Layanan Publik Arsip

Mobil Damkar Terperosok di Kandangserang, Akses Jalan Rawan Kembali Disorot

by buono on September 19, 2026 Layanan Publik jalan rusak Kandangserang kebakaran

PEKALONGAN, WARTADESA. — Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan publik. Sebuah mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) yang tengah berpacu dengan waktu menuju lokasi kebakaran hutan terperosok keluar badan jalan di kawasan Dukuh Harjosari, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Sabtu (19/9/2026).

Insiden tersebut terjadi saat armada Damkar melintasi ruas jalan dengan medan menanjak dan menikung tajam. Mobil diduga mengalami kesulitan menaklukkan medan ekstrem tersebut hingga akhirnya tergelincir keluar jalur.

Beruntung, armada pemadam tidak sampai terperosok ke area persawahan warga yang berada di bawahnya dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, peristiwa ini memicu kekhawatiran lantaran terjadi di titik rawan yang sama dalam kurun waktu berdekatan.

“Beberapa hari sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di titik tersebut. Lokasi ini memang berisiko tinggi, terutama bagi kendaraan yang belum familier dengan medan setempat,” ujar warga sekitar di lapangan.

Minim Rambu dan Pengaman Jalan

Peristiwa berulang ini mengurai persoalan lama terkait keselamatan jalan di wilayah tersebut. Di lokasi kejadian, fasilitas keselamatan dinilai masih sangat minim:

Tidak adanya pagar pengaman (guardrail) di sisi jalan yang berbatasan langsung dengan area curam atau persawahan.
Minimnya rambu peringatan mengenai tanjakan dan tikungan tajam bagi pengendara.
Tidak tersedianya marka jalan yang memadai untuk memandu jarak pandang pengemudi.

Kondisi ini terbukti sangat membahayakan, terlebih bagi armada layanan darurat seperti Damkar yang harus membawa beban berat serta personel dalam kecepatan tinggi.

Mendorong Evaluasi dan Penanganan Cepat

Masyarakat berharap pemerintah desa bersama dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung di titik-titik rawan Kandangserang. Langkah preventif seperti pemasangan rambu, pembatas jalan, maupun perbaikan geometri jalan diharapkan bisa segera direalisasikan tanpa menunggu adanya korban jiwa.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti terperosoknya armada Damkar tersebut masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang guna mengklarifikasi faktor medan, kondisi kendaraan, maupun kendala teknis lainnya di lapangan. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

by buono on September 18, 2026 Berita Desa Layanan Publik jembatan darurat kedungpatangewu

PEKALONGAN, WARTADESA — Teka-teki mengenai rencana pembangunan kembali Jembatan Kedungpatangewu yang menghubungkan Kecamatan Kedungwuni dan Wonopringgo perlahan mulai menemui titik terang. Kehadiran puluhan petugas di lokasi pada awal September 2026 lalu rupanya bukan sekadar kabar angin.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungpatangewu mengonfirmasi adanya kunjungan tim teknis dari tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meninjau langsung kondisi jembatan darurat rakitan bambu tersebut.

Sekretaris Desa Kedungpatangewu, Radies Kusuma, saat dikonfirmasi Warta Desa pada Jumat (18/9/2026), membenarkan adanya kegiatan survei lapangan tersebut. Menurut catatannya, sekitar 40 orang yang diduga gabungan dari BKSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah mendatangi lokasi.

Namun, Radies mengungkapkan bahwa dalam peninjauan besar-besaran tersebut, Pemerintah Desa Kedungpatangewu justru tidak dilibatkan secara langsung dalam proses survei teknis di lapangan.

“Kami hanya mendengar informasi dari salah seorang staf Kecamatan Kedungwuni bahwa ada survei lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kedungwuni dengan Wonopringgo,” ujar Radies saat ditemui Warta Desa, Jumat (18/9/2026).

Lantaran tak dilibatkan dalam peninjauan tersebut, pihak Pemdes hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai skema dan jadwal eksekusi pembangunan jembatan permanen itu. Radies mengaku belum mengetahui apakah proyek konstruksi akan digenjot pada tahun ini menggunakan anggaran belanja tidak terduga/darurat, ataukah baru dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027.

Meski demikian, Radies menaruh harapan besar agar rencana pembangunan jembatan ini benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan, tanpa berujung pada janji hampa.

“Harapan kami tentu agar pembangunan jembatan tersebut bisa terealisasi, meskipun harus menunggu anggaran tahun 2027. Jembatan ini sangat vital dan sudah berpuluh-puluh tahun didambakan warga untuk menopang aktivitas perekonomian serta jalur anak-anak berangkat sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Warta Desa telah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan Kedungwuni untuk menggali kepastian hasil survei dan timeline pelaksanaan pembangunan jembatan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan belum memberikan keterangan resmi.

Saat ini, warga dari dua wilayah tersebut masih harus bergantung pada jembatan darurat dari bambu dan drum bekas yang dikelola oleh pihak swadaya dengan tarif penyeberangan Rp2.000 per motor. Warga berkejaran dengan waktu sebelum musim penghujan tiba dan ancaman banjir kembali meluapkan aliran sungai. (Redaksi Warta Desa)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

by buono on September 17, 2026 Berita Desa Layanan Publik jembatan darurat jembatan kedungpatangewu

PEKALONGAN, WARTADESA. — Suara gemeretak bambu dan gemercik aliran sungai menyambut siapa saja yang menyeberang di Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Di atas titian darurat seluas tak lebih dari satu meter itu, roda-roda sepeda motor melintas beriringan dengan langkah para pelajar dan pedagang yang hendak menuju pasar.

Siapa sangka, di balik jembatan darurat rakitan bambu dan papan kayu yang kini menjadi satu-satunya tumpuan mobilitas warga, tersimpan kisah getir tentang ketergantungan publik dan deretan janji politik yang menguap di tepi sungai.

Lenyap Diterjang Banjir, Berganti Jembatan Berbayar

Sebelum berdiri bentangan bambu seperti sekarang, lokasi ini dulunya dihubungkan oleh jembatan gantung permanen yang kokoh. Jembatan tersebut membentang melintasi batas antara Desa Kedungpatangewu dan Papagan, Kelurahan Kedungwuni Barat. Namun, kegagahan bentangan besi dan beton itu lenyap tak berbekas ketika banjir bandang menerjang pada Januari 2025 lalu.

Upaya pihak terkait untuk melakukan perbaikan permanen sempat terkendala lantaran besarnya anggaran yang ditaksir menelan dana hingga ratusan juta rupiah. Di tengah ketiadaan akses dan keputusasaan warga, celah tersebut ditangkap oleh pihak swasta/perorangan.

Seorang pengusaha asal Brebes—Pak Wahyu bersama keluarga dan rekannya—mengambil inisiatif membangun jembatan darurat dari struktur bambu dan drum-drum bekas. Dengan biaya mandiri sekitar Rp30 juta (bahkan membengkak hingga Rp50 juta jika dihitung dari perbaikan awal), jembatan swadaya ini pun berdiri.

Untuk menutupi ongkos sewa lahan ke dua desa (Desa Kedungpatangewu dan Kelurahan Kedungwuni Barat) senilai Rp3 juta per desa per bulan, serta membayar dua pekerja operasional, pengelola memberlakukan tarif seberang Rp2.000 sekali jalan bagi setiap pengendara motor.

“SIAPAPUN ANDA, LEWAT BAYAR Rp. 2000 / 1X JALAN,” demikian bunyi spanduk sederhana yang terpasang di saung tempat penjaga jembatan mengumpulkan koin demi koin rupiah ke dalam ember plastik.

Siapapun yang lewat bayar 2000, spanduk yang terpasang pada pintu masuk/keluar jembatan darurat Kedungpatangewu. Kamis (17/09/2026)

Antara Lahan Kampanye dan Janji Manis Pejabat

Bagi warga, keberadaan jembatan berbayar ini bak buah simalakama. Di satu sisi, jembatan tersebut menjadi penolong vital agar anak-anak sekolah dan pedagang pasar tak perlu memutar jauh. Namun di sisi lain, kepastian jembatan permanen milik pemerintah terus berujung teka-teki.

Arifudin, salah seorang penjaga jembatan, menumpahkan keluh kesahnya. Menurutnya, isu pembangunan kembali jembatan Kedungpatangewu kerap dijadikan “komoditas” politik berkala.

“Rencana sih banyak, cuma kan kadang-kadang kalau ada pencalonan bupati, itu buat lahan… Buat janji-janji dulu,” seloroh Arifudin sembari tertawa getir. “Tiap ada bupati ya janji, ‘Besok kalau kita menang…’ Tapi begitu ditagih, alasannya daerah sini menangnya enggak mutlak. Ada aja alasannya.”

Pengelola mengaku, beberapa waktu lalu sempat ada petugas yang datang melakukan survei ke lokasi. Isu yang beredar menyebutkan jembatan akan dibangun secara permanen oleh pemerintah. Namun hingga kini, kejelasan waktu pelaksanaan pembangunan masih simpang siur.

Bertaruh Nyawa Saat Banjir Datang

Tak hanya ketidakpastian status, ancaman nyata yang dihadapi pengelola dan penyeberang adalah faktor cuaca dan arus sungai. Jembatan bambu darurat ini sangat rentan tergerus bila debit air sungai meluap.

“Udah empat kali kena banjir,” ungkap salah satu pengelola. Bila tanda-tanda air bah mulai kelihatan di sore hari, pengelola masih sempat melepas ikatan dan mengamankan bambu-bambu ke pinggir sungai.

Namun cerita bisa berbalik menjadi musibah bila banjir bandang datang mendadak di tengah malam. “Kalau banjirnya ketahuan ya bisa diselamatkan. Tapi kalau banjirnya malam, ya… bablas. Kalut, modal lagi dari nol,” tambah Arifudin.

Kini, di balik dentang koin Rp2.000 yang masuk ke ember penjaga dan derit bambu yang melengkung saat dilintasi kendaraan, warga Kedungpatangewu dan Kedungwuni Barat hanya bisa berharap. Mereka merindukan janji yang benar-benar menyeberang menjadi kenyataan—sebuah jembatan permanen yang kokoh, aman, dan tak lagi memungut bayaran dari kantong rakyat kecil. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

by buono on September 13, 2026 Berita Desa Layanan Publik dadirejo

Pekalongan, Wartadesa. – Jumat pagi (11/9/2026), jarum jam menunjukkan pukul 08.00 WIB. Suasana kantor Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, begitu lengang. Di dalam ruangan, deretan meja dan kursi tertata rapi, layar komputer menyala, dan lantai tampak bersih. Namun, keheningan justru menyelimuti kantor pelayanan publik tersebut.

Hingga pukul 09.30 WIB, dari jajaran aparatur desa yang ada, hanya Pak Irfan—satu-satunya staf desa—yang terlihat hadir. Entah ke mana perangkat desa lainnya pergi. Ruang-ruang kerja yang seharusnya diisi oleh sekretaris desa, kepala urusan (kaur), hingga kepala seksi (kasi) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pelayanan warga, justru dibiarkan kosong tanpa penghuni.

Keberadaan sang Kepala Desa, Fathoni, juga tak kalah misterius. Saat dikonfirmasi dengan mendatangi kediamannya, rumah kades tampak sepi dan kosong. Seorang warga perempuan separuh baya (boomer) setempat yang ditemui menyebut bahwa Pak Lurah kemungkinan berada di balai desa. Namun, ketika diberitahu bahwa kantor desa sedang kosong, ia hanya menduga-duga.

“Mungkin pergi ke pasar,” cetusnya, tanpa tahu pasti pasar mana yang dituju sang kades di jam pelayanan tersebut.

Mengangkangi Aturan Jam Kerja dan Tupoksi

Sesuai ketentuan mengenai disiplin dan jam kerja aparatur pemerintah desa (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan mengenai Hari dan Jam Kerja Kantor Desa), hari kerja kantor desa berlaku lima hari kerja dari Senin hingga Jumat. Khusus hari Jumat, jam kerja dimulai tepat pukul 08.00 WIB hingga sore hari.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat tapak, Kepala Desa Fathoni dan seluruh perangkatnya memiliki kewajiban hukum untuk berada di kantor sesuai jam kerja demi menjamin pelayanan publik tidak terhenti. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri terkait, perangkat desa dibayar melalui Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan yang bersumber dari uang rakyat. Konsekuensinya, menjalankan tupoksi dan menaati jam kerja adalah mandat mutlak, bukan pilihan acak.

Bagi warga kampung, hari Jumat sering kali menjadi momen krusial untuk mengurus administrasi—seperti surat pengantar, pengurusan KTP, KK, hingga berkas perizinan—di sela-sela waktu libur atau sela kegiatan harian mereka. Kehadiran aparatur yang minim membuat fungsi desa sebagai pelayan dasar warga lumpuh seketika.

Ancaman Sanksi dan Hukuman Disiplin

Indisipliner berupa pengabaian jam kerja dan pelayanan publik ini tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan aturan disiplin aparatur desa dan UU Desa, setiap aparatur desa—baik perangkat maupun kepala desa—yang melanggar kewajiban atau menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan pelayanan dapat dikenakan sanksi beregu:

Sanksi Administratif Ringan hingga Sedang: Berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemotongan tunjangan/penghasilan.
Sanksi Berat / Pemberhentian Sementara: Jika tindakan meninggalkan tugas dilakukan secara berulang atau tanpa alasan yang sah dan merugikan kepentingan umum, perangkat desa dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara hingga pemecatan oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat/Bupati.
Pengawasan atas Kepala Desa: Bagi Kepala Desa Fathoni yang tidak berada di tempat pada jam kerja tanpa alasan dinas yang jelas, pimpinan kecamatan (Camat) serta Inspektorat Daerah berwenang melakukan pemanggilan, pemeriksaan disiplin, dan memberikan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.

Hingga mendekati siang, kantor Desa Dadirejo masih tetap lengang. Komputer yang menyala di atas meja seolah menjadi saksi bisu betapa pelayanan publik dasar warga dikalahkan oleh ketidakhadiran para pelayannya sendiri. ***

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Musim Kemarau Tiba, Bau Menyengat Limbah Cucian Jins Kembali Resahkan Warga Pegaden Tengah Pekalongan

by buono on September 10, 2026 Layanan Publik Lingkungan limbah cucian jins pegaden tengah

PEKALONGAN, WARTADESA. — Memasuki musim kemarau, warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan kembali diresahkan oleh bau tak sedap yang menyengat dari limbah cair usaha pencucian (washing) jins. Debit air sungai yang menyusut saat kemarau memperparah konsentrasi limbah cair berwarna hitam pekat yang mengalir di saluran irigasi warga.

Berdasarkan foto-foto laporan warga setempat, aliran air yang melewati pemukiman tampak pekat dan mengendap, mengindikasikan tingginya kandungan bahan kimia pencelup dan pembersih kain tanpa proses pengolahan limbah (IPAL) yang memadai.

“Setiap musim kemarau baunya makin parah dan menyengat karena air sungai mengering, jadi limbahnya mengendap di saluran,” ungkap salah satu warga setempat.

Isu Berulang yang Belum Temukan Solusi

Masalah pencemaran limbah washing jins di wilayah Pegaden Tengah dan sekitarnya bukanlah hal baru. Berdasarkan catatan pemberitaan portal media lokal Warta Desa, persoalan pembuangan limbah tekstil dan usaha cucian jins di kawasan Wonopringgo dan sekitarnya telah berulang kali dikeluhkan warga dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa poin utama isu limbah yang sebelumnya mencuat di wilayah tersebut antara lain:

Pencemaran Saluran Irigasi: Limbah cair berkimia dibuang langsung ke selokan atau sungai yang melintasi pemukiman dan lahan pertanian warga.
Dampak Kesehatan dan Lingkungan: Selain menimbulkan bau busuk berhari-hari, limbah ini berpotensi merusak kualitas tanah pertanian serta mengancam sumber air bersih warga.
Pengawasan dan IPAL Komunal: Sebagian besar usaha pencucian jins skala rumah tangga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar teknis.

Warga Desak Tindakan Nyata Pemerintah

Warga Desa Pegaden Tengah berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pekalongan beserta instansi terkait tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga mengambil langkah konkret dan tegas.

Masyarakat mendesak adanya penertiban terhadap pemilik usaha pencucian jins yang membuang limbah secara sembarangan, serta pemberian solusi jangka panjang seperti pembangunan IPAL komunal agar roda ekonomi usaha lokal tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan warga dan lingkungan. (Redaksi)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Dampak Kemarau Panjang, Warga Wonopringgo ‘Serbu’ Bantuan 5.000 Liter Air Bersih

by buono on September 10, 2026 Layanan Publik Lingkungan dropping air bersih kemarau

PEKALONGAN, WARTADESA — Musim kemarau panjang kembali memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan. Merespons kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan segera menyalurkan bantuan dropping air bersih di RT 05 Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Pekalongan.

Sebanyak 5.000 liter air bersih yang disalurkan pada hari ini langsung disambut antusiasme luar biasa dari warga setempat.

Pengumuman di Musala, Warga Berebut Antre

Pemerintah desa sebelumnya telah mengumumkan kedatangan armada bantuan air bersih ini melalui pengeras suara di musala setempat, agar warga dapat segera mempersiapkan wadah penampungan.

Begitu truk tangki tiba dan parkir di halaman musala, lokasi langsung dipadati warga. Dengan gembira, warga—yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu—berbondong-bondong mengantre dengan tertib sembari membawa galon, ember, dan berbagai jenis jeriken untuk mendapatkan air bersih gratis tersebut.

Dipantau Langsung Pejabat Polres Pekalongan, Polsek, dan Koramil Wonopringgo

Guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan tepat sasaran, kegiatan dropping ini dipantau langsung oleh jajaran kepolisian dan TNI.

Hadir langsung di lokasi, perwakilan dari Polres Pekalongan yang memantau jalannya penyaluran bantuan. Turut mendampingi, Kapolsek Wonopringgo, Agung Suryanto, serta Danramil 06/Wonopringgo, Kapten Eko Listiyo. Kehadiran mereka memastikan situasi di lapangan tetap kondusif meski warga sangat bersemangat mengantre air.

Kehadiran aparat tersebut juga untuk membantu mengawasi tata cara pengambilan agar tidak terjadi gesekan antarwarga dan memastikan seluruh warga RT 05 yang membutuhkan mendapatkan giliran.

Bantuan air bersih ini sangat krusial bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, dan MCK, mengingat sumur-sumur warga telah mengalami kekeringan total akibat kemarau panjang. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Pelayanan Publik Desa Pegaden Tengah Berjalan Maksimal, Pengurusan Berkas Dijamin Selesai Kurang dari 5 Menit

by buono on September 10, 2026 Berita Desa Layanan Publik layanan publik pegaden tengah

PEKALONGAN, WARTA DESA – Pelayanan publik di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dipastikan berjalan dengan baik, cepat, dan disiplin. Berdasarkan pantauan Warta Desa di balai desa setempat pada pagi hari, para staf perangkat desa sudah tampak bersiap dan memulai aktivitas pelayanan kepada warga secara sigap. Sedikitnya lima orang staf sudah standby di meja pelayanan masing-masing sejak jam kerja dimulai.

Pelayanan di Balai Desa Pegaden Tengah buka secara rutin mulai pukul 08.00 WIB hingga sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Kepala Desa Pegaden Tengah, Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa perangkat desa selalu diupayakan hadir tepat waktu untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu menunggu lama.

“Alhamdulillah, pelayanan publik di Desa Pegaden Tengah berjalan sebagaimana mestinya dari jam 08.00 WIB. Bahkan sampai sore jam 15.00 WIB pun jika warga datang, pasti masih ada pelayanan. Pengurusan administrasi insyaAllah tidak lama, langsung ditanggapi dan tidak sampai 5 menit sudah selesai,” ujar Ahmad Rofiq saat diwawancarai pewarta Warta Desa di kediamannya.

Menurut Ahmad Rofiq, kedisiplinan dan kesiapan para perangkat desa dalam melayani warga tak lepas dari komunikasi yang terjalin dengan baik di lingkungan pemerintah desa.

“Yang penting kita dengan perangkat desa ada komunikasi yang baik dan benar. Saya sampaikan agar jam 08.00 pagi itu usahakan sudah standby di balai desa, tidak perlu yang macam-macam. Intinya ada kerja sama yang baik,” jelasnya.

Terkait dengan keluhan warga, Ahmad Rofiq mengungkapkan bahwa selama ini sangat jarang terjadi keluhan mengenai keterlambatan atau lamanya pelayanan untuk urusan internal desa. Kendala biasanya hanya terjadi jika pengurusan dokumen melibatkan instansi luar di luar kewenangan desa, seperti pengurusan BPJS. Namun untuk urusan tingkat desa, semuanya diselesaikan dengan cepat.

Di akhir wawancara, Ahmad Rofiq juga menyampaikan pesan terbuka bagi seluruh warga Desa Pegaden Tengah. Pihak pemerintah desa selalu terbuka terhadap masukan maupun kritik demi perbaikan kualitas pelayanan.

“Kami dari Pemerintah Desa Pegaden Tengah siap menerima kritik dan masukan barangkali ada hal yang dirasa kurang pas bagi masyarakat. InsyaAllah akan kami tampung, dan kami selalu siap melayani seluruh warga Desa Pegaden Tengah,” pungkasnya. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Protes Keras Muncul dalam Forum Pembinaan PPDI Kandangserang, Perangkat Desa Soroti Baju Khaki dan Kesejahteraan

by buono on September 2, 2026 Berita Desa Layanan Publik Kandangserang perangkat desa PPDI

KANDANGSERANG, PEKALONGAN — Protes keras disampaikan salah seorang perangkat desa dalam forum pembinaan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Selasa (1/9/2026).

Protes tersebut berkaitan dengan penggunaan pakaian dinas perangkat desa—atau yang selama ini dikenal dengan sebutan baju khaki—yang menurut salah seorang perangkat desa dinilai kurang tepat apabila disamakan dengan pakaian yang dikenakan oleh aparatur sipil negara (ASN/PNS).

Pernyataan itu disampaikan Nahrawi, salah seorang perangkat Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, saat mengikuti kegiatan pembinaan pengurus PPDI Kecamatan Kandangserang yang berlangsung di Aula Desa Bojongkoneng.

Dalam forum tersebut, Nahrawi menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kesejahteraan perangkat desa yang menurutnya belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dijalankan.

“Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan, menurut saya penggunaan baju khaki yang sama dengan PNS itu kurang pas karena gaji dan kesejahteraan kita sebagai perangkat desa itu lebih kecil, apalagi tunjangannya,” ungkap Nahrawi.

Ia menilai, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, pekerjaan perangkat desa menurutnya tidak mengenal batas waktu karena berbagai persoalan di masyarakat dapat muncul kapan saja.

“Kita bekerja bukan hanya pada jam kantor. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan atau ada persoalan di desa, perangkat desa harus siap kapan pun. Bisa dikatakan kita bekerja 24 jam, tetapi kesejahteraan kita masih lebih rendah,” ujarnya.

Kepala Desa Lambur Ikut Soroti Kesejahteraan Perangkat Desa

Hal senada juga disampaikan Cahyono, Kepala Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang. Ia menilai persoalan yang dihadapi perangkat desa tidak hanya berkaitan dengan pakaian dinas dan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut masa depan perangkat desa setelah mereka tidak lagi menjalankan tugas.

Menurut Cahyono, perangkat desa memiliki beban pekerjaan dan tanggung jawab yang cukup besar. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menangani berbagai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Oleh karena itu, ia berharap perangkat desa ke depan dapat diusulkan untuk mendapatkan jaminan pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas.

“Selain persoalan baju khaki dan kesejahteraan, perangkat desa juga harus diusulkan untuk mendapatkan pensiun. Sebab, menurut saya, kinerja perangkat desa itu luar biasa banyaknya dan sangat melelahkan,” ujar Cahyono.

Ia menilai, pengabdian perangkat desa tidak bisa dipandang hanya berdasarkan jam kerja formal. Dalam praktiknya, perangkat desa sering kali harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, termasuk saat terjadi persoalan atau kegiatan di luar jam kerja.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa menjadi penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pernyataan mengenai baju dinas, kesejahteraan, hingga usulan jaminan pensiun tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang muncul dalam forum pembinaan PPDI Kecamatan Kandangserang.

Kegiatan pembinaan yang berlangsung di Aula Desa Bojongkoneng tersebut diikuti oleh unsur perangkat desa dan pihak terkait di wilayah Kecamatan Kandangserang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para perangkat desa maupun kepala desa untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan pengabdian mereka di tingkat desa.

Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perhatian bagi organisasi PPDI maupun pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kepastian masa depan perangkat desa.

(Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Pembinaan PPDI Kandangserang Bahas PP No. 16/2026 dan Dorong Profesionalisme Perangkat Desa

by buono on September 1, 2026 Berita Desa Layanan Publik pelayanan publik PPDI

KANDANGSERANG,WARTADESA. 1 September 2026 — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kandangserang menggelar pembinaan bagi pengurus dan perangkat desa se-Kecamatan Kandangserang di Aula Desa Bojongkoneng, Kabupaten Pekalongan, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini fokus pada pemahaman regulasi baru serta peningkatan kinerja dan disiplin aparatur desa.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Kandangserang, para kepala desa, perangkat desa se-Kecamatan Kandangserang, serta jajaran pengurus PPDI tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Pemahaman Regulasi dan Peningkatan Kinerja

Pengurus PPDI Kecamatan Kandangserang, Casmito, menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan pemahaman terkait aturan hukum yang berlaku.

“Kegiatan ini memperkuat komunikasi antara perangkat desa dan pengurus PPDI, sekaligus memastikan seluruh aparatur memahami regulasi terbaru dalam menjalankan tugas pelayanan,” ujar Casmito.

Salah satu agenda utama pembinaan adalah pemaparan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang disampaikan oleh Pengurus PPDI Kabupaten Pekalongan, Purwanto. Selain sosialisasi regulasi, materi penekanan juga diberikan pada aspek etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab pelayanan publik.

Dorong Kualitas Pelayanan Publik

PPDI Kabupaten Pekalongan mengingatkan agar perangkat desa tidak sekadar menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga menjadi teladan profesionalitas di tengah masyarakat. Perubahan kedisiplinan dan kinerja aparatur desa dinilai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan PPDI, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih solid, akuntabel, dan profesional. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Dugaan Pungli di Kecamatan Sragi: Warga Dikeluhkan Tarikan Rp150 Ribu Usai Minta Tanda Tangan Camat

by buono on Agustus 25, 2026 Layanan Publik Pemberantasan Korupsi kecamatan sragi layanan publik Pungli

SRAGI, WARTADESA. – Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan mendadak menuai keluhan warga. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat setelah seorang warga berinisial I mengaku ditarik biaya administrasi sebesar Rp150.000 hanya untuk meminta pengesahan dan tanda tangan Camat dalam pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris pada Senin (24/8/2026).

Kejadian bermula saat I mengurus berkas ahli waris tersebut di tingkat Kelurahan Sragi. Di tingkat kelurahan, seluruh proses berjalan lancar dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Namun, persoalan timbul ketika berkas dibawa ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan tanda tangan akhir.

Kronologi Kejadian

Setelah lembar dokumen selesai ditandatangani oleh Camat Sragi, salah satu staf kantor kecamatan diduga mendadak meminta uang administrasi kepada korban.

“Di kelurahan semuanya gratis dan tidak ada masalah. Tapi begitu selesai minta tanda tangan Camat di kecamatan, stafnya malah minta uang Rp150 ribu. Nominal itu sangat besar dan memberatkan kami,” ujar I dengan nada kecewa.

Bakal Telusuri Dasar Hukum

Merasa ada ketidakwajaran dalam prosedur layanan pengurusan dokumen keahlian waris tersebut, I berencana untuk mencari kejelasan aturan hukum yang berlaku. Ia mengaku akan menelusuri Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum resmi atau murni ulah oknum pegawai.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Kecamatan Sragi belum memberikan keterangan maupun konfirmasi resmi terkait tuduhan pungutan biaya administrasi pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut. ***

selengkapnya