Layanan Publik Arsip

Tumpahan Solar di Jalan Sidamulya Kandangserang: Puluhan Pengendara Terjatuh, Warga Turun Tangan

by buono on April 20, 2026 Layanan Publik Kandangserang oli tumpah solar tumpah

KANDANGSERANG, WARTADESA – Insiden tumpahan bahan bakar jenis solar terjadi di ruas Jalan Sidamulya, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang pada Senin pagi (20/4/2026). Kejadian ini mengakibatkan akses jalan menjadi sangat licin dan memicu rentetan kecelakaan bagi para pengguna jalan.

Kronologi dan Dampak Kejadian

Tumpahan solar yang membasahi aspal di jalur menurun tersebut memakan banyak korban, terutama pengendara sepeda motor. Berdasarkan pantauan di lapangan, korban berasal dari berbagai kalangan yang tengah memulai aktivitas pagi, mulai dari warga setempat, pelajar, hingga guru.

Diduga kuat, ceceran solar tersebut berasal dari kendaraan rombongan grup wayang yang melintas usai menggelar pertunjukan. Kendaraan tersebut diketahui membawa mesin genset yang diduga mengalami kebocoran, sehingga solar tumpah tanpa disadari di sepanjang jalan.

Aksi Cepat Warga

Kondisi jalan yang beraspal dan menurun membuat cairan solar cepat menyebar, meningkatkan risiko fatalitas. Melihat banyaknya pengendara yang tergelincir, warga sekitar berinisiatif melakukan penanganan darurat.

“Banyak yang jatuh, terutama anak sekolah. Kami langsung berinisiatif menaburkan bubuk kayu di sepanjang titik yang terkena solar agar tidak terlalu licin,” ujar salah satu warga di lokasi.

Taburan bubuk kayu tersebut diharapkan dapat menyerap cairan solar sehingga daya cengkeram ban kendaraan kembali normal.

Imbauan Bagi Pengguna Jalan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai total jumlah korban luka maupun langkah hukum terhadap pihak pemilik kendaraan. Namun, masyarakat yang hendak melintasi jalur Sidamulya diimbau untuk tetap waspada dan mengurangi kecepatan, mengingat proses pembersihan jalan masih berlangsung secara swadaya.

Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi para pemilik kendaraan, khususnya yang mengangkut peralatan berat atau bahan bakar, untuk selalu memastikan kelaikan kendaraan demi keselamatan bersama di jalan raya.

Laporan: Andi Purwandi

selengkapnya

Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

by buono on April 19, 2026 Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik ayam batursari lalat

PEKALONGAN, WARTADESA. – Warga Dukuh Jambangan, Desa Batursari, Kecamatan Talun, akhirnya bernapas lega setelah keluhan mereka terkait serbuan lalat yang meresahkan mendapat respons. Ribuan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam petelur di lingkungan mereka kini menjadi sorotan tajam setelah warga melaporkan gangguan tersebut pada Jumat (17/4/2026).

Keresahan warga dipicu oleh populasi sekitar 9.000 ekor ayam milik Harjo yang kotorannya jarang dibersihkan. Akibatnya, pemukiman warga dikepung lalat hingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Merespons kondisi tersebut, Kapolsek Talun, Heru Santoso, bersama jajaran kepolisian dan Kepala Desa Batursari, Titik Sumarlin, turun langsung ke lokasi untuk memfasilitasi mediasi antara warga dan pemilik kandang.

Dalam pertemuan yang digelar di rumah salah satu warga bernama Subiyanto alias Kasbek, terungkap bahwa sumber utama masalah adalah keterlambatan pembersihan kotoran ayam yang memicu ledakan populasi lalat.

Warga Beri Peringatan Keras

Meski mediasi berakhir dengan kesepakatan musyawarah, warga Jambangan memberikan catatan tegas. Pasalnya, persoalan serupa ternyata pernah terjadi pada Desember 2025 lalu.

Warga menegaskan tidak berniat menghalangi orang mencari rezeki melalui usaha peternakan. Namun, mereka menuntut hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dipenuhi. Jika gangguan lalat kembali terulang di masa mendatang, warga tidak segan-segan meminta agar usaha kandang ayam tersebut ditutup permanen.

Pemilik Kandang Janji Benahi Kebersihan

Menanggapi tuntutan warga, pemilik kandang menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembenahan total, di antaranya:

Pembersihan Rutin: Menjamin pembersihan kotoran ayam setiap empat hari hingga maksimal satu minggu sekali.
Tambah Personel: Menambah dua karyawan khusus yang fokus menangani kebersihan kandang.
Penyemprotan: Melakukan penyemprotan obat pembasmi lalat secara berkala di area peternakan.

Kapolsek Talun, Heru Santoso, menegaskan bahwa kehadiran petugas bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat didengar dan dicarikan jalan keluar secara dialogis guna menjaga kondusifitas wilayah.

Warga kini berharap komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan, sehingga kenyamanan di Dukuh Jambangan tidak lagi terusik oleh bau dan serbuan lalat. (,*.)

selengkapnya

Layanan Publik

Gelagar Patah dan Amblas 30 CM, Jembatan Sitanggal Brebes Ancam Keselamatan Pengendara

by buono on April 19, 2026 Layanan Publik brebes Jembatan Rusak

BREBES, WARTADESA – Kondisi infrastruktur di jalur provinsi yang menghubungkan Jatibarang-Ketanggungan kini dalam status darurat. Jembatan yang berlokasi di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, mengalami kerusakan parah berupa gelagar patah yang menyebabkan badan jalan amblas sedalam 30 sentimeter.

Pantauan di lokasi pada Sabtu (18/4/2026) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Para pengendara, khususnya roda dua, harus ekstra waspada saat melintas. Kerusakan ini disinyalir terjadi akibat beban berlebih dari kendaraan berat yang sempat dialihkan ke jalur ini selama proses perbaikan jalan nasional Ketanggungan-Purwokerto beberapa bulan lalu.

Sistem Buka-Tutup dan Inisiatif Warga

Akibat kerusakan tersebut, arus lalu lintas di atas jembatan terpaksa dibatasi. Kendaraan berat kini hanya bisa melintas di lajur sisi utara secara bergantian.

Rekayasa Lintas: Diberlakukan sistem buka-tutup untuk menghindari beban berlebih yang berisiko merobohkan jembatan.
Peran Masyarakat: Warga setempat berinisiatif mengatur lalu lintas secara swadaya demi mencegah kemacetan panjang dan kecelakaan.

Keluhan Pengendara: “Lamban dan Memakan Korban”

Kritik tajam datang dari para pengguna jalan yang menilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lamban dalam menangani kerusakan permanen. Salah seorang pengendara, Untung, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut sering memakan korban.

“Jembatan amblas dan penerangan minim di malam hari sering memicu kecelakaan. Sudah beberapa kali ada yang jatuh di sini,” ujar Untung, Sabtu (18/4).

Hal senada disampaikan Kholidin (42). Ia menyebutkan bahwa meski tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Tengah sudah melakukan survei, aksi nyata di lapangan belum terlihat. “Sudah lama disurvei, tapi sampai sekarang tidak ada penanganan. Lamban sekali, padahal amblasnya sudah 30 cm. Kalau yang tidak tahu medan pasti celaka,” tandasnya.

Hanya Tambal Sulam

Sebelumnya, pihak Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sempat melakukan intervensi beberapa pekan lalu. Namun, penanganan tersebut dinilai hanya sebatas tambal sulam aspal pada lubang-lubang di permukaan, tanpa menyentuh akar permasalahan yakni struktur gelagar yang sudah patah.

Secara teknis, jembatan ini seharusnya memerlukan rehabilitasi total atau minimal rehabilitasi sebagian pada struktur bawahnya. Namun, mengingat waktu yang semakin mendekati arus mudik Lebaran, perbaikan menyeluruh diprediksi tidak akan cukup waktu.

Warga kini mendesak adanya penanganan darurat yang lebih kokoh serta rekayasa lalu lintas yang lebih formal dari pihak terkait untuk menjamin keselamatan warga sebelum jatuh lebih banyak korban. (*.*)

Sumber: radartegal

selengkapnya

Layanan Publik

Mobil Listrik vs Jalan “Bopeng”: Menakar Empati Pemkab Pemalang di Tengah Jeritan Akar Rumput

by buono on April 16, 2026 Layanan Publik jalan rusak mobil listrik pemalang

PEMALANG, WARTADESA. – Rencana pengadaan mobil listrik untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kini tengah menjadi sorotan tajam. Kebijakan yang diklaim demi “efisiensi” ini dianggap kontras dengan realitas infrastruktur jalan kabupaten yang masih dipenuhi lubang dan keluhan warga yang tak kunjung usai.

Narasi Efisiensi vs Realitas Lapangan

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menegaskan bahwa pengadaan ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan langkah transisi energi.

“Penggunaan mobil listrik ini untuk penghematan energi dan biaya operasional. Ke depan, penggunaan bahan bakar fosil diarahkan beralih ke energi listrik,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Namun, klaim efisiensi ini terasa “hambar” di telinga warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa di jalanan rusak. Jika anggaran tersedia untuk unit kendaraan listrik baru yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per unit, mengapa perbaikan jalan terasa sangat lambat?

Jejak Jalan Rusak: Dari Viral hingga Janji yang Ditagih

Kondisi infrastruktur di Pemalang memang sedang dalam fase kritis. Berdasarkan data dan pantauan terkini:

Media Lokal: Laporan dari Mediakita.co mencatat bahwa Pemkab Pemalang memang merencanakan perbaikan pada 103 ruas jalan di tahun 2026. Namun, realisasi di lapangan seringkali dianggap terlambat. Ruas jalan seperti Bumirejo – Ulujami dikabarkan sempat mengalami kerusakan kembali meski baru saja diperbaiki (Erapos).
Keluhan Media Sosial: Di jagat maya, kritik masyarakat semakin pedas. Melalui akun TikTok @wongrivew_17 dan berbagai grup Facebook warga Pemalang, netizen terus menagih janji kampanye “Jalan Halus Merata”. Warga desa seperti Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, secara terbuka mengeluhkan jalan yang rusak parah dan membahayakan pengguna jalan (Mattaneews).
Aksi Simbolik: Memori publik juga masih segar dengan aksi protes unik seniman lokal yang menggelar “konser musik” di tengah kubangan jalan sebagai bentuk sindiran atas lambannya penanganan infrastruktur (Detikcom).

Kritik Efisiensi: Mewah di Atas, Perih di Bawah

Pengadaan mobil listrik di saat infrastruktur dasar belum mumpuni memicu tiga kritik utama terkait efisiensi:

Prioritas Anggaran: Biaya pengadaan satu mobil listrik bisa setara dengan pengaspalan ratusan meter jalan desa. Bagi rakyat, manfaat jalan mulus jauh lebih terasa secara ekonomi dibanding penghematan bensin mobil dinas.
Kecocokan Medan: Mobil listrik dengan profil rendah berisiko tinggi jika dipaksa melintasi jalanan kabupaten yang masih berlubang dan rawan genangan air/rob di wilayah utara.
Beban Baru: Pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) di kantor pemerintahan justru akan menambah pos pengeluaran baru yang tidak sedikit.

Kesimpulan: Dahulukan Hak Rakyat

Transformasi energi memang penting, namun empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat jauh lebih mendesak. Rakyat Pemalang tidak butuh melihat pejabatnya meluncur senyap tanpa suara mesin; mereka butuh berkendara dengan tenang tanpa rasa takut terperosok lubang.

Publik kini menunggu: apakah Pemkab akan tetap melaju dengan kemewahan listriknya, atau memilih menginjak rem sejenak untuk memastikan roda ekonomi rakyat di tingkat akar rumput bisa berputar lebih lancar di atas jalan yang mulus? (Redaksi)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Medan Ekstrem dan Jalan Rusak Warnai Perjuangan Petugas PMI Antar Jenazah ke Trajumas

by buono on April 13, 2026 Kesehatan Layanan Publik Jembatan Rusak Kandangserang PMI trajumas

Kandangserang, Pekalongan, Warta Desa. — Dedikasi tanpa batas kembali ditunjukkan oleh petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan. Dalam sebuah misi kemanusiaan baru-baru ini, petugas harus berjibaku melawan medan ekstrem demi mengantarkan jenazah menuju Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang.

Bukan sekadar jarak, tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur jalan yang rusak parah serta kondisi geografis yang didominasi tanjakan dan turunan curam.

Akses Terputus: Jembatan Rusak dan Jalan Berlubang

Kondisi jalur penghubung antara Desa Sukoharjo dan Desa Trajumas dilaporkan sangat memprihatinkan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi kendala di lapangan:

Jalan Utama Rusak Parah: Aspal yang mengelupas meninggalkan lubang dalam dan kondisi jalan yang licin, terutama saat diguyur hujan.
Lumpuhnya Jembatan Kali Jamban: Jembatan vital ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Sukoharjo dan Trajumas. Saat ini, kondisinya dianggap tidak lagi layak dan membahayakan keselamatan pelintas.
Upaya Swadaya Terbatas: Meski warga sempat bergotong-royong memperbaiki jalan secara mandiri, keterbatasan dana membuat hasil perbaikan tidak bertahan lama.

Harapan Warga dan Keselamatan Pelajar

Keluhan mengenai buruknya akses jalan ini bukan tanpa alasan. Selain menghambat layanan darurat seperti ambulans PMI, jalur ini merupakan urat nadi bagi aktivitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan dan jembatan ini dengan layak. Jalur ini setiap hari dilalui siswa-siswi kami untuk berangkat dan pulang sekolah,” ujar Ridho, salah satu perangkat Desa Trajumas.

Ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan secara konkret oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan di masa depan.

Urgensi Infrastruktur Layak

Peristiwa pengantaran jenazah oleh PMI ini menjadi pengingat nyata bahwa infrastruktur yang memadai adalah kebutuhan mendasar, bukan sekadar fasilitas penunjang. Bagi warga Trajumas, jalan yang layak adalah soal keselamatan, akses kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Trajumas masih menaruh harapan besar agar dinas terkait segera turun tangan melakukan perbaikan menyeluruh pada akses jalan dan Jembatan Kali Jamban. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Karangjati Tanam Pohon Pisang dan Sindir “Kolam Pancing”

by buono on April 6, 2026 Layanan Publik jalan rusak karangjati Pekalongan

WIRADESA, WARTA DESA. – Aksi protes unik sekaligus memprihatinkan dilakukan oleh warga Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa pada Senin, 6 April 2026. Sebagai bentuk luapan kekecewaan atas kondisi infrastruktur yang terbengkalai, sejumlah warga nekat menanami lubang-lubang di jalan rusak dengan pohon pisang. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai peringatan visual bagi para pengguna jalan sekaligus sindiran keras kepada pihak berwenang.

Kondisi jalan yang rusak parah di wilayah tersebut dinilai sudah pada tahap membahayakan. Menurut penuturan warga sekitar, lubang-lubang besar yang menghiasi jalan seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang melintas, terlebih saat hujan turun dan lubang tertutup genangan air.

Rohim, salah satu warga Desa Karangjati yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa penanaman pohon pisang ini bertujuan agar titik-titik kerusakan terlihat jelas oleh pengendara sehingga mereka tidak terjatuh. Ia menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh rasa jengah karena kerusakan jalan tersebut tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah, meski kecelakaan terus terjadi berulang kali di lokasi yang sama.

Kekecewaan warga tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menyasar kinerja Pemerintah Desa Karangjati serta para wakil rakyat di DPRD. Rohim secara terbuka melontarkan kritik kepada anggota dewan, termasuk dari Fraksi PKB dan PPP yang berasal dari daerah pemilihan setempat, karena dinilai belum memberikan solusi nyata bagi konstituennya. Sebagai bentuk sindiran tambahan, warga juga menuliskan kata “kolam pancing” di sekitar lokasi kerusakan untuk menggambarkan betapa dalamnya lubang yang tergenang air tersebut.

Melalui aksi protes ini, masyarakat Desa Karangjati menuntut adanya tindakan nyata dan cepat dari pihak terkait. Mereka berharap pemerintah tidak menunggu jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi sebelum memutuskan untuk melakukan perbaikan. Keamanan dan keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama agar mobilitas warga dapat kembali berjalan dengan normal dan tanpa rasa takut akan kecelakaan.

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Dilema Peninggian Jalan Kota Pekalongan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

by buono on April 4, 2026 Kesehatan Layanan Publik air bersih cor beton Kota Pekalongan

PEKALONGAN, Warta Desa. – Proyek peninggian jalan lingkungan di wilayah Pekalongan Utara yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob, kini justru memicu persoalan baru bagi masyarakat. Meski jalanan menjadi lebih tinggi, warga di Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan mengeluhkan dampak teknis yang menghambat akses air bersih dan sanitasi.

Berikut adalah laporan mendalam mengenai dampak proyek tersebut.

Dilema Peninggian Jalan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

Pemerintah Kota Pekalongan gencar melakukan betonisasi (cor) jalan di kampung-kampung untuk memastikan akses transportasi warga tidak terendam air pasang. Namun, peninggian jalan yang mencapai satu meter lebih ini dinilai kurang mempertimbangkan infrastruktur bawah tanah.

1. Akses Air Pamsimas Terhambat

Warga melaporkan bahwa aliran air dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menjadi tidak lancar. Selain itu, posisi jalan yang kini jauh lebih tinggi dari lantai rumah warga menyebabkan risiko air mengalir langsung masuk ke dalam hunian saat hujan deras atau pasang tinggi.

2. PDAM Batalkan Pemasangan Baru

Dampak paling signifikan dirasakan oleh calon pelanggan PDAM. Pihak PDAM dilaporkan membatalkan sejumlah permohonan pemasangan sambungan baru.

Alasannya: Ketebalan cor jalan yang mencapai satu meter menyulitkan petugas untuk melakukan penggalian pipa.
Kendala Teknis: Biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk membongkar beton sedalam itu dianggap tidak efisien dan berisiko merusak struktur jalan yang baru dibangun.

Ancaman Jangka Panjang: Saluran Air yang Terkubur

Warga di Panjang Baru dan Panjang Wetan merasa khawatir dengan pemeliharaan infrastruktur di masa depan. Saluran air atau drainase yang kini berada jauh di bawah tumpukan material cor beton menjadi mustahil untuk dicek atau dibersihkan.

“Untuk jangka panjang sangat susah. Saluran air sudah terpendam cor-coran jalan setinggi satu meter lebih. Pengecekan saluran terkendala karena aksesnya tertutup total oleh beton,” ungkap salah seorang warga setempat.

Potensi Meluas ke Wilayah Lain

Keluhan ini bukan hanya sekadar masalah lokal di dua kelurahan tersebut. Warga memperingatkan bahwa jika pola pembangunan ini terus berlanjut tanpa koordinasi lintas instansi (antara pihak pekerjaan umum dan penyedia layanan air), wilayah lain di Kota Pekalongan akan mengalami nasib serupa.

Harapan Warga Kepada Pemerintah

Masyarakat meminta adanya evaluasi terkait teknis peninggian jalan. Beberapa poin yang diharapkan antara lain:

Koordinasi Lintas Sektor: Adanya sinkronisasi antara proyek jalan dengan instalasi pipa PDAM/Pamsimas sebelum pembetonan dilakukan.
Lubang Kontrol (Manhole): Penyediaan akses atau titik kontrol di sepanjang jalan yang dicor agar pembersihan saluran air tetap bisa dilakukan.
Solusi Drainase Rumah: Bantuan atau arahan teknis bagi warga yang rumahnya kini berada di bawah level jalan agar tidak menjadi “kolam” saat hujan.

Pembangunan memang ditujukan untuk kesejahteraan, namun tanpa perencanaan yang integratif, solusi untuk satu masalah (rob) justru melahirkan masalah baru bagi keberlangsungan hidup warga sehari-hari. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Kesehatan Layanan Publik

BPJS PBI Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

by buono on April 4, 2026 Berita Desa Kesehatan Layanan Publik bpjs pbi Pekalongan semut Wonokerto

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).
Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.
Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

HARAPAN BARU DI TENGAH KUBANGAN LUMPUR: DPR RI RESMI TINDAK LANJUTI ADUAN KERUSAKAN JALAN PULUHAN TAHUN DI BIMA

by buono on Februari 20, 2026 Berita Desa Layanan Publik bima jalan rusak

BIMA, Nusa Tenggara Barat, Warta Desa. – Harapan baru muncul bagi warga Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima. Setelah puluhan tahun bergulat dengan infrastruktur yang memprihatinkan, laporan warga terkait kerusakan jalan parah akhirnya resmi ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Aduan yang diajukan melalui sistem SP4N LAPOR dan surat permohonan pengawasan kepada Ketua DPR RI tersebut kini telah tercatat dengan Tracking ID: #9929125. Langkah ini menjadi titik terang bagi percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang meliputi rute Waduruka – Pusu – Kerampi dan Sarae Ruma.

Selama lebih dari dua dekade, warga di Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima, seolah hidup dalam keterisolasian yang dipaksakan oleh keadaan. Setiap kali musim penghujan tiba, ruas jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka berubah drastis menjadi jalur lumpur yang dalam dan mematikan. Namun, penantian panjang tersebut kini menemui babak baru setelah laporan masyarakat secara resmi ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Langkah maju ini bermula dari keberanian warga menyuarakan penderitaan mereka melalui sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR serta pengiriman surat permohonan pengawasan langsung kepada Ketua DPR RI. Laporan yang kini tercatat dengan nomor Tracking ID: #9929125 tersebut secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Waduruka, Pusu, Kerampi, hingga Sarae Ruma di Kecamatan Langgudu. Aduan ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sebuah permohonan agar fungsi pengawasan legislatif hadir secara nyata guna memastikan keselamatan dan hak atas pelayanan dasar masyarakat pedesaan tidak lagi terabaikan.

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut memang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Bagi warga setempat, kerusakan jalan bukan lagi sekadar hambatan perjalanan atau ketidaknyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Ketika jalanan berubah menjadi lumpur yang sulit ditembus kendaraan, akses untuk merujuk pasien dalam kondisi darurat seringkali terlambat, yang dalam beberapa kasus berujung pada konsekuensi fatal. Layanan kesehatan esensial dan bantuan sosial dari pemerintah pun kerap tersendat karena armada pengangkut tidak mampu menjangkau desa-desa di pelosok Langgudu Selatan.

Arief Rachman, selaku pelapor yang mewakili keresahan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sangatlah sederhana dan fundamental. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak sedang menuntut pembangunan jalan yang megah atau mewah, melainkan hanya menginginkan akses yang layak dan dapat dilalui secara konsisten. Menurutnya, akses jalan yang memadai adalah syarat mutlak agar nyawa warga yang sakit dapat diselamatkan dan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di tengah jalur yang rusak parah. Selama puluhan tahun, warga merasa terjebak dalam ketimpangan akses yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan pedesaan.

Dampak dari kerusakan jalan ini juga merembet pada sektor ekonomi dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil bumi seringkali lumpuh total karena biaya transportasi yang melonjak atau bahkan ketiadaan kendaraan yang mau melintasi jalur tersebut. Anak-anak di Langgudu Selatan pun harus berjuang ekstra keras setiap hari hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka, melewati rute yang licin dan berbahaya. Meski berbagai laporan sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan, namun perbaikan menyeluruh yang diharapkan warga tak kunjung terealisasi hingga puluhan tahun lamanya.

Kini, dengan masuknya aduan tersebut ke meja DPR RI, muncul secercah harapan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan segera bersinergi melakukan langkah konkret. Pengawasan dari lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan tekanan positif bagi instansi terkait agar memprioritaskan anggaran dan pembangunan di wilayah yang sudah terlalu lama tertinggal ini. Masyarakat Langgudu Selatan kini hanya bisa berharap bahwa tindak lanjut administratif ini akan segera berubah menjadi deru mesin pengaspal jalan di lapangan, karena bagi mereka, keselamatan nyawa adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan yang terus tertunda. (Redaksi)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Musrenbangcam Kandangserang 2026: Rakyat Bosan Janji, Tuntut Perbaikan Jalan Desa Trajumas yang Terabaikan

by buono on Februari 11, 2026 Layanan Publik Lingkungan musrenbang

WARTA DESA, KANDANGSERANG, PEKALONGAN – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kandangserang untuk tahun anggaran 2026 yang digelar Rabu (11/2), menjadi panggung tumpahnya kekecewaan warga. Forum yang seharusnya menjadi solusi bagi pembangunan daerah tersebut justru dihujani kritik tajam akibat pembangunan yang dianggap tidak merata dan hanya bersifat seremonial.

Suara dari Desa Trajumas: “Hanya Rutinitas Tanpa Realisasi”

Salah satu kritik paling pedas datang dari Parjana, warga Desa Trajumas. Di hadapan para pejabat dan anggota DPRD, ia menyuarakan jeritan hati masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di desanya yang seolah-olah “dianaktirikan” oleh pemerintah daerah.

Menurut Parjana, usulan perbaikan jalan di Desa Trajumas telah berulang kali diajukan dalam setiap Musrenbang tahun-tahun sebelumnya, namun hasilnya nihil.

“Setiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah ada realisasi. Jalan di desa kami kondisinya sangat memprihatinkan dan seolah selalu terabaikan,” tegas Parjana dengan nada kecewa.

Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, Musrenbang tidak lebih dari sekadar rutinitas gugur kewajiban bagi para pemangku kebijakan, sementara rakyat di akar rumput tetap harus berjibaku dengan akses jalan yang rusak.

Infrastruktur Lumpuh, Ekonomi Terhambat

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan fakta di lapangan, kondisi jalan di wilayah Kecamatan Kandangserang saat ini berada dalam tahap mengkhawatirkan. Beberapa titik dilaporkan:

Ambles dan Longsor: Mengancam keselamatan nyawa pengendara.
Jalan Putus: Memutus akses mobilitas warga antar desa.
Hambatan Ekonomi: Kerusakan jalan membuat biaya angkut hasil bumi melambung dan memperlambat perputaran ekonomi warga desa.

Janji Pemerintah vs Tuntutan Nyata

Acara yang dibuka oleh Camat Kandangserang ini sebenarnya memaparkan 10 prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Selain itu, pihak Baperida dan BPS juga menekankan pentingnya sinergi data dan perencanaan wilayah.

Meski sesi aspirasi telah dipandu oleh anggota DPRD Dapil 1, Bapak Edy dan Bapak Jahirin, warga kadung skeptis. Masyarakat menuntut agar usulan mereka kali ini benar-benar dikawal hingga ke tingkat kabupaten, bukan hanya berhenti menjadi tumpukan berkas di meja birokrasi.

Kritik tajam warga dalam Musrenbangcam ini adalah sebuah peringatan keras: Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas atau paparan visi yang melangit; yang mereka butuhkan adalah aspal yang mulus dan akses jalan yang layak demi keberlangsungan hidup sehari-hari. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya