close

Kesehatan

KesehatanLayanan Publik

BPJS Kesehatan hutang Rp 19,6 miliar lebih ke RSUD Kajen

rsud kajen

Kajen, Wartadesa. – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen harus melakukan efisiensi agar operasional tetap berjalan. Pasalnya jumlah piutang BPJS Kesehatan kepada RS  plat merah ini mencapai Rp 19,6 miliar lebih. Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja (kunker) Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (14/01) kemarin.

Dalam kunker terungkap bahwa periode Juni-Nopember 2019, piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp 19,6 miliar lebih. Piutang Jamkesda periode Mei-Nopember 2019 sebesar Rp 1,07 miliar dan piutang Rumah Zakat selama 2019 sebesar Rp 185 juta.

Meski demikian, Candra Saputra, salah seorang walik rakyat meminta agar pelayanan RSUD Kajen bisa meningkat. “Mohon ada peningkatan pelayanan, sebab banyak masukan ke kami.” Ujarnya dikutip dari Radar Pekalongan.

Wakil rakyat lainnya, Sumar Rosul meminta agar ada keterbukaan informasi publik pada RSUD Kajen, ia membandingkan keterbukaan informasi publik RS yang ada di Semarang. “Ada aplikasi update pelayanan setiap hari, seperti kamar yang masih kosong berapa. Jamannya teknologi canggih. Agar ada informasi ke masyarakat masyarakat jauh-jauh datang ke sini tidak kecele,” ujar Sumar Rosul.

Sumar juga berpesan terkait pelayanan kepada pasien. “Meskipun BLUD kami harapkan bisa melayani masyarakat dengan baik. Seperti prinsip jual beli, konsumen adalah raja, maka pasien adalah raja, sehingga harus diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag TU RSUD Kajen Septi mengatakan bahwa untuk Jamkesda sudah dianggarkan pada tahun 2020.  “Kita kemarin sudah ketemu Dinas Kesehatan, semoga bisa dibayarkan pada triwulan I ini, dan sekarang masih tahap proses,” kata dia.

Untuk BPJS, lanjut Septi, semuanya dari pusat.  BPJS di daerah tidak bisa memastikan kapan tunggakan itu akan dibayarkan. “Kita masih bersyukur klaim Juli masuk di tanggal 11 Januari. Harapan kita yang Agustus bisa masuk di Februari awal,” kata dia.

Septi menambahkan, dengan klaim Juli yang sudah masuk, RSUD Kajen dapat beroperasi tiga bulan kedepan. “Dengan informasi klaim bulan Juli masuk, kita lega karena tiga bulan ke depan kita bisa operasional,” imbuhnya.  (Sumber: Radar Pekalongan)

selengkapnya
EkonomiKesehatanLayanan Publik

Perangkat desa keluhkan kenaikan iuran BPJS, warga pilih turun kelas

iuran bpjs

Kajen, Wartadesa. – Naiknya iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat membuat perangkat desa se-Kabupaten Pekalongan pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, jika satu anggota keluarga, awalnya mengeluarkan Rp 80 ribu, kini harus merogoh kocek lebih dalam lagi, yakni, Rp 160 ribu. Jika total anggota keluarga ada enam orang, perangkat desa ini harus merogoh Rp 960 ribu perbulan.  Sementara itu, warga di Kabupaten Batang lebih memilih turun kelas, dari kelas I ke kelas III untuk mensiasati kenaikan iuran BPJS tersebut.

“Sebenarnya kami sebagai perangkat merasa terbebani dan pusing karena iuran BPJS naik 100 persen. Untuk itu kami sebagai perangkat desa meminta supaya ada keringanan. Kita hitung-hitungan aja, iuran perbulan sebelumnya Rp 80 ribu, saat ini dengan kenaikan 100 persen iuran bisa menjadi Rp 160 ribu, sedangkan untuk pembayaran tidak bisa sendiri dan harus semua anggota keluarga yang tercatat di Kartu Keluarga. Bayangkan kalau keluarga ada enam orang maka bayarnya tahu sendirikan,” keluh Makmur, salah seorang perangkat Desa Doro dalam audiensi bersama Komisi A DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3 dan PPKB) dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu.

Dodiek Prasetyo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan tidak bisa menanggapi keluhan para perangkat desa tersebut, lantaran kenaikan Iuran BPJS Kesehatan merupakan ranah pemerintah pusat.

Arif Nugroho, perwakilan DPMD P3KA PPKB mengungkapkan bahwa untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sudah diploting dalam APBDes.

Perangkat saat ini hanya dibebani kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, warga Kabupaten Batang lebih memilih untuk turun kelas menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dilansir dari Radar Pekalongan, warga Desa Dracik, Batang, Suraji (37) memilih mengurus turun kelas di kantor BPJS setempat, meski harus antri panjang.

“Saya sudah ajukan permohonan untuk turun kelas, dari kelas I turun ke kelas III, alasannya kemahalan. Saya tidak sendirian, masyarakat Batang lainnya juga senasib dengan saya. Mereka rela antre berlama lama untuk bisa mengajukan penurunan kelas,” terang Suraji,

Suraji mengaku sangat keberatan dengan kenaikan iruan BPJS Kesehatan tersebut.“Dulu iuran Rp 80 ribu saya masih mampu, namun sejak naik menjadi Rp 160 ribu, saya keberatan. Kini saya memilih untuk turun ke kelas III, yang biayanya cukup ringan. Meski kelas III juga mengalami kenaikan, dari semula Rp 25 ribu, kini menjadi Rp 42 ribu. Begitupun dengan Kelas II, yang semula Rp 51 ribu, kini menjadi Rp 110 ribu,” paparnya.

Suraji berharap dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut diimbangi dengan peninggatan pelayanan dan fasilitas. (Sumber: Radar Pekalongan)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Bahaya bleng mengancam, apa solusinya?

bleng1

Batang, Wartadesa. – Operasi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal. Kasi Kefarmasian dan Alkes Dinkes Batang menemukan peredaran bleng masih dijual bebas di Pasar Bandar dan Pasar Limpung, demikian disampaikan oleh Riza Zakiya, perwakilan tim saat melakukan sidak. Selasa (17/12).

“Di sini masih banyak pedagang yang menjual bleng. Tadi sudah disita oleh polisi, total sekitar 1.013an lebih bungkus yang disita. Kebanyakan bleng ini dikemas dalam berat 250 gram dan ada juga yang kurang dari itu,”  ujar Riza.

Menurut Riza, bleng, termasuk boraks ini sering digunakan warga untuk membuat olahan pangan seperti kerupuk dll. Selain menemukan bleng, tim juga menemukan boraks dan zat tekstil yang digunakan untuk pewarna makanan kolang-kaling.

Riza berharap agar warga berhati-hati saat membeli sejumlah bahan makanan, terutama yang mendandung zat berbahaya.

Dilansir dari BPOM Jogjakarta, boraks merupakan senyawa dengan nama kimia Natrium Tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat.

Boraks sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pencernaan, iritasi pada kulit dan mata, mual, sakit kepala, nyeri hebat pada perut bagian atas. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut bahkan kematian. Konsumsi Boraks 5-10 gram oleh anak-anak dapat menyebabkan shock dan kematian. Beberapa penyalahgunaan Boraks dalam pangan diantaranya bakso, cilok, lontong dan mie.

Boraks dilarang digunakan untuk pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Kegunaan Boraks sebenarnya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, dan campuran pupuk tanaman.
Ciri-ciri pangan mengandung Boraks antara lain bakso memiliki tekstur kenyal, dengan warna cenderung agak putih dan rasa sangat gurih, sedangkan kerupuk memiliki tekstur sangat renyah dan rasa getir.

Pengganti bleng yang aman untuk makanan

BBPOM di Yogyakarta bersama lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Pasar dan lain-lain tak henti-hentinya menginformasikan kepada masyarakat terkait larangan penggunaan Bleng pada pada pangan, baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan timbulnya penyakit-penyakit tidak menular di masyarakat.

Penggunaan Bleng pada pembuatan bakso dapat diganti dengan Sodium Tri Poli Phosphat (STPP) atau misonyal yang dapat dibeli di toko yang menjual bahan-bahan untuk kue. Sedangkan bahan alami tepung kanji/ tapioka dapat digunakan sebagai pengganti bleng pada pembuatan kerupuk gendar.

Adanya peredaran bleng di masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama, rantai peredarannya harus segera dipotong, agar tidak ada lagi penggunaan bleng di masyarakat karena ketidaktahuan akan bahaya yang mengancam. Masih tingginya angka penyakit tidak menular di masyarakat yang berasal dari pangan yang tidak aman harus menjadi perhatian,

Agar terhindar dari pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi konsumen cerdas :
– Konsumen agar berhati-hati dalam memilih produk pangan
– Perhatikan ciri-ciri produk pangan yang mengandung Boraks, bila ragu tidak perlu membeli
– Cari dan tambah pengetahuan melaui seminar, televisi, radio, koran, leaflet, booklet, poster, dll. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber dari BPOM Jogjakarta)

selengkapnya
Hukum & KriminalKesehatanLayanan PublikLingkungan

Lagi! Limbah cair cucian jins dibuang ke kali

limbah1

Wonopringgo, Wartadesa. – Praktik “kotor” pengusaha cucian jins dengan membuang limbah cairnya langsung ke kali ditemukan kembali oleh warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Meski kali ini bukan pengusaha desa setempat, melainkan desa yang bersebelahan, dengan asal sumber limbah cair diatas aliran kali Desa Pegaden.

Rabu (18/12) malam, sehabis salat Isya tepatnya. Seorang warga Pegaden Tengah mencium aroma tidak sedap (kembali–setelah beberapa minggu aroma tersebut hilang dari sekitar mereka). Pemuda berinisial S ini kemudian turun ke kali yang melintas di tepi perkebunan tebu di desanya. Dengan senter seadanya, ia mencium bau tak sedap tersebut bersumber dari air yang mengalir. Iapun kemudian mengeluarkan ponselnya, merekam kondisi air yang kembali hitam dengan aroma tak sedap.

Beberapa warga lainnya kemudian mengecek sumber utama pembuangan limban cair cucian jins. Mereka mengambil sampel air yang kemudian dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan, untuk dilakukan tes hari ini (Kamis, 19/12). Dengan menyusuri aliran sungai menuju ke arah Selatan. Beberapa pemuda Pegaden Tengah menyusuri sumber pembuang limbah cair cucian jins.

Baca: warga-segel-limbah-cucian-jins-boleh-dibuka-asal

dugaan-pencemaran-limban-cucian-jins-pegaden-tengah-diselidiki

limbah-cucian-jins-pegaden-tengah-disedot

Dugaan awal bahwa limbah sengaja dialirkan ke sungi oleh para pengusaha desa setempat yang sebelumnya disegel oleh warga, dan baru satu hari dibuka oleh Satpol PP Kabupaten Pekalongan tidak terbukti. Mereka menyusuri sungai makin ke Selatan. Dan ternyata, sumber limbah cucian jins yang langsung dibuang ke kali berasal dari salah satu pengusaha cucian jins Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo.

“Ternyata bukam dari ketiga loundry yang kemaren buka segel. (sumbernya) Dari loundry jeans Rowokembu pak… Ini juga masih kita selidiki juga.” Tutur Ahmad, salah seorang pemuda Pegaden dalam rombongan yang menyusuri kali Pegaden malam itu.

Meski sudah mengantongi nama, siapa yang membuang limbah cucian jins ke kali. Ahmad belum bersedia menyebut nama pengusaha tersebut. “Belum berani keluarkan nama pak. Besok saya akan konfirmasi dulu dengan anggota BPD (Pe)gaden dari dukuh Seputut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga usaha cucian jins di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan akhirnya dibuka segelnya. Sebelumnya usaha tersebut disegel warga dalam sebuah aksi warga beberapa waktu silam. Pembukaan segel tersebut menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan karena sudah memenuhi persyaratan. Selasa (17/12).

Adapun tiga lokasi usaha cucian jins yang dibuka segelnya, dan diperbolehkan beroperasi kembali adalah usaha cucian jins milik Makmur, Sutikno dan Abdul Karim. Sebelum pembukaan segel, petugas yang datang  Kasat Pol PP Kab. Pekalongan Risnoto, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Susilo Kalis Rubiyono, S.H., Camat Wonopringgo diwakili Topo Harjanto, Danramil Wonopringgo Kapten Sunarto, Kapolsek Wonopringgo Iptu Akhmat Fauzi, Dinas Perkim dan LH Zahlul Khafizin, dan ketiga pengusaha, mendengarkan pembacaan berita acara surat perintah pembukaan segel.

Dalam berita acara telah dimuat diantaranya Surat Perintah Kepala Katuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Nomor : 800/533/2019 tanggal 16 desember 2019 perihal pembukaan segel usaha laundry di Desa Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dasar pertimbangan surat perizinan usaha sudah lengkap, sudah memiliki bak penampungan limbah dan siap untuk menyedot, berita acara peninjauan bak tampung oleh Dinas perkim LH dan Pemerintah Desa serta masyarakat dan surat pernyataan yang dibuat pemilik usaha yang disaksikan oleh para pihak.

Pembukaan segel menurut petugas dalam rangka dilakukannya uji coba IPAL di masing-masing pengusaha guna menentukan atau mengetahui kelayakan IPAL yang dimiliki oleh para pengusaha. Pembukaan segel cucian jins di Desa Pegadentengah dilaksanakan secara simbolis di tempat usaha Makmur.

Diberitakan sebelumnya, warga menolak pembukaan segel usaha cucian jins  pada saat ujicoba sampel limbah yang akan diproses pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ahmad, warga setempat saat dikonfirmasi Warta Desa, Ahad (15/12) mengatakan bahwa penolakan warga terhadap pembukaan segel pembuangan limbah cucian jins oleh warga, sebelum ada kesepakatan tertulis bahwa para pengusaha tidak akan mengalirkan limbahnya ke sungai.

“Poin (point)  intinya adalah rasa ketidakpercayaan warga kepada para pengusaha (tidak mengalirkan limbah ke sungai), karena pengalaman selama puluhan tahun warga selalu dibohongi (limbah tidak dialirkan ke sungai … tetapi tetap saja dialirkan ke sungai … utamanya pada malam dinihari,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ahmad menambahkan, sebelumnya berkali-kali para pengusaha berjanji tidak akan mengalirkan air limbah cucian jins ke sungai, tetapi masih saja mengalirkannya ke sungi.

Diketahui pada Kamis (12/12) perwakilan warga menyampaikan keberatan warga terhadap pembukaan segel saluran pembuangan limbah cucian jins Desa Pegaden Tengah dengan mendatangi kantor Camat Wonopringgo. Warga meminta camat setempat menandatangani pernyataan menolak membuka segel. Namun pihak kecamatan menolak menandatangani karena ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan dan dinas terkait.

“Terkait pembukaan segel yang dikabarkan akan dibuka hari ini (Kamis),  perwakilan warga datang ke kecamatan meminta untuk menandatangani surat penolakan pembukaan segel cucian jins. Secara terbuka camat menolak terlebih dahulu untuk menandatangani surat penolakan tersebut dikarenakan camat ingin mengkoordinasikan surat penolakan tersebut terlebih dahulu kepada pihak satpol PP yang mempunyai wewenang dalam pembukaan segel,” lanjut Ahmad.

Ahmad menambahkan, jika untuk melakukan uji sampel limbah pada IPAL pengusaha cucian jins, warga meminta agar saluran yang disegel warga tidak dibuka. “Kalo cuman uji coba pembukaan IPAL dan juga mencari win solution (solusi bersama) dengan mendatangkan air limbah dari usaha cucian jins yang lain kemudian diproses di IPAL. Apabila sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka warga dapat menyetejui pembukaan segel tersebut.” Tuturnya.

Warga juga meminta jika nantinya ada  pengusaha yang tetap melanggar, dengan membuang limbah tanpa diolah IPAL, usaha tersebut langsung di tutup oleh dinas atau instansi terkait.

Dalam kesepakatan sebelumnya saat pertemuan antara Dinas Perkim dan LH dengan warga, bahwa  uji coba harus menggunakan limbah yang bersumber dari usaha itu sendiri dan Satpol PP bersedia untuk menutup langsung apabila ada pengusaha yang melanggar.

Saat ini pembukaan segel saluran limbah cucian jins ditunda terlebih dahulu menunggu kesepakatan warga Pegaden Tengah dengan pengusaha. “Rencananya akan ada pertemuan lagi pada hari Rabu (18/12) untuk membuat kesepakatan bersama antara warga dengan pengusaha cucian jins,” pungkas Ahmad. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Duh! 403 warga Kota Santri terpapar HIV/AIDS

perempuan rentan hiv

Kajen, Wartadesa. – Miris dan musti mengurut dada. Bagaimana tidak! sedikitnya 403 kasus HIV masih mendera keluarga Kota Santri. Meski berada pada lima terbawah di Jateng, kasus HIV/AIDS tersebut menimpa 184 penderita perempuan dengan 115 orang merupakan ibu rumah tangga.

Demikian disampaikan oleh Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan  saat membuka Seminar Kesehatan Reproduksi Wanita yang digelar oleh PC Fatayat NU Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyongsong Hari Ibu Tahun 2019,di Aula Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan di Kedungwuni. Jumat (13/12)

Asip menyebut, dari seluruh total 403 kasus HIV. Tahun 2019 ini ada 76 kasus HIV dengan 27 kasus menimpa kaum perempuan, dan 25 diantaranya ibu rumah tangga.

“Menurut data pada tahun ini 76 penderita HIV dengan 27 diantaranya adalah wanita dan 25 ibu rumah tangga.” Ujar Asip.

Asip menyebut kesehatan seksual dan kekerasan seksual masih membayangi kaum perempuan di Kota Santri. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan upaya pencegahan. “Dan yang terpenting adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” terangnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Pembangunan Puskesmas Kajen 1 dan 2 terancam gagal

gagal lelang

Kajen, Wartadesa. – Pembangunan Puskesmas Kajen 1 dan Puskesmas Kajen 2 terancam gagal lantaran gagal lelang. Demikian terangkum dalam kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (05/12) ke Dinas Kesehatan tekait pembangunan dua Puskesmas tersebut.

Abdul Munir, Ketua Komisi C mengungkapkan pihaknya prihatin dengan gagal lelangnya dua Puskesmas di Kajen akibat jadwal (lelang) terlalu mepet. “Kami sangat prihatin karena seharusnya masyarakat sudah bisa menikmati Puskesmas yang nyaman dan bagus, karena gagal lelang akhrinya tertunda 1 tahun lagi.” Ujarnya.

Munir menambahkan, Puskesmas Kajen 1 dan Puskesmas Kajen 2 baru bisa dianggarkan tahun depan. “Tahun depan belum dianggarkan untuk yang gagal lelang dan baru dianggarkan pada tahun 2021,” lanjutnya.

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan, Ida Sulistiyani menjelaskan bahwa untuk rencana tahun 2019 di Dinas Kesehatan ada 6 proyek. RSUD Kesesi, Puskesmas Talun, Puskesmas Kajen 1, Puskesmas Kajen 2, Puskesmas Pembantu Jetak Kidul dan Puskesmas Pembantu Kwasen.

“Untuk puskesmas kajen 1 dan 2 mengalami gagal lelang karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat teknis,” tutur Ida.

Ida menambahkan, pada tahun 2020 Pemkab merencanakan pembangunan 9 proyek Puskesmas, diantaranya,  Puskesmas Wonopringgo, Puskesmas Siwalan dan RSUD Kesesi, Puskesmas Pembantu Kalijoyo, Puskesmas Pembantu Lolong, Puskesmas Pembantu Sijambe, Puskesmas Pembantu Pegandon, Puskesmas Pembantu Lemah Abang dan Puskesmas Pembantu Sembung Jambu.

Menurut Ida, pihaknya akan lebih serius dan fokus dalam perencanaan, sehingga kejadian tender gagal lelang tidak terjadi lagi. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Sepotong kisah Reza, bocah penderita lumpuh otak dari Samborejo

kisah reza

Tirto, Wartadesa. – Nama lengkap bocah berusia delapan tahun itu Azizatun Reza. Ia biasa disapa Resa, tinggal di sepetak kamar bersama ibunya, Ida Fatmawati (42) di rumah saudaranya Desa Samborejo Rt. 13/05, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Reza dan ibunya terpaksa menumpang di rumah saudaranya, lantaran belum memiliki rumah sendiri.

Reza menderita cerebal palsy sejak lahir ( Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh). Diusianya yang sudah delapan tahun, Reza belum bisa berjalan, ataupun melakukan aktivitas seperti anak-anak seumurannya.

Ibunya, Ida Fatmawati selalu mengendong Reza  kemanapun ibunya pergi, begitupun disaat ibunya bekerja Reza selalu menemani. Bahkan ketika harus kontrol ke rumah sakit dengan jarak yang lumayan jauh, sang ibu harus berjalan kaki sambil menggendong Reza, karena tak ada uang untuk membayar ojek ataupun angkutan umum.

Ayah Reza meninggal satu tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Kini Ibu Reza berjuang sendiri dengan bekerja sebagai buruh nyolet (mewarnai kain batik) dengan penghasilan yang tak menentu.

Tak bisa dibayangkan begitu berat ujian yang harus mereka lalui. Hingga malu rasanya diri ini apabila masih sering mengeluh.

Dari kisah mereka, aku mendapatkan guru kehidupan yang membuatku sadar akan arti rasa yyukur yang selama ini terabaikan.  Ampuni hamba ya  Robb…. (Haria Sulistiyaningsing)

 

Haria Sulistiyaningsih adalah penggiat penyakit gagal jantung bawaan, tinggal di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Ia aktif di komunitas tersebut di wilayah Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Editor: Buono

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkungan

Catat! Industri di Kota Santri tidak boleh mencemari sungai

sampel air

Kajen, Wartadesa. – Sebagai kota batik, jins dan tekstile, Bupati Pekalogan, Asip Kholbihi mendeklarasikan industri di Kota Santri tidak boleh mencemari sungai. Sudah mahfum bila kondisi sungai di Pekalongan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Industri batik printing, tekstil dan cucian jins disinyalir menyumbang pencemaran sungai–setidaknya selama ini.

Puncak dari kekecewan warga akan pencemaran sungai, dilakukan oleh warga Desa Pegaden Tengah, beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, beberapa industri cucian jins ditutup sampai mereka membuat IPAL atau meminta DLH untuk mengangkut limbah mereka. Dan, Kamis (24/10) pihak DLH melakukan pengecekan kadar air limbah yang ada di sungai Pegaden Tengah.

Kanit reskrim Polsek Wonopringgo Bripka Pipin Setio dan Kanit II Reskrim Polres Pekalongan bekerja sama dengan KLH Provinsi Jawa Tengah melakukan pengecekan pembuangan air limbah jins di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Warga setempat berharap agar hasil pengecean tersebut diumumkan melalui surat resmi ke Kepala Desa dan disampaikan ke warga Pegaden Tengah.

Pencemaran kali di Pekalongan, tidak hanya terjadi di Pegaden Tengah saja. Hampir di seluruh sentra industri jins, batik printing dan tekstil terjadi hal serupa. Hanya saja, hingga saat ini warga belum menyuarakan keluhan mereka.

Komitmen Bupati Pekalongan yang diungkapkan dalam Kick-off Meeting (pertemuan) dan Focus Group Discussion (FGD–grup diskusi terfokus) Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10) terkait gerakan “Kaline Resik Rejekine Apik” patut diapresiasi dan dipantau warga dalam implementasinya.

“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” kata Asip.

Asip menambahkan bahwa pihaknya tahun ini mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai. Ia mengaku telah mengumpulkan 120 pengusaha pencucian jins agar mengolah limbahnya dengan IPAL. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.

Asip juga mengungkapkan bahwa pihaknya mempunyai 1,5 ribu hektar lahan yang disiapkan untuk kawasan industri. Kawasan tersebut disiapkan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah. Gong perang terhadap pencemaran sungai, sampah dan pembangunan berbasis pro-iklim telang dicanangkan. Tentu warga berharap hal tersebut diimplementasikan secara nyata. (Buono)

selengkapnya
KesehatanLingkungan

Air disekelilingmu layak minum? Cek dengan teh

teh

Kajen, Wartadesa. – Permasalahan limbah cair batik dan tekstile (temasuk pencucian jins) di Kabupaten dan Kota Pekalongan dan permasalahan genangan rob bagi sebagian warga yang berada di pesisir utara Pekalongan membuat kualitas air di wilayah tersebut tak layak konsumsi.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan Agustus 2019, dari 5.190 meter kubik limbah cair, yang sudah diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  baru 2.601 meter kubik, atau 2,6 juta liter setiap harinya. Dimana   5 juta liter lebih limbah cair tersebut dihasilkan oleh industri batik, tekstil dan jins yang ada di Pekalongan.

Cemaran limbah di Pekalongan, terlihat jelas dari air yang mengalir di sungai-sungai yang ada, dengan penuh warna-warni. Pun, beberapa waktu lalu, saat rob menggenangi wilayah Pantura Pekalongan, limbah ini bercampur dengan air rob dan mencemari wilayah tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, akses air bersih layak konsumsi di Indonesia hanya mencapai 73,55 persen. Faktor penyebab air tidak layak konsumsi menurut BPS dipengaruhi beberapa faktor yaitu sampah anorganik dan organik yang membusuk dan tertimbun di atas tanah dekat sumber air, serta limbah cair rumah tangga atau pun industri yang mengandung racun yang terbawa air hujan dan bermuara ke sumber air.

Bagi warga yang ‘terpaksa’ menggunakan air tidak layak konsumsi akan terjangkit beberapa penyakit   seperti diare, korela, hepatitis A, dan disentri.

Lalu, bagaimana melakukan pengecekan sendiri, secara sederhana, untuk mengetahui kualitas air di sekitarnya? Ternyata teh dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas air. Kualitas air layak konsumsi adalah air (air sumur, dan sumber lainnya) yang tidak mengandung kadar logam dan kesadahan–Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat.– yang berlebih.

Tim II KKN Undip 2019 di Desa Tangkl Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi dengan pengujian sederhana kualitas air dengan menggunakan media teh. Ujicoba yang dilakukan dengan cara:

  1. Menambahkan air teh tawar dengan air sampel dengan perbandingan 1:2,
  2. Diamkan air tersebut selama satu malam dengan keadaan terbuka,
  3. Amati perubahan, jika terdapat lapisan minyak diatasnya maka air tersebut mengandung logam.

Dari hasil pengujian air sampel yang diambil dari Desa Tangkil Tengah oleh Fatimah az Zahra, mahasiswa KKN Undip 2019,  terdapat lapisan minyak diatasnya yang menunjukkan adanya kandungan logam pada air tersebut. Sehingga dinyatakan bahwa kualitas air di desa tersebut tidak layak konsumsi.

Namun, dari hasil penelitian tersebut  perlu adanya tindak lanjut uji laboraturium agar dapat mengetahui kandungan dari air tersebut dengan akurat. Mahasiswa Tim II KKN UNdip berharap, dari hasil ujicoba sederhana tersebut, pemerintah desa dapat meningkatkan program penyulingan air bersih, agar warga  setempat dapat hidup sehat dengan kualitas air yang baik. (Eva Abdullah, dan tambahan data dari tulisan Sarah az Zahra di kompasiana)

selengkapnya
Hukum & KriminalKesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Limbah cucian jins di Pegaden Tengah disedot

limbah jins

Wonopringgo, Wartadesa. – Paska demo warga Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu.  Tim penyedot limbah dari KLH Kabupaten Pekalongan melakukan penyedotan limbah cucian jins atas permintaan para pengusaha, Selasa (01/10).

Permasalahan limbah cucian jins di desa tersebut beberapa waktu lalu menjadi kontra antara warga sekitar dengan pengusaha dan warga sempat menutup saluran pembuangan limbah cucian ke sungai dengan menggunakan adukan semen dan sirtu.

Sebelumnya, adanya informasi, limbah cucian jins yang mulai meluap, membuat Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Wonopringgo, menghimbau agar pengusaha segera melakukan penyedotan dengan berkoordinasi dan mengajukan permohonan ke pemerintah yaitu KLH Kabupaten Pekalongan untuk melakukan penyedotan guna mencegah warga untuk tidak mengadakan protes lagi.

Penyedotan limbah pun dilakukan pada Selasa (01/09) dengan disaksikan Kanit Intel dan Kanit Reskrim Polsek Wonopringgo. Meski terjadi gejolak warga, hadirnya petugas mampu megatasi permasalahan tersebut.

Penyedotanpun dilakukan oleh tim KLH sesuai permintaan dari pengusah. Penyedotan limbah oleh KLH dilakukan setelah adanya permintaan dari pengusaha.

Diberitakan sebelumnya, mediasi antara warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopriggo, Kabupaten Pekalongan dengan pengusaha cucian jins (jeans wash) deadlock alias belum ada titik temu. Mediasi yang digelar Kamis (26/09) siang pukul 10.00-12.30 WIB mengalami kebuntuan.

Informasi didapat, perwakilan warga menganggap bahwa  sejak awal adanya perjanjian antara warga dengan pengusaha pada tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah ditaati. Penandatanganan kesepaatan antara warga dengan pengusaha pun batal dilakukan, menunggu pertemuan yang dihadiri lebih banyak warga, pada tanggal 07 Oktober 2019 mendatang.

Sebelum pertemuan pada Oktober mendatang, warga meminta agar dilakukan pembersihan aliran sungai dari hulu hingga hilir, dari Rt. 07 hingga Rt. 04 Desa Pegaden Tengah. Sebelum hal tersebut dilakukan, warga belum mau melakukan penandatanganan kesepakatan.

Hadir dalam musyawarah antara lain Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto, Camat Wonopringgo diwakili oleh  Totok, BPD Desa Pegadentengah dan warga masyarakat.

Kepala Desa Pegaden Tengah, Khaeriyah mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya mencari solusi dari permasalahan yang ada di desa tersebut. Kepala Desa berharap para pengusaha dan masyarakat dalam pertemuan ini bisa mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak kepala desa juga menyadari bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak dulu namun harus disadari bersama bahwa permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto menegaskan bahwa dengan adanya keluhan warga, pihaknya memberikan dua  opsi kepada para pengusaha, apabila berkeinginan beroperasi kembali harus memiliki IPAL atau mambuat bak penampung yang diteruskan penyedotan oleh Dinas Perkim dan LH. (Eva Abdullah/Teguh/Polsek Wonopringgo)

selengkapnya