close

Dana Desa

Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Koruptor pengelolaan APBDes Desa Kandeman divonis kurungan 6 tahun

kandeman

Batang, Wartadesa. – Majelis hakim Pengadilan Negeri Batang akhirnya memvonis enam tahun kurungan penjara dan denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kepada Rusnadi bin Warnoto, mantan Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa/Kecamatan Kandeman, atas perkara korupsi pengelolaan APBDes Desa Kandeman. Persidangan yang digelar secara virtual tersebut digelar pada Selasa (02/03).

“Dalam amar Putusan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, tanggal 02 Maret 2021, terdakwa Rusnadi dinyatakan oleh majelis hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batang, Ridwan Gaos Natakusuma.

Pada amar putusan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp768.999.473. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun. “Atas putusan tersebut, terdakwa menerimanya. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir,” kata Ridwan.

Diberitakan Wartadesa sebelumnya, Rusnadi bin Warnoto, dituntut dengan Pidana kurungan empat tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta, Selasa (09/02) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. (Bono)

Terkait
Yayasan Setia Pejuang Pantura Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Covid-19

Kab Pekalongan, Wartadesa. - Masih adanya Virus Covid – 19 dan disertai cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu di wilayah Read more

Pantai Batang berwarna hijau, bagaimana nasib nelayan?

Batang, Wartadesa. - Fenomena air laut berwarna hijau di Pantai Batang menjadi pembicaraan hangat di grup media sosial Facebook, Pigura Read more

Mantan Direktur Perusda Aneka Usaha Batang ditetapkan tersangka

Batang, Wartadesa. - ES, Mantan Direktur Perusda Aneka Usaha Batang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Batang. Ia Read more

Rumah di Banjiran rubuh, satu orang dilarikan ke rumah sakit

Batang, Wartadesa. - Seorang pemilik rumah yang rubuh akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi harus dilarikan ke rumah sakit karena Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Bendahara Desa Kandeman dituntut 4,6 Tahun kurungan

kandeman

Batang, Wartadesa. – Rusnadi bin Warnoto, yang merupakan Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa/Kecamatan Kandeman, Batang dituntut dengan Pidana kurungan empat tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta atas perkara korupsi pengelolaan APBDes Desa Kandeman, Selasa (09/02) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian terangkum dalam pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan APBDesa, Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan menilai perbuatan terdakwa Rusnadi Bin Warnoto selaku kaur keuangan dan juga selaku bendahara Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Oleh, karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Rusnadi Bin Warnoto, sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa RUSNADI BIN WARNOTO Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2. Menghukum Terdakwa RUSNADI BIN WARNOTO untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;

3. Menghukum pula terdakwa RUSNADI BIN WARNOTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 768.999.473,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. (Bono diambil dari laman media sosial Kejaksaan Negeri Batang)

Terkait
Diduga Tersangkut Kasus Penipuan dan Penggelapan, Kadin Perkim Pemalang Ditangkap

Pemalang, Wartadesa. - Kepala Dinas Permukiman (Perkim) Kabupaten Pemalang, Mugiyatno ditangkap Satreskrim Polres Pemalang, Ahad (30/05) dinihari. Diduga penangkapannya terkait Read more

FPB tunda demo terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Kajen, Wartadesa. - Forum Pekalongan Bangkit (FPB) menunda rencana aksi demo terkait kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tengah Read more

Kepala Pasar Buah dan Sayur Pemalang jadi tersangka pungli

Pemalang, Wartadesa. -  Kepala Pasar Buah dan Sayur Pemalang, Suraji ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) sewa kios. Kasus Read more

Kejari Batang selamatkan Rp. 1,4 M dugaan kasus korupsi

Batang, Wartadesa. - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang telah menyelamatkan uang negara dari dugaan kasus korupsi di RSUD Batang, dana renovasi Read more

selengkapnya
Dana Desa

100 KK Desa Semut akan terima Rp 300 ribu perbulan

musdes semut

Wonokerto, Wartadesa. – Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Pekalongan dianggarkan menyasar 100 kepala keluarga dengan nominal Rp 300 ribu selama 12 bulan.

Demikian hasil Musyawarah Desa (Musdes) khusus BLT DD Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Kamis malam (4/2) bertempat di Balai Desa Semut Kecamatan Wonokerto.

Adapun 100 KK yang menjadi sasaran adalah warga kurang mampu atau yang penghasilan rendah, orang jompo, janda dan warga yang mempunyai penyakit kronis, sehingga bisa membantu untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Musdes dihadiri oleh Bhabinkamtibmas  Bripka Sartono, Sekcam Wonokerto, Kasi Tapem Pelayanan Wonokerto, Kepala Desa Semut beserta perangkat,  pendamping Desa semut, BPD Desa Semut, tokoh masyarakat Desa Semut, ketua Rt / Rw Desa Semut.

Seluruh undangan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun. (Bono)

Terkait
Belum terima ganti rugi, warga Semut dan Boyoteluk demo

Wonokerto, Wartadesa. - Lantaran belum mendapatkan ganti rugi proyek tanggul raksasa penanggulangan rob Kabupaten Pekalongan, belasan warga Desa Semut dan Read more

Pemdes Dororejo salurkan BLT Dana Desa

Doro, Wartadesa. - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi warga terdampak Covid-19 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dibagikan Read more

Belum satupun desa di Pemalang cairkan Dana Desa

Pemalang, Wartadesa. -  Dari 211desa di Kabupaten Pemalang, belum satupun yang mencairkan Dana Desa tahun anggaran 2020. Alasannya karena proses Read more

Dana Desa Rengas dipertanyakan warga

Kedungwuni, Wartadesa. - Warga Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan didampingi LBH Gakosh mendatangi kantor Camat Kedungwuni, mereka mempertanyakan pelaksanaan Read more

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Kecamatan Karangdadap gelar Musrenbang

musrenbang

Karangdadap, Wartadesa. – Bertempat di Pendopo Kec. Karangdadap, Rabu, 3 Pebruari 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Kepala Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. beserta stafnya, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB,Kepala KUA, dan Kades se Kec. Karangdadap.

Forum Musrenbang Tahun 2021 ini adalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang akan datang.

Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “. demikian disampaikan oleh Abdul Qoyyum, SH., selaku Camat Karangdadap dalam sambutannya.

Disamping itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa – desa yang diperoleh dan disepakati pada Forum sebelumnya yaitu Forum Pra Musrenbang Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada hari Jum’at, 29 Januari 2021, yaitu 10 Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan Karangdadap Tahun 2022.

Musrenbang kali ini memang berbeda dengan kegiatan pada tahun- tahun sebelumnya, disamping peserta juga dibatasi, karena dilaksanakan di musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dimana setiap desa hanya diwakili oleh satu orang peserta yaitu Kepala Desa, juga didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, yang mana pada pelaksanaan di tahun sebelumnya tidak pernah diadakan, juga adanya pembatasan usulan yang menjadi skala prioritas kegiatan, dimana setiap kecamatan hanya diwajibkan atau dibatasi untuk mengajukan 10 prioritas usulan kegiatan yang mana 10 prioritas usulan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh para Kepala Desa pada pelaksanaan kegiatan di Pra Musrenbang sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang kali ini juga tetap dengan mentaati dan mematuhi Protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta sebelum masuk tiap peserta juga diukur suhu tubuhnya.

( ) , :
1. Pengaspalan Jalan Poros Desa yang menghubungkan desa Logandeng dengan Desa Jrebengkembang (Rp.350.000.000,-).
2. Pembangunan Senderan di Dukuh Kedolon Desa Jrebengkebang (Rp. 250.000.000,-).
3. Pembangunan Pintu Air di Dukuh Rowoputih Desa Pagumenganmas (Rp.200.000.000,-).
4. Pembangunan Senderan Talud Sungai, di Dukuh Krajan Desa Kedungkebo (Rp. 500.000.000,-).
5. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten, di Dukuh Ngasem dan Dukuh Kaligawe, Desa Kaligawe (Rp. 450.000.000,-).
6. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Guntur Desa Karangdadap (Rp. 250.000.000,-).
7. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Desa Kalilembu atau Barat Kantor Polsek Karangdadap (Rp. 450.000.000,-).
8. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Sliban dan Dukuh Pentol Desa Pangkah di lingkungan Pemukiman warga (Rp.860.000.000,-).
9. Pembangunan Bronjong Talud Penahan Tebing Sungai di Dukuh Rowobulus Wetan Desa Kebonrowopucang (Rp.300.000.000,-).
10. Pembangunan Bronjong Sungai di Dukuh Wora Wari Desa Kebonsari (Rp.250.000.000,-).

Disamping 10 Prioritas Usulan tersebut, Forum Musrenbang Kecamatan kali ini juga mengusulkan program kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani dan dilakukan pengerjaannya, antara lain :
1. Perbaikan jalan kabupaten dari Kalilembu, Pangkah, Kebonsari sampai dengan Watusalam Kecamatan Buaran, yang kondisinya sudah sangat parah dan butuh perbaikan segera.
2. Pelebaran jalan protocol atau jalan utama dari Kedungwuni menuju Karangdadap, Karangdadap menuju arah Buaran dan dari perempatan Karangdadap menuju arah Jembatan Guntur perbatasan dengan Kab. Batang.
3. Pemasangan LPJU dari Perbatasan Kecamatan Doro sampai ke Perempatan Karangdadap ( saat ini LPJU yang ada masih minim, terutama, jalur dari Kedungkebo ke Perbatasan Doro ).
4. Program Penataan wilayah Ibukota Kecamatan Karangdadap, perlu dibangun trotoar atau pedestrian jalan, untuk mendukung program Adipura, terutama juga penataan wilayah sekitar pasar desa Karangdadap.
5. Masih minimnya marka jalan dan rambu – rambu alu lintas (traffic light), utamanya pengadaan Trafic Light di perempatan jalan Karangdadap. (Rencana Pengadaan Trafic Light di Tahun 2020 tidak jadi karena adanya Refocusing Anggaran).
6. Perluasan Bangunan Gedung Puskesmas Induk Karangdadap. (usulan dari pihak Puskesmas Karangdadap), kondisi sekarang dengan volume pasien yang semakin banyak dipandang kurang representativ.
7. Rehab sedang Gedung Kantor Kecamatan Karangdadap (bangunan sebelah utara sudah mengkhawatirkan/kayu kuda – kuda rangka atap sudah lapuk dimakan rayap).
8. Peningkatan Status Pos Koramil Kecamatan Kedungwuni menjadi Kantor Koramil Kecamatan Karangdadap, sejalan dengan perkembangan wilayah serta pembangunan Rumah Dinas Danramil dan Anggota Koramil Karangdadap.
9. Peninggian dan Pavingisasi serta pembangunan saluran drainase Halaman Kantor Kecamatan Karangdadap.

Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 10 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan dan menyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (Eva Abdullah)

Terkait
Diusulkan pembangunan bangsal pasien disabilitas mental di RS Kesesi

Kesesi, Wartadesa. - Pembangunan bangsal khusus pasien penyandang disabilitas mental (kejiwaan) di rumah sakit yang sedang dibangun oleh Pemkab Pekalongan, Read more

Pameran produk unggulan digelar saat Musrenbang Kecamatan Wonopringgo

Wonopringgo, Wartadesa. - Berbeda dengan penyelenggaraan acara tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar oleh kecamatan lainnya di Kabupaten Pekalongan. Read more

Musrenbang Kecamatan Bojong masih fokus pada pembangunan infrastruktur

Bojong, Wartadesa. - Meski pembangunan infrastruktur penting, namun pembangunan bidang lainnya seperti sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga lebih penting. Read more

Tanggul rob akibatkan genangan air susah surut

Wonokerto, wartadesa. - Dampak pembangunan tanggul rob di wilayah Wonokerto mengakibatkan genangan air saat hujan turun susah mengalir. Akibatnya desa-desa Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Mantan Kades Bismo ditangkap Polisi

kades

Batang, Wartadesa. – AS (47) mantan Kepala Desa Bismo, Blado, Batang ditangkap Polres Batang lantaran dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Tahap I. Yang bersangkutan merupakan kades periode 2013-2019 di desanya.

Dalam keterangan pers Polres Batang pada Rabu (30/12) terungkap bahwa modus yang dilakukan AS adalah mengelola sendiri DD. “Modusnya, setelah uang diambil/dicairkan dari rekening kas desa terduga pelaku meminta seluruh uang Dana Desa TA 2017-2018 dari Bendahara Desa Bismo. Kemudian, semua pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dikelola sendiri oleh pelaku,” ujar AKBP Edwin Louis Sengka, Kapolres Batang.

Edwin menambahkan, akibat perbuatan pelaku, total kerugian mencapai Rp 741.058.834.

Menurut Edwin, proyek DD yang dikerjakan oleh pelaku terdapat perbedaan spesifikasi antara rencana dengan realisasi pembangunan.  Selain itu, lanjut Kapolres Batang, DD tahun 2019 Tahap I yang sudah diambil tidak dilaksanakan pengerjaan baik pembangunan fisik maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pelaku juga memerintahkan staf perangkat desa untuk membuat nota pembelian dan kuitansi pembayaran dengan cap stempel yang disediakan oleh pelaku.  “Yang kemudian digunakan untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban pelaksaaan kegiatan atau LPJ Dana Desa. Sehingga tidak sesuai dengan realisasi dan tidak ada sisa anggaran yang dilaporkan,” jelas Kapolres.

Atas perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, AS bakal dijerat dengan  pasal 2,3 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun kurungan dan denda satu miliar rupiah.

Uang hasil dugaan korupsi DD, digunakan oleh pelaku untuk memperkaya diri pelaku. Pungkas Kapolres. (Bono)

 

Terkait
Mantan Kades Wonosido jadi tersangka korupsi Dana Desa

Kajen, Wartadesa. - Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan telah menetapkan mantan Kepala Desa Wonosido Kecamatan Lebak barang Kabupaten Pekalongan yakni Sugito Read more

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

Lebakbarang, Wartadesa. - Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Read more

Diduga korupsi DD, mantan Kades Gondang diperiksa Kajari Pemalang

Pemalang, Wartadesa. - Sari Rahmat alias Robert, mantan Kepala Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupate Pemalang, Jawa Tengah diperiksa oleh Kejaksaan Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

demo ambokembang

Kedungwuni, Wartadesa. – Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Atma tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berbuntut panjang. Ratusan warga mendatangi balaidesa untuk menuntut sang kades mengundurkan diri.

Tuntutan warga agar Adi Atma mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan korupsi dana aset desa berupa sewa lahan bengkok desa senilai Rp 70 juta.

Ketua BPD, Aulia Hakim mengunkapkan bahwa sebelumnya ia pernah menanyakan kepada kades terkait laporan aset desa yang disewakan pihak ketiga, warga Rowokembu, Kecamatan  Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Namun, menurut Aulia Hakim, dana sewa tidak dimasukkan ke APBDes, justru dipakai sang kepala desa.

“Seharusnya dalam pembahasan APBDes semua PAD Desa, dimasukan dalam APBDes , namun kami tidak pernah diberi tahu laporannya, dimana saja asset desa berapa jumlah pendapatannya, kami kecewa dengan sikap Kades,” ujar Hakim, Jum’at (10/07).

Sayang, dalam demo tersebut, Kepala Desa Ambokembang tidak berada di balaidesa. Hingga warga hanya berorasi dengan pengamanan pihak keamanan.

Informasi dihimpun, Adi Atma menyewakan lahan bengkok desa kepada penyewa sebelumnya, yakni seorang pengusaha batik asal Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo. Saat hendak memperpanjang sewa tanah, pengusaha bernama Dimyati meminta agar dalam perjanjian sewa melalui kesepakatan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setempat.

“Yang bersangkutan (Adi Atma_red) bersama Sekdes (Eko Hindiyanto) datang ke rumah untuk menyewakan lahan bengkok seluas 5 hektar. Semula saya enggan mengiyakan, lantaran menyalahi prosedur namun dia, Kades Adi Atma, bersikeras akhirnya saya bayar satu tahun dulu dari dua tahun yang diminta dengan harapan syarat yang saya ajukan yakni ada persetujuan dari BPD dan LPMD dipenuhi,” ungkap Haji Dimyati, Sabtu (4/7/2020), dikutip dari Sorot.

Tanah sawah yang disewakan terletak Dukuh Seputut Desa Rowokembu kec Wonopringgo.

Dimyati, menjelaskan, Kades Ambokembang, Adiatma tiga kali datang ke rumah, yang pertama awal Januari 2020 dengan tujuan mengenalkan diri sekaligus menawarkan sewa tanah bengkok desa dan yang kedua 22 Januari 2020 dengan maksud sama namun sambil menyodorkan surat perjanjian sewa serta memberikan pernyataan bahwa urusan sewa lahan bengkok sesuai aturan baru yang berlaku ada di tangan kades. Sedangkan kedatangan yang ketiga meminta penambahan sewa.

“Yang pertama saya tolak karena tidak sesuai dengan perjanjian sewa dari Kades terdahulu yang mendapat persetujuan dari BPD maupun LMD. Karena yang bersangkutan bersikeras akhirnya di kedatangan yang kedua saya bayar sewa untuk satu tahun dulu sebesar Rp 35 juta, dengan harapan masih ada kesempatan untuk bermusyawarah dengan warga maupun lembaga desa. Kemudian satu bulan kemudian yang bersangkutan datang lagi untuk meminta tambahan sewa. Karena tidak ada protes dari warga maupun lembaga desa akhirnya saya bayar lagi Rp 35 juta sehingga totalnya Rp 70 juta,” beber Dimyati, sambil memperlihatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa yang ditandangani Kades dan Sekdes sebagai saksi.

Sementara itu, Sekdes Ambokembang, Eko Hindiyanto, membenarkan, kalau aset desa berupa tanah bengkok seluas 5 hektar telah disewakan sebesar Rp 70 juta selama dua tahun. Sebagai Sekdes, Ia mengaku hanya bertugas mengantarkan Kades melakukan perjanjian sewa lahan bengkok.

“Semua uang sewa yang diterima ada di Kades, saya hanya diminta mengantarkan saja,” ucap Eko Hindiyanto.

Sedang Adi Atma yang dihubungi lewat tetepon mengatakan bahwa  bahwa lahan aset desa telah disewakan, “Bengkok desa sudah saya sewakan kepada pengelola lama, kalau mau tahu soal asset desa, tanyakan ke Sekdes jangan ke saya, peraturanya kan pengelolaan asset desa oleh Sekdes,” ujarnya. (Eva Abdullah dengan tambahan informasi dari Sorot News}

Terkait
Warga Karangbrai bakal tutup jalan, hari ini siap demo

Pemalang, Wartadesa. - Warga Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Pemalang akan melakukukan aksi blokir jalan, akibat jalanan rusak dan tidak kunjung Read more

Warga Surajaya tutup paksa tambang Galian C

Pemalang, WartaDesa. - Aktivitas tambang Galian C di Desa Surajaya, Pemalang ditutup paksa oleh ratusan warga desa setempat. Padahal tambang Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

demo pacar

Tirto, Wartadesa. – Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar menggelar aksi unjuk rasa  terkait dengan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa, terutama dana pembangunan lapangan bola volly Desa Pacar. Jum’at (26/06).

Aksi demo diwarnai dengan pembawaan keranda dan massa beratribut pocong, menuntut transparansi angaran pembangunan lapangan bola volly dengan angaran Dana Desa sebesar Rp 277 juta dan nilai dugaan penyelewengan sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, mereka membawa poster dan selebaran berisi tuntutan transparansi anggaran pembangunan yang dilaksanakan desa setempat.

Muhammad Wahyu Kurniawan, salah seorang warga mengatakan bahwa warga menganggap terjadi penyimpangan Dana Desa dalam pembangunan lapangan desa., “Warga menganggap ada penyimpangan dana pembangunan lapangan desa, hingga sekitar Rp 50 juta dari total Rp200 juta yang dianggarkan,” ungkapnya dikutip dari seputar kendal.

Warga yang berorasi di depan kantor balai desa setempat menuntut kepala desa mundur dari jabatannya apabila dugaan kasus korupsi Dana Desa tersebut terbukti. Mereka mengaku telah menumpulkan bukti-bukti yang cukup.

Audiensipun digelar, 10 perwakilan warga kemudian masuk ke kantor desa untuk menyampaikan tuntutan dan bernegosiasi.

Camat Tirto Agus Dwi Nugroho menyebutkan pihaknya memahami tuntutan warga. Saat ini pembangunan sudah seharusnya dilaksanakan dengan transparan, agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. pihaknya berharap agar warga bisa menyampaikan aspirasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Desa Pacar, Mulyono dihadapan massa mengakui pembangunan diserahkan ke aparat bawahannya dan sudah dilaporkan semuanya. “Kami juga siap menerima sanksi jika memang ditemukan adanya penyimpangan,”ujar Mulyono.

Saat ini, laporan pembangunan lapangan bola volly sedang dalam pemeriksaan inspektorat. Massa kemudian membuat MOU dengan Kepala Desa Pacar yang berisi apabila terbukti dalam pemeriksaan inspektorat, kades bersedia mundur dari jabatannya. (Eva Abdullah dengan tambahan sumber seputar kendal)

Terkait
Warga Karangbrai bakal tutup jalan, hari ini siap demo

Pemalang, Wartadesa. - Warga Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Pemalang akan melakukukan aksi blokir jalan, akibat jalanan rusak dan tidak kunjung Read more

Warga Surajaya tutup paksa tambang Galian C

Pemalang, WartaDesa. - Aktivitas tambang Galian C di Desa Surajaya, Pemalang ditutup paksa oleh ratusan warga desa setempat. Padahal tambang Read more

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Talun minta BLT Dana Desa tidak diperpanjang

asip talun

Talun, Wartadesa. – Dianggap ruwet dan desa menjadi tumpuan, Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan meminta agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) bagi warga terdampak Covid-19 tidak diperpanjang hingga enam bulan. Cukup tiga bulan saja. Demikian disampaikan Tarno, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Talun, saat kunjungan rombongan Bupati Pekalongan ke Desa Banjarsari, Senin (15/06).

“BLT dari rekan-rekan kepala desa minta agar tidak ditambah lagi. Cukup tiga bulan saja, karena ruwet dan desa menjadi tumpuan,” kata Tarno.

Menjawab permohonan tesebut, Bupati melalui  Dinas PMD P3A P2KB Kabupaten Pekalongan M Afib mengatakan, pihaknya hanya menjalankan instruksi atau peraturan yang diberlakukan dari pusat saja.

“Dalam aturannya, kementerian keuangan memberlakukan jika pihak desa tidak melaksanakan maka tidak akan dicairkan. Sehingga jika tidak melakukan BLT lanjutan maka desa tidak dikasih dana,” ujar Afib.

Afib melanjutkan, penggunaan BLT DD untuk bantuan sosial warga terdampak Covid-19 menurut kementrian desa tanpa ada sanksi. Akan tetapi Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa BLT dengan sanksi jika desa tidak menganggarkan maka tahap selanjutnya tidak akan dicairan. Sehingga di Indonesia ini semua desa melaksanakan aturan yang ada, karena percuma kalau tidak ada BLT maka tidak ada dana.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 BLT DD diperpanjang tiga bulan menjadi enam bulan, dengan besaran tiga bulan pertama senilai Rp 600 ribu dan tiga bulan perpanjangan sebesar Rp 300 ribu. (Eva Abdullah)

Terkait
Nganggur dan terjerat hutang, pemuda asal Donowangun ‘ngendat’

Talun, Wartadesa. - Akibat nganggur (tidak bekerja) dan terjerat hutang, R (26) pemuda asal Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Pekalongan nekat Read more

Pelaku prank pocong akan ditindak

Talun, Wartadesa. - Aksi prank (gurauan dengan membuat kaget orang lain) pocong yang terjadi di Dukuh Bembem, Desa Sengare, Kecamatan Read more

Longsor di Sengare Talun tutup jalan sepanjang 20 meter

Talun, Wartadesa. - Tebing di Dukuh Bembem Desa Sengare, Talun Kabupaten Pekalongan longsor, akibatnya material setinggi 1,5 meter menutup ruas Read more

Kerangka manusia utuh ditemukan di hutan PTPN Jatilogo

Talun, Wartadesa. - Sosok kerangka manusia utuh ditemukan di Blok Genuk Afdeling Udoro PTPN Kebun Jatilogo, Kamis (13/02). Penemuan kerangka Read more

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

demo menjangan

Bojong, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga yang disampaikan ke Warta Desa mengatakan bahwa warga menuntut transparansi penggunaan anggaran desa, termasuk karut-marut data BLT desa.

Audiensi antara warga dengan pemerintah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Menjangan Ahmad Purkon, BPD dan perangkat desa, didampingi oleh Muspika Kecamatan Bojong.

Tokoh masyarakat, Suprayitno dalam kesempatan tersebut menanyakan silpa Dana Desa tahap 3 tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pengaspalan jalan Rt 06, namun dalam pelaksanaanya dialihkan tanpa persetujuan warga dalam musyawarah desa (musdes) dan tanpa berita acara.

Warga lainnya mempertanyakan bantuan untuk IPPNU sebesar Rp delapan juta yang hanya diberikan sebesar Rp tiga juta. “Dana bantuan untuk IPPNU sebesar Rp 8 juta tapi ternyata hanya diberikan Rp 3 juta,” katanya.

Selain bantuan untuk IPPNU, warga juga mempertanyakan bantuan untuk PAUD dan pengadaan printer, dana petugas kebersihan makam desa yang belum diterimakan, dan karut-marutnya pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa.

Warga juga mempertanyakan program Padat Karya Tunai yang dibiayai dari Dana Desa yang tidak dijalankan sepenunhya.

Menjawab semua pertanyaan warga, kepala desa  mengungkapkan hal-hal yang menjadi tuntutan warga menjadi catatan agar dikemudian hari tidak terulang. (Eva Abdullah dari kiriman warga)

Terkait
Soal mutasi Sekdes Menjangan, masih dikaji

Kajen, Wartadesa. - Kondisi internal kerja akan berpengaruh pada kinerja, ungkapan seperti itu berlaku dalam lingkungan kerja baik swasta maupun pemerintahan. Read more

Kades Menjangan pertanyakan tindak-lanjut usulan mutasi Sekdes

Bojong, Wartadesa. - Pemerintah Desa Menjangan melayangkan surat permohonan tindak lanjut mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) beberapa hari yang lalu, hal ini Read more

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

PPDRI Kabupaten Batang cabut aduan pencemaran nama baik perangkat Timbang

cabut perkara

Batang, Wartadesa. –  Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Batang mencabut  aduan kasus pencemaran nama baik terhadap perangkat Desa Timbang, Kecamatan Banyuputih terkait unggahan media sosial oleh Eko Eryanto (28) alias Arjuna Pantura melalui media sosial, Selasa kemarin.

Karnoto, Ketua PPDRI Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa kasus pencemaran nama baik yang disebarkan melalui akun Facebook milik Eko Eryanto ini terkait dengan adanya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan kepada warga setempat.

“Para perangkat desa sampai lembur dan tidak menerima THR untuk melakukan pendataan (warga yang akan menerima BLT, red.) dan pencairan. Namun, malah kami mendapat hujatan sehingga para perangkat tidak menerima dan merasa terhina sehingga (kasus itu) dilaporkan ke kepolisian,” kata Karnoto dilansir dari Antara Jateng.

Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Eko Eryanto meminta maaf kepada para perangkat desa. Menurut Karnoto, pertimbangan setelah Eko Eryanto meminta maaf dan mengaku bersalah, pihaknya memaafkan terlapor.

Menurut Karnoto, kasus tersebut merupakan wahana pembelajaran bagi warga agar cerdas saat bermedia sosial.  “Ada aturan main dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menyampaikan (pendapatnya melalui medsos, red.) dengan tidak seenaknya sendiri seperti menghujat, menghina, maupun memfitnah orang, jelas ada sanksinya,” katanya.

Karnoto menambahkan bahwa perangkat desa hanya pelaksana tugas, sedang kuasa pengguna anggaran berada di kepala desa. Sehingga perangkat desa tidak mempunyai kewenangan memotong sepeserpun dana bantuan langsun tunai (BLT). “Oleh karena itu, kami tidak ada kewenangan untuk memotong sepeser pun dana bantuan langsung tunai itu. Jadi, jika memang ada keruwetan data penerima BLT, akan menjadi evaluasi kami untuk diperbaiki,” katanya.

Kuasa hukum terlapor Eko Yustitianto mengatakan bahwa sebelumnya terlapor Eko Eryanto sudah menyampaikan permintaan maaf terhadap perangkat Desa Timbang bersama PPDRI yang saat itu disaksikan oleh Wakil Bupati Batang.

“Terlapor Eko Eryanto sudah meminta maaf dan (PPDRI, red.) setuju yang saat itu difasilitasi oleh Wabup Batang. Namun, karena muaranya (kasus) sudah ada di sini (Polres Batang, red.), pencabutan laporan dan pernyataan permohonan maaf tertulis dilakukan dihadapan polisi,” kata Eko Yustitianto.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Budi Santosa mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas menerima dan melayani aduan dari PPDRI. “Namun, karena kedua belah pihak sudah memilih menempuh jalur kekeluargaan, berkas aduan tidak kami lanjutkan,” katanya. (Sumber: Antara Jateng)

Terkait
Tuntut kenaikan siltap, PPDRI Pemalang geruduk kantor dewan

Pemalang, WartaDesa. - Kantor DPRD Kabupaten Pemalang digeruduk massa dari Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI), Rabu (16/09) kemarin. Kedatangan Read more

Tak terima BLT, warga Sawahjoho geruduk balaidesa

Batang, Wartadesa. - Puluhan warga Desa Sawahjoho, Kecamatatan Warungasem, Batang mendatangi balaidesa setempat. Mereka menggeruduk pemdes lantaran tidak mendapatkan bantuan Read more

BLT Dana Desa Pagumenganmas dibagikan Rp 300 ribu

Penerima manfaat membludak Karangdadap, Wartadesa. - Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disalurkan hari Read more

Data bansos bermasalah? Ketua Kadin Kota Pekalongan dapat BLT

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Data penerima bantuan sosial di Kota Pekalongan masih saja bermasalah. Pasalnya Ketua Kadin Kota Pekalongan yang Read more

selengkapnya