengurus PPDI Kecamatan Kandangserang, Casmito, menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan pemahaman terkait aturan hukum yang berlaku.

“Kegiatan ini memperkuat komunikasi antara perangkat desa dan pengurus PPDI, sekaligus memastikan seluruh aparatur memahami regulasi terbaru dalam menjalankan tugas pelayanan,” ujar Casmito.

Salah satu agenda utama pembinaan adalah pemaparan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang disampaikan oleh Pengurus PPDI Kabupaten Pekalongan, Purwanto. Selain sosialisasi regulasi, materi penekanan juga diberikan pada aspek etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab pelayanan publik.

Dorong Kualitas Pelayanan Publik

PPDI Kabupaten Pekalongan mengingatkan agar perangkat desa tidak sekadar menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga menjadi teladan profesionalitas di tengah masyarakat. Perubahan kedisiplinan dan kinerja aparatur desa dinilai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan PPDI, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih solid, akuntabel, dan profesional. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Ekonomi

Menyelusuri Botosari: Saat Penat Kerja Terbayar oleh Aroma Gelagah dan Kehangatan Sapu Songket

by buono on Agustus 27, 2026 Berita Desa Ekonomi botosari paningaran sapu lantai

PEKALONGAN, WARTA DESA – Lelah usai memeras otak dalam penatnya kerja seketika sirna begitu roda kendaraan melaju membelah dataran tinggi Paninggaran, Pekalongan. Udara dingin yang merangkul tubuh, jalanan berliku yang menantang, serta barisan pohon cemara yang berjejer rapi di sepanjang perjalanan seolah menjadi penawar dahaga visual. Mata dan hati yang semula tegang mendadak adem.

Namun, perjalanan sore itu tak berhenti hanya pada suguhan pemandangan alam. Didorong rasa penasaran, rombongan memutuskan menepi dan singgah ke salah satu rumah perajin sapu di Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran.

Begitu melangkahkan kaki ke dalam bengkel rumahan warga, aroma khas serat gelagah (bunga tebu/kaso) yang dikeringkan langsung menyapa indra penciuman. Jemari para perajin tampak begitu terampil dan lincah—menata ikatan gelagah, menganyam benang warna-warni pada bagian pangkal (songket), hingga mengikatnya kuat pada tangkai bambu.

Desa Botosari memang bukan desa biasa. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, desa ini dikenal luas sebagai salah satu sentra industri rumahan (home industry) kerajinan sapu tradisional terbesar di Pekalongan. Bahkan, denyut nadi kerajinan sapu glagah dan sapu songket di Botosari diperkirakan sudah berdetak turun-temurun sejak era 1940-an.

“Hampir 80 persen warga di Botosari menggantungkan hidupnya dari membuat sapu ini,” tutur salah satu perajin lokal saat menyambut hangat kedatangan rombongan.

Hebatnya lagi, meski dikerjakan secara manual dengan peralatan yang terbilang sederhana, sapu buatan warga Botosari tak hanya memenuhi kebutuhan lokal Pekalongan atau wilayah Jawa Tengah semata. Kualitas anayaman yang rapat, tidak mudah rontok, dan ketahanan tangkainya telah membawa produk kerajinan desa pegunungan ini menembus pasar luar Jawa, seperti Sumatra dan Kalimantan.

Kehidupan ekonomi masyarakat Botosari mencerminkan kemandirian yang harmonis. Di sela-sela waktu merakit sapu songket, warga juga mengolah lahan pertanian dan beternak sapi. Pola hidup yang menyatu dengan alam ini membuat roda perekonomian desa tetap berputar stabil dari generasi ke generasi.

Bagi rombongan, kunjungan singkat usai rakor ini memberi kesan mendalam. Tidak hanya membawa pulang oleh-oleh sapu lantai yang kokoh dan estetik untuk rumah masing-masing, tetapi juga membawa pulang cerita tentang ketangguhan warga desa yang terus menjaga warisan leluhur.

Perjalanan pulang menuruni perbukitan Paninggaran pun terasa semakin hangat. Di balik rimbunnya cemara dan kabut tipis yang mulai turun, Desa Botosari telah mengajarkan bahwa dari kesederhanaan jemari warga desa, lahir karya yang menyapu bersih himpitan ekonomi sekaligus merawat tradisi. ***

selengkapnya

Berita Desa Olahraga

Fun Run Perdana Desa Wuled Meriah, Warga Antusias Sambut HUT RI ke-81

by buono on Agustus 23, 2026 Berita Desa Olahraga fun run wuled 2026

TIRTO, PEKALONGAN, WARTADESA. — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sukses menggelar Fun Run Desa Wuled 2026 pada Minggu (23/8/2026). Meskipun baru pertama kali diadakan, ajang ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat setempat.

Sejak pagi hari, warga dari berbagai kalangan usia tampak memadati area kegiatan. Suasana kebersamaan dan penuh semangat kemerdekaan begitu terasa sepanjang gelaran acara olahraga rekreasi ini.

Wadah Kebersamaan dan Penggerak Ekonomi Lokal

Kepala Desa Wuled, Wasduki, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan antusiasme warga yang begitu masif. Menurutnya, acara ini tidak sekadar kegiatan olahraga, melainkan sarana mempererat silaturahmi sekaligus pendorong roda perekonomian desa melalui geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Saya kira ini kegiatan yang sangat bagus. Antusiasme warga sangat luar biasa. Semoga ke depannya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kembali kita selenggarakan. Meski masih ada beberapa kekurangan, tentunya bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami dan panitia,” ujar Wasduki.

Ia menuturkan, salah satu poin evaluasi untuk gelaran mendatang adalah pembagian kategori peserta. Masukan dari peserta—khususnya anak-anak—menyarankan agar kategori putra dan putri dipisahkan agar perlombaan berjalan lebih adil dan tertib.

Selain itu, Wasduki bersyukur momentum ini terbukti sukses menghidupkan lapak-lapak UMKM lokal.

“Ke depan peserta bisa kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan… Selain itu, kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk UMKM kita. Saya lihat saat ini sangat ramai, syukur alhamdulillah,” tambahnya.

Dihadiri Anggota DPR RI, Tambah Kemeriahan Acara

Kemeriahan Fun Run Perdana ini makin terasa dengan hadirnya Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil 10 Jawa Tengah, H. Rizal Bawazier, yang didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Dinda Aniva Mutkhi.

Tidak sekadar datang sebagai tamu undangan, Rizal Bawazier turut mencairkan suasana dengan melemparkan berbagai kuis interaktif seputar Hari Kemerdekaan RI kepada peserta. Bagi warga yang berhasil menjawab dengan benar, ia membagikan hadiah berupa uang tunai secara langsung.

Rizal mengapresiasi tinggi inisiatif Pemerintah Desa Wuled yang dinilainya sukses menyajikan kegiatan positif berbasis keterlibatan warga.

“Saya kira ini kegiatan bagus dan luar biasa. Warga sangat antusias. Saya lihat kegiatan ini juga sangat positif. Semoga tahun depan bisa diadakan lagi dengan lebih meriah tentunya,” ungkap Rizal Bawazier.

Harapan Jadi Agenda Tahunan

Melihat kesuksesan dan tingginya partisipasi pada gelaran perdana ini, Fun Run Desa Wuled diharapkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan. Selain sebagai ajang menjaga kebugaran dan sarana hiburan masyarakat, kegiatan ini terbukti efektif mempererat persaudaraan antarwarga sekaligus memberi ruang berkembang bagi pelaku UMKM lokal. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Warga Dukuh Klepu Bersyukur, Jalan yang Sempat Diblokir Kini Dicor Beton

by buono on Agustus 20, 2026 Berita Desa Layanan Publik dadirejo jalan dicor

TIRTO, DADIREJO, WARTADESA. — Senyum lega kini terpancar dari wajah warga Dukuh Klepu, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto. Akses jalan desa yang sempat dikeluhkan warga kini telah selesai diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dengan betonisasi.

Rasa syukur dan terima kasih secara khusus disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumarosul, yang telah mengawal dan merealisasikan aspirasi pembangunan infrastruktur di wilayah mereka.

Dari Pohon Pisang hingga Cor Beton

Sebelumnya, kondisi jalan di Dukuh Klepu sempat menjadi perhatian publik setelah warga meluapkan kekecewaannya dengan memblokir jalan serta menanam pohon pisang di lokasi tersebut. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kondisi jalan yang tak kunjung mendapat perhatian.

Namun, suasana kini berbalik penuh gembira. Peresmian jalan beton baru ini disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh masyarakat setempat. Momentum ini terasa makin spesial karena digelar bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia .

“Ribuan terima kasih kepada Bapak H. Sumarosul yang sudah menerima aspirasi kami dan ikut memperjuangkan jalan ini hingga akhirnya bisa dicor seperti sekarang,” tutur salah seorang warga Dukuh Klepu dengan haru.

Komitmen Membangun Desa

Dalam sambutannya, H. Sumarosul menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga Desa Dadirejo, khususnya Dukuh Klepu, yang telah aktif dan kritis menyampaikan masukan pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa meski tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas, dirinya siap terus mengawal aspirasi masyarakat.

Pentingnya Komunikasi: Menampung keluhan warga sebagai dasar pengajuan program pembangunan.
Komitmen Ke Depan: Terus mendorong pemerataan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan secara bertahap sesuai kewenangan.

Harapan Bangkitnya Ekonomi Warga

Dengan selesainya pengecoran jalan ini, mobilitas warga Dukuh Klepu kini jauh lebih lancar dan aman. Rampungnya pembangunan ini diharapkan tidak hanya mempermudah aktivitas sosial sehari-hari, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Dadirejo secara keseluruhan. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Malam Rahatan HUT ke-81 RI di Kutorojo Jadi Momentum Musyawarah Warga dan Penguatan Program Jimpitan

by buono on Agustus 18, 2026 Berita Desa hut 81 ri kutorojo malam tirakatan tirakatan

Pekalongan, Wartadesa. — Malam Rahatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Senin (17/8/2026), berlangsung penuh kebersamaan. Selain mempererat tali silaturahmi, tradisi ini dimanfaatkan warga sebagai forum musyawarah untuk membahas keberlanjutan program jimpitan periode 2026–2027.

Acara ini dihadiri oleh seluruh warga Dusun Kutorojo, pemuda KTRJ Squad, tokoh agama, tokoh adat, Kepala Desa Kutorojo, serta jajaran perangkat desa. Forum diskusi terbuka ini memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan terkait pembangunan dan pemeliharaan lingkungan dusun.

Kepala Dusun Kutorojo, Casto, menilai kegiatan ini sangat bernilai positif karena menggabungkan semangat kemerdekaan dengan ruang ruang dialog warga.

“Menurut saya, kegiatan ini sangat positif karena selain sebagai forum diskusi, juga bisa dijadikan sarana musyawarah warga Dusun Kutorojo untuk membahas program lingkungan di Dusun Kutorojo,” ujar Casto.

Apresiasi juga datang dari Kepala Desa Kutorojo, Dulajat. Ia memuji peran aktif pemuda-pemudi KTRJ Squad dalam mengelola program jimpitan yang dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kami mengapresiasi program jimpitan yang dikelola oleh pemuda-pemudi Dusun Kutorojo. Dari program inilah dapat dibelikan sarana dan prasarana fasilitas umum yang bisa digunakan untuk keperluan warga Dusun Kutorojo,” ungkap Dulajat.

Hasil Pemanfaatan Program Jimpitan

Dana jimpitan yang dikumpulkan secara swadaya oleh warga telah membuahkan berbagai fasilitas pendukung lingkungan, antara lain:

Pembuatan pot bendera
Pembelian bendera dan umbul-umbul
Pengadaan unit genset
Perawatan rutin lampu jalan

Melalui musyawarah penetapan program 2026–2027 ini, masyarakat berharap pengelolaan dana jimpitan tetap berjalan transparan, tepat guna, dan mengedepankan kebutuhan bersama. Malam Rahatan HUT ke-81 RI di Kutorojo pun sukses membuktikan bahwa kegiatan seremonial dapat ditransformasikan menjadi wadah penguatan gotong royong dan partisipasi aktif warga. (Rasono)

selengkapnya