Layanan Publik Arsip

Hadapi Keterbatasan Perangkat, Pemdes Lambur Tetap Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

by buono on Juli 14, 2026 Berita Desa Layanan Publik Kandangserang lambur

KANDANGSERANG, WARTADESA. – Pemerintah Desa (Pemdes) Lambur, Kecamatan Kandangserang, menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot kualitas pelayanan bagi masyarakat. Meski saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, Pemdes memastikan bahwa urusan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terabaikan.

Kepala Desa Lambur, Cahyono, menyampaikan bahwa seluruh jajaran aparatur desa memiliki visi dan tekad yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik. Upaya evaluasi serta pembenahan internal pun terus berjalan demi memastikan kinerja birokrasi tingkat desa ini tetap berjalan optimal.

“Ini adalah komitmen kita bersama untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun kami terus berusaha agar Pemerintah Desa Lambur dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyono saat ditemui di kantornya, Senin (13/7/2026).

Tantangan Kurangnya Aparatur Aktif

Dalam kesempatan tersebut, Wahyono secara terbuka menjelaskan salah satu kendala operasional yang sedang dihadapi Pemdes Lambur saat ini, yaitu berkurangnya jumlah personel atau aparatur desa yang aktif bertugas.

Hal ini terjadi lantaran salah satu perangkat desa sedang mengalami gangguan kesehatan serius dan harus fokus pada masa pemulihan.

Penyebab Utama: Salah satu perangkat desa sedang sakit stroke.
Faktor Pendukung: Yang bersangkutan juga sudah mendekati masa purnabakti (pensiun) karena faktor usia.

“Iya, ada perangkat desa yang sementara tidak bisa masuk bekerja karena sakit stroke. Selain itu, beliau juga sudah mendekati masa pensiun karena faktor usia,” jelas Wahyono.

Menjaga Solidaritas dan Keterbukaan

Meskipun kekurangan tenaga kerja, Wahyono menjamin pelayanan administrasi maupun kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan lumpuh atau menurun. Ia mengimbau dan berharap agar seluruh perangkat desa yang aktif saat ini dapat saling bahu-membahu.

Solidaritas: Meningkatkan semangat kerja sama antarperangkat desa demi menutup kekosongan peran.
Disiplin Kerja: Memperketat kedisiplinan waktu agar pelayanan tetap berjalan responsif dan lancar.

Sebagai penutup, Pemdes Lambur juga menegaskan sikapnya yang terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari warga setempat. Langkah ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan semakin baik ke depannya. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik

Ironis! Lubang Menganga Tanpa Rambu di Depan Kantor DPU Taru Kandangserang Ancam Keselamatan Pengguna Jalan

by buono on Juli 14, 2026 Layanan Publik dpu taru kandangserang lubang

KANDANGSERANG, WARTADESA – Sebuah lubang menganga di ruas jalan depan Kantor DPU Taru Kecamatan Kandangserang dikeluhkan oleh warga setempat. Pasalnya, hingga kini lubang tersebut dibiarkan terbuka begitu saja tanpa adanya rambu peringatan maupun pengaman. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari.

Lubang yang cukup dalam di badan jalan ini diketahui sudah ada sejak lama, namun belum menyentuh perhatian pihak terkait untuk diperbaiki. Akibatnya, para pengendara—khususnya kendaraan roda empat—kerap terpaksa mengambil sebagian jalur dari arah berlawanan demi menghindari lubang tersebut.

Situasi ini kian mengkhawatirkan karena kondisi jalan di lokasi tergolong sempit dan berada tepat di tikungan, sehingga memperbesar risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ironisnya, pemandangan membahayakan ini justru berada tepat di depan hidung Kantor DPU Taru Kecamatan Kandangserang, instansi yang seharusnya membidangi urusan infrastruktur jalan.

“Sudah cukup lama lubang itu dibiarkan. Padahal lokasinya sempit dan menikung sehingga sangat berbahaya bagi pengendara, terutama pada malam hari karena tidak terlalu terlihat tapi dalam,” ujar salah seorang warga yang kerap melintas di lokasi, Senin (13/7/2026).

Ia juga menceritakan pengalamannya yang sering kali harus mengalah demi keselamatan saat berpapasan dengan kendaraan roda empat.

“Saya beberapa kali harus mengalah dan minggir ke tepi, bahkan sampai ke rumput kalau pas papasan dengan mobil. Karena mobil pasti akan mengambil jalur lain untuk menghindari lubang tersebut, mau tidak mau kita pemakai kendaraan bermotor (roda dua) harus mengalah. Kalau memang belum bisa diperbaiki, setidaknya dipasang rambu atau pengaman agar pengguna jalan lebih waspada,” keluhnya.

Warga sangat berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan, atau minimal memasang rambu peringatan sebagai tindakan antisipasi awal. Mereka menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama agar potensi kecelakaan dapat dicegah sedini mungkin sebelum menelan korban jiwa. (WD)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Ironi Pembangunan Kandangserang: Jalan Rusak dan Longsor Diabaikan, Drainase Depan Rumah Dewan Malah Didahulukan

by buono on Juni 23, 2026 Berita Desa Layanan Publik dewan drainase jalan rusak Kandangserang

Kandangserang, Lambur – Jeritan warga Kecamatan Kandangserang yang setiap hari harus bertaruh nyawa melewati jalan rusak dan ancaman longsor tampaknya belum cukup kuat mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan. Alih-alih mendahulukan kedaruratan publik, anggaran negara justru mengalir mulus untuk mempercantik saluran air di depan kediaman pejabat.

Pemandangan kontras ini terlihat jelas dalam proyek pembangunan drainase di Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Proyek yang tepat berada di depan rumah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PKB, Jahirin, kini tengah dikebut. Sontak, hal ini memantik gejolak dan pertanyaan besar di kalangan akar rumput: Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan?

Ratusan Juta untuk Kenyamanan Segelintir Elit

Berdasarkan pantauan di lapangan, papan proyek yang terpasang menunjukkan angka fantastis sebesar Rp140.568.000 yang bersumber dari uang rakyat. Proyek dikerjakan oleh CV. Ukasa Bimantara dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender.

Bagi masyarakat kecil, uang ratusan juta tersebut tentu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambal jalan berlubang atau menahan tebing yang rawan longsor demi keselamatan nyawa mereka.

“Yang menjadi pertanyaan kami bukan soal boleh atau tidaknya drainase itu dibangun, tetapi di mana hati nurani dan skala prioritasnya? Masih banyak titik yang kondisinya sangat kritis, rawan bencana, dan bertaruh keselamatan warga setiap hari,” ungkap seorang warga setempat dengan nada kecewa, sembari meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Menutup Mata dari Ancaman Longsor dan Jalan Hancur

Ketimpangan ini terasa kian menyakitkan jika melihat potret riil infrastruktur di wilayah sekitarnya. Sementara drainase depan rumah anggota dewan dibangun mulus:

Desa Gembong masih dihantui ketakutan akibat rawan longsor yang sangat membutuhkan pembangunan bronjong penahan tebing.
Desa Garungwiyoro terus mengeluhkan drainase buruk yang tak kunjung disentuh perbaikan.
Berbagai ruas jalan penghubung antar-desa di Kandangserang saat ini dalam kondisi rusak berat dan hancur, mengancam keselamatan para pengendara dan melumpuhkan ekonomi warga.

Akar Rumput Menuntut Transparansi dan Keadilan

Munculnya proyek “keistimewaan” di depan rumah wakil rakyat ini memperkuat persepsi publik bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan masih tebang pilih dan kental dengan nuansa nepotisme politik. Warga menilai, asas pemerataan dan kedaruratan telah bergeser menjadi asas kedekatan dengan kekuasaan.

Masyarakat Kandangserang kini menuntut penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pihak terkait mengenai dasar penentuan kebijakan ini. Mereka mendesak agar proses perencanaan anggaran ke depan tidak lagi mementingkan kenyamanan fasilitas elit politik, melainkan murni untuk menyelamatkan nyawa dan mobilitas warga yang selama ini terisolasi oleh rusaknya infrastruktur.

Hingga berita ini diturunkan, proyek drainase di Desa Lambur tersebut masih terus berjalan dengan lancar tanpa hambatan—kontras dengan perjuangan warga yang harus terseok-seok melewati jalanan rusak sehari-hari. (WD)

selengkapnya

Layanan Publik

Saling Silang “Borok” Absensi DPRD Kab. Pekalongan: Ketua BK Klaim Disiplin, Anggota Sebut Ada Teguran, Media Ungkap Taktik Akali Aturan

by buono on Juni 6, 2026 Layanan Publik badan kehormatan dprd pekalongan malas

PEKALONGAN, Warta Desa – Aroma tak sedap mengenai kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan kian menyengat. Alih-alih memberikan jawaban tunggal yang transparan kepada publik, internal Badan Kehormatan (BK) justru mempertontonkan drama kontradiksi data yang membingungkan.

Di satu sisi, pimpinan BK mengklaim kondisi membaik, namun di sisi lain, data absensi dan temuan media mengungkap adanya oknum wakil rakyat yang “pintar” bermain kucing-kucingan dengan aturan tata tertib.

Kontradiksi di Pucuk Pimpinan: Klaim Manis vs Bungkamnya Nama

Ketua BK DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, mencoba meredam isu miring terkait adanya tujuh anggota dewan yang “mager” alias malas ngantor. Dalam konfirmasinya kepada Warta Desa melalui pesan WhatsApp (06 Juni 2026), Hindun menyebut bahwa rapat pimpinan awal bulan ini justru menunjukkan tren positif.

“Waktu rapat pimpinan saya sampaikan ada peningkatan kinerja dan kedisiplinan anggota. Rapat awal bulan Juni ini,” klaim Hindun.

Namun, pernyataan ini terasa kontras dengan sikap anggota BK lainnya, Juharno. Meski membenarkan adanya evaluasi rutin berdasarkan data Sekretariat DPRD, Juharno memilih menutup rapat identitas para pelanggar tersebut. Saat dikonfirmasi sebelumnya, ia enggan menyebutkan siapa saja tujuh orang yang dimaksud dengan dalih belum ada pelanggaran yang menyalahi tata tertib (tatib) secara krusial.

“Nanti langsung saja ke Ketua BK… Belum bisa diekspose karena belum ada pelanggaran yang menyalahi tatib,” ujar Juharno, seolah melempar bola panas kembali ke pimpinan.

Data Media: Terungkap Taktik “Pintar” Akali Absensi

Tabir gelap ini semakin tersingkap melalui laporan media massa. Dilansir dari Tribun Jateng, Juharno sebenarnya mengakui bahwa tingkat kehadiran anggota dewan menjadi aspek yang rutin dievaluasi karena masih ditemukan sejumlah anggota yang rendah kehadirannya. Setidaknya, tujuh anggota DPRD tercatat sudah mendapat teguran lisan karena jarang muncul dalam rapat komisi, fraksi, maupun paripurna.

Kenyataan yang lebih pahit diungkap oleh laporan Radar Pekalongan. Alih-alih sekadar “lupa” hadir, terdapat indikasi bahwa oknum anggota dewan sengaja memanipulasi kehadiran mereka agar tidak terkena sanksi berat. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa ada sekitar 5 hingga 7 anggota yang sering absen, namun mereka sangat memahami celah aturan.

“Mereka pintar, pas tiga kali (absen), datang,” tulis laporan Radar Pekalongan mengutip sumber di internal BK.

Taktik ini diduga dilakukan agar mereka tidak menyentuh limit enam kali bolos berturut-turut, yang secara regulasi (PP No. 12 Tahun 2018) dapat berujung pada sanksi pemberhentian atau PAW.

Rakyat Menuntut Transparansi, Bukan Pembelaan

Sikap BK yang terkesan saling silang informasi ini memicu kritik keras dari akar rumput. Masyarakat menilai, klaim “peningkatan kinerja” dari Ketua BK tidak akan berarti apa-apa selama identitas oknum yang mengakali absen tetap dilindungi.

Keterbukaan informasi absensi adalah harga mati bagi akuntabilitas publik. Jika BK terus bungkam dan hanya memberikan teguran lisan yang bersifat formalitas, publik patut bertanya: apakah BK berfungsi sebagai penegak kehormatan, atau justru menjadi pelindung bagi rekan sejawat yang hanya mengejar gaji buta?

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kabupaten Pekalongan masih menunggu keberanian BK untuk membuka data absensi secara transparan. Sebab, rakyat berhak tahu siapa saja wakil mereka yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya datang saat “limit” absen hampir habis. (Red/Warta Desa)

selengkapnya

Layanan Publik

Defisit Rp100 Miliar dan Jalan Kabupaten Kocar-Kacir, DPRD Pekalongan Malah Muluskan Proyek Baju Dinas Lewat Penunjukan Langsung

by buono on Juni 6, 2026 Layanan Publik baju dewan jalan rusak layanan publik lpse

KAJEN, WARTA DESA – Di tengah jeritan warga Kabupaten Pekalongan terkait infrastruktur yang kocar-kacir, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan justru melenggang mulus merealisasikan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk urusan “bungkus badan” alias baju dinas baru para anggotanya.

Berdasarkan penelusuran data pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026, negara harus merogoh kocek hingga lebih dari Rp428 juta untuk membiayai pengadaan berbagai jenis pakaian dinas bagi 45 anggota DPRD. Anggaran fantastis ini mencakup Pakaian Khas Daerah (PKD) senilai Rp195 juta, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp118 juta, hingga Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp114 juta.

Selesai Dikontrak Lewat Penunjukan Langsung

Penelusuran terbaru pada sistem LPSE menunjukkan aktivitas yang kontras dengan kondisi keuangan daerah. Paket pengadaan PSH untuk 45 anggota dewan tersebut ternyata tetap berjalan mulus dan kini statusnya telah selesai dikontrakkan.

Bukan lewat tender terbuka yang kompetitif, proyek ini digolkan melalui metode Pengadaan Langsung (Penunjukan) dengan hanya melibatkan satu peserta tunggal. Berdasarkan data dokumen Rincian Pekerjaan dengan nomor paket 10805658000, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mengalokasikan Nilai Pagu Paket sebesar Rp114.390.000,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp112.887.000,00.

Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan 135 meter kain jenis semi wool warna gray (abu-abu) guna menjahit 45 stel PSH lengan pendek. Proyek ini jatuh ke tangan CV Cipta Kreasi Gemilang, sebuah perusahaan yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dengan harga negosiasi akhir Rp112.187.700,00.

Dokumen resmi yang disahkan di Kajen menetapkan spesifikasi baju pria berupa lengan pendek dengan dalaman furing dan celana panjang. Sementara untuk wanita berupa baju lengan panjang berdalaman furing dengan bawahan rok atau celana panjang semata kaki. Spesifikasi yang cukup nyaman dan mewah untuk sekadar pakaian kerja harian. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) menetapkan waktu pembuatan selama 50 hari kalender sejak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD.

Kontras dengan Realita Akar Rumput

Angka hampir setengah miliar rupiah untuk baju dinas ini terasa sangat menyakitkan jika disandingkan dengan kondisi lapangan yang dialami warga Kabupaten Pekalongan sehari-hari:

Jalan Rusak Parah: Di saat para wakil rakyat memesan jas baru berbahan semi wool premium, warga di wilayah Kabupaten Pekalongan masih harus berjibaku dengan jalan rusak parah yang tak kunjung tersentuh perbaikan total.
Kegelapan di Jalan (Rawan Begal): Dana sebesar itu sebenarnya cukup untuk memperbaiki puluhan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati—seperti di kawasan selatan jembatan hingga Pasar Pakis Putih yang kini gelap gulita, rawan kecelakaan, sekaligus rawan tindakan kriminal.
Defisit dan Utang Daerah: Ironisnya, pengadaan ini berjalan saat APBD 2026 sedang megap-megap karena mengalami defisit sebesar Rp100,87 miliar, yang memaksa pemerintah daerah berutang hingga Rp80 miliar untuk menambal kekurangan anggaran.

Sistem Penunjukan Langsung: Transparan atau Formalitas?

Metode Pengadaan Langsung yang hanya melibatkan satu peserta ini memicu catatan kritis dari kacamata transparansi publik. Meski secara regulasi dimungkinkan untuk nilai paket tertentu (di bawah Rp200 juta), kebijakan menunjuk langsung satu rekanan terkesan menjauhkan proyek ini dari iklim kompetisi yang sehat. Padahal, melalui tender terbuka, uang rakyat berpotensi bisa dihemat secara lebih maksimal.

“Apakah kualitas kinerja ditentukan dari mahalnya kain yang melekat di badan? Kami lebih butuh jalan yang rata dan lampu yang nyala daripada melihat mereka tampil necis di dalam gedung,” ungkap salah seorang warga yang sering mengeluhkan kondisi jalan gelap saat dikonfirmasi.

Anggaran ini memang legal secara administratif, namun secara moral sangat dipertanyakan. Mengapa di tengah kebijakan “ikat pinggang” akibat defisit daerah, belanja yang sifatnya konsumtif untuk pejabat tidak dipangkas atau ditunda?

Pimpinan Dewan Sedang Luar Kota

Upaya transparansi dan perimbangan informasi sebenarnya terus dilakukan oleh tim redaksi. Hingga berita ini dirilis hari ini, wartawan Warta Desa sebelumnya telah mencoba meminta klarifikasi langsung kepada salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mempertanyakan urgensi pengadaan di tengah defisit anggaran.

Namun, saat didatangi ke Gedung Dewan pada Kamis, 4 Juni 2026 lalu, pimpinan dewan yang bersangkutan tidak berada di tempat lantaran sedang menghadiri agenda acara di luar kota. Redaksi akan terus mengawal dan mengupayakan konfirmasi lanjutan terkait respons resmi dari pihak legislatif.

Ujian Bagi Kepekaan Dewan

Publik kini menunggu, apakah dengan baju baru yang dibiayai dari tetesan keringat pajak rakyat tersebut, kepekaan para anggota dewan terhadap persoalan mendasar akan ikut meningkat? Ataukah baju baru ini hanya akan menjadi simbol semakin jauhnya jarak antara kemegahan “Gedung Putih” Kajen dengan debu jalanan yang dirasakan rakyatnya?

Transparansi anggaran ini telah terbuka lebar di mata publik. Sekarang tinggal rakyat yang menilai: sudah pantaskah penampilan necis mereka disandingkan dengan realita kesejahteraan kita hari ini? (Tim Redaksi)

selengkapnya

Layanan Publik

DPRD Absen, Warga Pertanyakan Anggaran Pakaian Dinas dalam Diskusi Jalan Rusak di Wonopringgo

by buono on Mei 25, 2026 Layanan Publik diskusi jalan rusak

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Diskusi publik bertajuk “Lubang di Jalan, Lubang di Penghasilan” yang digelar di Teman Cerita, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan pada Minggu malam (24/5/2026) pukul 19.00 WIB berlangsung hangat. Acara yang menyoroti dampak nyata kerusakan infrastruktur jalan terhadap kondisi ekonomi masyarakat ini sukses menyedot perhatian warga, meski menyisakan kekecewaan akibat absennya wakil rakyat.

Diskusi ini menghadirkan panel narasumber dari berbagai lini, di antaranya:

Sukirman (Plt. Bupati Pekalongan)
Achmad Fawaid (Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan)
Hasan Suadi (Tokoh Agama)
Mas Nuzaik (Kreator Konten)

Acara yang dipandu oleh moderator Dina Balbisi ini menjadi wadah keluh kesah masyarakat mengenai buruknya akses jalan di wilayah pedesaan. Warga menilai infrastruktur yang rusak parah telah menghambat mobilitas, memperlambat distribusi barang, dan secara langsung mencekik penghasilan harian mereka.

Apresiasi Pemda, Sayangkan Absennya DPRD

Di tengah keterbukaan Plt. Bupati Pekalongan beserta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersedia duduk bersama dan berdialog langsung dengan warga, ketidakhadiran perwakilan DPRD Kabupaten Pekalongan memicu sorotan tajam.

Padahal, forum ini dinilai sebagai momen krusial bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan kebijakan daerah yang tengah menjadi buah bibir.

“Sangat disayangkan, tidak terlihat satu pun perwakilan DPRD Kabupaten Pekalongan yang hadir. Padahal acara ini adalah kesempatan emas bagi legislatif untuk mendengarkan langsung jeritan konstituennya,” ujar salah satu jalannya diskusi.

Sentil Anggaran Pakaian Dinas Wakil Rakyat

Absennya anggota dewan membuat sejumlah pertanyaan kritis warga menggantung tanpa jawaban. Salah satu audiens bahkan blak-blakan mempertanyakan relevansi anggaran belanja pakaian di lingkungan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Warga menilai anggaran tersebut sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Terlebih, Pemda Pekalongan sendiri sedang gencar melakukan efisiensi dan penghematan anggaran demi mendanai program-program yang jauh lebih prioritas—seperti perbaikan jalan. Namun, karena kursi perwakilan DPRD kosong, pertanyaan menohok tersebut belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak legislatif.

Meski format diskusi ini dinilai beberapa pihak cenderung seremonial, antusiasme yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Pekalongan masih menaruh harapan besar agar suara mereka didengar dan segera ada tindakan nyata untuk membenahi “lubang-lubang” penghidupan mereka. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik Sosial Budaya

Dari ‘Gerumungan’ Jadi Aksi: Saat Warga Desa Wuled Patungan Tambal Jalan Kabupaten yang Rusak

by buono on Mei 23, 2026 Berita Desa Layanan Publik Sosial Budaya jalan rusak swadaya tambal jalan wuled

PEKALONGAN – Matahari belum begitu tinggi pada Sabtu pagi (23/5/2026), namun suasana di ruas jalan kabupaten yang melintasi Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sudah tampak riuh. Riuh yang bukan karena kemacetan, melainkan riuh karena deru semangat gotong royong warga.

Sejak pagi buta, puluhan warga sudah berbagi peran. Ada yang sibuk mengangkut material urugan batu, ada yang cekatan menyapu dan menguras sisa-sisa air yang menggenang di dalam lubang jalan sebelum disiram cor semen, hingga ibu-ibu yang tak kalah sibuk menyiapkan kopi, camilan, dan makan siang di pinggir jalan.

Aksi nyata ini merupakan kolaborasi apik antara Pemerintah Desa Wuled, para pelaku usaha lokal, dan masyarakat setempat yang sudah gerah dengan kondisi jalan kabupaten di desa mereka yang lama rusak dan dikeluhkan. Alih-alih hanya melontarkan keluhan di media sosial, mereka memilih jalan ninja yang lebih konkret: patungan atau swadaya mandiri.

Berkah dari Sebuah ‘Gerumungan’

Siapa sangka, aksi besar yang melibatkan banyak orang dan material ini berawal dari obrolan warung kopi yang santai. Kepala Desa Wuled, Wasduki Jazuli, mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir secara organik dari diskusi warga atau yang biasa disebut gerumungan pada dua hari sebelumnya.

“Selamat siang semuanya. Hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, kami serta masyarakat Desa Wuled melakukan kegiatan penambalan jalan ruas kabupaten. Alhamdulillah, ini murni swadaya dari masyarakat yang patungan, dan semoga manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya,” ujar Wasduki di sela-sela memantau kerja bakti.

Wasduki juga menyampaikan rasa haru dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warganya yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Saya atas nama Pemerintah Desa Wuled mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi. Kegiatan yang sangat positif ini lahir murni dari gerumbungan dua hari yang lalu, dan hari ini langsung dieksekusi,” tambahnya.

Gotong Royong Adalah Ibadah

Respon cepat dan kompak ini juga diamini oleh Kasbari, salah satu warga setempat. Baginya dan warga Desa Wuled, rembukan singkat yang menghasilkan aksi nyata seperti ini adalah wujud konkret dari ibadah sosial.

“Kemarin kami rembukan secara singkat untuk memperbaiki jalan ini. Alhamdulillah hari ini langsung terlaksana. Yang namanya ibadah (sosial) seperti ini, rasanya luar biasa untuk kemajuan Desa Wuled,” ungkap Kasbari dengan wajah sumringah di tengah kepulan debu material.

Jalan yang kini mulus ditambal cor semen tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga sehari-hari, tetapi juga meminimalisir risiko kecelakaan bagi para pengendara yang melintas di wilayah Kecamatan Tirto. Aksi dari Desa Wuled ini menjadi sebuah pengingat manis: ketika birokrasi terasa lambat, kekuatan gerumbungan dan gotong royong warga selalu bisa menjadi jawaban. (WD)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Opini

Ironi Eks Pendopo Bupati Pekalongan: Dari Narasi Museum Rakyat Menuju Karut-Marut Lapak Komersial

by buono on Mei 16, 2026 Layanan Publik Lingkungan Opini eks pendopo bupati pekalongan

Oleh: Redaksi Warta Desa

KOTA PEKALONGAN — Eks Pendopo Bupati Pekalongan yang berdiri kokoh di selatan Alun-Alun Kota Pekalongan bukan sekadar susunan bata, kayu, dan pilar kuno. Bagi masyarakat lintas generasi di sekitarnya, kompleks tersebut adalah jangkar ingatan kolektif, sebuah simbol sejarah kebudayaan sekaligus saksi bisu pasang surutnya kekuasaan di ranah penopang Pantura ini.

Namun hari ini, wajah situs bersejarah tersebut justru muram. Alih-alih dirawat dengan kesucian nilai historisnya, kompleks cagar budaya ini justru terjerat dalam lingkaran karut-marut tata kelola komersial. Jeritan para pemborong lokal yang hak pembayarannya mandek, ditambah mencuatnya kabar bahwa pihak pengelola baru menyetor sebagian kecil dari nilai kontrak sewa aset daerah, menjadi potret buram bahwa situs warisan rakyat ini sedang salah urus.

Mengapa peninggalan masa lalu yang tak ternilai harganya ini seolah dilempar begitu saja ke pasar komersial tanpa perencanaan yang matang?

Kondisi Pendopo Eks Bupati Pekalongan sebelum diubuh menjadi kawasan kuliner

Jejak Penolakan yang Terabaikan

Jika kita memutar kembali memori kolektif beberapa tahun ke belakang, karut-marut ini sebenarnya adalah kepedihan yang sudah bisa diprediksi. Jauh sebelum era kepemimpinan Bupati Fadia Arafiq—yang saat ini statusnya dinonaktifkan menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan rasuah di Kabupaten Pekalongan—rencana komersialisasi aset ini sudah mendapat lampu merah dari para wakil rakyat.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan saat itu dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika eks pendopo diubah menjadi area bisnis. Dewan kala itu justru menyuarakan aspirasi murni dari akar rumput: menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada fungsinya yang paling mulia, yakni menjadikannya sebagai Museum Daerah. Rencana itu digadang-gadang agar anak cucu warga Pekalongan memiliki ruang edukasi untuk mengenal akar budayanya sendiri, tanpa harus sepeser pun dibebani oleh transaksi komersial.

Namun, arah angin kekuasaan rupanya berhembus ke arah yang berbeda. Narasi ruang edukasi publik digeser oleh ambisi proyek adaptasi yang dikemas atas nama “revitalisasi ekonomi”. Halaman kompleks sejarah tersebut pun disulap menjadi pusat kuliner komersial.

Kondisi terakhir Eks Pendopo Bupati Pekalongan era Bupati Asip Kholbihi

Melanggar Prosedur demi Kejar Tayang Komersial?

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Perda Cagar Budaya peninggalan Kabupaten Pekalongan yang disahkan Mei 2026 ini, memang tidak mengharamkan pemanfaatan adaptif untuk sektor pariwisata atau ekonomi kreatif. Namun, aturan tersebut memberikan pagar pembatas yang sangat rigid: pemanfaatan wajib menjunjung tinggi nilai keaslian, menjaga zonasi tata ruang historis, tidak merusak estetika jarak pandang (visual disruption), dan yang paling krusial adalah wajib melalui konsultasi publik serta kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Di sinilah letak ironi terbesar. Kritik tajam dari berbagai elemen budayawan dan aktivis lokal membuktikan bahwa proyek wisata kuliner di eks pendopo ini melompati tahapan etis tersebut. Minimnya transparansi sejak awal perencanaan hingga ketiadaan public hearing (dengar pendapat publik) yang melibatkan masyarakat luas membuat proyek ini terkesan dipaksakan demi mengejar target pendapatan semata.

Kini, ketika proyek tersebut berjalan, bukan kemakmuran bersama yang dituai. Alih-alih menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat yang sehat, kawasan eks pendopo justru memicu kegaduhan baru di halaman media lokal. Sengketa wanprestasi keuangan antara pengelola pihak ketiga dengan pemborong lokal serta macetnya setoran ke kas daerah menegaskan satu hal: komersialisasi ini cacat sejak dalam tata kelola finansial dan administrasinya.

Menimbang Dua Sisi: Antara PAD dan Perlindungan Warisan

Demi menjaga keadilan informasi, kita tentu harus melihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, pemerintah daerah kerap beralasan bahwa perawatan gedung cagar budaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membuka pintu bagi investasi pihak ketiga untuk mengelola kawasan kuliner dipandang sebagai jalan pintas yang rasional demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghidupkan kawasan agar tidak mati menjadi “gedung hantu”.

Pihak pengelola yang ditunjuk pun barangkali memiliki visi untuk menata UMKM agar lebih terpusat dan rapi di sekitar Alun-Alun. Namun, argumen peningkatan ekonomi ini seketika gugur dan kehilangan legitimasi moralnya ketika di lapangan justru muncul jeritan para pekerja dan subkontraktor lokal yang hak-hak materilnya terabaikan. Ketika modal besar diberi karpet merah namun berujung pada kemacetan finansial yang merugikan buruh lokal, maka esensi dari “pemberdayaan ekonomi” itu sendiri patut dipertanyakan.

Kondisi Pendopo Eks Bupati Pekalongan saat pembangunan kawasan perdagangan/kuliner

BPK Temukan Kejanggalan, Pemkab Pekalongan Evaluasi Total Kontrak Eks Pendopo

Merespons kegaduhan yang terus menggelinding di tengah masyarakat, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, akhirnya angkat bicara dan membenarkan adanya persoalan serius dalam tata kelola komersialisasi aset tersebut. Pemerintah Daerah mengakui bahwa proyek pemanfaatan eks Pendopo Bupati Pekalongan (Pendopo Nusantara) ini kini resmi menjadi temuan kedeputian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidakberesan administratif dan finansial dari pihak pengelola. Guna menyelamatkan aset daerah dan mencegah kerugian negara yang lebih besar, Pemkab Pekalongan saat ini tengah melakukan evaluasi total terhadap kelayakan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga tersebut

Suara Akar Rumput: Kembalikan Hak Publik!

Bagi media komunitas warga seperti Warta Desa, polemik eks pendopo ini bukan sekadar urusan angka-angka kontrak sewa yang belum lunas, bukan pula sekadar urusan sengketa antara pengusaha dan birokrat. Ini adalah urusan hak publik atas ruang sejarah mereka yang telah dirampas secara fungsional.

Warga Pekalongan tidak butuh penambahan lapak komersial berantakan yang justru menenggelamkan keagungan visual bangunan pendopo bersejarah. Warga butuh ruang publik yang bermartabat, tempat di mana identitas kolektif dirawat, dan warisan leluhur dihormati.

Dengan status bupati nonaktif yang kini tengah berhadapan dengan hukum di gedung KPK, momentum ini sudah sepatutnya dijadikan titik balik bagi jajaran pemangku kebijakan yang tersisa di Pemkab Pekalongan untuk mengevaluasi total kontrak kerja sama eks pendopo tersebut. Sudah saatnya menghentikan salah urus yang memalukan ini.

Kembalikan eks Pendopo Bupati Pekalongan ke marwahnya yang asli. Dengarkan kembali suara dewan dan masyarakat bawah yang sejak awal menginginkan tempat ini menjadi ruang publik budaya atau museum rakyat. Karena pada akhirnya, cagar budaya adalah milik sejarah dan rakyat, bukan milik pemodal, apalagi komoditas politik yang bisa digadaikan kepentingannya. (.*.)

Berita terkait : https://www.wartadesa.net/ketua-dewan-pekalongan-setuju-eks-pendopo-bupati-jadi-museum/

selengkapnya

Layanan Publik

Tambal Sulam “Asal Gugur Kewajiban” di Bligo: Respon Pemkab Pekalongan Dinilai Setengah Hati

by buono on Mei 15, 2026 Layanan Publik Bligo jalan rusak

PEKALONGAN, Warta Desa – Amarah warga Kecamatan Buaran yang sempat meledak lewat video viral medio April lalu memang berhasil memancing respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Namun, langkah perbaikan yang dilakukan di ruas jalan Bligo hingga Pakumbulan kini justru menuai kritik baru. Penambalan jalan di area “Kolong Doro” dituding warga hanya sebagai upaya “pemadam kebakaran” untuk meredam kegaduhan di media sosial, bukan solusi infrastruktur yang tuntas.

Perbaikan Pilih Kasih, Lubang Masih Menganga

Pantauan Warta Desa di lapangan pada Jumat (15/05/2026) menunjukkan pemandangan yang kontras. Meski area “Kolong Doro” yang sempat membuat mobil terperosok telah ditambal, perbaikan tersebut terhenti secara mendadak sebelum mencapai SMPN 1 Buaran.

Dari depan sekolah hingga ke arah Pasar Bligo, lubang-lubang besar masih menganga, siap menjebak pengendara yang lengah. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa Pemkab Pekalongan bekerja secara reaktif dan “ora niat” (tidak niat) dalam memberikan hak infrastruktur yang layak bagi pembayar pajak.

Bom Waktu di Jalur Bligo-Wuled

Ketidakseriusan pemerintah daerah semakin terlihat jika menilik ruas jalan dari Bligo menuju Desa Wuled, Kecamatan Tirto. Di jalur ini, warga tidak hanya berhadapan dengan aspal yang hancur lebur, tetapi juga ancaman nyawa dari jembatan ambrol.

Sudah bertahun-tahun jembatan di atas saluran kecil tersebut hanya ditutup pelat baja sebagai solusi darurat. Kini, pelat baja tersebut telah melengkung akibat beban truk bertonase besar yang melintas setiap hari.

Titik Bahaya Utama: Ruas depan PT Pismatex hingga perbatasan Desa Wuled dalam kondisi rusak parah.
Dampak Nyata: Laporan kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang di jalur ini terus berulang, namun belum ada tanda-tanda alat berat akan diturunkan.

Kritik Bukan Kriminal, Tapi Peringatan

Menanggapi fenomena ini, pakar hukum mengingatkan bahwa suara keras warga di media sosial adalah alarm bagi birokrasi yang lamban. Mengkritik fasilitas publik yang membahayakan nyawa bukan hanya hak konstitusional, tetapi dalam perspektif agama merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar—mengingatkan penguasa untuk tidak mendzalimi rakyat lewat pembiaran jalan rusak.

Warga kini mempertanyakan komitmen Plt. Bupati Pekalongan dan dinas terkait. Jika perbaikan hanya dilakukan pada titik yang viral saja, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sedang berada di titik nadir.

“Kami tidak butuh tambal sulam yang hanya bertahan satu musim hujan. Kami butuh jalan yang aman agar bisa bekerja dan menyekolahkan anak tanpa rasa was-was akan kecelakaan,” keluh salah satu pengguna jalan yang melintas di depan Pasar Bligo.

Hingga berita ini diunggah, akses utama penghubung antar-kecamatan ini masih jauh dari kata layak. Publik menanti: Apakah Pemkab akan menunggu jatuh korban jiwa berikutnya sebelum benar-benar bertindak secara menyeluruh? (Tim Warta Desa)

selengkapnya

Layanan Publik

Ironi di Balik Jas Baru Anggota Dewan: Saat Baju Dinas Lebih Berkilau dari Lampu Jalan

by buono on Mei 15, 2026 Layanan Publik baju dprd pekalongan

KAJEN, WARTA DESA – Di tengah jeritan warga soal infrastruktur yang kocar-kacir, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan justru melenggang mulus merealisasikan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk urusan “bungkus badan” alias baju dinas anggota dewan.

Berdasarkan penelusuran data pada sistem LPSE Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026, negara harus merogoh kocek hingga lebih dari Rp428 juta untuk membiayai pengadaan berbagai jenis pakaian dinas bagi 45 anggota DPRD. Anggaran ini mencakup Pakaian Khas Daerah (PKD) senilai Rp195 juta, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp118 juta, hingga PSH senilai Rp114 juta.

Kontras dengan Realita Akar Rumput

Angka hampir setengah miliar rupiah untuk baju dinas ini terasa sangat menyakitkan jika disandingkan dengan kondisi lapangan yang dialami warga sehari-hari:

Jalan Rusak: Di saat para wakil rakyat memesan jas baru berbahan premium, warga di wilayah Tirto (Jl. KH Ahmad Dahlan) masih harus berjibaku dengan jalan rusak parah yang tak kunjung tersentuh perbaikan total.

Kegelapan di Jalan: Dana sebesar itu sebenarnya cukup untuk memperbaiki puluhan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati—seperti di selatan jembatan hingga Pasar Pakis Putih yang kini gelap gulita dan rawan kecelakaan.

Defisit dan Utang: Ironisnya, pengadaan ini berjalan saat APBD 2026 sedang megap-megap karena defisit Rp100,87 miliar, yang memaksa pemerintah daerah berutang Rp80 miliar untuk menambal kekurangan anggaran.

Prioritas yang Dipertanyakan

”Apakah kualitas kinerja ditentukan dari mahalnya kain yang melekat di badan? Kami lebih butuh jalan yang rata dan lampu yang nyala daripada melihat mereka tampil necis di dalam gedung,” ungkap salah seorang warga yang sering mengeluhkan kondisi jalan gelap.

Anggaran ini memang legal secara administratif, namun secara moral dipertanyakan. Mengapa di tengah kebijakan “ikat pinggang” karena defisit, belanja yang sifatnya konsumtif untuk pejabat tidak dipangkas atau ditunda?

Ujian Bagi Kepekaan Dewan

Publik kini menunggu, apakah dengan baju baru yang dibiayai dari pajak rakyat tersebut, kepekaan para anggota dewan terhadap persoalan mendasar seperti kemacetan akibat jalan lubang atau ancaman begal di jalan gelap akan ikut meningkat? Ataukah baju baru ini hanya akan menjadi simbol semakin jauhnya jarak antara “Gedung Putih” Kajen dengan debu jalanan rakyatnya?

Transparansi anggaran ini telah terbuka di mata publik. Sekarang tinggal rakyat yang menilai: sudah pantaskah penampilan mereka dengan realita kesejahteraan kita? (Red/Warta Desa)

Catatan Redaksi: Data rincian anggaran pengadaan baju dinas ini dapat diakses secara terbuka melalui portal LPSE Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap uang negara. (Red, Andi Purwandi)

selengkapnya