Layanan Publik Arsip

Banjir bercampur lumpur kembali landa Pantai Celong

by buono on Mei 5, 2021 Layanan Publik Lingkungan banjir lumpur Batang pantai celong

Batang, Wartadesa. – Setiap hujan turun, kini kawasan Pantai Celong, Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Batang mengalami banjir. Seperti sebelumnya, hujan yang mengguyur pada Selasa (04/05) petang hingga jelang tengah malam menyebabkan air bercampur lumpur dari area Kawasan Industri Terpadu Batang atau Grand Batang City menerjang pemukiman warga.

Banjir setinggi 30-50 centimeter pun merendam puluhan rumah warga Desa Kedawung. Bahkan Tempat Pelelangan Ikan juga terkena air bah berwarna kecoklatan. Akses jalan warga yang merupakan jalan satu-satunya dipenuhi lumpur, dan merendam bawah jembatan rel sehingga warga kesulitan keluar masuk kampung.

“Banjir sudah beberapa kali terjadi, setiap hujan deras selalu banjir air bercampur lumpur menerjang kampong kami. Hal ini terjadi sejak ada proyek pekerjaan Kawasan Industri Terpadu Batang di dekat desa kami. Berkali kali hal ini sudah kami laporkan ke berbagai pihak namun tidak ada kejelasan penyelesaian penanganan banjir tersebut,” kata Mudi salah satu warga Celong, Selasa, 4 Mei 2021.

Banjir bandang kali ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar satu jam tapi sangat menganggu warga. Rumah yang terendam banyak yang rusak juga licin karena bercampur lumpur.

Bupati Batang Wihaji ketika dihubungi mengaku sudah menerima laporan mengenai kejadian bencana banjir bandang di kampung dekat proyek pembangunan kawasan industri tersebut.

“Kami sudah monitor dan segera menidaklanjuti,” kata Wihaji.

Sebelumnya, banjir bercampur dengan lumpur merah melanda kawasan permukiman warga di Pantai Celong, Desa Kedawung, Banyuputih, Batang. Kamis (08/04) malam sekira pukul 19.00 WIB.

Dalam video yang diunggah oleh Suryo Sukarno, jurnalis televisi swasta nasional dalam laman media sosial Facebook, dituliskan keterangan “Malam ini sekitar jam 19.00 banjir bercampur lumpur merah, melanda dikawasan penduduk di pantai Celong desa Kedawung kecamatan Banyuputih Batang. Warga kesulitan akses keluar masuk desanya. Banjir ini dampak proyek pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB ) atau sekarang menjadi Grand Batang City (GBC). Video dokumen warga Celong,”

Video kemudian di pos-ulang di laman Facebook Batang Update dengan respon sebanyak 180 orang, 30 komentar dan dibagikan sebanyak 19 kali.

Banjir disertai dengan lumpur merah ini menurut Suryono (nama Suryo Sukarno) sudah tujuh kali terjadi, “beberapa kali… Info warga sudah 7 kali,” tulisnya saat menjawab komentar dalam video yang diunggahnya.

Sebelumnya, pada 6 Pebruari 2021, banjir disertai dengan lumpur merah mengakibatkan 50 keluarga terdampak. Kepala Desa Kedawung Akhmad Subekhi mengatakan bahwa banjir menyebabkan aktivitas warga terhambat dan juga merendam perabotan elektronik milik warga dan beberapa pintu rumah mengalami kerusakan karena derasnya air disertai lumpur.

Dalam kejadian saat itu, Bupati Batang, Wihaji meninjau lokasi bersama Kapolres Batang dan Dandim 0736 Batang, mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprot lumpur yang menutup akses jalan.

Menurut Wihaji, banjir pada tanggal 6 Pebruari tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai Rp 100 juta. Ia meminta pihak pelaksana pembangunan KITB bertanggungjawab, mengingat musibah tersebut akibat dari penyiapan lahan yang dikerjakan saat itu.

“Untuk kepala desa dan camat, saya minta untuk segera komunikasi dengan korporat KITB guna meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh warga. Mengingat banjir yang terjadi merupakan dampak pembangunam KITB,” tegas Bupati Wihaji, mengutip laporan wartawan Radar Pekalongan.

Wihaji meminta agar kejdian tersebut tidak terulang lagi. Menurutnya, PT Pembangunam Perumahan (PP) harus melakukan langkah pencegahan. Untuk solusi jangka panjang direncanakan membuat sodetan kusus jalan air dari KITB menuju ke laut. (Bono, dengan sumber tambahan tertera)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Kepala Dinkes Batang mundur

by buono on April 27, 2021 Kesehatan Layanan Publik Batang dinkes batang

Batang, Wartadesa. – Ditengah-tengah penanganan Covid-19 di Kabupaten Batang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang, dr Muchlasin MKes mengundurkan diri dari jabatannya.

Bupati Batang, Wihaji, pun membenarkannya. Bupati mengatakan bahwa Muchlasin mengajukan permohonan pengunduran diri pada pertengahan Maret 2021 lalu, dan baru disetujui pada awal April 2021.

“Ya, beliau mengundurkan diri dan sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri pada Maret kemarin, dan April saya setujui,” ujar Bupati Wihaji, Selasa (27/04).

Ia pun mengatakan, kalau alasan pengunduran dr Muchlasin setelah ditanya dari hari ke hati beralasan karena sakit. “Beliau sakit, jadi saran dari pihak keluarganya tidak bisa melaksanakan tugas dengan beban berat,” ungkap Wihaji.

Adapun kini Muchlasin menyandang status baru sebagai pejabat fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang.

Sedangkan untuk mengisi kekosongan kursi jabatan Kepala Dinkes Batang, kini dr. Didiet Wisnuhardanto, Kepala Puskesmas Tulis dipercayai untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

Bupati Wihaji menegaskan, bahwa pengunduran diri Muchlasin tidak akan mengganggu upaya pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19.

“Tidak akan mengganggu penanganan Covid-19. Hal seperti ini sudah biasa. Di mana OPD ini memiliki sistem, yang didalamnya terdapat para kabid dan kasie, sehingga selama mereka jalan semua, saya kira tidak ada masalah,” tukas Bupati. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik Lingkungan

Industri di Batang dilarang eksploitasi air bawah

by buono on April 21, 2021 Hukum & Kriminal Layanan Publik Lingkungan air bawah Batang pudam rtrw

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang melarang seluruh perusahaan dan industri mengeksploitasi air bawah tanah. Hal tersebut sesuai dengan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan berimbas pada amblasnya muka tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan air pada industri, Bupati Batang menginstruksikan menggunakan PUDAM. “Perda RTRW menyebutkan larangan industri maupun perusahaan mengeksploitasi air bawah tanah sebagai upaya mengantisipasi terjadinya amblasnya tanah. Karena itu, kami mendapat instruksi dari Bupati Batang mendata industri yang menggunakan air bawah tanah agar mereka beralih ke PUDAM Sendang Kamulyan,” ujar Yulianto,Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sendang Kamulyan kemarin.

Menurut Yulianto, hingga saat ini ratusan industri di Batang melanggar RTRW lantaran hampir semua industri menggunakan air bawah tanah untuk mencukupi kebutuhannya.

“Oleh karena, kami berharap perusahaan atau industri menghentikan pemanfaatan air bawah tanah dan mengikuti aturan RTRW. Kami siap memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap air bersih,” lanjut Yulianto.

Yulianto mengatakan keseriusan PUDAM Sendang Kamulyan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap air bersih ini dengan menyiapkan infrastruktur yang airnya mengambil dari Perusahaan Daerah Air Bersih SPAM Regional Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan.

“Saat ini, jumlah pelanggan air bersih mencapai 52 ribu. Dengan memiliki sejumlah sumber mata air dengan debit air mencapai 700 liter per detik maka kebutuhan iar bersih untuk pelanggan masih mencukupi,” pungkas Yulianto. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Banjir lumpur kembali landa Pantai Celong

by buono on April 9, 2021 Layanan Publik Lingkungan banjir lumpur Batang kitb pantai celong

Batang, Wartadesa. – Banjir bercampur dengan lumpur merah kembali melanda kawasan permukiman warga di Pantai Celong, Desa Kedawung, Banyuputih, Batang. Kamis (08/04) malam sekira pukul 19.00 WIB.

Video kemudian di pos-ulang di laman Facebook Batang Update dengan respon sebanyak 180 orang, 30 komentar dan dibagikan sebanyak 19 kali.

Dalam kejadian saat itu, Bupati Batang, Wihaji meninjau lokasi bersama Kapolres Batang dan Dandim 0736 Batang, mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprot lumpur yang menutup akses jalan.

selengkapnya

Layanan Publik

Polri Cabut Kewenangan Penyidikan di Tingkat Polsek

by buono on April 1, 2021 Layanan Publik Pekalongan polsek

Termasuk Sejumlah Polsek di Pekalongan Raya

Pekalongan, Wartadesa – Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghapus kewenangan melakukan penyidikan bagi 1.062 kepolisian sektor.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Keputusan itu diteken Kapolri Listyo pada 23 Maret 2021, dengan lampiran berupa daftar 1.062 polsek yang tidak melakukan penyidikan.

Dilansir dari Tempo.co, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan ada dua alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Alasan pertama adalah banyak Polsek yang berdekatan dengan Polres, sehingga penyidikan dinilai lebih baik diambil alih Polres.

Adapun alasan kedua ialah faktor wilayah yang relatif aman.

Keputusan meniadakan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek juga disebut sebagai program transformasi serta penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.

Adapun muasal kebijakan itu bisa ditelusuri dari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang juga Ketua Kompolnas, Mahfud MD.

Pada 19 Februari 2020, Mahfud mengusulkan kebijakan tersebut agar Kepolisian tingkat Sektor (Kecamatan) “tidak cari-cari perkara”.

“Polsek, kan, seringkali pakai sistem target,” ucap Mahfud dikutip dari Tirto.id.

“Soal kasus pidana, nanti ke polres kota dan kabupaten,” tandasnya.

Adapun dalam daftar yang diterima Warta Desa, terdapat xx Polsek di Pekalongan Raya yang tak lagi berwenang menyidik.

Berikut daftarnya:

Kota Pekalongan:
Polsek Buaran
Polsek Tirto
Polsek Pekalongan Selatan
Polsek Pekalongan Utara
Polsek Pekalongan Barat
Polsek Pekalongan Timur

Kabupaten Pekalongan:
Polsek Petungkriyono
Polsek Lebakbarang
Polsek Talun
Polsek Kandangserang

Batang:
Polsek Wonotunggal
Polsek Batang Kota

Pemalang:
Polsek Taman
Polsek Watukumpul
Polsek Warungpring.

(M. Najmul Ula)

Sumber: Keputusan Keputusan Kapolri No: Kep/613/III/2021.

selengkapnya

Layanan Publik

Tak punya Kartu Tani, serapan pupuk subsidi di Batang hanya 11 persen

by buono on Maret 31, 2021 Layanan Publik Batang kartu tani pupuk subsidi

Batang, Wartadesa. – Serapan pupuk besubsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah tergolong rendah, berkisar antara 5 hingga 11 persen. Sementara itu, disisi lainnya, masih banyak petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk di Kota Berkembang tersebut.

“Berdasar serapan dari beberapa jenis pupuk bersubsidi dengan luasan lahan ini hingga akhir Februari hanya masih rendah yaitu sekitar 5-11 persen,” ujar Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Heru Yuwono, Selasa (30/03).

Menurut Heru, jika saat ini petani di Batang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, itu lantaran mereka tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani.

“Jika petani yang menyatakan pupuk bersubsdi langka, itu karena mereka tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani,” lanjut Heru.

Heru mengungkapkan bahwa pengajuan alokasi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang berdasarkan serapan tahun sebelumnya dengan luasan lahan.

“Memang pengajuan pupuk tidak bisa terpenuhi semua sesuai dengan e-RDKK. Dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi sesuai hasil rapat dan koordinasi dengan distributor,” katanya.

Pada musim tanam II ini Pemkab Batang menjamin ketesediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 14.735 ton, SP-36 1.442 ton, ZA 1.136 ton, NPK 10.092 ton, organik granul 4.053 ton, dan organik cair sebanyak 9.092 ton.

Menurut Heru, hingga akhir Maret 2021 belum ada relokasi sehingga ketersediaan pupuk masih mencukupi kebutuhan para petani. “Kecuali ada gejolak, misalnya di Kecamatan Banyuputih tidak ada barang maka nantinya akan ada pergeseran pupuk dengan mengganti surat keputusan (SK) yang serapanya masih rendah,” katanya.

Ia menambahkan adapun rencana tanam padi pada Maret 2021 luasanya lahan mencapai 2.416 hektare dan masa tanam April 2021 mencapai 2.799 hektare. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Stasiun Pekalongan buka layanan GeNose

by buono on Maret 31, 2021 Kesehatan Layanan Publik genose Pekalongan stasiun pekalongan

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Pelayanan pemeriksaan GeNose C19 bagi para penumpang kereta, kini dapat dinikmati di Stasiun Pekalongan mulai 30 Maret 2021. Hal demikian disampaikan oleh Kepala Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiantoro di Pekalongan, kemarin.

“Kami berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada penumpang untuk memenuhi syarat bepergian dengan KA di masa pandemi. Adapun layanan GeNose C19 di stasiun Pekalongan, merupakan kali pertama beroperasi,” kata Krisbiantoro.

Selain di Pekalongan, pemeriksaan GeNose juga dibuka untuk para penumpang di Stasiun Tawang, Poncol, Tegal dan Cepu.

Kris menjelaskan, mekanisma pemeriksaan GeNose yakni penumpang harus dalam kondisi sehat dan memiliki tiket KA jarak jauh. 30 menit sebelum pengambilan sampel GeNose, calon penumpang dilarang merokok, makan dan minum selain air putih.

Waktu berlakunya GeNose, menurut Kris yakni 3×24 jam, seperti PCR atau rapid antigen. Namun saat akhir pekan diberlakukan aturan 1×24 jam.

“Apabila hari libur nasional atau ‘long weekand’ pemerintah mengeluarkan aturan berbeda yaitu hanya berlaku 1×24 jam. Untuk prosesnya mudah, cepat, nyaman, dan terjangkau hanya Rp30 ribu, serta hasilnya hanya perlu menunggu sekitar 5 menit saja,” lanjut Kris.

Calon penumpang kereta akan dilayani pemeriksaan GeNose dari Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB dan Jumat-Minggu pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

2000 ton beras impor masih ngendon di gudang Bulog Pekalongan

by buono on Maret 24, 2021 Layanan Publik beras impor bulog panen raya

Wiradesa, Wartadesa. – Sebanyak 2000 ton beras asal Thailand, Vietnam, dan India yang diimpor tahun 2018 masih ngendon di Gudang Bulog Cabang Pekalongan. Beras impor tersebut tersimpan di gudang Bulog Munjung Agung dan Kedungkelor, Kabupaten Tegal, serta gudang Buog Cimohong Brebes.

Masih menumpuknya beras impor di tengah santernya pemberitaan rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras tahun ini, menjadikan rencana tersebut ditolak berbagai pihak, termasuk petani. Diketahui para petani di Brebes, Tegal dan Batang menolak rencana kebijakan impor beras, lantaran akan menambah jatuhnya harga gabah ditengah panen raya yang sudah jatuh. Saat ini harga gabah panen (basah) di tingkat petani Rp 300 perkwintalnya.

“Jumlahnya sekitar 2.000 ton. Itu sisa stok luar negeri eks impor tahun 2018,” kata Kepala Bulog Cabang Pekalongan, Heriswan saat melihat sisa stok beras Impor di gudang Bulog Munjung Agung, Selasa siang, 23 Maret 2021.

Heriswan menambahkan bahwa kondisi beras impor tahun 2018 di gudang tersebut masih baik. “Untuk beras impor asal India saat ini sekitar 1.000 ton, beras Vietnam 800 ton, dan beras Thailand 200 ton,” kata Heriswan.

Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan Candra Saputra mengungkapkan kekecewaanya terkait murahnya harga gabah petani yang dijual ke tengkulak dari luar kota. Kekecewaannya diungkapkan dalam sebuah postingan di akun media sosial Facebook, beberapa waktu lalu.

“Hasil panen kita di beli murah ke tengkulak luar kota,disaat kebutuhan beras kita besar justru ambil dari luar kota jg dengan harga yg mahal…Kita semua waras atau mereka yg waras???mari selamatkan Petani kita bersama,” tulis Chandra.

Postingan ini mendapat beragam tanggapan, Nugroho Wahyu meminta agar anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bergerak nyata melindungi petani.

Menanggapi permintaan tersebut, Chandra meminta untuk mengumpulkan para petani dan melakukan audiensi bersama dinas terkait. “Tolong kumpulkan perwakilan petani di daerah saudaraku semua keluhan apa saja di sampekan kita ajukan audiensi bersama dinas,dan para pemegang kebijakan,” tulisnya.

Wasduki Djazuli, Kepala Desa Wuled Tirto, dalam balasan komentarnya menyampaikan pendapatnya perihal carut marutnya sistem yang ada menurutnya apa yang sekarang terjadi kurang pas. “Menurut saya ada yang kurang pas dengan kebijakan Kementerian Pertanian kita mas Candra, kementerian bukan hanya mendorong produktivitas saja , tetapi juga harus didorong untuk membeli produksi petani dan pelaksanaannya dibuat bertingkat. Anggaran penyerapannya bukan hanya dari Kementan, tetapi juga dari Dinas Pertanian provinsi hingga kota dan kabupaten,” ungkapnya.

Kebijakan rencana impor beras menurut Wasduki tidak logis ditengah panen raya. “Harga gabah di kabupaten pekalongan sekarang jatuh ketika panen raya , perkwintal sekarang (basah) 300 ribu , tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan petani , apalagi di saat panen raya , kementrian pertanian akan melakukan impor beras , itukan sangat tidak logis.” Lanjutnya.

Wasduki berharap agar pemerintah daerah bisa membeli gabah dari petani saat panen raya, “kalau anggaran ada, saya terharap pemerintah daerah bisa menampung, membeli gabah dari petani, jangan sampai harga gabah yang menentukan para bakul yang bermodal.” tutup Wasduki.

Melansir tulisan dari CNN Indonesia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan kembali soal alasan di balik rencana impor beras. Selain itu, ia menegaskan sampai saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen. Namun, ia mengingatkan saat ini stok riil dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, idealnya perlu tambahan 1 juta ton.

“Saya tidak melihat ada perbedaan pernyataan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Tapi pakemnya Bulog harus punya iron stock. Kita tidak pernah bilang kalau lebih atau kurang. Kita hanya bilang bahwa Bulog harus mempunyai iron stock 1,5 juta ton,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/21). (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Pendidikan

Tak siap! Sekolah tatap muka di Pemalang ditunda

by buono on Maret 22, 2021 Kesehatan Layanan Publik Pendidikan kbm tatap muka pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang akhirnya menunja uji coba pembelajaran tatap muka (KBM tatap muka) di Pemalang akibat belum siap.

Ani Khasanah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, mengungkapkan bahwa KBM tatap muka akan kembali digelar pada 5 April mendatang.

“Alasannya kebetulan kemarin pada tanggal 18 Maret, kami menerima surat dari Dindikbud Propinsi Jawa Tengah, bahwa untuk pelaksanaan uji coba tatap muka nanti diselenggarakan mulai 5 April sampai 16 April,” kata Ani Khasanah.

Selain alasan di atas, Ani menyebut bahwa orang tua siswa belum siap menerapkan protokol KBM tatap muka. “Pada hari ketiga berjalannya uji coba sekolah tatap muka itu sepertinya masyarakat belum siap. Karena, masih ditemukan wali murid yang belum menerapkan protokol kesehatan, seperti masker.” Ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Ani, setelah mengantarkan anak, orang tua memang pulang, tapi ternyata dia tidak pulang. Jadi menunggu di suatu tempat, karena lama tidak bertemu, akhirnya kan berkerumunan.

Alasan lainnya, menurut Ani, adalah ternyata belum semua guru di sekolah piloting project, yang melaksanakan uji coba tatap muka itu tervaksinasi. Dindikbud mengakui, hal ini bagian dari ketidaksiapan dalam melaksanakan uji coba sekolah tatap muka.

Ani mengungkapkan bahwa pihaknya belum koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemalang supaya sekolah yang menjadi piloting project mendapatkan prioritas imunisasi. “Kami belum koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten supaya sekolah piloting mendapatkan prioritas,” jelas Ani Khasanah.

Sebenarnya, tutur Ani, Dindikbud sudah mengirimkan data para guru se-Pemalang ke Dinkes untuk mengikuti vaksinasi. Namun, kata Ani, pihaknya tak mengira pelaksanaan vaksinasi di tiap-tiap kecamatan tidak serentak.

“Kami berkesimpulan bahwa masih ada kekurangan dari kesiapan kami. Kesalahan kami, mungkin sosialisasinya kepada masyarakat belum, koordinasinya mungkin, makanya itu menjadi evaluasi kami, untuk selanjutnya pembenahan, menyempurnakan kesiapan dalam uji coba tatap muka,” ungkap Ani Khasanah.

Diberitakan sebelumnya, 22 Sekolah Dasar (SD) dan 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pemalang menggelar ujicoba pembelajaran tatap muka sejak Kamis. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

AMPP gelar aksi tambal Jeglongan sewu di Pemalang

by buono on Maret 16, 2021 Layanan Publik Sosial Budaya jalan rusak jeglongan sewu pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang (AMPP) menggelar aksi menambal ruas jalan berlubang (jeglongan sewu) di sekitar ruas jalan Desa Sokawangi-Desa Gondang, Kecamatan Taman, Pemalang. Aksi tersebut digelar setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan dewan setempat pada 3 Maret 2021.

Menurut Siswanto, Ketua AMPP, aksi digelar pada hari ini merupakan aksi sukarela sebagai wujud keprihatinan dengan kondisi jalan yang membahayakan bagi warga.

“Kami dan pemuda sekitar wilayah Desa Gondang dan sekitarnya tergerak untuk melakukan aksi ini. Dibawah kordinator saudara Warsito sebagai motor penggerak aksi ini,” tutur Siswanto, Selasa (16/03).

Menurut Siswanto, untuk menambal ruas jalan Desa Sokawangi-Desa Gondang, pihaknya mendapatkan sumbangan dari beberpa pengusaha yang menyumbang dua truk sirtu. Aksi yang dilakukannya merupakan gerakan sukarela, tanpa imbalan.

“Kita tergerak dari hati, kami murni, tidak dibayar dan rekan-rekan juga rela mengeluarkan uang sendiri untuk kebutuhan makan dan lain-lain,” pungkasnya. (Bono)

selengkapnya