Berita Desa Arsip — Warta Desa

Berita Desa Dana Desa

Sempat Diisukan Mangkrak, Pembangunan Wisata Desa Ala Kampung Jepang di Wonopringgo Kembali Dilanjutkan

by buono on Desember 8, 2025 Berita Desa Dana Desa desa qisata desa wisata

Berita Desa

Tuntut Penanganan Banjir, Puluhan Warga Dampyak Kulon Geruduk Balai Desa Karangjompo

by buono on Desember 5, 2025 Berita Desa banjir Demo

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Lebakbarang Diduga Jadi Korban Pencatutan Identitas untuk Penarikan Bansos via ATM

by buono on Desember 5, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi bansos lebakbarang

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Warga Adukan Carut-Marut Program Ketahanan Pangan Desa Pantianom, Dana Rp100 Juta Ternak Bebek Dipertanyakan

by buono on Desember 2, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa Pantianom

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Puluhan Warga Randumuktiwetan Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Dana Desa dan Tolak Kadus Baru, Kades Menghilang

by buono on Desember 2, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Bojong Dana Desa randumuktiwaren

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Polemik BUMDes Ilegal di Wonokerto Wetan Memanas, 50 Ekor Kambing Ketahanan Pangan Raib

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa ketahanan pangan wonokeeto wetan

Berita Desa Dana Desa

Sempat Diisukan Mangkrak, Pembangunan Wisata Desa Ala Kampung Jepang di Wonopringgo Kembali Dilanjutkan

by buono on Desember 8, 2025 Berita Desa Dana Desa desa qisata desa wisata

Warta Desa, Pekalongan, 8 Desember 2025 – Setelah sempat menjadi sorotan publik dan diisukan mangkrak, pembangunan wisata desa bernuansa Kampung Jepang di Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, kini kembali dilanjutkan oleh pemerintah desa setempat.

Berdasarkan papan informasi kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Wonopringgo mengalokasikan Dana Desa Tahap 1 TA 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut.

Salah satu kegiatan yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan jalan lokasi wisata, yang berada di RT 09 RW 03 dengan volume panjang 125 meter dan lebar 2 meter. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp24.421.000 dan dilaksanakan pada Juli 2025 oleh Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa (Timlak DD).

Dalam pantauan di lapangan, pembangunan kawasan wisata ini memiliki keunikan tersendiri. Sejumlah gapura hias berwarna merah ala Jepang tampak berdiri di sepanjang area wisata. Menariknya, gapura-gapura tersebut terbuat dari galon plastik yang disusun secara kreatif.

Keindahan kawasan wisata semakin diperkuat dengan hiasan bunga dan dedaunan berbahan plastik, yang memberikan nuansa warna-warni dan menarik perhatian pengunjung. Konsep ini dinilai sebagai upaya pemanfaatan bahan plastik menjadi elemen estetika wisata desa.

Meski pembangunan kembali berjalan, warga menyayangkan akses jalan menuju pintu masuk lokasi wisata yang hingga kini masih becek dan berlubang, terutama saat hujan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan pengunjung dan berpotensi menghambat perkembangan wisata desa ke depan.

“Pemandangannya sudah mulai bagus, tapi jalannya masih kurang layak,” ujar salah satu warga sekitar yang sempat ketemu dilokasi wisata.

Selain jalan wisata, Pemdes Wonopringgo juga membangun Miniatur Rumah Jepang sebagai daya tarik tambahan. Kegiatan ini tercatat dalam APBDes 2025 dengan rincian:

Lokasi: RT 09 RW 03Volume: Panjang 17 meter, Lebar 1 meter, Tinggi 2,5 meterAnggaran: Rp43.719.336

Sumber Dana: Dana Desa Tahap 1 TA 2025

Waktu Pelaksanaan: Juni 2025

Pelaksana: Timlak DD

Miniatur ini diharapkan menjadi ikon wisata dan sarana edukasi budaya bagi pengunjung.

Warga berharap pembangunan ini tidak kembali berhenti di tengah jalan dan dapat benar-benar dikelola secara berkelanjutan. Selain penyelesaian akses jalan, masyarakat juga mendorong adanya manajemen wisata yang jelas, promosi, serta pelibatan warga agar manfaat ekonomi dapat dirasakan bersama.

Kelanjutan proyek ini menjadi bukti bahwa isu mangkraknya wisata desa Wonopringgo mulai terjawab. Namun, pengawasan dan transparansi tetap diperlukan agar wisata desa ala Kampung Jepang ini tidak sekadar menjadi proyek sesaat, melainkan benar-benar menjadi aset desa jangka panjang. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa

Tuntut Penanganan Banjir, Puluhan Warga Dampyak Kulon Geruduk Balai Desa Karangjompo

by buono on Desember 5, 2025 Berita Desa banjir Demo

Warta Desa,Pekalongan – Lebih dari 50 warga Dusun Dampyak Kulon, Desa Karangjompo, RW 05, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa Karangjompo pada Jumat (5/12/2025) pagi. Aksi damai yang melibatkan berbagai kalangan usia, mulai dari anak muda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak ini menuntut satu hal mendesak: pemasangan listrik untuk operasional pompa air yang selama ini masih mengandalkan dana swadaya masyarakat.

Warga menyatakan bahwa wilayah mereka sudah bertahun-tahun menghadapi masalah banjir yang tak kunjung surut. Tanpa bantuan pompa air, genangan akan bertahan lama dan menghambat aktivitas sehari-hari.

“Kondisi di wilayah ini perlu penanganan intensif. Banjir ini surutnya akan lama tanpa bantuan pompa air. Untuk itulah kami berharap pihak pemerintah desa jangan cuma janji-janji doang. Kami butuh hal ini ditangani secepatnya, yakni pemasangan listrik bagi pompa air,” tegas Muhammad, salah satu perwakilan warga Dampyak Kulon.

Menanti Solusi Nyata dari Pemerintah

Warga mengungkapkan bahwa upaya mencari bantuan sudah dilakukan hingga ke tingkat kecamatan dan DPRD Kabupaten Pekalongan, namun hasilnya masih nihil. Kebutuhan listrik untuk pompa air dinilai sangat mendesak, mengingat genangan kerap terjadi saat hujan lebat maupun air rob. Warga menilai dana swadaya tidak dapat terus diandalkan, sehingga menuntut Pemerintah Desa (Pemdes) mengambil langkah tegas.

Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini membuahkan hasil cepat. Pihak Pemdes Karangjompo langsung memberikan kepastian.

“Kami apresiasi pihak Pemdes yang mau menemui warga. Kami menyambut baik keputusan cepat dari pihak Pemdes. Pemasangan listrik untuk sedotan banjir akan dilakukan pada

Keputusan cepat ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir di Desa Karangjompo, khususnya di RW 05.

Harapan Jangka Panjang

Meskipun tuntutan fasilitas listrik untuk pompa air sudah dipenuhi, warga juga berharap Pemdes segera merancang solusi jangka panjang untuk penanganan banjir di Desa Karangjompo. Genangan air kerap membanjiri jalanan hingga masuk ke rumah-rumah warga, terutama saat musim penghujan tiba.

Aksi warga RW 05 Desa Karangjompo ini menjadi contoh positif tentang bagaimana persatuan dan kekompakan masyarakat dapat mendorong pemerintah desa untuk mengambil kebijakan yang adil dan inisiatif demi kesejahteraan warganya. (M Najmul Ula)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Lebakbarang Diduga Jadi Korban Pencatutan Identitas untuk Penarikan Bansos via ATM

by buono on Desember 5, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi bansos lebakbarang

Warta Desa, Pekalongan — 5 Desember 2025 – Seorang warga Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, berinisial Tasiun (33), mengaku menjadi korban dugaan pencatutan identitas terkait penarikan bantuan sosial (bansos) melalui mesin ATM. Meski tercatat sebagai penerima manfaat, Tasiun menegaskan tidak pernah menerima bansos maupun memiliki kartu ATM terkait bantuan tersebut.

Tasiun, warga RT 005/RW 001 Dukuh Sikromong, kelahiran Pekalongan 25 September 1991, menyampaikan bahwa kejanggalan itu terungkap saat dirinya membuka rekening di Bank BNI pada tahun 2025. Dalam proses administrasi, muncul data riwayat penarikan tunai bantuan sosial atas namanya.

“Saya tidak pernah menerima bantuan sosial apa pun lewat bank, apalagi memegang kartu ATM. Tapi saat membuka rekening, justru muncul data penarikan tunai bansos atas nama saya,” ujar Tasiun kepada wartawan.

Merasa ada kejanggalan, Tasiun kemudian menelusuri ke pihak keluarga. Namun hasilnya, tidak satu pun anggota keluarga yang pernah memegang atau menggunakan kartu ATM atas nama dirinya.

Untuk memastikan kebenaran data, ia meminta bukti transaksi penarikan, yang kemudian menunjukkan sejumlah pengeluaran dana bansos di waktu berbeda, yakni:

25 Desember 2024, pukul 11.12.45 WIB — Rp592.000

18 Februari 2025, pukul 08.46.12 WIB — Rp592.000

2 Juli 2025, pukul 10.23.52 WIB — Rp400.000

30 Juli 2025, pukul 10.59.50 WIB — Rp597.000

10 September 2025, pukul 10.05.42 WIB — Rp600.000

Dalam data transaksi tersebut tercatat adanya beberapa rekening dan pihak penerima yang tidak dikenal oleh Tasiun dan tidak pernah memiliki hubungan transaksi dengannya. Ia juga mengungkapkan bahwa kartu ATM atas namanya diduga telah terbit sejak tahun 2021, namun dirinya baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2025.

Atas kejadian itu, Tasiun mengaku dirugikan secara moral dan hukum, karena namanya diduga digunakan untuk mengakses bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sah.

“Saya hanya ingin kejelasan. Kalau benar nama saya dipakai tanpa izin untuk perbuatan yang tidak baik, jelas saya sangat dirugikan,” tegasnya.

Ia menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dan berencana melaporkan kasus ini ke pemerintah desa, pendamping sosial, pihak perbankan, hingga aparat penegak hukum agar diusut secara transparan.

Sementara itu, tim media, Rabu (13/3/2025), mengonfirmasi persoalan ini kepada Pemerintah Desa Bantar Kulon. Sekretaris Desa Imron menyatakan pihak desa belum mengetahui adanya persoalan tersebut.

“Perangkat desa sudah saya tanyai satu per satu, dan tidak ada yang memegang atau mengetahui ATM atas nama yang bersangkutan. Kami akan membantu mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Jumat, 5 Desember 2025, Kepala Desa Bantar Kulon saat dikonfirmasi menyatakan tidak mengetahui sama sekali adanya bantuan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI atas nama Tasiun, dan mengaku terkejut mengetahui fakta tersebut.

Ia menegaskan mempersilakan kasus ini diusut tuntas, serta menyatakan pemerintah desa tidak keberatan jika dilakukan proses hukum.

“Saya pribadi sebagai kepala desa tidak mengetahui hal tersebut. Semua perangkat desa sudah saya kumpulkan dan tidak ada yang tahu. Kami juga tidak mungkin bertanggung jawab mengembalikan dana bantuan yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bank BNI maupun instansi penyalur bantuan sosial terkait dugaan pencatutan identitas penerima bansos tersebut.

Catatan Penting

Bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI disalurkan langsung ke rekening KPM melalui bank Himbara (termasuk BNI) dan tidak boleh dikelola atau ditarik oleh pihak lain, termasuk aparat desa.
Setiap penarikan oleh pihak selain penerima manfaat merupakan pelanggaran serius dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Warga Adukan Carut-Marut Program Ketahanan Pangan Desa Pantianom, Dana Rp100 Juta Ternak Bebek Dipertanyakan

by buono on Desember 2, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa Pantianom

Pekalongan, Warta Desa – Program Peningkatan Produksi Peternakan yang dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2022 di Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, menjadi sorotan tajam warga. Program senilai Rp100.000.000 yang seharusnya meningkatkan ketahanan pangan desa, kini dipertanyakan kejelasan dan keberlanjutannya.

Warga mengadukan carut-marut pelaksanaan program yang meliputi pengadaan alat, pembangunan kandang, dan pengembangan ternak tersebut, lantaran hingga saat ini dinilai tidak jelas hasilnya.

Kades Menghilang, Sekdes Akui Tidak Tahu Kelanjutan Program

Tim media yang berupaya melakukan konfirmasi ke Balai Desa Pantianom pada Selasa, 2 Desember 2025, tidak berhasil menemui Kepala Desa. Sekretaris Desa (Sekdes) Pantianom, Fenti Aryani, menyampaikan bahwa Kepala Desa tidak masuk kerja pada hari tersebut tanpa memberikan konfirmasi atau keterangan alasan apa pun.

Saat dikonfirmasi mengenai program ketahanan pangan tahun 2022, Fenti Aryani membenarkan bahwa dana desa dialokasikan sebesar Rp100 juta. Program tersebut berfokus pada ternak bebek, termasuk pembibitan dan pakan ternak.

“Benar, tahun 2022 ada program ketahanan pangan ternak bebek. Program itu hanya berjalan di tahun 2022 saja dan dikelola oleh kelompok ternak,” jelas Fenti Aryani.

Namun, pengakuan Sekdes justru memperkuat kecurigaan publik. Fenti Aryani secara terang-terangan menyatakan tidak mengetahui kelanjutan dari program tersebut.

“Untuk selanjutnya bagaimana, keberadaan ternak atau modalnya bagaimana, saya juga tidak tahu,” ujarnya.

Warga Desak Audit Inspektorat

Keterangan dari Sekdes ini dinilai warga memperkuat dugaan bahwa pengelolaan program ketahanan pangan desa selama ini tidak transparan dan minim pengawasan.

Warga mendesak agar Kepala Desa segera memberikan klarifikasi resmi. Selain itu, warga juga berharap adanya audit dan evaluasi dari pihak kecamatan maupun inspektorat Kabupaten Pekalongan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa sebesar Rp100 juta tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pantianom belum memberikan keterangan resmi, sementara warga mendesak aparat pengawas untuk segera turun tangan menelusuri realisasi dan keberlanjutan anggaran program ketahanan pangan tersebut. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Puluhan Warga Randumuktiwetan Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Dana Desa dan Tolak Kadus Baru, Kades Menghilang

by buono on Desember 2, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Bojong Dana Desa randumuktiwaren

Warta Desa, Pekalongan. – Situasi di Desa Randumuktiwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, memanas pada Selasa (2/12/2025). Puluhan warga, didominasi oleh kaum perempuan, secara spontanitas mendatangi Kantor Desa Randumuktiwetan. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan protes keras, menuntut transparansi temuan Inspektorat terkait Dana Desa serta menolak pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) 5 yang dinilai tidak sesuai aturan.

Sejak pagi, massa telah berkumpul dan terus menunggu kehadiran Kepala Desa (Kades) untuk memberikan klarifikasi langsung. Namun, hingga pukul 11.00 WIB, Kades Randumuktiwetan, Cahyadi, tak kunjung menemui warga. Kekecewaan memuncak, dan Kades disebut “menghindar” dari tanggung jawab oleh warga.

“Kepala desa harus hadir di sini! Kami ingin penjelasan terbuka dan jujur kepada masyarakat,” teriak salah satu warga melalui pengeras suara.

Tuntutan Keras Warga: Dana Desa, Aset, dan Kadus Baru

Aksi ini dikoordinasikan oleh perwakilan warga yang bertindak sebagai penanggung jawab aspirasi, termasuk Toto Supriyanto, Barudin, Edi, Tarwoto, Harjono, H. Janyoto, Tarlami, Triwanto, Sumey, dan Dwi Imams.

Dalam orasinya, warga membentangkan sejumlah spanduk yang memuat empat tuntutan utama kepada Pemerintah Desa, yaitu:

Kejelasan dan transparansi hasil temuan Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa.
Kejelasan dan transparansi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kadus 5.
Pengunduran diri Kepala Desa secara etika atas temuan dugaan korupsi Dana Desa.
Pengunduran diri Kadus J.

Selain itu, warga juga menuntut pengembalian aset desa yang diduga hilang. Spanduk bernada keras seperti “Kembalikan Aset Desa!” dan “Sekolah Dulu Biar Sesuai Syarat!” yang menyinggung dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pengangkatan Kadus 5, turut dibentangkan.

Kades Menghilang, Situasi Tegang namun Terkendali

Ketiadaan Kepala Desa, Cahyadi, di tengah aksi massa menimbulkan tensi tinggi. Warga menilai sikap Kades sebagai upaya lari dari tanggung jawab. Meskipun demikian, aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian, menjaga situasi tetap tegang namun terkendali.

Warga menegaskan bahwa aksi ini adalah murni tuntutan keterbukaan, keadilan, dan penegakan etika dalam tata kelola pemerintahan desa, bukan kepentingan kelompok tertentu. Massa menyatakan akan terus bertahan di kantor desa hingga pemerintah desa memberikan klarifikasi serta jawaban resmi atas seluruh tuntutan yang diajukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun Kepala Desa Cahyadi terkait tuntutan warga Randumuktiwetan. (Rohadi/Susandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Polemik BUMDes Ilegal di Wonokerto Wetan Memanas, 50 Ekor Kambing Ketahanan Pangan Raib

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa ketahanan pangan wonokeeto wetan

Warta Deaa, PEKALONGAN – Kasus hilangnya 50 ekor kambing yang merupakan aset program ketahanan pangan desa di Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, memicu polemik serius terkait dugaan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ilegal. Camat Wonokerto, Qoyum, mengambil sikap tegas dengan menyatakan siap melaporkan Kepala Desa ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk diaudit menyeluruh.

Hilangnya Kambing Cerminan Rapuhnya Tata Kelola

Kasus ini dinilai lebih dari sekadar kehilangan ternak. Menurut Camat Qoyum, persoalan ini mencerminkan rapuhnya tata kelola penggunaan dana desa serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan program strategis nasional, yaitu ketahanan pangan.

BUMDes yang seharusnya menjadi instrumen pendorong ekonomi warga, diduga beroperasi tanpa koridor hukum yang jelas, yang berdampak fatal pada transparansi dan pertanggungjawaban anggaran desa.

”Ini bukan hanya soal kambing yang hilang. Kami akan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa dan keberadaan BUMDes,” tegas Camat Qoyum dalam keterangannya.

Camat Qoyum Siap Laporkan Kades, Tuntut Audit Menyeluruh

Camat Qoyum menegaskan bahwa pelaporan ke Inspektorat bukanlah ancaman, melainkan upaya serius untuk menegakkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan (good governance). Ia menekankan bahwa semua aspek pengelolaan dana desa di Wonokerto Wetan akan menjadi objek audit, tidak terbatas pada program ketahanan pangan.

”Ketahanan pangan adalah program strategis nasional yang tidak boleh dikelola secara serampangan. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Qoyum menilai, kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam mengelola keuangan negara.

”Dana desa adalah uang negara. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan moral,” ujarnya.

Langkah Camat Wonokerto ini kini menjadi sorotan publik yang menanti tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas raibnya aset desa dan dugaan buruknya tata kelola tersebut. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa setempat. ( Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Proyek Gorong-Gorong di Desa Rengas Disorot, Warga Pertanyakan Transparansi Tanpa Papan Informasi

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa rengas

Proyek Diduga Gunakan Dana Desa, Aparat Diminta Segera Audit untuk Akuntabilitas

WARTA DESA, KEDUNGWUNI – Transparansi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menjadi pertanyaan publik. Sejumlah warga setempat secara terbuka mempertanyakan pengerjaan gorong-gorong saluran air di wilayah mereka lantaran proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi pelaksanaan, sebuah syarat wajib proyek yang menggunakan anggaran publik.

Salah seorang warga Desa Rengas, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kekecewaannya karena tidak adanya kejelasan mengenai detail proyek. Masyarakat dibuat bingung mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, hingga siapa pelaksana pembangunan tersebut.

“Setahu saya itu menggunakan Dana Desa (DD/ADD). Seharusnya ada papan informasi agar semuanya transparan dan masyarakat tahu anggaran serta prosesnya. Kalau tidak ada, ya wajar kalau warga bertanya-tanya,” ujarnya.

Warga menekankan bahwa ketiadaan papan informasi tersebut menghambat fungsi pengawasan masyarakat, padahal semangat penggunaan Dana Desa seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan.

Warga berharap Pemerintah Desa Rengas dapat bersikap lebih terbuka dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, mereka juga mendesak adanya audit dari pihak terkait seperti Inspektorat agar pengelolaan Dana Desa kedepannya bisa berjalan lebih baik dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Rengas belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik tidak adanya papan informasi pada pekerjaan gorong-gorong tersebut. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Kinerja Pendamping Desa di Pekalongan Disorot Tajam, Camat Wonokerto Lontarkan Kritik Keras

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa Wonokerto

Abdul Qoyum: Ada Pendamping Desa yang Gagal Jalankan Fungsi Verifikasi Dana Desa, Sudah Ditegur Tegas

WARTA DESA, WONOKERTO – Kinerja pendamping desa di Kabupaten Pekalongan kembali menuai sorotan serius. Dalam forum komunikasi terbuka dengan awak media di Aula Kantor Kecamatan Wonokerto, Camat Wonokerto, Abdul Qoyum, secara terbuka menyampaikan kritik tegas terhadap peran pendamping desa yang dinilai tidak optimal dalam mengawal Dana Desa (DD).

Camat Qoyum menegaskan bahwa peran pendamping desa sangat strategis dan vital dalam memastikan pengelolaan Dana Desa di tingkat tapak berjalan sesuai regulasi.

“Pendamping desa itu digaji oleh negara untuk melakukan verifikasi dan pendampingan pengelolaan Dana Desa. Tapi faktanya, ada yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Hal ini sudah saya tegur secara tegas,” ujar Qoyum di hadapan awak media.

Pernyataan Camat tersebut langsung menyita perhatian publik dan media. Kelemahan fungsi pendampingan dianggap berpotensi besar membuka celah timbulnya persoalan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran desa.

Media dan publik menilai bahwa kritik Camat Wonokerto ini mencerminkan keresahan terkait lemahnya pengawasan di tingkat desa. Pendamping desa yang merupakan unsur penting dalam proses verifikasi, pencairan, hingga pelaporan Dana Desa, diharapkan tidak hanya menjalankan formalitas administratif, namun memberikan pendampingan substansial.

Forum tersebut diakhiri dengan harapan agar instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendamping desa. Hal ini penting untuk memastikan fungsi pendampingan berjalan sesuai mandat, demi mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan Dana Desa yang lebih tertib di Kabupaten Pekalongan. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Camat Wonokerto Bongkar Masalah BUMDes dan Kritik Keras Kinerja Pendamping Desa

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa bumdes Dana Desa Wonokerto

Abdul Qoyum Tegaskan BUMDes Wonokerto Wetan Belum Berbadan Hukum Meski Sudah Diperingatkan Sejak 2022

WARTA DESA, PEKALONGAN – Isu-isu publik terkait pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonokerto akhirnya dijawab terbuka oleh Camat Wonokerto, Abdul Qoyum, dalam forum klarifikasi pers di Aula Kantor Kecamatan, Senin (1/12/2025). Di hadapan awak media, Camat Qoyum tidak hanya mengklarifikasi isu viral, tetapi juga mengungkap status BUMDes yang belum sah dan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pendamping desa.

Forum klarifikasi ini digelar untuk menjawab tiga isu utama, termasuk postingan internal kepala desa yang viral dan dugaan pengelolaan BUMDes Wonokerto Wetan yang dinilai bermasalah, termasuk polemik Lumbung Desa 2023.

BUMDes Wonokerto Wetan Belum Sah, Camat Sudah Beri Peringatan

Camat Abdul Qoyum menegaskan bahwa hingga saat ini, di seluruh wilayahnya, hanya Desa Pecakaran dan Desa Rowoyoso yang memiliki BUMDes berstatus badan hukum yang sah.

Ia secara terbuka menyebutkan adanya kealpaan dalam proses legalitas BUMDes Wonokerto Wetan.

“Saya menjabat sebagai Camat sejak 1 Desember 2022. Sejak awal saya sudah mengingatkan Kepala Desa Wonokerto Wetan, Saudara Aziz, bahwa BUMDes di desanya belum berbadan hukum. Namun sampai sekarang, hal tersebut belum ditindaklanjuti,” tegas Abdul Qoyum.

Camat menekankan bahwa pihak kecamatan telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, namun tindak lanjut dan pertanggungjawaban operasional tetap berada di tangan pemerintah desa.

Kritik Keras untuk Pendamping Desa

Dalam kesempatan yang sama, Camat Wonokerto juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja pendamping desa. Ia mempertanyakan fungsi vital mereka dalam pengelolaan anggaran desa.

“Pendamping desa itu digaji negara untuk melakukan verifikasi dan pendampingan Dana Desa. Tapi faktanya, ada yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ini sudah saya tegur secara tegas,” ujar Qoyum.

Pernyataan ini mendapat perhatian serius dari wartawan, mengingat peran pendamping desa sangat krusial dalam memastikan Dana Desa (DD) terserap sesuai regulasi dan akuntabel.

Media Mendesak Verifikasi Dana Desa yang Lebih Ketat

Sesi tanya jawab menunjukkan dorongan awak media agar kecamatan bersikap lebih tegas. Ivan Dedi dari Radar Nusantara mempertanyakan standar verifikasi pencairan Dana Desa, menanyakan apakah proses yang dilakukan kecamatan selama ini sudah ketat atau masih “terlalu lentur.”

Sementara itu, Winoto Jamin dari Cakra menyinggung isu sensitif terkait potensi Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan mempertanyakan kepatuhan desa terhadap koridor aturan.

Menutup forum, Camat Abdul Qoyum berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan siap menerima kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Ia menekankan bahwa sinergi antara media dan pemerintah adalah kunci utama mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. (Susandi)

selengkapnya

Berita Desa

Modernisasi Pertanian Kandangserang: Drone Semprot Padi Kalahkan Metode Manual, Petani Rasakan Efisiensi Tinggi

by buono on November 26, 2025 Berita Desa Kandangserang trajumas

Warta Desa, KANDANGSERANG – Program modernisasi pertanian di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, terus menunjukkan hasil positif. Pada Selasa (26/11/2025), Brigade Pangan Kecamatan Kandangserang melanjutkan demonstrasi penyemprotan tanaman padi menggunakan teknologi drone di Desa Trajumas dan Desa Sukoharjo.

Kegiatan ini merupakan hari kedua pelaksanaan program. Sebelumnya, demonstrasi serupa telah sukses digelar di Desa Lambur dan Desa Bojongkoneng.

“Ini hari kedua kita melaksanakan kegiatan. Kemarin kita sudah menyelesaikan demonstrasi di Desa Lambur dan Bojongkoneng,” ujar perwakilan Brigade Pangan Kecamatan Kandangserang.

Hemat Waktu dan Obat: Apresiasi dari Petani

Penggunaan drone mendapat sambutan antusias dari para petani. Ketua Kelompok Tani Tirta Mas Desa Trajumas, Jelani, menyampaikan bahwa teknologi ini membawa perubahan signifikan dibandingkan cara kerja konvensional.

“Ini luar biasa, sangat bagus. Biasanya kalau manual membutuhkan waktu lama dan boros obat, tapi dengan drone pekerjaan selesai hanya dalam hitungan menit dan penggunaan obat lebih hemat,” tuturnya, menyoroti aspek kecepatan dan penghematan biaya operasional.

Senada, Lurah Sukoharjo, Sucipto, menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Ia menilai teknologi drone sangat membantu petani di desa tersebut.

“Inovasi ini sangat luar biasa. Kemajuan teknologi seperti ini sangat membantu petani di desa kami. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” jelasnya.

Program demonstrasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja petani serta mendorong penerapan teknologi modern secara masif di sektor pertanian Kecamatan Kandangserang, didukung penuh oleh berbagai pihak seperti Polbangtan Jogja–Magelang, BPP Kandangserang, dan perwakilan Koramil Kandangserang. (Andi Purwandi)