Dana Desa Arsip — Warta Desa

Pemdes Kalipancur Sosialisasikan Penambahan Dana Desa 2025

by buono on Desember 31, 2024 Berita Desa Dana Desa Bojong Dana Desa kalipancur Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 30 Desember 2024 – Pemerintah Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mengadakan sosialisasi terkait penambahan dana desa tahun 2025 yang mencapai Rp1.385.080.000. Acara ini dihadiri oleh perwakilan RT dan RW dengan tujuan menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, menyampaikan bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dana desa itu akan diprioritaskan untuk pembangunan dan mendorong kemajuan desa Kalipancur.

“Dana desa tahun 2025 yang mencapai Rp1,38 miliar ini akan kami gunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan potensi ekonomi desa. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Muhroji dalam sambutannya.

Muhroji juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam mengawasi penggunaan anggaran agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Para perwakilan RT dan RW yang hadir menyambut baik sosialisasi ini. Mereka mengapresiasi langkah pemerintah desa yang mengedepankan transparansi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memajukan Desa Kalipancur.

Sosialisasi ini mencerminkan komitmen Pemdes Kalipancur dalam mengelola dana desa dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan anggaran yang meningkat, Desa Kalipancur diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi desa mandiri yang menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pekalongan. (Rohadi)

Bagikan tautan ini dengan scan QR Code berikut

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tunjungsari: Kelebihan Bayar Rp226 Juta Harus Dikembalikan

by buono on Desember 30, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa Pekalongan siwalan tunjungsari

Warta Desa, Pekalongan, 30 Desember 2024 – Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kini menemui titik terang setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan memaparkan hasil temuan dari Inspektorat.

Kasi Intel Kejari Pekalongan, Triono Jatmiko, menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp226 juta pada 10 item pekerjaan yang harus dikembalikan ke kas desa.

“Jumlah tersebut wajib dikembalikan ke kas desa melalui Inspektorat dalam waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan,” tegas Triono dalam keterangannya kepada awak media.

Baca: Warga Tunjungsari Kecewa dengan Penanganan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Kasus ini berawal dari laporan Slamet, warga Desa Tunjungsari, yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana desa. Hasil pemeriksaan Inspektorat membenarkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya pada sejumlah proyek yang didanai.

Namun, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Desa Tunjungsari, Yahya, belum membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp, Yahya tidak memberikan pernyataan, dan pesan yang dikirimkan juga tidak mendapat respons hingga berita ini diturunkan.

Masyarakat berharap pemerintah desa dapat segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana sesuai ketentuan. Hal ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik di masa mendatang.

Kasus ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah desa lainnya untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab demi mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan QR Code berikut

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Kesehatan

Kepala Desa Karangasem Diduga Gadaikan Mobil Siaga Desa

by buono on Desember 27, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Kesehatan Dana Desa Mobil Siaga Pekalongan talun

Warta Desa, Talun, 27 Desember 2024 – Warga Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dikejutkan dengan kabar bahwa mobil siaga desa yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat diduga telah digadaikan oleh kepala desa. Kasus ini menuai kemarahan warga, mengingat mobil siaga merupakan fasilitas vital untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam keadaan darurat.

Menurut keterangan beberapa warga, mobil siaga tersebut sudah tidak terlihat di desa selama lebih dari lima bulan. Setelah diselidiki, terungkap bahwa mobil tersebut diduga digadaikan oleh kepala desa untuk keperluan pribadi. “Kami sangat kecewa. Mobil itu seharusnya untuk kepentingan warga, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata warga setempat yang engan di sebut nama nya, salah satu tokoh masyarakat.

Kepala desa, yang diduga menjadi pelaku penggadaian, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, sejumlah perangkat desa mengaku tidak mengetahui tindakan tersebut hingga informasi ini mencuat.

Sementara itu, warga mendesak agar pemerintah daerah segera mengembalikan mobil siaga ke desa dan mengambil tindakan hukum terhadap kepala desa jika terbukti bersalah.

“Kami berharap kasus ini segera diselesaikan. Jangan sampai aset yang seharusnya membantu warga malah disalahgunakan,” tambah, seorang warga lainnya.

Hingga saat ini, pihak berwenang sedang mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi lebih lanjut. Kasus ini menjadi peringatan penting tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset desa. (Tim Liputan)

Bagikan tautan dengan scan QR Code berikut

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Lingkungan Pemberantasan Korupsi

Proyek Penataan Kawasan Kumuh Buaran di Simbang Kulon Mangkrak, Warga Keluhkan Kerusakan dan Ketidakjelasan

by buono on Desember 24, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Lingkungan Pemberantasan Korupsi mangkrak nusp Pekalongan penataan kumuh proyek mangkrak simbangkulon

Warta Desa, Pekalongan – Proyek penataan kawasan kumuh di Kelurahan Buaran, Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah sejak 2021, hingga kini belum selesai dan tidak ada kejelasan terkait peresmian maupun serah terima bangunan. Proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Bupati Asip Kholbihi ini justru menuai keluhan dari masyarakat setempat.

Program yang awalnya bertujuan untuk membebaskan kawasan dari predikat kumuh kini dinilai semakin memperparah kondisi lingkungan. Warga Simbang Kulon menyampaikan sejumlah masalah serius yang terjadi akibat proyek tersebut.

Keluhan Warga terhadap Proyek Mangkrak

Masalah Gorong-Gorong
Gorong-gorong di tengah gang 1 hingga gang 5, termasuk di wilayah Simbang Wetan, belum tersambung ke saluran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, banyak tutup gorong-gorong yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga mudah pecah dan membahayakan warga.
Lampu Jalan Tidak Berfungsi
Lampu penerangan yang seharusnya terpasang di area tersebut banyak yang tidak menyala, membuat kawasan menjadi gelap dan rawan pada malam hari.
Saluran Limbah Tidak Dikeruk
Saluran limbah menuju kali tidak dikeruk, menyebabkan banjir saat hujan turun. Aliran sungai juga menjadi semakin keruh akibat limbah pabrik yang mencemari, sementara kondisi sungai yang menyempit memperparah situasi.
Taman Tidak Terawat
Taman di kawasan tersebut tampak kumuh dengan rerumputan liar yang tumbuh tak terkendali. Pagar sungai yang menjadi bagian dari proyek penataan juga banyak yang rusak dan copot.

Kekecewaan Warga

Seorang warga Simbang Kulon, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa proyek ini seolah tidak selesai dengan baik dan hanya menjadi beban masyarakat.

“Seharusnya proyek ini membuat lingkungan kami lebih baik, tetapi sekarang malah makin parah. Banyak bagian yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak ada perbaikan hingga sekarang,” ujar warga tersebut.

Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proyek ini, termasuk memperbaiki kerusakan yang ada. Mereka juga meminta perhatian terhadap pengelolaan limbah dan perawatan taman agar kawasan tersebut tidak semakin kumuh.

Tanggapan Pemerintah Belum Ada

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pelaksana proyek. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berharap adanya penyelesaian atas masalah tersebut.

Proyek penataan kawasan kumuh ini seharusnya menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga Simbang Kulon. Namun, dengan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, proyek ini justru menjadi cerminan buruknya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan QR Code ini

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Tunjungsari Kecewa dengan Penanganan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

by buono on Desember 22, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa Korupsi Pekalongan siwalan tunjungsari

Warta Desa, Pekalongan – Slamet, warga Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan laporan dugaan penyelewengan dana desa yang ia sampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Hingga kini, Slamet mengaku tidak mendapatkan informasi perkembangan proses penindakan atas laporannya.

Menurut Slamet, laporan tersebut ia buat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Tunjungsari. Namun, setelah sekian lama, tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari laporan tersebut.

“Saya sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kejari Kajen dan Inspektorat. Tapi sampai sekarang, saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Saya jadi ragu dengan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi,” ujar Slamet kepada media, Sabtu (21/12).

Slamet berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum terkait kasus tersebut. Ia juga mendesak adanya transparansi dari pihak terkait, termasuk Kejari dan Inspektorat, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejari Kajen maupun Inspektorat Kabupaten Pekalongan mengenai keluhan Slamet. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Desa Tunjungsari, yang berharap agar laporan dugaan penyelewengan dana desa dapat diusut tuntas.

Masyarakat Butuh Transparansi
Sejumlah warga Desa Tunjungsari juga mendukung upaya Slamet dalam mengungkap dugaan penyelewengan dana desa. Mereka meminta aparat terkait untuk segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau tidak ada tindakan jelas, kami khawatir kasus seperti ini akan terus berulang. Kami ingin ada transparansi dalam penanganan kasus ini,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan kode dibawah

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kesesi, Kepala Desa Jarang Ngantor dan Dituding Gunakan Dana untuk Judi Online

by buono on Desember 18, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa judi online Kesesi Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan – 17-12/2024 – Dugaan penyelewengan anggaran dana desa di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan mencuat setelah sejumlah perangkat desa mengakui bahwa dana desa tahap 1 dan tahap 2 tidak terealisasi sepenuhnya. Anggaran yang belum dialokasikan tersebut diperkirakan mencapai setengah milyar rupiah.

Dalam keterangannya kepada awak media, beberapa pamong desa menegaskan bahwa program yang seharusnya dibiayai menggunakan dana desa tersebut hingga kini belum terlaksana. Selain itu, Kepala Desa Kesesi, Yanuar, disebut sudah berbulan-bulan jarang ngantor di balai desa, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Keresahan semakin memuncak setelah informasi dari warga menyebutkan bahwa rumah Kepala Desa Yanuar sempat digrudug oleh sejumlah pemuda desa. Aksi itu dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban terkait janji Yanuar saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Kala itu, Yanuar berjanji akan menyelesaikan pelaksanaan dana desa tahap 1 dan 2 sebelum Pilkada. Namun, hingga kini janji tersebut tak kunjung ditepati.

Lebih mengejutkan lagi, salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan serius. Menurutnya, dana desa tersebut diduga digunakan oleh Kepala Desa untuk judi online, meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung tudingan tersebut.

Sementara itu, awak media yang berusaha meminta klarifikasi ke pihak Kecamatan Kesesi hanya berhasil bertemu dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Rinto, karena Camat sedang dalam kondisi kurang sehat pasca rawat inap di rumah sakit. Sekcam Rinto menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan sudah sering melakukan monitoring di Desa Kesesi. Ia juga membenarkan bahwa Kepala Desa Yanuar memang jarang hadir di kantor desa.

Situasi ini semakin memicu keresahan masyarakat Desa Kesesi. Mereka mendesak agar ada transparansi dalam pengelolaan dana desa serta meminta pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun tangan untuk menyelidiki persoalan ini.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Yanuar belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa tersebut. (Tim Liputan)

Baca dan bagikan artikel ini dengan scan QR Code ini

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Pemdes Kebon Gede Bantarbolang Salurkan Dana Optimalisasi untuk RT hingga BPD

by buono on Desember 18, 2024 Berita Desa Dana Desa bantarbolang pemalang

Warta Des, Pemalang. – Menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah Desa (Pemdes) Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, menyalurkan dana optimalisasi kepada Ketua RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyaluran tersebut dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2024, di kantor desa setempat.

Kepala Desa Kebon Gede, Kumolo Dwi Apridianto, melalui Sekretaris Desa, Cipto Wahidin, menjelaskan bahwa dana optimalisasi diberikan dalam bentuk alat tulis kantor (ATK) seperti kertas HVS, stopmap, bolpoin, tipe-X, tinta stempel, dan surat pengantar dengan total nilai Rp300 ribu per penerima.

“Dana ini sesuai dengan pengajuan ke Dispermades dan diperuntukkan untuk kebutuhan administrasi RT dan RW dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ujar Cipto.

Dana optimalisasi ini bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang 2024 dengan total anggaran Rp22 juta. Jumlah penerima di Desa Kebon Gede terdiri atas 24 Ketua RT, 6 Ketua RW, dan 5 anggota BPD. Cipto menegaskan bahwa penyaluran dalam bentuk barang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana.

“Kami membagikannya setelah Pilkada 2024 untuk menjaga netralitas pemerintahan desa, sesuai keputusan kepala desa,” jelasnya.

Cipto juga menanggapi isu yang menyebutkan dana tersebut sempat didistribusikan secara tunai. Ia menyebut isu tersebut muncul karena kurangnya pemahaman beberapa narasumber mengenai peruntukan dana optimalisasi ini.

“Intinya tidak ada yang saling menyalahkan. Hanya ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan,” tambahnya.

Ketua RW 05, Raswadi, menyambut baik bantuan tersebut. Ia menilai dana optimalisasi berupa ATK sangat membantu pelayanan administrasi di tingkat RT dan RW.

“Sebelumnya, kami harus ke balai desa untuk mendapatkan ATK. Dengan bantuan ini, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,” ujar Raswadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Garuda Muda Projamin (GMP), Bung Teguh Suwito, mengapresiasi langkah Pemdes Kebon Gede yang menyalurkan dana optimalisasi sesuai aturan. Namun, ia juga menyoroti beberapa desa yang diduga membagikan dana ini dalam bentuk tunai.

“Dana optimalisasi untuk RT dan RW seharusnya digunakan untuk membeli ATK, bukan dibagikan secara tunai. Kami akan terus mengawal dan memastikan pelaksanaannya sesuai juklak dan juknis,” tegas Teguh.

Ia menambahkan bahwa sebagai lembaga sosial kontrol, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang 2024. (Gusanto)

Bagikan tautan dengan scan QR Code ini

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Pemdes Kebon Gede Bantarbolang Salurkan Dana Optimalisasi untuk RT hingga BPD

by buono on Desember 12, 2024 Berita Desa Dana Desa bantarbolang pemalang

“Dana ini sesuai dengan pengajuan ke Dispermades dan diperuntukkan untuk kebutuhan administrasi RT dan RW dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ujar Cipto.

“Kami membagikannya setelah Pilkada 2024 untuk menjaga netralitas pemerintahan desa, sesuai keputusan kepala desa,” jelasnya.

“Intinya tidak ada yang saling menyalahkan. Hanya ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan,” tambahnya.

Ketua RW 05, Raswadi, menyambut baik bantuan tersebut. Ia menilai dana optimalisasi berupa ATK sangat membantu pelayanan administrasi di tingkat RT dan RW.

“Sebelumnya, kami harus ke balai desa untuk mendapatkan ATK. Dengan bantuan ini, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,” ujar Raswadi.

Ia menambahkan bahwa sebagai lembaga sosial kontrol, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang 2024. (Gusanto)

selengkapnya

Dana Desa

Dana Desa Tidak Sesuai Keperuntukannya, Diduga Digunakan untuk Kepentingan Pribadi Kades

by buono on September 10, 2024 Dana Desa Dana Desa lebakbarang Pekalongan tembelanggunung

Warta Desa, Pekalongan – 10/09/2024 – Warga Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dikejutkan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dana yang semestinya digunakan untuk modal BUMDes, pembayaran upah tim pemburu babi hutan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM), diduga dipakai untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Tembelanggunung, Slamet.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa modal BUMDes Tembelanggunung tahun 2018 sebesar Rp100 juta, ditambah lagi Rp50 juta pada 2019, total menjadi Rp150 juta. Namun, modal ini seharusnya digunakan untuk kredit pinjaman, bukan untuk keperluan pribadi kepala desa. “Modal itu dipakai untuk kegiatan pribadi Kades,” ujar warga tersebut.

Lebih lanjut, warga juga menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp40 juta yang dialokasikan untuk upah tim pemburu babi hutan selama 2022-2023 tidak pernah diterima oleh tim. Pada tahun 2024, anggaran untuk pakan anjing pemburu pun tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 27 keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya disalurkan selama 8 bulan, ternyata hanya diberikan selama 7 bulan.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Tembelanggunung, Slamet, ketika dikonfirmasi di Kantor Balai Desa pada Senin (9/9), membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa penyaluran BLT sudah sesuai dan telah diserahkan kepada perangkat desa. “Tidak mungkin ada yang tidak diberikan,” katanya.

Slamet juga menjelaskan bahwa modal BUMDes sebesar Rp100 juta awalnya digunakan untuk simpan pinjam, namun karena pandemi COVID-19, usaha tersebut macet dan kini telah dibubarkan. Dana sebesar Rp50 juta, menurut Slamet, digunakan untuk pembelian alat-alat seperti sound system, alat drumband, serta pembangunan tower wifi desa.

Terkait anggaran Rp40 juta untuk tim pemburu babi hutan, Slamet menjelaskan bahwa dana tersebut kini dialokasikan untuk pakan anjing pemburu, bukan lagi dalam bentuk uang seperti sebelumnya. “Yang memelihara anjing pemburu yang masih menerima dana untuk pakan,” ujarnya.

Camat Lebakbarang, Sri Handayani S.E.M,Si memberikan tanggapan terkait hal ini. Menurutnya, Desa Tembelanggunung adalah salah satu dari 11 desa di Kecamatan Lebakbarang yang mendapatkan insentif dari pusat berdasarkan administrasi yang baik. “Hampir semua desa di sini mendapat insentif, kecuali Pamutuh dan Depok yang mungkin ada kendala administratif,” ungkapnya.

Meskipun ada berbagai penjelasan dari pihak desa, kasus ini mengundang perhatian publik. Kepala desa diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, agar kepercayaan masyarakat tidak rusak dan penyalahgunaan dana desa bisa dicegah. (Redaksi)

selengkapnya

Dana Desa Sosial Budaya

Pemerataan Pembangunan Jalan Rabat Beton Meningkatkan Aksesibilitas di Desa Kalipancur

by buono on April 28, 2024 Dana Desa Sosial Budaya Bojong Dana Desa DD kalipancur

Warta Desa, Bojong. – Langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur terus dilakukan di wilayah desa kalipancur kecamatan bojong kabupaten pekalongan. Kali ini, fokus pembangunan jalan rabat beton mengarah ke Dusun Grugak, sebuah dusun yang terletak sekitar 1,5 kilometer dari pusat pemerintahan Desa Kalipancur.

Diketahui bahwa akses jalan dari dusun grugak menuju pusat pemerintahan desa menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh warga setempat. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Desa Kalipancur di bawah kepemimpinan Muhroji telah mengambil langkah strategis dengan memulai proyek peningkatan jalan rabat beton.

Proyek ini dipantau secara langsung oleh Muhroji, selaku Kepala Desa Kalipancur, yang turut memastikan bahwa pembangunan jalan sepanjang 245 meter, dengan lebar 4 meter dan tebal 20 cm, berjalan lancar. Biaya proyek sebesar 287 juta rupiah, yang diperoleh dari dana desa tahun anggaran 2024, telah dialokasikan untuk memastikan kualitas infrastruktur yang optimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Muhroji juga mengajak seluruh masyarakat Desa Kalipancur untuk bersatu dalam membangun kemajuan desa. “Kita semua memiliki peran penting dalam memajukan desa kita. Dengan solidaritas dan kerja sama, kita bisa mencapai lebih banyak hal,” tambahnya.

Sementara itu, Agus Prianto, sebagai perwakilan dari warga Dusun Grugak, menyambut baik langkah yang diambil oleh pemerintah desa.

Diharapkan, dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, Desa Kalipancur akan semakin maju dan berkembang, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi seluruh warganya. (Rohadi)

selengkapnya