close

Dana Desa

Dana DesaHukum & KriminalLayanan Publik

Kajari Batang: Ada dua laporan penyelewengan Dana Desa

ilustrasi dana desa

Batang, Wartadesa. – Setidaknya ada dua desa yang dilaporkan ke Kejari Batang terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa, selain kasus penetapan salah seorang kepala desa di Batang kemarin. Demikian disampaikan oleh Nova Elida Saragih, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batang dalam sosialisasi dana desa empat kecamatan di aula Kecamatan Batang, kemarin.

“Iya ada laporan. Saat ini kami masih menunggu penghitungan Inspektorat berapa kerugiannya. Jadi kami belum bisa beberkan nominal dana desa yang diselewengkan dan desa mana yang terindikasi. Setelah keluar hasil penghitungan baru kami sampaikan,” ujar Nova.

Menurut Kajari Batang, pihaknya sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendampingi kepala desa agar tidak ada penyelewengan. “Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan sekaligus agar dana desa terserap maksimal. Seluruh pertanggunganjawaban dana desa baik tahap pertama maupun kedua kami pantau dan evaluasi. Jika ada kekurangan, kami perbaiki karena ini bersifat pendampingan,” lanjut Nova.

Sementara itu,  Kepala Dispermades Batang, Tulyono mengemukakan bahwa desa wajib membuat laporan setiap tiga bulan sekali.  “Upaya agar tidak terjadi penyelewengan dana desa, Kejari membuat kebijakan setiap desa setiap tiga bulan sekali membuat laporan yang nantinya dipantau dan dievaluasi oleh Kejaksaan. Kalau ada kekurangan bisa diperbaiki,”  ujarnya. (WD)

 

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Kades Sumur Banger Batang masuk bui gegara selewengkan Dana Desa

kades banger

Batang, Wartadesa. – Setelah melalui proses yang lama, Kejaksaan Negeri Batang akhirnya menetapkan Minal Khosirin, Kepala Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang menjadi tersangka kasus penyimpangan Dana Desa. Sang Kades kini meringkuk di bui Rutan Rowobelang.

Khosirin ditetapkan menjadi tersangka, kemarin, Senin (17/09) setelah terbukti melakukan penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 di desa yang ia pimpin. ”Kasus ini terkait Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 yang ada di Desa Sumur Banger,” tutur Kasi Intel Kejari Batang, Arfan Hakim.

Hakim menjelaskan bahwa Khosirin menjadi tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. “Dari pemeriksaan saksi-saksi serta ditemukan minimal dua alat bukti,” lanjutnya.

Khosirin terbukti melakukan penyimpangan pada proyek pembangunan drainase untuk beberapa pedukuhan, pembangunan gapura desa, pembangunan gedung PAUD dan pusat kesehatan desa (PKD).

Menurut Hakim, potensi kerugian negara sebesar Rp. 428.989.112 berdasarkan perhitungan DPUPR. Terdiri dari potensi kerugian drainase sebesar Rp 228.685.159, dan kerugian pembangunan lainnya sebesar   Rp 200.989.112.

Khosirin dikenakan pasal  l 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana minimal lima tahun, maksimal penjara seumur hidup dengan denda Rp. 1 miliar.

Menurut Hakim, kasus ini semoga menjadi pembelajaran bagi kades lainnya agar melaksanakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada.  ”Semuanya harus sesuai regulasi. Jangan sampai terjadi penyimpangan sebab bisa berurusan dengan proses hukum,” tuturnya. (WD)

selengkapnya
Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan Publik

Pemalang masuk dalam 100 desa prioritas penanganan gizi buruk stunting

ilusttasi-stunting

Pemalang, Wartadesa. – Kabupaten Pemalang masuk dalam 100 desa dari 10 kabupaten prioritas penanganan stunting (gizi buruk yang menyebabkan balita pendek –kuciten Jawa). Hal tersebut terungkap dalam laman departemen kesehatan yang merupakan pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Desember tahun lalu.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Masuknya Kabupaten Pemalang dalam kawasan prioritas stunting tersebut berasal dari jumlah balita stunting, prevalensi stunting (persentase jumlah balita pendek dan sangat pendek)  dan tingkat kemiskinan pada sensus nasional BPS tahun 2013.

Kabupaten Pemalang dan Brebes masuk dalam kawasan prioritas penanganan gizi buruk stunting. Data dari laman Depkes RI

Tercatat 57.37 jiwa balita di Pemalang menderita stunting, sedang Brebes menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah dengan 69.201 jiwa balita penderita stunting.

Untuk menganani gizi buruk stunting di wilayah Pemalang, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8,8 milyar dari anggaran DD/APBN.

Alokasi DD/APBN penanganan gizi buruk stunting di Kabupaten Pemalang.

Kasus Stunting di Batang dan Pekalongan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan kasus gizi buruk masih ditemui di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada 8,8 persen balita kurus yang tercatat dalam Data Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Batang pada 2016. Jumlah itu setara dengan 936 dari total 60.341 balita di daerah itu.

Untuk daerah Jawa Tengah, terdapat 9,6 persen balita yang berada pada kategori kurus. “Keadaan di Kabupaten Batang saat ini memang ada perbaikan, tapi masih ada catatan, masih ada anak yang kurang gizi,” kata Nila dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Januari 2017.

Di Kabupaten Pekalongan, jumlah penderita stunting masih menyisakan 53 anak pada tahun 2018 ini setelah dilakukan penanganan oleh pemda setempat.

“53 anak itu kita tangani secara serius. Mulai dari memberikan bantuan-bantuan, termasuk bantuan pemerintah. Dengan intensif, maka Zero Gizi Buruk, tahun depan diharapkan dapat tercapai secara baik,” ujar Bupati Pekalongan beberapa waktu lalu.

Di Kota Pekalongan, jumlah balita penderita gizi buruk stunting tercatat 31 balita pada 2017, sedang pada tahun 2018 ini masih tersisa 13 balita.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto mengatakan pada 2017 lalu, ada 31 balita yang mengalami gizi buruk. Tapi setelah dilakukan penanganan, berkurang menjadi 13 balita. Mereka masih dalam masa pemulihan dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Menurut Slamet, dalam satu bulan, para penderita gizi buruk ini mendapatkan penanganan dan konsultasi di rumah singgah gizi yang didirikan dinas kesehatan. Slamet mengatakan, penanganan masalah gizi buruk ini memang tidak mudah.

Pemerintah melalui Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontrokan anggaran Rp 55 miliar untuk pengurangan angka stunting atau penderita kurang gizi kronis.

Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung pengurangan stunting di sepuluh kabupaten prioritas, seperti; Riau, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang dan Brebes. Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk dua keperluan.

Pertama, sebesar Rp 30 miliar untuk program air limbah pedesaan. Sedangkan kedua sebesar Rp 25 miliar, digunakan untuk penyediaan air minum dan sanitas berbasis masyarakat. sri mengatakan, pembangunan sarana tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat.

Asal tahu saja, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada anak balita. Kondisi stunting antara lain disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. (Eva Abdullah, dari berbagai sumber)

selengkapnya
Dana Desa

Puluhan warga Jraganan Pemalang demo penggunaan Dana Desa

demo dana desa

Pemalang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang melakukan aksi demo menuntut transparansi (keterbukaan) penggunaan Dana Desa, Rabu (04/04), di balai desa setempat.

Massa menagih janji Kades Jraganan yang akan menyelesaikan seluruh pekerjaan Dana Desa hingga akhir Maret 2018 yang hingga bulan April ini belum selesai.

Aksi unjuk rasa dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung hingga pukul 13.00 WIB. Warga sebelum melakukan aksi, telah melayangkan pemberitahuan aksi kepada petugas pada tangal 2 April 2018.

Menurut Suheri, Koordinator Aksi, demo dilakukan terkait keresahan yang terjadi dalam penggunaan anggaran Dana Desa, ADD, dan Bantuan Khusus Desa tahun anggaran 2017.

[wp_ad_camp_1]

Warga menuntut transparansi penggunaan anggaran dana desa, ADD dan Bantuan Dana Desa tahun 2017, meliputi, pertama, Dana desa tahun 2017 yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa yang sebesar Rp. 109.572.000 dari pihak warga masyarakat tidak puas dikarenakan peninggian lapangan sepakbola bahan urugan masih banyak berisi batu–batuan.

Kedua, Alokasi dana desa 2017 yang digunakan untuk pembangunan gapura desa yang terletak di perbatasan desa Jraganan dengan desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading yang sebesar Rp 44.500.000,- setelah dipotong pajak terdapat anggaran utuh sebesar Rp 36.000.000 untuk pembangunan sesuai klarifikasi dana oleh pihak desa sudah digunakan sebesar Rp 30.000.000 namun dalam kenyataan gapura desa belum 100 % jadi.

Dan ketiga, Bantuan keuangan Desa ( BKD ) tahun 2017 Sebesar Rp. 328.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung desa antara desa jraganan menghubungkan desa bodeh yang terletak di RW 2 desa jraganan dalam klarifikasi pihak desa telah digunakan sebanyak Rp. 200.000.000,- tetapi dalam kenyataannya pembangunan tersebut mangkrak dan belum selesai 100 %.

Petugas kepolisian Sektor Bodeh yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Audiensi antara warga dan pemerintah desa difasilitasi oleh Camat Bodeh Mubarok Ahmad, Danramil Bodeh Pelda Slamet, dengan mempertemukan Kades dan staf, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan 30 peserta untuk rasa.

” Saya mengapresiasi warga masyarakat desa jraganan karena turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa”. Kata Mubarok

Mubarok melanjutkan, bahwa masa tenggang laporan hingga Maret 2018, hingga pihak desa bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan hingga akhir Maret 2018.  “Laporan pertanggung jawaban ADD dan DD serta BKD tahun 2017 mempunyai masa tenggang sampai bulan maret 2018 sehingga pihak desa masih bisa mempertanggung jawabkan anggaran tersebut sampai akhir Maret 2018”.Ujarnya

Setelah diadakan mediasi antara pihak desa dan pihak warga masyarakat terjadi kesepakatan yang di tuangkan dalam surat pernyataan yang menyatakan Pihak desa yaitu Kades Jraganan, Rumban menyatakan akan melaksanakan seluruh kegiatan fisik dari alokasi dana desa ( ADD ) , Dana desa ( DD ) dan Bantuan keuangan desa tahun 2017 yang akan diselesaikan oleh pihak desa sampai batas akhir bulan Maret 2018.

Adapun bila sampai akhir maret 2018 pengerjaan tidak bisa selesai pihak tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga masyarakat akan melakukan tindakan lanjutan sebagai tuntutan atas surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Kades Jraganan saudara Rumban dan Ketua karang taruna desa Jraganan saudara Riyatno.

Ternyata dalam kurun waktu satu bulan proyek belum selesai, dalam pengerjaan pembuatan gapura, jembatan pengubung jraganan dan bodeh dengang lebar x panjang 3 m x 10 m dan jalan di makadam senilai tersebut diatas, sesuai dengan perjanjian selesai akhir maret 2018, namun belum selesai.

Maka masyarakat menagih janji kepada kades Jraganan Bapak Rumban dengan cara melakukan audensi di balai desa jraganan dan terdapat kesepakatan antara masyarakat dan Bapak Kades agar penyelesaian proyek diperpanjang sampai tanggal 20 Mei 2018 dan para pengunjuk rasa bersepakat. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana Desa

Soal Dana Desa, kades seharusnya tidak terjerumus dalam persoalan

gambar ilustrasi dana desa

Kandangserang, Wartadesa. – Besarnya dana dalam program bantuan Dana Desa, Bantuan Keuangan (bankeu) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan tidak menjerumuskan kepala desa dalam masalah-masalah hukum. Kades harus bisa merencanakan, menggunakan dan melaporkan alokasi bantuan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan oleh Mahdi Suryanto,  Kasintel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dalam penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat di Balai Desa Lambur, Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Senin (02/04).

[wp_ad_camp_1]

“Ya, karena dana tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kades juga harus memahami seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban,” ujar Mahdi dilansir dari radar pekalongan.

Menurut Mahdi, pihaknya saat ini fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya perangkad desa, BPD, dan kepala desa dalam mempertanggungjawabkan dan pelaksanaan bantuan dana desa.

Terkait masih adanya desa ‘nakal’, lanjut Mahdi, hal tersebut menjadi kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip).  Jika ditemukan pelanggaran a pidana,  Apip akan menyerahkan permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum Kejaksaan atau Kepolisian.

Sementara itu M. Arifin, Plt Camat Kandangserang mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kepala desa yaitu belum memahami ketentuan mengenai dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

“Untuk kendalanya kawan-kawan kepala desa belum memahami ketentuan mengenai dana itu sesuai dengan ketentuan mengenai dana itu sesuai dengan peraturan perundangan. Karena masing-masing mempunyai sumber pedoman sendiri-sendiri seperti Dana Desa yang setiap tahun terjadi perubahan,” ujar Arifin. (Sumber: Radar Pekalongan)

selengkapnya
Dana Desa

Pendamping desa diminta petakan kemiskinan

dana desa

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan meminta pendamping desa untuk ikut memetakan kemiskinan di desa. Khususnya di tiga desa, yakni Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Desa Kertijayan Kecamatan Buaran, dan Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto.

“Saya minta para pendamping desa untuk ikut memetakkan kemiskinan di tiga desa tersebut secara lebih spesifik. Sehingga nanti semua program akan kita arahkan ke tiga desa tersebut,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Asip mengungkapkan akan membentuk laboratorium kemiskinan di tiga wilayah tersebut. “Saya akan membentuk tiga desa sebagai laboratorium kemiskinan yaitu Desa Botosari Kecamatan Paninggaran sebagai salah satu desa representasi desa pegunungan. Yang kedua, Desa Kertijayan Kecamatan Buaran. Nanti akan kita jadikan desa urban poor (kemiskinan kota).” Ujarnya.

Yang ketiga, lanjut Bupati, Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto yang mewakili desa miskin pantai. Nanti semua program akan terfokus ke desa tersebut, sehingga desa yang dahulunya angka kemiskinannya cukup tinggi, insya Allah akan turun menjadi satu digit.

Ketiga desa tersebut dipilih sebagai bentuk reward (penghargaan) dari Bupati atas inovasi dan prestasi yang sudah dilakukan. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si saat membuka sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2018, di aula lantai I Sekretariat Daerah, Selasa (6/3/2018) lalu.

 

Sementara itu, M. Afib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) menyampaikan bahwa Dana Desa Kabupaten Pekalongan tahun 2018 berjumlah Rp 227,8 miliar.  Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 sebesar Rp 99,7 miliar. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikPolitik

Dana Desa harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

gambar ilustrasi dana desa

Kajen, Wartadesa. – Pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa (DD) harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan bantuan DD harus dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada.

“Pelaksanaan dana desa harus sesuai aturan. Kegiatan dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Catur Andriansyah, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (06/08).

Catur mengungkapkan bahwa dewan akan melakukan fungsi pengawasan dengan terus memantau pelaksanaan pembangunan di desa baik anggaran yang bersumber baik dari dana desa maupun bantuan keuangan untuk pemerintah desa.

“Masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan di desa. Harapannya juga bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik,” lanjut Catur.

Sementara, anggota dewan lainnya, Nurkholis menekankan bahwa pelaksanaan DD harus mampu mengejar ketertinggalan masalah kemiskinan di desa.  Pembangunan infrastruktur harus mendukung peningkatan perekonomian warga desa setempat.

“Masyarakat dalam proses pembangunan di desa juga harus dilibatkan dalam proses musyawarah desa. Pelaksanaannya pun harus berpegang prinsip transparan, karena transparansi saat ini menjadi sesuatu yang penting,” kata Nurkholis. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSeni BudayaSosial Budaya

Bupati Batang ngudoroso bersama warga

ngudoroso

Batang, Wartadesa. – Bupati Batang, Wihaji memberikan bantuan beras kepada para janda dan jompo di Desa Bawang Kecamatan Blado, Rabu (28/02). Bantuan tersebut diberikan saat melakukan ngudoroso bersama warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga memberikan bantuan beasiswa kepada beberapa siswa SD dan SMP keluarga tidak mampu. Selain itu bantuan juga diberikan kepada korban longsor di Desa Pesantren Kecamatan Blado.

Menurut Wihaji, ngudoroso dimaksudkan untuk mengetahui uneg-uneg warga sehingga bisa dijadikan bahan pengambilan kebijakan dalam membangun Batang. “Kita ingin mendengar langsung keluhan dan permasalahan masyarakat, sehingga kita tahu apa keinginan, kebutuhan warga. Kita pun curhat ke mereka kemampuan keuangan Pemda, kalau ada kita bilang ada, begitu juga sebaliknya,”

Wihaji berpesan agar warga Blado mengawasi, mengawal dan menjalankan bantuan pemerintah, baik berupa Dana Desa, dana aspirasi dewan maupun bantuan lainnya. “Bila ada bantuan raskin (sekarang rastra_red), yang tidak layak dimakan, harus dikembalikan, karena tidak layak konsumsi.”  ujarnya didepan warga Blado.

Petani yang hadir dalam acara tersebut mendapat bantuan bibit teh untuk Desa Wonobodro, bibit cengkeh, bibit ikan tawar dan traktor untuk warga Desa Bawang.

Ruslani, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bawang mengaku senang adanya acara ngudoroso tersebut.

“Kami sangat senang dengan adanya kunjungan bapak Bupati H. Wihaji beserta rombongan di Desa Bawang, juga semangatnya serta antusias sekali, walaupun hujan. Warga Bawang sangat bahagia bisa ketemu bapak Bupati.” Tuturnya.

Acara ngudoroso juga dimeriahkan dengan penampilan karawitan campursari dengan menampilkan pemain para camat se kabupaten Batang. (Wahyani)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikPolitikSosial Budaya

Sekdes dilarang masuk politik praktis

sekdes

Kajen, Wartadesa. – Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang masuk dalam politik praktis.

“Dari dulu panjenengan itu adalah ASN atau PNS. Hanya karena masih ditempatkan di desa menjadi Carik/Sekdes seolah-olah belum menjadi PNS sehingga panjenengan merasa tidak terikat oleh aturan politik. Itu pandangan yang keliru. Untuk itu saya minta para Sekdes PNS tidak lagi terlibat secara aktif dalam pesta politik,” turut Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi (assesement) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Senin (19/02).

Baca: Soal mutasi Sekdes Menjangan, masih dikaji

Soal mutasi Sekdes, Pemdes Menjangan surati Bupati

Terkait jabatan sekretaris desa, Asip mengungkapkan bahwa mutasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah sekretaris desa menjalani masa jabatannya selama enam tahun. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 tahun.” Lanjutnya.

Asip melanjutkan bahwa pihaknya akan melakukan mutasi sekdes PNS untuk mengisi kekosongan formasi jabatan pada organisasi pemerintahan daerah (OPD) pada tahun 2018, melalui sistem Merit. “Untuk itu, dalam rangka mewujudkan manajemen karier PNS yang berbasis Sistem Merit, tahun 2018 ini Pemkab Pekalongan melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur melakukan penilaian potensi dan kompetensi Sekdes PNS,” ujarnya.

Penilaian potensi dan kompetensi (assessment) ini dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi I sebanyak 96 peserta dan sesi II sebanyak 73 peserta.

Asip juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas. “Kawan-kawan TNI dan Polri meskipun jelas tidak punya hak pilih tapi tetap dituntut untuk menjaga independensinya terutama lagi adalah kawan-kawan ASN. Monggo dipedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah jelas mengatur berkaitan dengan netralitas tersebut,” ujar Bupati saat memimpin upacara bendera 17-an bersama Kemuspidaan Kabupaten Pekalongan di halaman Mapolres Pekalogan, pagi harinya. (Eva Abdullah)

 

 

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Tiga titik longsor di Lebakbarang, akses warga tertutup

longsor kutorembet 1

Lebakbarang, Wartadesa. – Hujan deras dan kondisi tanah labil di wilayah Lebakbarang Kabupaten Pekalongan membuat wilayah tersebut kembali mengalami longsor. Setidaknya tiga lokasi titik longsor di wilayah tersebut sejak Ahad hingga Senin (11-12/02).

Pewarta Wartadesa  melaporkan bahwa lokasi longsor pertama berada di Desa Sidomulyo menuju arah Dukuh Parakandawa. Longsor menutup badan jalan sehingga jalan tidak dapat dilalui olwh warga, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses warga tertutup.

Kepala Desa Sidomulyo, Suyanto, mengungkapkan bahwa longsor di wilayahnya terjadi pada Ahad (11/02) sekitar pukul 19.00 WIB. “Longsor pada malam Senin mas … seluruh jalan tertutup material longsor, akibatnya akses warga tertutup. Mereka tidak bisa melalui jalan tersebut, baik dengan motor maupun mobil,” ujarnya, Senin (12/02).

Warga saat ini sedang melakukan pembersihan material longsor dengan bergotong-royong, “Dengan peralatan seadanya, manual, mas … seluruh warga bergotong-royong membersihkan material longsor, mereka bekerja keras meski diguyur hujan,” lanjut Suyanto.

Menurut Suyanto, diperkirakan material longsor akan selesai dibersihkan dalam waktu dua hari, jika kondisi tidak hujan deras.

Titik longsor kedua, longsor terjadi di dalan Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang. Material longsor berupa batu setinggi dua meter menutup akses jalan desa yang menghubungkan Desa Kutorembet menuju kota Kecamatan Lebakbarang.

Depyo, warga Kutorembet mengungkapkan bahwa longsor terjadi pada Senin (12/02) dinihari, pukul 02.00 WIB. “Akses jalan desa menuju ke Ibukota Kecamatan Lebakbarang terputus mas … tertutup batu dan material longsor,” ujar Depyo.

Selain itu, longsor juga terjadi di jalan Desa Lebakbarang yang menghubungkan Desa Lebakbarang dengan Desa Kutorembet. Longsor di wilayah ini merupakan longsor terbesar sejak beberapa bulan lalu. Jalan tertutup material longsor setinggi tiga meter.

Saat ini, pelajar dan warga harus mengambil jalan memutar, mengelilingi lokasi longsor, sejauh dua kilometer untuk sampai di sekolah.

Kebun dan sawah warga, pun, tak luput dari bencana ini. Lonsor menutup kebun warga. “Saya hanya bisa pasrah dan berusaha menata kembali kebun dan sawah yang sudah rata tertutup material lonsor. Semoga ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaharui tanaman cengkih dan durian yang tumbang,” tutur Ayek (27) warga Dukuh Montong Desa Lebakbarang.

Warga berharap agar pihak Pemerintan Kabupaten Pekalongan dan pihak terkait segera membantu evakuasi material longsor tersebut. (Budi)

selengkapnya