Berita Desa Arsip — Warta Desa

Wujud Syukur, Warga Botosari Gelar Ruwat Bumi dengan Lakon “Wahyu Purbo Sejati”

by buono on April 27, 2026 Berita Desa Seni Budaya botosari legenonan paninggaran

PEKALONGAN, WARTADESA. – Suasana khidmat menyelimuti Dukuh Gunung Surat, Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada Minggu (26/04/2026). Ratusan warga berkumpul untuk melaksanakan tradisi tahunan Ruwat Bumi atau Sedekah Bumi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah.

Ritual Doa dan Harapan Keberkahan

Tradisi ini digelar bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah doa bersama agar warga setempat senantiasa mendapatkan berkah dari apa yang mereka tanam. Warga berharap tanah yang mereka olah tetap subur dan dijauhkan dari segala marabahaya serta hama tanaman.

Kemeriahan Wayang Kulit Semalam Suntuk

Puncak acara Ruwat Bumi tahun ini dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit yang berlangsung selama satu hari satu malam. Menampilkan dalang Joko Setyo Pranolo, pertunjukan ini membawakan lakon “Wahyu Purbo Sejati”. Lakon tersebut dipilih karena mengandung filosofi mendalam tentang asal-usul kehidupan dan keseimbangan alam, yang sangat relevan dengan semangat pelestarian lingkungan di Botosari.Pesan Kepala Desa: Jaga Kerukunan dan Lingkungan

Dalam sambutannya, Kepala Desa Botosari, Karyono, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme warga dalam menjaga kearifan lokal ini. Beliau menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

“Saya berharap melalui momentum Ruwat Bumi ini, masyarakat Desa Botosari selalu guyup rukun, kompak dalam bergotong royong, serta memiliki kesadaran tinggi untuk saling menjaga lingkungan sekitar,” ujar Karyono.

Acara yang berlangsung tertib dan meriah ini ditutup dengan doa bersama, mempertegas komitmen warga Dukuh Gunung Surat untuk terus melestarikan warisan leluhur demi keharmonisan antara manusia dan alam.

Laporan: RIDWAN

selengkapnya

Berita Desa Pertanian

Sebulan Jebol Tak Diperbaiki, Bendung Cipero Tegal Mengancam 7.643 Hektare Sawah Puso

by buono on April 15, 2026 Berita Desa Pertanian bendung cipero irigasi Tegal

TEGAL, WARTADESA. – Kondisi Bendung Cipero di Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, kini memicu keresahan massal di kalangan petani. Infrastruktur vital yang menjadi urat nadi pengairan bagi wilayah Tegal bagian timur tersebut telah jebol sejak 15 Maret 2026, namun hingga pertengahan April ini belum kunjung mendapatkan perbaikan permanen.

Lambannya penanganan ini memicu peringatan keras dari Komisi III DPRD Kabupaten Tegal kepada pemerintah dan pihak terkait. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Muhammad Zaenudin, menegaskan bahwa pembiaran selama satu bulan ini bukan masalah kecil. Menurutnya, terdapat 7.643 hektare lahan pertanian di wilayah Warureja dan Suradadi yang kini berada di ujung tanduk atau terancam mengalami gagal panen total alias puso.

Dampak ekonomi dari rusaknya bendung ini diprediksi akan sangat masif. Petani mulai panik menghadapi jadwal Musim Tanam pertama (MT 1) dan kedua (MT 2), sementara tanaman padi yang sudah ada saat ini terancam tidak mendapatkan suplai air optimal di masa kritisnya. Jika tidak segera ditangani, stabilitas pangan di Kabupaten Tegal sebagai salah satu lumbung padi daerah dipastikan akan merosot drastis akibat penurunan produksi.

Pada Selasa, 14 April 2026, tim dari Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akhirnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi jebolnya bendung. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi Rambut, Masroni, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.000 hektare tanaman padi yang hampir memasuki masa panen namun terhambat masalah irigasi yang serius.

Sebagai langkah penanganan jangka pendek, petugas akan melakukan pengalihan aliran air secara darurat agar suplai ke sawah tetap terjaga dan menghindari kerugian petani pada musim panen ini. Namun, untuk perbaikan permanen yang diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah, anggaran kemungkinan besar baru bisa dialokasikan pada tahun 2027 mendatang.

Menanggapi rencana perbaikan permanen yang masih sangat lama tersebut, DPRD Kabupaten Tegal meminta pemerintah pusat dan provinsi agar tidak kaku dalam urusan birokrasi anggaran. Zaenudin mendesak agar penanganan darurat yang efektif segera dieksekusi sekarang juga. Ia menegaskan bahwa petani tidak boleh dikorbankan demi proses administrasi yang panjang, sehingga 7.643 hektare sawah di Tegal dapat diselamatkan dari ancaman kekeringan tahun ini. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Olahraga

NIAT BAIK MALAH BONYOK! LAGI ASIK NONTON BOLA, ISMAWAN MALAH DISAMBEL BENDA KERAS PAS LERAI SUPORTER TAWURAN!

by buono on April 15, 2026 Berita Desa Hukum & Kriminal Olahraga Bola hw pekajangan tawuran

PEKALONGAN, WARTADESA. – Nasib apes bin sial beneran nimpa Ismawan (35). Niat hati mau jadi pahlawan kesiangan biar tawuran nggak makin pecah, eh malah kepalanya jadi sasaran empuk “benda terbang” pas lagi nonton bola di Lapangan HW Pekajangan, Selasa (14/4) sore.

GARA-GARA BOLA JADI BALA Awalnya sih suasananya adem ayem aja, penonton lagi asik nyoret-nyoret strategi di pinggir lapangan. Tapi pas jam kritis menit ke-17.10 WIB, tensi mendadak panas. Antar suporter mulai adu mulut sampe adu jotos.

Ismawan yang nggak tega liat keributan, nyoba masuk buat melerai. Bukannya dapet ucapan makasih, “hadiah” berupa benda keras malah mendarat telak di batok kepalanya. DUAAARRR! Seketika itu juga, Ismawan ngerasain puyeng tujuh keliling sampe kepalanya cenat-cenut nggak karuan.

PELAKU DICIDUK, KORBAN KE RUMAH SAKIT Untungnya, ada dua saksi mata yang sigap bareng panitia langsung nyergap si pelaku yang diduga kuat berinisial BR (34), warga Kota Pekalongan. Si BR yang tadinya garang langsung ciut pas diamankan.

Korban yang udah nggak tahan nahan sakit langsung dilarikan ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan buat dicek dalemannya. Polisi pun gercep ngamanin barang bukti berupa kwitansi berobat yang jadi saksi bisu benjolnya kepala Ismawan.

POLISI JADI JURU DAMAI Kapolsek Kedungwuni, Iptu Amin, S.H., ogah masalah ini makin panjang kayak sinetron. Hari Rabu (15/4), polisi akhirnya manggil kedua belah pihak buat duduk bareng alias mediasi.

“Kita kedepankan musyawarah biar nggak ada dendam di antara kita. Biar damai, nggak usah ada ribut-ribut susulan lagi,” tegas Iptu Amin.

Pak Kapolsek juga wanti-wanti sama warga Pekalongan, kalo nonton bola itu jantung yang dipake, bukan urat leher apalagi tangan. Jangan gampang kepancing emosi kalo nggak mau urusannya jadi panjang lebar sama hukum!

NASIB BR: Udah bikin kepala orang puyeng, sekarang gantian dia yang puyeng mikirin gimana minta maafnya! (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

by buono on April 14, 2026 Berita Desa Dana Desa Dana Desa Demo sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Aliansi pemuda dan tokoh masyarakat Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mempertegas sikap mereka terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dalam aksi yang berlangsung hari ini, Selasa (14/04/2026), warga tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan membawa 10 poin tuntutan krusial demi mewujudkan desa yang transparan dan akuntabel.

Ketegangan ini bermula dari keresahan warga atas minimnya informasi publik terkait penggunaan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir. Selain persoalan klasik seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta biaya tambahan program PTSL, warga kini meluaskan tuntutan mereka pada sektor manajerial dan aset desa.

Pernyataan Sikap: 10 Poin Menuju Transparansi

Dalam audiensi yang berlangsung di Balai Desa, perwakilan warga menyampaikan aspirasi tertulis yang mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera melakukan:

Transparansi Menyeluruh: Membuka akses informasi pengelolaan pemerintahan desa kepada publik.
Infrastruktur: Percepatan pembangunan jalan desa yang merata dan layak.
Sinkronisasi Program: Kejelasan program kerja sesuai RPJMDes dan RKPDes.
Audit APBDes 2019–2025: Meminta laporan realisasi kegiatan selama enam tahun terakhir.
Data Bansos: Transparansi daftar penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran desa.
Rincian PTSL: Kejelasan biaya tambahan yang dibebankan dalam program sertifikasi tanah.
Audit PBB: Pendataan tunggakan pajak warga yang selama ini dinilai simpang siur.
Inventarisasi Aset: Pendataan ulang aset desa dan kejelasan pemanfaatannya bagi warga.
Reformasi BUMDes: Kejelasan struktur kepengurusan dan aliran alokasi anggaran.
RKPDes 2026: Keterlibatan warga secara aktif dalam perencanaan program tahun depan.

Dorong Dialog Konstruktif

Warga menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem di tingkat akar rumput. “Kami ingin mendorong tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Massa juga meminta pihak Pemerintah Kecamatan Bojong untuk bertindak sebagai mediator yang objektif. Mereka berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh program desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan Warga

Hingga saat ini, warga masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sembungjambu. Mereka berharap ruang dialog dibuka lebar tanpa ada yang ditutup-tupi, guna menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.

Situasi di sekitar Balai Desa dilaporkan masih dalam pengawasan aparat keamanan, sementara warga berkomitmen untuk terus mengawal 10 poin tuntutan tersebut hingga ada realisasi yang nyata. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

by buono on April 14, 2026 Berita Desa Dana Desa Bojong Demo sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Gelombang ketidakpuasan warga terhadap tata kelola Pemerintah Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mencapai puncaknya hari ini, Selasa (14/04/2026). Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi Pemuda Sembungjambu Bersatu menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi besar-besaran di balai desa setempat.

Massa yang diperkirakan berjumlah hampir 100 orang tersebut mulai mendatangi kantor kepala desa sejak pukul 09.00 WIB. Dengan pengawalan unit kendaraan roda empat (Colt pickup) serta puluhan kendaraan roda dua, warga datang membawa alat peraga berupa spanduk tuntutan dan pengeras suara untuk menyuarakan kegelisahan mereka.

Fokus Utama: Pertanggungjawaban Keuangan

Koordinator aksi, Rayitno, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan warga terhadap penggunaan anggaran desa yang dinilai tertutup. Dalam audiensi tersebut, warga menyodorkan 10 poin tuntutan yang mencakup transparansi anggaran APBDes periode 2019-2025, laporan realisasi pembangunan jalan, hingga kejelasan pengelolaan BUMDes.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunannya dilakukan secara terbuka,” tegas perwakilan massa dalam pesan moral yang disampaikan.

Rentetan Kekecewaan Sejak 2025

Aksi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan Wartadesa.net, Desa Sembungjambu telah menjadi sorotan sejak Agustus 2025 terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, warga mempertanyakan aliran dana PBB yang rutin ditarik namun tidak dikelola secara transparan oleh perangkat desa.

Selain masalah pajak, dinamika sosial di desa ini sempat memanas pada pertengahan 2025 akibat kasus hukum yang menjerat salah satu pemilik usaha penggilingan padi lokal, yang semakin memicu sentimen negatif terhadap kebijakan lingkungan desa.

Isi Tuntutan dan Kritik Pedas

Di halaman balai desa, massa membentangkan spanduk-spanduk dengan diksi yang tajam, di antaranya:

“Dalane Becek Koyo Dalan Bayi” (Sindiran atas buruknya infrastruktur jalan).
“Muleh Ndeso Ngrusak Deso” (Kritik terhadap kepemimpinan kepala desa).
“Di Program Dewe, Digarap Dewe, Dimonitor Dewe” (Sindiran terhadap minimnya partisipasi masyarakat).

Harapan Solusi Melalui Audiensi

Melalui aksi ini, Pemuda Sembungjambu Bersatu menuntut penjelasan gamblang dan pembukaan data pembangunan secara objektif di hadapan publik. Warga berharap pemerintah desa tidak lagi “tuli dan buta” terhadap aspirasi rakyat.

Hingga siang ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan pengamanan ketat di lokasi untuk memastikan audiensi berjalan kondusif. Warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah desa hingga ada realisasi nyata di lapangan. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

by buono on April 13, 2026 Berita Desa Dana Desa sembung jambu sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Gelombang ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kembali memuncak. Aliansi yang menamakan diri Pemuda Sembung Bersatu dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi besar-besaran di kantor balai desa setempat pada Selasa, 14 April 2026.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang beredar, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang akan mendatangi kantor kepala desa mulai pukul 09.00 WIB. Aksi ini dipicu oleh tuntutan warga mengenai Ketransparanan Anggaran dan Pembangunan Desa.

Fokus Tuntutan: Pertanggungjawaban Keuangan

Koordinator kegiatan, Rayitno, dalam suratnya menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah menagih pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan desa yang selama ini dinilai kurang terbuka kepada publik.

Massa rencananya akan membawa alat peraga berupa spanduk dan pengeras suara, serta melakukan konvoi menggunakan unit kendaraan roda empat (Colt pickup) dan puluhan kendaraan roda dua untuk mengawal jalannya audiensi.

Rentetan Kekecewaan Warga Sebelumnya

Aksi ini bukanlah kali pertama warga Sembungjambu menyuarakan kegelisahannya. Mengutip laporan dari laman Wartadesa.net pada Agustus 2025 lalu, Desa Sembungjambu sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana PBB yang rutin ditarik dari warga namun diduga tidak dikelola secara transparan.

Selain masalah anggaran, dinamika sosial di desa ini juga sempat memanas pada pertengahan 2025 akibat kasus hukum yang menjerat salah satu pemilik usaha penggilingan padi lokal, yang memicu simpati sekaligus kritik warga terhadap kebijakan di lingkungan desa.

Harapan Audiensi

Melalui aksi “Pemuda Sembung Bersatu” besok, warga berharap pihak Pemerintah Desa Sembungjambu dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan membuka data pembangunan secara objektif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunannya dilakukan secara terbuka,” tulis pesan moral di balik agenda tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat diharapkan melakukan pengamanan agar aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif dan menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak.

Penulis: Redaksi Sumber Data: Surat Pemberitahuan Aksi & Arsip Wartadesa.net

selengkapnya

Berita Desa Kesehatan Layanan Publik

BPJS PBI Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

by buono on April 4, 2026 Berita Desa Kesehatan Layanan Publik bpjs pbi Pekalongan semut Wonokerto

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).
Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.
Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa

Karang Taruna Tambakboyo Geruduk Balai Desa, Tagih Transparansi PBB hingga Perombakan BPD

by buono on Maret 2, 2026 Berita Desa Demo karang taruna Reban

Batang, Warta Desa. – Suasana Balai Desa Tambakboyo, Kecamatan Reban, kembali memanas pada Senin (2/3/2026) setelah sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna mendatangi kantor desa. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih realisasi janji kepala desa pasca aksi demonstrasi sebelumnya, lantaran hingga kini dinilai belum ada langkah konkret atas berbagai persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.

Isu paling krusial yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah dugaan penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disinyalir melibatkan oknum perangkat desa. Karang Taruna mendesak pemerintah desa untuk membuka secara transparan seluruh data penerimaan dan penggunaan dana PBB guna meredam kecurigaan publik. Salah satu perwakilan pemuda menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui aliran dana tersebut secara terang-benderang tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

Selain masalah pajak, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakboyo turut menjadi sasaran kritik keras. Para pemuda menganggap BPD telah gagal menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan tidak lagi mampu menyuarakan aspirasi warga, terutama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kondisi ini memicu munculnya desakan untuk segera melakukan perombakan kepengurusan BPD karena warga merasa telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan desa tersebut.

Persoalan lain yang dipertanyakan secara terbuka adalah dugaan penyalahgunaan iuran perawatan Pansimas oleh salah satu perangkat desa berinisial H. Karang Taruna menuntut klarifikasi resmi serta penindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Di sisi lain, sisa anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum terealisasi juga tak luput dari sorotan. Pemuda mendesak agar laporan penggunaan anggaran segera dipublikasikan demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah spekulasi negatif.

Kekecewaan juga datang dari sektor pertanian yang disampaikan oleh Fajar selaku perwakilan kelompok tani. Ia mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang tidak lagi berfungsi optimal karena air tidak mengalir ke sawah, melainkan justru berubah menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena mengancam ketahanan pangan warga akibat sawah yang kekeringan dan tercemar air kumuh.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Desa Tambakboyo, Sodikin, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan warga. Ia menargetkan masalah PBB akan tuntas pada 8 April 2026, sedangkan persoalan lainnya diupayakan rampung pada 10 April 2026 melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sodikin juga menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Meski telah menerima janji dari kepala desa, Karang Taruna menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh tuntutan terealisasi dengan bukti nyata. Mereka menyatakan siap menempuh langkah lanjutan apabila komitmen yang telah disampaikan tidak diwujudkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. ***

Pewarta: M. Najmul Ula.

Editor: Buono

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

HARAPAN BARU DI TENGAH KUBANGAN LUMPUR: DPR RI RESMI TINDAK LANJUTI ADUAN KERUSAKAN JALAN PULUHAN TAHUN DI BIMA

by buono on Februari 20, 2026 Berita Desa Layanan Publik bima jalan rusak

BIMA, Nusa Tenggara Barat, Warta Desa. – Harapan baru muncul bagi warga Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima. Setelah puluhan tahun bergulat dengan infrastruktur yang memprihatinkan, laporan warga terkait kerusakan jalan parah akhirnya resmi ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Aduan yang diajukan melalui sistem SP4N LAPOR dan surat permohonan pengawasan kepada Ketua DPR RI tersebut kini telah tercatat dengan Tracking ID: #9929125. Langkah ini menjadi titik terang bagi percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang meliputi rute Waduruka – Pusu – Kerampi dan Sarae Ruma.

Selama lebih dari dua dekade, warga di Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima, seolah hidup dalam keterisolasian yang dipaksakan oleh keadaan. Setiap kali musim penghujan tiba, ruas jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka berubah drastis menjadi jalur lumpur yang dalam dan mematikan. Namun, penantian panjang tersebut kini menemui babak baru setelah laporan masyarakat secara resmi ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Langkah maju ini bermula dari keberanian warga menyuarakan penderitaan mereka melalui sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR serta pengiriman surat permohonan pengawasan langsung kepada Ketua DPR RI. Laporan yang kini tercatat dengan nomor Tracking ID: #9929125 tersebut secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Waduruka, Pusu, Kerampi, hingga Sarae Ruma di Kecamatan Langgudu. Aduan ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sebuah permohonan agar fungsi pengawasan legislatif hadir secara nyata guna memastikan keselamatan dan hak atas pelayanan dasar masyarakat pedesaan tidak lagi terabaikan.

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut memang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Bagi warga setempat, kerusakan jalan bukan lagi sekadar hambatan perjalanan atau ketidaknyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Ketika jalanan berubah menjadi lumpur yang sulit ditembus kendaraan, akses untuk merujuk pasien dalam kondisi darurat seringkali terlambat, yang dalam beberapa kasus berujung pada konsekuensi fatal. Layanan kesehatan esensial dan bantuan sosial dari pemerintah pun kerap tersendat karena armada pengangkut tidak mampu menjangkau desa-desa di pelosok Langgudu Selatan.

Arief Rachman, selaku pelapor yang mewakili keresahan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sangatlah sederhana dan fundamental. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak sedang menuntut pembangunan jalan yang megah atau mewah, melainkan hanya menginginkan akses yang layak dan dapat dilalui secara konsisten. Menurutnya, akses jalan yang memadai adalah syarat mutlak agar nyawa warga yang sakit dapat diselamatkan dan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di tengah jalur yang rusak parah. Selama puluhan tahun, warga merasa terjebak dalam ketimpangan akses yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan pedesaan.

Dampak dari kerusakan jalan ini juga merembet pada sektor ekonomi dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil bumi seringkali lumpuh total karena biaya transportasi yang melonjak atau bahkan ketiadaan kendaraan yang mau melintasi jalur tersebut. Anak-anak di Langgudu Selatan pun harus berjuang ekstra keras setiap hari hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka, melewati rute yang licin dan berbahaya. Meski berbagai laporan sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan, namun perbaikan menyeluruh yang diharapkan warga tak kunjung terealisasi hingga puluhan tahun lamanya.

Kini, dengan masuknya aduan tersebut ke meja DPR RI, muncul secercah harapan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan segera bersinergi melakukan langkah konkret. Pengawasan dari lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan tekanan positif bagi instansi terkait agar memprioritaskan anggaran dan pembangunan di wilayah yang sudah terlalu lama tertinggal ini. Masyarakat Langgudu Selatan kini hanya bisa berharap bahwa tindak lanjut administratif ini akan segera berubah menjadi deru mesin pengaspal jalan di lapangan, karena bagi mereka, keselamatan nyawa adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan yang terus tertunda. (Redaksi)

selengkapnya

Bencana Berita Desa

Akses Terancam Putus: Ruas Jalan Watu Lawang Garungwiyoro Amblas, Warga Desak Perbaikan Segera

by buono on Februari 10, 2026 Bencana Berita Desa Kandangserang longsor

KANDANGSERANG, WARTA DESA. – Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Ruas jalan Watu Lawang yang terletak di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat amblas dan longsor. Kejadian ini mengancam mobilitas warga dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (10/2/2026), titik longsoran tampak memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini membuat jalur yang menjadi urat nadi warga tersebut menyempit dan sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun.

Pemicu: Cuaca Ekstrem dan Beban Kendaraan Berat

Kerusakan jalan ini diduga kuat dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kandangserang dalam beberapa pekan terakhir. Kontur tanah di kawasan Watu Lawang yang tergolong labil tidak mampu menahan resapan air yang berlebih, sehingga mengakibatkan pergeseran tanah (amblas).

Namun, faktor alam bukan satu-satunya terdakwa dalam masalah ini. Berdasarkan penuturan warga setempat, kerusakan jalan diperparah oleh aktivitas kendaraan bermuatan berat (dump truck) yang melintas setiap hari. Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut material bangunan, baik untuk keperluan renovasi pribadi maupun suplai proyek pembangunan pemerintah, seperti program KMPD (Karya Masyarakat Pembangunan Desa) dan proyek infrastruktur lainnya.

“Hujannya memang tidak berhenti-berhenti, tapi beban truk material yang lewat setiap hari juga bikin jalan cepat retak dan akhirnya amblas begini,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi.

Lumpuhnya Jalur Utama Masyarakat

Dampak dari amblasnya ruas Watu Lawang ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Perlu diketahui, jalur ini merupakan akses utama bagi warga Desa Garungwiyoro untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas kesehatan (Puskesmas), dan pasar.

Bagi pelajar dan pekerja, kondisi jalan yang rusak memaksa mereka untuk ekstra waspada. Bagi pengendara roda dua, titik longsoran menjadi jebakan yang mematikan jika tidak berhati-hati, mengingat sisi jalan berbatasan langsung dengan tebing/jurang.

“Ini akses satu-satunya yang paling cepat. Kalau jalan ini putus, kami harus memutar sangat jauh, dan itu tentu memakan waktu serta biaya bensin yang lebih banyak. Kami khawatir kalau dibiarkan, jalannya benar-benar hilang terbawa longsor,” ungkap seorang warga dengan nada cemas.

Harapan Warga: Perbaikan dan Pengawasan Ketat

Masyarakat Desa Garungwiyoro melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat melayangkan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), untuk segera melakukan tindakan darurat.

Ada dua poin utama yang menjadi tuntutan warga:

Penanganan Cepat: Melakukan perbaikan permanen atau minimal penguatan tebing (talud) agar longsor tidak semakin meluas dan memutus akses total.
Pengawasan Muatan: Warga meminta adanya regulasi atau pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang melintas. Mereka berharap ada batasan tonase agar jalan yang sudah diperbaiki nantinya tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Hingga berita ini diturunkan, warga secara swadaya telah memasang tanda peringatan seadanya di sekitar lokasi amblas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Masyarakat sangat berharap pemerintah daerah tidak menunggu adanya korban jiwa untuk mulai bergerak melakukan perbaikan.

Keberlanjutan hidup warga Garungwiyoro sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak. Watu Lawang kini menunggu tangan dingin pemerintah untuk kembali kokoh berdiri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya