close

Dana Desa

Dana DesaEkonomiSosial Budaya

Cari oleh-oleh khas Pekalongan? Disini tempatnya

bumdes

Kajen, Wartadesa. – Bagi warga kota yang terkenal dengan sego megononya membawa oleh-oleh khas Pekalongan saat kembali ke perantauan merupakan kebiasaan saat pulang kampung. Oleh-oleh tersebut selalu diminati warga diluar Pekalongan, karena cita rasanya. Pun bagi pelancong yang kebetulan datang, mereka dapat memperoleh aneka khas oleh-oleh Kota Santri maupun Kota Batik di Desa Gejlig, Kajen, tepatnya Toko Oleh-Oleh Khas Pekalongan yang dikelola oleh BUMDes GIAT.

Disini, penikmat kuliner khas pekalongan akan dimanjakan, lantaran aneka oleh-oleh dibeli langsung dari warga di Kabupaten Pekalongan. “Oleh-oleh yang ada disini kami beli langsung dari masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Setelah Toko Oleh-oleh Khas Pekalongan ini, kami merencanakan unit kegiatan dibidang kuliner dan agrowisata,” Kata Fujianto, Direktur BUMDes GIAT, Kamis (23/01).

BUMDes yang baru diluncurkan kemarin ini diharapkan bisa dan mampu mensejahterakan masyarakat karena lokasi Bumdes  sangat strategis, di jalan provinsi, Kajen yang semakin ramai, dengan hadirnya  beberapa perguruan tinggi.

Peluncuran BUMDes GIAT dihadir oleh  Koramil, Polsek dan Camat Kajen serta pihak pemerintah desa, unsur lembaga, RT/RW dan tokoh dan masyarakat Desa Gejlik.

Kades Gejlik Karyo Sunoto dalam sambutanya mememinta do’a restu kepada semua yang berkesempatan hadir dalam kesempatan tersebut. “Saya minta do’a restu kepada saudara-saudara semua atas dibukanya toko oleh-oleh ini. Toko ini dibuat dengan dasar UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa, semoga kedepan bisa mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,” kata Sunoto.

Penamaan GIAT, menurut Sunoto merupakan cerminan semangat dan kuat untuk berusaha neningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Adapun kepengurusanya terdiri dari dewan komisaris yakni Kepala desa dan BPD, serta dewan direksi dan anggota sejumlah tujuh orang.

“Saya harap ke 7 orang tersebut kedepanya mampu kembangkan potensi Desa gejilk, kita ada 30 Ha tanah milik Desa, silakhan kembangkan untuk potensi peningkatan ekonomi dengan melibatkan ide dari masyarakat tentunya, hasil BUMDes 30% akan masuk ke desa, namun sesuai dengan regulasi kami masih terbatas untuk alokasi pengangaran, gedung ini masih milik desa, Bumdes masih menyewa tapi kedepan akan saya serahkan kepada BUMDes,” ujar Sunoto

Semetara Camat Kajen Agus Purwanto sangat mengapresiasi adanya BUMDes tersebut. ” Saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Desa Gejlik yang sudah berhasil mendirikan usaha toko oleh-oleh khas pekalongan ini, kami tidak berkeinginan Bumdes ini tidak bisa bertahan lama, saya harap Bumdes ini bisa dan mampu menyejahterakan masyarakat. Bumdes ini sangat strategis karena ada di jalan propinsi, Kajen makin ramai karena sekarang ada beberapa perguruan tinggi, ini bagus dan bisa ditangkap pemeritah desa. Saya harap jangan oleh-oleh saja yang ada disini, bisa ditambah sarana pembayaran listrik, pulsa dan semacamnya,” harap agus. ( Eva Abdullah )

selengkapnya
Dana Desa

Asik! Tunjangan Penghasilan Tetap Perangkat bakal naik signifikan

siltap

Kajen, Wartadesa. – Tunjangan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa bakal naik secara signifikan. Tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dinaikkan secara proporsional yakni siltap perangkat sebesar Rp 1.575 ribu (sebelumnya 112 ribu), tunjangan kades sebesar dua kali lipat atau Rp 3.150 ribu (sebelumnya 1,6 juta), tunjangan sekretaris desa sebesar Rp 2.677.500. (sebelumnya Rp 700 ribu).

Hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A DAN PPKB), Jumat (03/01/2020), merupakan tindak lanjut dari usulan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan terkait ketimpangan tunjangan perangkat desa, terungkap bahwa penghasilan tetap (siltap) di tahun 2020 akan naik.

Dalam rapat, Dodiek Prasetyo, Ketua Komisi A meminta paparan peruntukan ADD serta dasar regulasi penetapan besaran tunjangan perangat desa. “Rapat ini sebagai tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pekalongan pada Kamis 2 Januari 2020 yang menyampaikan aspirasi agar tunjangan untuk perangkat desa ditambah,” ujar Dodiek.

Menurut Kepala PMD P3A DAN PPKB Kabupaten Pekalongan, M Afib, terkait usulan dari perangkat desa tentang tunjangan penghasilan tetap, pendekatan yang dilakukan adalah proporsional. “Tunjangan yang diterima kades, Sekdes dan perangkat desa antara 2019 dan 2020 itu adalah pendekatan proposional. Apabila tunjangan kades naik, maka sekdes dan perangkat desa juga naik. Sebab pendekatannya take home pay (uang yang dibawa pulang), baik siltap maupun tunjangan,” ujarnya.

Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019. (Eva Abdullah, dirangkum dari berbagai sumber)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

Warga Kalijoyo ragukan LPJ APBDes 2018

kalijoyo

Kajen, Wartadesa. – Warga Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan meragukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes tahun 2018 dan 2019 desa setempat. Mereka melakukan audiensi di kantor Camat Kajen, Jum’at (03/01/2020), dengan koordinator lapangan Sistomo.

Perwakilan warga, Suparjo mempertanyakan keterbukaan informasi publik (KIP) Dana Desa (DD) dan dana transfer serta penggunaan dana DD yang dilakukan oleh mantan kepala desa setempat periode 2013-2019, berupa BUMDes pengadaan air bersih tahun 2019. Selain itu warga meminta agar mantan kepala desa meminta maaf.

Sementara tanggapan Camat Kajen, masalah transparansi, sebelum APBDes disahkan pasti dirapatkan oleh Kepala Desa dan BPD, di balai desa pasti ada infografis yang digunakan tentang kegiatan yang dikerjakan.

Kapolsek Kajen dalam mediasi mengungkapkan bahwa warga Desa Kalijoyo sudah berusaha melakukan musyawarah di tingkat desa, namun, menurut Kapolsek, bila belum ada titik temu, dapat dilakukan musyawarah ke tingkat selanjutnya. Ia juga meminta agar pemberitahuan audiensi dilakukan minimal tiga hari sebelumnya dengan memberikan materi tertulis yang akan disampaikan warga.

“Apabila ternyata didalam mediasi tidak mencapai titik temu, bapak-bapak jangan emosional, masih ada jalan lain yaitu bila memang ada bukti pelanggaran memenuhi unsur pidananya bisa lapor ke Polsek atau Polres, jangan sampai mengedepankan emosi yang akhirnya salah jalan,” ujarnya.

Hadir dalam giat Kabagops Polres Pekalongan Kompol G.N. Simatupang, Camat Kajen Agus Purwanto S. STP, Danramil Kajen Kapt. Inf. Nurkhan, Kasi PMD Kecamatan Kajen Azis Suudi, S.H, Kasi Trantib Kecamatan Kajen Wasito, S.H serta perwakilan warga masyarakat Desa Kalijoyo.  (hms sek kjn)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalLayanan PublikSosial Budaya

Dana Desa Rengas dipertanyakan warga

busairi

Kedungwuni, Wartadesa. – Warga Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan didampingi LBH Gakosh mendatangi kantor Camat Kedungwuni, mereka mempertanyakan pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, Selasa (03/12).

Audiensi pun digelar dengan pengamanan ketat dari satu pleton petugas pengamanan dari TNI dan Polri.

Lihat Video Audiensi

Salah satu warga Rengas, Bukhaeri mengatakan adanya kejanggalan dalam pwlaksanaan DD didesanya, “saya menilai adanya kejanggalan dalam pelaksanaan Dana Desa, jadi kami minta pihak desa untuk bisa menjelaskanya kepada warga.” Sebut Bukhaeri.

Menjawab pertanyaan dari Bukhaeri, mantan Kades Rengas, Sumali mengatakan bahwa pelaksanaan DD di desanya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 “Saya tidak perlu menjawab panjang lebar karena (DD) sudah diperiksa oleh inspektorat dan pihak dinas terkait.” Sebut Sumal.

Sementara itu Bambang Susilo dari LBH Gakosh mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu mendampingi warga melakukan pengawalan penggunaan DD hingga tuntas.

Menurut Bambang, bila nantinya ditemukan adanya penyelewengan, pihaknya akan mengawal hingga tuntas. “Bila nanti dilapangan ada temuan kami bersama warga akan.mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Camat Kedungwuni, Sugino berharap dengan audiensi antara warga dengan pemerintahan desa bisa mencapai titik temu permasalahan yang ada.  “Melalui pertemuan ini saya harap ada titik temu atas masalah ini, dan untuk pengalaman bersama kedepanya nanti,” harap Sugino. ( Eva Abdullah )

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

korupsi dana desa

Lebakbarang, Wartadesa. – Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, mantan Kepala Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Sugito (55), dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan di Jalan Raya Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kamis (14/11) pukul 17.30. WIB.

Keterangan dari salah seorang warga, diduga mantan kades tersebut melarikan diri ke Jakarta, saat ia pulang ditangkap di jalan raya.

Sugito diduga menggelapkan penyertaan modal BUMDes berupa pengadaan 10 ekor sapi, namun hanya dibelikan tujuh ekor.  Setelah kasus tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian kekurangan tiga ekor sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari saksi ahli sebelumnya yang dilakukan secara marathon oleh anggota Unit Tipikor, akhirnya Sugito ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti.

Data dihimpun, DD tahap I, II dan III Desa Wonosido sebesar Rp. 724 juta dan sudah dicarikan dari RKD. DD Tahap I dan II dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan Dana Desa. Namun ada satu kegiatan yang tidak selesai 100 persen, yakni penyertaan modal BUMDes, pengadaan 10 ekor sapi.

Sugito awalnya membelikan tujuh ekor sapi, hingga masih ada kekurangan tiga ekor sapi. Dan kemudian kekurangan sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Saat pencairan DD tahap III, pelaku memalsukan verifikasi  berita acara yang ditandatangani oleh camat pada  RKD tahap 2. Seharusnya pencairan DD hanya boleh dicairkan kepala desa bersama bendahara desa namun ia mencairkannya sendiri.

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sugito dijerat dengan  pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Budi R. Setiawan)

 

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Asip perintahkan kades petahana tak terpilih buat LPJ DD, kalau tidak ingin tersangkut hukum

asip

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi memerintahkan para kepala desa petahana yang tidak terpilih lagi untuk menertibkan laporan keuangan (Dana Desa–DD) kalau tidak ingin tersangkut masalah hukum dikemudian hari. Demikian disampaikan dalam Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).

“Saya minta kepada para incumbent (petahana) yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tutur Asip.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan   Asip Kholbihi  menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa. “Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,”  ujarnya setelah membuka acara.

Asip juga meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.Menurut Asip, saat ini terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu, ia menekankan agar laporan penggunaan Dana Desa segera dilakukan. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.

Asip berharap dengan adanya  kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan   Ali Riza, i dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ujarnya.  (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana Desa

Tiga Pangulu dilantik, ini pesan Bupati Simalungun

bay

Simalungun, Wartadesa. – Jangan salahgunakan ADD, jangan mengira itu milik pribadi. Begitu ADD turun, langsung beli mobil baru, tambah istri. (hadirin tertawa) Jangan saya dengar seperti itu. Gunakan ADD benar benar untuk kemajuan dan membangun wilayah nagori (desa) saudara.

Ini salah satu pesan Bupati Simalungun JR. Saragih SH.MM dalan arahan dan bimbingan usai pelantikan dan pemasangan tanda dan sumpah jabatan yang disampaikan Sekdakab Drs Gideon Purba MSi, kepada 3 Pangulu Nagori (Kades) terpilih pada tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Simalungun,

Pesan Bupati ini sangat tegas namun mengundang senyum mengingat banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum akibat menyalahgunakan jabatan dan menyelewengkan ADD.

Gelar pelantikan dan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Dolok Batu Nanggar jalan Merdeka Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/11) pukul 14.00 Wib.

Kesempatan itu, Bupati juga berharap agar para pangulu terpilih harus menjadi panutan warga. Jangan sombong. Layani rakyat semaksimal mungkin. Lupakan perbedaan pilihan saat berlangsungnya kontestasi pemilihan pilpanag/pilkades. Pangulu milik semua masyarakat. Disampaikan Gideon Purba lagi.

Selain itu pangulu di minta untuk membawa kemajuan di desa yang di pimpin masing masing. “Bina kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat, tokoh masyarakat (maujana). pesannya.

Sebelumnya. Pelantikan dan Pengangkatan sumpah ini berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/13527/12.2/­2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan hasil Pemilihan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih, Dolok Ilir I, Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Periode 2019 – 2025 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Pematang Raya.

Ketiga Pangulu yang dilantik: Judiman menjabat Pangulu Nagori Dolok Ilir I, Sugeng SPdI menjabat Pangulu Nagori Dolok Mainu, keduanya dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar serta Hadi Wijaya menjabat Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar dan di sumpah secara agama Islam.

Pada sumpah jabatan, Kepala Kantor Urusan Agama Dolok Batu Nanggar Drs Junaidi Sitorus bertindak sebagai rohaniawan (pengangkat sumpah) secara agama Islam.

Bertindak sebagai saksi saksi: Sekretaris DPMPN Roganda Sihombing AP. MSi, Camat Dolok Batu Nanggar Susilo SH, Camat Kecamatan Siantar Daniel H Silalahi AP. MSi.

Hadir pada acara itu, Kepala Dinas PMPN Kabupaten Simalungun Sarimuda Abdi Dharma Purba SSos.MSi. Kabid Pemerintahan Nagori DPMPN Robert Kennedi SE.MSi, Kabid Kelembagaan DPMPN Nurintan Saragih SSTP. MSi serta beberapa unit jajaran Pemkab Simalungun.

Kapolsek Serbelawan AKP Bambang Priyatno SSos didampingi Bhabinkamtibmas AIPTU AD Harahap dan unit Intelkam AIPDA Sutiono, Danramil 05/SBL Kapten (Inf) Hairul Hadi SH diwakili Serma Matnuh,Kapolsek Bangun AKP B. Manurung SH, Danramil 08/Bangun dan jajaran.

Lurah Serbelawan Lasma Damanik SSos, Lurah Aman Sari Yusniar Pohan SH, kepala Puskesmas Serbelawan dr Sri Mardiani para pangulu nagori di Dolok Batu Nanggar serta keluarga pangulu yang di lantik. (wd-bay) **-

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Desa Sodong Basari resmi berdiri

desa sikasur

Pemalang, Wartadesa. – Desa persiapan Sodong Basari resmi berdiri setelah diserahkannya Nomor Register Desa kepada Kepala  Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Kusin, di Balai Desa Persiapan Sodong Basari, Selasa (09/04).

Dengan penyerahan register desa bernomor 27.03.2011.01, menurut Bupati Pemalang, Junaedi, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa persiapan dengan ketentuan, mengirimkan kepastian batas wilayah desa induk, dan mendata jumlah penduduk, dan kepala keluarga sampai akhir tahun 2018.

Junaedi juga mengucapkan rasa terima kasihnya  dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak, baik kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Pemalang Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sikasur dan seluruh masyarakat desa Sikasur yang telah berupaya, dan bekerja keras dari tahun 2009 pada jejak pendapat sampai dengan hari ini, sehingga keseluruhan tugas semuanya dalam rangka persiapan penataan desa baru dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Menurut Junaedi, sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.2/0006563 tanggal 25 Maret 2019  ia berpesan agar memfasilitasi persiapan penataan desa tersebut dengan sebaik mungkin, diantaranya dengan menyiapkan foto citra satelit supaya bisa dibuat peta desa dengan skala yang ditentukan. Pihaknya minta agar memastikan secara yuridis tentang dasar hukum pemekaran desa tersebut.

“Jangan sampai terkendala oleh sesuatu hal yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama”. tutur Bupati.

Kepada Kades Sikasur beserta jajaran desa, pihaknya minta agar mereka terus berupaya sehingga nantinya pemekaran desa tersebut dapat diundangkan.

Junaedi mengimbau warga untuk bersama- sama membantu perangkat desa, dalam menuntaskan target demi target yang harus dipenuhi. Selain itu, Bupati juga menyarankan supaya masyarakat dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya pembangunan daerah.

“Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat saya yakin tujuan ini akan tercapai dengan maksimal”, kata Bupati.  (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Diduga korupsi DD, mantan Kades Gondang diperiksa Kajari Pemalang

kades gondang

Pemalang, Wartadesa. – Sari Rahmat alias Robert, mantan Kepala Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupate Pemalang, Jawa Tengah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Pemalang lantaran diduga melakukan penyelewengan dana desa (DD) dan tak kunjung dikembalikan hingga jabatannya berakhir.

Rahmat menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Pudsus Kejaksaan Negeri Pemalang, Kamis (28/03). Menurut Haris Fadilah, Kasi Pidsus, Rahmat menandatangani berkas barang bukti dan berita acara penelitian tersangka.

Rahmat, menurut Haris, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana PAD senilai Rp 500 juta lebih. “Robet terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana PAD senilai Rp 500 juta lebih, yang dilakukan yang bersumber dari 8 item aset milik Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,” jelasnya.

Dana sumber PAD (pendapatan asli desa) hasil lelang yang seharusnya dikembalikan ke kas desa dan dipaparkan dalam RAT desa, namun selama beberapa tahun ia menjabat tidak dipertanggungjawabkan kepada BPD dan lembaga desa. Sumber PAD tersebut berasal dari seluruh hasil leleng tanah pendidikan seluas delapan hektar, dana bantuan Bumdes dan kotrak retribusi. Lanjut Haris. (Sumber: Pantura Online)

selengkapnya
Dana DesaSosial Budaya

Dua kecamatan gelar Musrenbang Tahun 2019

musrenbang

Simalungun, Wartadesa. – Dua kecamatan di Simalungun, yakni Dolok Batu Nanggar dan Gunung Maligas laksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Wisma Karya Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Jumat (8/2)

Musrenbang di buka oleh camat Dolok Batu Nanggar Susilo SH yang dihadiri unsur forkopimca, seluruh kepala desa dan stakeholder kedua kecamatan, pejabat OPD Kabupaten Simalungun, Kapolsek Serbelawan diwakili Kanit intel Iptu Darma Oktaviardi, tokoh agama dan masyarakat.

Selanjutnya hadir anggota DPRD Kabupaten Simalungun Suhadi SH MM dan Tumpak Silitonga SH yang masing masing pada kata sambutan senada menekankan agar pemerintah kedua kecamatan beserta stakeholder pada rencana pembangunan ini harus memperioritaskan kesejahteraan rakyat.

Bupati Simalungun JR saragih dalam kata sambutan tertulisnya yang dibacakan anggota Bapeda Rismauli M Silalahi mengatakan Pelaksanaan musrembang mempedomani UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun 2016 – 2021 serta Permendagri RI No 38 dan 98 tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Bupati mengatakan hasil yang dicapai pembangunan tahun 2018 menjadi bahan evaluasi pada perencanaan pembangunan tahun 2019 dan menjadi dasar pembangunan tahun 2020 karena masih banyak tugas berat kedepan.

Untuk itu pada musrembang ini mari kita tentukan kegiatan priorotas pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan musrembang diakhiri dengan kegiatan diskusi antar stakeholder kedua kecamatan yang membahas berbagai program pembangunan kedepan dan menyerahkan hasil diskusi ke pihak kabupaten dilanjut sambutan penutup oleh camat Gunung Maligas Jurist Lushaben Saragih. (wd-bay) *

selengkapnya