Berita Desa Arsip — Warta Desa

Agus Susilo Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PKDI Kabupaten Pekalongan, Sinergi Kepala Desa Makin Solid

by buono on Juli 30, 2026 Berita Desa pkdi

PEKALONGAN, WARTADESA. — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Pekalongan resmi mengukuhkan jajaran kepengurusan barunya dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Hotel Grand Dian, Wiradesa, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran kepala desa dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta para tamu undangan dari unsur pemerintah daerah dan organisasi terkait.

Dalam prosesi pengukuhan tersebut, Agus Susilo resmi dilantik dan mengemban amanah sebagai Ketua DPC PKDI Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, kepengurusan di tingkat daerah dipimpin oleh Hj. Musarokah, S.IP. selaku Ketua PKDI Provinsi Jawa Tengah.

Momentum Perkuat Sinergi dan Pelayanan Desa

Pengukuhan pengurus baru ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mempererat soliditas serta sinergi antar-kepala desa di Kabupaten Pekalongan.

Kehadiran DPC PKDI diharapkan mampu menjalankan peran penting bagi kemajuan tingkat desa, antara lain:

Wadah Komunikasi & Koordinasi: Menjadi ruang kolaborasi yang solid antar-kepala desa demi menyelesaikan tantangan bersama.
Fungsi Advokasi: Memberikan pendampingan dan dukungan moral maupun hukum bagi para kepala desa dalam menjalankan tugasnya.
Peningkatan Tata Kelola: Mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan desa yang profesional demi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.
Percepatan Pembangunan: Mengakselerasi program-program pembangunan berbasis desa agar dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

Melalui kepengurusan yang baru dikukuhkan ini, DPC PKDI Kabupaten Pekalongan optimis mampu membawa perubahan positif dan memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Tak Hafal Medan, Bocah 12 Tahun Meninggal Tenggelam di Bawah Jembatan Lojahan Bandar

by buono on Juli 28, 2026 Berita Desa Bandar mandi di sungai

BATANG. WARTADESA. — Nasib naas menimpa seorang anak laki-laki berinisial IZ (12), warga Dukuh Padurekso, Desa Batiombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan air saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Lojahan, perbatasan Desa Bandar dan Desa Binangun, Selasa (28/7/2026) sore.

Kronologi Kejadian

Peristiwa naas tersebut bermula ketika rombongan sembilan anak tiba di lokasi Sungai Lojahan sekitar pukul 14.40 WIB menggunakan enam unit sepeda motor. Rombongan anak-anak ini berasal dari Desa Simpar, Desa Batiombo, dan Desa Wonosegoro.

Setibanya di lokasi dan memarkir kendaraan, mereka langsung turun ke area bawah Jembatan Lojahan untuk berenang. Korban IZ diduga tidak mengenali medan, kondisi, serta kedalaman sungai setempat.

Korban naik ke atas batu dan berniat untuk melompat terjun ke sungai.
Naas, tepat di bawah area tempat korban terjun terdapat batu besar di dasar sungai.
Kepala korban terbentur batu dasar sungai usai melompat hingga korban hilang terseret air dan tak kunjung muncul ke permukaan selama beberapa menit.

Dimas (20), salah seorang saksi warga Desa Binangun, menduga korban langsung hilang kesadaran saat benturan terjadi.

“Kemungkinan korban tidak hafal medan dan pingsan saat kepalanya terbentur batu di dasar sungai,” ujar Dimas di lokasi kejadian.

Proses Evakuasi dan Tindakan Petugas

Melihat IZ tak kunjung muncul, delapan rekan korban yang ada di lokasi langsung panik dan berteriak meminta pertolongan. Mereka mendatangi Kadri (60), warga Harjosari yang saat itu sedang mencari pasir di sisi utara sungai.

Penyampaian Laporan: Kadri segera naik dari sisi timur jembatan dan mengabarkan kejadian ini kepada saksi lain bernama Tutur (40).
Kordinasi Polsek: Informasi tersebut langsung diteruskan ke Polsek Bandar – Polresta Batang.
Evakuasi Korban: Kapolsek Bandar, IPTU Bagus Priyo Atmojo, S.H., M.H., bersama jajaran anggota Polsek yang menerima laporan bergegas ke TKP di sisi barat Jembatan Lojahan.
Penanganan Medis: Korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke Puskesmas Bandar I menggunakan armada kendaraan milik warga setempat bernama Warsudi (55).

Sayangnya, nyawa anak berusia 12 tahun tersebut tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berenang di area sungai yang dalam dan berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa. ***

sumber: Sony

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Buntut Kesepakatan yang Cidera: Audiensi Memanas, Camat Buaran Tolak Terbitkan Rekomendasi Pemberhentian Kades Watusalam

by buono on Juli 24, 2026 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Buaran Demo watusalam

WARTADESA, BUARAN – Konflik kepemimpinan dan dugaan pelanggaran tata kelola keuangan Desa Watusalam memasuki babak baru yang semakin memanas. Berlanjut dari aksi unjuk rasa massa warga bersama Aliansi Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (GEMPAR), ruang audiensi Kantor Kecamatan Buaran menjadi saksi bisu kebuntuan komunikasi antara rakyat dan pejabat publik, Jumat (24/7/2026).

Massa mendesak Camat Buaran, Ali Akbar, untuk segera menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian Kepala Desa Watusalam. Desakan ini merupakan buntut dari dugaan pelanggaran tenggat waktu pengembalian dana desa sebesar Rp100 juta yang melampaui batas akhir kesepakatan pada 6 Juni 2026 lalu.

Kilas Balik: Janji Transparansi dan Batas Waktu yang Dilanggar

Sebelumnya, aksi unjuk rasa warga yang menuntut Camat Buaran mundur dipicu oleh pengabaian Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Plt Bupati Pekalongan, Inspektorat, dan pihak-pihak terkait.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan, keterlambatan pengembalian dana desa akan berkonsekuensi pada sanksi administratif berupa pemberhentian Kepala Desa Watusalam secara resmi. Selain itu, proses pengembalian dana yang sejatinya wajib disaksikan warga secara terbuka, justru dilakukan secara diam-diam pada 18 Juni 2026—melewati batas tenggat dan tanpa transparansi publik.

Kegagalan BPD Watusalam dalam menjalankan fungsi pengawasan turut memantik amarah warga, hingga memicu tuntutan pembubaran lembaga BPD serta desakan pencopotan Camat Buaran yang dinilai memberi “karpet merah” perlindungan bagi Kades.

Audiensi Buntu: Camat Dalih Tak Berwenang, Warga Pertanyakan Dasar Hukum

Dalam ruang audiensi yang berlangsung tegang, Camat Buaran, Ali Akbar, secara tegas menolak menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian Kades Watusalam. Ia beralasan tidak memiliki kewenangan administratif tanpa dasar hukum yang jelas.

“Saya tidak dapat menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian Kepala Desa tanpa adanya dasar hukum yang jelas,” ujar Ali Akbar di hadapan perwakilan warga.

Namun, ketegangan meningkat saat perwakilan Aliansi GEMPAR meminta penjelasan mengenai pasal atau regulasi spesifik yang menjadi rujukan penolakan tersebut. Ali Akbar dinilai warga gagap memberikan rincian aturan dan beberapa kali berdalih lupa serta tidak hafal ketentuan yang dimaksud.

Adu argumen sempat meninggi ketika Camat dinilai menyampaikan tanggapan dengan nada tinggi. Meski situasi memanas, massa aksi memilih menahan diri demi menjaga kondusivitas.

GEMPAR Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Perwakilan Aliansi GEMPAR, Yusuf, menegaskan bahwa desakan masyarakat memiliki pijakan hukum dan legalitas dokumen yang sah, bukan sekadar ketidakpuasan sepihak.

“Apa yang kami sampaikan memiliki dasar yang jelas. Kami membacakan langsung berita acara yang telah disepakati bersama Plt. Bupati Pekalongan serta instansi terkait. Bahkan pihak Inspektorat yang hadir saat itu ikut menandatangani berita acara tersebut,” tegas Yusuf.

Sikap Camat yang dinilai berputar-putar dan tak memberikan kepastian membuat warga pulang dengan tangan hampa tanpa kesepakatan konkret. Atas hasil audiensi yang buntu ini, Aliansi GEMPAR menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan peninjauan administrasi pemerintahan (ombudsman/PTUN).

Warga Desa Watusalam menegaskan tidak akan berhenti mengawal kasus ini hingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan di tingkat desa benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Pemberantasan Korupsi

Mosi Tidak Percaya di Buaran: Warga Watusalam dan GEMPAR Desak Camat Mundur Soal Pengembalian Dana Desa

by buono on Juli 24, 2026 Berita Desa Pemberantasan Korupsi Buaran watusalam

WARTADESA, BUARAN – Rasa keadilan warga Desa Watusalam kembali diuji. Puluhan warga yang tergabung bersama Aliansi Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jumat (24/7/2026).

Massa menyuarakan mosi tidak percaya dan mendesak Camat Buaran mundur dari jabatannya. Langkah tegas ini diambil lantaran Camat dinilai mengabaikan berita acara kesepakatan yang sebelumnya ditandatangani bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan.

Menagih Komitmen Kesepakatan Bersama

Pangkal persoalan bermula dari polemik tata kelola keuangan desa. Dalam berita acara resmi, Kepala Desa Watusalam diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp100 juta paling lambat pada 6 Juni 2026. Dokumen tersebut juga menegaskan, jika tenggat waktu dilanggar, konsekuensi hukum dan administratif berupa pemberhentian Kepala Desa harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.

Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Aliansi GEMPAR mengungkapkan bahwa pengembalian dana baru dilakukan pada 18 Juni 2026—melewati batas waktu yang telah disepakati bersama. Anehnya, hingga kini belum ada sanksi tegas maupun langkah pemberhentian terhadap Kepala Desa Watusalam.

Selain persoalan tenggat waktu, warga menyesalkan mekanisme pengembalian dana yang terkesan “kucing-kucingan”. Padahal, komitmen awal menyepakati bahwa proses pengembalian dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh masyarakat.

“Kami mempertanyakan mengapa pengembalian dana dilakukan tanpa informasi kepada masyarakat. Padahal sebelumnya telah disepakati prosesnya harus transparan dan disaksikan bersama. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya perlakuan khusus dan perlindungan terhadap Kepala Desa Watusalam,” tegas perwakilan Aliansi GEMPAR dalam orasinya di atas mobil komando.

Tak hanya mengincar kursi Camat Buaran yang dinilai mengubah kesepakatan sepihak, warga Watusalam juga menuntut pembubaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watusalam. BPD dinilai mandul dan gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Tanggapan Camat dan Klaim GEMPAR

Menjawab tuduhan dan desakan massa aksi, Camat Buaran memberikan penjelasannya. Pihaknya berdalih bahwa langkah eksekusi atau pemberhentian belum bisa dilakukan karena terbentur prosedur formal.

“Hingga saat ini belum terdapat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang menjadi dasar untuk mengambil langkah pemberhentian Kepala Desa Watusalam,” terang Camat Buaran di hadapan peserta aksi.

Pernyataan Camat tersebut langsung disanggah oleh Aliansi GEMPAR. Pihak aliansi mengaku telah melakukan klarifikasi tatap muka secara langsung dengan Plt Bupati Pekalongan. Menurut tuntutan mereka, Plt Bupati sebenarnya sudah siap memproses pemberhentian, namun bola panas dan kendala eksekusi justru tertahan di tingkat Kecamatan.

Menunggu Kepastian Pemerintah Daerah

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait silang pendapat antara pihak Kecamatan Buaran dan Aliansi GEMPAR mengenai implementasi berita acara tersebut.

Aksi ini menjadi cerminan kerinduan warga akar rumput akan transparansi dan ketegangan supremasi hukum di tingkat desa. Warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan kembali berdemonstrasi sampai hak atas transparansi dan keadilan pejabat publik dipenuhi tanpa tebang pilih. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Lingkungan

Warga Terdampak Pembangunan PLTMH Lambur Tuntut Ganti Rugi, PT Indonesia Power Sepakat Lakukan Pengecekan Lapangan

by buono on Juli 22, 2026 Berita Desa Lingkungan Kandangserang lambur PLTMH

KANDANGSERANG, WARTADESA. – Pemerintah Desa Lambur memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Lambur dengan pihak PT Indonesia Power pada Rabu (22/7/2026). Pertemuan ini digelar untuk mencari titik terang atas dugaan kerusakan lahan dan tanaman milik warga akibat proyek tersebut.

Mediasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Lambur Cahyono, Plt Camat Kandangserang beserta unsur Forkopimcam, Polsek Kandangserang, Koramil Kandangserang, serta perwakilan manajemen PT Indonesia Power.

Warga Keluhkan Kerusakan Lahan dan Kepastian Ganti Rugi

Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambatnya kepastian penyelesaian dampak proyek.

Wiharto, salah seorang warga, menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai belum memberikan langkah pasti.
Jono, warga lainnya, mendesak agar lahan dan tanaman yang rusak segera didata dan diganti rugi karena masyarakat sudah cukup lama menunggu.
H. Ahsin, tokoh masyarakat setempat, menegaskan pentingnya keadilan bagi warga terdampak.

“Saya kasihan kepada masyarakat yang terdampak dan merasa dirugikan. Kerugian mereka harus segera diselesaikan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan harus ditegakkan dan tidak boleh berlarut-larut,” tegas H. Ahsin.

Kades Lambur Tegaskan Transparansi Dana CSR

Sementara itu, Kepala Desa Lambur, Cahyono, memberikan klarifikasi terkait penggunaan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) di desanya. Ia menegaskan bahwa seluruh dana CSR dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan secara terbuka—seperti program adat budaya dan santunan anak yatim—bukan untuk kepentingan pribadi.

Setiap pengajuan CSR, lanjutnya, selalu dilakukan melalui proposal resmi yang diketahui pihak pemerintah desa guna menjaga amanah masyarakat.

Tanggapan PT Indonesia Power dan Tanggung Jawab Proyek

Menanggapi tuntutan warga, perwakilan PT Indonesia Power menjelaskan alur tanggung jawab proyek:

Sebelum Februari 2024: Pengelolaan dan tanggung jawab proyek sepenuhnya berada di bawah kontraktor pelaksana, yaitu PT HK.
Setelah Februari 2024: Pengelolaan proyek secara resmi diserahkan dan berada di bawah PT Indonesia Power.

Meskipun secara hukum dampak sebelum tahun 2024 merupakan ranah PT HK, PT Indonesia Power menegaskan tidak akan lepas tangan. Perusahaan berkomitmen memfasilitasi komunikasi ke PT HK, atau mencari opsi alternatif melalui program CSR jika tidak ada tindak lanjut.

Namun, pihak perusahaan memberi catatan bahwa penyelesaian melalui dana CSR memiliki mekanisme tersendiri dan tidak bisa dikategorikan secara langsung sebagai “ganti rugi”.

Solusi dan Langkah Konkrit

Kapolsek Kandangserang, A. Tamerin, dalam kesempatan tersebut mengimbau agar kedua belah pihak terus mengedepankan dialog damai. Ia menekankan pentingnya kejelasan batasan tanggung jawab agar proses penyelesaian berjalan transparan tanpa memicu konflik baru.

Hasil Mediasi: Sebagai langkah nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PT Indonesia Power akan segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan pemantauan langsung terhadap lokasi-lokasi lahan warga yang terdampak pembangunan PLTMH Lambur. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Lingkungan

Soal Dampak Pembangunan PLTMH, Pemdes Lambur Fasilitasi Mediasi Warga Terdampak dan Pihak Terkait

by buono on Juli 22, 2026 Berita Desa Lingkungan Kandangserang PLTMH

Kandangserang, WartaDesa – Pemerintah Desa (Pemdes) Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, mengambil langkah nyata untuk mengurai persoalan dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Indonesia Power UBP Mrica. Pemdes setempat memfasilitasi kegiatan mediasi dan musyawarah bersama warga terdampak pada Rabu (22/07/2026).

Pertemuan yang digelar di Aula Balai Desa Lambur mulai pukul 13.00 WIB tersebut mengacu pada surat undangan resmi Pemdes Lambur Nomor 005.155/Ds.011/VII/2026 tertanggal 14 Juli 2026.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Surat Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 100.3.2/685 tertanggal 6 Juli 2026, sekaligus tindak lanjut atas audiensi yang sebelumnya telah dilakukan oleh warga terdampak bersama wakil rakyat di Komisi C DPRD.

Cari Solusi dan Jalan Tengah

Melalui musyawarah ini, Pemdes Lambur berupaya menjembatani berbagai aduan dan persoalan yang dialami masyarakat akibat pengerjaan proyek PLTMH tersebut. Pemerintah Desa berharap forum dialog ini menjadi ruang yang produktif untuk mencari solusi yang adil serta menguntungkan semua pihak.

Pihak Pemdes Lambur mengimbau agar seluruh warga yang terundang dapat hadir secara langsung dan tepat waktu. Kehadiran warga secara utuh dinilai sangat penting agar proses penyampaian aspirasi berjalan terbuka, lancar, dan melahirkan kesepakatan yang konkret.

Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi warga terdampak untuk menyuarakan aspirasi, kekhawatiran, serta harapan mereka secara langsung. Dengan adanya dialog terbuka ini, penyelesaian persoalan proyek PLTMH di Desa Lambur diharapkan bisa segera menemukan titik terang. (Andy Purwandy / WartaDesa)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal

Audit Dua Hari di Garungwiyoro: Karang Taruna hingga RT/RW Dipanggil Inspektorat, Ada Apa?

by buono on Juli 14, 2026 Berita Desa Hukum & Kriminal garungwiyoyoro

template berita foto warta desa_20260714_173655_0000

WARTADESA, KANDANGSERANG – Proses pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan terhadap Pemerintah Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, memasuki hari kedua pada Selasa (14/7/2026).

Audit ini mendadak jadi buah bibir warga setempat. Pasalnya, tim pemeriksa tidak hanya menguliti laporan keuangan perangkat desa, tetapi juga memanggil jajaran pengurus Karang Taruna serta sejumlah Ketua RT dan RW untuk dimintai keterangan langsung. Langkah ini mengindikasikan adanya upaya pencocokan data administrasi dengan realita di lapangan.

Dugaan Kejanggalan Anggaran Kepemudaan

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, salah satu poin krusial yang tengah didalami oleh tim Inspektorat adalah pos pengelolaan anggaran kepemudaan.

Kepada tim pemeriksa, pengurus Karang Taruna membeberkan fakta mengejutkan. Mereka mengaku selama ini hanya menerima alokasi anggaran sekitar Rp3 juta per tahun. Keterangan ini diduga kuat bertolak belakang dengan angka yang tertera dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes yang sedang diaudit.

Selain persoalan nominal anggaran, pengurus Karang Taruna juga mengeluhkan minimnya pelibatan mereka dalam roda pemerintahan desa.

”Kami hampir tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik maupun musyawarah desa (Musdes). Padahal, Karang Taruna seharusnya menjadi mitra strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda di desa,” ungkap salah satu pengurus yang enggan disebutkan namanya.

Ketua RT dan RW Ikut Diperiksa

Tidak hanya sektor kepemudaan, tim Inspektorat juga memanggil para Ketua RT dan RW di wilayah Desa Garungwiyoro. Kehadiran mereka diperlukan untuk mengklarifikasi realisasi berbagai program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Beberapa poin yang diklarifikasi kepada para Ketua RT/RW antara lain:

Program Tanggap Bencana: Kesesuaian alokasi anggaran tanggap darurat dengan aksi nyata di lapangan.

Realisasi Program Fisik/Non-Fisik: Memastikan apakah bantuan atau program kemasyarakatan benar-benar tersalurkan kepada warga.

Transparansi Anggaran: Menilai sejauh mana aparatur desa menyosialisasikan program kerja kepada tingkat rukun tetangga.

Warga Garungwiyoro Desak Transparansi

Bergulirnya audit ini memicu harapan besar di tengah masyarakat Desa Garungwiyoro. Warga meminta agar Inspektorat Kabupaten Pekalongan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut kasus ini.

”Kami berharap pemeriksaan ini tidak formalitas belaka. Jika memang ditemukan ada ketidaksesuaian anggaran atau penyelewengan, harus ada tindakan tegas dan rekomendasi hukum yang jelas sesuai aturan yang berlaku,” ujar seorang warga setempat.

Sebaliknya, warga juga menekankan pentingnya keterbukaan jika hasil audit nantinya menyatakan tidak ada pelanggaran. Hal ini dinilai penting untuk meredam spekulasi liar dan menjaga kondusivitas di lingkungan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Pemerintah Desa Garungwiyoro maupun Inspektorat Kabupaten Pekalongan masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait detail hasil pemeriksaan yang sedang berjalan. (WD)

selengkapnya

Berita Desa

Warga Lambur Tuntut Ganti Rugi Dampak PLTMH, Sayangkan PT Indonesia Power Absen Audiensi

by buono on Juli 14, 2026 Berita Desa Kandangserang lambur PLTMH

WartaDesa, Kandangserang – Polemik terkait dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, hingga kini masih terus bergulir.

Menindaklanjuti audiensi warga bersama Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu, Pemerintah Desa Lambur menyatakan berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh pihak guna mencari jalan keluar terbaik.

Kepala Desa Lambur, Wahyono, saat ditemui oleh pewarta pada Selasa (13/07/2026), mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah desa tengah mempersiapkan forum lanjutan. Forum ini direncanakan akan melibatkan seluruh unsur terkait demi menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, termasuk tuntutan ganti rugi dari sebagian warga yang terdampak.

“Kami masih terus berupaya berkomunikasi dengan semua pihak agar pada forum nanti seluruh unsur bisa hadir. Harapannya, forum tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk warga yang merasa dirugikan dan sempat mengajukan permintaan ganti rugi,” ujar Wahyono.

Arahan DPRD: Selesaikan di Tingkat Desa dan Kecamatan

Wahyono menjelaskan, berdasarkan hasil audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, pemerintah desa diarahkan untuk terlebih dahulu memfasilitasi forum musyawarah di tingkat desa dan kecamatan. Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan dilaporkan kembali ke pihak legislatif untuk ditindaklanjuti.

Meskipun mengikuti arahan tersebut, Wahyono sejatinya berharap agar para wakil rakyat bisa meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Sebenarnya kami berharap DPRD bisa langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi serta mendampingi masyarakat. Namun, karena DPRD memiliki pertimbangan lain, kami mengikuti arahan yang telah diberikan,” jelasnya.

Sesalkan Ketidakhadiran PT Indonesia Power

Salah satu kendala belum ditemukannya titik temu dalam persoalan ini adalah absennya pihak pengembang. Wahyono menyoroti ketidakhadiran perwakilan PT Indonesia Power dalam agenda audiensi sebelumnya. Menurutnya, tanpa kehadiran pihak perusahaan, keputusan yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan mustahil bisa diambil.

“Dari pihak PT Indonesia Power tidak ada keterwakilan dalam audiensi kemarin. Karena itu, kami tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Kami berharap pada forum berikutnya seluruh pihak dapat hadir agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah,” pungkas Wahyono.

Hingga berita ini diturunkan, warga terdampak di Desa Lambur masih terus menantikan realisasi dan tindak lanjut dari proses mediasi tersebut. Mereka menaruh harapan besar agar segera tercapai penyelesaian yang adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Redaksi WartaDesa

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Hadapi Keterbatasan Perangkat, Pemdes Lambur Tetap Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

by buono on Juli 14, 2026 Berita Desa Layanan Publik Kandangserang lambur

KANDANGSERANG, WARTADESA. – Pemerintah Desa (Pemdes) Lambur, Kecamatan Kandangserang, menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot kualitas pelayanan bagi masyarakat. Meski saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, Pemdes memastikan bahwa urusan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terabaikan.

Kepala Desa Lambur, Cahyono, menyampaikan bahwa seluruh jajaran aparatur desa memiliki visi dan tekad yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik. Upaya evaluasi serta pembenahan internal pun terus berjalan demi memastikan kinerja birokrasi tingkat desa ini tetap berjalan optimal.

“Ini adalah komitmen kita bersama untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun kami terus berusaha agar Pemerintah Desa Lambur dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyono saat ditemui di kantornya, Senin (13/7/2026).

Tantangan Kurangnya Aparatur Aktif

Dalam kesempatan tersebut, Wahyono secara terbuka menjelaskan salah satu kendala operasional yang sedang dihadapi Pemdes Lambur saat ini, yaitu berkurangnya jumlah personel atau aparatur desa yang aktif bertugas.

Hal ini terjadi lantaran salah satu perangkat desa sedang mengalami gangguan kesehatan serius dan harus fokus pada masa pemulihan.

Penyebab Utama: Salah satu perangkat desa sedang sakit stroke.
Faktor Pendukung: Yang bersangkutan juga sudah mendekati masa purnabakti (pensiun) karena faktor usia.

“Iya, ada perangkat desa yang sementara tidak bisa masuk bekerja karena sakit stroke. Selain itu, beliau juga sudah mendekati masa pensiun karena faktor usia,” jelas Wahyono.

Menjaga Solidaritas dan Keterbukaan

Meskipun kekurangan tenaga kerja, Wahyono menjamin pelayanan administrasi maupun kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan lumpuh atau menurun. Ia mengimbau dan berharap agar seluruh perangkat desa yang aktif saat ini dapat saling bahu-membahu.

Solidaritas: Meningkatkan semangat kerja sama antarperangkat desa demi menutup kekosongan peran.
Disiplin Kerja: Memperketat kedisiplinan waktu agar pelayanan tetap berjalan responsif dan lancar.

Sebagai penutup, Pemdes Lambur juga menegaskan sikapnya yang terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari warga setempat. Langkah ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan semakin baik ke depannya. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Audiensi Berakhir Saling Lempar Tanggung Jawab, Warga Siwalan Desak Pengusutan Berita Acara ‘Misterius’

by buono on Juli 2, 2026 Berita Desa siwalan

WARTADESA. SIWALAN, 1 JULI 2026 – Suasana Balai Desa Siwalan mendadak hangat dalam acara audiensi dan konsultasi publik yang digelar pada Rabu (1/7/2026). Forum yang sedianya bertujuan mencari mufakat ini justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi warga. Pasalnya, teka-teki mengenai pembuat Surat Berita Acara (BA) pembebasan lahan bertanggal 16 Desember 2024 yang dinilai cacat prosedur masih belum terungkap dan berujung saling lempar tanggung jawab.

Acara ini dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, jajaran pengamanan dari Danramil dan Kapolsek Sragi, Pemerintah Desa (Pemdes) Siwalan, perwakilan PT Arunika Jaya Textile, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Ketua BPD dan Sekdes: “Tidak Ada Kesepakatan Apapun!”

Ketua BPD Siwalan, Gunawan, dengan tegas menyatakan bahwa dalam rapat yang digelar pada tahun 2024 lalu antara Pemdes dan PT Arunika Jaya Textile, sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Senada dengan Gunawan, Sekretaris Desa (Sekdes) Siwalan juga menekankan hal serupa. Ia merasa tidak ada kesepakatan yang sah karena hingga rapat usai, dirinya tidak pernah menerima berkas apapun dari tim pembebasan lahan untuk diteliti.

Pengakuan Mengejutkan Kades Puji: Tanda Tangan Karena Mengantuk

Sorotan utama tertuju pada Kepala Desa Siwalan, Pujiana. Di hadapan warga, Kades Puji mengakui bahwa dirinya memang menandatangani dan menstempel BA cacat prosedur tersebut pada 16 Desember 2024. Namun, ia berdalih saat itu dalam kondisi mengantuk dan berkas di mejanya sedang menumpuk.

“Saya mengaku salah dan meminta maaf karena asal tanda tangan saja tanpa membaca isinya, bahkan sempat lupa telah menandatanganinya,” ungkap Kades Puji.

Namun, alih-alih menyelesaikan masalah, Kades Puji justru melempar tanggung jawab terkait keabsahan dokumen tersebut kepada tim pembebasan lahan.

Keberadaan Dokumen Resmi yang Janggal dan “Sakit Struk” Ketua Tim

Warga mempertanyakan keabsahan BA tersebut karena secara fisik menggunakan KOP surat resmi dan stempel asli Pemdes Siwalan. Warga menduga kuat ada unsur kesengajaan dalam pembuatan dokumen ini.

Untuk mengurai benang kusut, forum meminta klarifikasi dari empat perangkat desa:

Bpk. Hafis, Bpk. Tyo, dan Bpk. Tejo: Kompak menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak merasa membuat surat tersebut.
Bpk. Sargo (Ketua Tim Pembebasan Lahan): Tidak hadir dalam audiensi. Berdasarkan keterangan Kades Pujiana, yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang menderita sakit stroke.

Kejanggalan bertambah setelah Bambang, perwakilan PT Arunika Jaya Textile, memberikan kesaksian. Ia mengaku kaget karena dokumen BA tersebut tiba-tiba sudah berada di atas mejanya di dalam ruang Balai Desa saat dirinya sedang makan, tanpa tahu siapa yang mengantarkannya.

“Secara logika, tidak mungkin surat resmi dengan kop desa itu dibuat oleh jin atau setan. Pasti ada oknum manusianya,” cetus salah satu warga yang hadir.

Tuntutan Warga dan Janji Masalah Irigasi

Hingga musyawarah berakhir, belum ada kesepakatan mengenai Berita Acara yang baru. Warga dengan tegas menolak membuat BA baru sebelum aktor intelektual di balik pembuatan surat cacat prosedur tahun 2024 tersebut diusut tuntas.

Meski menerima permohonan maaf Kades Puji terkait kelalaian tanda tangan, warga memberikan beberapa tuntutan mutlak:

Pengusutan Tuntas: Pemdes harus memperjelas siapa pembuat BA yang menggunakan atribut resmi desa tersebut.
Sektor Pertanian: Warga mendesak komitmen Pemdes Siwalan untuk segera menindaklanjuti persoalan pengalihan jaringan irigasi desa yang berdampak serius pada sawah dan permukiman warga.

Merespons desakan tersebut, Kades Pujiana berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan jaringan irigasi milik Desa Siwalan demi kepentingan sektor pertanian warga. (Redaksi)

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan hasil penyampaian para peserta dalam forum audiensi resmi di Balai Desa Siwalan. Redaksi memberikan ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait yang ingin memberikan klarifikasi lebih lanjut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

selengkapnya