Layanan Publik

Tirto, Wartadesa. – Sinden Agnes Serfozo asal Hongaria bersama Ki Dalang Wiwit Sri Kuncoro memeriahkan HUT RI Ke-74 di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dalam pagelaran wayang santri bertajuk Semar Tambak, Sabtu (17/08) malam di balai desa setempat.

Gelaran acara yang dimulai sehabis sholat Isya tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Desa Jeruksari bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan dalam sosialisasi sadar bencana melalui budaya.

Agnes Serfozo menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar. Ribuan warga berduyun-duyun mendatangi lokasi wayang santri. Termasuk bagi Sastro (65), warga Jeruksari, ia mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya menonton sinden Agnes Serfoyo melalui keping DVD. “Ya … selama ini saya hanya menonton lewat video, sekarang bisa langsung melihat dengan mata secara langsung,” tuturnya, Ahad (18/08).

Menurut Sastro, sosialisasi yang dilakukan dengan cara gelar budaya, menarik bagi warga. “Hampir semua warga keluar mas … untuk menonton, bahkan warga desa disekitar juga ikut berbondong-bondong menonton acara,” lanjutnya.

Ki Dalang Wiwit Sri Kuncoro menyentil kondisi rob di Pekalongan yang berlangsung lebih dari lima tahun, dalam pementasannya. Ia mengungkapkan bahwa kondisi rob di wilayah Jeruksari dan sekitarnya merupakan bencana yang merenggut nilai-nilai sosial, ekonomi warga. Banyak kehidupan sosial dan ekonomi warga yang tercerabut ketika rob semakin lama menggenangi warga Jeruksari.

Dengan pagelaran wayang santri bertajuk Semar Tambak, Ki Wiwit berharap warga tanggap akan bencana alam disekelilingnya, diharapkan warga bersama pemerintah bahu-membahu mengatasi rob yang makin ‘menggila’ di wilayah tersebut.

Lakon pewayangan Semar Tambak, menceritakan kisah Semar yang berada di Dukuh Klampisireng, pada suatu hari sedang duduk di pendapa dihadap Gareng, Petruk dan Bagong. Dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai kesejahteraan rakyat Klampisireng, yang akhir-akhir ini terus merosot. Maka Semar mempunyai ide untuk membangun dam atau bendungan untuk mengairi sawah dan lahan pertanian penduduk. Untuk itu Semar mengutus Petruk pergi ke Amarta guna meminta dukungan moral maupun pembiayaan.

Setelah tiba di Amarta, Petruk melaporkan apa yang direncanakan Kyai Semar dan para Pandawa mendukung rencana itu serta memberikan dukungan dana. Sementara Prabu Suyudana yang dihadap Patih Sengkuni, Karna, Drona dan Kartamarma, mendengar rencana Semar akan membangun bendungan di Klampisireng merasa khawatir, sebab bilamana rakyat Klampisireng makmur berarti akan menambah kekuatan Pandawa dan kelak dalam perang Baratayuda akan menambah barisan perang pihak Pandawa.

Untuk itu ia memerintahkan Karna dan Kurawa agar mengacau serta menggagalkan rencana Semar itu. Niat Kurawa itu mendapat perlawanan rakyat Klampisireng yang dipimpin Petruk serta dibantu Pandawa. Walaupun mendapat gangguan dan rintangan dari pihak Kurawa akhirnya bendungan terwujud dan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Klampisireng. (Eva Abdullah)

Pemalang, Wartadesa. – Meningkatnya status Gunung Slamet membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bersiap mengungsikan warga di radius berbahaya di wilayah lereng Gunung Slamet.

“Kalau status dinaikkan jadi siaga tentu jarak radius (bahaya) bertambah. Kalau memenuhi jarak radius nanti kita ungsikan. Jadi tidak terjadi hal-hal yang bahaya‎,” ujar Junaedi, Bupati Pemalang saat berada di Pos Pengamanan Gunung Api Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Pemalang, Ahad (11/08).

Junaedi menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan jalur evakuasi di desa-desa yang berada di wilayah terdampak Gunung Slamet. Jalur tersebut difungsikan untuk memudahkan warga mengungsi ke tempat lebih aman jika sewaktu-waktu terjadi erupsi.

“Pelatihan evakuasi juga sudah dilakukan sehingga masyarakat tidak kagetan dan gumunan kalau ada bencana. Mereka siap antisipasinya bagaimana. Kalau logistik sifatnya darurat, jadi sudah stand by untuk antisipasi kedaruratan‎,” lanjut Junaedi.

Menurut Junaedi, desa di wilayah Kabupaten Pemalang yang terdekat dengan puncak Gunung Slamet berjarak 3,9 kilometer. Sehingga warga di desa setempat masih berada di luar radius bahaya yang ditetapkan. “Desa terdekat 3,9 kilometer. Jadi masih aman. Warganya sudah biasa karena peningkatan aktivitas Gunung Slamet ini siklus. Kesiapsiagaannya sudah bagus,” lanjutnya.

Junaedi menghimbau warga tetap waspada saat beraktivitas sehari-hari. Sebab aktivitas vulkanik Gunung Slamet bisa sewaktu-waktu mengalami peningkatan dan statusnya dinaikkan menjadi siaga (level III). “Saat ini status masih waspada. Masyarakat tetap beraktivitas tapi waspada. Tidak boleh mendekati radius dua kilometer dari puncak,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan di Pos Pengamatan Gunung Api Slamet Desa Gambuhan Minggu 11 Agustus 2019 dari pukul 12.00-18.00, Gunung Slamet terekam mengalami gempa tremor terus menerus dengan amplitudo 0,5-3 milimeter dan 42 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-13 milimeter.

Sedangkan pengamatan secara visual pada kurun waktu yang sama, ‎puncak gunung terpantau mengeluarkan asap berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 25-50 m di atas puncak kawah.

‎Petugas pengamat di pos pengamatan, Rusdi mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas vulkanik Gunung Slamet terpantau mengalami peningkatan dibandingkan pada Sabtu 10 Agustus 2019. “Amplitudo gempa tremornya membesar. Dari yang dominan satu milimeter sekarang menjadi dua milimeter. Untuk status, masih waspada atau level II,” ujarnya. (Eva Abdullah)

Batang, Wartadesa. – Rencana Pemkab Batang untuk menerapkan ruas satu arah bagi pengguna jalan di Jalan Diponegoro,   Ahmad Yani, Ahmad Dahlan, Brigjend Katamso, Dr. Soetomo menuai polemik dikalangan warganet Batang. Menurut warga, kebijakan (penerapan satu arah) tersebut belum perlu diterapkan di Kota Berkembang saat ini.

Diketahui, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Murdiono, Kamis (08/08) mengumumkan uji coba jalur satu arah pada ruas tersebut diatas. Menurutnya, dengan sistem satu arah, pengguna jalan akan melewati ruas jalan yang ditata pemerintah secara khusus sebagai pengenalan kepada pengguna jalan seperti pusat wisata perkotaan, kuliner dan aktivitas khusus lainnya.

Penerapan jalur satu arah dilakukan pada  jalan Diponegoro, jalan A. Yani, Jalan Ahmad Dahlan, jalan Brigjend Katamso, Jalan Dr. Soetomo. Khusus di Jalan Ahmad Dahlan mulai pukul 16.00-24.00 ada pandawa street food. Sehingga lalu lintas dari ruas jalan Gajahmada dilarang masuk ke Jalan Ahmad Dahlan.

“Uji coba penerapan sistem dimulai hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 06.00 WIB,” tutur Murdiono.

Kontan saja, pengumuman tersebut menuai banyak kecaman dikalangan warga Batang. Mereka meluapkan ketidak setujuannya pada grup media sosial maupun pada postingan pribadi mereka.

Seperti diungkapkan oleh Sri Marti Ny, pada laman grup media sosial Pigura Warga Batang. Menurutnya kebijakan tersebut membuat warga tidak nyaman, lantaran rute yang ditempuh warga ‘mbulet’ (berputar-putar).

“Kebijakan itu dibuat agar kita nyaman pak,,,, ini kita dah nyaman kok mau di buat gak nyaman,,,, rutene mbulet, sebagai gojek dan mungkin pengguna jalan lainnya,,saran saya mending jl yos ke selatan setelah rel kereta satu ke arah kiri/timur,,karena pas di lampu merah toko yok selalu bentur yg dari barat,,mohon di loloskan min,” tulis Sri Marti Ny, 7 Agustus pukul 11.42 WIB.

Warganet lainnya, Ellena Sahara, mengungkapkan bahwa seharusnya kebijakan tersebut melibatkan warga dan tidak tepat diterapkan di Batang yang notabene merupakan kota kecil yang tidak mengalami kemacetan.

“Nk sdo didemo ae..moso gwe aturan ora di pikir ndisek..mentingke awak.e dwe tok..ora mikirke rakyate nk koyo kui..sg di tiru kota sg gedi….sisan ae kae jl pemuda di gwe 1 arah ngidul kabeh…mgko nk yen wong sg wisata ng pagilaran men raiso bali….,” tulis Ellena Sahara.

Menurut Ellena, kebijakan Pemkab Batang tersebut merupakan ‘test case‘ untuk melihat respon warga Batang. “Mungkin itu hanya semacam test public aja. Disebarkan informasi utk melihat respon dan reaksi publik.. nanti kl pd nolak kan jawabe dr dinas terkait enak… (Ahh itu kan hanya wacana saja), lanjut Ellena.

Ungkapan senada disampaikan Hardian Hdpi dan Nglaras Roso, menurut mereka kondisi di Batang belum macet dan rute yang diujicobakan membingungkan. “Makane kui malah dadi bingungi dan juga masih kondusif jalannya gk macet kyk pekalongan😂😂😂😂,” tulis Hardian.

Pun halnya yang diungkapkan oleh Nglaras Roso, “Emang jalur batang sampun full n macet nopo Njih…. Perasaan jalur full n agak macet itu kalo da acara di alun 2 saja… Selain itu ya aman lancar semua…. Jl gajah mada cenderung lengang,”

Sementara Susan Law menyayangkan ruas jalur ke RSUD Kalisari yang jika diterapkan satu arah akan merepotkan pasien rumah sakit, apalagi dalam kondisi gawat darurat, “sy fokus ke jl dr Sutomo, jalur RSUD harusnya bisa diakses dari semua arah mengingat fungsional IGD,” tulis Susan.

Ramainya perbincangan warganet menolak penerapan jalur satu arah tersebut ditanggapi oleh Humas setempat.

Di jalan Ahmad Dahlan sendiri, nanti malam, Jum’at (09/08) mulai diluncurkan Pandawa Street Food (PSF). Pusat kuliner yang ditata menyerupai Jalan Malioboro Jogjakarta tersebut disulap menjadi panggonan pangananan lan wedangan dengan konsep street food atau berbagai kuliner pinggir jalan dari makanan ringan hingga makanan berat. Tutur Bupati Batang, Wihaji.

Wihaji menambahkan,  Pandawa Street Food akan menjadi pusat kuliner serta pemecah keramaian di Alun-alun Batang. “Kita akan sulap sebagus mungkin, dengan lampu-lampu hias dan ornamen lainnya, beragam sajian kuliner yang menggugah selera dari makanan ringan sampai makanan berat, juga ada permainan anak-anak,” jelas wihaji .

Grand launching akan berlangsung malam nanti mulai pukul 19.30 WIB yang akan dibuka oleh Bupati Batang Wihaji dan akan dimeriahkan dengan tarian tradisional asli Batang, Tari Kalibeluk, serta Pandawa Akustik, dan band lokal lainnya. (Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Potensi desa jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warganya. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Potensi desa berupa sumber air bersih di tengah hutan warga, saat ini mampu menghasilkan saldo sebesar Rp. 27 juta.

Muhammad Markus, salah seorang pemuda penggerak desa, sekaligus perangkat desa setempat mengungkapkan bahwa Desa Pekiringan Ageng mempunyai tipologi (teritorial desa) di daerah pegunungan dengan sumber daya alam yang beragam, seperti hutan lindung, hutan karet, tanaman musiman dan lain sebagainya.

Beragam dan melimpahnya sumber daya alam di Pekiringan Ageng, tersebut, terkendala dengan permasalahan kebutuhan dasar air bersih. Lanjut Markus saat wawancara, Kamis (01/08).

“Saat itu, sebelum tahun 2015, permasalahan pemenuhan air bersih bagi warga terkendala. Warga masih menggunakan sumber air bersih dengan mata air yang debitnya belum bisa dinikmati oleh seluruh warga,” ujar Markus.

Selain debit air pada mata air yang berada di hutan masyarakat yang naik turun, sesuai kondisi musim. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk membuat bak penampung air untuk kemudian disalurkan dengan pipa ke rumah warga.

“Ketika musim penghujan, debit air naik, sebaliknya saat musim kemarau debit air menyusut. Tentu hal ini menjadi permasalahan warga, mereka harus berebut air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan saat itu kita terkendala dengan anggaran untuk membuat bak penampung air dan sambungan saluran ke rumah warga,” lanjut Markus.

Pada tahun 2015, warga melakukan pemetaan swadaya, mereka menyusun potensi dan masalah yang ada di Desa Pekiringan Ageng. Warga menyimpulkan perlunya pembangunan sarana air bersih, yang kemudian dituangkan dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Tutur pemuda jebolan STAIKAP Pekalongan ini.

“Pembangunan sarana air bersih dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Alhamdulillah setelah pembangunan selesai, pengelolaan air bersih kemudian dikelola oleh warga. Dan saat ini hasil dari pengelolaan air bersih sudah terkumpul saldo Rp. 27 juta,” tutur Markus.

Kini mata air tersebut sudah memiliki 135 sambungan rumah tangga dan fasilitas umum.

Keberhasilan tata kelola air bersih dari warga, untuk warga dan oleh warga ini menjadi kebanggaan bagi seluruh warga desa Pekiringan Ageng. Meski hingga saat ini lembaga pengelola yang bernama Prasarana Air Bersih belum dilembagakan berupa BumDes (Badan Usaha Milik Desa), para pemuda yang tergabung dalam pengelola Prasarana Air Bersih berharap pembentukan BumDes dapat dilakukan segera.  (Bono)

Pemalang, Wartadesa. – Warga Dusun Karangasem, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menolak pembangunan Masjid LDII lantaran belum memiliki surat ijin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah.

Penolakan warga setempat tersebut membuat Muspika setempat menggelar mediasi di Aula Mapolsek Bantarbolang, Rabu (31/07).

Iptu Heru Irawan, Kapolsek Bantarbolang mengungkapkan bahwa permasalahan muncul akibat penolakan warga pada pembangunan masjid oleh LDII di Dusun Karangasem Desa Bantarbolang yang belum memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah.

“Masjid dibangun di atas tanah milik ketua PC LDII Bantarbolang H.Taufik Harba, saat ini beliau belum memegang IMB tempat ibadah,” kata Kapolsek.

Sudono, warga setempat mengungkapkan bahwa pada dasarnya, warga tidak melarang pembangunan tempat ibadah. Namun warga meminta agar pihak LDII melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pada prinsipnya kami tidak melarang, karena bila persyaratan belum lengkap, kami khawatir akan terjadi permasalahan di kemudian hari,” tutur Sudono.

Taufiq Harba, pengurus LDII setempat menyanggupi permintaan warga. Ia menyatakan tidak akan meneruskan pembangunan masjid, namun akan dimanfaatkan sebagai gedung pertemuan jamaah. “Bangunan yang sudah ada akan kami alihkan untuk pertemuan jemaah, bukan sebagai Masjid,” terangnya.

Taufiq menambahkan, ia akan melengkapi persyaratan (IMB tempat ibadah) bila dikemudian hari akan melanjutkan pembangunan masjid tersebut.  “Bila kemudian hari akan melanjutkan pembangunan Masjid, kami akan melengkapi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (Eva Abdullah)

Jakarta, Wartadesa. – Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi demontrasi, menolak penghapusan pesangon yang tertuang dalam Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Koordinator SPN PT Panamtex Kabupaten Pekalongan, Muhammad Zaenal. Rabu (31/07).

Ribuan buruh mulai berdatangan ke Jakarta sejak Selasa malam dan dilanjutkan dengan aksi hari ini. “Agenda kita hari ini adalah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di depan Istana Negara.  Kami bersama-sama seluruh anggota SPN seluruh Indonesia bertekat untuk satukan  tekad, Ssatu tujuan menuju Istana Presiden RI,”  ujar Zaenal.

Zaenal menambahkan, anggota SPN Kabupaten Pekalongan yang berkontribusi dalam aksi ini ada 60 peserta. “Saat ini kami sudah bersiap-siap untuk aksi. Dari anggota SPN Kabupaten Pekalongan yang turut serta aksi sebanyak 60 peserta,” lanjutnya.

Tuntutan aksi kali ini, lanjut Zaenal, adalah menolah revisi UU nomor 13 Tahun 2003 yang menghapuskan pesangon bagi buruh. “Kami menuntut agar Presiden Joko Widodo menghapuskan pasal penghapusan pesangon bagi buruh. Bahkan karyawan tetap pun tidak memperoleh pesangon, ini tentu menjadi kemunduran bagi kesejahteraan buruh di Indonesia,” paparnya.

Revisi UU Ketenagakerjaan ditolak kaum buruh lantaran dari hampir 37 pasal yang beredar dianggap merugikan, sehingga buruh menolak. Di antaranya, usulan item pesangon dikurangi dari sembilan menjadi lima, sementara pemerintah mengusulkan tujuh item. Lainnya soal PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) menjadi lima tahun, upah akan ada upah per jam dan upah padat karya yang akan menimbulkan diskriminasi soal perburuhan di Indonesia.

Sementara itu, dilansir dari CNN Indonesia Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan aturan ketenagakerjaan di Indonesia masih terlalu kaku atau kurang fleksibel. Oleh karena itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh setiap pelaku usaha pun besar.

“Kalau aturan terlalu rigid, biaya perusahaan jadi tinggi. Kalau biaya tinggi biasanya penyerapan tenaga kerja (di sektor formal) menjadi rendah. Harapan kami dibuat lebih netral agar penyerapan lebih besar,” ucap Hariyadi, Selasa (23/7). (Eva Abdullah)

Pemalang, Wartadesa. – Tidak boleh ada anggota keluarga yang melakukan pemasungan kepada penyandang disabilitas mental. Demikian disampaikan oleh Tri Lukanah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) saat melakukan pendampingan dan pemantauan perkembangan penyandang disabilitas mental di Dukuh Pulo, Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Selasa (30/07).

Perempuan yang akrab disapa Lina tersebut mengungkapkan bahwa anggota keluarga yang dipasung harus dibebaskan. “Keluarga yang dipasung harus dibebaskan, sekarang sudah tidak boleh ada lagi (pemasungan),” ujarnya disela-sela kegiatan.

Menurut Lina, PSM saat ini melakukan pendampingan dan memantau perkembangan kondisi warga penyandang disabilitas mental secara rutin. “Kami mendampingi dan memantau perkembangan pasien dari rujukan Puskesmas serta Rumah Sakit Jiwa, higga mereka pulang ke keluarganya,” lanjut Lina.

Lina menyebut, hingga saat ini ada 17 warga penyandang disabilitas mental di Kabupaten Pemalang yang tinggal bersama keluarganya. “Total di Kabupaten Pemalang ada 17 orang. Mereka tinggal bersama keluarganya, kadang diantara mereka suka mengamuk, suka merusak rumah tetangganya. Hal tersebut membuat keluarga kadang bertindak protektif dengan memasung mereka,” ujarnya.

Terkait dengan pemasungan tersebut, PSM bersama Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dan Privinsi Jawa Tengah, hari ini melakukan pendampingan dan pemantauan di beberapa titik di Kabupaten Pemalang. “Tujuannya agar anggota keluarga tidak ada yang melakukan pemasungan, jika anggota keluarga kewalahan dalam menangani anggota keluarga yang mengalami disabilitas gangguan mental, sebaiknya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa terdekat.” Ujar Lina.

Hadir dalam pendampingan tersebut, Surono dan Wahyu dari Dinsos Provinsi Jateng, Maghfuroh, Erma Kristiani, Paduwati, Siti Khotijah dari Dinsos Kabupaten Pemalang, Aris, Wiwit, Yulis, Warman dan Misbahudin dari Dinas Kesehatan dan Sosial, serta Tri Lukanah, Suciati dan Muhamad hidayat dari PSM Kabupaten Pemalang.

Data dihimpun, Kementerian Sosial mencatat dari 26 provinsi di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa) sebanyak 4.786 orang. Dari angka tersebut sebanyak 3.441 orang telah bebas pasung, sementara 1.345 (28,1%) masih terpasung dan dalam penanganan.

Dari penyandang disabilitas mental yang masih dipasung, terbanyak di Jawa Timur sebanyak 453 orang, disusul Sumatera Selatan 174 orang dan Riau 154 orang.

Pemasungan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan warga tentang penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental.

Tujuan dari Gerakan Stop Pemasungan adalah untuk mencegah penyandang disabilitas mental mengalami pemasungan dan pemasungan kembali, serta mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, sehingga fungsi sosialnya bisa pulih kembali. (Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Sosialisasi penerapan Perda Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengusaha restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria yang diterapkan mulai tahun 2018 mendapat beragam pendapat dari warganet Kabupaten Pekalongan. Kebanyakan warganet keberatan dengan penerapan restribusi yang menyasar konsumen berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Perda ini, warga yang membeli makan atau jajan alias marung di restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria, dipungut pajak 10 persen. Pungutan pajak ini harus disetorkan ke Pemkab Pekalongan sebagai pajak daerah.

Jika seseorang membeli makan di restoran seharga Rp 10 ribu, maka ia akan membayar sebesar Rp 11 ribu, dimana Rp 1.000 itu pajak yang harus disetorkan ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Keberatan terhadap Perda Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengusaha restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria, disuarakan warganet Pekalongan, diantaranya:

Muhammad Ardhi Rofik : Ora do setuju mesti,pajek seng dibayar rakyat wes akeh

Disinyalir pemberlakuan pajak daerah tersebut untuk mendongkrak pendapatan sektor riil pajak daerah yang masih kecul. Pemkab baru bisa memungut dari pengusaha restoran, rumah makan, dan sejenisnya sebesarRp 700 juta. Realisasi ini masih jauh dari potensi riil di lapangan

Kabid Perencanaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, M Arif Wahyu Hidayat menyebut bahwa target pajak daerah  dari sektor restoran dan sejenisnya di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018  dari pungutan langsung dari restoran dan sejenisnya hanya sekitar Rp 700 juta.

“Pada tahun 2018 dari target Rp 2,7 miliar memang terealisasi Rp 3,5 miliar, namun ini terbesar dari pengadaan konsumsi di dinas atau instansi. Jika sebuah instansi ada konsumsinya, maka dari harga konsumsi itu dikenai pajak. Dari sini lah yang terbanyak, tapi yang langsung dari restoran atau rumah makan hanya sekitar Rp 700 juta,”  ujar Arif.

Sosialisasi penerapan pajak daerah tersebut, mulai dikeluhkan oleh para pedagang rumah makan.  Mereka menilai besaran pajak itu masih terlalu tinggi untuk diterapkan di daerah seperti di Kabupaten Pekalongan. Mereka mencemaskan para pembeli akan lari dengan adanya penambahan pajak tersebut. “Pelanggan saya kan kebanyakan orangnya itu-itu saja. Jika diterapkan pajak 10 persen ini, nanti harganya akan lebih mahal. Bisa-bisa pembeli akan sepi,” ujar salah satu pemilik rumah makan di Kota Kajen.  (Redaksi, Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Dua kali dijanjikan untuk bertemu langsung dengan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Suporter Persekap harus gigit jari. Pasalnya, siang kemarin, Senin (22/07), suporter Persekap  gagal menemui orang nomor satu di Kota Santri, meski sudah dijadwalkan sebelumnya. Asip sedang ada acara di Makasar untuk menerima penghargaan Kota Layak Anak.

Imam Chasani, perwakilan suporter Persekap mengatakan, tidak seperti audiensi pertama yang tidak ditemui perwakilan Pemkab Pekalongan, kali ini Pemkab mewakilkan Bambang Irianto dari Dindikpora dan Ali Reza, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Pekalongan.

Pria yang akrab disapa Katank Nusantara ini mengungkapkan bahwa ada tiga point yang disampakan suporter Persekap dalam audiensi tersebut.

Pertama, Suporter Persekap meminta Pemkab Pekalongan secepatnya membangun dan menata stadion yang layak, bertaraf nasional sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD tahun 2018 lalu.

Kedua, Suporter Pesekap mendesak Bupati Pekalongan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Askab PSSI Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Para suporter meminta agar Bupati Pekalongan memikirkan nasib pemain dan pelatih yang belum menerima gaji selama dua bulan, yakni bulan April dan Mei, pada musim ini.

Terkait tiga tuntutan suporter Persekap tersebut, menurut Imam, Kepala Dindikpora, Bambang Irianto mengungkapkan akan membangun dan menata Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni secara bertahap mulai tahun 2019. Pada tahun ini telah dianggarkan Rp. 1,7 miliar.

Bambang melanjutkan bahwa terkait dua point lainnya, pihaknya akan melaporkan kepada Bupati Pekalongan. Selepas audiensi di ruang rapat Bupati Pekalongan, 20 suporter Persekap meninggalkan ruangan dengan tertib. (Eva Abdullah)

Berita terkait:

Beredar spanduk ajakan KLB Askab PSSI Pekalongan

Suporter Persekap galang koin dan gelar mimbar bebas

Kajen, Wartadesa. – Beragam aplikasi berbasis daring (dalam jaringan/online) berbasis android diluncurkan pihak kepolisian untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Layanan Smile Police, menurut AKPB Wawan Kurniawan, Kapolres Pekalongan,   hadir sebagai sistem manajemen informasi elektronik untuk mempermudah warga mendapatkan layanan kepolisian dimana saja dan kapan saja.

Menurut Wawan Kurniawan, aplikasi Smile Police terdiri dari enam aplikasi daring yaitu Panic Button, E-Bhabin, E-Public Service, E-Complaint, E-Learning, E-Office.

Aplikasi Public Panic Button untuk masyarakat yang ingin mengirimkan pesan darurat, permintaan pertolongan kepada pihak kepolisian dan kerabat. Pengguna cukup menekan tombol SOS pada layar smartphone minimal tiga kali, secara otomatis aplikasi mengirimkan pesan darurat yang telah didaftarkan, polisi dan operator dasbord monitoring. Polisi dilokasi terdekat akan segera merespon dan operator akan menugaskan jajaran kepolisian segera menuju lokasi kejadian perkara.

‌Sistem E-Bhabin memiliki fitur integrasi platform mobile Trust (kepercayaan warga berbasis ponsel) antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas. Dengan aplikasi ini masyarakat dapat melapor kapan saja dimana saja tanpa bertemu dengan petugas. Technology report pageo grafical information system nantinya akan mengirimkan laporan secara otomatis dari lokasi pengguna. Perkembangan hasil laporan juga bisa terpantau.

‌E-Public Service merupakan aplikasi untuk memudahkan berbagai pelayanan. Seperti Smart Regident Center meliputi E-BPKB, STNK reminder dan SIM Online. E-BPKB atau elektronik BPKB diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengecek keabsahan BPKB serta mengakses identitas pemilik dan nomor pada BPKB. Sedangkan STNK reminder bertujuan untuk mengingatkan masyarakat yang akan mengesahkan STNK tahunan serta masa jatuh tempo perpanjangan 5 tahunan. Nantinya masyarakat akan langsung menerima notifikasi melalui smartphonenya. Bagi masyarakat yang akan mendaftar untuk mendapatkan SIM baru dan perpanjangan Polri juga menyediakan layanan SIM Online diseluruh Satpas di Indonesia.

Pemohon cukup mengisi formulir online disitus sim.korlantas.polri.go.id. Setelah mendaftar pemohon akan menerima notifikasi melalui email. Bukti registrasi kemudian dibawa ke kantor satpas terdekat untuk proses lebih lanjut. E-Public servise juga meliputi SKCK online untuk masyarakat yang akan mengajukan pembuatan SKCK. Pemohon kemudian akan menerima nomor registrasi untuk dibawa ke Polres terdekat.

‌E-Complaint hadir sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan layanan Kepolisisan yang ditangani oleh bidang profesi dan pengamanan untuk menyampaikan keluhannya, masyarakat dapat mengisi form keluhan dalam aplikasi e-complain keluhan tersebut secara otomatis diterima admin website bidpropam.jateng.go.id laporan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Kabid Propam Subbid Provos, Subbid Wabprov dan Subbid Paminal. Tindak lanjut dari laporan tersebut akan dikirimkan kepada pelapor.

E-learning sebagai salah satu aplikasi Biro SDM Polda Jawa Tengah bertujuan memberikan materi pembelajaran bagi masyarakat dan personil polri. Melalui e-learning, masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang recruitment Polri dan latihan ujian teori SIM. Sedangkan personil polri yang ingin mengikkuti pendidikan pengembangan spesialis fungsi tekhnis kepolisian juga bisa mengakses materi pembelajaran melalui e-learning.

E-office Polda Jawa Tengah adalah layanan online yang disediakan untuk mempermudah proses administrasi agar bisa diakses kapan saja dimana saja. Layanan ini diharapkan bisa mempersingkat alur pengajuan administrasi melalui fitur pengajuan draft administrasi online. E-office juga mencakup e-presence yang digunakan untuk mengecek kehadiran anggota secara online. Dengan system e-presence ini keberadaaan petugas dapat dimonitor oleh atasan atau unit yang berwenang secara berkala tanpa perlu melakkukan pengawasan secara langsung ke lokasi karena bisa dilakukan secara remote. (Humas Polres Pekalongan)

Catatan Redaksi:

Aplikasi Smile Police di laman http://smilepolice.jateng.polri.go.id/ saat ini tidak bisa diakses. Tertulis Hacked By Sezyo Kaisen.And all of bitchies in this call. (Selasa 16/07, Pukul 11.04 WIB).