Layanan Publik

Kajen, Wartadesa. – Serikat buruh Kabupaten Pekalongan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menolak penerapan PP 78 sebagai patokan penetapan UMK Kabupaten Pekalongan 2018.

Isa Hanafi, Sekretaris SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa buruh  menolak penerapan Penerapan PP 78/2015 tentang pengupahan lantaran mayoritas perusahan tidak menjalankan sepenuhnya amanat PP tersebut.

“Kita menolah PP 78 karena perusahaan sendiri tidak melaksanakan PP tersebut secara sepenuhnya,” kata Isa Hanafi, kemarin saat melakukan audiensi dengan Dinas PM PTSP Naker di Kajen.

Baca: Forum Buruh Pekalongan Usulkan UMK Rp. 2,240 ribu

Isa menambahkan, hingga saat ini, 80 persen perusahaan di Kabupaten Pekalongan belum menyusun struktur skala upah, seperti yang diamanatkan undang-undang.

Terkait besaran UMK yang diusulkan oleh Forum Buruh Kabupaten Pekalongan, Isa mengusulkan besaran Rp. Rp 2.054.026,00. “Kalau menurut PP kan upah UMK sekarang ditambah persentase inflasi tahun ini, menghasilkan UMK 2018. Maka kita tidak setuju dengan nominal tersebut,” lanjut Isa.

Sementara, Kepala Dinas PM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan, Edy Harjanto mengaku akan menampung aspirasi para pekerja yang menolak adanya PP 78. “Aspirasi tetap kita tampung untuk kita bahas dalam forum dewan pengupahan,” kata Edy, di depan perwakilan buruh.

Edy mengaku sudah beberapa kali mengingatkan perusahaan untuk membuat struktur skala upah. “Bintek sudah kita lakukan kepada perusahaan-perusahaan sejak awal Januari 2018 lalu. Yang belum melaksanakan, terus kita tegur agar bisa melaksanakan struktur skala upah. Kalau sanksi itu ada di ranah dewan pengawas provinsi. Kita sifatnya pembinaan,” jelas Edi. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Dua pekerja bangunan tertimbun longsor saat memperbaiki jembatan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, , Kamis (18/10/2018). Satu dari dua pekerja itu yang bertugas sebagai mandor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan satu korban lainnya kondisinya kritis.

Adapun Korban tewas diketahui bernama Roni (50) warga Banyuputih, Batang. Sedangkan Kundori (40) warga Desa Ambowetan, Kecamatan Comal, Pemalang kritis. Kedua Korban Baik korban tewas maupun kritis sudah dibawa ke RSUD Kajen. Proses evakuasi kedua korban berlangsung dramatis karena tubuh mereka terjepit bebatuan dan sulit dikeluarkan. Setelah hampir tiga jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi tubuh kedua korban.

Dari keterangan beberapa saksi melihat, peristiwa nahas tersebut terjadi saat para pekerja bangunan yang berjumlah lima orang sedang membuat bronjong jembatan. “Dua orang itu berada di bawah sedang menata batu. Tiba-tiba material tanah dan batu longsor mengubur keduanya.

Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya memberikan pertolongan. Satu orang berhasil dievakuasi dalam keadaan kritis, sedangkan satunya tewas di lokasi kejadian.

Kasubbag Humas Iptu Akrom,  mengatakan, polisi bersama petugas BPBD Kabupaten Pekalongan langsung melakukan pencarian korban yang tertimbun material tanah. “Upaya penggalian dua korban yang tertimbun material ini sendiri memakan waktu cukup lama. Keduanya baru bisa dievakuasi setelah sekitar tiga jam dari kejadian,” katanya. (Humas Polres Pekalongan)

Pekalongan, Wartadesa. – Warga Pekalongan dan sekitarnya musti berhati-hati lantaran banyak makanan dan jajanan di sekitar kita yang mengandung boraks dan formalin. Hal tersebut ditemukan oleh petugas Dinas Perdagangan dan Industri, ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pasar tradisional di Kota Pekalongan.

Sidak yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota bersama petugas bidang pangan dari Dinperin, Bidang Peternakan dan BPMHP serta Dinas Kesehatan pada Senin (15/10), menemukan zat berbahaya dalam makanan di beberapa pasar.

Menurut Kasat Resnarkoba Polresta Pekalongan, AKP Rohmat Ashari, pihaknya menemukan zat berbahaya tersebut pada lima pasar dari delapan pasar yang dilakukan sidak.  “Dari delapan pasar yang ada,  ditemukan formalin pada mie basah dan terinasi di Pasar Grogolan,”

Sedang zat berbahaya boraks ditemukan pada tahu bakso di Pasar Podosugih. Di Pasar Anyar ditemukan cumi-cumi sudah diolesi boraks dan Pasar Sorogenen serta Banyurip diketahui gunakan formalin pada terinasi.

Tim juga melakukan uji pestisida pada lima jenis sayuran. Hanya tiga pasar yang tidak ditemukan zat berbahaya dalam makanan dan sayuran, yakni Pasar Kraton, Poncol dan Patiunus. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Aturan sistem berjenjang klaim BPJS dinilai merugikan warga. Pasien yang mengalami kondisi darurat dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit tipe B tidak bisa mendapatkan pelayanan, karena harus ada rujukan dari rumah sakit tipe C terlebih dahulu.

Jika pasien  tidak mendapatkan rujukan dari rumah sakit tipe C seperti RSUD Kajen (Karanganyar) maka pasien yang harus dilarikan ke  rumah sakit tipe B seperti RSUD Kraton tidak bisa mendapatkan layanan. Hal tersebut dinilai sangat merugikan warga. Demikian disampaikan oleh Bisri Romly. Anggota DPR pusat disela-selar reses.

”Di Kabupaten Pekalongan rumah sakit yang bertipe B dan fasilitasnya lengkap, yaitu RSUD Kraton, sedangkan tipe C, yakni RSUD Kajen peralatannya terbatas.  Akibatnya, ketika terdapat pasien yang harus mendapat pelayanan rumah sakit tipe B harus mendapatkan rujukan dari rumah sakit tipe C. Alur seperti ini terlalu lama, sedangkan apabila ada pasien dalam kondisi darurat tak bisa dilayani,” ujar Bisri Romli  saat mengunjungi Bupati Pekalongan, di ruang kerjanya.

Menurut Bisri Romli, dengan pemberlakuan aturan sistem klaim berjenjang dari BPJS menyebabkan rumah sakit tipe B sepi pasien, sedangkan rumah sakit tipe C pasien menumpuk. Kondisi demikian harus mendapatkan solusi yang memiliki nilai saling menguntungkan, yaitu masyarakat terlayani dalam hal pelayanan kesehatan, rumah sakit tipe B tak mengalami kekurangan pasien serta pelaksanaannya tidak melanggar aturan.

Bisri melanjutkan, permasalahan tersebut disampaikan ke Bupati agar melaporkan permasalahan tersebut ke Komisi IX DPR sehingga masalah itu bisa tersampaikan kepada Menteri Kesehatan. Sebab permasalahan tersebut merupakan persoalan penting terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Ribuan guru wiyata bakti atau honorer menggelar audiensi dan do’a bersama di pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan guru honorer sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK), Rabu (10/10).

Irfan Munawar Chaniag, perwakilan guru yang juga panitia kegiatan mengungkapkan bahwa pihaknya meminta kesadaran dari pemangku kepentingan (Pemkab Pekalongan-red.) untuk memperhatikan kesejahteraan guru wiyata bakti yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Disini tidak ada tuntut-tuntutan,tapi kesadaran masing-masing,yang satu mengabdi dengan benar yang satu memperhatikan kesejahteraan,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan bahwa guru honorer meminta ada kenaikan kesejahteraan. “Tadi respon pak bupati cukup bagus, beliau tetap akan mengusahakan (kenaikan kesejahteraan), jadi setiap tahun akan ada kenaikan, Insha Allah akan ada kenaikan-kenaikan lagi, kebijakan ini kan bertahap,” lanjutnya.

Angga, salah seorang guru wiyata bakti yang ditemui Wartadesa mengungkapkan bahwa kedatangan mereka untuk meminta Bupati Pekalongan memberikan kesejahteraan guru honorer sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). “Ya, kami minta untuk perbaikan kesejahteraan guru honorer sesuai dengan UMK,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengaku akan menghitung ulang anggaran yang ada. “Ini nanti harus dihitung, kemudian kedua mereka meminta kesejahteraan yang lain nanti akan kita cover di program-program sosial kita seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Asip menambahkan, akan mempertimbangkan masa kerja guru honorer dan jam kerja sebagai syarat untuk mendapatkan honor dari Pemkab, karena masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan tambahan honor tersebut.  Bupat juga akan mengirimkan surat ke Menpan RB terkait aspirasi guru honorer kabupaten pekalongan. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Forum Buruh Kabupaten Pekalongan yang merupakan gabungan dariFSPN dan FKSPN mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp. 2.239.993,- usulan tersebut merupakan hasil dari angka KHL (kebutuhan hidup layak) Kabupaten Pekalongan ditambah sembilan persen angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ketua FKSPN, Turmudi, besaran anka Rp. 2,240 juta tersebut dirumuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Sekretariat SPN Kabupaten Pekalongan, Ahad (07/10).

Sementara, Isa Nafafi, Pengurus DPC SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang digelar merupakan kelanjutan dari pertemuan Forum Buruh Kabupaten Pekalongan  dengan Disperindag sebelumnya.

SPN Kabupaten Pekalongan menolak kenaikan UMK tahun 2019 yang menggunakan acuan PP No 78/2015. Hal senada diungkapkan oleh Turmudi yang juga menolak besaran UMK 2019 hanya berdasarkan PP tersebut.

Menurut Hanafi, Forum Buruh Kabupaten Pekalongan mengamanatkan Dewan Pengupahan dari unsur buruh untuk memperjuangkan angka UMK tersebut.

“Angka KHL Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 2.055.000,- sementara UMK 2018 adalah Rp 1.721.637,-.  Selain itu Forum Buruh Kabupaten Pekalongan akan melakukan audensi dengan DPRD dan Bupati Kabupaten Pekalongan untuk memperjuangkan UMK sesuai dengan KHL,” pungkas Hanafi. (WD)

Wonopringgo, Wartadesa. – Alhamdulillah, penerima manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT), program pengganti beras sejahtera (Rastra) di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan akan mendapatkan nominal Rp. 110 ribu perbulan. Bantuan tersebut akan ditransfer ke rekening penerima manfaat (warga miskin) tiap tanggal 25 tiap bulannya.

Menurut Kasi Kesra Kecamatan Wonopringgo, program tersebut pada Januari hingga September bernama Rastra, namun mulai Oktober berganti menjadi BPNT. Demikian disampaikan pada sosialisasi yang digelar di aula Kecamatan Wonopringgo, Senin (08/10).

“Yang berhak mendapat BPNT adalah yang tadinya berhak mendapat dari Rastra juga,” lanjutnya.

Dia menambahkan, ada penambahan penerima manfaat dari  2330 menjadi 2375. Nilai yang didapat adalah Rp. 110 ribu per KPM yang akan ditransfer setiap tanggal 25 setiap bulannya diperentukan untuk beras dan telur yang berjenis premium untuk BPNT.

Pengambilan bantuan untuk Rastra diberikan di balai desa dan untuk BPNT sekarang bisa diambil agen. Untuk Wonopringgo ada 3 warung yaitu desa Pegaden Tengah, Getas dan Sastrodirjan. Sementara elektronik warung gotong royong yang dibuat dari KPM itu sendiri.

Pembukaan rekening kolektif oleh penerima akan dilaksankan setelah disosialisasikan. (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Kericuhan terjadi pada e-voting pemilihan kepala desa (Pilkades) Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Ahad (07/10) pagi. Kericuhan, menurut warga, dipicu oleh mobil Grand Max warna silver B 1458 PZZ yang mendadak keluar dari lapangan dengan terburu-buru, hingga mengakibatkan tenda sebelah timur lapangan sepakbola desa setempat rubuh karena terseret oleh mobil. Peristiwa tersebut membuat warga terprovokasi isu, bahwa massa pendukung salah satu calon akan ditabrak mobil tersebut.

Sebelumnya, masih menurut warga, muncul informasi adanya dugaan ketidaknetralan panitia pilkades Desa Sima. Pukul 09.40 WIB, terjadi keributan antar pendukung calon kades nomor urut 1, Naf’an Lubis dengan calon nomor urut 2, Irkhamudin. Keributan dipicu adanya informasi adanya ketidaknetralan panitia yang telah menyeting perangkat e-voting untuk memenangkan salah satu pasangan.

Isu tersebut santer dan cepat menyebar, hingga menimbulkan gesekan dan keributan antar pendukung cakades yang berada di lapangan desa. Masing-masing cakades menempati tenda yang disiapkan oleh panitia, bersebelahan dengan jarak sekira tiga meter.

Dekatnya jarak antar kedua massa, membuat suasana makin memanas. Selain itu adanya mobil Grand Max yang mendadak keluar dengan terburu-buru membuat salah satu tenda cakades terseret. Hingga muncul isu dan provokasi massa bahwa mobil tersebut akan menabrak salah satu pendukung cakades.

Massa ricuh, saat itu, masih menurut warga, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh TH alias Ujang yang merupakan pendukung cakades nomor 2 terhadap Ikbal Awamir, salah seorang pendukung cakades nomor 1.

Pehak kepolisian yang segera mengamankan kejadian tersebut berhasil menenangkan keduabelah massa. Keributan mereda. Didapati keterangan dari pihak keamanan, bahwa mobil Grand Max keluar dari lapangan, lantaran takut dirusak massa akibat adanya keributan.

Setelah keributan benar-benar reda. Petugas keamanan dan Muspika Kecamatan Moga meminta panitia untuk melanjutkan e-voting.

Sementara itu, informasi terakhir yang kami dapatkan, Ikbal Awamir mengalami luka bengkak di hidung dan menjadlani perawatan di Klinik Roja Asifa, Moga.

Pendukung cakades nomor 1 saat ini melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Moga untuk segera menindaklanjuti dugaan kecurangan e-voting pilkades Desa Sima. (WD)

Batang, Wartadesa. – Ahlamdulillah, 13 warga Batang yang bekerja sebagai buruh bangunan di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil dipulangkang oleh Tim DERM-ACT, Sabtu (06/10). Mereka menjadi korban dalam bencana gema dan tsunami saat bekerja di Sigi, Palu. Meski dua minggu mereka bekerja belum menerima upah.

Menurut Bupati Batang, ada 31 warganya yang terdata, berada di Sulteng. Namun mereka tidak minta dipulangkan. ”Informasi terakhir warga Batang sudah berda di bandara, dari 31 yang terdata ada yang tidak minta pulang, yang minta pulang kita gratiskan,” kata Bupati Wihaji di Batang.

Diketahui satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi masih dalam pencarian atas nama Mudi. ”Mudi (55) warga Desa Sukomangli masih dalam pencarian, adapaun korban meninggal dunia atas nama Aji Riwanto (27) istrinya orang Batang tapi asal Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sehingga jenazah pulangkan dan dimakamkan di Kebumen,” lanjut Wihaji.

Baca : Warga Batang Korban Gempa Palu Belum Ditemukan

Ke 13 warga Batang tersebut dipulangkan dengan menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Mutiara Sis Aljufri, Sulawesi menuju Lanud Sultan Hasanudin, Makasar dan dilanjutkan ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menurut Wihaji, para pekerja akan melanjutkan perjalanan darat dari Jakarta ke Batang dan akan dijemput oleh Pemkab pada hari ini.

Ke 13 orang yang berhasil di pulangkan diantaranya RiyantoTeguh santoso, Mahyun, Giyono, Sujud, Desa Sukomanglu Reban, Wasto Dukuh Gumelem Pecalungan, Nasoha asal Sukomangli Reban, Nurhadi asal Gerjo Reban, Miskam asal Sukomangli Reban, Kasmudi asal Tombokboyo, Reban, Sopi’i asal Padomasan, Reban, Saiful Mungminin asal Sukomangli, Reban, Fahrozi asal Sukomangli, Reban. (WD)

Kedungwuni, Wartadesa. – Permasalahan pengunaan bantaran saluran irigasi yang didirikan lapak toko sementara Pasar Darurat Kedungwuni masih terus mengemuka. Terungkap, mereka membayar jutaan rupiah kepada oknum pelaku pungutan liar untuk membuka lapak di atas lahan irigasi.

Penggunaan lahan irigasi ditengarai lantaran  lapak di pasar sudah penuh oleh para pedagang pasar yang dipindahkan, serta jatah untuk masyarakat umum telah habis. Mereka pun kemudian menabrak aturan demi mengais rezeki. Jumlah lapak di lahan irigasi yang sebetulnya tidak boleh untuk berjualan, saat ini sudah relatif banyak.

Meski penggunan lapak tersebut ilegal dan tidak diijinkan oleh DPU Taru, namun ada anggota masyarakat yang nekat mendirikan lapak dengan membayar kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Seorang pedagang yang menempati lahan ilegal itu mengaku harus membayar biaya Rp 3,5 juta per tahun dan mendapat lahan seluas 3×3 meter.

”Saya ikut yang lain saja membayar untuk dapat lahan, tapi saya tidak mengenalnya. Yang jelas setelah bayar, saya dikasih lahan ini,” ujar salah seorang pengguna lapak.

Menurutnya, semua pedagang di atas lahan irigasi membayar kepada orang yang sama dan untuk bangunannya didirikan sendiri. ”Uang itu untuk bayar lahannya saja, bangunannya kami sendiri yang bangun.” Lanjutnya.

Pihak DPU Taru Kabupaten Pekalongan tidak menampik kenyataan maraknya pendirian lapak di atas lahan irigasi. Meski demikian, Kepala DPU Taru, Wahyu Kuncoro mengungkapkan bahwa   pihaknya tidak pernah mengizinkan keberadaan bangunan di atas bantaran sungai atau irigasi karena dapat mengganggu pengairan.

”Pernah ada yang minta izin, dan kami tidak izinkan. Sebab, itu saluran buang. Kalau berdiri bangunan bisa mengganggu pola aliran. Kalau hujan turun, akan mengganggu,” ujarnya.

Wahyu Kuncoro mengaku akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Wahyu juga mengungkapkan bahwa penarikan biaya sewa lahat tidak berasal dari pemerintah. ”Yang jelas, yang menarik bukan dari pemerintah. Dari PSDA juga sudah saya tanya semua, tidak ada yang menarik atau menerima uang dari pedagang. Sebab, memang lahan itu dilarang,” tandas Wahyu. (WD/SM)