Berita Desa Arsip — Warta Desa

18 Usulan Warga Botosari Diketok: Pengaspalan Jalan Desa Jadi Prioritas Utama 2027!

by buono on Oktober 5, 2026 Berita Desa botosari musrenbang

PEKALONGAN — Pemerintah Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan resmi menyepakati 18 usulan pembangunan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan partisipatif di Balai Desa Botosari pada Senin (5/10/2026).

Musrenbangdes bertema “Pembahasan dan Penetapan Dokumen RKP Desa 2027 Desa Botosari Kecamatan Paninggaran – Kabupaten Pekalongan Maju, Adil dan Sejahtera” ini dihadiri oleh Kepala Desa Botosari, perangkat desa, Ketua BPD, pendamping desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Ringkasan alur penetapan usulan pembangunan Desa Botosari untuk anggaran tahun 2027.

Fokus Infrastruktur dan Realisasi Anggaran

Dari seluruh aspirasi masyarakat yang tertampung, forum menyepakati bahwa fokus utama alokasi pembangunan tahun 2027 diprioritaskan pada pengaspalan jalan desa guna mendukung aksesibilitas dan perekonomian warga.

Kepala Desa Botosari menjelaskan bahwa penetapan skala prioritas ini harus disesuaikan dengan perkiraan pagu Dana Desa yang dialokasikan, yakni sekitar Rp 312 juta.

“Dari 18 usulan yang masuk semuanya sepakat untuk pengaspalan. Namun dengan dana desa yang hanya sekitar 312 juta, tentu menjadikan kurangnya pembangunan yang bisa dicover, jadi harus bertahap,” ujar Kepala Desa Botosari.

Hasil musyawarah ini selanjutnya dituangkan secara resmi ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2027 sebagai pedoman acuan pelaksanaan program pembangunan Desa Botosari pada tahun mendatang. (Ridwan)

selengkapnya

Berita Desa Sosial Budaya

Diduga Dikerjakan Asal-asalan dan Menyalahi RAB, Tiga Anggota TPK Desa Sawahjoho Pilih Mengundurkan Diri

by buono on Oktober 5, 2026 Berita Desa Sosial Budaya sawahjoho tpk

BATANG, WARTADESA. — Proyek pengaspalan jalan yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 150.000.000 di Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, menuai sorotan tajam. Pengerjaan pengaspalan jalan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan pantauan di lapangan, lapisan dasar aspal dinilai tidak maksimal sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Padahal, akses jalan tersebut sebelumnya sudah pernah diaspal ulang namun kembali mengalami kerusakan.

Proyek yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, pada kenyataannya diduga diserahkan kepada pihak ketiga tanpa proses dan prosedur yang transparan. Keberadaan TPK disinyalir hanya sebatas formalitas di atas kertas.

Penyerahan pengerjaan kepada pihak ketiga ini memicu kekhawatiran warga dan pengawas lokal. Pasalnya, beberapa proyek sebelumnya yang dikerjakan oleh pihak ketiga juga bermasalah dan rusak hanya dalam hitungan bulan, seperti pengaspalan jalan di RT 5 serta pembangunan saluran drainase di RT 2.

Sikap tegas akhirnya diambil oleh para anggota TPK. Pertimbangan risiko hukum, administrasi, hingga tanggung jawab moral atas kualitas pengerjaan yang buruk membuat tiga orang anggota TPK resmi mengajukan surat pengunduran diri. Ketiga anggota tersebut adalah:

Syafi’i
Asmanah
Moh. Bahtiar Effendi

Dengan mundurnya tiga orang pengurus TPK tersebut, kini posisi pelaksana kegiatan hanya menyisakan satu orang, yaitu Abdul Ghofur, yang diketahui merupakan adik dari Kepala Desa Sawahjoho, Zaenal Abidin.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penyimpangan dan pengunduran diri masal tim pelaksana kegiatan tersebut. (Robikhin)

selengkapnya

Berita Desa

Verifikasi Berkas Calon Kepala Desa Trajumas Digelar, Dua Kandidat Ikuti Tahapan Pilkades

by buono on September 28, 2026 Berita Desa Pilkades trajumas

PEKALONGAN, WARTADESA. — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan untuk periode 2027–2034 resmi memasuki tahap verifikasi berkas calon. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Trajumas pada Senin (28/9/2026).

Proses verifikasi ini diikuti oleh dua kandidat Calon Kepala Desa Trajumas dan dihadiri langsung oleh Plt Camat Kandangserang, Wido Sutikno. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Tahapan verifikasi berkas merupakan proses krusial untuk mengecek kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen persyaratan yang diserahkan para calon sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara bersama-sama guna menjamin transparansi dan ketertiban seluruh proses pemilihan.

Plt Camat Kandangserang, Wido Sutikno, menegaskan bahwa keterlibatan pihak kecamatan merupakan bentuk pengawalan agar seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai aturan legalitas. Di sisi lain, keterlibatan BPD dan unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan agar Pilkades Trajumas berlangsung terbuka dan akuntabel.

Usai verifikasi berkas ini, panitia akan melanjutkan tahapan Pilkades Trajumas periode 2027–2034 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal dan menyukseskan Pilkades ini dengan senantiasa menjaga iklim yang aman, damai, dan kondusif. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Ekonomi

BUMDesma MAS Sragi Gelar Hari Jadi ke-19, Tegaskan Komitmen Dorong Ekonomi Warga

by buono on September 19, 2026 Berita Desa Ekonomi bumdesma bumdesma mas Sragi

PEKALONGAN, WARTADESA. — Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu mendatangi kantor BUMDesma MAS (Manis Abadi Sejahtera) Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (19/9/2026). Kedatangan massa ini bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, melainkan guna memeriahkan peringatan hari lahir ke-19 lembaga keuangan desa tersebut.

Suasana peringatan ulang tahun berlangsung meriah dengan suguhan hiburan rakyat dan pembagian puluhan hadiah. Panitia menyediakan dua doorprize utama berupa satu unit televisi dan sepeda motor, serta lebih dari 70 hadiah hiburan bagi peserta yang hadir.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan daerah, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pekalongan, Camat Sragi, serta para Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sragi.

Transformasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Dalam sambutannya, Direktur BUMDesma MAS Sragi, Sunarto, memaparkan perjalanan panjang lembaga yang dipimpinnya. Ia mengingatkan bahwa BUMDesma MAS berawal dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk pada 19 September 2007, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

“Transformasi dari UPK menjadi BUMDesma MAS — singkatan dari Mandiri, Inovatif, dan Sejahtera — ini difokuskan agar manfaatnya kembali secara nyata ke masyarakat. Selama 19 tahun, dibutuhkan konsistensi dan pendirian yang kuat dari pengelola demi menjaga kepercayaan warga,” ujar Sunarto.

Memasuki usia ke-19, pimpinan BUMDesma MAS ini menegaskan komitmennya untuk bergeser dari sekadar penyedia layanan pinjaman permodalan menuju lembaga penopang pendapatan ekonomi warga.

Tiga Program Unggulan

Sunarto membeberkan tiga terobosan strategis yang tengah dan akan dijalankan lembaga:

Wadah Konveksi bagi Penjahit Kelompok SPP BUMDesma MAS mulai menghimpun para anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mayoritas berprofesi sebagai penjahit. Melalui pelatihan terpadu, kelompok usaha ini disiapkan menjadi usaha garmen/konveksi kolektif untuk menyerap pesanan skala besar (vendor) secara terorganisasi.
Pengelolaan Modal Desa yang Akuntabel Pada Desember 2025 lalu, sebanyak 16 desa di Kecamatan Sragi menyerahkan penyertaan modal masing-masing sebesar Rp5 juta (total Rp80 juta). Dalam kurun enam bulan pengelolaan pada unit pembiayaan barang, dana tersebut tumbuh positif hingga mencatatkan perputaran mencapai Rp168 juta.
Kemitraan Layanan Hukum dan Perizinan BUMDesma MAS menjalin kerja sama dengan advokat Didik Harahap untuk membantu pembiayaan dan pendampingan legalitas warga, seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah hingga program PTSL. Ke depan, lembaga ini juga merencanakan kerja sama dengan Samsat Budiman untuk mempermudah pengurusan dan pembiayaan perpanjangan STNK warga pada 2027.

“Prinsip kami adalah bekerja penuh amanah. Kami ingin warga berkumpul bareng, bekerja bareng, dan bahagia bareng melalui penguatan ekonomi desa ini,” pungkas Sunarto. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Sosial Budaya

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, SDN 2 Silirejo Gelar Kirab Budaya dan Khitanan Massal

by buono on September 19, 2026 Berita Desa Sosial Budaya maulid Nabi sdn 2 silirejo silirejo

TIRTO, WARTADESA. — Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, SD Negeri 2 Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Khitanan Ceria – Generasi Mulia”, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut diisi dengan kirab budaya dan khitanan massal yang melibatkan siswa serta masyarakat sekitar. Acara berlangsung dalam suasana meriah sekaligus penuh nuansa religius sebagai bentuk syiar Islam dan upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda.

Kirab budaya menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian. Para peserta mengikuti rangkaian kirab dengan penuh antusias, membawa semangat kebersamaan sekaligus memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada anak-anak sejak dini.

Selain kirab budaya, kegiatan utama juga berupa khitanan massal bagi sejumlah anak. Kegiatan sosial tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memberikan pengalaman positif bagi anak-anak yang mengikuti prosesi khitan.

Dalam kegiatan tersebut, tausiah disampaikan oleh Ustazd Muhammad Agus Alwi. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diharapkan menjadi sarana bagi para siswa untuk meneladani akhlak, sikap, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Rasulullah.

Pihak sekolah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda yang memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar.

Dengan mengusung semangat “Khitanan Ceria – Generasi Mulia”, kegiatan di SDN 2 Silirejo diharapkan mampu menghadirkan suasana peringatan Maulid Nabi yang edukatif, religius, serta menghibur bagi anak-anak dan masyarakat. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

PLOT TWIST: Rombongan 40 Orang di Jembatan Kedungpatangewu Ternyata Peserta Pelatihan, Bukan Tim Survei Pembangunan

by buono on September 19, 2026 Berita Desa jembatan darurat kedungpatangewu

PEKALONGAN, WARTADESA — Harapan warga Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, untuk segera memiliki jembatan gantung permanen mendadak harus kembali disimpan rapat-rapat. Kunjungan rombongan sekitar 40 orang dari Provinsi Jawa Tengah yang sempat dikira sebagai tim survei pembangunan fisik jembatan, ternyata hanyalah kegiatan praktikum lapangan peserta pelatihan kebencanaan.

Kepastian ini diperoleh setelah Sekretaris Desa Kedungpatangewu, Radies Kusuma, melakukan konfirmasi ulang dengan pihak Kecamatan Kedungwuni pada Jumat (18/9/2026) malam.

Plot Twist: Hanya Praktikum Pelatihan Jitupasna

Sebelumnya, kehadiran puluhan orang berseragam dinas di lokasi jembatan bambu darurat Kedungpatangewu pada awal September lalu sempat memicu spekulasi hangat. Warga dan Pemdes menduga rombongan tersebut merupakan tim gabungan BKSDA dan PUPR Provinsi Jawa Tengah yang tengah mengukur lokasi untuk rencana konstruksi jembatan baru pengganti jembatan permanen yang roboh.

Namun, prasangka tersebut meleset total. Radies membeberkan pesan pemberitahuan resmi dari pihak penyelenggara yang diterimanya usai berkoordinasi dengan kantor kecamatan:

“Assalamu’alaikum Pak Boss, Pemberitahuan n ijin…… Hari ini kami kedatangan peserta pelatihan jitupasna dari prov Jateng dan rencana bakda duhur kita tinjauan lapangan ke jembatan gantung kedung 4000 (peserta 40 orang). Barangkali kaget ntar kok ada rame2 kegiatan apa? Minta tolong ijinke ke kelurahan setempat. Maturnuwun.”

Saat dikonfirmasi ulang apakah peninjauan tersebut berkaitan dengan usulan proyek fisik pembangunan jembatan, jawaban singkat dari pihak kecamatan semakin mempertegas situasi:

“Kayake bukan, mas.”

Rombongan 40 orang tersebut rupanya adalah peserta pelatihan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana)—sebuah program pelatihan analisis dampak dan kerusakan bencana—yang menjadikan bekas reruntuhan Jembatan Kedungpatangewu sebagai objek studi lapangan, bukan untuk melakukan survei eksekusi pembangunan.

Rangkuman Alur: Dari Musibah, Bisnis Bambu Berbayar, Hingga Janji Politik

Kejadian ini melengkapi drama panjang krisis aksesibilitas yang dialami warga Kedungpatangewu dan Wonopringgo selama hampir dua tahun terakhir:

Awal Mula & Bisnis Jembatan Bambu Berbayar: Jembatan gantung permanen yang menghubungkan Desa Kedungpatangewu (Kedungwuni) dan Papagan (Wonopringgo) sebelumnya ambrol diterjang banjir bandang pada Januari 2025. Tingginya estimasi biaya perbaikan yang mencapai ratusan juta rupiah membuat pemerintah tak kunjung memperbaiki jembatan tersebut. Celah akses ini kemudian diambil alih oleh Pak Wahyu, seorang pengusaha asal Brebes, yang membangun jembatan darurat dari susunan bambu dan drum bekas dengan modal awal sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta. Untuk menutup biaya sewa lahan ke dua desa masing-masing Rp3 juta per bulan serta gaji pekerja, warga dan pengguna jalan yang melintas dikenakan tarif seberang Rp2.000 per motor. Pengelola dan warga pun harus terus bersiap membongkar bambu setiap kali air sungai meluap di musim hujan.
Aroma Janji Politik yang Tak Kunjung Menyeberang: Pengelola jembatan dan warga sempat mengeluhkan bahwa nasib Jembatan Kedungpatangewu kerap hanya dijadikan “komoditas” janji manis menjelang Pilkada atau ajang suksesi kepemimpinan daerah. Setiap menjelang pemilu, wacana perbaikan selalu dihembuskan, tetapi menguap begitu kontestasi usai.
Harapan Semu di Bulan September: Ketika rombongan 40 orang dari provinsi datang meninjau lokasi pada awal September 2026, optimisme warga dan Pemerintah Desa sempat membuncah. Pemdes Kedungpatangewu berharap proyek tersebut setidaknya bisa masuk dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027 mendatang. Namun, fakta terbaru membuktikan bahwa peninjauan tersebut murni agenda pelatihan akademis kebencanaan, bukan tindak lanjut anggaran pembangunan.

Murni Angka Studi, Belum Ada Kepastian Pembangunan

Dengan munculnya kejelasan mengenai agenda pelatihan Jitupasna ini, kepastian kapan jembatan permanen Kedungpatangewu akan dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berada di titik nol.

Warga dan Pemerintah Desa Kedungpatangewu kini hanya bisa mengurut dada. Jembatan yang menjadi nadi vital jalur perekonomian, pasar, dan akses anak-anak pergi sekolah itu hingga kini harus tetap bertumpu pada derit titian bambu berbayar Rp2.000 sekali jalan. (Redaksi Warta Desa)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

by buono on September 18, 2026 Berita Desa Layanan Publik jembatan darurat kedungpatangewu

PEKALONGAN, WARTADESA — Teka-teki mengenai rencana pembangunan kembali Jembatan Kedungpatangewu yang menghubungkan Kecamatan Kedungwuni dan Wonopringgo perlahan mulai menemui titik terang. Kehadiran puluhan petugas di lokasi pada awal September 2026 lalu rupanya bukan sekadar kabar angin.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungpatangewu mengonfirmasi adanya kunjungan tim teknis dari tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meninjau langsung kondisi jembatan darurat rakitan bambu tersebut.

Sekretaris Desa Kedungpatangewu, Radies Kusuma, saat dikonfirmasi Warta Desa pada Jumat (18/9/2026), membenarkan adanya kegiatan survei lapangan tersebut. Menurut catatannya, sekitar 40 orang yang diduga gabungan dari BKSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah mendatangi lokasi.

Namun, Radies mengungkapkan bahwa dalam peninjauan besar-besaran tersebut, Pemerintah Desa Kedungpatangewu justru tidak dilibatkan secara langsung dalam proses survei teknis di lapangan.

“Kami hanya mendengar informasi dari salah seorang staf Kecamatan Kedungwuni bahwa ada survei lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kedungwuni dengan Wonopringgo,” ujar Radies saat ditemui Warta Desa, Jumat (18/9/2026).

Lantaran tak dilibatkan dalam peninjauan tersebut, pihak Pemdes hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai skema dan jadwal eksekusi pembangunan jembatan permanen itu. Radies mengaku belum mengetahui apakah proyek konstruksi akan digenjot pada tahun ini menggunakan anggaran belanja tidak terduga/darurat, ataukah baru dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027.

Meski demikian, Radies menaruh harapan besar agar rencana pembangunan jembatan ini benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan, tanpa berujung pada janji hampa.

“Harapan kami tentu agar pembangunan jembatan tersebut bisa terealisasi, meskipun harus menunggu anggaran tahun 2027. Jembatan ini sangat vital dan sudah berpuluh-puluh tahun didambakan warga untuk menopang aktivitas perekonomian serta jalur anak-anak berangkat sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Warta Desa telah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan Kedungwuni untuk menggali kepastian hasil survei dan timeline pelaksanaan pembangunan jembatan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan belum memberikan keterangan resmi.

Saat ini, warga dari dua wilayah tersebut masih harus bergantung pada jembatan darurat dari bambu dan drum bekas yang dikelola oleh pihak swadaya dengan tarif penyeberangan Rp2.000 per motor. Warga berkejaran dengan waktu sebelum musim penghujan tiba dan ancaman banjir kembali meluapkan aliran sungai. (Redaksi Warta Desa)

selengkapnya

Berita Desa

Musrenbangdes RKPDes 2027 Desa Trajumas: Kades Highlight Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur

by buono on September 17, 2026 Berita Desa musrenbangdes trajumas

WARTADESA, KANDANGSERANG — Pemerintah Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 pada Kamis (17/9/2026). Forum ini digelar guna menentukan skala prioritas program desa yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Anggaran Terbatas dan Isu Infrastruktur

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa Trajumas, Kosim, menyoroti keterbatasan anggaran desa yang saat ini berada di kisaran Rp340 juta. Dengan alokasi tersebut, Pemdes dituntut lebih cermat menyusun prioritas dan aktif mencari pendanaan alternatif.

“Kita harus mampu mengoptimalkan anggaran yang ada. Dengan anggaran yang terbatas, kita juga harus berupaya mencari dana alternatif, seperti melalui aspirasi dewan dan program-program pemerintah lainnya,” ujar Kosim.

Selain masalah anggaran, Kosim memaparkan sejumlah tantangan utama Desa Trajumas:

Kondisi Geografis & Kerawanan Bencana: Wilayah desa rawan terhadap bencana tanah longsor.
Infrastruktur Jalan: Beberapa ruas jalan utama merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang membutuhkan perhatian Pemkab Pekalongan. Selama ini, warga kerap melakukan perbaikan jalan secara swadaya.
Wilayah Perbatasan: Posisi Desa Trajumas yang terletak di ujung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara diharapkan menjadi pertimbangan khusus dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dukungan BPD dan Arahan Plt Camat

Ketua BPD Desa Trajumas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemdes agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan optimal meski di tengah efisiensi dana.

Sementara itu, Plt Camat Kandangserang, Wido Sutikno, mengingatkan agar penyusunan program tetap mengacu pada visi-misi Kades dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah—termasuk program ketahanan iklim, bantuan masyarakat, digitalisasi, serta pendampingan Koperasi Desa Merah Putih.

Wido secara khusus menekankan pentingnya langkah preventif terhadap potensi bencana di Trajumas.

“Reboisasi tetap harus digalakkan. Mengingat Desa Trajumas merupakan daerah yang rawan bencana, persoalan ini membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat,” tegas Wido.

Melalui Musrenbangdes ini, Pemdes Trajumas, BPD, dan masyarakat diharapkan dapat merumuskan program kerja tahun 2027 yang realistis, transparan, serta fokus pada mitigasi bencana dan peningkatan infrastruktur secara proporsional. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Gelar Binwas di Desa Trajumas, Plt Camat Kandangserang Dorong Optimalisasi Anggaran dan Komunikasi

by buono on September 17, 2026 Berita Desa binwas Kandangserang

WARTADESA, PEKALONGAN — Pemerintah Kecamatan Kandangserang resmi menggelar kegiatan Bimbingan dan Pengawasan (Binwas) bagi Pemerintah Desa Trajumas, Kabupaten Pekalongan, pada Kamis (17/9/2026). Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus memastikannya berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Trajumas, mulai dari Kepala Desa beserta perangkatnya, hingga jajaran kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta para Ketua RT dan RW.

Dalam arahannya, Plt Camat Kandangserang, Wido Sutikno, menegaskan bahwa kunci utama berjalannya pelayanan publik yang efektif adalah komunikasi yang harmonis di tingkat lokal.

Poin Utama Arahan Plt Camat Kandangserang

Penguatan Komunikasi dan Harmonisasi: Membangun alur komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa, lembaga desa, dan warga untuk mencegah miskomunikasi.
Menjaga Kondusivitas Wilayah: Mengajak seluruh elemen kelembagaan desa bersinergi menjaga keamanan lingkungan demi kelancaran pelayanan masyarakat.
Optimalisasi Anggaran Desa: Mendorong alokasi dan realisasi anggaran desa agar tepat sasaran, berfokus pada kebutuhan warga, dan mengacu pada aturan hukum.

“Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah desa harus mampu mengoptimalkan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wido Sutikno.

Melalui agenda Binwas ini, pihak Kecamatan Kandangserang berharap sinergi lintas lembaga di Desa Trajumas semakin solid. Pembinaan berkesinambungan ini diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

by buono on September 17, 2026 Berita Desa Layanan Publik jembatan darurat jembatan kedungpatangewu

PEKALONGAN, WARTADESA. — Suara gemeretak bambu dan gemercik aliran sungai menyambut siapa saja yang menyeberang di Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Di atas titian darurat seluas tak lebih dari satu meter itu, roda-roda sepeda motor melintas beriringan dengan langkah para pelajar dan pedagang yang hendak menuju pasar.

Siapa sangka, di balik jembatan darurat rakitan bambu dan papan kayu yang kini menjadi satu-satunya tumpuan mobilitas warga, tersimpan kisah getir tentang ketergantungan publik dan deretan janji politik yang menguap di tepi sungai.

Lenyap Diterjang Banjir, Berganti Jembatan Berbayar

Sebelum berdiri bentangan bambu seperti sekarang, lokasi ini dulunya dihubungkan oleh jembatan gantung permanen yang kokoh. Jembatan tersebut membentang melintasi batas antara Desa Kedungpatangewu dan Papagan, Kelurahan Kedungwuni Barat. Namun, kegagahan bentangan besi dan beton itu lenyap tak berbekas ketika banjir bandang menerjang pada Januari 2025 lalu.

Upaya pihak terkait untuk melakukan perbaikan permanen sempat terkendala lantaran besarnya anggaran yang ditaksir menelan dana hingga ratusan juta rupiah. Di tengah ketiadaan akses dan keputusasaan warga, celah tersebut ditangkap oleh pihak swasta/perorangan.

Seorang pengusaha asal Brebes—Pak Wahyu bersama keluarga dan rekannya—mengambil inisiatif membangun jembatan darurat dari struktur bambu dan drum-drum bekas. Dengan biaya mandiri sekitar Rp30 juta (bahkan membengkak hingga Rp50 juta jika dihitung dari perbaikan awal), jembatan swadaya ini pun berdiri.

Untuk menutupi ongkos sewa lahan ke dua desa (Desa Kedungpatangewu dan Kelurahan Kedungwuni Barat) senilai Rp3 juta per desa per bulan, serta membayar dua pekerja operasional, pengelola memberlakukan tarif seberang Rp2.000 sekali jalan bagi setiap pengendara motor.

“SIAPAPUN ANDA, LEWAT BAYAR Rp. 2000 / 1X JALAN,” demikian bunyi spanduk sederhana yang terpasang di saung tempat penjaga jembatan mengumpulkan koin demi koin rupiah ke dalam ember plastik.

Siapapun yang lewat bayar 2000, spanduk yang terpasang pada pintu masuk/keluar jembatan darurat Kedungpatangewu. Kamis (17/09/2026)

Antara Lahan Kampanye dan Janji Manis Pejabat

Bagi warga, keberadaan jembatan berbayar ini bak buah simalakama. Di satu sisi, jembatan tersebut menjadi penolong vital agar anak-anak sekolah dan pedagang pasar tak perlu memutar jauh. Namun di sisi lain, kepastian jembatan permanen milik pemerintah terus berujung teka-teki.

Arifudin, salah seorang penjaga jembatan, menumpahkan keluh kesahnya. Menurutnya, isu pembangunan kembali jembatan Kedungpatangewu kerap dijadikan “komoditas” politik berkala.

“Rencana sih banyak, cuma kan kadang-kadang kalau ada pencalonan bupati, itu buat lahan… Buat janji-janji dulu,” seloroh Arifudin sembari tertawa getir. “Tiap ada bupati ya janji, ‘Besok kalau kita menang…’ Tapi begitu ditagih, alasannya daerah sini menangnya enggak mutlak. Ada aja alasannya.”

Pengelola mengaku, beberapa waktu lalu sempat ada petugas yang datang melakukan survei ke lokasi. Isu yang beredar menyebutkan jembatan akan dibangun secara permanen oleh pemerintah. Namun hingga kini, kejelasan waktu pelaksanaan pembangunan masih simpang siur.

Bertaruh Nyawa Saat Banjir Datang

Tak hanya ketidakpastian status, ancaman nyata yang dihadapi pengelola dan penyeberang adalah faktor cuaca dan arus sungai. Jembatan bambu darurat ini sangat rentan tergerus bila debit air sungai meluap.

“Udah empat kali kena banjir,” ungkap salah satu pengelola. Bila tanda-tanda air bah mulai kelihatan di sore hari, pengelola masih sempat melepas ikatan dan mengamankan bambu-bambu ke pinggir sungai.

Namun cerita bisa berbalik menjadi musibah bila banjir bandang datang mendadak di tengah malam. “Kalau banjirnya ketahuan ya bisa diselamatkan. Tapi kalau banjirnya malam, ya… bablas. Kalut, modal lagi dari nol,” tambah Arifudin.

Kini, di balik dentang koin Rp2.000 yang masuk ke ember penjaga dan derit bambu yang melengkung saat dilintasi kendaraan, warga Kedungpatangewu dan Kedungwuni Barat hanya bisa berharap. Mereka merindukan janji yang benar-benar menyeberang menjadi kenyataan—sebuah jembatan permanen yang kokoh, aman, dan tak lagi memungut bayaran dari kantong rakyat kecil. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa

Fokus Infrastruktur dan Realisasi Anggaran

Transformasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Tiga Program Unggulan

​Plot Twist: Hanya Praktikum Pelatihan Jitupasna

​Rangkuman Alur: Dari Musibah, Bisnis Bambu Berbayar, Hingga Janji Politik

​Murni Angka Studi, Belum Ada Kepastian Pembangunan

Anggaran Terbatas dan Isu Infrastruktur

Dukungan BPD dan Arahan Plt Camat

Lenyap Diterjang Banjir, Berganti Jembatan Berbayar

Antara Lahan Kampanye dan Janji Manis Pejabat

Bertaruh Nyawa Saat Banjir Datang

Plot Twist: Hanya Praktikum Pelatihan Jitupasna

Rangkuman Alur: Dari Musibah, Bisnis Bambu Berbayar, Hingga Janji Politik

Murni Angka Studi, Belum Ada Kepastian Pembangunan