close

Kesehatan

Hukum & KriminalKesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Tak punya IPAL, usaha pencucian jins bakal tak diberi ijin

ijin pencucian jins

Kajen, Wartadesa. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan meminta agar usaha pencucian jins yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk tidak diterbitkan ijin usahanya. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi C, Heri Triyono Sabdo dalam audiensi dengan warga Desa Karangsari Kecamatan Bojong di ruang rapat dewan. Senin (23/04).

“Jika belum ada IPAL, jangan dikasih izinnya. Sebelum izin keluar kan ada kajian di lapangan terlebih dahulu,” ujar Heri menjawab tuntutan warga.

Permasalahan limbah di Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan merupakan permasalahan lama yang tidak juga terselesaikan. Terkait dengan hal tersebut dewan berharap agar permasalahan tersebut segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Aduan masyarakat ini sebenarnya persoalan lama yang belum terselesaikan. Banyak faktornya. Pada siang hari ini ingin diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Dengan ketidakhadiran warga, jadi tak berdaya karena kita tidak tahu apa yang akan mereka sampaikan. Lanjut Heri.

Menurut Heri harus ada itikad baik dari pemilik usaha pencucian jins dengan membangun IPAL, agar ijin usahanya tidak dicabut.

Herri mengungkapkan, banyak usaha jins wash di Kabupaten Pekalongan, seperti di Tirto, Kedungwuni, Bojong, dan Wonopringgo, belum memiliki IPAL standar. Sehingga, limbah usaha jins wash tersebut larinya ke sungai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul, ia meminta eksekutif untuk lebih ketat dalam mengeluarkan izin usaha tersebut.

“Agar tidak ada permasalahan, sebelum ada IPAL yang standar, jangan diizinkan dulu. Saya juga akan undang Pak Edi (Kepala Dinas Perizinan). Jika izin dikeluarkan dan IPAL belum ada, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan berikutnya. Ini kan repot. Untuk antisipasi permasalahan, yang belum memiliki IPAL, izinnya dicabut dulu, dan yang belum berizin untuk ditutup,” tandas Heri.

Perwakilan Dinas Perkim dan LH Pratomo mengatakan, Dinas Perkim dan LH, pihak kecamatan, dan Satpol PP sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Desa Karangsari. Menurutnya, di Desa Babalan dan Karangsari ada lima usaha jins wash yang sudah mengantongi izin, namun IPAL belum memenuhi persyaratan.

“IPAL belum memenuhi syarat, makanya kami beri teguran pertama. Isinya agar pengusaha segera membangun IPAL,” terang Pratomo. (Eva Abdullah)

selengkapnya
EkonomiKesehatan

Nanas Madu Belik, beragam manfaat dari daging buah hingga limbah kulitnya

sampo nanas

Pemalang, Wartadesa. – Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dikenal sebagai penghasil nanas madu. Beragam manfaat nanas yang bentuknya lebih kecil dari ukuran buah nanas biasanya ini, dapat kita nikmati. Dari daging buah hingga limbah kulit nanas madu.

Warga bisa mendapatkan nanas madu di sepanjang Jalan Raya Purwokerto-Pemalang. Biasanya warga Desa Beluk Kecamatan Belik menjual buah nanas madu dengan menggelar lapak di sepanjang jalan. Selain itu, beragam produk olahan nanas madu dapat dinikmati seperti minuman sari nanas, selai hingga shampoo dari limbah buah nanas.

Lapak Nanas Madu. Penjual nanas madu di sepanjang Jalan Raya Purwokerto-Pemalang menjajakan produk unggulan desa, nanas madu. Foto: Suara Warga Belik

Watini, warga Desa Beluk yang selama 20 tahun berjualan nanas madu di pinggir Jalan Raya Purwokerto-Pemalang mengungkapkan bahwa nanas madu khas Beluk, lebih segar dan manis dibandingkan dengan lainnya, walaupun memiliki ukuran lebih kecil ini justru lebih di sukai oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang manis.

Watini mengaku tiap hari bisa menjual 100 buah nanas. Yang membedakan nanas madu Beluk dengan nanas madu lainnya adalah bentuknya yang bulat dan kecil, dan memiliki rasa yang lebih manis ketimbang nanas lainnya.

Nanas madu ini menjadi buah tangan warga yang melewati bilangan Belik, mengingat beragam manfaat, seperti,  melancarkan pencernaan, mencegah kanker payudara,  mengurangi nyeri haid,  mengontrol kolesterol dalam tubuh, memperkuat tulang,  mencegah dan meringankan batuk pilek,  dan mengontrol gula darah atau diabetes.

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Sembilan kelurahan di Pekalongan endemis DBD

ilustrasi dbd

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Sembilan kelurahan di wilayah Kota Pekalongan endemis Demam Berdarah Dengeu (DBD). Wilayah tersebut dinyatakan endimis karena tiga tahun berturut-turut ditemukan penderita DBD. Demikian disampaikan Kepala Bidan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, dokter Tuti Widayanti beberapa waktu lalu.

Dari data selama tiga tahun berturut-turut selalu ditemukan, yakni pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, sehingga sembilan kelurahan yang dinyatakan sebagai endemis penyakit demam berdarah.

Kesembilan kelurahan tersebut meliputi, Podosugih, Medono, Sapuro Kebulen, Tirto, Pringlangu, Landungsari, Pabean, Yosorejo, dan Kertoharjo. “Wilayah-wilayah itu dikatakan endemis karena selama tiga tahun berturut-turut selalu ditemukan kasus demam berdarah,” ujar Tuti Widayanti.

Tuti menambahkan, hingga April 2018 ini ditemukan 15 kasus DBD di sembilan wilayah endemik.

Selain upaya melakukan fogging (penyemprotan) massal, masyarakat di daerah endemik harus terus menggalakkan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, agar terbebas dari bahaya penyakit yang mematikan tersebut.

Namun Tuti kembali menegaskan, fogging hanya berfungsi untuk memutus rantai penyebaran DBD pada suatu lokasi di rentang waktu tertentu. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Jika tidak disertai dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) oleh masyarakat setempat, maka dalam tempo satu minggu setelah fogging akan kembali muncul jentik-jentik nyamuk yang bisa menyebarkan penyakit DBD.

“Maka kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN sangat diperlukan. Setidaknya, PSN dilakukan seminggu sekali agar tidak ada jentik nyamuk yang menularkan penyakit DBD,” tandas Tuti. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan Publik

Pemalang masuk dalam 100 desa prioritas penanganan gizi buruk stunting

ilusttasi-stunting

Pemalang, Wartadesa. – Kabupaten Pemalang masuk dalam 100 desa dari 10 kabupaten prioritas penanganan stunting (gizi buruk yang menyebabkan balita pendek –kuciten Jawa). Hal tersebut terungkap dalam laman departemen kesehatan yang merupakan pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Desember tahun lalu.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Masuknya Kabupaten Pemalang dalam kawasan prioritas stunting tersebut berasal dari jumlah balita stunting, prevalensi stunting (persentase jumlah balita pendek dan sangat pendek)  dan tingkat kemiskinan pada sensus nasional BPS tahun 2013.

Kabupaten Pemalang dan Brebes masuk dalam kawasan prioritas penanganan gizi buruk stunting. Data dari laman Depkes RI

Tercatat 57.37 jiwa balita di Pemalang menderita stunting, sedang Brebes menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah dengan 69.201 jiwa balita penderita stunting.

Untuk menganani gizi buruk stunting di wilayah Pemalang, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8,8 milyar dari anggaran DD/APBN.

Alokasi DD/APBN penanganan gizi buruk stunting di Kabupaten Pemalang.

Kasus Stunting di Batang dan Pekalongan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan kasus gizi buruk masih ditemui di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada 8,8 persen balita kurus yang tercatat dalam Data Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Batang pada 2016. Jumlah itu setara dengan 936 dari total 60.341 balita di daerah itu.

Untuk daerah Jawa Tengah, terdapat 9,6 persen balita yang berada pada kategori kurus. “Keadaan di Kabupaten Batang saat ini memang ada perbaikan, tapi masih ada catatan, masih ada anak yang kurang gizi,” kata Nila dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Januari 2017.

Di Kabupaten Pekalongan, jumlah penderita stunting masih menyisakan 53 anak pada tahun 2018 ini setelah dilakukan penanganan oleh pemda setempat.

“53 anak itu kita tangani secara serius. Mulai dari memberikan bantuan-bantuan, termasuk bantuan pemerintah. Dengan intensif, maka Zero Gizi Buruk, tahun depan diharapkan dapat tercapai secara baik,” ujar Bupati Pekalongan beberapa waktu lalu.

Di Kota Pekalongan, jumlah balita penderita gizi buruk stunting tercatat 31 balita pada 2017, sedang pada tahun 2018 ini masih tersisa 13 balita.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto mengatakan pada 2017 lalu, ada 31 balita yang mengalami gizi buruk. Tapi setelah dilakukan penanganan, berkurang menjadi 13 balita. Mereka masih dalam masa pemulihan dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Menurut Slamet, dalam satu bulan, para penderita gizi buruk ini mendapatkan penanganan dan konsultasi di rumah singgah gizi yang didirikan dinas kesehatan. Slamet mengatakan, penanganan masalah gizi buruk ini memang tidak mudah.

Pemerintah melalui Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontrokan anggaran Rp 55 miliar untuk pengurangan angka stunting atau penderita kurang gizi kronis.

Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung pengurangan stunting di sepuluh kabupaten prioritas, seperti; Riau, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang dan Brebes. Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk dua keperluan.

Pertama, sebesar Rp 30 miliar untuk program air limbah pedesaan. Sedangkan kedua sebesar Rp 25 miliar, digunakan untuk penyediaan air minum dan sanitas berbasis masyarakat. sri mengatakan, pembangunan sarana tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat.

Asal tahu saja, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada anak balita. Kondisi stunting antara lain disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. (Eva Abdullah, dari berbagai sumber)

selengkapnya
Kesehatan

116 dari 417 kasus HIV di Pemalang, meninggal

ilustrasi hiv aids

Pemalang, Wartadesa. – 116 dari 417 penderita HIV/AIDS di Pemalang meninggal. Data tersebut merupakan data tahun 2017. Demikan disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, M. Safi’i.

Menurut Safi’i, berdasarkan data sekarang angka kasus HIV AIDS naik yaitu ada 417 kasus di tahun ini. Dari angka itu 116 kasus di antaranya yang meninggal dunia sesuai data tahun 2017.

Safi’i mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, “Bahkan sangat mencengangkan jika dilihat pada data yang ada, justru yang paling banyak terkena HIV AIDS adalah ibu-ibu rumah tangga. Karena akibat ketularan oleh kaum bapak-bapaknya,” ujarnya.

Korban utama dari HIV/AIDS ini merupakan kaum perempuan yang diakibatkan oleh ulah para suami mereka yang membeli jasa seks sembarangan.

Safi’i merekomendasikan agar persoalan tingginya kasus HIV/AIDS di Pemalang segera ditangani dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dampak buruk HIV/AIDS.

Selain tingginya angka kasus HIV/AIDS, di Pemalang kasus TB masih tinggi, yakni 121 kasus per 100 ribu penduduk atau 1.500 kasus di Kabupaten Pemalang,   “Kita ini benar-benar sedang galau, karena penyakit di tempat kami masih tinggi yaitu ada 121 kasus per 100 ribu penduduk. Artinya di Kabupaten Pemalang kurang lebih ada sekitar 1.500 kasus TB,” lanjut Safi’i.

Namun, menurut Safi’i, penanganan kasus TB di Pemalang cukup bagus, hingga mencapai 94 persen dan menjadikan kesembuhan. Penyakit TB ini adalah penyakit yang cukup berbahaya dan menular akan tetapi mudah penyembuhannya, asal penderitanya tertib berobat dan mau mengikuti anjuran dokter. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Razia, sarden diduga mengandung cacing masih dijual

ilustrasi sarden bercacing

Pekalongan, Wartadesa. – Masih ditemukan produk ikan kaleng yang mengandung cacing dijual di sejumlah supermarket di Kota Pekalongan. Hal tersebut terlihat dari hasil inpeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh tim gabungan Dinas Kesehatan,  Dinas Kelautan dan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP serta Polres Pekalongan, Selasa (03/04).

Tim melakukan sidak di sejumlah supermarket dan toko di Pekalongan, menurut tim, dari pengecekan mereka, masih didapat produk ikan kemasan kaleng yang dicurigai mengandung parasit cacing didalamnya dijual dipasaran.

“Dari hasil pantauan tadi, masih ditemukan produk ikan kaleng yang mengandung cacing. Kemudian kami arahkan untuk segera ditarik dan tidak dijual, mungkin dari pihak pengelola toko belum melakukan pengawasan,” kata Setya Budi,  perwakilan tim gabungan.

Setya menambahkan bahwa setelah menemukan masih banyaknya supermarket dan toko masih menjual produk ikan kaleng diduga bercacing, pihaknya meminta pemilik toko dan supermarket menarik produk tersebut dan menyimpannya.

Tim gabungan meminta agar produk tersebut tidak dijual kembali.

Namun, masih menurut Satya, tim gabungan tidak menemukan  produk ikan kaleng yang ditarik dari peredaran.  “Tidak ditemukannya makanan ikan kaleng yang dimaksud, lantaran pihak pengelola supermarket maupun toko ritel itu sudah merespon dengan melakukan penarikan produk tersebut pasca mendapatkan edaran dari pusat,” jelasnya.

Sementara itu di Kabupaten Pekalongan, sebelumnya, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pekalongan memperketat pengawasan peredaran makanan di wilayah Kota Santri.

Hingga saat ini pihak Disperindagkob UMKM Kabupaten Pekalongan belum menemukan maupun mendapatkan laporan adanya sarden bercacing di wilayahnya.

Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM Dewi Fabanyo, mengungkapkan adanya temuan cacing dalam kemasan kaleng ikan sarden di beberapa daerah membuat pihaknya berupaya mengantisipasi peredaran makanan tidak layak konsumsi di wilayah Kota Santri.

Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan. Di Kota Santri belum ditemukan sarden bercacing, “Memang dibeberapa daerah ada, namun di Kabupaten Pekalongan sampai saat ini belum ada temuan adanya cacing yang berada dalam kemasan sarden,” terangnya.

Menurut Dewi, bila ada warga yang menemukan sarden bercacing untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau Disperindagkop, “Kalau memang ada masyarakat yang menemukan cacing pita dalam kemasan sarden, langsung saja dilaporkan ke kami. Dengan dasar laporan itu maka kami bisa bergerak cepat dengan turun ke lokasi. Kalaupun memang ada pastinya akan kami ambil langkah tegas,” tandasnya.

Dewi berharap agar warga Pekalongan menjadi konsumen cerdas dengan melaporkan apabila menemukan produk yang dibelinya kemasannya rusak maupun kadaluarsa. (Eva Abdullah dan sumber Panturapost)

selengkapnya
EducationKesehatanPendidikan

50 pelajar dites urine dan digeledah tasnya, ini hasilnya

tes urine

Pekalongan Kota, Wartadesa. – 50 siswa MAN 03 Kota Pekalongan dites urine, selain itu petugas juga menggeledah 292 tas siswa dalam sebuah sidak narkoba yang digelar oleh Sat Resnarkoba Polres Pekalongan Kota bersama dengan Kesbangpol Kota Pekalongan, BNN Kabupaten Batang, Satpol PP Kota Pekalongan dan Dinas Kesehatan. Senin (3/4).

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu melalui Kasat Narkoba AKP Rohmat Azhari mengatakan, Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan menekan angka pengguna narkoba di kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa.

Selepas melakukan razia tas dan tes urine, petugas melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Sosialisasi tersebut dilakukan dikalangan pelajar mengingat pelajar menjadi sasaran empuk peredaran barang haram tersebut.

“Selain itu banyaknya kasus peredaran narkoba di lapisan masyarakat akhir-akhir ini banyak melibatkan kalangan pelajar khususnya,” kata AKP Rohmat Azhari.

Dari keseluruhan tes urine pelajar semuanya negatif mengkonsumsi narkoba. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

PKS Tolak pencabutan Perwal tentang larangan iklan rokok

ilustrasi anti rokok

Pekalongan Kota, Wartadesa. – FPKS DPRD Kota Pekalongan menolak rencana pencabutan Peraturan Walikota No. 36 tahun 2011 tentang Larangan Iklan Rokok. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Pekalongan, Aji Suryo, mengatakan Fraksi PKS akan menolak terhadap rencana pencabutan Perwal tentang Larangan Iklan Rokok di daerah itu karena pendapatan iklan tidak sebanding dengan dampak buruk merokok. Kamis (29/03).

“Tentang rencana pencabutan Perwal itu, kami minta Wali Kota Pekalongan perlu mengkaji ulang wacana tersebut karena pertimbangan dicabutnya peraturan tersebut apakah hanya karena faktor pendapatan yang masuk ke daerah agar dapat lebih besar,” ujar Aji

Menurut Aji, pemasukan dari iklan rokok tidak sebanding dengan dampak buruk kebiasaan merokok. Dia meminta agar Walikota Pekalongan mengkaji ulang wacana pencabutan peraturan tersebut,  “Oleh karena itu, mohon dikaji ulang wacana mencabut Perwal itu. Kami sangat tidak mendukung ketika wacana tersebut disampaikan.” katanya.

Aji mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin generasi muda Pekalongan terpapar rokok lebih dini, “Kami tidak ingin generasi ke depan bisa terpapar rokok lebih dini,” katanya.

Sementara itu Fraksi PPP malah mendukung pencabutan perwal tersebut, menurut Mabrur, Ketua Fraksi PPP, iklan rolik tidak berimplikasi langsung pada kesehatan warga,  “Iklan rokok tidak berimplikasi langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Apalagi di televisi juga sudah banyak iklan rokok, kita hentikan pun juga tidak ada pengaruhnya,” katanya.

Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz menyampaikan wacana pencabutan Perwal tentang larangan iklan rokok, dengan pencabutan perwal tersebut pendapatan asli daerah dari perusahaan rokok lebih besar. “Kendati demikian, kami akan terlebih dulu memastikan perusahaan rokok harus memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan daerah. Selain itu, kami juga akan minta masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan tentang wacana tersebut,” katanya.

Hanya Indonesia yang membolehkan Iklan Rokok di ASEAN

Menurut Direktur Eksekutif Aliansi Pengendali Tembakau Asia Tenggara (SEATCA), Bungon Ritthiphakdee hanya Indonesia yang masih memperbolehkan iklan rokok. “Seluruh negara-negara Asia Tenggara telah melarang total iklan tembakau di media cetak, televisi, radio dan film, kecuali Indonesia.” Ujarnya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa (29/03).

Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah total melarang iklan rokok di titik-titik penjualan.  Ritthiphakdee menyatakan, kebijakan pajak dan cukai tembakau di negara-negara Asia Tenggara secara tertahap telah diperkuat, meskipun harga rokok di beberapa negara masih sangat rendah, di bawah 1 dolar Amerika Serikat per bungkus.

Seluruh negara Asia Tenggara juga telah menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Yang terbesar adalah Thailand (85 persen di bagian depan dan belakang) disusul Brunei Darussalam, Laos dan Myanmar sebesar 75 persen.

“Adapun hukum di Thailand saat ini juga menerapkan kemasan polos dan terstandar untuk produk tembakau,” ujarnya.

Di Thailand, kios-kios tidak memajang rokok secara bebas, walau bungkusnya sudah diharuskan polos warna putih. Hanya orang dewasa yang boleh membeli rokok, itupun harus menunjukkan identitas, dan rak penyimpan rokok selalu ditutup.

Kios-kios yang berada di dekat sekolah, wihara, rumah sakit, dan instalasi umum, dilarang keras menjual rokok.

Di Indonesia, penjualan rokok sangat liberal. Tidak jarang justru yang menjaga warung rokok adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi dari paparan efek buruk rokok. Orang bebas menjual rokok di mana saja, bahkan di samping sekolah atau rumah sakit.

Menurut Ritthiphakdee, penggunaan tembakau masih menjadi salah satu penyebab kematian dini di dunia yang sebenarnya dapat dicegah.

Di wilayah Asia Tenggara, tembakau membunuh sekitar 500.000 orang per tahun dengan komposisi setengah laki-laki dewasa adalah perokok yang merupakan 10 persen dari total perokok dunia.

Ritthiphakdee mengatakan SEATCA mendukung laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Epidemi Tembakau Global 2017 yang menyatakan terdapat kemajuan substansial dalam pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).

“Kami mengapresiasi WHO yang telah memandu para pembuat kebijakan tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di seluruh dunia, dengan sumber daya yang praktis dan tidak ternilai itu,” katanya. (Sumber: Antara)

selengkapnya
Kesehatan

Jumlah Gay di Kota Santri memprihatinkan

ilustrasi gay

Kajen, Wartadesa. – Jumlah kaum lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Santri mengalami kenaikan cukup pesat. Bahkan perilaku seks menyimpang di kota yang terkenal dengan sego megononya tersebut sudah masuk tahap memprihatinkan.

M. Iqbal Masruri, pengelola program  KPA Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa data dari Kemenkes tahun 2012, tercatat 4.046 gay di Kabupaten Pekalongan. Jumlah pelaku perilaku seks menyimpang ini memprihatinkan, “Di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan estimasi dari Kemenkes 2012, jumlah pria gay diperkirakan mencapai 4.046 jiwa. Jumlah tersebut kemungkinan berkembang pesat,” ujarnya seperti diberitakan radartegal.com.

Menurut Iqbal ada komunitas di media sosial facebook yang menampung gay, bahkan tak sedikit yang melakukan tukar-menukar pasangan dan tawar menawar melalui forum grup di fb tersebut.

Informasi yang didapatkan, grup komunitas gay Pekalongan pengikutnya mencapai lebih dari 1.500 orang. Dalam grup terbuka itu, mereka tak risih untuk tawar menawar dan janjian dengan sesama jenis. Usia anggota di grub antara 17 hingga 30an tahun.

Faktor penyebab, lanjut Iqbal, kaum Sodom ini karena faktor lingkungan yang mempengaruhi orientasi seks, namun ada juga karena penyebab lain, yakni masalah psikologis. “Faktor lain bisa diakibatkan karena trauma psikologis, seperti dikhianati atau disakiti pasangannya, yang pada akhirnya membuat orang tersebut menemukan kenyamanan dengan sesama jenis,” ujar Iqbal.

Menurutnya, kelainan psikologis bisa menular. Seseorang yang dalam kondisi psikologis tidak stabil bisa tertular. “Tapi butuh proses atau jalan yang panjang. Sehingga kita perlu memahami diri kita sebagaimana manusia yang diciptakan Tuhan dengan dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan,” imbuhnya menjelaskan

Perilaku seks menyimpang sesama jenis yang dilakukan kaum gay sendiri cukup berisiko terhadap penularan virus HIV. Berdasarkan data Dinkes Pekalongan, 4 persen dari total kasus HIV/Aids yang berhasil ditemukan di Kota Santri adalah kaum gay atau seks sesama jenis.

“Dari 2005 sampai Februari 2018, terdapat 283 pengidap Aids yang ditemukan Dinkes Kabupaten Pekalongan, di antaranya 145 pengidap HIV, dan 138 lainnya sudah masuk fase Aids. 4 persen dari total kasus adalah mereka yang memiliki kelainan seks sesama jenis,” terang Iqbal.

Pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan atau perilaku seks yang berisiko mengakibatkan terjangkit HIV. Mulai dari bahaya gonta-ganti pasangan, penyalahgunaan narkoba, dan seks sesama jenis.

“Kita berusaha terus mengedukasi masyarakat, tentang bahaya-bahaya seks berisiko dan penyalahgunaan narkoba terhadap dampak Aids,” pungkasnya. (sumber: Indopos)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkungan

Wihaji harap ada tim khusus kaji dampak merkuri PLTU Batang

greenpeace pltu batang

Batang, Wartadesa. – Bupati Batang, Wihaji berharap dampak merkuri setelah PLTU Batubara beroperasi dikaji oleh tim khusus. Pihaknya mengungkapkan tidak boleh ada setetes merkuri yang dapat merugikan warga Batang pada mega proyek 4 milar dolar tersebut.

“Kami berharap ada tim khusus untuk mengkaji dampak mercuri dari PLTU setelah beroprasi,” ujar Wihaji saat mengunjungi Desa Cablikan Kecamatan Reban, Senin (19/03).

Baca: PLTU Batang berpotensi cemari warga dengan karbon dan merkuri

Menurut Wihaji, Pemkab Batang ingin menjadikan Batang sebagai surganya Asia, bukan sebaliknya, “Jangan sampai satu tetes mercuri mencemari lingkungan di Kabupaten Batang, karena kami ingin menjadikan Batang surganya Asia bukan malah sebaliknya,” ujarnya.

Seperti ditulis Wartadesa sebelumnya, Greenpeace Indonesia mensinyalir bahwa Pembangkit Lisrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Batang, Jawa Tengah mengeluarka sekitar 10,8 juta ton karbon dan 26 kilogram merkuri setiap tahunnya. Jutaan karbon tersebut sebanding dengan seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh Myanmar pada tahun 2009.

Temuan tersebut disoroti Wakil Ketua VII DPR RI Satya Widya Yudha saat melakukan kunjungan spesifik Komisi VII ke PLTU Batang, Rabu (14/03). “Ini yang perlu mendapatkan tindak lanjut, jangan sampai apa yang disinyalir oleh Greenpeace menjadi kenyataan. Karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi Minamata tahun 2017 yang tidak mengizinkan adanya cemaran merkuri dalam aktivitas industri terutama pertambangan atau juga industri yang menggunakan hasil tambang seperti batubara yang dipakai PLTU Batang ini,” ujarnya, dikutip dari Tribun.

Menurut Yudha, PLTU berbasis batubara mempunyai resiko kandungan emisi karbon yang besar sehingga dibutuhkan implementasi analisis dampak lingkungan berupa pengawasan dalam bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

“Mereka tentu sudah menyampaikan Amdalnya terlebih dahulu, karena ini proyek 2×1.000 MW. Tetapi untuk implementasi Amdalnya sendiri perlu pengawasan, pengawasan itu bisa berbentuk dikeluarkannya UKL dan UPL. Karena UKL dan UPL itulah yang nantinya melihat bagaimana konsistensi apa yang telah disepakati dalam AMDAL tersebut,” imbuhnya.

Yudha mengajak kepada semua pihak yang terlibat untuk tetap mengawasi dari waktu ke waktu pengerjaan proyek PLTU Batang ini karena menurutnya keberadaan pembangkit listrik dan upaya melistriki masyarakat menjadi tanggungjawab negara. (Sumber: Tribun)

 

selengkapnya