Layanan Publik Arsip

Perbaikan jeglongan sewu di Pemalang, April mendatang

by buono on Maret 4, 2021 Layanan Publik jalan rusak pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui DPU TARU bakal memperbaiki 305 ruas ‘jeglongan sewu’ (jalan rusak) pada April mendatang. Hal demikian disampaikan oleh Supriyanto, Plt Kepala DPU Taru.

Dijelaskan, dari 765,72 km jalan kabupaten, sepanjang 432,43 km (56,47%) dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, 333,29 km (43,52%) dalam kondisi rusak.

Menurut Supriyanto, perbaikan jalan dilakukan dengan penambalan sesuai dengan anggaran yang ada dan beberapa ruas jalan ditenderkan atau lelang. “Ada 305 ruas jalan tingkat kabupaten yang akan diperbaiki, tersebar di semua wilayah kecamatan,” kata Supriyanto.

Dia merinci, untuk kondisi kerusakan paling banyak berada di wilayah Kecamatan Pemalang dengan total 111 ruas, lalu Kecamatan Taman ada 61 ruas jalan yang akan diperbaiki, dan untuk di wilayah Kecamatan Petarukan ada 18 ruas.

Kemudian Bodeh ada lima ruas jalan yang diperbaiki, Ampelgading sembilan ruas, Comal 15 ruas, Ulujami 11 ruas.

Selanjutnya, untuk di wilayah Pemalang bagian atas ada Pulosari ada 21 ruas, Belik 16 titik ruas, Randudongkal 12 ruas, Moga 4 ruas, Warungpring 3 ruas, Bantarbolang 6 ruas, dan Watukumpul 13 ruas jalan.

“Untuk itu kami berharap masyarakat dapat mendukung terkait perbaikan jalan ini,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik

Pantai Batang berwarna hijau, bagaimana nasib nelayan?

by buono on Maret 2, 2021 Layanan Publik berita batang laut berwarna hijau

Batang, Wartadesa. – Fenomena air laut berwarna hijau di Pantai Batang menjadi pembicaraan hangat di grup media sosial Facebook, Pigura Warga Batang. Sebuah posting dari Lulu Afidah, di grup tersebut mendapatkan respon 4,1 ribu, 857 komentar dan dibagikan sebanyak 11 kali oleh warganet.

Beberapa anggota grup menanggapi dengan ‘guyonan’, Spongebob menumpahkan sirup di Pantai Batang. Beberapa lainnya menanggapi dengan ‘guyonan’ lain, penguasa laut Nyi Roro Kidul yang dikenal dengan pakaian hijau, bertandang ke pantai utara.

Fenomena air laut berwarna hijau, bukan sekali terjadi di Indonesia. Pada 23 Desember 2019 fenomena yang diakibatkan oleh ganggang hijau Noctiluca pernah terjadi di pantai Padang. Tepatnya di Teluk Kabung, Bungus, Sumatera Barat.

Melansir sumber Tempo[dot]co, akademisi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr Hafriandri Damanhuri, fenomena air laut berwarna hijau terjadi akibat perubahan iklim. Suhu yang tidak menentu mempengaruhi arus laut sehingga pergerakan masa air tidak normal. Dan terjadi blooming alga.

Blooming alga merupakan suatu peristiwa ketika jumlah alga yang berada di perairan membludak. Laut berwarna hijau karena alga hijau disinari matahari.

Merebaknya alga hijau, menurut Hafriandri Damanhuri harus segera dibersihkan, karena mempengaruhi kadar oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di laut, seperti ikan dan lain sebagainya.

Pembersihan alga atau fitoplankton dilakukan dengan mengambil alga hijau dari laut ke darat. Dijemur, setelah busuk jangan dibuang ke laut. Untuk penanganan jangka panjang, katanya, menghentikan pembabatan serta penggundulan hutan yang mempunyai peran menjaga iklim global. Kemudian menghentikan pencemaran, serta pembuangan limbah ke laut.

Perubahan iklim dan pencemaran laut turut berkontribusi terhadap kehidupan biota laut. Sebelumnya, akun media sosial Bersihkan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 memposting foto dengan caption, Kamis 17 Desember 2020 pagi kepada serat.id Munanto mengeluh soal tangkapan ikan para nelayan di Roban Timur, Kelurahan Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seperti biasa mereka melaut untuk mencari ikan pagi itu. Namun setelah mereka mengangkat “payang” (jala), bukan hanya ikan yang didapat, tapi batu bara juga terjaring. #BersihkanIndonesia.

Merespon berita di media sosial terkait ‘ikan batu bara’ tersebut, Bupati Batang, Wihaji kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PLTU Batang.

Hasil dari konfirmasi Pemkab Batang dengan pihak manajemen PLTU Batang, bahwa kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan.

Melansir tulisan Ayo Semarang, Konsorsium PLTU Batang, PT BPI belum menjelaskan soal dugaan tercecernya batu bara di laut yang ditemukan nelayan dukuh Roban Timur, Desa Sengon Kecamatan Subah. Dalam rilis yang diterima, Selasa (22/12/2020) GM Community dan Government Relations PT BPI, Ary Wibowo menyebutkan, proyek PLTU Batang saat ini masih dalam proses pembangunan, dimana aktifitas pengiriman batu bara masih sangat terbatas.

“Sebagai objek vital, kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Untuk itu, alat bantu navigasi pelayaran telah dipasang dan dimonitor secara rutin agar memudahkan para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Melansir laporan Mongabay[dot]co[dot]id, batubara yang digunakan PLTU Batang untuk menghasilkan energi menghasilkan limbah di laut, sehingga hasil laut semakin berkurang. Belum lagi air laut pesisir yang disedot juga akan menyedot hasil laut dan merusak ekosistemnya.

Bupati Batang mengeluarkan peraturan No.532/306/2011 tertanggal 19 September 2011 sebagai perubahan atas Keputusan Bupati Batang No.523/282/2005 tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoto-Roban, Kabupaten Batang.

Keputusan itu bertentangan dengan PP No.26/2010 tentang RTRW Provinsi Jateng 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang No.7/2011 tentang RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 yang menyebutkan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas kurang lebih 6.899,74 hektar merupakan kawasan perlindungan terumbu karang dan taman nasional wisata alam laut. (*.*)

Sumber:

https://tekno.tempo.co/read/1287134/air-laut-di-padang-berwarna-hijau-ini-kata-pakar/
https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/22/69044/pltu-batang-pengiriman-batu-bara-masih-terbatas
https://www.mongabay.co.id/2015/05/19/nasib-nelayan-dan-petani-batang-di-mega-proyek-energi-kotor/
https://www.wartadesa.net/wihaji-harap-ada-tim-khusus-kaji-dampak-merkuri-pltu-batang/

selengkapnya

Layanan Publik Politik

Aaf prioritaskan penanganan banjir dan rob, Agung benahi infrastruktur

by buono on Februari 27, 2021 Layanan Publik Politik berita pekalongan berita pemalang program 100 hari

Program 100 hari

Pekalongan, Wartadesa. – Afzan Arslan Djunaid (Aaf)-Salahudin, Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan memasukkan penanganan banjir dan rob sebagai program unggulan 100 hari pertama mereka menjabat. Sementara Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo fokus melakukan pembenahan insfrastruktur.

Pasangan Aladin (Aaf-Salahudin) usai dilantik secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jum’at (26/02) mengungkapkan program 100 hari pertamanya, meliputi,

Mewujudkan jalan kota yang bebas berlubang, penanganan sampah, penanganan kesehatan gizi buruk, pengaturan lalu lintas yang berpedoman pada keselamatan pengendara dan peningkatan perekonomian masyarakat, permasalahan penanganan banjir dan rob, pendidikan di masa pandemi Covid-19,dan penanganan Covid-19 di masyarakat,serta permasalahan-permasalahan serius lainnya yang harus segera dituntaskan.

“Kami tidak ingin muluk-muluk dalam membuat program 100 hari kerja yang bisa kita realisasikan saja. Mudah-mudahan dengan sinergitas dan komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, Forkopimda, dalam 100 hari kerja ke depan bisa segera terwujud dengan baik,” kata Aaf.

Terkait penanganan banjir dan rob, Aaf menyebut bahwa penanganan dilakukan bersama-sama pemerintah pusat, pemprov dan pemda. “Pemkot membangun dan memperbaiki sistem drainase, Pemprov sudah berkomitmen untuk memperbaiki sungai-sungai, dan Pemerintah Pusat menyiapkan penanganan dari sisi tanggul-tanggul raksasa yang ada,” papar Aaf.

Menurut Aaf upaya penyelesaian masalah banjir di Kota Pekalongan yang perlu ditekankan adalah koordinasi persiapan menghadapi musim penghujan dan antisipasi terjadinya musibah banjir sejak dini ini yang menjadi hal paling utama agar bisa menekan risiko dan dampak yang ada.

Program 100 hari Bupati Pemalang

Sementara itu Bupati Pemalang terpilih, Mukti Agung Wibowo lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur. “Dalam 100 hari kerja, kami akan lebih fokuskan infrastruktur karena dengan penataan infrastruktur ini, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik,” kata Mukti Agung di Pendapa Pemkab Pemalang.

Dia mengatakan, apa yang akan dilakukannya ini diharapkan bisa membawa perubahan di Kabupaten Pemalang.

Mukti Agung juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan Covid-19 yang hingga kini belum berakhir. “Pemerintah saat ini tengah melakukan PPKM mikro, mari kita dukung, mari kita laksanakan agar bisa berjalan dengan baik untuk melawan pandemi,” katanya. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Ratusan warga Kecamatan Kajen ambil BST di GPU

by buono on Februari 18, 2021 Layanan Publik bertia pekalongan bst Kajen

Kajen, Wartadesa. – Ratusan KPM (keluarga penerima manfaat) BST (Bantuan Sosial Tunai) Kecamatan Kajen, Pekalongan menerima penyaluran bantuan yang digelar di GPU (Gedung Pertemuan Umum) Kajen, 16 hingga 18 Pebruari 2021.

Adapun Desa yang menerima antara lain Desa Tambakroto 77 KPM, Desa Sinangohprendeng 117 KPM, Desa Sabarwangi 100 KPM, Desa Wonorejo 55 KPM, Desa Tanjungkulon 76 KPM, Desa Sambiroto 109 KPM, Desa Sankanjoyo 68 KPM, Desa Pekiringanageng 79 KPM dan Desa Sokoyoso 64 KPM.

Dalam rangka menjamin penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tepat Sasaran Kapolsek Kajen Iptu Isnovim menerjunkan anggotanya untuk melaksanakan pengamanan, Rabu (17/2/2021).

Kegiatan Pengamanan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 11 tahun 2021 Kec. Kajen Kab. Pekalongan tersebut dimulai pukul 07.30 wib bertempat di GPU Kajen Kab. Pekalongan, dengan personil pengamanan anggota Polsek Kajen Bripka Yuli Setyawan, dan Bripka Nifi Suharto.

Sebelum pelaksanaan penyaluran BST, Bripka Yuli terlebih dahulu memberikan himbauan kepada panitia dan warga masyarakat agar menerapkan Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Kapolsek Kajen mengatakan bahwa kegiatan Pengamanan penyaluran BST yang dilakukan oleh personel Polsek Kajen ini berlangsung selama tiga hari dari hari kemarin tanggal 16 Februari 2021 hingga besok tanggal 18 Februari 2021, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan penyaluran BST tepat sasaran” tutur Kapolsek. (Hms linggo)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

PPKM Mikro Kota Santri, tiga desa masuk zona merah

by buono on Februari 15, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pekalongan ppkm mikro

Kajen, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan PPKM Mikro sejak 9-22 Pebruari 2021. Penerapan pembatasan wilayah berskala RT/RW ini diterapkan di seluruh desa dengan melihat perkembangan kasus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwiantoro mengungkapkan, hingga tanggal 12 Pebruari 2021, terdapat tiga desa yang masuk zona merah di Kota Santri.

Tiga desa tersebut yakni, Desa Yosorejo di Kecamatan Siwalan, Desa Kaliombo di Kecamatan Paninggaran, dan Desa Watugajah di Kecamatan Kesesi. Ujar Setiawan.

Setiawan menambahkan, hingga saat ini 16 Kecamatan ditemukan kasus aktif Covid-19, yakni Kecamatan Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Buaran, Kedungwuni, Karangdadap, Wonopringgo, Karanganyar, Doro, Kesesi, Kajen, Paninggaran, dan di Kecamatan Kandangserang.

Sementara tiga kecamatan yang tidak ditemukan kasus Covid-19 adalah Kecamatan Petungkriyono, Talun, dan Kecamatan Lebakbarang. Tutur Setiawan.

Data Dinas Kesehatan, 2000 kasus Covid-19 di Kota Santri, meliputi , 283 orang menjalani isolasi mandiri, 74 orang dirawat, 97 orang meninggal dunia, dan 1.546 orang sembuh. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Isolasi mandiri di desa atau kabupaten bakal dapat insentif 1 juta

by buono on Februari 15, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita batang ppkm mikro

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang bakal menggelontorkan insentif sebesar Rp 1 juta bagi warga positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di gedung yang disiapkan oleh desa maupun oleh pemkab. Demikian disampaikan oleh Bupati Batang, Wihaji, Senin (15/02).

”Saya pastikan kita tidak kasih insentif Rp 1 juta untuk orang yang positif yang tidak mau diisolasi oleh pihak desa maupun Pemkab Batang,” ujar Wihaji.

insentif Rp 1 juta tesebut menurut Wihaji dipergunakan untuk biaya operasional keluarga Rp 500 ribu dan Rp 500 ribu untuk operasional di tempat isolasi saja.

Orang nomor satu di Kota Batang Berkembang tersebut mengatakan bahwa selama ini isolasi mandiri dirumah, dinilai tidak efektif. “Karena faktanya setelah kita cek di lapangan isolasi mandiri di rumah tidak efektif, tidak ada yang mengecek pergi ke mana dan tetap menerima tamu,” kata Wihaji.

Menurutnya, klaster keluarga, saat ini di Batang menjadi pemicu tingginya angka Covid-19. Sehingga kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T tetap dilakukan sampai proses vaksinasi di Kabupaten Batang dilakukan secara menyeluruh, lanjut Wihaji.

Pemkab Priotiraskan 50 RT PPKM Mikro

Sementara itu, pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Batang, 50 RT dari total 93 desa menjadi prioritas. Hal tersebut berdasarkan i SE Bupati Batang No. 443.5/0106/2021 tentang PPKM berbasis Mikro di Kabupaten Batang.

Camat nantinya diminta untuk melakukan pelacakan kasus di tingkat desa atau kelurahan dan memonitoring pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dengan memerankan jogo tonggo.

Kecamatan juga harus berkoordinasi dengan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk mempercepat penyembuhan dan memutus penularan dan melakukan pelaporan kepada Posko Kabupaten Batang secara regular. (Bono)

selengkapnya

Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya

Kecamatan Karangdadap gelar Musrenbang

by buono on Februari 5, 2021 Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya berita pekalongan musrenbang

Karangdadap, Wartadesa. – Bertempat di Pendopo Kec. Karangdadap, Rabu, 3 Pebruari 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Kepala Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. beserta stafnya, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB,Kepala KUA, dan Kades se Kec. Karangdadap.

Forum Musrenbang Tahun 2021 ini adalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang akan datang.

Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “. demikian disampaikan oleh Abdul Qoyyum, SH., selaku Camat Karangdadap dalam sambutannya.

Disamping itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa – desa yang diperoleh dan disepakati pada Forum sebelumnya yaitu Forum Pra Musrenbang Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada hari Jum’at, 29 Januari 2021, yaitu 10 Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan Karangdadap Tahun 2022.

Musrenbang kali ini memang berbeda dengan kegiatan pada tahun- tahun sebelumnya, disamping peserta juga dibatasi, karena dilaksanakan di musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dimana setiap desa hanya diwakili oleh satu orang peserta yaitu Kepala Desa, juga didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, yang mana pada pelaksanaan di tahun sebelumnya tidak pernah diadakan, juga adanya pembatasan usulan yang menjadi skala prioritas kegiatan, dimana setiap kecamatan hanya diwajibkan atau dibatasi untuk mengajukan 10 prioritas usulan kegiatan yang mana 10 prioritas usulan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh para Kepala Desa pada pelaksanaan kegiatan di Pra Musrenbang sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang kali ini juga tetap dengan mentaati dan mematuhi Protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta sebelum masuk tiap peserta juga diukur suhu tubuhnya.

( ) , :
1. Pengaspalan Jalan Poros Desa yang menghubungkan desa Logandeng dengan Desa Jrebengkembang (Rp.350.000.000,-).
2. Pembangunan Senderan di Dukuh Kedolon Desa Jrebengkebang (Rp. 250.000.000,-).
3. Pembangunan Pintu Air di Dukuh Rowoputih Desa Pagumenganmas (Rp.200.000.000,-).
4. Pembangunan Senderan Talud Sungai, di Dukuh Krajan Desa Kedungkebo (Rp. 500.000.000,-).
5. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten, di Dukuh Ngasem dan Dukuh Kaligawe, Desa Kaligawe (Rp. 450.000.000,-).
6. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Guntur Desa Karangdadap (Rp. 250.000.000,-).
7. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Desa Kalilembu atau Barat Kantor Polsek Karangdadap (Rp. 450.000.000,-).
8. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Sliban dan Dukuh Pentol Desa Pangkah di lingkungan Pemukiman warga (Rp.860.000.000,-).
9. Pembangunan Bronjong Talud Penahan Tebing Sungai di Dukuh Rowobulus Wetan Desa Kebonrowopucang (Rp.300.000.000,-).
10. Pembangunan Bronjong Sungai di Dukuh Wora Wari Desa Kebonsari (Rp.250.000.000,-).

Disamping 10 Prioritas Usulan tersebut, Forum Musrenbang Kecamatan kali ini juga mengusulkan program kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani dan dilakukan pengerjaannya, antara lain :
1. Perbaikan jalan kabupaten dari Kalilembu, Pangkah, Kebonsari sampai dengan Watusalam Kecamatan Buaran, yang kondisinya sudah sangat parah dan butuh perbaikan segera.
2. Pelebaran jalan protocol atau jalan utama dari Kedungwuni menuju Karangdadap, Karangdadap menuju arah Buaran dan dari perempatan Karangdadap menuju arah Jembatan Guntur perbatasan dengan Kab. Batang.
3. Pemasangan LPJU dari Perbatasan Kecamatan Doro sampai ke Perempatan Karangdadap ( saat ini LPJU yang ada masih minim, terutama, jalur dari Kedungkebo ke Perbatasan Doro ).
4. Program Penataan wilayah Ibukota Kecamatan Karangdadap, perlu dibangun trotoar atau pedestrian jalan, untuk mendukung program Adipura, terutama juga penataan wilayah sekitar pasar desa Karangdadap.
5. Masih minimnya marka jalan dan rambu – rambu alu lintas (traffic light), utamanya pengadaan Trafic Light di perempatan jalan Karangdadap. (Rencana Pengadaan Trafic Light di Tahun 2020 tidak jadi karena adanya Refocusing Anggaran).
6. Perluasan Bangunan Gedung Puskesmas Induk Karangdadap. (usulan dari pihak Puskesmas Karangdadap), kondisi sekarang dengan volume pasien yang semakin banyak dipandang kurang representativ.
7. Rehab sedang Gedung Kantor Kecamatan Karangdadap (bangunan sebelah utara sudah mengkhawatirkan/kayu kuda – kuda rangka atap sudah lapuk dimakan rayap).
8. Peningkatan Status Pos Koramil Kecamatan Kedungwuni menjadi Kantor Koramil Kecamatan Karangdadap, sejalan dengan perkembangan wilayah serta pembangunan Rumah Dinas Danramil dan Anggota Koramil Karangdadap.
9. Peninggian dan Pavingisasi serta pembangunan saluran drainase Halaman Kantor Kecamatan Karangdadap.

Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 10 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan dan menyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

600 warga Pekalongan bakal divaksin, ditandai dengan barkode

by buono on Januari 30, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pekalongan vaksinasi covid-19

Kajen, Wartadesa. – Usai vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di Kota Santri, Pemkab Pekalongan akan melakukan vaksinasi kepada warga. Total warga yang tedata sebanyak 605.991 orang. Nantinya warga yang sudah divaksin akan mendapatkan barkode sebagai bukti bahwa ia sudah divaksin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro, beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi kepada warga, gratis, “vaksin Covid-19 ini gratis, dibiayai oleh Pemerintah. Pelayanan vaksinasi berada di Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas),” ujarnya.

Vaksinasi perdana dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 di RSUD Kesesi, diikuti Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Kapolres Pekalongan, Dandim 0710 Pekalongan, Ketua DPRD, Kajari, Ketua MUI, FKUB, KNPI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Dilanjutkan dengan vaksinasi tenaga kesehatan di berbagai Puskesmas se- Kabupaten Pekalongan.

208 Nakes Kota Pekalongan belum divaksin

Sementara itu, vaksinasi di kota Pekalonan tahap I, putaran pertama tanggal 25-28 Januari 2021 menyisakan 208 tenaga kesehatan yang belum menjalani vaksinasi lantaran memiliki komorbid (penyakit penyerta) maupun sakit. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan, dr Slamet Budiyanto, Jum’at (29/01).

“Secara kumulatif sekitar 200 an nakes yang belum melakukan vaksinasi, kami beri waktu dua hari agar seluruh puskesmas dan RS untuk mengecek kembali. Sehingga, bagi yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan e-tiket namun belum melakukan vaksinasi untuk segera dilakukan pelacakan dan dihubungi untuk mendapatkan vaksinasi bisa di RS maupun puskesmas,” tutur Budiyanto.

Menurut Budiyanto sebanyak 2.334 tenaga kesehatan (nakes) atau sekitar 74.43% telah disuntik vaksin Covid-19 dari total sasaran 3.144 nakes. Menurutnya hingga saat ini belum ada nakes atau tokoh masyarakat yang divaksin mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat ataupun gejala serius.

Vaksinasi putaran kedua akan dilakukan mulai tanggal 8 Pebruari mendatang dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

ODHA di Pemalang kebanyakan berusia 15 sampai 45 tahun

by buono on Januari 5, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pemalang HIV/AIDS

Pemalang, Wartadesa. – Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kasus HIV/AIDS di Kota Ikhlas masih tinggi. Data Dinas Kesehatan Pemalang mencatat bahwa pada 2019 tercatat 143 ODHA (orang dengan HIV/AIDS), sedang tahun 2020 sebanyak 107 kasus.

Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Pemalang, Surip, usia penderita AIDS antara 15-45 tahun. “Usia tertinggi, yang paling banyak itu usia 15 sampai 45 tahun, ada 94 kasus. Bahkan yang kurang satu tahun pun ada, itu penularan dari orang tua ke anak,” katanya, Selasa (05/01).

Surip menyebut bahwa kebanyakan dari penderita AIDS adalah laki-laki, yakni 68 orang, dengan penyebab utama perilaku seks beresiko, gonta-ganti pasangan seks. “107 kasus HIV/AIDS di Pemalang dengan rincian 68 laki-laki dan 39 perempuan. Penularannya, mayoritas melalui perilaku seks berisiko, berganti-ganti pasangan. Untuk anak-anak, biasanya ditularkan dari ibu korban yang notabene positif HIV/AIDS.” lanjutnya.

HIV/AIDS dapat diketahui dengan tes reagen tiga tahapan, “tes tahapan pertama sudah bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Pemalang. Tes kedua dan ketiga, masih terbatas di 11 puskesmas dan rumah sakit,” lanjutnya.

Menurut Surip, pihaknya melakukan penyuluhan ke masyarakat dan sekolah untuk melakukan voluntary test dengan harapan mencari suspect. Untuk menjaga privasi penderita HIV/AIDS, data mereka dijamin kerahasiaanya. “Jadi ketika ada yang reaktif nanti konselor yang memanggil, untuk tes kedua dan ketiga. Kalau positif diobati, obatnya gratis,” katanya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik

Normalisasi, puluhan jembatan dan bangunan bakal dibongkar

by buono on Januari 5, 2021 Layanan Publik berita pemalang bulakan irigasi

Pemalang, Wartadesa. – Puluhan bangunan termasuk jembatan yang berada diatas sungai Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Pemalang, bakal dibongkar. Bangunan tersebut masuk dalam Daerah Irigasi (DI) desa setempat dan dituding sebagai penyebab terjadinya banjir yang kerapkali datang saat turun hujan.

Pemdes setempat bersama DPUPR dan Satpol PP Kabupaten Pemalang melakukan tinjauan lapangan, Senin (04/01) sebelum pelaksanaan normalisasi sungai Desa Bulakan.

Hadirnya tim survey normalisasi sungai mendapat penolakan dari puluhan warga yang bangunannya bakal dirobohkan. Mediasi digelar pada hari ini, Selasa (05/01) dengan melibatkan pemilik bangunan, warga sekitar sungai, Satpol PP, DPUPR Kabupaten Pemalang dan Muspika Belik.

Dalam mediasi yang dihelat di balaidesa setempat, Plt Kepala Satpol PP Pemalang, Sukisman menyampaikan bahwa fungsi irigasi atau pengairan tidak bisa dirubah dengan mendirikan bangunan diatasnya. “Apapun alasannya Perda dari PU yaitu tidak boleh merubah fungsi sungai dengan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun.” Ujarnya.

Sukisman menambahkan, pada 20 Pebruari 2020 terlah disepakati pembongkaran mandiri oleh pemilik bangunan. Ia memberikan toleransi kepada para pemilik bangunan untuk membongkar sendiri sampai tenggat 30 Januari 2021.

“Dari sisi moral, tidak bisa dibenarkan jika ada beberapa warga yang menikmati ini namun menyebabkan 3 RT kebanjiran. Maka dari itu pihak Pemdes harus bisa memprioritaskan kemaslahatan umat, ” ujar Sukisman.

Sri Larasati, salah seorang pemilik bangunan mengaku pada audiensi sebelumnya ia tidak diundang. “Saya keberatan dan semua yang hadir di sini juga keberatan, kenapa rapat kemarin saya tidak diundang lalu diputuskan begitu saja, ini namanya kan sepihak, ” ujarnya.

Sigit Purnomo, Kepala Desa Bulakan mengungkapkan bahwa mediasi tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya mediasi digelar pada 22 Pebruari 2020. “Namun sampai saat ini hal tersebut (kesepakatan bersama untuk membongkar bangunan) belum dilaksanakan, sedangkan saat hujan masih terjadi banjir makanya hari ini kita mengadakan musyawarah lagi,” ujarnya.

Sedikitnya, ada 20 bangunan yang berada di atas saluran irigasi, berupa jembatan, dapur, teras dan garasi warga. (Buono)

selengkapnya