Dana Desa Arsip — Warta Desa

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

by buono on April 14, 2026 Berita Desa Dana Desa Bojong Demo sembungjambu

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

by buono on April 13, 2026 Berita Desa Dana Desa sembung jambu sembungjambu

Dana Desa Hukum & Kriminal

Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

by buono on Januari 14, 2026 Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa randumuktiwaren

Dana Desa Hukum & Kriminal

Proyek Aspal Desa Pakumbulan Senilai Ratusan Juta Disorot: Tipis, Mudah Ambrol, dan Abaikan K3

by buono on Desember 25, 2025 Dana Desa Hukum & Kriminal aspal bankeu Dana Desa pakumbulan

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Program Ketahanan Pangan Desa Jolotigo Diduga Bermasalah: 55 Kambing Raib, Kades Marah Saat Dikonfirmasi

by buono on Desember 23, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa ketahanan pangan

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

by buono on April 14, 2026 Berita Desa Dana Desa Dana Desa Demo sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Aliansi pemuda dan tokoh masyarakat Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mempertegas sikap mereka terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dalam aksi yang berlangsung hari ini, Selasa (14/04/2026), warga tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan membawa 10 poin tuntutan krusial demi mewujudkan desa yang transparan dan akuntabel.

Ketegangan ini bermula dari keresahan warga atas minimnya informasi publik terkait penggunaan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir. Selain persoalan klasik seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta biaya tambahan program PTSL, warga kini meluaskan tuntutan mereka pada sektor manajerial dan aset desa.

Pernyataan Sikap: 10 Poin Menuju Transparansi

Dalam audiensi yang berlangsung di Balai Desa, perwakilan warga menyampaikan aspirasi tertulis yang mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera melakukan:

Transparansi Menyeluruh: Membuka akses informasi pengelolaan pemerintahan desa kepada publik.
Infrastruktur: Percepatan pembangunan jalan desa yang merata dan layak.
Sinkronisasi Program: Kejelasan program kerja sesuai RPJMDes dan RKPDes.
Audit APBDes 2019–2025: Meminta laporan realisasi kegiatan selama enam tahun terakhir.
Data Bansos: Transparansi daftar penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran desa.
Rincian PTSL: Kejelasan biaya tambahan yang dibebankan dalam program sertifikasi tanah.
Audit PBB: Pendataan tunggakan pajak warga yang selama ini dinilai simpang siur.
Inventarisasi Aset: Pendataan ulang aset desa dan kejelasan pemanfaatannya bagi warga.
Reformasi BUMDes: Kejelasan struktur kepengurusan dan aliran alokasi anggaran.
RKPDes 2026: Keterlibatan warga secara aktif dalam perencanaan program tahun depan.

Dorong Dialog Konstruktif

Warga menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem di tingkat akar rumput. “Kami ingin mendorong tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Massa juga meminta pihak Pemerintah Kecamatan Bojong untuk bertindak sebagai mediator yang objektif. Mereka berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh program desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan Warga

Hingga saat ini, warga masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sembungjambu. Mereka berharap ruang dialog dibuka lebar tanpa ada yang ditutup-tupi, guna menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.

Situasi di sekitar Balai Desa dilaporkan masih dalam pengawasan aparat keamanan, sementara warga berkomitmen untuk terus mengawal 10 poin tuntutan tersebut hingga ada realisasi yang nyata. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

by buono on April 14, 2026 Berita Desa Dana Desa Bojong Demo sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Gelombang ketidakpuasan warga terhadap tata kelola Pemerintah Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mencapai puncaknya hari ini, Selasa (14/04/2026). Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi Pemuda Sembungjambu Bersatu menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi besar-besaran di balai desa setempat.

Massa yang diperkirakan berjumlah hampir 100 orang tersebut mulai mendatangi kantor kepala desa sejak pukul 09.00 WIB. Dengan pengawalan unit kendaraan roda empat (Colt pickup) serta puluhan kendaraan roda dua, warga datang membawa alat peraga berupa spanduk tuntutan dan pengeras suara untuk menyuarakan kegelisahan mereka.

Fokus Utama: Pertanggungjawaban Keuangan

Koordinator aksi, Rayitno, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan warga terhadap penggunaan anggaran desa yang dinilai tertutup. Dalam audiensi tersebut, warga menyodorkan 10 poin tuntutan yang mencakup transparansi anggaran APBDes periode 2019-2025, laporan realisasi pembangunan jalan, hingga kejelasan pengelolaan BUMDes.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunannya dilakukan secara terbuka,” tegas perwakilan massa dalam pesan moral yang disampaikan.

Rentetan Kekecewaan Sejak 2025

Aksi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan Wartadesa.net, Desa Sembungjambu telah menjadi sorotan sejak Agustus 2025 terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, warga mempertanyakan aliran dana PBB yang rutin ditarik namun tidak dikelola secara transparan oleh perangkat desa.

Selain masalah pajak, dinamika sosial di desa ini sempat memanas pada pertengahan 2025 akibat kasus hukum yang menjerat salah satu pemilik usaha penggilingan padi lokal, yang semakin memicu sentimen negatif terhadap kebijakan lingkungan desa.

Isi Tuntutan dan Kritik Pedas

Di halaman balai desa, massa membentangkan spanduk-spanduk dengan diksi yang tajam, di antaranya:

“Dalane Becek Koyo Dalan Bayi” (Sindiran atas buruknya infrastruktur jalan).
“Muleh Ndeso Ngrusak Deso” (Kritik terhadap kepemimpinan kepala desa).
“Di Program Dewe, Digarap Dewe, Dimonitor Dewe” (Sindiran terhadap minimnya partisipasi masyarakat).

Harapan Solusi Melalui Audiensi

Melalui aksi ini, Pemuda Sembungjambu Bersatu menuntut penjelasan gamblang dan pembukaan data pembangunan secara objektif di hadapan publik. Warga berharap pemerintah desa tidak lagi “tuli dan buta” terhadap aspirasi rakyat.

Hingga siang ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan pengamanan ketat di lokasi untuk memastikan audiensi berjalan kondusif. Warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah desa hingga ada realisasi nyata di lapangan. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

by buono on April 13, 2026 Berita Desa Dana Desa sembung jambu sembungjambu

BOJONG, WARTADESA – Gelombang ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kembali memuncak. Aliansi yang menamakan diri Pemuda Sembung Bersatu dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi besar-besaran di kantor balai desa setempat pada Selasa, 14 April 2026.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang beredar, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang akan mendatangi kantor kepala desa mulai pukul 09.00 WIB. Aksi ini dipicu oleh tuntutan warga mengenai Ketransparanan Anggaran dan Pembangunan Desa.

Fokus Tuntutan: Pertanggungjawaban Keuangan

Koordinator kegiatan, Rayitno, dalam suratnya menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah menagih pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan desa yang selama ini dinilai kurang terbuka kepada publik.

Massa rencananya akan membawa alat peraga berupa spanduk dan pengeras suara, serta melakukan konvoi menggunakan unit kendaraan roda empat (Colt pickup) dan puluhan kendaraan roda dua untuk mengawal jalannya audiensi.

Rentetan Kekecewaan Warga Sebelumnya

Aksi ini bukanlah kali pertama warga Sembungjambu menyuarakan kegelisahannya. Mengutip laporan dari laman Wartadesa.net pada Agustus 2025 lalu, Desa Sembungjambu sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana PBB yang rutin ditarik dari warga namun diduga tidak dikelola secara transparan.

Selain masalah anggaran, dinamika sosial di desa ini juga sempat memanas pada pertengahan 2025 akibat kasus hukum yang menjerat salah satu pemilik usaha penggilingan padi lokal, yang memicu simpati sekaligus kritik warga terhadap kebijakan di lingkungan desa.

Harapan Audiensi

Melalui aksi “Pemuda Sembung Bersatu” besok, warga berharap pihak Pemerintah Desa Sembungjambu dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan membuka data pembangunan secara objektif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunannya dilakukan secara terbuka,” tulis pesan moral di balik agenda tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat diharapkan melakukan pengamanan agar aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif dan menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak.

Penulis: Redaksi Sumber Data: Surat Pemberitahuan Aksi & Arsip Wartadesa.net

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

by buono on Januari 14, 2026 Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa randumuktiwaren

Warta Desa, Kajen. – Puluhan emak-emak Desa Randumuktiwaren yang tergabung dalam kelompok MAWASDIRI (Masyarakat Warga Sadar Diri) menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/01/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan kejelasan atas penanganan dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan Kepala Desa Randumuktiwaren.

Aksi dimulai sejak siang hari, di mana para peserta datang secara berkelompok dengan membawa spanduk, poster, serta pengeras suara. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah desa dan meminta lembaga legislatif daerah tidak tinggal diam terhadap laporan masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis tuntutan tegas agar kepala desa dicopot dari jabatannya. Massa aksi juga menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa dengan nilai mencapai Rp230.673.118, yang dinilai sangat merugikan masyarakat serta mencoreng nama baik Desa Randumuktiwaren. Dugaan tersebut, menurut warga, berkaitan dengan sejumlah program desa yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran.

Para emak-emak menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian di depan gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menuntut DPRD segera menindaklanjuti laporan warga, memanggil pihak-pihak terkait, serta mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Desa tersebut secara terbuka dan akuntabel.

“Kami datang jauh-jauh ke sini hanya ingin keadilan dan kejelasan. Dana Desa itu uang rakyat, seharusnya kembali untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada tegas.

Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri. Petugas terlihat berjaga di sekitar lokasi guna memastikan jalannya aksi berjalan kondusif dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran.

Beberapa perwakilan massa sempat diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. DPRD dikabarkan menerima tuntutan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Inspektorat dan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terlapor maupun pemerintah desa setempat terkait dugaan tersebut. Warga berharap, dengan adanya aksi ini, proses penanganan dugaan korupsi Dana Desa dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum demi kepentingan masyarakat Desa Randumuktiwaren. (Susandi)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Proyek Aspal Desa Pakumbulan Senilai Ratusan Juta Disorot: Tipis, Mudah Ambrol, dan Abaikan K3

by buono on Desember 25, 2025 Dana Desa Hukum & Kriminal aspal bankeu Dana Desa pakumbulan

WARTA DESA, PEKALONGAN – Proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan aspal di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, memicu keresahan warga. Infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai memiliki kualitas rendah dan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.

Kualitas Fisik yang Meragukan

Salah satu titik yang paling disorot terletak di Dukuh Depok. Proyek dengan anggaran sebesar Rp175.000.000 dari Bankeu Provinsi Jateng ini mencakup pengaspalan sepanjang 585 meter. Namun, warga mengeluhkan kondisi fisik aspal yang tampak tipis dan tidak padat.

“Belum lama selesai tapi sudah kelihatan rusak. Aspalnya mudah ambrol, kami khawatir tidak awet,” ungkap salah seorang warga saat ditemui di lokasi.

Berdasarkan pantauan lapangan pada Sabtu (20/12/2025), terdapat tiga titik proyek yang menjadi persoalan:

Dukuh Kaligawe (JUT): Pemeliharaan Jalan Usaha Tani senilai Rp70.005.000 (Dana Desa Tahap II). Ketebalan aspal tidak tercantum di papan informasi.
Dukuh Kaligawe (RT 01/RW 02): Rehabilitasi jalan senilai Rp175.000.000 (Bankeu Provinsi).
Dukuh Depok: Rehabilitasi jalan senilai Rp175.000.000 (Bankeu Provinsi).

Pelanggaran Prosedur K3

Selain buruknya kualitas material, pengerjaan di lapangan juga ditemukan mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Para pekerja kedapatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka selama proses pengaspalan berlangsung.

Tanggapan Kepala Desa

Kepala Desa Pakumbulan, Khumailin, memberikan klarifikasi pada Senin (22/12/2025). Ia menjelaskan bahwa pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga asal Kabupaten Batang. Terkait keluhan aspal tipis, Khumailin berdalih bahwa hal tersebut mengikuti batasan anggaran.

“Anggaran menentukan volume dan ketebalan aspal. Kalau nilainya terbatas, hasilnya menyesuaikan,” ujar Khumailin.

Ia juga meluruskan bahwa salah satu akses jalan menuju makam yang juga dikeluhkan warga sebenarnya merupakan tanggung jawab pengembang perumahan, bukan pemerintah desa.

Desakan Evaluasi Total

Masyarakat menduga adanya pengurangan campuran aspal dan proses pemadatan yang tidak optimal (asal-asalan). Warga kini mendesak pemerintah kecamatan dan instansi pengawas terkait untuk segera melakukan audit teknis dan evaluasi menyeluruh.

Warga berharap ada perbaikan nyata agar uang rakyat yang berjumlah ratusan juta rupiah tersebut tidak terbuang sia-sia dan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekadar “proyek sekali musim”. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Program Ketahanan Pangan Desa Jolotigo Diduga Bermasalah: 55 Kambing Raib, Kades Marah Saat Dikonfirmasi

by buono on Desember 23, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa ketahanan pangan

Warta Desa, PEKALONGAN – Program ketahanan pangan tahun anggaran 2023 di Desa Jolotigo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, program yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak transparan dan terindikasi adanya penyimpangan.

Berdasarkan penelusuran awak media di lokasi kandang yang terletak di Dukuh Simbar, hanya ditemukan 7 ekor kambing yang tersisa. Padahal, berdasarkan perencanaan, desa tersebut seharusnya mengelola total 62 ekor kambing.

Anggaran Ratusan Juta dan Kejanggalan di Lapangan

Sekretaris Desa Jolotigo membenarkan bahwa program ketahanan pangan ini bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2023 dengan total anggaran mencapai Rp 161.672.700, ditambah dana pendamping sebesar Rp 6.100.000.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan serius. Informasi dari warga sekitar menyebutkan bahwa hewan ternak tersebut tidak dikelola oleh kelompok tani (poktan) sebagaimana aturan yang berlaku, melainkan dirawat oleh anak Kepala Desa Jolotigo.

Respon Emosional Kepala Desa

Saat mencoba melakukan klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Desa Jolotigo tidak memberikan penjelasan substantif terkait hilangnya puluhan ekor kambing tersebut. Sebaliknya, sang Kades merespons dengan nada marah dan emosional, yang justru memperkuat kecurigaan adanya ketidakberesan dalam tata kelola program.

Pelanggaran Regulasi dan Desakan Audit

Merujuk pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, program ketahanan pangan wajib dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, bukan oleh individu atau keluarga perangkat desa. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik adalah syarat mutlak penggunaan Dana Desa.

Menanggapi hal ini, sejumlah pegiat lembaga dan aktivis pemerhati dana desa mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak.

”Kami meminta Inspektorat Kabupaten Pekalongan segera melakukan audit investigatif. Jika ditemukan kerugian negara, Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan harus segera masuk,” ujar salah satu aktivis setempat.

Ancaman Sanksi Hukum

Jika dugaan penyelewengan ini terbukti, pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat dengan:

UU Tipikor Pasal 2 dan 3: Ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.
UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 8: Ancaman hingga 15 tahun penjara bagi pejabat desa yang menyalahgunakan kewenangan demi memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Masyarakat Desa Jolotigo kini menunggu langkah tegas dari pemerintah kabupaten dan penegak hukum agar Dana Desa yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. (Rohadi)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

SETAHUN BLT GAK NYAMPE KE TANGAN WARGA, KADES TEMBELANGGUNUNG “NGAKU LUPA”: DUIT MALAH DITITIP KE SOPIR MATERIAL!

by buono on Desember 22, 2025 Dana Desa Hukum & Kriminal blt Dana Desa lebakbarang tembelanggunung

WARTA DESA,PEKALONGAN – Nasib apes dialami Kunipah, warga Dukuh Petungkong, Desa Tembelanggunung, Kabupaten Pekalongan. Ibarat panggang jauh dari api, nama Kunipah tercatat mentereng sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, tapi kenyataannya selama hampir setahun penuh di tahun 2025, ia tak pernah mencicipi uang bantuan tersebut.

Uang sebesar Rp300 ribu per bulan yang seharusnya masuk kantong Kunipah, justru menguap entah ke mana. Kasus ini mencuat setelah Kunipah yang sudah tak tahan lagi akhirnya “nyanyi” kepada warga dan perangkat desa. Ia mengaku heran, bantuan yang menjadi haknya tak kunjung datang dari awal tahun hingga pengujung Desember 2025.

SALING TUDING DI DESA

Bukannya langsung beres, persoalan ini malah bikin suasana desa panas. Perangkat desa setempat sempat dibuat meradang karena dituding oleh sang Kepala Desa (Kades) telah menerima titipan dana BLT untuk diserahkan ke Kunipah. Tak terima jadi sasaran tembak, dua perangkat Dukuh Petungkong langsung pasang badan dan membantah keras telah menerima titipan duit dari Kades.

Setelah borok ini jadi omongan orang sekampung, barulah Kades Tembelanggunung, Slamet, mendadak “gercep” (gerak cepat). Di penghujung Desember 2025, Kades mendatangi rumah Kunipah membawa uang Rp1,4 juta. Anehnya lagi, sisa uang Rp2,4 juta disebut-sebut dititipkan melalui seorang sopir material toko di desa tersebut. Cara “koboi” penyaluran lewat sopir ini jelas menyalahi aturan main.

MINTA MAAF LEWAT WHATSAPP

Lewat pesan di grup WhatsApp Pemerintah Desa, Kades Slamet akhirnya mengakui ada kekeliruan dan meminta masalah ini tidak diperpanjang. “Perangkat ora salah, sing mungkin lali. Dadi tolong ora usah diperpanjang. Soal kesalahan iki sing salah, sing jaluk ngapura,” tulisnya dalam bahasa Jawa yang intinya mengaku khilaf dan meminta maaf kepada perangkat desa.

KADES MANGKIR MEDIASI

Untuk menjernihkan suasana, perangkat desa menggelar pertemuan di Balai Desa Tembelanggunung guna memberikan klarifikasi kepada warga. Namun, alih-alih datang memberikan penjelasan, sang Kades justru “batang hidungnya” tak nampak alias mangkir dari pertemuan, padahal undangan sudah diberikan jauh-jauh hari.

Warga kini mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa di Tembelanggunung. Muncul kekhawatiran, jangan-jangan bukan hanya Kunipah yang haknya “terselip”. Sesuai aturan, BLT harusnya diberikan langsung kepada penerima secara transparan, bukan ditahan-tahan apalagi dititipkan ke orang luar.

ATURAN MAIN BLT DANA DESA

Hati-hati! Penyaluran BLT itu ada aturannya:

Wajib Langsung: Uang harus sampai ke tangan penerima (By Name By Address).
Dilarang Menitip: Tidak boleh lewat RT, RW, apalagi sopir material!
Dokumentasi: Penyerahan harus ada bukti foto, daftar hadir, dan kwitansi.
Pengawasan: Jika ada kejanggalan, warga berhak lapor ke Camat, BPD, atau Inspektorat.

(Rohadi)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Dugaan Kriminalisasi Warga Randumuktiwaren, Upaya Membungkam Tuntutan Transparansi Dana Desa

by buono on Desember 12, 2025 Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa kriminalisasi warga randumuktiwaren

WARYA DESA, PEKALONGAN — 12 Desember 2025. Laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Kepala Desa (Kades) Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kepada Polda Jawa Tengah yang menyeret 10 nama warganya, diduga kuat merupakan upaya untuk membungkam tuntutan warga yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dan menuntut transparansi anggaran.

Upaya yang dicap sebagai kriminalisasi terhadap warga ini muncul setelah beredarnya surat laporan pengaduan Kades Randumuktiwaren, Caharyadi, yang menargetkan sepuluh warganya atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, intimidasi, fitnah, dan pengrusakan ketertiban umum.

Warga yang dilaporkan ini diketahui aktif mendesak adanya keterbukaan atas penggunaan Dana Desa yang mereka duga bermasalah, serta menuntut akuntabilitas penuh dari Kepala Desa.

Camat Bojong Konfirmasi Adanya Aduan Kades

Camat Bojong, Farid, membenarkan adanya surat pengaduan resmi dari Kades Randumuktiwaren kepada Kapolda Jawa Tengah. Pihak Kecamatan Bojong juga telah menerima tembusan dari surat tersebut.

Laporan ini ditengarai merupakan respons Kades terhadap aksi warga yang menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, sebuah hak yang dilindungi oleh undang-undang.

LHP Inspektorat Menjadi Sorotan

Tuntutan warga terhadap transparansi keuangan desa ini semakin menguat seiring adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang telah diterima oleh Kepala Desa pada 13 November 2025.

LHP tersebut menjadi penanda adanya temuan atau rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Kades. Saat ini, proses tindak lanjut atas LHP ini masih menunggu respons resmi dari Kepala Desa, mengingat Kades diberi waktu 60 hari kerja untuk merespons rekomendasi tersebut.

Harapan Penyelesaian Kekeluargaan

Meskipun laporan telah masuk ke aparat penegak hukum (APH), Camat Farid berharap persoalan antara Kades dan warganya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, mediasi dan dialog terbuka dinilai lebih bijak guna menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di Desa Randumuktiwaren, dibandingkan memproses tuntutan pidana terhadap warga yang menggunakan haknya untuk mengawasi.

Kasus ini disorot sebagai preseden buruk yang dapat membungkam suara kritis masyarakat sipil dalam upaya mengawasi penggunaan Dana Desa yang rawan penyalahgunaan. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Draft Kades Randumuktiwaren Laporkan 10 Warganya Beredar Luas di Medsos: Upaya Kriminalisasi Warga Penuntut Transparansi Dana Desa?

by buono on Desember 11, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa kriminalisasi warga randumuktiwaren

Warta Desa, Pekalongan, 11 Desember 2025 — Sebuah surat laporan pengaduan resmi dari Kepala Desa (Kades) Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Caharyadi, yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah, kini beredar luas di berbagai platform media sosial. Laporan tersebut mencantumkan sepuluh nama warga yang diduga aktif menuntut transparansi anggaran dana desa dan kini balik dilaporkan oleh sang Kepala Desa.

Surat dengan kop resmi desa tersebut diterima awak media melalui pesan WhatsApp pada pukul 20.32 WIB. Peredarannya memicu perdebatan publik dan kekhawatiran adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap warga yang menggunakan haknya untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas penggunaan dana desa.

Sepuluh Warga Dilaporkan Atas Tuduhan Intimidasi dan Fitnah

Dalam surat yang beredar tersebut, Kades Caharyadi melaporkan 10 warga—di antaranya Bahrudin, Tarwoto, dan H. Sunyoto—atas dugaan tindak pidana serius. Tuduhan yang dilayangkan mencakup:

Intimidasi dan provokasi.
Penyebaran fitnah dan tindakan tidak menyenangkan.
Pemasangan spanduk liar dan keributan yang mengganggu ketertiban umum, merujuk pada Pasal 551 KUHP.

Kades Caharyadi dalam laporannya juga mengklaim bahwa intimidasi tersebut telah menyerang kehormatan dan keamanan pribadinya, bahkan berdampak langsung kepada keluarganya, termasuk ibu kandungnya.

Fokus Laporan: Perlindungan dan Penyelidikan Aksi Warga

Kepala Desa secara spesifik memohon kepada Kapolda Jawa Tengah untuk:

Menerima dan menindaklanjuti laporan serta memanggil 10 terlapor untuk diperiksa.
Memberikan perlindungan hukum kepada dirinya dan keluarga.
Melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga mengorganisasi aksi warga yang dianggap ilegal.

Surat ini ditembuskan ke sejumlah lembaga penting, termasuk Propam Polda Jateng, Bawasdik Polda Jateng, hingga Kejati Semarang, menandakan keseriusan laporan tersebut.

Status Laporan dan Reaksi Publik

Meskipun surat laporan telah beredar luas di media sosial, konfirmasi resmi mengenai apakah surat tersebut telah benar-benar diterima dan mulai diproses oleh Polda Jawa Tengah masih belum diperoleh hingga berita ini diterbitkan.

Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh masyarakat sipil ketika berupaya mengawasi penggunaan Dana Desa. Sejumlah pihak menilai bahwa pelaporan ini dapat menjadi preseden buruk yang membungkam suara kritis warga yang menuntut transparansi. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Dana Desa Wonokerto Wetan Disorot: 50 Kambing Ketahanan Pangan Hilang, Lumbung Mangkrak, Infrastruktur Diduga Bermasalah

by buono on Desember 10, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa program ketahanan pangan wonokerto wetan

WARTA DESA, SEMARANG, 10 Desember 2025 – Transparansi pengelolaan dana desa kembali diuji. Tokoh masyarakat Pekalongan, Ali Rosidin, secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini telah diterima oleh PTSP Kejati Jateng dengan nomor tanda terima LP.001/PKL-XII/2025 di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan No.14, Kota Semarang.

Laporan yang mencakup periode anggaran 2021 hingga 2025 ini menarik perhatian karena dilengkapi dengan hasil kajian lapangan dan dokumentasi. Ali Rosidin menemukan dugaan ketidakwajaran dan penyimpangan dalam program BUMDes, ketahanan pangan, serta proyek infrastruktur desa.

50 Ekor Kambing Ketahanan Pangan Diduga Lenyap Tanpa Jejak

Salah satu temuan paling mengejutkan adalah dugaan hilangnya 50 ekor kambing program ketahanan pangan yang seharusnya dikelola melalui BUMDes.

“Temuan yang kami dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa 50 ekor kambing ketahanan pangan yang seharusnya menjadi aset desa telah habis tanpa sisa. Tidak ada bukti fisik, tidak ada laporan pemeliharaan, dan tidak ada kejelasan pertanggungjawaban. Ini sangat janggal dan patut didalami aparat penegak hukum,” ungkap Ali Rosidin.

Ia menduga kondisi ini mengarah pada mal-administrasi dan potensi tindak pidana korupsi.

Lumbung Desa Mangkrak Tak Berfungsi

Tak hanya kambing yang hilang, laporan Ali Rosidin juga menyoroti bangunan lumbung desa yang didirikan dengan anggaran ketahanan pangan. Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas penyimpanan pangan masyarakat ini diduga mangkrak, tidak pernah dimanfaatkan sesuai perencanaannya.

“Bangunan lumbung desa hanya berdiri tanpa aktivitas. Tidak dimanfaatkan, tidak diisi, dan tidak ada laporan penggunaan. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola aset desa,” jelas Ali.

Menurutnya, hal ini mengindikasikan ketidaktertiban dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal pemerintah desa.

Proyek Infrastruktur 2022–2025 Diduga Tak Penuhi Standar Kualitas

Ali Rosidin juga menemukan adanya indikasi penurunan kualitas pada sejumlah proyek infrastruktur yang didanai dari anggaran tahun 2022 hingga 2025.

“Kami menemukan dugaan proyek tahun 2023–2024, ditemukan banyak proyek yang retak-retak dan ada dugaan pengurangan spek

Temuan ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan standar kualitas pekerjaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan Berlandaskan Hukum Antikorupsi

Ali Rosidin menegaskan bahwa laporannya disusun berdasarkan dasar hukum yang kuat, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi terkait perlindungan saksi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Saya tidak main-main dengan oknum kepala desa yang menyalahgunakan Dana Desa,” tegasnya, menyatakan bahwa laporan ini murni demi penegakan hukum dan transparansi.

Kejati Jateng Telah Menerima Laporan, Menanti Tindak Lanjut

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah selanjutnya. Namun, dengan diterbitkannya tanda terima resmi, laporan ini akan melalui tahap telaah awal sesuai prosedur penanganan pengaduan masyarakat.

Awak media akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk proses verifikasi dokumen, hasil telaah kejaksaan, hingga potensi pemanggilan pihak terkait untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan Dana Desa Wonokerto Wetan. (Rohadi)

selengkapnya

Dana Desa

Pernyataan Sikap: 10 Poin Menuju Transparansi

Dorong Dialog Konstruktif

Harapan Warga

Fokus Utama: Pertanggungjawaban Keuangan

Rentetan Kekecewaan Sejak 2025

Isi Tuntutan dan Kritik Pedas

Harapan Solusi Melalui Audiensi

Fokus Tuntutan: Pertanggungjawaban Keuangan

Rentetan Kekecewaan Warga Sebelumnya

Harapan Audiensi

​Kualitas Fisik yang Meragukan

​Pelanggaran Prosedur K3

​Tanggapan Kepala Desa

​Desakan Evaluasi Total

​Anggaran Ratusan Juta dan Kejanggalan di Lapangan

​Respon Emosional Kepala Desa

​Pelanggaran Regulasi dan Desakan Audit

​Ancaman Sanksi Hukum

​ Camat Bojong Konfirmasi Adanya Aduan Kades

​ LHP Inspektorat Menjadi Sorotan

​Harapan Penyelesaian Kekeluargaan

​Sepuluh Warga Dilaporkan Atas Tuduhan Intimidasi dan Fitnah

​Fokus Laporan: Perlindungan dan Penyelidikan Aksi Warga

​Status Laporan dan Reaksi Publik

​50 Ekor Kambing Ketahanan Pangan Diduga Lenyap Tanpa Jejak

​Lumbung Desa Mangkrak Tak Berfungsi

​Proyek Infrastruktur 2022–2025 Diduga Tak Penuhi Standar Kualitas

​Laporan Berlandaskan Hukum Antikorupsi

Kualitas Fisik yang Meragukan

Pelanggaran Prosedur K3

Tanggapan Kepala Desa

Desakan Evaluasi Total

Anggaran Ratusan Juta dan Kejanggalan di Lapangan

Respon Emosional Kepala Desa

Pelanggaran Regulasi dan Desakan Audit

Ancaman Sanksi Hukum

Camat Bojong Konfirmasi Adanya Aduan Kades

LHP Inspektorat Menjadi Sorotan

Harapan Penyelesaian Kekeluargaan

Sepuluh Warga Dilaporkan Atas Tuduhan Intimidasi dan Fitnah

Fokus Laporan: Perlindungan dan Penyelidikan Aksi Warga

Status Laporan dan Reaksi Publik

50 Ekor Kambing Ketahanan Pangan Diduga Lenyap Tanpa Jejak

Lumbung Desa Mangkrak Tak Berfungsi

Proyek Infrastruktur 2022–2025 Diduga Tak Penuhi Standar Kualitas

Laporan Berlandaskan Hukum Antikorupsi