Layanan Publik

Pemalang, Wartadesa. – Bagi pecinta kicau mania di Kabupaten Pemalang, Pasar Burung Pemalang yang berada di depan pasar pagi, tentu sudah tidak asing lagi. Tempat ini menjadi surga bagi pecinta burung di wilayah Pemalang, Pekalongan, Tegal dan sekitarnya.

Pasar yang buka tiap hari, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini juga menjadi rujukan utama pecinta burung dari berbagai wilayah di kecamatan Pemalang.

Sebagai surganya para pecinta burung. Penikmat, pecinta kicau mania dapat menemukan beragam jenis burung, seperti Kacer, Kenari, Murai Batu, Anis Bata, Cucak Ijo, Perkutut. Bahkan para pedagang menyediakan berbagai jenis sangkar burung dan siap melayani konsultasi perawatan burung.

Salah seorang pecinta kicau mania, Tarno, warga Comal yang ditemui Warta Desa mengungkapkan dia tiap dua hari sekali datang ke pasar tersebut. “Ya mas … Saya hampir tiap dua hari sekali ke sini untuk beli pakan dan konsultasi ke para pedagang burung di sini.” Ujar tarno, Sabtu (08/12).

Sayang, ramainya pasar burung dengan banyaknya pecinta kicau mania yang datang untuk melakukan transaksi jual beli maupun konsultasi tersebut, belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang nyaman. Jalan pada area pasar becek saat hujan. Selain itu penataan pedagang belum tertata rapi karena lokasi yang sempit dan fasilitas pasar yang tidak memadai.

Keluhan tersebut diungkapkan oleh Tarno, dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Pemalang, memperhatikan kondisi Pasar Burung Pemalang. “Seharusnya, pemerintah setempat segera menata para pedangang mas … Selain itu juga pasar sangat sempit dan kalau hujan … becek, jadi pengunjung pasar burung kurang nyaman.” Lanjutnya.

Pedagang Pasar Burung Pemalang pun mengiyakan, “Keinginan pedagang supaya direnovasi dan menjadi nyaman untuk berdagang … kita nyaman berjualan … pembelipun nyaman saat melihat-lihat burung kesayangan mereka,” tutur Suharyono, salah seorang pedagang.

Fahmi, pedagang lainnya mengungkapkan hal senada, “semoga pihak Pemkab Pemalang bisa segera merenovasi dan memperluas pasar burung kebanggaan masyarakat Pemalang ini,” pungkasnya. (Eky Diantara)

Kajen, Wartadesa. – Sistem pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Santri dinilai oleh kalangan dewan masih bermasalah. DPRD Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa pelayanan proses administrasi kesehatan bagi warga kurang mampu masih mengalami hambatan. Selain itu, minimnya tenaga medis dan non medis menjadi kendala bagi pelayanan kesehatan warga miskin.

Dewan juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya  pelayanan kesehatan bagi warga miskin tidak dikenakan retribusi, karena sudah ditanggung oleh APBD.

“Pada dasarnya retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang terjadi Kabupaten Pekalongan tidak dikenakan biaya dan retribusi. Itu telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya permasalahan retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien masih terdapat beberapa hambatan seperti proses administrasi, minimnya tenaga medis dan non medis. Untuk itu kami mempertanyakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut apa?,” demikian disampaikan oleh Azizu Rochman, dalam rapat paripurna bersama Bupati Pekalongan, kemarin.

APBD Tahun 2019 menargetkan kenaikan penerimaan retribusi 1,89 persen dari target sebelumnya setelah perubahan. Salah satu sumber retribusi tersebut berasal dari pelayaann kesehatan. Namun, masih menurut Azizu Rochman, masih terdapat permasalahan terhadap sistem pelayanan kesehatan kepada warga miskin.

Menjawab pertanyaan dewan, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yaitu, menyerdehanakan proses administrasi, mengoptimalkan tenaga medis dan non medis yang ada. Kemudian meningkatkan fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengintegrasikan kartu Kajen Sehat sebagai peserta BPJS.

Diketahui bahwa lima tahun terakhir, pertubuhan pendapatan daerah naik 10 hingga 20 persen. Namun pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan masih didominasi oleh dana perimbangan daerah. (WD)

Pemalang, Wartadesa.– Sungguh miris melihat nasib Marwiah(59) dan Madirin(48),  pasangan suami-istri ini hidup penuh kekurangan bahkan mereka tinggal disebuah gubuk tua. Disaat pemerintah pusat sedang menggalakan pembangunan nasional dan bantuan ke masyarakat, Marwiyah malah belum mendapatkan bantuan.

Saat disambangi kontributor Warta Desa, kondisi rumah Marwiah di Dukuh Bantakan Rt. 02/01 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ini sungguh memprihatinkan. Pasangan suami istri (pasutri) ini tinggal di sebuah gubuk tidak layak huni berukuran 3 x 8 meter.

Guguk sederhana berlantai tanah dan beratap rumbia (jawa=welit) ini sebagian memakai genteng dengan dinding rumah menggunakan anyaman bambu (jawa=gedhek). Saat hujan, bocor disana-sini, hampir seluruh rumah.

Marwiah mengungkapkan bahwa dirinya hanya mendapat bantuan raskin dua liter perbulan. “kulo namung angsal bantuan raskin, niku mawon kenten kalih liter perbulan.  Riyen terose saking deso bade wonten bantuan, nggeh sampun difoto (rumahnya) tapi dugi sakniki dereng wenten kejelasan,”  Tuturnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Suminah selaku adik dari Marwiah. “Kolo riyen nggeh sampun di takenake teng pak bayan, tapi nggeh niku dereng wenten kabar saking pusat terose” Tutur suminah.

Keseharian Marwiyah yang hanya pedagang kecil-kecilan di Pasar Bantakan, penghasilannya pas-pasan, bahkan boleh dibilang kurang. Untuk menutupi kebutuhannya, dia bersama suaminya bekerja sebagai buruh serabutan. Untuk makan sehari-hari saja kekurangan.

Kondisi rumahnya yang tidak layak huni dan bocor disana-sini saat hujan, membuat dia berharap ada bantuan untuk rehabilitasi rumahnya.  (Eky Diantara)

Pemalang, Wartadesa. – Memasuki musim penghujan, kondisi ruas jalan Desa Kauman hingga Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang semakin parah. Bila sebelumnya warga mengeluhkan kondisi jalan rusak karena banyaknya lubang. Kini  ketika musim penghujan, warga musti ekstra waspada, lantaran jika malam hari minim penerangan.

Keluhan warga disampaikan oleh Rutini (50) warga setempat ketika dikonfirmasi oleh kontributor Warta Desa, Senin (26/11).  “Ya mas dalane podo rusak, akeh jeglongan tur yen bengi ora katon soale lampune remeng-remeng.” Ujarnya.

Menurut Rutini, kondisi jalan tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dia berharap agar pemerintah setempat segera melakukan perbaikan. “Harapannya ada perbaikan jalan secepatnya dari Pemdes maupun Pemkab. Jangan sampai memakan korban terlebih dahulu,” lanjutnya.

Keluhan yang sama disampaikan oleh Tri Rizal, “Betul mas … jalan Kauman hingga Susukan banyak yang rusak, berlubang. Kalau musim hujan seperti ini ya … banyak kolam renang ditengah jalan,” tuturnya. (Eky Diantara)

Simalungun, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Simalungun harus memperhatikan atlit berprestasi karena telah mengharumkan daerah, demikian disampaikan oleh Suriawan, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun, Sabtu (24/11).

“Pemerintah Daerah harus memperhatikan atlit berprestasi.Karena tidak terlepas si atlit membawa daerah itu sendiri.” Ujar Suriawan saat menghadiri acara tasyakuran keberhasilan Nasip Farta Simanja, atlit catur penyandang disabilitas.

Nasip Farta Simanja telah mempersembahkan dua medali emas dan satu perunggu dalam ajang Asian Para Games, Oktober 2018 lalu di Jakarta.

Suriawan menyesalkan sikap Pemkab Simalungun yang seakan tidak peduli dan membiarkan ‘mutiara’ berharga di daerahnya tercecer.  “Harapan kita, karena ada mutiara yang membawa nama daerah kita, itu harus diperhatikan.”  katanya menyusul pertanyaan wartadesa tentang sikap organisasi yang dipimpinnya tentang atensi pada atlit berprestasi seperti Nasip Farta Simanja.

Suriawan menambahkan, hingga saat ini belum ada perhatian dari Pemkab Simalungun terhadap Nasip.   “Gak ada sama sekali.”Jawab Farta tertawa kecil kepada Warta Desa.

Perlu diketahui sebelumnya, Nasip Farta Simanja bukan sekali ini saja meraih medali emas dari cabor Catur Asian Para Games. Dia sudah berlaga di ajang ini sejak tahun 2010 dan mengumpulkan puluhan medali emas, perak maupun perunggu dan tak pernah mendapat atensi dari pemerintah daerah asalnya. Miris. (wd-bay)***

Pemalang, Wartadesa. –  Siapa yang tidak mengenal Pasar Pagi Pemalang? Mungkin hampir keseluruhan warga Pemalang  dan sekitarnya tahu. Pasar yang sudah lama berdiri tersebut, kini kondisinya tidak lagi nyaman bagi pembeli.

Keluhan warga tersebut diungkapkan oleh warga, Sabtu (24/11) saat kontributor Warta Desa berada di lokasi pasar kebanggaan Wong Pemalang. Menurut warga, pasar kebanggaannya kini berubah menjadi semrawut (tak teratur).

“Dulu kondisi pasar kebanggan Wong Pemalang ini tertata … mulai dari tempat parkir, pedagang, dan angkutan tradisional becak,” tutur Nur (45), warga Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Pemalang.

Menurut Nur, wanita yang tiap pagi belanja kebutuhan dapur di Pasar Pagi Pemalang ini, kesemrawutan pasar akibat pedagang yang meluber di luar pasar. ” Saiki pasar pagi semrawut mas, ora koyo biyen pedagange neng njero, saiki mah podo neng njobo dadi dalane sempit.” Tuturnya.

Pantauan Warta Desa, informasi yang beredar dikalangan pedagang, ada rencana renovasi pasar. Namun hingga saat ini belum ada sosialisasi, kapan renovasi akan dilakukan. “Katanya pasar akan dilakukan renovasi tahun ini, namun hingga saat ini pedagang belum mendapat sosialisasi dari dinas terkait,” ujar Darsono, salah seorang pedagang.

Warga berharap Pemerintah Daerah Pemalang melalui dinas terkait melakukan penertiban. Khususnya pedagang yang menggelar dagangannya diluar, sehingga para pembeli yang hendak masuk pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih nyaman.

Seperti diketahui, pada Maret 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Pemalang merencanakan akan merelokasi pasar ke sebelah utara, di Jalan Slamet Riyadi dengan anggaran Rp. 200 miliar dengan lahan sembilan hektar. Pembangunan pasar yang dipihak-ketigakan tersebut rencananya akan dibangun tahun ini. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan, dimulainya pembangunan pasar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Supriyantopo mengungkapkan bahwa lokasi pasar saat ini akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH).  “Lokasi bekas pasar rencana akan digunakan untuk ruang terbuka hijau,”  ujarnya. (Eky Diantara)

Kajen, Wartadesa.– Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan meminta kepada Pemkab setempat untuk menaikkan tunjangan guru honorer (wiyata bakti), guru TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin). Demikian terungkap dalam rapat paripurna Raperda APBD 2019, Senin (19/11) kemarin.

Sabdo, salah seorang anggota dewan menyebut bahwa fraksinya mendorong agar Pemkab Pekalongan memberikan tunjangan untuk guru honorer, guru TPQ dan Madin, mendekati Upah Mimimal Kabupaten (UMR).

Menurut Sabdo, saat ini jumlah guru honorer sebanyak 2.331 orang. Dari data tersebut 1.914 guru honorer menerima insentif Rp. 500 rib perbulan. “Kami mendorong agar besaran tunjangan mendekati UMR. Selain itu berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan guru TPQ dan Madin juga perlu ditingkatkan, kalau bisa diterimakan tiap semester jangan satu tahun sekali,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul Haris, menurutnya anggaran di bidang pendidikan seberar 30,11 persen pada APBD 2019 seharusnya ada kenaikan tunjangan insentif untuk guru wiyata bakti. Dia menambahkan, perlunya pendataan guru wiyata bakti secara akurat.

Sementara, Catur Andriansah menyoroti pentingnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan.  “Prioritaskan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan kondisi riil yang ada. Misalnya peningkatan mutu ifrastruktur ruang kelas yang layak, serta pemerataan sarpras.” Ungkapnya.

“Ini penting kami sampaikan supaya menjadi perhatian bersama, sehingga nantinya dapat tercipta pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan,” pungkas Catur. (WD)

Batang, Wartadesa. – Wakil Bupati Batang, Suyono mengungkapkan agar warga yang mendapatkan paket Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak layak konsumsi, agar dikembalikan saja. “Kalau menemukan bantuan pangan tidak layak dikembalikan saja, minta ganti yang layak konsumsi tapi jangan dijual karena bantuan pangan ini untuk dimakan,” ujarnya, Kamis (15/11) saat meluncurkan program tersebut di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Batang.

Menurut Suyono, BPNT merupakan upaya untuk mengagkat derajat warga miskin. “Bantuan ini merupakan upaya pemerintah agar masyarakat agar tidak hidup susah dan atau untuk mengangkat derajat orang miskin,” lanjutnya.

Suyono meminta agar warga yang ekonominya mampu untuk melaporkan kepada petugas, untuk dialihkan kepada warga lainnya yang lebih membutuhkan.  “Jadi bagi masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi di harapkan punya kesadaran untuk bisa mengembalikan dan segara diwisuda, karena di Batang sudah ada 200 Keluarga Penerima Manfaat yang telah di Wisuda atau tidak menerima bantuan lagi,” jelasnya.

Jumlah penerima program BPNT Kabupaten Batang sebanyak  59.950 orang. “Dari jumlah teraebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 33.230 dan non PKH sejumlah 26.730,” jelas Djoko Tetuko, Kepala Dinsos setempat.

Sebelum pencairan BPNT petugas melakukan pemesanan atau DO suplayer distributor dan dilakukan pula pengecekan rekening BPNT sebagai dasar pembelian sembako.   “ATM BPNT berisi uang sebesar Rp 110 ribu yang diperuntukan untuk membeli beras premium 10 kg dan sisanya membeli telur, dan kita sudah siapkan 11 agen BPNT di Kabupaten Batang,” pungkas Djoko. (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Gara-gara diduga menggelapkan beras miskin (raskin) –sekarang disebut beras sejahtera (rastra), seorang oknum Kepala Dusun 4, Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, MJ –inisial sang Kadus, dilaporkan warga.

Menurut pelapor,  Kadarusman, salah seorang warga Desa Pesucen, MJ menjual 15 kantong raskin dengan nilai Rp. 795 ribu ke pengepul beras desa setempat.

“Saya laporkan oknum Kadus MJ biar ada efek jera, sekecil apapun kerugian itu sebuah pelanggaran yang di buat oleh pelaku dan perlu adanya sangsi hukum kepada pelaku. ” ujar Kadarusman.

Menurut Kadarusman, aksi oknum tersebut sudah berulang kali. “Hal ini sebenarnya sudah berlangsung berkali-kali dan baru kali ini tertangkap basah oleh warga.” Lanjut Kadarusman.

Kades Pesucen, Daryono membenarkan bahwa sisa pembagian beras rasta milik warga yang pindah domisili dan yang meninggal dunia dijual MJ ke pengepul dan direncanakan dana tersebut akan di bagikan ke warga yang membutuhkan lagi.

“Beras tersebut yang seharusnya menjadi hak warga kurang mampu dalam praktiknya salah, yakni dijual,” ujar Daryono. Rabu (13/11).

Sementara itu, pihak Polres Pemalang mengaku belum mengetahui adanya laporan warga tersebut. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Suhadi mengaku belum menerima pengaduan tersebut,  “Belum saya terima pengaduannya mas,” tegasnya singkat, dikutip dari radar pekalongan. (WD, dan dari berbagai sumber)

Kajen, Wartadesa. – Retribusi pasar yang sering bocor-bocor-bocor dan tidak masuk ke kas daerah membuat Pemkab Pekalongan pada tahun depan, 2019, akan menerapkan e-retribusi. Aplikasi ini akan diujicobakan pada tiga pasar di Kabupaten Pekalongan. Demikian disampaikan oleh Agus Pranoto, Sekwan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, kemarin.

“Ketiga pasar yang akan menjadi ujicoba penerapan pengelolaan retribusi parkir menggunakan E-Retribusi yaitu di Pasar Wiradesa Bojong dan Kajen,” ujar Agus Pranoto.

E-retribusi merupakan upaya agar pemasukan dari para pedagang atau rakyat bisa dikembalikan lagi ke rakyat. Selama ini,   petugas menarik retribusi secara manual dari para pedagang di pasar rakyat. Kondisi itu pun memunculkan kecurigaan dari pedagang terkait ke mana aliran retribusi diperuntukkan.

Praktiknya, nantinya, para pedagang harus membuat rekening di bank yang ditunjuk. Kemudian mereka menabung di bank tersebut. Saldo yang berada di tabungan bisa digunakan untuk membayar e-retribusi dengan cara menggesekkan kartu ke alat yang dibawa oleh petugas.

Penggunaan aplikasi e-retribusi ini, diproyeksikan, pendapatan daerah akan naik menjadi   Rp 2.298.856.136.800 terdiri atas Pendapatan asli daerah Rp 391.254.586.349 dana perimbangan Rp 1.352.272.931.000 dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 555.328.619.451.

Terkait proyeksi anggaran 2019 yang masih defisit,  Rp 118.462.142.000   akan ditutup melalui pembayaran netto. Penerimaan pembiayaan 2019, direncanakan sebesar Rp 128.462.143.000 yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Silpa sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan 2019 direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, maka terdapat pembiayaan netto Rp 118.462.142.000 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, dengan begitu secara riil defisit sebesar Rp 0 (nol).

Sementara itu, pembangunan pasar Wiradesa yang terbakar, akan diusulkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp. 4 miliar.  (WD)