close

Dana Desa

Dana DesaLayanan PublikPolitikSosial Budaya

Sekdes dilarang masuk politik praktis

sekdes

Kajen, Wartadesa. – Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang masuk dalam politik praktis.

“Dari dulu panjenengan itu adalah ASN atau PNS. Hanya karena masih ditempatkan di desa menjadi Carik/Sekdes seolah-olah belum menjadi PNS sehingga panjenengan merasa tidak terikat oleh aturan politik. Itu pandangan yang keliru. Untuk itu saya minta para Sekdes PNS tidak lagi terlibat secara aktif dalam pesta politik,” turut Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi (assesement) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Senin (19/02).

Baca: Soal mutasi Sekdes Menjangan, masih dikaji

Soal mutasi Sekdes, Pemdes Menjangan surati Bupati

Terkait jabatan sekretaris desa, Asip mengungkapkan bahwa mutasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah sekretaris desa menjalani masa jabatannya selama enam tahun. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 tahun.” Lanjutnya.

Asip melanjutkan bahwa pihaknya akan melakukan mutasi sekdes PNS untuk mengisi kekosongan formasi jabatan pada organisasi pemerintahan daerah (OPD) pada tahun 2018, melalui sistem Merit. “Untuk itu, dalam rangka mewujudkan manajemen karier PNS yang berbasis Sistem Merit, tahun 2018 ini Pemkab Pekalongan melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur melakukan penilaian potensi dan kompetensi Sekdes PNS,” ujarnya.

Penilaian potensi dan kompetensi (assessment) ini dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi I sebanyak 96 peserta dan sesi II sebanyak 73 peserta.

Asip juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas. “Kawan-kawan TNI dan Polri meskipun jelas tidak punya hak pilih tapi tetap dituntut untuk menjaga independensinya terutama lagi adalah kawan-kawan ASN. Monggo dipedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah jelas mengatur berkaitan dengan netralitas tersebut,” ujar Bupati saat memimpin upacara bendera 17-an bersama Kemuspidaan Kabupaten Pekalongan di halaman Mapolres Pekalogan, pagi harinya. (Eva Abdullah)

 

 

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Tiga titik longsor di Lebakbarang, akses warga tertutup

longsor kutorembet 1

Lebakbarang, Wartadesa. – Hujan deras dan kondisi tanah labil di wilayah Lebakbarang Kabupaten Pekalongan membuat wilayah tersebut kembali mengalami longsor. Setidaknya tiga lokasi titik longsor di wilayah tersebut sejak Ahad hingga Senin (11-12/02).

Pewarta Wartadesa  melaporkan bahwa lokasi longsor pertama berada di Desa Sidomulyo menuju arah Dukuh Parakandawa. Longsor menutup badan jalan sehingga jalan tidak dapat dilalui olwh warga, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses warga tertutup.

Kepala Desa Sidomulyo, Suyanto, mengungkapkan bahwa longsor di wilayahnya terjadi pada Ahad (11/02) sekitar pukul 19.00 WIB. “Longsor pada malam Senin mas … seluruh jalan tertutup material longsor, akibatnya akses warga tertutup. Mereka tidak bisa melalui jalan tersebut, baik dengan motor maupun mobil,” ujarnya, Senin (12/02).

Warga saat ini sedang melakukan pembersihan material longsor dengan bergotong-royong, “Dengan peralatan seadanya, manual, mas … seluruh warga bergotong-royong membersihkan material longsor, mereka bekerja keras meski diguyur hujan,” lanjut Suyanto.

Menurut Suyanto, diperkirakan material longsor akan selesai dibersihkan dalam waktu dua hari, jika kondisi tidak hujan deras.

Titik longsor kedua, longsor terjadi di dalan Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang. Material longsor berupa batu setinggi dua meter menutup akses jalan desa yang menghubungkan Desa Kutorembet menuju kota Kecamatan Lebakbarang.

Depyo, warga Kutorembet mengungkapkan bahwa longsor terjadi pada Senin (12/02) dinihari, pukul 02.00 WIB. “Akses jalan desa menuju ke Ibukota Kecamatan Lebakbarang terputus mas … tertutup batu dan material longsor,” ujar Depyo.

Selain itu, longsor juga terjadi di jalan Desa Lebakbarang yang menghubungkan Desa Lebakbarang dengan Desa Kutorembet. Longsor di wilayah ini merupakan longsor terbesar sejak beberapa bulan lalu. Jalan tertutup material longsor setinggi tiga meter.

Saat ini, pelajar dan warga harus mengambil jalan memutar, mengelilingi lokasi longsor, sejauh dua kilometer untuk sampai di sekolah.

Kebun dan sawah warga, pun, tak luput dari bencana ini. Lonsor menutup kebun warga. “Saya hanya bisa pasrah dan berusaha menata kembali kebun dan sawah yang sudah rata tertutup material lonsor. Semoga ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaharui tanaman cengkih dan durian yang tumbang,” tutur Ayek (27) warga Dukuh Montong Desa Lebakbarang.

Warga berharap agar pihak Pemerintan Kabupaten Pekalongan dan pihak terkait segera membantu evakuasi material longsor tersebut. (Budi)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Awasi Dana Desa, Polda Jateng luncurkan aplikasi Sipadan

aplikasi sipandan

Batang, Wartadesa. – Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono meluncurkan grand design Sistem Informasi Pengawasan Dana Desa (Sipadan) di Pendopo Kantor Bupati Batang, Kamis (28/12).

Menurut Condro Kirono, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dikelola dan digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Batang bersama Polres Batang.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan dana desa banyak pengawasan dengan tujuan bangsa Indonesia untuk bisa tercapai kesejahteraan adil dan makmur, sehingga kesenjangan kemiskinan bisa terkurangi yang kuncinya berada di desa yang tiap tahunya Presiden akan mengucurkan dana desa tersebut.

“Karena kita juga selaku polisi lebih senang mencegah dari pada menindak kejahatan, untuk itu aplikasi Sipada yang secara realtime berbasis Website ini dapat meminimalisir konflik dan sangat transparan,” kata Condro Kirono.

Menurutnya, aplikasi Sipadan merupakan bagian pendampingan dana desa agar dapat dimanfaatkan untuk tepat sasaran yang nanti digunakan oleh para Bhabinsakamtibmas, oleh karenanya Sipadan sebagai pengawasan dana desa yang sudah tersistem keuangan dana desa yang aplikasinya terintegrasi dengan Aplikasi yang di buat oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

“Dalam aplikasi tersebut di ketahui mulai dari perencanaan dana desa dan pelaksanaan serta pengawasanya bersama polisi BhabinKamtibmas, apakah betul – betul pekerjaanya dilakukan oleh warga desa, harapannya bisa tepat sasaran sesuai peruntukannya dan tepat manfaat,” jelas   Condro Kirono.

Terobosan aplikasi ini juga menjadi yang pertama di Jawa Tengah bahkan di Indonesia, maka dari itu akan kami integrasikan dengan aplikasi yang di miliki Polda yaitu Smile Police yang akan kita angkat untuk seluruh Polda Jawa Tengah, sehingga bisa melihat kinerja Bhabinkamtibmas di seluruh Polda Jawa Tengah.

“Digitalisasi pelaporan dana desa hanya ada di Batang, sehingga bisa mencegah lembaga pengawasan eksternal yang hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan mengancam kepala desa, karena kepala desa juga tidak sendirian tapi bersama polisi,” kata Irjen Condro Kirono.

Bupati Batang Wihaji Kegiatan Launching SIPADAN merupakan hasil inisiasi bersama antara Polres Batang dan Pemkab Batang agar proses pengelolaan keuangan dana desa dapat transparan, tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat. Dan Kabupaten Batang merupakan sebagai pusat rujukan pengelolaan keuangan yang transparan yang sudah ada 38 Kabupaten yang belajar di Batang 11 sudah MUO dan lainya TOT.

“Kabupaten Batang sabagai percontohan transparansi anggaran yang di rekomendasikan KPK sebagai pusat rujukan, untuk itu itu inisiasi aplikasi Sipadan sangat luar biasa trobosan kreatif dan inovatif yang bekerjasama dengan Polres Batang,” kata Wihaji.

Ia juga mengatakan terimakasih kasih kepada Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga yang baru dua bulan tapi memiliki inisiasi yang kreatif dan inovatif.

“Kapolres Batang yang memiliki jargon menyambung peseduluran dan nguwongke uwong sangat luar biasa, dari inisiasi SIPADAN ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Batang dalam pembangunan karena dalam pengelolaan keuangan dana desa yang tersistem dan transparans,” ujar Bupati Wihaji.

Disampaikan juga oleh Bupati bahwa sudah menjadi pemahaman kepala desa untuk pengelolaaan dana desa yang transparan dan sampai saat ini sudah siap, ketika kerjasama dengan Polres Batang yang merupakan bagian komitmen kami agar dana desa bisa transparan dan bisa diawasi kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Sipadan.

“Launching Sipadan bagian dari komitmen Kepala Daerah dan Kepala Desa untuk mengawasi bersama dari RKAPD ( Rencana Keuangan Anggaran Pembangunan Desa), RAPBDes ( Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Desa) yang bisa di akses setiap saat oleh Kepolisian melalui Bhabinkamtibmasnya,” terangnya. (Eva Abdullah, Humas Polres Batang)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

Paguyuban kepala desa Kec. Siwalan gelar pelatihan Siskeudes

siskeudes

Siwalan, Wartadesa. – Paguyuban kepala desa se Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang tergabung dalam Krida Manunggal menggelar pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) di obyek wisata Guci, Tegal. Acara yang diselenggarakan pada 8-10 Desember 2017 ini diikuti oleh kepala desa, bendahara, kaur keuangan dan perangkat desa  dari 13 desa di Kecamatan Siwalan.

Rasijo, ketua panitia mengungkapkan bahwa pelatihan ini dilakukan dalam rangka  mempermudah pengelolaan keuangan desa yang diserap melalui dana cash dan dana transfer, sehingga administrasi desa dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

“Selain itu juga agar masyarakat dapat mangakses keuangan desa melaui web desa masing-masing,” tutur Rasijo.

Rasijo menambahkan bahwa Kecamatan Siwalah selangkah lebih maju ketimbang kecamatan lainnya di Kota Santri yang belum menggunakan siskeudes, “masih banyak desa yang melaksanakan administrasi secara manual sehingga dalam pelaporan kegiatan pembangungan desa selalu terlambat.” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Sugino, Camat Siwalah, “pelatihan Siskeudes ini dilaksanakan untuk menambah semangat aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan publik,” ujarnya.

Acara yang menghadirkan narasumber Didi Hermatho, pengawas pemerintahan madya, Inspektorat Kabupaten Pekalongan ini diikuti oleh peserta dengan semangat. (Aan Kaenan)

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Belum buat LPJ, 57 desa di Kabupaten Pekalongan tak bisa cairkan DD

ilustrasi dana desa

Kajen, Wartadesa. – Sedikitnya 57 desa di Kabupaten Pekalongan tidak bisa mencairkan Dana Desa (DD) Tahap II, lantaran belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I.

“Pada tahap II ini, 218 desa sudah mendapat transfer Dana Desa di rekening kas desanya. Sedangkan sisanya, sebanyak 54 desa masih dalam tahap penyelesaian,” jelas Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (6/12).

Sesuai dengan ketentuan, DD Tahap II bisa dicairkan dengan menyelesaikan LPJ penggunaan dana tahap I. Menurut Asip, pada tahun 2017 ini Kabupaten Pekalongan mendapatkan transfer Dana Desa sebesar Rp 222,536 miliar. Dengan jumlah desa sebanyak 272 desa, maka setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 818 juta. Untuk penyaluran Dana Desa tahap I pada April 2017 lalu, Dana Desa yang disalurkan mencapai Rp 133,521 miliar.

Asip menambahkan bahwa dari tahun ke tahun Dana Desa yang diterima Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan, Pada tahun 2015, Dana Desa yang diterima Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 77,7 miliar, sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan cukup tajam menjadi Rp 174,527 miliar.

Sementara itu, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Muqqowam yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa permasalahan belum dicairkan DD Tahap II tersebut terkait adanya distorsi antara regulasi, kebijakan, program yang ditetapkan pemerintah pusat dan di daerah.

Muqqowam meminta pemerintah pusat melakukan koordinasi baik antarlembaga horisontal maupun dengan lembaga vertikal yang ada di bawahnya seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

“Jadi tidak kemudian membuat regulasi sendiri-sendiri yang dapat menimbulkan konflik perundang-undangan. Kalau di pusat ada konflik regulasi atau fragmentasi kelembagaan, yang bingung pasti pemerintah desa,” jelasnya.

Muqqowam menyebutkan, ada sekitar 11.274 kegiatan pembangunan bersumber dari Dana Desa yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Namun dia menyatakan, dari hasil pengecekan di lapangan, ternyata tidak sebanyak yang dilaporkan. (WD, Republika, Foto: Halo Jambi)

 

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Kesal dengan jalan rusak, warga tanam pohon pisang

jalan terban menguneng

Batang, Wartadesa. – Kondisi jalan rusak parah di wilayah Warungasem arah Terban atau Menguneng di Kabupaten Batang pagi ini mendapat hiasan menarik. Warga menanam pohon pisang dan memblokade jalan dengan papan kayu dan bambu beserta buah pisang. Belum diketahui siapa yang melakukan aksi tersebut, namun aksi itu dilakukan karena warga kesal dengan kondisi jalan yang tidak kunjung diperbaiki.

Rukhi, warga Batang yang kebetulan lewat jalan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya baru melihat pagi ini, “Mbendino lewat dalan kene, udan ora udan dalane tetep ngene iki, wis ora pantes dalan, nembe lewat kono wes di tanduri wit-witan (tiap hari saya lewat jalan ini, hujan ataupun tidak ya kondisinya seperti ini, tidak sepantasnya jalan, barusan lewat, sudah ditanami pepohonan),” tuturnya.

Warga lainya mengingatkan, untuk menghidari jalan yang diblokir warga, pengguna jalan bisa masuk dari gang Masjid Lebo, lurus ke arah Karanganyar.

Warga berharap agar Pemerintah Daerah Batang segera memperbaiki jalan tersebut, mengingat jalan arah Warungasem-Batang menjadi jalan yang vital bagi warga. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Pemekaran Sodong harus melalui Musdes

pemekaran sodong sikasur

Pemalang, Wartadesa. – Pemekaran dukuh Sodong Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menjadi desa tersendiri harus diputuskan dalam musyawarah desa (musdes), Demikian disampaikan oleh Kasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Akhmad sutoto, dalam kegiatan Musdes Pemekaran desa Sikasur, Kamis (23/11) lalu.

Akhmad Sutoto, mengungkapkan bahwa prasyarat untuk pemekaran wilayah, sedikitnya enam ribu jiwa dan 1,2 ribu kepala keluarga (KK) berada dalam wilayah pemekaran, “Bahwa setiap desa dapat dikatakan desa mandiri apabila didalamnya sudah memenuhi kriteria jumlah penduduknya,yakni 6000 jiwa dan 1200 Kepala Keluarga (KK),sedangkan wilayah pemekaran yakni dukuh Sodong sendiri sudah memiliki 6028 jiwa dan 1253 Kepala Keluarga (KK) ini sudah masuk dalam kriteria,”  ujarnya.

sutoto mengaku akan melaporkan hasil musdes tersebut untuk bahan pertimbangan pembuatan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbub), yang harus disesuaikan dengan Permendagri maupun UU No. 1 Tahun 2017 tentang Peraturan desa.

Sementara itu, Kepala Desa Sikasur, Kusin menyambut baik keinginan warga Sodong untuk mandiri, namun pihaknya mengingatkan bahwa tidak mudah pemerintah pusat mengabulkan dan selama tiga tahun kedepan, Sodong menginduk pada sistem pemerintahan desa asal yakni Desa Sikasur.

“Untuk sementara juga belum ada pembentukan kepala desa hanya ada penjabat (PJ), dan untuk semua kepemerintahannya masih dengan sistem relawan yang tidak mendapatkan gaji tetap. Segala sesuatu yang membutuhkan dana atau anggaran juga masih disubsidi dari desa awalnya,”

Danramil Kecamatan Belik, Kapten Arh. Irwan S menghimbau agar nantinya Desa Sodong bisa menjaga keamanan wilayahnya dan terhindar dari provokasi yang akan menimbulkan perpecahan.  (WD, suara warga belik)

selengkapnya
Dana Desa

Dua akses jalan dibuka, warga hibahkan tanahnya

jalan akses

Batang, Wartadesa. – Warga Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan akses dua desa, yakni Plumbon dan Babadan, Jum’at (24/11). H. Irfandi menghibahkan tanahnya secara sukarela demi kepentingan umum.

“Sebelum dilaksanakan pembuatan jalan akses tersebut, kami telah mengambil langkah dengan meyakinkan kepada warga pemilik tanah dalam bentuk hibah dengan harapan tidak ada lagi komplain dari warga karena merasa dirugikan ataupun merasa diambil tanahnya guna tercapainya pembuatan jalan tersebut,” tutur Agus Arjito, Kades Plumbon.

Agus Arjito yang akrab dipanggil Jito ini mengungkapkan bahwa pekerjaan jalan dan jembatan pada program Karya Bhakti, direncanakan dengan menggunakan alokasi Dana Desa tahun 2017/2018 dengan melibatkan kedua desa yang letaknya bersebelahan dan sudah menjadi kesepakatan bersama.

“Karya Bhakti tersebut direncanakan dilaksanakan setiap hari Jum’at dengan melibatkan seluruh warga masyarakat secara bergantian, tidak hanya warga Dukuh Kemuning saja,” imbuh Jito

Menurut H. Irfandi dirinya menghibahkan tanahnya untuk akses dua desa, demi kepentingan umum, “saya menghibahkan tanahnya secara suka rela karena berkeyakinan bahwa hal tersebut dilakukan semata mata untuk kepentingan umum.” Ujarnya.

Pembukaan jalan akses desa tersebut secara resmi dibuka pada pelaksanaan Karya Bhakti Jum’at (24/11) oleh Forkopimcam Limpung.  Program Karya Bhakti ini akan  membangun jalan tembus dari Dukuh Kemuning Desa Plumbon menuju Dukuh Kesesi Desa Babadan Kecamatan Limpung dengan panjang jalan 500 x 3 m dan bentang jembatan sepanjang 90 m.

Danramil 02/Limpung Kapten Inf Bardi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya secara sukarela guna kepentingan masyarakat luas serta mengajak kepada warga untuk sama sama nyengkuyung bahu membahu demi suksesnya pembuatan jalan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat dan Kapolsek Limpung, bahwa jalan tersebut sangat tergantung atas partisipasi warga baik tenaga fikiran dan sebagainya yang belum terlihat karena baru dalam tahap pembukaan. (Humas Kodim 0736/Batang)

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Ini besaran Dana Desa di Kecamatan Moga Pemalang

dana desa pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Besarnya Dana Desa (DD) yang diterima oleh masing-masing desa di wilayah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang membuat Kapolsek Moga, menerjukan Bhabinkamtibmas desa setempat untuk melakukan monitoring pengelolaan dana tersebut.

Menurut Kapolsek Moga, AKP Harsono, pihaknya turun langsung ke lapangan pada Rabu-Kamis (8-9/11) untuk mengecek dana desa tahun 2017 yang telah dikelola oleh pemerintah desa baik administrasi maupun fisik pembangunan yang telah dilaksanakan oleh desa.

Menurut Harsono, pengawasan langsung oleh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sudah dikerjakan dengan bukti administrasi dan fisik hasil pembangunan, dengan tujuan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis antara pihak kepolisian dan pemerintah desa.

Dari 10 desa yang ada di kecamatan Moga besaran DD berkisar antara Rp. 800 juta-1 miliar, dengan rincian Desa Moga sebesar Rp 950,521 juta, Kebanggan Rp 832,368juta, Wangkelang Rp 854,520juta, Pepedan Rp 845,614 juta, Gendoang Rp 952,482 juta, Banyumudal Rp 1,090.877 miliar, Sima Rp 1,077.923 miliar, Mandiraja Rp 895,840 juta, Walangsanga Rp 905,037 juta dan desa Plakaran sebesar Rp 901,471 juta. Dari dana desa tersebut rata – rata desa baru mencairkan dan mengelola separuh dari besaran yang ada, sedang sisanya masih dalam tahap pengajuan.

“Mari sama–sama kita kawal DD agar penggunaannya sesuai koridor sehingga manfaatnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat benar–benar terwujud. Bhabinkamtibmas kami akan intens turut serta dalam pengawasan dan pengamanan secara internal,” pungkas Harsono. (Eva Abdullah)

selengkapnya