close

Dana Desa

Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

apbdes

Wonopringgo, Wartadesa. – Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Gedung Olahraga (Gor) desa setempat. Pengadaan kursi dengan anggaran lebih dari Rp 43 juta tersebut dibiayai anggaran Dana Desa tahun 2019 tahap tiga dengan kuantitas 100 buah dengan merk Sapporo.

Penelusuran yang kami lakukan, harga kursi stainless merk Sapporo Rp 210 ribu perunitnya.

Diberitakan media online Sorot News, media tersebut melakukan liputan investigasi yang diberitakan hari ini, Kamis (04/06). Di lamannya media ini menulis bahwa temuan di lapangan, jumlah kursi yang dibelanjakan sebanyak 55 kursi yang disimpan di balaidesa dan 6 kursi yang ada di dalam gedung Gor Surobayan.

Bukti kuitansi pembelian kursi merk Sapporo yang didapatkan oleh wartawan Sorot News mendapati nominal Rp 13.750 ribu tertanggal 25 Februari 2020 dengan kuantitas sebanyak 55 kursi. Kuitansi tersebut didapatkan dari BPD desa setempat.

Nota pembelian kursi dari anggaran DD tahap 3 tahun 2019 Desa Surobayan. Foto: Sorot News

Pjs Kades Surobayan, Kuswono yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pembelian kursi perlengkapan Gor tersebut. “Saya tidak tahu, karena baru tiga bulan menjabat Pjs Kades. Maret saya baru dilantik menjadi Pjs, jadi saya tidak tahu,” kata Kuswono, Selasa (2/6/2020).

Sementara itu, Ketua BPD desa setempat, Riskiyanto, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa jumlah pembelian kursi hanya 55 unit. “Bukti kwitansi dari toko ada pada saya dan tertulis jumlah kursi sebanyak 55 sedangkan total nilainya hanya Rp 13.750 ribu,” ungkap Riakiyanto.

Menurut Riskiyanto, kekurangan unit pembelian kursi sempat ditanyakan kepada Feri Husni, dan dijanjikan akan mengembalikan sisa pembelian kursi tersebut.“Dia pernah berjanji akan mengembalikan kekuranganya, bahkan saya sempat menawari perjanjian secara tertulis, namun yang bersangkutan menolak,” terang Riskiyanto.

Terpisah, Feri Husni yang dikonfirmasi membantah bahwa pembelian yang dilakukannya sebanyak 55 unit, melainkan 100 unit dengan anggaran Rp 43 juta yang telah terlaksana dan selesai. “Total 100 kursi sudah dibeli. Anggaranya Rp 43 juta,” ketusnya.

Untuk membuktikannya, wartawan Sorot News menghitung kursi yang ada di balai desa, total sejumlah 49 unit yang ada. Sementara konfirmasi dari karang taruna, kursi yang ada di dalam gedung Gor sebanyak enam unit. (Sumber: Sorot News)

 

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Diduga selewengkan Dana Desa, Kades Pakembaran direkomendasikan dicopot

demo pakembaran

Pemalang, Wartadesa. – Kepala Desa Pakembaran, Kecamatan Warungpring, Pemalang, Mahfud Yunus, direkomendasikan oleh warga yang mengatasnamakmaan Forum Masyarakat Desa Pakembaran, agar dicopot dari jabatan terkait dugaan penyelewengan Dana Desa senilai ratusan juta rupiah. Sebelumnya, 16 Januari 2020 warga melakukan aksi demo di balaidesa setempat terkait hal tersebut.

Rekomendasi penonaktifan Kades Pakembaran dihasilkan dalam musyawarah puluhan warga desa terkait bersama  pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Komisi A DPRD, Polres, dan PN Pemalang, dan Camat Warungpring di pendopo kecamatan, Rabu ( 03/06).

Dalam musyawarah tersebut, Forum Masyarakat Desa Pakembaran mengungkapkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2019 yang dilakukan Mahfud. Yakni, pembelian mobil senilai Rp 220 juta, pembuatan sumur bor senilai Rp 150 juta, anggaran Bumdes senilai Rp 50 juta, pembinaan masyarakat senilai Rp 50 juta, pemberdayaan masyarakat senilai Rp 50 juta, insentif RT/RW senilai Rp 13 juta dan sisa insentif guru Madin dan TPQ senilai Rp 26 juta.

Selain itu, menurut paparan Forum Masyarakat Desa Pakembaran, saat ini baru dalam proses pengerjaan proek pengaspalan jalan desa senilai Rp 220 juta, pembangunan RTLH sebanyak 5 unit Rp 50 juta, pembangunan rabat beton Rp 31,450 juta.

Ketua Forum Masyarakat Desa Pakembaran, Samadi, mengatakan bahwa aksi warga sudah dilakukan sejak 16 Januari 2020 lalu,  “Saat itu Kades berjanji akan menyelesaikan tuntutan warga dalam waktu dua minggu. Saat berjalan, Kades minta penundaan sampai April 2020,” ungkap Sumadi.

Tetapi sampai waktu yang ditentukan, lanjut Sumadi, bahkan sampai Mei 2020, Kades Makhfud tidak juga membuktikan janjinya menyelesaikan permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

Terungkap dalam pertemuan tersebut bahwa Kades Pakembarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Dispermades Pemalang, Bagus Sutopo.

“Kami berharap warga Desa Pakembaran bersabar. Untuk itu akan kami lakukan pemberhentian sementara sambil menunggu putusan hukum tetap. Insha Allah dalam dua minggu sudah ada putusan dan saya meminta dalam proses pengangkatan penjabat Kades jangan ada kepentingan apalagi sampai membuat gaduh di masyarakat,” ujar Sutopo.

Penetapan Kades Pakembaran sebagai tersangka dibenarkan oleh Kapolsek Warungpring AKP Suhad.  “Pada 9 Maret 2020 Kades Pakembaran Mahfud Yunus sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian Tanggal 6 april 2020 berkas sudah kita serahkan ke kejaksaan, namun karena ada berkas yang masih kurang sehingga dikembalikan lagi ke Polres Pemalang untuk dilengkapi. Saya tegaskan tidak ada proses hukum yang kami tutup–tutupi,” ujarnya.

Informasi penetapan tersangka Kades Pakembaran tersebut membuat warga meluapkan rasa syukurnya dengan mencukur gundul rambut mereka. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

Tak terima BLT, warga Sawahjoho geruduk balaidesa

sawahjoho

Batang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Sawahjoho, Kecamatatan Warungasem, Batang mendatangi balaidesa setempat. Mereka menggeruduk pemdes lantaran tidak mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 baik dari PKH, BPNT, Banprop, BLT dari Desa, pemerintah daerah maupun pusat, Selasa (26/05).

“Ada 55 warga Desa Sawahjoho yang tidak menerima bantuan apapun, mereka merasa tidak terdata,” tutur Camat Warungasem, Wilopo.

Selain itu, protes warga dipicu adanya warga yang mampu tetapi menerima bantuan sosial, hal tersebut dianggap tidak tepat sasaran oleh warga. ” Padahal yangvkebih miskin lagi tidak mendapatkan,” lanjut Wilopo.

Warga juga mempertanyakan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) yang besarannya Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Terhait BLT DD Camat Warungasem meminta agar desa memasang data penerima manfaat. “Oleh karen itu, untuk transparansi data penerima BLT dana desa supaya ditempelkan di RT masing masing, Untuk data tidak sesuai akan dimusyawarahkan dan akan di ganti,” tutur Wilopo.

Wilopo mengatakan bahwa jumlah  bantuan dari kementrian desa untuk Desa Sawahjowo tidak sesuai yang diajukan, karena dari pemerintah pusat mengunakan data lama. Namun, bisa diusulkan atau ditambah dengan bantuan desa melalui musayawarah warga.

“Penerima bantuan jangan ada yang ganda. Apabila ada yang ganda segera laporan. Data bisa di rubah atau di revisi tetapi harus sesuai aturan yaitu melibatkan semua unsur di desa,” ujar Wilopo.

Sengkarut data dari kementrian sosial ini juga diakui Kepala Desa Sawahjoho, Zaenal Abidin. Menurutnya bantuan dari pusat tidak sesuai dengan daftar yang diajukan. “Data bantuan dari pusat diambil dari tahun 2011,” terangnya.

Terkait penerima ganda sebanyak 22 orang, Zaenal Abidin mengaku sudah mencoret data tersebut, dan mengembalikan ke kas bendahara desa. “Bantuan dari dana desa kami berusaha untuk menutupi warga yang belum dapat bantuan dari pusat, maupun Pemkab tentunya sesuai aturan,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalSosial Budaya

BLT Dana Desa Pagumenganmas dibagikan Rp 300 ribu

blt dd
  • Penerima manfaat membludak

Karangdadap, Wartadesa. – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disalurkan hari ini, Jum’at (22/03). Namun BLT yang seharusnya besaran nominalnya Rp 600 ribu setiap bulan untuk tiga bulan kedepan, diterimakan penerima manfaat sebesar Rp 300 ribu untuk tahap perama.

Warga Pagumenganmas yang tidak bersedia disebutkan namanya menginformasikan bahwa dana BLT Dana Desa yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu padahal menurut aturan  adalah Rp 600 ribu. “Iya, aku tembe uleh bantuan BLT DD, kirain 600 ribu, jebol 300 ribu (iya aku barusan dapat BLT DD, kirain Rp 600 ribu ternyata Rp 300 ribu),” ujarnya.

Warga lainnya, Saiful saat ditemui di depan Balai Desa Pugumenganmas usai menerima BLT mengiyakan bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu.

Istadi, Kepala Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan yang dikonfirmasi Warta Desa menyampaikan bahwa pembagian BLT DD tersebut benar dibagikan sebesar Rp 300 ribu lantaran banyak warga yang berhak menerima, namun tidak masuk dalam database penerima manfaat.

“Total warga yang berhak menerima bantuan sosial yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat, provinsi maupun Pemkab Pekalongan sebanyak 390 KK, maka saat Musdes yang dihadiri oleh lembaga desa, tokoh masyarakat dan RT/RW sudah disepakati bagi rata, berarti dapatnya Rp 300 ribu. Itupun belum final, disesuaiakan dengan kondisi nanti, setelah lebaran akan ada musdes lagi.” Ujarnya.

Istadi menambahkan bahwa pembagian BLT Dana Desa pada hari ini harus menggunakan dana talangan pihak ketiga terlebih dahulu lantaran dana transfer ke Bank BPD belum masuk ke kas desa. “Karena kemarin pada saat pencairan, ternyata pada hari Kamis belum bisa cair. Otomatis saya sebagai kepala desa mencari talangan dari pihak ketiga agar bisa membagikan BLT DD hari ini, dan baru hari ini (Jum’at) dana dari bank sudah cair,” lanjutnya.

Menanggapi adanya warga yang protes besaran BLT DD yang tidak sesuai, Istadi mengatakan bahwa itu hanya satu dua orang warganya saja yang tidak puas. “Semua ya mintanya lebih tinggi, kalau kita nuruti semua warga ya kita mumet sendiri, setiap desa mengalami masalah yang sama, karena lebih banyak warga yang tidak tercover,” tuturnya.

“Kalau kita bagikan sebesar Rp 600 ribu maka yang kita bagikan hari ini tidak sejumlah 390 KK hanya berapa ratus KK saja yang aan mendapatkanya. Ini untuk meredam gejolak warga. Nanti setelah lebaran kita akan gelar lagi musdes,” lanjutnya.

Istadi memastikan tidak ada potongan dalam penyaluran BLT Dana Desa tersebut. “Bisa dicek ke warga …. tidak ada potongan dari perangkat desa atau RT/RW, semua disalurkan ke warga,” pungkasnya.

Informasi yang didapatkan Wartadesa, selain Desa Pagumenganmas, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan juga membagikan BLT DD dibawah ketentuan, “Kalo di Kedungkebo lebih kecil lagi dari desa Pagumenganmas, Rp 270 ribu,” ujar salah seorang perangkat desa Pagumenganmas. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana Desa

Butuh waktu, pencairan BLT DD di Batang tertunda

bst

Batang, Wartadesa. – Proses pencairan Dana Desa yang akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Batang, dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah membuat pencairan BLT DD di beberapa desa tertunda hingga usai lebaran. Demikian disampaikan oleh Agung Wisnu Barata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabpaten Batang, Selasa (19/05).

“Hari ini 52 dana desa bisa masuk rekening kas desa, sehingga besok sudah bisa di cairkan. Sebelumnya, sudah ada 42 desa yang sudah mencairkan BST BLT kepada warga terdampak.” Ujar Agung.

Menurut Agung, keterlambatan transfer dana dari RKUN ke RKUD tersebut akibat masalah server, “ada keterlambatan karena prosesnya butuh waktu dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), sedangkan servernya di Indonesia hanya ada satu.” Lanjtnya.

Agung mengatakan bahwa sebanyak 139 desa yang dana tahap I nya masih di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) agar masuk ke bank, “sehingga BST BLT bisa diberikan hari kamisnya,” jelasnya.

Agung juga meminta agar para kepala desa memaksimalkan hari kerja lantaran pencairan BST BLT berdekatan dengan libur lebaran.

Hal senada diungkapkan oleh Camat Gringsing, Rusmanto. Ia mengatakan bahwa di wilayahnya masih ada 12 desa yang menungg transfer Dana Desa tahap I dari Bank Jateng. “BST tahap pertama dari dana desa baru dinikmati warga dari 3 desa. Masih kurang 12 desa lagi, katanya masih menunggu transferan dari bank jateng,” katanya.

Sementara Camat Tulis, Wawan Nurdiansyah mengatakan dari 17 desa, baru dua desa yang menerima BST dana desa. “Belum ada kabar, padahal yang mengharap sudah banyak,” jelasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Warga Pekuncen pasang spanduk “Kinerja Nggak Becus” di depan kantor kelurahan

demo pekuncen

Wiradesa, Wartadesa. – Sejumlah warga memasang poster bertuliskan “Kinerja Gak Becus” “Ganti Lurah 2020” di depan kantor Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dua spanduk di kanan dan kiri depan kantor tersebut menjadi tontonan banyak warga, lantaran saat itu sedang berlangsung rapat RT/RW, LPMK beserta tokoh warga, Senin (18/05).

Jasno, Ketua LPMK Kelurahan Pekuncen mengatakan bahwa beberapa kali pihaknya menerima aduan warga bahwa kinerja lurah dinilai tidak bisa memimpin dengan baik.

“Kami beberapa kali menerima pengaduan dari warga dan sudah kita sampaikan juga mengenai hal tersebut kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai hasilnya. Warga yang sudah jenuh dan jengkel kemudian melakukan aksi pasang poster tersebut,” jelas Jasno, dilansir dari Puskapik.

Jasno pun sudah mengirim mosi tidak percaya kepada Kepala Kelurahan Pekuncen, Edi Susmono dengan ditandatangani oleh perwakilan warga, ketua RT/RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bahkan pihak LPMK sudah menyurati Bupati Pekalongan sebanyak dua kali, dan saat ini dijanjikan oleh bupati akan segera ada keputusan, “namun sampai sekarang belum ada kejelasana sehingga warga tidak sabar lagi (hingga memasang spanduk tersebut),” ujar Jasno.

Menurut Jasno, permasalahan yang ada di kelurahannya terkait dengan tidak ada transparansi anggaran kelurahan, tidak transparan-nya anggaran Covid-19, pembagian BST dan sembako juga tidak berjalan baik. Selain itu juga persoalan administrasi warga yang tidak terlanyani dengan baik.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, ketika dihubungi menyebutkan, pihaknya segera melakukan evaluasi mengenai aduan warga tersebut . “Kami sudah menerima pengaduan warga dan saat ini sedang diproses , namun belum ada keputusan karena masih harus meminta mengumpulkan sejumlah keterangan,“ katanya .

Menurut Ali, Kepala Kelurahan Pekuncen Edi Susmono, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga harus ada proses tersediri.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menemui perwakilan warga, beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa masalah di kelurahan Pekuncen sedang diproses. “Kami sudah menerima surat dan pengaduan dari perwakilan warga, saat ini prosesnya masih berlangsung,“ ujar Asip Kholbihi.

Sementara itu, sampai berita ini diunggah, belum ada keterangan yang diperoleh dari Lurah Pekuncen Edi Susmono. (Sumber: Puskapik/Suryono)

selengkapnya
Dana Desa

Warga Kaliboja pertanyakan anggaran PKT Dana Desa

mediasi

Paninggaran, Wartadesa. –  Puluhan warga Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan mendatangi balaidesa setempat, mempertanyakan perbedaan nilai nominal anggaran Padat Karya Tunai (PKT) desa setempat. Mereka mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian.

Kedatangan puluhan warga, Senin (18/05) tersebut mempertanyakan perbedaan nilai nominal PKT dari Rp 107 juta menjadi Rp 94 juta. Selain itu terdapat perbedaan antara anggaran dengan realisasi pembayaran upah PKT. Mereka melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

Klarifikasi juga dihadiri Camat Paninggaran  Siti Arofah, Kapolsek Paninggaran AKP I Wayan Gel Gel, Danramil Paninggaran Letda Anjak Giyanto, Kasi PMD Paninggaran Agus Alamsyah, Kades Kaliboja Abdullah, Ketua BPD Kaliboja Isman Effendi, Koordinator tokoh masyarakat   Zaenuddin Fajari serta Koordinator tokoh pemuda Restu Pamuji.

Kasi PMD Paninggaran Agus Alamsyah mengatakan bahwa pengajuan anggaran PKT Desa Kaliboja dilakukan sebanyak empat kali revisi, “pengajuan anggaran PKT terjadi empat kali perubahan dan yang paling valid adalah yang Rp 94 juta.” Ujarnya.

Terkait pembayaan upah PKT yang berbeda dengan anggaran, dijawan Kasi PMD,  dalam pelaksanaan PKT antar RT Dukuh secara real dilapangan terdapat perbedaan yaitu antara dibayar Rp.75 ribu full tiga hari dan adanya hari ketiga yang dibayar Rp 40 ribu atau setengah hari  karena alasan anggaran sudah habis,” lanjutnya.

Kepala Desa Kaliboja, Abdullah menambahkan bahwa pembayaran hari ketiga dibayar Rp 40 ribu lantaran pekerjaan tidak dikalukan sehari penuh.

Terkuak dalam pertemuan tersebut bahwa hasil hitungan ril, anggaran PKT yang digunakan sebesar Rp 80,47 juta dari total anggaran Rp 94,5 juta sehingga terdapat selisih sisa anggaran Rp 14 jutaan. “Memang benar dana PKT masih sisa Rp. sekitar Rp. 14 jutaan  dan akan dilanjutkan untuk kegiatan PKT lagi.” Lanjut Abdullah.

Setelah klarifikasi PKT anggaran DD tahun 2020 kemudian tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menanyakan pekerjaan Dana Desa tahun anggaran 2019. Kemudian dijawab Kades Kaliboja Abdullah mengatakan pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2019 sudah diverifikasi oleh tim Kecamatan. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

Menguak tudingan Sekdes Babalablor terkait LPJ DD tahun 2019

bojong

Kabupaten Pekalongan, Wartadesa, – Penelusuran Lsm Gakosh bersama tim di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Jateng, nampaknya menemukan babak baru, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Biro Lembaga Kontrol Sosial dan Hukum ( Gakosh ) Bambang Susilo, Sabtu (16/06).

“Yah kami menemukan babak baru, ada hal yang aneh dalam investigasi kami di Desa Babalanlor tersebut, ada semacam indikasi “Lempar takjil sembunyi tangan” sebut Bambang.

“Terkait siapa yang membuat LPJ tahun 2019 tahap 3 yang masih kami matangkan kasusnya tersebut kami terus kejar siapa sebenarnya pembuatnya karena menurut temuan kami saat ini ada temuan lapangan yang harus dipertangungjawabkan­, ada dugaan selisih yang akan kami singkronkan dengan LPJ” terangnya.

“Awalnya saat pertama kali kami konfirmasi ke Pak Sekdes Babalanlor Slamet Budi Santoso kalau Lpj tahun 2019 tahap 3 di desanya dibuatkan oleh pendamping teknis Kecamatan Bojong, kemudian kami konfirmasi kepada yang bersangkutan didampingi pihak kecamatan, namun pendamping kecamatan tersebut membantahnya ” imbuh Bambang

“Kami tak sekali mememui pak Sekdes untuk meyakinkan informasi dari pak sekdes tersebut dan dirinya tetep kekeh mengatakan yang buat Lpj tersebut bukan dirinya, dia tidak mau membuat karena punya alasan yang menurutnya benar dan dirinya hanya disuruh menjilid Lpj nya saja, ini kan menjadi semakin aneh saja dan memaksa kami untuk semakin teliti dalam mengupas kasus ini ” jelasnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan , ketika kami konfirmasi kepihak Kecamatan dalam hal ini Sekcam Ibu Lestari, Beliau bilang melalui percakapan WA , Sekdes Babalanlor tersebut mengakui yang membuat Lpj nya dan Bu Sekcam menunjukan percakapan Wa antara dirinya dan Sekcam Babalanlor tersebut kepada kami, ini kan semacan komedi saja dan saya yakin diantara mereka ada yang mendustakan, ini masih bulan Ramadhan, habis lebaran nanti saya akan tancap gas.!” tegas Bambang.

“Dan Alhamdulillah kami tidak berjalan sendiri ada warga yang siap berjalan bersama kami guna memajukan desanya, kami tak tergesa – gesa supaya hasilnya maksimal, yang jelas sampai saat ini langkah kami ada kemajuan, hasil investigasi baik dalam bentuk informasi maupun bentuk fisik terus kami dapatkan serta akan terus kami dalami sekaligus mematangkan, dan kami akan terus komunikasi dengan pihak terkait supaya terselesaikan dengan baik dan masyarakat secara umum tidak dirugikan ” tegas Bambang. (Eva Abdullah)

Terkait:

Mengejutkan! Sekdes Babalanlor “buka-bukaan” terkait DD Tahun 2019 tahap 3

 

selengkapnya
Dana Desa

BLT Dana Desa Pangkah disalurkan

blt dd

Karangdadap, Wartadesa. – Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 600 ribu perbulan diterimakan kepada warga, Kamis (14/05).

Ahmad Muslih, sekeretaris desa setempat menyebut total ada 135 kepala keluarga (KK) di desanya yang berhak atas BLT DD senilai Rp 600 ribu/bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan, yakni April-Juni 2020, sehingga total yang diterimakan sebesar Rp 1,8 juta.

“Hari ini tahap pertama untuk pendistribusian BLT Dana Desa bulan April. Pelaksanaan dilakukan di Balai Desa Pangkah, dan dimulai dari jam 09.00 pagi hingga siang jam 13.00 nanti,” ujar Muslih.

Menurut Muslih, penerima BLT DD merupakan warga miskin terdampak Covid-19. “Para penerima BLT DD dipastikan adalah warga miskin dan terdampak Covid-19. Selain itu, 135 KK tersebut juga belum mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) lainnya.” Pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Mengejutkan! Sekdes Babalanlor “buka-bukaan” terkait DD Tahun 2019 tahap 3

babalanlor

Kab. Pekalongan, Wartadesa. – Tim yang terdiri dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, Senin (27/04) lalu, mendatangi Kantor Balaidesa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diketahui kedatangan mereka dalam rangka klarifikasi atas informasi warga yang merasa ada kejanggalan terkait pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di desa tersebut.

Tim yang dipimpin oleh Bambang Susilo, Wakil ketua biro kontrol sosial dan hukum LBH Gakosh, mengaku mendapat informasi tersebut sudah cukup lama. “Kami mendapat informasi ini (DD Tahun 2019 tahap 3) sudah cukup lama, pun demikia kami butuh cukup waktu untuk meresume pokok permasalahan kemudian kami matangkan dengan investigasi lapangan.” Sebut Bambang.

 “Setelah melaui semua proses kami meyakini ada dugaan penyimpangan yang berpotensi mengarah ketindak pidana Korupsi.” Mulanya, masih menurut Bambang, “kami perlu klarifikasi ke semua pihak yang kami anggap terkait dengan temuan kami ini,” katanya.

“Dan bila temuan kami tersebut tidak ditindaklanjuti untuk segera dipenuhi sesuai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan atau dikembalikan menjadi silpa maka tetap akan kami tindak lanjuti untuk melakukan pendampingan warga dalam mengawal kasus tersebut, kepada pihak aparat hukum dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan,” imbuh Bambang.

Sementara Sekdes Babalanlor, Slamet Budi Santoso ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu sepenuhnya terkait Pelaksanaan DD tahap 3 tahun 2019 didesanya.

“Saya tidak tahu persis, saya hanya diberi tahu saja, uang diminta dan dibelanjakan oleh Pak manten (mantan kepala desa), bahkan LPJ pun bukan saya yang membuatnya, karena saya kurang sepakat dengan fakta lapangan yang saya ketahui dengan LPJ yang harus saya buat, akhirya LPJ tersebut dibuatkan oleh Pendamping Teknis Kecamatan Bojong.” Sebut Slamet Budi Santoso.

Terkait informasi tersebut Sekcam Bojong, Lestari ketika dikonfirmasi Selasa (28/04) lalu mengatakan, Pendamping sediaya hanya mendampingi saja jangan membuatkan LPJ.

“Pendamping hanya mendampingi saja, jangan membuatkan (LPJ) karena itu kewenangan Desa,” kata Sekcam Bojong.

Ditempat yang sama, Pendamping Teknis Kecamatan Bojong, Titik Isnaeni ketika dikonfirmasi membantah atas apa yang dikatakan oleh Sekdes Babalanlor tersebut.

“Saya tidak mbuatkan RAB Desa Babalanlor. Jangankan LPJ, Siskeudes saja saya tidak tahu.” Jelasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya