Layanan Publik Arsip

Tuntut kenaikan siltap, PPDRI Pemalang geruduk kantor dewan

by buono on September 17, 2020 Layanan Publik Sosial Budaya pemalang ppdri

Pemalang, WartaDesa. – Kantor DPRD Kabupaten Pemalang digeruduk massa dari Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI), Rabu (16/09) kemarin. Kedatangan mereka, menuntut kenaikan tunjangan penghasilan tetap (siltap).

Dastro, perwakilan PPDRI mengungkapkan bahwa siltap yang diterimanya jauh dari cukup, padahal ia mengaku jam kerjanya 24 jam sehari dalam melayani warga.

Selain itu, PPDRI menuntut agar tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa, dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) pamong.

“Bagi pemangku kebijakan, Ketua DPRD dan Dispermasdes, agar menaikkan siltap bagi perangkat desa. Selain itu, meminta bengkok yang digarap selama menjadi perangkat desa agar dimasukan dalam Surat Keputusan (SK) pamong,” kata Dastro, Perangkat Desa Lawangrejo, Pemalang.

Menanggapi tuntutan massa PPDRI, Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco, mengatakan perubahan atau kenaikan siltap belum bisa dilaksanakan sekarang ini mengingat anggaran perubahan tahun 2020 ini digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

“Siltap harus dinaikan asalkan tidak terbentur aturan yang ada. Sebagai komitmen usulan kenaikan Siltap perangkat desa hari ini juga akan kami laporkan kepada bupati,” ujar Agus Sukoco.

Sementara itu, Kadispermasdes Tutuko Raharjo mengungkapkan, Pemkab Pemalang akan menaikkan siltap dari Rp 2.022.000 naik menjadi Rp 2.200.000. Ia berjanji akan kajian dan simulasi mengenai besaran kenaikan sebagaimana yang dituntut perangkat desa.

“Nanti kami akan simulasikan ulang besaran ADD yang diterima masing-masing desa dan berapa Siltap yang diperoleh. Yang pasti ada kenaikan,” kata Tutuko. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik Lingkungan

Satu tahun beroperasi dengan alat berat, Galian C di Limpung tak berijin

by buono on September 11, 2020 Bencana Layanan Publik Lingkungan Batang Tambang galian C

Batang, WartaDesa. – Beroperasinya Galian C di Desa Babatan dan Plumbon, Limpung, Batang satu tahun terakhir dengan penambangan alat berat, membuat lahan seluas tiga hektar di bantaran sungai dan persawahan produktif rusak. Parahnya, penambang tidak mengantongi ijin galian.

Hal tersebut terungkap saat operasi mendadak (sidak) dilakukan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Batang, Kamis (10/09) kemarin.

“Galian C di antara wilayah Desa Babatan dan Plumbon ini sudah sangat parah merusak lingkungan. Jika diteruskan, maka bisa membahayakan lingkungan sekitar,” ungkap Ketua Komisi D, Fathurrohman.

Fathurrohman menyebut bahwa dua alat berat digunakan untuk melakukan penambangan batu kali, dengan galian mencapai kedalaman beberapa meter. Hingga menyebabkan lubang cukup dalam tidak jauh dari jembatan penghubung dua desa tersebut.

Jika penambangan terus dilakukan, masih menurut Rohman, saat musim hujan dan debit air naik, akan terjadi dampak yang tidak diinginkan, seperti longsor dan banjir.

“Kita tadi sudah minta pada pihak Dinas Lingkungan Hidup yang juga ikut ke lokasi untuk secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait agar mengambil langkah tegas dalam menyikapi penambangan ilegal tersebut,” tegas Fathurrohman.

Keterangan dari perangkat Desa Plumbon, Eryanto menyebut bahwa tambang Galian C awalnya menggunakan alat manual, penggunaan alat berat dilakukan satu tahun terakhir. “Penggunaan alat berat mulai dilakukan sejak satu tahun yang lalu. Sedangkan untuk kawasan yang ditambang sendiri berada di wilayah Desa Plumbon dan Babatan,” tuturnya.

Sementara, Ibnu Djoko P dari DLH Pemkab Batang menyebut akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengambil langkah selanjutnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Sosial Budaya

Warga Batang terkena Covid-19 dapat tunjangan Rp 1 juta

by buono on September 8, 2020 Kesehatan Layanan Publik Sosial Budaya Batang santunan covid-19

Batang, WartaDesa. – Sebanyak 76 warga Batang positif Covid-19 mengajukan permohonan bantuan santunan sebesar Rp 1 juta. Santunan tersebut diberikan kepada orang yang dinyatakan positif covid-19 dengan status orang tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri.

Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan bahwa santunan tersebut dalam rangka untuk mensukseskan grakan zero covid-19 di wilayahnya. “Kita memang memiliki gerakan zero covid-19 tapi belum maksimal, justru malah ada kenaikan. Ini sesuai prediksi ada peningkatan di bulan Agustus,\” kata Wihaji saat ditemui di kantornya, Senin (7/9).

Wihaji meminta warga Batang tidak takut dengan Covid-19, namun dengan mematuhi protokol kesehatan. “Kita harus edukasi masyarakat secara bersama, karena covid-19 belum selesai patuhi protokol kesehatan. Sehat bukan hanya untuk kita tapi keluarga dan saudara-saudara kita,” jelas Wihaji.

Sementara itu, Joko Tetuko, Kepala Dinas Sosial Batang mengatakan bahwa bantuan diambil dari alokasi anggaran bantuan sosial. “Warga Batang terpapar covid-19 dapat bantuan uang Rp1 juta, yang bantuan tersebut diambilkan dari alokasi anggaran bantuan sosial yang sekarang sudah ada 76 pemohon bantuan,” ungkapnya.

Alokasi bantuan sosial yang dikelola bukan saja untuk covid-19, tapi juga masalah sosial lainnya seperti operasional pengobatan bagi masyarakat miskin dan bantuan bencana. “Nilai alokasi anggarannya sebesar Rp400 juta di penetapan APBD, dan ini masih mengajukan penambahan anggaran perubahan sebesar Rp200 juta,” lanjutnya.

Untuk pengajuan santunan tersebut, lanjut Joko, cukup dengan foto kopi KTP, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan surat keterangan dari laboratorium atau klinik yang menyatakan positif Covid-19. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Pendidikan

Masa pandemi Perpusdes mulai dibuka

by buono on September 3, 2020 Layanan Publik Pendidikan Batang perpustakaan desa

Batang, Wartadesa. – Masa pandemi Covid-19 di Batang beberapa perpustakaan desa (Perpusdes) sudah mulai dibuka dan melayani peminjaman koleksi. Selain melayani peminjaman buku, beberapa perpustakaan melakukan kegiatan edukasi pembuatan ecobrik, donor darah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Kepala Disperpuska Batang, Rakhmat Nurul Fadilah mengatakan, untuk saat ini sudah ada beberapa perpusdes yang masih non aktif dan ada pula perpusdes yang sudah melayani peminjaman buku dan juga menggelar beberapa kegiatan.

” Operasional perpusdes sepenuhnya kami serahkan kebijakannya di masing-masing desa. Karena kondisi di tiap desa statusnya berbeda-beda, ada yang hijau, kuning dan merah. Kalau misalnya zonasi desanya hijau, silahkan saja jika mau dibuka. Asalkan tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai standar,” kata Rakhmat.

Dia menjelaskan, memang belum semua perpusdes yang aktif melayani pinjam baca buku. Tapi ada beberapa yang aktif melayani kegiatan literasi pemberdayaan masyarakat. Perpudes sudah ada yang melaksanakan kegiatan seperti edukasi pembuatan ecobrik, donor darah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tetapi bagi masyarakat yang perpusdesnya belum aktif dan belum melayani pinjam baca buku, masyarakat bisa memanfaatkan sarana perpus digital milik Disperpuska Batang. ”

” Bagi yang sudah bosan di rumah aja dan butuh asupan bacaan, masyarakat bisa mengakses layanan e-perpus kami. Tinggal download di appStore ataupun playstore. Ada ribuan koleksi buku gratis yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun,” imbuhnya.

Sementara itu pengurus Perpusdes Ngudi Kawruh Rejosari Barat Tersono, Eni menjelaskan, saat ini Perpusdesnya sudah mulai beroperasi. Hanya saja sifatnya masih pada kegiatan sosial. Belum untuk kegiatan layanan pinjam baca.

” Untuk layanan pinjam baca belum kami buka. Hanya saja kami sudah memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semoga nantinya bisa berjalan aktif kembali seperti semula,” katanya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Pendidikan

Sekolah di Pemalang belum alokasikan Dana BOS untuk kuota internet siswa, mengapa?

by buono on September 1, 2020 Layanan Publik Pendidikan BOS kuota internet pemalang pembelajaran daring

Pemalang, Wartadesa. – Hampir seluruh lembaga pendidikan formal di Kota Ikhlas belum menyalurkan Dana BOS untuk pembelian kuota internet siswa dalam pembelajaran jarak jauh (daring–PJJ), meski revisi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler, menyebut Dana BOS bisa digunakan untuk pembelian kuota internet siswa dan guru.

Mendikbud Nadiem Makarim memberlakukan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam Permendikbud baru itu, diatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.

Dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, disebutkan bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembiayaan langganan daya dan jasa tersebut dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Mualif mengatakan bahwa baru lima sekolah setingkat SMP yang memberikan bantuan kuota untuk siswa. Lima sekolah tersebut bekerja sama dengan penyedia layanan internet (Provider).

Terkait enggannya sekolah di Kabupaten Pemalang menyalurkan bantuan kuota internet untuk siswa, Mualif menambahkan bahwa pihaknya mendorong para kepala sekolah untuk menyalurkannya. “Yang lain masih kita dorong, sedangkan untuk informasi yang dari Kementrian belum ada juknis sampai hari ini,” ujar Mualif, Senin (31/08).

Mualif menambahkan bahwa saat masa pandemi Covid-19, dua prinsip yang menjadi pijakan Dindikbud Pemalang, yakni keselamatan dan keamanan masyarakat sekolah, yang kedua adalah prinsip tumbuh kembang anak juga diperhatikan, “pemberian kuota internet tersebut adalah salah satu bentuk perhatian terhadap tumbuh kembang anak dalam interaksi jarak jauh.” Ujarnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Bandel tidak kenakan masker bakal ditindak

by buono on Agustus 24, 2020 Kesehatan Layanan Publik batan korona razia masker wajib masker

Di Pekalongan razia masker digelar

Batang, Wartadesa. – Keengganan warga mengenakan masker bukan saja lantaran abai dengan menjaga kesehatan maupun tidak percaya bahwa virus Covid-19 masih ada di sekitar mereka. Namun masih banyaknya tokoh publik kadang muncul tanpa mengenakan masker maupun menjaga protokol kesehatan, membuat perilaku mereka ditiru.

Namun demikian warga musti sadar bahwa penyebaran virus Korona masih terus tinggi. ”Penyebaran Covid-19 di Batang masih terus terjadi, tapi masih banyak warga yang ‘ndablek’ dengan menyepelekan, bahkan tidak mentaati protokol kesehatan,” ujar Bupati Batang Wihaji saat memberi pengarahan dihadapan peserta apel penegakan disiplin protokol kesehatan di Jalan Vetaran, Kabupaten Batang, Senin (24/8).

Terkait dengan masih banyaknya warga yang ‘ndableg’, menurut Wihaji perlu adanya aturan wajib masker. ”Ketentuan wajib mengenakan masker merupakan salah satu ikhtiar dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Batang, maka tim gabungan harus gencar melakukan sosialisasi dan juga penindakan bagi warga yang tidak mentaatinya,” jelasnya.

Menurut orang nomor satu di Batang ini, warga yang membandel akan dikenakan sanksi berupa sanksi sosial, bahkan denda. ” Meski demikian, jika ada yang tetap membandel, maka sanksi kerja sosial bahkan denda bisa diperlakukan,” tuturnya.

Penerapan wajib masker dan protokol kesehatan juga akan diterapkan di tempat keramaian, seperti obyek wisata, kafe dan fasilitas pelayanan publik. ” Pengelola kafe, rumah makan ataupun tempat keramaian wajib mentaati protokol kesehatan. Jika ada yang membandel, maka bisa ditindak tegas dengan penerapan sanksi denda. Termasuk juga untuk lingkungan perkantoran baik di Pemda atau swasta bisa dijadikan sasaran penertiban protokol kesehatan. Jika ada yang melanggar, maka sanksi bisa diberikan,” lanjutnya.

Polres Pekalongan Gelar Razia Masker

Jajaran Polres Pekalongan menggelar patroli dan menghimbauan pencegahan penyebaran covid 19 di wilayah hukum Polres Pekalongan, Senin (24/8).

Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan tetap menjaga jarak.

Menurut Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, melalui Kasubbag Humas AKP Akrom, Senin (24/8/2020) mengatakan, dari pantauan masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Pihaknya juga menghimbau agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 saat ini.

“Dalam patroli kali ini kepolisian juga memberikan masker pada warga yang tidak menggunakan masker. Kepolisian akan terus melakukan patroli di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat di luar rumah yang masih tidak mengindahkan protokol kesehatan yakni memakai masker,” katanya.

Untuk itu Kasubbag Humas mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk selalu mematuhi protocol kesehatan di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Dalam beraktivitas baik itu sedang berada di luar rumah untuk keperluan tertentu atau berada di mana saja selalu menggunakan masker dan selalu mentaati himbauan pemerintah dalam penanganan Covid-19” tutur AKP Akrom. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Tekno

Desa Digital jadi rujukan penyusunan RPJMDes

by buono on Agustus 23, 2020 Layanan Publik Tekno desa digital SID sistem informasi desa

Kajen, Wartadesa. – Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi penting menuju desa digital untuk mempercepat pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informatika (IT).

Target implementasi desa digital seperti dicanangkan oleh Kemendes PDTT yakni pada tahun 2021. Demikian disampaikan oleh Didiek Harahap, Ketua Yayasan Gema Desa Nusantara yang juga menjadi Direktur Utama Warta Desa dalam sosialisasi penerapan SID dihadapan para kepala desa dan kepala kelurahan se-Kecamatan Kajen, Sabtu (22/08) di Desa Pringsurat, Kajen, Kabupaten Pekalongan.

“Sistem Informasi Desa ini diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan turunannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebut bahwa peraturan ini berlaku sejak diundangkan.” Ujar Didiek Harahap.

Didiek menambahkan, “sehingga pemerintah desa seharusnya menerapkan Sistem Informasi Desa untuk memberikan pelayanan publik kepada warga secara cepat, keterbukaan informasi publik dan mempublikasikannya dengan akses yang mudah bagi warga.” Ujarnya.

Camat Kajen, Agus Purwanto menyambut baik sosialisasi tersebut. Menurutnya pelaksanaan SID menjadi bagian penting dalam pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

“Saya kira penerapan Sistem Informasi Desa ini sangat baik dan menjadi bagian dari pelayana publik yang lebih cepat serta memberikan informasi kepada warga desa,” tuturnya Agus.

Agus juga meminta para kepala desa untuk menyiapkan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2021 dalam musyawarah desa. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Gara-gara reuni, sehari 20 orang positif Korona dua kantor lockdown

by buono on Agustus 18, 2020 Kesehatan Layanan Publik Batang korona reuni wfh

Batang, Wartadesa. – Senin (17/08), dalam satu hari jumlah orang positif Korona (Covid-19) di Batang bertambah 20 orang. Penambahan tersebut dari hasil tracking melalui swab tes keluarga dan relasi ASN positif usai reuni yang berwisata di Yogyakarta. Sementara pada Selasa (18/08) bertambah empat orang, hingga dua kantor pemerintahan di-lockdown.

“Selama ini tidak ada kasus baru, tapi baru kali ini kejadian reuni menjadai klaster baru dan satu lagi ASN yang pulang kampung ke Yogyakarta,” jelas Wihaji.

Melihat kasus tersebut, Bupati Batang Wihaji berharap warga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan mengurani kerumunan, menjaga jarak, cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Jika warga abai, Pemkab Batang akan memberikan sanksi berupa denda.

“Mulai minggu ini Perbup pendisipilnan dan penegakan hukum implentasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 akan melibatkan TNI, Polri melakukan operasi,” tegas Wihaji.

Wihaji juga menjelaskan bahwa Perbup Nomer 55 tahun 2020 tersebut telah merinci denda bagi warga yang membandel tidak pakai masker akan mendapatkan sanksi denda Rp10.000 dan bagi perusahaan maksimal Rp50 juta.

Hari ini bertambah 4 orang, dua kantor lockdown

Sementara itu, hasil tracking pada Selasa, ditemukan empat pegawai di lingkungan Pemkab Batang terpapar Covid-19. Hingga Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Diparpora) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilockdown.

Seluruh pegawai di kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH). Bupati Batang Wihaji membenarkan ada penambahan kasus pagawainya terkonfirmasi Covid-19. Kondisi tersebut terjadi setelah dari hasil Swab Test yang dilakukan.

“Setelah dilakukan tes Swab, ada 4 pegawai dari dua OPD yang positif Covid-19. Untuk mereka yang positif sudah langsung ditangani dan dilakukan tracking guna mencegah penyebaran lebih luas,” ungkap Wihaji ketika ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Batang, Selasa (18/8/2020).

Ia juga menjelaskan, dari penambahan jumlah kasus positif yang ada, hampir sebagian besar berasal dari klaster rombongan yang melakukan reuni ke luar kota. Berdasarkan hasil tracking dan tes Swab, hampir semua yang ikut acara tersebut positif.

“Ada satu pegawai di lingkungan Pemkab Batang yang bukan dari klaster reoni. Dia sering bolak balik ke Yogyakarta dan memutuskan untuk melakukan swap tes, dan hasilnya positif. Saat ini untuk yang positif mayoritas berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala) dan sudah melakukan isolasi mandiri,” jelas Wihaji. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Tekno

Desa Kebonrowopucang curi start penerapan Sistem Informasi Desa

by buono on Agustus 16, 2020 Layanan Publik Tekno karangdadap kebonrowopucang SID sistem informasi desa

Karangdadap, Wartadesa. – Jum’at (14/08) Bertempat di Aula Balai Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, berlangsung presentasi Sistem Informasi Desa (SID). Diketahui presentasi tersebut merupakan respon pihak desa setempat setelah beberapa waktu lalu telah mengikuti kegiatan serupa oleh Yayasan Gema Desa Nusantara, di Aula Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, difasilitasi oleh pihak Kecamatan Karangdadap dan diikuti oleh semua kepaladesa se-Kecamatan Karangdadap.

Kepaladesa Kebonrowopucang, Slamet Nurudin, mengatakan pihaknya ingin segera merealisasikan program SID guna mepermudahkan pelayananasyarakat berbasis teknologi informatika (IT). “Kami ingin merealisasikan SID tahun ini di desa kami, dengan harapan kalau kami bisa memulainya terlebih dahulu alias curi start di Kecamatan Karangdadap, kedepan bisa berbagi ilmu dengan desa lain,” katanya.

Nurudin berharap penerapan SID di desanya segera terwujud untuk memberikan layanan publik terbaik bagi warganya. “Alhamdulillah kami bisa bekerjasama dan mendapat bimbingan dari kawan-kawan Yayasan Gema Desa Nusantara, mudah-mudahan apa yang akan kami laksanakan ini bisa cepat terwujud,” sebut Nurudin saat diwawancarai dilokasi.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Gena Desa Nusantara, Didiek Harahap, mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan semua desa yang berkeinginan mewujudkan SID. “Kami siap bersinergi dengan desa manapun terkait SID ini, kami menitik beratkan pada sumber daya manusianya, seperti admin dan personil yang akan menentukan maksimalisasi SID tersebut, kami siap membimbing mereka hingga mahir, tak hanya sebatas membuat webnya saja. Ibarat kata kalau kita membuat rumah tapi pemilik rumah enggan merawatnya sudah barang tentu rumah tersebut tidak akan nyaman untuk dihuni,” ujar Didiek. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Muncul klaster kantor di Pemalang, warga terpapar Covid-19 tambah 36 orang

by buono on Agustus 10, 2020 Kesehatan Layanan Publik korona pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Pemalang menyebut muncul klaster baru penyebaran virus Covid-19, terutama di wilayah perkantoran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam konferensi pers yang digelar Ahad (09/08) Tutuko Raharyo mengumumkan penambahan 36 orang positif Korona. Total jumlah kasus hingga Ahad sebanyak 149 orang, 62 di antaranya sembuh, 77 orang dirawat, dan 7 meninggal dunia.

Traking pada dua pekan terakhir terus mengalami peningkatan orang-orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, mereka umumnya hanya Orang Tanpa Gejala (OTG).

Adapun penambahan 36 kasus Korona dipemalang tercatat atas nama, AK (46), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; AL (58), laki-laki, warga Kecamatan Randudongkal; AS (45), laki-laki, warga Kecamatan Bantarbolang; AW (41), perempuan, warga Kecamatan Pemalang; BH ( 57), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; BAP (27), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; BH (52), laki-laki, warga Kecamatan Taman.

BH (43), laki-laki, warga Kecamatan Bantarbolang; D (44), laki-laki, warga Kecamatan Petarukan; DS (42), perempuan, warga Kabupaten Pekalongan, domisili di Kecamatan Pemalang; D (56), perempuan, warga Kecamatan Moga; DAP (26), laki-laki, warga Kecamatan Taman; D (40), perempuan, warga Kecamatan Pemalang; FSA (33), perempuan, warga Kabupaten Brebes, domisili di Kecamatan Pemalang; FY (24), perempuan, Kecamatan Pemalang

FRA (25), perempuan, warga DKI jakarta, domisili di Kecamatan Pemalang; G (50), laki-laki, warga Kecamatan Taman; NR (61), laki-laki, warga Kecamatan Taman; HAA (38), warga Kecamatan Pemalang; HP (46), laki-laki, warga Kecamatan Belik; HF (27), laki-laki, warga Kecamatan Comal; HR (30), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; K (51), laki-laki, warga Kecamatan Belik; K (53), laki-laki, warga Kecamatan Taman; K (67), laki-laki, warga Kecamatan Taman

MAP (30), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; MT (68), warga Kecamatan Comal; MR (53), warga Kecamatan Pemalang; MNZ (19), warga Kecamatan Randudongkal; MW (51), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; M (56), perempuan, warga Kecamatan Taman; NH (40), perempuan, warga Kecamatan Ulujami; OSP (28), perempuan, warga Kecamatan Pemalang; P (47), laki-laki, warga Kecamatan Pemalang; S (49), laki-laki, warga Kecamatan Taman; dan W (38), perempuan, warga Kecamatan Pemalang.

“Untuk 36 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 telah menjalani isolasi dan karantina mandiri, tapi untuk pasien nomor 36 yaitu inisial W, warga Kecamatan Pemalang telah meninggal dunia pada 6 Agustus kemarin dan telah dimakamkan sebagaimana standar pemakaman Covid-19,” pungkas Tutuko. (Eva Abdullah)

selengkapnya