Layanan Publik

• Pemkab Sediakan Dua Mobil Mobilisasi Ke TPS Induk

Batang, Wartadesa. – Ratusan warga Dukuh Sigandul, Desa Mojotengah, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang mengancam tidak menggunakan hak pilihknya lantaran mereka harus menginduk ke TPS yang berada di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang jaraknya jauh.

Warga mengungkapkan bahwa sebanyak 150 warga Dukuh Sigandul Desa Mojotengah yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sepakat tidak menggunakan hak pilihnya, “Hasil rapat warga pada Senin malam (15/04), kita sepakat untuk tidak memilih jika tidak ada TPS di sini,” ungkap  Eko Fitriyanto.

Warga menyayangkan harus menginduk ke TPS yang letaknya jauh dan tidak berada di desanya. Menurut Eko, warga sudah mendapatkan undangan pemungutan suara Model C6-KPU, dalam C6 tersebut mereka terdaftar di TPS 08 Desa Pranten Kecamatan Bawang.

Sementara itu, Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan bahwa pihaknya memfasilitasi warga Dukuh Sigandul, Desa Mojotengah, Kecamatan Reban yang mencoblos di TPS 08 Desa Pranten Kecamatan Bawang dengan dua unit mobil untuk mobilisasi warga yang akan menggunakan hak suaranya.

“Kita berusaha sebaik mungkin dengan memfasilitasi dua kendaraan mobil untuk mobilisasi warga, kalau memang mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya, itu hak mereka kita tidak bisa memaksa,” kata Wihaji.

Sementara Camat Bawang Yarsono mengatakan, Kampung Sigandul terletak di lereng sabuk pegunungan Dieng diapit Gunung Prau dan Gunung Gondomayit, yang secara resmi telah dihapus karena berada di kawasan rawan bencana longsor. Namun warga yang semula telah dipindahkan, kini kembali menempati lahan mereka yang lama di Sigandul.

“Administrasi kependudukannya pun menjadi berubah. Semula mereka adalah warga Desa Mojotengah, Kecamatan Reban, sesuai yang tertera di KTP mereka hingga sekarang. Namun kini, meskipun menempati lokasi yang sama, mereka dimasukkan sebagai warga Dusun Bintoro Mulyo, Desa Prenten, Kecamatan Bawang”kata Yarsono. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pekalongan tidak jadi ditandai, meski sebelumnya muncul wacana untuk melakukan penempelan stiker maupun tanda lain pada rumah penerima program.

“Kita tidak akan meniru model tanda penerima PKH seperti daerah lain, cukup update data saja, karena bersifat dinamis. Bisa saja penerima PKH yang dulunya miskin secara tak terduga mendapat warisan akhirnya menjadi orang kaya, sehingga tidak perlu menggunakan sticker tanda penerima PKH,” ujar Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam pembinaan Pendamping PKH (SDM PPKH) di aula 3 Setda, Selasa (09/04).

Asip mengungkapkan bahwa adanya masukan dari warga, pihaknya memutuskan untuk melakukan validasi penerima PKH. Validasi tersebut diperlukan  karena banyak entri data PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga mereka itu harus dicoret dan diganti dengan yang berhak menerima.

Pendamping PKH tidak hanya mendampingi pada aspek penerimaan program yang afirmatif saja, yaitu penerimaan bantuan per 3 bulan sekitar Rp1,8 juta,  lanjut Asip, tetapi agar SDM PKH bisa mendampingi dan menedukasi keluarga yang menerima PKH agar bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga bisa lebih sehat secara ekonomi.

Asip menambahkan Pemkab juga sudah memberikan masukan kepada kementrian sosial agar data penerima PKH bisa diupdate kapanpun dan tidak menunggu terlalu lama.

Sementara itu, pantauan di lapangan, proses update dan verifikasi penerima PKH di beberapa desa telah dilakukan sosialisasi sejak seminggu lalu. Sosialisasi dilakukan di beberapa desa dengan tujuan penerima bantuan PKH tepat sasaran. (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Desa persiapan Sodong Basari resmi berdiri setelah diserahkannya Nomor Register Desa kepada Kepala  Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Kusin, di Balai Desa Persiapan Sodong Basari, Selasa (09/04).

Dengan penyerahan register desa bernomor 27.03.2011.01, menurut Bupati Pemalang, Junaedi, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa persiapan dengan ketentuan, mengirimkan kepastian batas wilayah desa induk, dan mendata jumlah penduduk, dan kepala keluarga sampai akhir tahun 2018.

Junaedi juga mengucapkan rasa terima kasihnya  dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak, baik kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Pemalang Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sikasur dan seluruh masyarakat desa Sikasur yang telah berupaya, dan bekerja keras dari tahun 2009 pada jejak pendapat sampai dengan hari ini, sehingga keseluruhan tugas semuanya dalam rangka persiapan penataan desa baru dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Menurut Junaedi, sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.2/0006563 tanggal 25 Maret 2019  ia berpesan agar memfasilitasi persiapan penataan desa tersebut dengan sebaik mungkin, diantaranya dengan menyiapkan foto citra satelit supaya bisa dibuat peta desa dengan skala yang ditentukan. Pihaknya minta agar memastikan secara yuridis tentang dasar hukum pemekaran desa tersebut.

“Jangan sampai terkendala oleh sesuatu hal yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama”. tutur Bupati.

Kepada Kades Sikasur beserta jajaran desa, pihaknya minta agar mereka terus berupaya sehingga nantinya pemekaran desa tersebut dapat diundangkan.

Junaedi mengimbau warga untuk bersama- sama membantu perangkat desa, dalam menuntaskan target demi target yang harus dipenuhi. Selain itu, Bupati juga menyarankan supaya masyarakat dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya pembangunan daerah.

“Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat saya yakin tujuan ini akan tercapai dengan maksimal”, kata Bupati.  (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Sepuluh warga Kecamatan Comal dari Desa Sikayu, Gintung dan Purwosari, Kabupaten Pemalang mendapatkan bantuan rehab rumah senilai Rp. 10 juta per kepala keluarga. Bantuan diserahkan Baznas Kabupaten Pemalang, Senin (08/04) di Pendopo Kecamatan Comal.

Purwanto, warga  rt 02/01 Desa Gintung Kecamatan Comal mengungkapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Pemalang dalam acara pentashorufan zakat, bedah rumah dan ekonomi produktif tersebut. “Alhamdulillah, bantuan untuk bedah rumah senilai Rp. 10 juta tersebut sangat bermanfaat bagi kami. Insha Allah akan segera kami gunakan untuk merehab rumah kami,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Kecamatan Comal, Samsul Dewantara berharap agar bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai amanat. “Kami berharap bantuan Baznas dapat di manfaatkan sesuai yang di harapkan berupa rehab rumah sebanyak 10 orang @10 juta,” ujarnya.

Samsul Dewantara menambahkan bahwa ia juga berharap agar kepala desa yang warganya menerima bantuan (Desa Sikayu, Desa Gintung dan Desa Purwosari) agar memonitor pembangunanya supaya sesuai bantuan yang diberikan Baznas serta dari siswa IPDN. “Supaya bantuan dapat diterima dan manfaatnya bisa berkah,” lanjutnya.

Kesepuluh keluarga yang mendapatkan bantuan rehab rumah tersebut diantaranya, Purwanto rt 02/01 Desa Gintung, Supari rt 07/02 Desa Gintung, Kastini rt14/ 03 Desa Gintung, Zaenal Abidin rt 12/03 Desa Gintung
Tasriah rt 02/02 Desa Sikayu, Maryatun rt 02/03 Desa Sikayu, Aliyas Munaj rt 01/01 Desa Sikayu, Karto rt 01/20 Desa Purwosari, M Sobri rt 02/08 Desa Purwosari, dan Muriyah rt 02/16 Desa Purwosari. (WD)

Bojong, Wartadesa. – Warga Desa Bojong Minggir, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan meminta agar box penyeberangan yang menghubungkan wilayah Bojong Minggir dengan Desa  Sembungjambu dibuat dua demi kenyamanan warga saat melintas box penyeberangan.

Permintaan warga tersebut terungkap dalam mediasi antara warga Bojong Minggir dengan PBTR terkait pembangunan exit tol Bojong di Balai Desa Bojong Minggir, Jum’at (29/03).

Mediasi dipimpin oleh Kapolsek Bojong  AKP Suhadi menyikapi keinginan warga Desa Bojong Minggir yang menginginkan untuk wilayah Jalan Desa Bojong Minggir – Desa Sembungjambu agar di buat dua box penyeberangan tidak hanya satu box karena dianggap aktifitas kenyamanan warga akan terganggu jika hanya satu box penyeberangan.

Kapolsek Bojong Akp Suhadi,   didampingi Kanit Intel Bripka Juli P,   menyampaikan agar warga menyampaikan keluhannya secara persuasif dan baik jangan sampai ada demontrasi, yang penting hasilnya baik buat warga semua dan tidak ada yang di rugikan baik Pengelola Tol maupun warga masyarakat.

Kegiatan mediasi tersebut dihadiri oleh Pimpinan PBTR, Muspika Bojong, Kades Bojong Minggir dan tokoh masyarakat desa Bojong Minggir. Rencananya pembangunan Exit Tol akan selesai dalam waktu 6 bulan sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak PBTR.  (WD)

Karangdadap, Wartadesa. – Warga Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menolak pembangunan Tempat Pembuangan Akhr (TPA) sampah Kabupaten Pekalongan. Penolakan warga tersebut terungkap dalam sosialisasi yang digelar kemarin, Rabu (27/03) pukul 14.00 WIB di balai desa setempat.

Penolakan warga disampaikan oleh Karangtaruna/pemuda setempat dalam sesi tanya jawab dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Karangdadap, Kapolsek Karangdadap, perwakilan Danramil Kedungwuni, perwakilan Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, kepala desa dan perangkat desa Kaligawe, ketua BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan karang taruna desa Kaligawe.

Menurut warga, mereka tidak setuju jika Desa Kaligawe dibangun TPA sampah Kabupaten Pekalongan dan tidak menginginkan lagi ada sosialisasi lanjutan. Sosialisasi yang digelar kemarin merupakan kali kedua.

Penolakan dari warga, Karangtaruna dan pemuda desa setempat tersebut akhirnya dibuatkan berita acara penolakan oleh kepala desa setempat, Patikhin. Berita acara ditandatangani oleh warga untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dengan begitu, pemuda, Karangtaruna dan sebagian warga desa Kaligawe yang menolak pembangunan TPA tidak menginginkan lagi diadakannya sosialisasi lanjutan.

Sementara itu, Kapolsek Karangdadap AKP Guntur Tri Harjani, menyarankan kepada warga dan pemuda lebih baik program pemerintah ditonton atau dilihat dulu, kami berharap pada sosialisasi berikutnya biarlah diputarkan dulu video-video berkaitan dengan pengolahan ini baru kalau tidak setuju bisa disampaikan. “Beri kesempatan pada pemerintah daerah untuk menambah wawasan kita semua,” ujarnya.

Patikhin selaku kepala desa Kaligawe menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan yang ke dua kalinya tentang pengolahan TPA dan yang punya gawe adalah pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini melalui Dinas Perkim (permukiman).

Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan melalui Ari Lanang menjelaskan bahwa TPA lama di Kajen lokasi atau tempat sudah tidak memungkinkan sehingga butuh lokasi atau tempat baru, oleh sebab itu Pemkab Pekalongam kalau sudah ada lokasi akan bangun TPA yang ramah lingkungan sesuai standart yang tidak akan mencemari lingkungan. “Setelah melalui kajian karekteristik tanah letak dan jarak adalah di desa Kaligawe, harapan kami atas nama pemerintah mohon kerjasamanya agar proyek ini dapat berjalan,” ujarnya.

Ari menambahkan untuk tidak berfikir negatif dulu mendengar kata sampah, dalam hal ini nanti akan dibangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang sangat baik dimana tidak akan mencemari lingkungan dengan baunya ataupun dampak lain. Bahwa dalam pemilihan lokasi memang dicari lokasi yang jauh dari pemukiman warga dengan minimal jarak sekitar 1 kilometer, selain itu juga akan dibangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan, bisa sebagai tempat wisata edukasi bahkan akan dibangun juga sarana bermain anak.

Lebih lanjut Ari menegaskan, pemerintah dalam hal pengolahan sampah tidak sembarangan, kita akan menggunakan ahli-ahli yang sudah sangat membidangi sehingga akan tercipta tempat pengolahan sampah yang baik tidak seperti yang kita kira yaitu seperti TPA yang dulu.

Camat Karangdadap Abdul Qoyyum yakin bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan membuat program yang merugikan atau menciderai warganya, karena penentuan pemilihan lokasi diantaranya lokasi minimal 1 kilometer dari pemukiman, kemudian ada membran penyaringan yang nantinya tidak mengotori sungai, tidak menimbulkan bau dan juga dibikinkan sarana wisata dan permainan anak-anak. (WD)

Talun, Wartadesa. – Kesal dengan kerusakan jalan akibat mobilitas truk pengangkut material tanah untuk pembangunan Tol Trans Jawa ruas Pemalang-Batang, warga Dukuh Mlaten Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan memblokir jalan. Aksi blokade tersebut dilakukan sejak 09.30-12.08 WIB, Sabtu (23/03) kemarin.

Warga menuntut agar kontraktor pembangunan jalan tol, PT Waskita memperbaiki jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek.

Akibat blokade tersebut, pihak kepolisian melakukan mediasi antara warga dengan kontraktor pembangunan jalan tol. Mediasi dipimpin oleh Kapolsek Talun, Iptu Edy Yulianto di kantor Waskita Talun 1 dengan dihadiri oleh Camat Talun Suprayitno,  Kapolsek Talun IPTU Edi Yuliantoro,  dan Kanit Reskrim, perwakilan dari Waskita Talun 1 Wito dan Aziz, perwakilan dari Kejora (KJR) Drajad serta perwakilan warga dukuh Mlaten desa Krompeng Supriyono, Suyatno dan Juri.

Terungkap dalam mediasi, warga menuntut perbaikan jalan yang rusak dilakukan segera. Permintaan warga disanggupi oleh PT Waskita dibantu pihak Kejora (KJR) dengan pengecoran tambal sulam jalan yang rusak.

Pihak Waskita menjanjikan akan melakukan perbaikan jalan secara berkala. Menurut pihak Waskita, pihaknya belum bisa melakukan perbaikan jalan secara permanen, lantaran aktivitas truk material pembangunan tol masih dibutuhkan.

Waskita berjanji akan melakukan penambalan jalan dengan cor mulai Kamis, 28 Maret 2019 mendatang. (WD)

Paninggaran, Wartadesa. – Jembatan Kalibutek, Desa Werdi yang menghubungkan Kecamatan Paninggaran dengan Kecamatan Kandangserang, rubuh akibat guyuran hujan, Kamis (21/03) sore. Selain merubuhkan jembatan, longsor terjadi pada daerah sekitar jembatan, hingga menyebabkan akses jalan dari Dukuh Sawit ke Binangun dan sekitarnya putus.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan yaitu dengan membangun jembatan sementara. “Untuk sementara, kami akan bangun jembatan darurat terlebih dahulu sembari menunggu proses pembangunan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro saat mendampingi Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengunjungi jembatan tersebut, Sabtu (23/03).

Sementara itu, Bupati Pekalongan  Asip Kholbihi,  menuturkan, kunjungan dilakukan, sebagai bentuk respon cepat pemerintah terkait penanganan permasalahan di masyarakat. “Jembatan ini sangat vital karena menjadi akses utama perekonomian dan pelajar,” paparnya.

Bupati menjelaskan, anggaran akan diambilkan dari pembangunan peningkatan kualitas jalan di Paninggaran.
“Sebelumnya ada peningkatan kualitas jalan dari Desa Werdi Kecamatan Paninggaran hingga Desa Bubak Kecamatan Kandangserang, dan akan kami lanjutkan dengan perbaikan jembatan yang rubuh ini,” ujar Asip.

Asip berharap pembangunan jembatan bisa dipercepat, agar aktivitas warga bisa kembali normal. “Semoga saja minggu ini proyek perbaikan jembatan sudah bisa dilelangkan, karena ini mendesak saya harap DPU Taru bisa mempercepat proses perbaikan jembatan. Untuk masyarakat jangan khawatir karena jembatan akan segera dikerjakan,” tambahnya. (Humas Pemkab Pekalongan)

Kajen, Wartadesa. – Harapan warga Kota Santri agar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dengan memberi tanda pada rumah penerima manfaat, sudah menjadi wacana Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Harapan warga tersebut diungkapkan beberapa bulan lalu dalam pesan maupun komentar yang ada di laman media sosial Warta Desa.

Menurut Kabid Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Munif, pemberian tanda pada pada penerima manfaat PKH menjadi wacana dalam rapat yang digelar bersama Satgas Bansos.  Menurutnya dalam rapat muncul usulan pemberian tanda merah sebagai penanda keluarga miskin.

“Berdasarkan rapat kami dengan Satgas Bansos memang ada wacana untuk memberi tanda di rumah penerima manfaat PKH. Misalnya, di rumah itu diberi tanda merah sebagai tanda keluarga miskin,” ujar Munif  kemarin.

Munif menambahkan, pihaknya akan mengkomunikasikan hasil rapat tersebut kepada Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Pemberian tanda bagi keluarga penerima PKH telah dilakukan Pemkab Brebes dengan memasang stiker, lanjut Munif.

Saat ini, sebanyak 34.450 penerima PKH di Kabupaten Pekalongan. Komponen penerima manfaat PKH, menurut Munif adalah  ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah. Kedua, lanjut dia, komponen pendidikan meliputi pendidikan SD sederajat, pendidikan SMP sederajat, pendidikan SMA sederajat, dan anak usia 6 hingga 21 tahun belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Sedangkan, komponen ketiga adalah kesejahteraan sosial berupa penyandang disabilitas berat dan lansia di atas usia 70 tahun.

Jumlah dana tetap yang diterima oleh masing-masing penerima PKH adalah Rp. 550 ribu pertahun. Pendidikan SD Rp. 900 ribu, SMP Rp. 1,5 juta, dan SMA Rp. 2 juta pertahun. Jumlah bantuan untuk balita, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp. 2,4 juta pertahun.

Pencairan dana PKH, lanjut Munif, dilakukan tiga bulan sekali langsung ke rekening penerima manfaat sesuai dengan komponen.

Pihak Dinas Sosial telah melakukan verifikasi faktual secara rutin. Verifikasi tersebut dimaksudkan agar program tepat sasara. Munif menambahkan, sebanyak 1.521 penerima PKH tidak mendapatkan bantuan pada tahun 2018 lantaran komponen yang ada sudah tidak ada. Sementara 50 keluarga telah mengundurkan diri karena sudah mampu, dan 155 keluarga dikeluarkan dari penerima PKH karena setelah diverifikasi faktual, sudah mampu. (WD)

Pemalang, Wartadesa. –  Dwi Putra Rafiansah, balita berusia tiga tahun, putra kedua pasangan Rosihin dan Fatimah, warga Desa Mojo Rt. 05/03, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang mengalami penyumbatan usus. Pasangan keluarga tidak mampu ini kebingungan dengan biaya operasi yang harus dijalani putranya yang mencapai Rp. 20 juta.

Penuturan orang tua Dwi Putra Rafiansah, awalnya anaknya sakit perut dan mencret. Oleh Rosihin dan Fatimah, anaknya dibawa ke Puskesmas higga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Saat dirawat di Rumah Sakit Ananda, bocah tersebut kondisinya semakin memburuk. Hasil pemeriksaan dokter, terjadi penyumbatan usus dan harus masuk ICU untuk melakukan operasi dengan biaya Rp. 20 juta.

Pasangan Rosihin dan Fatimah ketika membawa putranya ke rumah sakit menggunakan jalur umum, lantaran tidak memiliki BPJS. Saat ini orang tua Dwi Putra sudah mengurus BPJS dan aktif 14 hari kedepan.

Rosihin mengaku bingung dengan besarnya biaya operasi yang harus ditanggungnya, sementara jika menunggu kartu BPJS aktif, mereka harus menunggu 14 hari lagi.

“Saya bingung mas, saya ingin anak saya sembuh, kasian dia mas untuk ICU dan operasi, pihak RS minta DP (uang muka) untuk tindakan itu (operasi). Kami uang dari mana, motor sudah terjual untuk DP awal,”ungkap ibunda Dwi Putra  kepada Respek Peduli melalui pesawat telephon.

Respek Peduli mengetuk hati orang baik untuk menyalurkan sebagian rejekinya demi kesembuhan Dwi Putra. Untuk Donasi bisa disalurkan melalui  BCA dengan nomor rekening 4060851366  atas nama Anggi Fadli Fani. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi IG @respek_peduli atau melalui WhatsApp 087771838123. (Eky Diantara)