Layanan Publik Arsip

Banjir Kepung Perkotaan Pemalang

by buono on Februari 8, 2023 Layanan Publik Lingkungan banjir pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Pagi ini, Rabu hari ke-delapan bulan Pebruari 2023, wilayah perkotaan Kabupaten Pemalang digenangi banjir, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam sebelumnya.

Genangan air merendam permukiman warga di wilayah Desa Wanarejan Selatan, Pesucen, Pekunden, bahkan di wilayah kota seperti pertokoan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, ketinggian air mencapai 120 centimeter.

Diki, Koordinator Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang mengungkapkan bahwapihaknya telah menyiapkan perahu karet.

“Kami masih monitor, perahu karet juga kami siapkan barangkali diperlukan untuk evakuasi warga. Dari pantauan kami ketinggian air di wilayah kota 60 sampai 120 sentimeter.” ujarnya.

Warga setempat menyebut bahwa banjir diakibatkan meluapnya kali Bacin dan saluran gorong-gorong yang tertutup sampah.

“Dari dinas belum ada penanganan, kalau sekedar ngecek-ngecek sih iya. Enggak ada pengerukan di Kali Bacin, paling biasanya warga gotong royong bersih-bersih.” jelas Ismail. (.*.)

selengkapnya

Layanan Publik

Bertahun-tahun Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Dua Desa Perbaiki Jalan Secara Swadaya

by buono on Januari 15, 2023 Layanan Publik domiyang jalan rusak notogiwang Pekalongan

Paninggaran, Wartadesa. – Warga dua desa di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yakni Desa Domiyang dan Desa Notogiwang bergotong-royong memperbaiki jalan secara swadaya, lantaran bertahun-tahun jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki.

Kondisi jalan rusak parah dan terakhir diperbaiki tahun 2009 lalu. “Jalan ini jalan kabupaten. Rusak parah sudah lama, sepanjang 4 Km. Sudah dilaporkan dan diajukan proposal, hanya dijanjikan 2022. Ini sudah ganti tahun, belum ada penanganan,” kata Kepala Desa Domyang, Edi, dikutip dari detikJateng, Ahad (15/01).

Warga dua desa, sejak Jum’at lalu bergotong-royong menambal jalanan yang rusak parah tersebut. Tidak hanya kaum pria, para perempuan pun turut melakukan pengecoran jalan, dengan dana dari swadaya.

Edi menyebut bahwa rusaknya ruas jalan Domiyang telah banyak menyebabpan pemotor, anak-anak sekolah maupun warga yang melintas mengalami kecelakaan jatuh dari motor.

“Warga bermusyawarah dan semangat untuk turun langsung bergotong royong bahkan iuran sukarela, seadanya untuk perbaikan jalan rusak,” tambah Edi.

Menurut Edi, pengerjaan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap oleh warga, mengingat biaya yang dikumpulkan secara saweran. “Belum tahu persis sampai kapan dan biayanya berapa. Yang saat ini bisa dikerjakan, ya dikerjakan dulu oleh warga sendiri. Perhari kemampuan perbaikan nggak ada seratus meter,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Notogiwang, Agus Purwanto berharap agar Pemkab Pekalongan turut membantu perbaikan ruas jalan tersebut.

Saat ini yang dilakukan oleh warganya, yakni dengan kerja bakti memperbaiki jalan dan mengumpulkan uang secara swadaya untuk membeli semen dan pasir.

“Kami sangat berharap pihak terkait baik pemkab maupun instansi terkait untuk memperbaiki jalan tersebut, juga memberikan penerangan jalan karena memang jika malam dan turun hujan jalan ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan,” ujarnya. (Sumber: Detik Jateng).

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Lokasi Calon TPAS Desa Mekarsari Dipasang Tenda Satpam, Ada Apa?

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Sudah lima hari, lokasi calon Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat didirikan tenda pos satuan pengaman (satpam). Hal tersebut membuat warga setempat bertanya-tanya, apakah rencana pembangunan TPAS akan dilanjutkan. Sementara hingga saat ini warga menolak dan belum ada sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Saat ini sudah hampir lima hari, muncul tenda PUPR yang diisi sekurity (satpam) yang katanya disediakan yayasan, entah yayasan apa. Padahal kepihak masyarakat belum ada pemberitahuan apapun, entah kalau kepihak desa,” tutur salah seorang warga Desa Mekarsari yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Warta Desa, Sabtu (14/01/2023)

Baca: Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

Ada dua petugas yang berjaga pada tenda tersebut disetiap shift, siang dan malam. Tutur warga. “Yang jelas, tiap hari ada minimal dua penjaga dibagi dua shift (siang-malam). Lucunya, masyarakat menyangka itu polisi, padahal satpam yang seragamnya coklat mirip polisi. Entah apa maksudnya muncul tenda satpam seperti itu.”

Salah seorang satpam, Pak Ade yang ditanya warga mengungkapkan bahwa dirinya sebelum ditempatkan di pos tersebut, mengetahui ada informasi perekrutan sekurity, kemudian ia melamar kerja. “Katanya ada info perekrutan sekuriti, lalu dia melamar. Di hari kemudian semua yang melamar kumpul di Cianjur (entah dimana) berpakaian putih untuk diberikan training. Nah, beres training langsung dikirim ke lokasi ini.” Ujar warga.

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Sementara satpam lainnya, Pak Eno saat ditanya oleh warga terkait apakah akan ada alat berat yang diturunkan disitu, Eno menjawab masih lama. “Kalau Eno, saya tanya buat apa sekuriti disini, apa mau turun alat berat? Jawab Eno belum tau, katanya masih agak lama.” Lanjut warga.

Pemasangan tenda dan penempatan satpam di lokasi calon TPAS Desa Mekarsari membuat warga beranggapan bahwa rencana pembangunan TPAS terus dipaksakan. “Jika diamati, penolakan masyarakat masih tetap berlanjut, tapi seolah rencana pembangunan TPAS itu terus dipaksakan dengan berbagai cara, salah satunya adanya tenda tersebut. Padahal di lokasi belum ada aktivitas apapun.” Pungkas warga. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Setelah sebelumnya pada 14 Desember 2022 warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur melayangkan penolakan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) melalui kanal Lapor (lapor.go.id). Pada 21 Desember 2022 perwakilan warga melayangkan surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo. Surat juga ditembuskan kepadaKementerian PUPR Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, Camat Cikalongkulon dan Kepala Desa Mekarsari. Namun hingga hari ini, belum ada tindak lanjut dari orang nomor satu di Indonesia. Hal demikian disampaikan oleh salah seorang warga kepada Warta Desa.

“Saya sudah kirim surat ke Bupati Cianjur, Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Camat Cikalongkulon, tapi belum ada respon. Lalu saya kirim surat lagi langsung ke presiden. Tapi belum ada respon juga,” tutur seorang warga Mekarsari yang tidak bersedia disebut identitasnya, melalui ponsel, Sabtu (14/01/2023).

Baca : TPAS Bakal Dibangun di Tengah-Tengah Permukiman Warga, Warga Desa Mekarsari Lapor

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Berikut isi surat yang dikirimkan warga kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Mekarsari, 21 Desember 2022

Perihal : Permohonan Pembatalan TPAS Mekarsari

Lampiran : 1 Bundel

Yth., Bapak Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Jakarta

Salam hormat,

Salam silaturahmi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Presiden yang saat bencana Gempa Bumi Cianjur berkenan hadir ditengah-tengah kami sebagai rasa sayang Bapak kepada kami.

Perkenalkan kami warga masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon yang berada di paling Utara kabupaten Cianjur – Jawa Barat.

Kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan ingin mengadu kepada Bapak Presiden tentang adanya rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan Mekarsari. Bagi kami, rencana tersebut menjadi rasa khawatir yang sangat memukul dan menjadi mimpi buruk bagi masa depan anak-anak kami, keluarga kami hingga masyarakat Mekarsari. Kami saat ini tengah membangun masa depan Mekarsari melalui Pendidikan hingga anak-anak kami mulai banyak yang menjadi Sarjana. Selain itu, akhlak anak-anak kami pun kami pupuk di surau-surau kecil oleh para Ustad dan Kyai kami. Namun, dengan adanya rencana TPAS tersebut, harapan kami hampir pupus.

Kami khawatir yang begitu khawatir, jika adanya TPAS tersebut maka tingkat kejahatan menjadi naik, lingkungan kami menjadi tidak nyaman bahkan terjadi bencana alam dari timbunan sampah tersebut. Selain itu, masa depan anak-anak kami akan terganggu. Ataukah anak-anak kami yang sedang kami sekolahkan susah payah, nantinya hanya akan menjadi Pemulung?

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 1

Kami hanya masyarakat yang tidak memiliki kekuatan apapun selain mengadu kepada Bapak Presiden. Kami telah melayangkan aduan ini kepada beberapa pihak yang terkait, namun apalah daya kami, nyatanya rencana tersebut seperti seolah tetap berjalan tanpa kami inginkan.

Kami bukan berarti tidak mendukung Program Pemerintah Pak. Namun, jika boleh menawar kami ingin program yang “membangun” desa kami seperti Pertanian, Perkebunan, Pariwisata atau sejenisnya. Bukan sampah yang akan kami terima.

Terakhir, jauh dari hati kami yang terdalam, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk mengabulkan permohonan pembatalan pembangunan TPAS ini dan menggantinya dengan program lain yang dapat membangun masa depan anak-anak kami. Masa depan anak-anak kami menjadi bagian dari masa depan Indonesia kita tercinta.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden sehat selalu, semoga Bapak Presiden dapat mendengar keresahan kami dan mengabulkan permohonan kami. Hanya kepada Bapak Presiden-lah kami menggantungkan harapan ini. Atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Warga Masyarakat Mekarsari

Kec. Cikalongkulon – Cianjur

Jawa Barat

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada ;

Kementerian PUPR Jakarta
Bapak Gubernur Jawa Barat
Bapak Bupati Cianjur
Bapak Camat Cikalongkulon
Bapak Kepala Desa Mekarsari

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 2

Bukti pos pengiriman surat warga Desa Mekarsari

Masih menurut warga Desa Mekarsari, pihaknya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo lantaran surat penolakan yang dikirim kepada Bupati Cianjur pada 14 Desember 2022, belum juga ada respon.

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari yang dikirimkan kepada Bupati Cianjur.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan TPAS Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunara mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

”Kami warga Mekarsari keberatan atau menolak dengan adanya pembangunan TPA di Wilayah Desa Mekarsari, pertama kaitan dengan lingkungan yang akan memperburuk citra Desa Mekarsari dan memperburuk kesehatan warga Mekarsari,” katanya dikutip dari Journal News, Selasa, (13/12/22).

Selain itu, masih menurut Yunara, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Yunara menghawatirkan jika terlaksananya pembangunan TPA di Mekarsari warganya akan menjadi pemulung. ”Lingkungan itu sangat mempengaruhi sikologis manusia, ketika ada sumber dari pada itu ya masyarakat kami akan jadi pemulung, mau tidak mau akan jadi pemulung karena akan terbawa oleh lingkungannya itu sendiri,” ujarnya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

by buono on Desember 23, 2022 Layanan Publik Lingkungan Cianjur tolak tpas cikalongkulon tpas

Cianjur, Wartadesa. – Laporan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terkait penolakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dalam kanal Lapor, akan ditindak-lanjuti oleh pejabat terkait. Mereka mempunyai waktu tiga bulan, menangani penolakan warga tersebut.

Kami mendapatkan kiriman tangkapan layar disposisi dari kanal Lapor kepada Pemkab dan Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, pada 19 Desember 2022 lalu. Berikut tangkapan layarnya,

Tangkapan layar tindaklanjut laporan warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur pada kanal lapor.go.id

Namun hingga, Jum’at (23/12/2022) belum ada petugas dari DLH setempat untuk melakukan mediasi atau sosialisasi lanjutan dengan warga. “Untuk tanggapan surat penolakan (TPAS) belum ada pak. Cuma diem-diem, tim sukses itu bikin gerakan” tutur salah seorang warga yang tidak mau ditulis identitasnya.

Terkait salinan hasil kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) TPAS, warga juga mengungkapkan, belum mendapat salinannya dari DLH maupun Pemkab Cianjur. “Hingga saat ini, warga belum mendapat salinan kajian AMDAL. Kami juga bingung, harus minta kemana salinan tersebut,” lanjutnya.

Diungkapkan oleh warga Desa Mekarsari bahwa tindaklanjut dari aduan tersebut, maksimal tiga bulan. “Iya, tengat waktu tiga bulan. Info nilai proyek pembangunan TPAS senilai Rp103 miliar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman.

Rencana pembangunan TPAS disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat ditolak warga, karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga. Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022). (.*.)

Berita Terkait : https://www.wartadesa.net/tpas-bakal-dibangun-di-tengah-tengah-permukiman-warga-desa-mekarsari-lapor/

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Lingkungan

TPAS Bakal Dibangun di Tengah-Tengah Permukiman, Warga Desa Mekarsari Lapor

by buono on Desember 18, 2022 Kesehatan Layanan Publik Lingkungan Cianjur Cikalongkulon mekarsari sampah tolak tpas tpas

Cianjur, Wartadesa. – Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman. Demikian disampaikan warga setempat, Ahad (18/12/2022) kepada Warta Desa melalui pesan media sosial.

Penampakan lokasi TPAS Mekarsari dari peta google, dekat dengan permukiman warga.

Rencana pembangunan TPAS yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat tersebut, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Laporan warga Desa Mekarsari terkait penolakan pembangunan TPAS di kalan lapor.go.id

Berikut isi laporan warga tersebut,

Pengaduan Penolakan Rencana TPAS Mekarsari

Yth. Bapak Bupati Cianjur
di
Cianjur

Dengan hormat,
Dengan segala keterbatasan kami sebagai warga Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur serta untuk keberlangungan masa depan anak-anak kai, dengan ini kami memohon yang sedalam-dalamnya kepada
Bapak Bupati untuk mebatalkan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan desa kami.

https://www.journalnews.id/warga=mekarsari-kecamatan-cikalongkulon-tolak-pembangunan-tpas-begini-alasannya/

Demikian aduan ini kami sampaikan. Semoga Bapak sehat selalu & diberikan ketabahan atas segala bencana yang sedang kita alami bersama. Salam dari kami warga desa Mekarsari.

Hormat kami,
Warga Masyarakat Mekarsari

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunan mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

Selain itu, masih menurut Yunan, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Mekar Sari, Saepul, menurutnya keberadaan TPAS bakal berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak-anak desa setempat. Meski demikian pihaknya tetap mengedepankan musyawarah.

”Kami dari BPD tentunya akan mengedepankan Musyawarah untuk mendapatkan solusi, namun dengan pendirian yang sama yaitu menolak,” pungkasnya. (*.*)

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

UMK Kabupaten Batang Diusulkan Rp 2.284.627

by buono on Desember 4, 2022 Layanan Publik Sosial Budaya Batang UMK umk 2023

Batang, Wartadesa. – Dewan pengupahan Kabupaten Batang sepakat UMK naik sebesar 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Besaran UMK 2023 sebesar Rp2.284.627,42.

Rekomendasi usulan UMK Batang 2023 selanjutnya disampaikan ke Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, untuk menjadi usulan ke Gubernur Jawa Tengah.

Sebelumnya diposting di laman Warta Desa, dua perwakilan dari pengusaha (APINDO) belum sepakat dengan 12 perwakilan asosiasi buruh.

Namun setelah voting, Dewan Pengupahan yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja nasional (SPN), Serikat Pekerja Mandiri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang, akhirnya sepakat besaran kenaikan UMK 2023.

Kepala Disnaker Batang, Suprapto menjelaskan, pertimbangan untuk menentukan rekomendasi UMK Batang 2023, antara lain melihat data statistik yang menunjukkan nilai produktifitas Kabupaten Batang lebih rendah daripada Provinsi Jateng.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka juga lebih tinggi dari provinsi, sehingga Batang masuk golongan kenaikan rendah dengan alpha 0,125.

Sementara itu, Bendahara Apindo, Amir Hamzah, menyatakan bahwa Apindo bersikeras menggunakan peraturan pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, karena seusai dengan sikap Apindo pusat.

“Alasan kami karena ekonomi saat ini masih sulit dan dunia usaha masih berusaha bangkit. Kalau dengan PP itu, kenaikan UMKnya sekitar Rp 36 ribuan,” tegasnya.

Dikabarkan sebelumnya dalam laman Warta Desa,Kepala Disnakertrans Kab. Batang, Suprapto merekomendasikan usulan UMK untuk disampaikan kepada Pj Bupati Batang yaitu Rp2.284.627,42, dengan kenaikan 7,1 persen alphanya 0,125. Hal itu disampaikan usai rakor antara asosiasi pengusaha dengan asosiasi buruh.

Dua perwakilan dari asosiasi pengusaha tidak sepakat dengan besaran UMK yang diusulkan oleh 12 perwakilan buruh, yakni sesuai dengan Permenaker No. 18 Tahun 2022, dengan kenaikan 7.1 persen.

Perwakilan asosiasi pengusaha ini berpatokan dengan PP No. 33 Tahun 2021, sebesar 1.73 persen.

jika menggunakan patokan Permenaker 18 Tahun 2022 mengerucut hasilnya kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp2.284.627,42.

Sedangkan jika nilai dasar menggunakan patokan PP 36 Tahun 2021 maka hasilnya naik 1,73 persen menjadi Rp2.169.517. (.*.)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Retak Sejak Musim Penghujan Lalu, Tebing Jalan di Lebakbarang Longsor

by buono on Agustus 22, 2022 Bencana Layanan Publik lebakbarang longsor Pekalongan

Lebakbarang, Wartadesa. – Tebing yang juga menjadi badan jalan permukiman warga di Desa Depok arah dukuh Gunungsari longsor, Senin (22/08/2022) subuh pagi pukul 04.00 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Nanik, warga desa setempat.

Menurut keterangan Nanik, tebing badan jalan yang longsor sudah retak sejak musim penghujan pada bulan September tahun lalu.

Tebing setinggi 20 meter dengan panjang 15 meter dan lebar 1,5 meter runtuh. Akibatnya area jalan tertutup total oleh material longsor. Selain itu, aset desa berupa senderan (bronjong), pagar pengaman jalan dan pagar pintu milik warga runtuh.

“Kerugian aset bangunan desa berupa badan jalan, senderan, pagar pengaman dan badan jalan, serta pagar pintu gerbang bapak saya, pak Ribud Daryono ikut roboh,” tutur Nanik, Senin (22/08/2022).

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lanjut Nanik.

Hingga pagi jelang siang tadi, masih menurut Nanik, aktivitas warga terganggu lantaran jalan tidak bisa dilewati moda transportasi apapun, termasuk pelajar, tidak bisa melewati ruas jalan tersebut.

Warga kemudian bergotong-royong membersihkan material longsor. Pantauan pewarta Warta Desa, ruas jalan sudah dapat dilalui pada sore ini. (Eva Abdullah/Budi R Setiawan)

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

Jalan Kurinci Ditertibkan, Lapak Kakilima Hanya Di Sisi Barat

by buono on Juli 22, 2022 Layanan Publik Sosial Budaya jalan kurinci k5 pedagang kakilima Pekalongan

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Pedagang kakilima yang berada di sisi Timur ruas Jalan Kurinci Kota Pekalongan ditertibkan oleh petugas Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) kemarin. Mereka diminta menggelar lapaknya di bagian Barat ruas jalan. Kemarin.

“Untuk jalan kurinci sesuai regulasi, yang bisa digunakan untuk penempatan lapak mereka di sisi barat, yang membuka lapak di sisi timur kita arahkan untuk membuka lapak di sisi barat,” tutur Kepala Satpol P3KP, Sriyana melalui kabid ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Sugeng Haryadi.

Menurut Sugeng, penertiban pedagang kakilima tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna kelancaran arus lalu lintas serta kenyaman bagi pengguna jalan.

“Sesuai peraturan sebenarnya pedagang hanya bisa menggunakan trotoar tapi selama ini mereka banyak menggunakan sampai ke jalan, untuk itu kita berikan bimbingan dan edukasi kepada mereka untuk ikut berpartisipasi mendukung pemkot penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman,” tambah Sugeng.

Upaya penertiban para pedagang yang dilakukan secara persuasif tersebut ditujukan bagi pedagang yang tidak meninggalkan gerobak atau lapak. Bagi pedagang yang meninggalkan lapak tanpa dibongkar akan diberikan stiker pelanggaran.

“Beberapa tempat banyak lapak yang ditinggal, kita lakukan penempelan stiker pelanggaran agar mereka tahu terkait regulasi itu, tidak boleh meninggalkan lapaknya, kalau sampai batas waktu tidak mereka patuhi, terpaksa akan kita amankan dan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” pungkas Sugeng. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Olahraga

Beredar Leaflet “Protes” di SWMK Kedungwuni

by buono on Juli 16, 2022 Layanan Publik Olahraga leaflet liga 3 Pekalongan protes swmk

Kedungwuni, Wartadesa. – Puluhan leaflet berisi kekecewaan dari pecinta sepak bola Kota Santri tertempel di pintu masuk stadion widya manggala krida (SWMK) Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jum’at 15 Juli 2022.

Leaflet bertuliskan Persekap Till I Die Takkan Berhenti dan Takkan Terganti, Kabupaten Pekalogan Butuh Sepak Bola Bukan Politik Citra dan lain sebagainya, Kabupaten Pekalongan Darurat Sepakbola, Halo Ibu Bupati Liga Wis Meh Tapuk tapi Persekap Kok Iseh Turu Wae!!!,dan Stadion Mangkrak Persekap Ora Karuan Seh Niat Poa Asline!!!

Dari video yang dikirimkan oleh narasumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, aksi penempelan leaflet tersebut dilakukan pada malam atau dinihari. Dalam video tersebut terlihat beperapa pemuda menempel puluhan poster di area pintu masuk SWMK.

Video Aksi: Lihat Disini

Narasumber saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa protes tersebut intinya, meminta Bupati Pekalongan, Fadia untuk lebih serius memperhatikan Persekap dalam gelaran Liga 3 PSSI yang sudah didepan mata. Selain itu protes agar Pemkab Pekalongan segera memperbaiki fasilitas stadion kebanggaan wong ngkalongan itu.

Ketua Askab PSSI Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra yang kami hubungi melalui pesan Whats App sejak Jum’at siang tanggal 15 Juli 2022, hingga berita ini diturunkan, Sabtu 16 Juli 2022, belum memberikan statemennya terkait persiapan pelaksanaan Liga 3. Pesan yang kami kirimkan hanya centang satu.

Penelusuran dilapangan, dari warga sekitar SWMK, tidak ada satupun yang mengetahui kapan aksi penempelan leaflet tersebut dilakukan. Namun beberapa pecinta sepak bola Kota Santri yang (lagi-lagi) tidak bersedia disebut namanya, mendukung agar Persekap mulai berbenah dan siap-siap menghadapi Liga 3. (Buono)

selengkapnya