close

Dana Desa

Dana DesaSosial Budaya

Dua kecamatan gelar Musrenbang Tahun 2019

musrenbang

Simalungun, Wartadesa. – Dua kecamatan di Simalungun, yakni Dolok Batu Nanggar dan Gunung Maligas laksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Wisma Karya Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Jumat (8/2)

Musrenbang di buka oleh camat Dolok Batu Nanggar Susilo SH yang dihadiri unsur forkopimca, seluruh kepala desa dan stakeholder kedua kecamatan, pejabat OPD Kabupaten Simalungun, Kapolsek Serbelawan diwakili Kanit intel Iptu Darma Oktaviardi, tokoh agama dan masyarakat.

Selanjutnya hadir anggota DPRD Kabupaten Simalungun Suhadi SH MM dan Tumpak Silitonga SH yang masing masing pada kata sambutan senada menekankan agar pemerintah kedua kecamatan beserta stakeholder pada rencana pembangunan ini harus memperioritaskan kesejahteraan rakyat.

Bupati Simalungun JR saragih dalam kata sambutan tertulisnya yang dibacakan anggota Bapeda Rismauli M Silalahi mengatakan Pelaksanaan musrembang mempedomani UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun 2016 – 2021 serta Permendagri RI No 38 dan 98 tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Bupati mengatakan hasil yang dicapai pembangunan tahun 2018 menjadi bahan evaluasi pada perencanaan pembangunan tahun 2019 dan menjadi dasar pembangunan tahun 2020 karena masih banyak tugas berat kedepan.

Untuk itu pada musrembang ini mari kita tentukan kegiatan priorotas pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan musrembang diakhiri dengan kegiatan diskusi antar stakeholder kedua kecamatan yang membahas berbagai program pembangunan kedepan dan menyerahkan hasil diskusi ke pihak kabupaten dilanjut sambutan penutup oleh camat Gunung Maligas Jurist Lushaben Saragih. (wd-bay) *

selengkapnya
Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan PublikOpini WargaSosial Budaya

Tentang PKH, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Peserta-PKH-di-Ciamis-Terima-19-Juta-Per-Tahun

Realita di desa, Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya tambahan uang belanja dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti popok kertas, susu formula dan kosmetik si ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya.

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :

  1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
  2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
  3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
  4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
  5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
  6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
  7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing. (Ari Saridjo)

Artikel ini merupakan opini dengan judul PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang kami ambil dari laman http://www.kedungjaran.com/2019/01/program-keluarga-harapan.html Opini merupakan pendapat penulis dalam laman tersebut yang bersifat subyektif.

selengkapnya
BencanaDana DesaLingkungan

Diguyur hujan deras, jalan penghubung Desa Sigayam longsor

talud di batang ambrol

Batang, Wartadesa. – Longsor terjadi di jalan penghubung Dukuh Jumbleng menuju Dukuh Dawuhan, Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Ahad (27/01) akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

Longsor mengakibatkan putusnya akses jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaran roda empat. Untuk sementara hanya moda transportasi roda dua dan pejalan kaki yang bisa melintasi ruas jalan tersebut.

WakaPolsek Wonotunggal Polres Batang, Iptu Agung Sutanto melakukan koordinasi dengan warga dan perangkat Desa Sigayam untuk memberikan rambu-rambu atau tanda bahaya, agar moda transportasi roda empat tidak melintas.

Kapolsek Wonotunggal Polres Batang Iptu Sukamto didampingi Wakapolsek Iptu Agung Sutanto serta PS Kanit Intelkam Aiptu Hendri Risbiyanto sebelumnya memantau daerah rawan bencana.

Dalam pengecekan di Desa Kreyo didapati talud yang di bangun dengan Dana Desa tahun 2018 mengalami ambrol namun masih bisa di lalui kendaraan bermotor roda empat, Kapolsek melakukan koordinasi dengan warga dan perangkat Desa Kreyo untuk memberikan rambu- rambu peringatan atau tanda bahaya untuk menghindari jatuhnya korban. (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & Kriminal

Belum difungsikan, penghubung jalan Jembatan Kedungdowo ambrol

belum difungsikan jembatan ambrol

Batang, Wartadesa. – Pondasi penghubung jalan dengan jembatan di Dukuh Kedungdowo, Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang ambrol (runtuh), meski jembatan yang menghubungkan desa ke Kecamatan Pecalungan tersebut belum difungsikan. Jum’at (25/01).

Keterangan dari D, warga Dukuh Kedungdowo, Desa Pretek mengungkapkan bahwa pondasi tersebut ambrol dua kali pada Desember 2018 di sisi Selatan-Barat (Barat Daya). Dan pada Januari 2019 di sisi Utara-Timur (Timur Laut). Kamis (24/01)

Menurut D, warga menduga ada penyimpangan penggunaan Dana Desa periode 2018 pada pembangunan jembatan tersebut.

Dengan kejadian tersebut, warga berharap adanya penyelidikan dari instansi penegak hukum, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi pada periode mendatang. Lanjut D.

Bendahara Desa Pretek yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa dirinya hanya sebataas formalitas pemegang anggaran, sedang yang memiliki kewenangan dan lainnya adalah kepala desa.

“Sedangkan yang memiliki kewenangan dan lain-lain terkait pengaturan dan pencairan dana adalah Kepala Desa Pretek,” tegas bendahara, saat diwawancarai. (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Dugaan kasus penyelewengan ADD, warga Mereng tuntut Kades dan perangkat mundur dari jabatannya

demo mereng

Pemalang, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Pemalang. Aksi demo, Senin (14/01) kemarin menuntut Kepala Desa Mereng mundur dari jabatannya lantaran dugaan penyelewengan anggaran dana desa (ADD) tahun 2017/2018 yang menyeret beberapa perangkat desa (pamong) hingga diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang.

Selain mendatangi pendopo, massa juga melakukan aksi longmarch ke kantor Kejaksaan Negeri Pemalang dan kantor Dispermades. Aksi unjuk rasa dipicu lantaran banyak informasi yang beredar dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa kasus dugaan penyelewengan dana ADD akan dihentikan tanpa kejelasan yang pasti. Warga Desa Mereng bergerak melakukan aksi unjuk rasa meminta agar kasus tersebut tetap dilanjutkan dan diusut secara tuntas. Tutur Ali “Ribut” selepas melakukan orasi.

“Kami kesana (mendatangi kantor kejaksaan) hanya ingin menyampaikan aspirasi karena penanganan kasus dugaan penyelewengan dana ADD yang melibatkan Kades Desa Mereng dan perangkat desa yang ditangani Kejaksaan Pemalang dinilai lamban dan ada indikasi akan dihentikan . Ini sebagai puncak dari kekesalan dan kekecewaan masyarakat Desa Mereng,” kata Ali Hartono yang akrab dipanggil Ali Ribut.

Dalam orasinya, Ali Ribut mewakili warga mengungkapkan bahwa warga Desa Mereng tidak rela dipimpin oleh koruptor, mereka menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya.

Sebagai penolakan kepemimpinan (diduga) koruptor, peserta aksi menyerahkan tikus yang dimasukkan dalam kandang besi kepada pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, sebagai simbol bahwa korupsi harus segera diberantas.

Pengamanan yang ketat oleh anggota Polres Pemalang di depan pendopo Bupati Pemalang menyebabkan massa hanya melakukan orasi di depan gerbang kantor bupati. Massa kemudian menyerahkan aspirasi mereka dan berorasi di depan gerbang selama satu jam sesuai waktu yang diijinkan oleh pihak kepolisian.

Setelah aspirasinya diterima Bupati Pemalang, aksi dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Pemalang dan diterima langsung oleh Kasi Jampidsus Tipikor, Harris. “Pihak Kejaksaan Negeri Pemalang berjanji kasus ini tidak didiamkan. Proses lanjut dan berjanji akan ada pemanggilan lagi kepada perangkat Desa Mereng,” lanjut Ali Ribut.

Selepas aksi di Kejaksan Negeri Pemalang, peserta aksi melanjutkan longmarch ke Kantor Dispermades Pemalang di Jalan Raya Pemalang – Randudongkal.

Sementara itu, Ketua DPD Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia Pemalang, LSM yang mendampingi warga, Adhi Satrio mengancam akan mengerahkan anggotanya beserta warga Desa Mereng ke provinsi, jika dalam waktu satu bulan kasus ini diam ditempat. (Eky Diantara)

selengkapnya
Dana DesaLayanan Publik

60 Desa di Kabupaten Batang belum mencairkan DD Tahun 2018

ilustrasi dana desa

Batang, Wartadesa. – Sebanyak 60 Desa di Kabupaten Batang belum dapat mencairkan Dana Desa Tahun 2018, gagalnya pencairan DD tersebut lantaran Kepala Desa belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahun sebelumnya.

Menurut Bupati Batang, Wihaji, ada 60 dari 248 desa yang belum mencairkan DD Tahun 2018, demikian disampaikan dalam Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengelolaan Dana Desa, Rabu (19/12).

Wihaji menambahkan, adanya kepala desa yang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Inspektorat membuat suasana batin para kades capai dan lemas. Namun, lanjut Wihaji, jika selama ini mereka tidak melanggar peraturan, dirinya yakin tidak akan terjadi permasalahan.

Keyakinan Wihaji tersebut lantaran sebelumnya sudah ada nota kesepahaman (mou) dengan kejaksaan setempat untuk melakukan pendampingan pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi.

Pada tahun 2019, dana desa di Kabupaten Batang naik menjadi Rp. 23 miliar. Masing-masing desa mengalami kenaikan bantuan sebesar Rp. 100 juta. Wihaji yakin, DD tahap III tahun 2018 akan cair setelah para kepala desa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalLayanan Publik

Kajari Batang: Ada dua laporan penyelewengan Dana Desa

ilustrasi dana desa

Batang, Wartadesa. – Setidaknya ada dua desa yang dilaporkan ke Kejari Batang terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa, selain kasus penetapan salah seorang kepala desa di Batang kemarin. Demikian disampaikan oleh Nova Elida Saragih, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batang dalam sosialisasi dana desa empat kecamatan di aula Kecamatan Batang, kemarin.

“Iya ada laporan. Saat ini kami masih menunggu penghitungan Inspektorat berapa kerugiannya. Jadi kami belum bisa beberkan nominal dana desa yang diselewengkan dan desa mana yang terindikasi. Setelah keluar hasil penghitungan baru kami sampaikan,” ujar Nova.

Menurut Kajari Batang, pihaknya sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendampingi kepala desa agar tidak ada penyelewengan. “Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan sekaligus agar dana desa terserap maksimal. Seluruh pertanggunganjawaban dana desa baik tahap pertama maupun kedua kami pantau dan evaluasi. Jika ada kekurangan, kami perbaiki karena ini bersifat pendampingan,” lanjut Nova.

Sementara itu,  Kepala Dispermades Batang, Tulyono mengemukakan bahwa desa wajib membuat laporan setiap tiga bulan sekali.  “Upaya agar tidak terjadi penyelewengan dana desa, Kejari membuat kebijakan setiap desa setiap tiga bulan sekali membuat laporan yang nantinya dipantau dan dievaluasi oleh Kejaksaan. Kalau ada kekurangan bisa diperbaiki,”  ujarnya. (WD)

 

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Kades Sumur Banger Batang masuk bui gegara selewengkan Dana Desa

kades banger

Batang, Wartadesa. – Setelah melalui proses yang lama, Kejaksaan Negeri Batang akhirnya menetapkan Minal Khosirin, Kepala Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang menjadi tersangka kasus penyimpangan Dana Desa. Sang Kades kini meringkuk di bui Rutan Rowobelang.

Khosirin ditetapkan menjadi tersangka, kemarin, Senin (17/09) setelah terbukti melakukan penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 di desa yang ia pimpin. ”Kasus ini terkait Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 yang ada di Desa Sumur Banger,” tutur Kasi Intel Kejari Batang, Arfan Hakim.

Hakim menjelaskan bahwa Khosirin menjadi tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. “Dari pemeriksaan saksi-saksi serta ditemukan minimal dua alat bukti,” lanjutnya.

Khosirin terbukti melakukan penyimpangan pada proyek pembangunan drainase untuk beberapa pedukuhan, pembangunan gapura desa, pembangunan gedung PAUD dan pusat kesehatan desa (PKD).

Menurut Hakim, potensi kerugian negara sebesar Rp. 428.989.112 berdasarkan perhitungan DPUPR. Terdiri dari potensi kerugian drainase sebesar Rp 228.685.159, dan kerugian pembangunan lainnya sebesar   Rp 200.989.112.

Khosirin dikenakan pasal  l 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana minimal lima tahun, maksimal penjara seumur hidup dengan denda Rp. 1 miliar.

Menurut Hakim, kasus ini semoga menjadi pembelajaran bagi kades lainnya agar melaksanakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada.  ”Semuanya harus sesuai regulasi. Jangan sampai terjadi penyimpangan sebab bisa berurusan dengan proses hukum,” tuturnya. (WD)

selengkapnya
Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan Publik

Pemalang masuk dalam 100 desa prioritas penanganan gizi buruk stunting

ilusttasi-stunting

Pemalang, Wartadesa. – Kabupaten Pemalang masuk dalam 100 desa dari 10 kabupaten prioritas penanganan stunting (gizi buruk yang menyebabkan balita pendek –kuciten Jawa). Hal tersebut terungkap dalam laman departemen kesehatan yang merupakan pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Desember tahun lalu.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Masuknya Kabupaten Pemalang dalam kawasan prioritas stunting tersebut berasal dari jumlah balita stunting, prevalensi stunting (persentase jumlah balita pendek dan sangat pendek)  dan tingkat kemiskinan pada sensus nasional BPS tahun 2013.

Kabupaten Pemalang dan Brebes masuk dalam kawasan prioritas penanganan gizi buruk stunting. Data dari laman Depkes RI

Tercatat 57.37 jiwa balita di Pemalang menderita stunting, sedang Brebes menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah dengan 69.201 jiwa balita penderita stunting.

Untuk menganani gizi buruk stunting di wilayah Pemalang, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8,8 milyar dari anggaran DD/APBN.

Alokasi DD/APBN penanganan gizi buruk stunting di Kabupaten Pemalang.

Kasus Stunting di Batang dan Pekalongan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan kasus gizi buruk masih ditemui di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada 8,8 persen balita kurus yang tercatat dalam Data Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Batang pada 2016. Jumlah itu setara dengan 936 dari total 60.341 balita di daerah itu.

Untuk daerah Jawa Tengah, terdapat 9,6 persen balita yang berada pada kategori kurus. “Keadaan di Kabupaten Batang saat ini memang ada perbaikan, tapi masih ada catatan, masih ada anak yang kurang gizi,” kata Nila dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Januari 2017.

Di Kabupaten Pekalongan, jumlah penderita stunting masih menyisakan 53 anak pada tahun 2018 ini setelah dilakukan penanganan oleh pemda setempat.

“53 anak itu kita tangani secara serius. Mulai dari memberikan bantuan-bantuan, termasuk bantuan pemerintah. Dengan intensif, maka Zero Gizi Buruk, tahun depan diharapkan dapat tercapai secara baik,” ujar Bupati Pekalongan beberapa waktu lalu.

Di Kota Pekalongan, jumlah balita penderita gizi buruk stunting tercatat 31 balita pada 2017, sedang pada tahun 2018 ini masih tersisa 13 balita.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto mengatakan pada 2017 lalu, ada 31 balita yang mengalami gizi buruk. Tapi setelah dilakukan penanganan, berkurang menjadi 13 balita. Mereka masih dalam masa pemulihan dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Menurut Slamet, dalam satu bulan, para penderita gizi buruk ini mendapatkan penanganan dan konsultasi di rumah singgah gizi yang didirikan dinas kesehatan. Slamet mengatakan, penanganan masalah gizi buruk ini memang tidak mudah.

Pemerintah melalui Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontrokan anggaran Rp 55 miliar untuk pengurangan angka stunting atau penderita kurang gizi kronis.

Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung pengurangan stunting di sepuluh kabupaten prioritas, seperti; Riau, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang dan Brebes. Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk dua keperluan.

Pertama, sebesar Rp 30 miliar untuk program air limbah pedesaan. Sedangkan kedua sebesar Rp 25 miliar, digunakan untuk penyediaan air minum dan sanitas berbasis masyarakat. sri mengatakan, pembangunan sarana tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat.

Asal tahu saja, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada anak balita. Kondisi stunting antara lain disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. (Eva Abdullah, dari berbagai sumber)

selengkapnya
Dana Desa

Puluhan warga Jraganan Pemalang demo penggunaan Dana Desa

demo dana desa

Pemalang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang melakukan aksi demo menuntut transparansi (keterbukaan) penggunaan Dana Desa, Rabu (04/04), di balai desa setempat.

Massa menagih janji Kades Jraganan yang akan menyelesaikan seluruh pekerjaan Dana Desa hingga akhir Maret 2018 yang hingga bulan April ini belum selesai.

Aksi unjuk rasa dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung hingga pukul 13.00 WIB. Warga sebelum melakukan aksi, telah melayangkan pemberitahuan aksi kepada petugas pada tangal 2 April 2018.

Menurut Suheri, Koordinator Aksi, demo dilakukan terkait keresahan yang terjadi dalam penggunaan anggaran Dana Desa, ADD, dan Bantuan Khusus Desa tahun anggaran 2017.

[wp_ad_camp_1]

Warga menuntut transparansi penggunaan anggaran dana desa, ADD dan Bantuan Dana Desa tahun 2017, meliputi, pertama, Dana desa tahun 2017 yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa yang sebesar Rp. 109.572.000 dari pihak warga masyarakat tidak puas dikarenakan peninggian lapangan sepakbola bahan urugan masih banyak berisi batu–batuan.

Kedua, Alokasi dana desa 2017 yang digunakan untuk pembangunan gapura desa yang terletak di perbatasan desa Jraganan dengan desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading yang sebesar Rp 44.500.000,- setelah dipotong pajak terdapat anggaran utuh sebesar Rp 36.000.000 untuk pembangunan sesuai klarifikasi dana oleh pihak desa sudah digunakan sebesar Rp 30.000.000 namun dalam kenyataan gapura desa belum 100 % jadi.

Dan ketiga, Bantuan keuangan Desa ( BKD ) tahun 2017 Sebesar Rp. 328.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung desa antara desa jraganan menghubungkan desa bodeh yang terletak di RW 2 desa jraganan dalam klarifikasi pihak desa telah digunakan sebanyak Rp. 200.000.000,- tetapi dalam kenyataannya pembangunan tersebut mangkrak dan belum selesai 100 %.

Petugas kepolisian Sektor Bodeh yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Audiensi antara warga dan pemerintah desa difasilitasi oleh Camat Bodeh Mubarok Ahmad, Danramil Bodeh Pelda Slamet, dengan mempertemukan Kades dan staf, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan 30 peserta untuk rasa.

” Saya mengapresiasi warga masyarakat desa jraganan karena turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa”. Kata Mubarok

Mubarok melanjutkan, bahwa masa tenggang laporan hingga Maret 2018, hingga pihak desa bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan hingga akhir Maret 2018.  “Laporan pertanggung jawaban ADD dan DD serta BKD tahun 2017 mempunyai masa tenggang sampai bulan maret 2018 sehingga pihak desa masih bisa mempertanggung jawabkan anggaran tersebut sampai akhir Maret 2018”.Ujarnya

Setelah diadakan mediasi antara pihak desa dan pihak warga masyarakat terjadi kesepakatan yang di tuangkan dalam surat pernyataan yang menyatakan Pihak desa yaitu Kades Jraganan, Rumban menyatakan akan melaksanakan seluruh kegiatan fisik dari alokasi dana desa ( ADD ) , Dana desa ( DD ) dan Bantuan keuangan desa tahun 2017 yang akan diselesaikan oleh pihak desa sampai batas akhir bulan Maret 2018.

Adapun bila sampai akhir maret 2018 pengerjaan tidak bisa selesai pihak tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga masyarakat akan melakukan tindakan lanjutan sebagai tuntutan atas surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Kades Jraganan saudara Rumban dan Ketua karang taruna desa Jraganan saudara Riyatno.

Ternyata dalam kurun waktu satu bulan proyek belum selesai, dalam pengerjaan pembuatan gapura, jembatan pengubung jraganan dan bodeh dengang lebar x panjang 3 m x 10 m dan jalan di makadam senilai tersebut diatas, sesuai dengan perjanjian selesai akhir maret 2018, namun belum selesai.

Maka masyarakat menagih janji kepada kades Jraganan Bapak Rumban dengan cara melakukan audensi di balai desa jraganan dan terdapat kesepakatan antara masyarakat dan Bapak Kades agar penyelesaian proyek diperpanjang sampai tanggal 20 Mei 2018 dan para pengunjuk rasa bersepakat. (Eva Abdullah)

selengkapnya