close

Dana Desa

Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

demo ambokembang

Kedungwuni, Wartadesa. – Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Atma tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berbuntut panjang. Ratusan warga mendatangi balaidesa untuk menuntut sang kades mengundurkan diri.

Tuntutan warga agar Adi Atma mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan korupsi dana aset desa berupa sewa lahan bengkok desa senilai Rp 70 juta.

Ketua BPD, Aulia Hakim mengunkapkan bahwa sebelumnya ia pernah menanyakan kepada kades terkait laporan aset desa yang disewakan pihak ketiga, warga Rowokembu, Kecamatan  Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Namun, menurut Aulia Hakim, dana sewa tidak dimasukkan ke APBDes, justru dipakai sang kepala desa.

“Seharusnya dalam pembahasan APBDes semua PAD Desa, dimasukan dalam APBDes , namun kami tidak pernah diberi tahu laporannya, dimana saja asset desa berapa jumlah pendapatannya, kami kecewa dengan sikap Kades,” ujar Hakim, Jum’at (10/07).

Sayang, dalam demo tersebut, Kepala Desa Ambokembang tidak berada di balaidesa. Hingga warga hanya berorasi dengan pengamanan pihak keamanan.

Informasi dihimpun, Adi Atma menyewakan lahan bengkok desa kepada penyewa sebelumnya, yakni seorang pengusaha batik asal Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo. Saat hendak memperpanjang sewa tanah, pengusaha bernama Dimyati meminta agar dalam perjanjian sewa melalui kesepakatan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setempat.

“Yang bersangkutan (Adi Atma_red) bersama Sekdes (Eko Hindiyanto) datang ke rumah untuk menyewakan lahan bengkok seluas 5 hektar. Semula saya enggan mengiyakan, lantaran menyalahi prosedur namun dia, Kades Adi Atma, bersikeras akhirnya saya bayar satu tahun dulu dari dua tahun yang diminta dengan harapan syarat yang saya ajukan yakni ada persetujuan dari BPD dan LPMD dipenuhi,” ungkap Haji Dimyati, Sabtu (4/7/2020), dikutip dari Sorot.

Tanah sawah yang disewakan terletak Dukuh Seputut Desa Rowokembu kec Wonopringgo.

Dimyati, menjelaskan, Kades Ambokembang, Adiatma tiga kali datang ke rumah, yang pertama awal Januari 2020 dengan tujuan mengenalkan diri sekaligus menawarkan sewa tanah bengkok desa dan yang kedua 22 Januari 2020 dengan maksud sama namun sambil menyodorkan surat perjanjian sewa serta memberikan pernyataan bahwa urusan sewa lahan bengkok sesuai aturan baru yang berlaku ada di tangan kades. Sedangkan kedatangan yang ketiga meminta penambahan sewa.

“Yang pertama saya tolak karena tidak sesuai dengan perjanjian sewa dari Kades terdahulu yang mendapat persetujuan dari BPD maupun LMD. Karena yang bersangkutan bersikeras akhirnya di kedatangan yang kedua saya bayar sewa untuk satu tahun dulu sebesar Rp 35 juta, dengan harapan masih ada kesempatan untuk bermusyawarah dengan warga maupun lembaga desa. Kemudian satu bulan kemudian yang bersangkutan datang lagi untuk meminta tambahan sewa. Karena tidak ada protes dari warga maupun lembaga desa akhirnya saya bayar lagi Rp 35 juta sehingga totalnya Rp 70 juta,” beber Dimyati, sambil memperlihatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa yang ditandangani Kades dan Sekdes sebagai saksi.

Sementara itu, Sekdes Ambokembang, Eko Hindiyanto, membenarkan, kalau aset desa berupa tanah bengkok seluas 5 hektar telah disewakan sebesar Rp 70 juta selama dua tahun. Sebagai Sekdes, Ia mengaku hanya bertugas mengantarkan Kades melakukan perjanjian sewa lahan bengkok.

“Semua uang sewa yang diterima ada di Kades, saya hanya diminta mengantarkan saja,” ucap Eko Hindiyanto.

Sedang Adi Atma yang dihubungi lewat tetepon mengatakan bahwa  bahwa lahan aset desa telah disewakan, “Bengkok desa sudah saya sewakan kepada pengelola lama, kalau mau tahu soal asset desa, tanyakan ke Sekdes jangan ke saya, peraturanya kan pengelolaan asset desa oleh Sekdes,” ujarnya. (Eva Abdullah dengan tambahan informasi dari Sorot News}

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

demo pacar

Tirto, Wartadesa. – Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar menggelar aksi unjuk rasa  terkait dengan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa, terutama dana pembangunan lapangan bola volly Desa Pacar. Jum’at (26/06).

Aksi demo diwarnai dengan pembawaan keranda dan massa beratribut pocong, menuntut transparansi angaran pembangunan lapangan bola volly dengan angaran Dana Desa sebesar Rp 277 juta dan nilai dugaan penyelewengan sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, mereka membawa poster dan selebaran berisi tuntutan transparansi anggaran pembangunan yang dilaksanakan desa setempat.

Muhammad Wahyu Kurniawan, salah seorang warga mengatakan bahwa warga menganggap terjadi penyimpangan Dana Desa dalam pembangunan lapangan desa., “Warga menganggap ada penyimpangan dana pembangunan lapangan desa, hingga sekitar Rp 50 juta dari total Rp200 juta yang dianggarkan,” ungkapnya dikutip dari seputar kendal.

Warga yang berorasi di depan kantor balai desa setempat menuntut kepala desa mundur dari jabatannya apabila dugaan kasus korupsi Dana Desa tersebut terbukti. Mereka mengaku telah menumpulkan bukti-bukti yang cukup.

Audiensipun digelar, 10 perwakilan warga kemudian masuk ke kantor desa untuk menyampaikan tuntutan dan bernegosiasi.

Camat Tirto Agus Dwi Nugroho menyebutkan pihaknya memahami tuntutan warga. Saat ini pembangunan sudah seharusnya dilaksanakan dengan transparan, agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. pihaknya berharap agar warga bisa menyampaikan aspirasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Desa Pacar, Mulyono dihadapan massa mengakui pembangunan diserahkan ke aparat bawahannya dan sudah dilaporkan semuanya. “Kami juga siap menerima sanksi jika memang ditemukan adanya penyimpangan,”ujar Mulyono.

Saat ini, laporan pembangunan lapangan bola volly sedang dalam pemeriksaan inspektorat. Massa kemudian membuat MOU dengan Kepala Desa Pacar yang berisi apabila terbukti dalam pemeriksaan inspektorat, kades bersedia mundur dari jabatannya. (Eva Abdullah dengan tambahan sumber seputar kendal)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Talun minta BLT Dana Desa tidak diperpanjang

asip talun

Talun, Wartadesa. – Dianggap ruwet dan desa menjadi tumpuan, Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan meminta agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) bagi warga terdampak Covid-19 tidak diperpanjang hingga enam bulan. Cukup tiga bulan saja. Demikian disampaikan Tarno, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Talun, saat kunjungan rombongan Bupati Pekalongan ke Desa Banjarsari, Senin (15/06).

“BLT dari rekan-rekan kepala desa minta agar tidak ditambah lagi. Cukup tiga bulan saja, karena ruwet dan desa menjadi tumpuan,” kata Tarno.

Menjawab permohonan tesebut, Bupati melalui  Dinas PMD P3A P2KB Kabupaten Pekalongan M Afib mengatakan, pihaknya hanya menjalankan instruksi atau peraturan yang diberlakukan dari pusat saja.

“Dalam aturannya, kementerian keuangan memberlakukan jika pihak desa tidak melaksanakan maka tidak akan dicairkan. Sehingga jika tidak melakukan BLT lanjutan maka desa tidak dikasih dana,” ujar Afib.

Afib melanjutkan, penggunaan BLT DD untuk bantuan sosial warga terdampak Covid-19 menurut kementrian desa tanpa ada sanksi. Akan tetapi Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa BLT dengan sanksi jika desa tidak menganggarkan maka tahap selanjutnya tidak akan dicairan. Sehingga di Indonesia ini semua desa melaksanakan aturan yang ada, karena percuma kalau tidak ada BLT maka tidak ada dana.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 BLT DD diperpanjang tiga bulan menjadi enam bulan, dengan besaran tiga bulan pertama senilai Rp 600 ribu dan tiga bulan perpanjangan sebesar Rp 300 ribu. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

demo menjangan

Bojong, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga yang disampaikan ke Warta Desa mengatakan bahwa warga menuntut transparansi penggunaan anggaran desa, termasuk karut-marut data BLT desa.

Audiensi antara warga dengan pemerintah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Menjangan Ahmad Purkon, BPD dan perangkat desa, didampingi oleh Muspika Kecamatan Bojong.

Tokoh masyarakat, Suprayitno dalam kesempatan tersebut menanyakan silpa Dana Desa tahap 3 tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pengaspalan jalan Rt 06, namun dalam pelaksanaanya dialihkan tanpa persetujuan warga dalam musyawarah desa (musdes) dan tanpa berita acara.

Warga lainnya mempertanyakan bantuan untuk IPPNU sebesar Rp delapan juta yang hanya diberikan sebesar Rp tiga juta. “Dana bantuan untuk IPPNU sebesar Rp 8 juta tapi ternyata hanya diberikan Rp 3 juta,” katanya.

Selain bantuan untuk IPPNU, warga juga mempertanyakan bantuan untuk PAUD dan pengadaan printer, dana petugas kebersihan makam desa yang belum diterimakan, dan karut-marutnya pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa.

Warga juga mempertanyakan program Padat Karya Tunai yang dibiayai dari Dana Desa yang tidak dijalankan sepenunhya.

Menjawab semua pertanyaan warga, kepala desa  mengungkapkan hal-hal yang menjadi tuntutan warga menjadi catatan agar dikemudian hari tidak terulang. (Eva Abdullah dari kiriman warga)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

PPDRI Kabupaten Batang cabut aduan pencemaran nama baik perangkat Timbang

cabut perkara

Batang, Wartadesa. –  Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Batang mencabut  aduan kasus pencemaran nama baik terhadap perangkat Desa Timbang, Kecamatan Banyuputih terkait unggahan media sosial oleh Eko Eryanto (28) alias Arjuna Pantura melalui media sosial, Selasa kemarin.

Karnoto, Ketua PPDRI Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa kasus pencemaran nama baik yang disebarkan melalui akun Facebook milik Eko Eryanto ini terkait dengan adanya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan kepada warga setempat.

“Para perangkat desa sampai lembur dan tidak menerima THR untuk melakukan pendataan (warga yang akan menerima BLT, red.) dan pencairan. Namun, malah kami mendapat hujatan sehingga para perangkat tidak menerima dan merasa terhina sehingga (kasus itu) dilaporkan ke kepolisian,” kata Karnoto dilansir dari Antara Jateng.

Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Eko Eryanto meminta maaf kepada para perangkat desa. Menurut Karnoto, pertimbangan setelah Eko Eryanto meminta maaf dan mengaku bersalah, pihaknya memaafkan terlapor.

Menurut Karnoto, kasus tersebut merupakan wahana pembelajaran bagi warga agar cerdas saat bermedia sosial.  “Ada aturan main dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menyampaikan (pendapatnya melalui medsos, red.) dengan tidak seenaknya sendiri seperti menghujat, menghina, maupun memfitnah orang, jelas ada sanksinya,” katanya.

Karnoto menambahkan bahwa perangkat desa hanya pelaksana tugas, sedang kuasa pengguna anggaran berada di kepala desa. Sehingga perangkat desa tidak mempunyai kewenangan memotong sepeserpun dana bantuan langsun tunai (BLT). “Oleh karena itu, kami tidak ada kewenangan untuk memotong sepeser pun dana bantuan langsung tunai itu. Jadi, jika memang ada keruwetan data penerima BLT, akan menjadi evaluasi kami untuk diperbaiki,” katanya.

Kuasa hukum terlapor Eko Yustitianto mengatakan bahwa sebelumnya terlapor Eko Eryanto sudah menyampaikan permintaan maaf terhadap perangkat Desa Timbang bersama PPDRI yang saat itu disaksikan oleh Wakil Bupati Batang.

“Terlapor Eko Eryanto sudah meminta maaf dan (PPDRI, red.) setuju yang saat itu difasilitasi oleh Wabup Batang. Namun, karena muaranya (kasus) sudah ada di sini (Polres Batang, red.), pencabutan laporan dan pernyataan permohonan maaf tertulis dilakukan dihadapan polisi,” kata Eko Yustitianto.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Budi Santosa mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas menerima dan melayani aduan dari PPDRI. “Namun, karena kedua belah pihak sudah memilih menempuh jalur kekeluargaan, berkas aduan tidak kami lanjutkan,” katanya. (Sumber: Antara Jateng)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

apbdes

Wonopringgo, Wartadesa. – Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Gedung Olahraga (Gor) desa setempat. Pengadaan kursi dengan anggaran lebih dari Rp 43 juta tersebut dibiayai anggaran Dana Desa tahun 2019 tahap tiga dengan kuantitas 100 buah dengan merk Sapporo.

Penelusuran yang kami lakukan, harga kursi stainless merk Sapporo Rp 210 ribu perunitnya.

Diberitakan media online Sorot News, media tersebut melakukan liputan investigasi yang diberitakan hari ini, Kamis (04/06). Di lamannya media ini menulis bahwa temuan di lapangan, jumlah kursi yang dibelanjakan sebanyak 55 kursi yang disimpan di balaidesa dan 6 kursi yang ada di dalam gedung Gor Surobayan.

Bukti kuitansi pembelian kursi merk Sapporo yang didapatkan oleh wartawan Sorot News mendapati nominal Rp 13.750 ribu tertanggal 25 Februari 2020 dengan kuantitas sebanyak 55 kursi. Kuitansi tersebut didapatkan dari BPD desa setempat.

Nota pembelian kursi dari anggaran DD tahap 3 tahun 2019 Desa Surobayan. Foto: Sorot News

Pjs Kades Surobayan, Kuswono yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pembelian kursi perlengkapan Gor tersebut. “Saya tidak tahu, karena baru tiga bulan menjabat Pjs Kades. Maret saya baru dilantik menjadi Pjs, jadi saya tidak tahu,” kata Kuswono, Selasa (2/6/2020).

Sementara itu, Ketua BPD desa setempat, Riskiyanto, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa jumlah pembelian kursi hanya 55 unit. “Bukti kwitansi dari toko ada pada saya dan tertulis jumlah kursi sebanyak 55 sedangkan total nilainya hanya Rp 13.750 ribu,” ungkap Riakiyanto.

Menurut Riskiyanto, kekurangan unit pembelian kursi sempat ditanyakan kepada Feri Husni, dan dijanjikan akan mengembalikan sisa pembelian kursi tersebut.“Dia pernah berjanji akan mengembalikan kekuranganya, bahkan saya sempat menawari perjanjian secara tertulis, namun yang bersangkutan menolak,” terang Riskiyanto.

Terpisah, Feri Husni yang dikonfirmasi membantah bahwa pembelian yang dilakukannya sebanyak 55 unit, melainkan 100 unit dengan anggaran Rp 43 juta yang telah terlaksana dan selesai. “Total 100 kursi sudah dibeli. Anggaranya Rp 43 juta,” ketusnya.

Untuk membuktikannya, wartawan Sorot News menghitung kursi yang ada di balai desa, total sejumlah 49 unit yang ada. Sementara konfirmasi dari karang taruna, kursi yang ada di dalam gedung Gor sebanyak enam unit. (Sumber: Sorot News)

 

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Diduga selewengkan Dana Desa, Kades Pakembaran direkomendasikan dicopot

demo pakembaran

Pemalang, Wartadesa. – Kepala Desa Pakembaran, Kecamatan Warungpring, Pemalang, Mahfud Yunus, direkomendasikan oleh warga yang mengatasnamakmaan Forum Masyarakat Desa Pakembaran, agar dicopot dari jabatan terkait dugaan penyelewengan Dana Desa senilai ratusan juta rupiah. Sebelumnya, 16 Januari 2020 warga melakukan aksi demo di balaidesa setempat terkait hal tersebut.

Rekomendasi penonaktifan Kades Pakembaran dihasilkan dalam musyawarah puluhan warga desa terkait bersama  pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Komisi A DPRD, Polres, dan PN Pemalang, dan Camat Warungpring di pendopo kecamatan, Rabu ( 03/06).

Dalam musyawarah tersebut, Forum Masyarakat Desa Pakembaran mengungkapkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2019 yang dilakukan Mahfud. Yakni, pembelian mobil senilai Rp 220 juta, pembuatan sumur bor senilai Rp 150 juta, anggaran Bumdes senilai Rp 50 juta, pembinaan masyarakat senilai Rp 50 juta, pemberdayaan masyarakat senilai Rp 50 juta, insentif RT/RW senilai Rp 13 juta dan sisa insentif guru Madin dan TPQ senilai Rp 26 juta.

Selain itu, menurut paparan Forum Masyarakat Desa Pakembaran, saat ini baru dalam proses pengerjaan proek pengaspalan jalan desa senilai Rp 220 juta, pembangunan RTLH sebanyak 5 unit Rp 50 juta, pembangunan rabat beton Rp 31,450 juta.

Ketua Forum Masyarakat Desa Pakembaran, Samadi, mengatakan bahwa aksi warga sudah dilakukan sejak 16 Januari 2020 lalu,  “Saat itu Kades berjanji akan menyelesaikan tuntutan warga dalam waktu dua minggu. Saat berjalan, Kades minta penundaan sampai April 2020,” ungkap Sumadi.

Tetapi sampai waktu yang ditentukan, lanjut Sumadi, bahkan sampai Mei 2020, Kades Makhfud tidak juga membuktikan janjinya menyelesaikan permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

Terungkap dalam pertemuan tersebut bahwa Kades Pakembarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Dispermades Pemalang, Bagus Sutopo.

“Kami berharap warga Desa Pakembaran bersabar. Untuk itu akan kami lakukan pemberhentian sementara sambil menunggu putusan hukum tetap. Insha Allah dalam dua minggu sudah ada putusan dan saya meminta dalam proses pengangkatan penjabat Kades jangan ada kepentingan apalagi sampai membuat gaduh di masyarakat,” ujar Sutopo.

Penetapan Kades Pakembaran sebagai tersangka dibenarkan oleh Kapolsek Warungpring AKP Suhad.  “Pada 9 Maret 2020 Kades Pakembaran Mahfud Yunus sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian Tanggal 6 april 2020 berkas sudah kita serahkan ke kejaksaan, namun karena ada berkas yang masih kurang sehingga dikembalikan lagi ke Polres Pemalang untuk dilengkapi. Saya tegaskan tidak ada proses hukum yang kami tutup–tutupi,” ujarnya.

Informasi penetapan tersangka Kades Pakembaran tersebut membuat warga meluapkan rasa syukurnya dengan mencukur gundul rambut mereka. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

Tak terima BLT, warga Sawahjoho geruduk balaidesa

sawahjoho

Batang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Sawahjoho, Kecamatatan Warungasem, Batang mendatangi balaidesa setempat. Mereka menggeruduk pemdes lantaran tidak mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 baik dari PKH, BPNT, Banprop, BLT dari Desa, pemerintah daerah maupun pusat, Selasa (26/05).

“Ada 55 warga Desa Sawahjoho yang tidak menerima bantuan apapun, mereka merasa tidak terdata,” tutur Camat Warungasem, Wilopo.

Selain itu, protes warga dipicu adanya warga yang mampu tetapi menerima bantuan sosial, hal tersebut dianggap tidak tepat sasaran oleh warga. ” Padahal yangvkebih miskin lagi tidak mendapatkan,” lanjut Wilopo.

Warga juga mempertanyakan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) yang besarannya Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Terhait BLT DD Camat Warungasem meminta agar desa memasang data penerima manfaat. “Oleh karen itu, untuk transparansi data penerima BLT dana desa supaya ditempelkan di RT masing masing, Untuk data tidak sesuai akan dimusyawarahkan dan akan di ganti,” tutur Wilopo.

Wilopo mengatakan bahwa jumlah  bantuan dari kementrian desa untuk Desa Sawahjowo tidak sesuai yang diajukan, karena dari pemerintah pusat mengunakan data lama. Namun, bisa diusulkan atau ditambah dengan bantuan desa melalui musayawarah warga.

“Penerima bantuan jangan ada yang ganda. Apabila ada yang ganda segera laporan. Data bisa di rubah atau di revisi tetapi harus sesuai aturan yaitu melibatkan semua unsur di desa,” ujar Wilopo.

Sengkarut data dari kementrian sosial ini juga diakui Kepala Desa Sawahjoho, Zaenal Abidin. Menurutnya bantuan dari pusat tidak sesuai dengan daftar yang diajukan. “Data bantuan dari pusat diambil dari tahun 2011,” terangnya.

Terkait penerima ganda sebanyak 22 orang, Zaenal Abidin mengaku sudah mencoret data tersebut, dan mengembalikan ke kas bendahara desa. “Bantuan dari dana desa kami berusaha untuk menutupi warga yang belum dapat bantuan dari pusat, maupun Pemkab tentunya sesuai aturan,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalSosial Budaya

BLT Dana Desa Pagumenganmas dibagikan Rp 300 ribu

blt dd
  • Penerima manfaat membludak

Karangdadap, Wartadesa. – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disalurkan hari ini, Jum’at (22/03). Namun BLT yang seharusnya besaran nominalnya Rp 600 ribu setiap bulan untuk tiga bulan kedepan, diterimakan penerima manfaat sebesar Rp 300 ribu untuk tahap perama.

Warga Pagumenganmas yang tidak bersedia disebutkan namanya menginformasikan bahwa dana BLT Dana Desa yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu padahal menurut aturan  adalah Rp 600 ribu. “Iya, aku tembe uleh bantuan BLT DD, kirain 600 ribu, jebol 300 ribu (iya aku barusan dapat BLT DD, kirain Rp 600 ribu ternyata Rp 300 ribu),” ujarnya.

Warga lainnya, Saiful saat ditemui di depan Balai Desa Pugumenganmas usai menerima BLT mengiyakan bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu.

Istadi, Kepala Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan yang dikonfirmasi Warta Desa menyampaikan bahwa pembagian BLT DD tersebut benar dibagikan sebesar Rp 300 ribu lantaran banyak warga yang berhak menerima, namun tidak masuk dalam database penerima manfaat.

“Total warga yang berhak menerima bantuan sosial yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat, provinsi maupun Pemkab Pekalongan sebanyak 390 KK, maka saat Musdes yang dihadiri oleh lembaga desa, tokoh masyarakat dan RT/RW sudah disepakati bagi rata, berarti dapatnya Rp 300 ribu. Itupun belum final, disesuaiakan dengan kondisi nanti, setelah lebaran akan ada musdes lagi.” Ujarnya.

Istadi menambahkan bahwa pembagian BLT Dana Desa pada hari ini harus menggunakan dana talangan pihak ketiga terlebih dahulu lantaran dana transfer ke Bank BPD belum masuk ke kas desa. “Karena kemarin pada saat pencairan, ternyata pada hari Kamis belum bisa cair. Otomatis saya sebagai kepala desa mencari talangan dari pihak ketiga agar bisa membagikan BLT DD hari ini, dan baru hari ini (Jum’at) dana dari bank sudah cair,” lanjutnya.

Menanggapi adanya warga yang protes besaran BLT DD yang tidak sesuai, Istadi mengatakan bahwa itu hanya satu dua orang warganya saja yang tidak puas. “Semua ya mintanya lebih tinggi, kalau kita nuruti semua warga ya kita mumet sendiri, setiap desa mengalami masalah yang sama, karena lebih banyak warga yang tidak tercover,” tuturnya.

“Kalau kita bagikan sebesar Rp 600 ribu maka yang kita bagikan hari ini tidak sejumlah 390 KK hanya berapa ratus KK saja yang aan mendapatkanya. Ini untuk meredam gejolak warga. Nanti setelah lebaran kita akan gelar lagi musdes,” lanjutnya.

Istadi memastikan tidak ada potongan dalam penyaluran BLT Dana Desa tersebut. “Bisa dicek ke warga …. tidak ada potongan dari perangkat desa atau RT/RW, semua disalurkan ke warga,” pungkasnya.

Informasi yang didapatkan Wartadesa, selain Desa Pagumenganmas, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan juga membagikan BLT DD dibawah ketentuan, “Kalo di Kedungkebo lebih kecil lagi dari desa Pagumenganmas, Rp 270 ribu,” ujar salah seorang perangkat desa Pagumenganmas. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana Desa

Butuh waktu, pencairan BLT DD di Batang tertunda

bst

Batang, Wartadesa. – Proses pencairan Dana Desa yang akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Batang, dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah membuat pencairan BLT DD di beberapa desa tertunda hingga usai lebaran. Demikian disampaikan oleh Agung Wisnu Barata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabpaten Batang, Selasa (19/05).

“Hari ini 52 dana desa bisa masuk rekening kas desa, sehingga besok sudah bisa di cairkan. Sebelumnya, sudah ada 42 desa yang sudah mencairkan BST BLT kepada warga terdampak.” Ujar Agung.

Menurut Agung, keterlambatan transfer dana dari RKUN ke RKUD tersebut akibat masalah server, “ada keterlambatan karena prosesnya butuh waktu dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), sedangkan servernya di Indonesia hanya ada satu.” Lanjtnya.

Agung mengatakan bahwa sebanyak 139 desa yang dana tahap I nya masih di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) agar masuk ke bank, “sehingga BST BLT bisa diberikan hari kamisnya,” jelasnya.

Agung juga meminta agar para kepala desa memaksimalkan hari kerja lantaran pencairan BST BLT berdekatan dengan libur lebaran.

Hal senada diungkapkan oleh Camat Gringsing, Rusmanto. Ia mengatakan bahwa di wilayahnya masih ada 12 desa yang menungg transfer Dana Desa tahap I dari Bank Jateng. “BST tahap pertama dari dana desa baru dinikmati warga dari 3 desa. Masih kurang 12 desa lagi, katanya masih menunggu transferan dari bank jateng,” katanya.

Sementara Camat Tulis, Wawan Nurdiansyah mengatakan dari 17 desa, baru dua desa yang menerima BST dana desa. “Belum ada kabar, padahal yang mengharap sudah banyak,” jelasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya