close

Kesehatan

Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan PublikOpini WargaSosial Budaya

Tentang PKH, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Peserta-PKH-di-Ciamis-Terima-19-Juta-Per-Tahun

Realita di desa, Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya tambahan uang belanja dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti popok kertas, susu formula dan kosmetik si ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya.

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :

  1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
  2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
  3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
  4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
  5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
  6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
  7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing. (Ari Saridjo)

Artikel ini merupakan opini dengan judul PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang kami ambil dari laman http://www.kedungjaran.com/2019/01/program-keluarga-harapan.html Opini merupakan pendapat penulis dalam laman tersebut yang bersifat subyektif.

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Sebatangkara, Casbin meninggal di Poskamling

meninggal di pos

Wiradesa, Wartadesa. – Sorang kakek sebatangkara bernama Casbin (62) warga Desa Banyuurip Ageng, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ditemukan meninggal di sebuah poskamling di Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kamis (31/01) pagi, sekitar pukul 06.00 WIB.

Menurut keterangan warga setempat, korban diketahui selama ini hidup sebatangkara, ” Korban hidup sebatangkara, mungkin karena sakit dan tidak ada yang mengurus, akhirnya Korban meninggal,” tutur Kasubbag Humas Polres Pekalongan, Iptu Akrom.

Jenazah Casbin kemudian dievakuasi oleh petugas ke RS Kraton untuk dilakukan visum. “Kami masih melakukan penyelidikan, sementara kematian korban diduga karena sakit hingga meninggal,” pungkas Akrom. (WD)

selengkapnya
Kesehatan

Tiga dari Sembilan Polisi meninggal mendadak dua bulan terakhir

meninggal mendadak

Pemalang, Wartadesa. – Tiga dari sembilan anggota Polri meninggal mendadak saat bertugas selama dua bulan terakhir. Hal tersebut membuat Bid Dokkes Polda Jateng menyelenggarakan Rikkes (Pemeriksaan Kesehatan Berkala) yang diikuti oleh 183 anggota Polri dan ASN Polres Pemalang di Aula Bhayangkara Polres Pemalang, beberapa waktu lalu.

“Selama saya dinas di Bid Dokkes Polda Jateng selama kurang lebih dua bulan, telah menerima laporan sejumlah sembilan anggota yang meninggal dunia, diantaranya tiga anggota meninggal mendadak” ungkap Kabid Dokkes Polda Jateng, Kombes Pol dr. Tri Yuwono Putra.

Tri Yuwono menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala merupakan salah satu hak anggota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Pemeriksaan kesehatan berkala bukan kegiatan rutin, tapi merupakan salah satu hak anggota untuk menerima pelayanan kesehatan setiap setahun sekali yang dibiayai dari potongan wajib gaji anggota dengan prosentase 2% setiap bulan” jelas Tri Yuwono.

Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan gigi, pengambilan sample darah, pengambilan sample urine, treadmill, pengambilan sample darah 2 JPP dan Rontgen Thorax.

Menurut Tri Yuwono, pada tahun 2018, tercatat personil Polda Jateng yang meninggal sejumlah 107 anggota, sedangkan yang mengalami sakit kronis dan tidak bisa masuk kantor sejumlah 70 anggota. Dia meminta agar anggota kepolsian memanfaatkan sebaik-baiknya pemeriksaan kesehatan berkala tersebut.

“Mohon manfaatkan sebaik-baiknya dengan mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala, untuk dapat mengetahui kondisi tubuh kita dan mendapatkan rekomendasi dari Bid Dokkes” imbaunya kepada seluruh anggota Polres Pemalang. (Humas Polres Pemalang)

selengkapnya
BencanaKesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Banjir di Klego renggut satu korban meninggal

pmi

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Banjir bandang di Kota Pekalongan, Senin (27/01) kemarin merenggut satu korban meninggal di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Korban atas nama Salma (81) warga Jalan Truntung, Klego Gang 3 ditemukan warga dalam kondisi mengambang dalam genangan banjir.

Karmilah, warga setempat menuturkan bahwa pagi hari kemarin, Senin (27/01) warga menemukan Salma mengapung di dalam rumahnnya. Warga kemudian menggotong Salma ke mushola terdekat.

Kondisi di wilayahnya yang tergenang banjir, membuat warga segera menghubungi pihak PMI untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Warga menghubungi PMI lantaran tidak memungkinkan membawa korban ke rumah sakit terdekat, akibat kampungnya terkepung banjir.

Petugas PMI yang datang untuk mengevakuasi membenarkan bahwa korban dalam kondisi meninggal. Adit Fahmi, petugas evakuasi PMI mengungkapkan, pihaknya segera mengevakuasi jenazah ke Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam dari mushola setempat.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tubuh manusia yang mengapung di Klego. Kemudian kami mendatangi lokasi dan jenazah tersebut sudah dipindahkan ke mushola sekitar pemukiman.” Ujar Fahmi.

Menurut keterangan warga setempat, Salma tinggal sendirian di rumahnya, sehingga tidak ada yang mengetahui secara dini, kondisi Salma. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Dewan: Sistem pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih bermasalah

periksa kesehatan

Kajen, Wartadesa. – Sistem pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Santri dinilai oleh kalangan dewan masih bermasalah. DPRD Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa pelayanan proses administrasi kesehatan bagi warga kurang mampu masih mengalami hambatan. Selain itu, minimnya tenaga medis dan non medis menjadi kendala bagi pelayanan kesehatan warga miskin.

Dewan juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya  pelayanan kesehatan bagi warga miskin tidak dikenakan retribusi, karena sudah ditanggung oleh APBD.

“Pada dasarnya retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang terjadi Kabupaten Pekalongan tidak dikenakan biaya dan retribusi. Itu telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya permasalahan retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien masih terdapat beberapa hambatan seperti proses administrasi, minimnya tenaga medis dan non medis. Untuk itu kami mempertanyakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut apa?,” demikian disampaikan oleh Azizu Rochman, dalam rapat paripurna bersama Bupati Pekalongan, kemarin.

APBD Tahun 2019 menargetkan kenaikan penerimaan retribusi 1,89 persen dari target sebelumnya setelah perubahan. Salah satu sumber retribusi tersebut berasal dari pelayaann kesehatan. Namun, masih menurut Azizu Rochman, masih terdapat permasalahan terhadap sistem pelayanan kesehatan kepada warga miskin.

Menjawab pertanyaan dewan, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yaitu, menyerdehanakan proses administrasi, mengoptimalkan tenaga medis dan non medis yang ada. Kemudian meningkatkan fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengintegrasikan kartu Kajen Sehat sebagai peserta BPJS.

Diketahui bahwa lima tahun terakhir, pertubuhan pendapatan daerah naik 10 hingga 20 persen. Namun pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan masih didominasi oleh dana perimbangan daerah. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Duh …! Puskesmas I Kajen abaikan aduan warga

puskesmas kajen

Kajen, Wartadesa. – Puskesmas sebagai pelayanan publik kesehatan bagi warga ternyata belum memperhatikan interaksi warga dalam pelayanan konsumen penggunanya. Padahal poin pelibatan masyarakat menjadi nilai dalam akreditasi lembaga kesehatan warga tersebut. Seperti yang terjadi di Puskesmas I Kajen, yang masih mengabaikan aduan pasiennya.

Adalah Umar Abidin, warga Kajen yang mengeluhkan pelayanan publik Puskesmas Kajen, beberapa hari lalu, anaknya harus dirawat di Puskesmas Kajen.  Dia mengadukan layanan Puskesmas Kajen I terkait sistem antian yang tidak sesuai. Umar pun mengirim pesan WA yang terpampang pada layanan pengaduan puskesmas setempat.

“assalaamu’alaikum wr. wb
saya umar abidin
alamat kel. kajen RT 3 RW 1
ingin menyampaikan keluhan terkait antrian.
hari ini kamis 1 nov 2018 kali 2 memeriksakan anak saya a.n farhana umur 14 bulan.
antrian di pendaftaran kami dapat nomor 19, setelah di pendafatarm akmi diarahkan ke poli anak. kami menunggu kembalibkurang lbih 30 mnit dgn kondisi anak sudah rewel.
terlihat petugas mengantarkan rekam medis keruangan poli anak. saya kira milik anak kami ternyta milik orang lain yg ternyata nomor antrian pendaftaran 27.
sangan disayangkan nomor antrian pendaftaran tidak dijadikan patokan pelayanan antrian di poli anak. seperti yg digunakan RS. dan juga penyerahan rekam medis yg cenderung lama dr ruang rekam medis ke ruangan pemeriksaan.
semoga dgn adanya aduan ini sistem bisa diperbaiki untuk pelayanan yg lebih baik.
Wassalamualaikum wr. wb,” tulis Umar dalam pesannya kepada Puskesmas Kajen I.

Namun, hingga beberapa hari sejak warga melayangkan aduan, tidak ada tanggapan dari pihak Puskesmas Kajen I. “Hingga saat ini (Ahad, 04 Nopember 2018) belum ada tanggapan dari puskesmas,” ujar Umar ketika dihubungi Warta Desa.

Umar mempertanyakan sistem antrian yang kurang baik, “terkait pelayanan puskesmas, sistem antrian yang menurut saya kurang baik. Saat pendaftaran, pasien mengambil antrian pakai potongan kertas karena mesin nomor antrian otomatis sedang mengalami eror –masalah (menurut petugas parkir). Tapi bukan itu sih yang dikeluhkan. Tapi antara antrian di pendaftaran dan ketika di poli yang dituju tdak sync (nyambung).” Tutur Umar.

Umar menambahkan, “Ketika itu di pendfaran, saya dapat antrian nomor 19, setelah daftar langsung menuju poli anak, di poli anak menunggu kurang lebih 30 mnit. Di dalam  (ruangan poli anak) sudah ada petugas. Hanya saja rekam medis belum di ruangan. Itu yang saya kira (menjadi bahan aduan warga).” Tambahnya.

“Nah setelah ada petugas yang membawa rekam medis, mulai lah dipanggil sesuai rekam medis yang telah ada. Tapi bukan rekam medis anak saya (yang didahulukan) malah (pasien) yang lain yang notabene no antrian di pendaftaran nomor 27. Nah disitu yang sangat disayangkan. Kenapa kok no urut (panggilan pasien) nya tidak sesuai no pendftaran, justru sesuai rekam medis yang diberikan terlebih dahulu.” Papar Umar.

Atas buruknya layanan petugas Puskesmas Kajen I tersebut, Umar berharap agar petugas memperbaiki layanannya, sayang respon warga yang sudah disiapkan petugas melalui layanan sms atau pesan WA tidak ditanggapi petugas.

“Harapane sih pelayanan terkait no urut, ya satu rangkaian. Tidak terputus. Sayangkan sudah nunggu lama … eh yang dipanggil yang no urut besar. Kecuali no sdah dipanggil, tapi belum hadir itu beda cerita. Tapi kan saya ada disitu.” Ujar Umar.

Dengan aduan warga yang dilakukan oleh konsumen, Umar berharap agar pihak Puskesmas Kajen I lebih baik pelayanannya.  “Soale saya juga mengapresiasi puskesmas yang sudah baik, tentunya dengan adanya tanggapan aduan warga dari pihak puskesmas,” pungkasnya. (WD)

selengkapnya
BencanaKesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Pekerja bangunan tertimbun longsor di Jembatan Kajen

tertimbun longsor

Kajen, Wartadesa. – Dua pekerja bangunan tertimbun longsor saat memperbaiki jembatan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, , Kamis (18/10/2018). Satu dari dua pekerja itu yang bertugas sebagai mandor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan satu korban lainnya kondisinya kritis.

Adapun Korban tewas diketahui bernama Roni (50) warga Banyuputih, Batang. Sedangkan Kundori (40) warga Desa Ambowetan, Kecamatan Comal, Pemalang kritis. Kedua Korban Baik korban tewas maupun kritis sudah dibawa ke RSUD Kajen. Proses evakuasi kedua korban berlangsung dramatis karena tubuh mereka terjepit bebatuan dan sulit dikeluarkan. Setelah hampir tiga jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi tubuh kedua korban.

Dari keterangan beberapa saksi melihat, peristiwa nahas tersebut terjadi saat para pekerja bangunan yang berjumlah lima orang sedang membuat bronjong jembatan. “Dua orang itu berada di bawah sedang menata batu. Tiba-tiba material tanah dan batu longsor mengubur keduanya.

Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya memberikan pertolongan. Satu orang berhasil dievakuasi dalam keadaan kritis, sedangkan satunya tewas di lokasi kejadian.

Kasubbag Humas Iptu Akrom,  mengatakan, polisi bersama petugas BPBD Kabupaten Pekalongan langsung melakukan pencarian korban yang tertimbun material tanah. “Upaya penggalian dua korban yang tertimbun material ini sendiri memakan waktu cukup lama. Keduanya baru bisa dievakuasi setelah sekitar tiga jam dari kejadian,” katanya. (Humas Polres Pekalongan)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Waspada, ditemukan formalin dan boraks pada jajanan sekitar kita

ilustrasi borak

Pekalongan, Wartadesa. – Warga Pekalongan dan sekitarnya musti berhati-hati lantaran banyak makanan dan jajanan di sekitar kita yang mengandung boraks dan formalin. Hal tersebut ditemukan oleh petugas Dinas Perdagangan dan Industri, ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pasar tradisional di Kota Pekalongan.

Sidak yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota bersama petugas bidang pangan dari Dinperin, Bidang Peternakan dan BPMHP serta Dinas Kesehatan pada Senin (15/10), menemukan zat berbahaya dalam makanan di beberapa pasar.

Menurut Kasat Resnarkoba Polresta Pekalongan, AKP Rohmat Ashari, pihaknya menemukan zat berbahaya tersebut pada lima pasar dari delapan pasar yang dilakukan sidak.  “Dari delapan pasar yang ada,  ditemukan formalin pada mie basah dan terinasi di Pasar Grogolan,”

Sedang zat berbahaya boraks ditemukan pada tahu bakso di Pasar Podosugih. Di Pasar Anyar ditemukan cumi-cumi sudah diolesi boraks dan Pasar Sorogenen serta Banyurip diketahui gunakan formalin pada terinasi.

Tim juga melakukan uji pestisida pada lima jenis sayuran. Hanya tiga pasar yang tidak ditemukan zat berbahaya dalam makanan dan sayuran, yakni Pasar Kraton, Poncol dan Patiunus. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Layanan berjenjang BPJS rugikan warga

bpjs berjenjang

Kajen, Wartadesa. – Aturan sistem berjenjang klaim BPJS dinilai merugikan warga. Pasien yang mengalami kondisi darurat dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit tipe B tidak bisa mendapatkan pelayanan, karena harus ada rujukan dari rumah sakit tipe C terlebih dahulu.

Jika pasien  tidak mendapatkan rujukan dari rumah sakit tipe C seperti RSUD Kajen (Karanganyar) maka pasien yang harus dilarikan ke  rumah sakit tipe B seperti RSUD Kraton tidak bisa mendapatkan layanan. Hal tersebut dinilai sangat merugikan warga. Demikian disampaikan oleh Bisri Romly. Anggota DPR pusat disela-selar reses.

”Di Kabupaten Pekalongan rumah sakit yang bertipe B dan fasilitasnya lengkap, yaitu RSUD Kraton, sedangkan tipe C, yakni RSUD Kajen peralatannya terbatas.  Akibatnya, ketika terdapat pasien yang harus mendapat pelayanan rumah sakit tipe B harus mendapatkan rujukan dari rumah sakit tipe C. Alur seperti ini terlalu lama, sedangkan apabila ada pasien dalam kondisi darurat tak bisa dilayani,” ujar Bisri Romli  saat mengunjungi Bupati Pekalongan, di ruang kerjanya.

Menurut Bisri Romli, dengan pemberlakuan aturan sistem klaim berjenjang dari BPJS menyebabkan rumah sakit tipe B sepi pasien, sedangkan rumah sakit tipe C pasien menumpuk. Kondisi demikian harus mendapatkan solusi yang memiliki nilai saling menguntungkan, yaitu masyarakat terlayani dalam hal pelayanan kesehatan, rumah sakit tipe B tak mengalami kekurangan pasien serta pelaksanaannya tidak melanggar aturan.

Bisri melanjutkan, permasalahan tersebut disampaikan ke Bupati agar melaporkan permasalahan tersebut ke Komisi IX DPR sehingga masalah itu bisa tersampaikan kepada Menteri Kesehatan. Sebab permasalahan tersebut merupakan persoalan penting terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Pria ini ingin disuntik mati, Kejari menolak

suntik mati

Batang, Wartadesa. – Lantaran putus asa akibat penyakit menahun yang dideritanya, Afandi (48), warga Desa Timbang Rt 5 Rw 2, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dia meminta disuntik mati.  Ia mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk meminta disuntik mati. Namun demikian, permintaan tersebut ditolak.

Afandi sejak tahun 2004 mengalami sakit perut dan dada, meski upaya medis maupun pengobatan alternatif telah dilakukan tidak kunjung sembuh. “Saya sakit perut dan dada sejak tahun 2004. Sudah berobat ke rumah sakit kemana-kemana. Belum sembuh,” ujarnya.

Segala pengobatan yang ia coba tidak berhasil, bahkan dia sudah beberapa kali berganti-ganti rumah sakit untuk berobat, hingga ia putus asa dan memilih mati dengan minta disuktik mati.  “Seandainya mati tidak dosa, ya saya pingin mati. Beban keluarga banyak, saya sempat mengajukan surat permohonan suntik mati ke kejaksaan di Batang dan Semarang,”lanjutnya.

Surat yang ia kirimkan agar disuntik mati, dikirimkan ke kejaksaan melaui pos dengan diketahui istrinya, Salehati (47) dan dua anaknya.

Tak pelak, kabar adanya warga Batang yang ingin disuntik mati membuat bupati setempat turun tangan. Orang nomor satu di Pemkab Batang itu langsung mendatangi Afandi di rumahnya, Jum’at (14/09).

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Wihaji langsung menginstruksikan agar Afandi dibawa ke RSUD Kalisari Batang untuk mendapat perawatan intensif. Selain itu, biaya perawatan juga diinstruksikan agar gratis, alias ditanggung pemkab.

“Saya perintahkan hari ini juga pak Afandi di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perwatan intensif. Untuk masalah biaya, Pemkab Batang yang akan menanggungnya,” ujar Wihaji.

Kepala Dinas Kesehatan, dr Hidaya Basbhet mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir ini, Afandi tidak mau minum obat – obatan dari dokter. Dia hanya berobat ke alternatif, sehingga kondisinya semakin ngedrop, hingga pada akhirnya menggangu psikisnya. (WD)

selengkapnya