Layanan Publik

Pemalang, Wartadesa. – Untuk memastikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar warga miskin, Polsek Bodeh mendampingi pemasangan label “Keluarga Miskin” pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Selasa (22/10).

Pelabelan yang dilakukan oleh petugas PKH kecamatan setempat, didampingi oleh perangkat desa dan Bhabinkamtibmas Desa Jatingarang, Bripka Zulkarnain.Label tersebut berupa tulisan yang menjelaskan bahwa penghuni rumah merupakan KPM PKH yang masuk kategori miskin.

“Penulisan di dinding rumah ini sebagai salah satu cara untuk memastikan program ini tepat sasaran,” tutur Bripka Zulkarnain.

Diketahui bahwa terjadi pro-kontra diantara warga terkait KPM penerima PKH, apakah mereka benar-benar miskin atau tidak. Dengan pelabelan tersebut Zulkarnain menambahkan,  salah satu cara untuk menyaring keluarga yang benar-benar masuk kategori miskin dan ketepatan program pro kemiskinan seperti PKH akan membantu pemerintah dalam menangani kemisikinan. Untuk itu Polri akan terus mengawal program pemerintah ini, agar program tersebut tepat sasaran.

Akibat dari pemasangan label “Keluarga Miskin” tersebut, setidaknya mengurangi jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Pemalang.  Data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pemalang, penyusutan jumlah penerima bantuan PKH mencapai 3 ribu orang. Hal tersebut dikarenakan ribuan orang mengundurkan diri menjadi perseta penerima manfaat PKH.

Menurut Supardi, Kabid Sosial di Dinsos Kabupaten Pemalang, jumlah penerima bantuan PKH di Pemalang kini mencapai 60 ribu orang.  “Awalnya 63 ribu orang, ada penyusutan mencapai 3 ribu orang. Penyusutan dikarenakan penerima bantuan mengundurkan diri,” jelasnya, Selasa (17/9/2019) lalu.

Menurut Supardi pengunduran diri penerima manfaat PKH di Kabupaten Pemalang lantaran merasa sudah mampu dan beberapa karena malu karena adanya label tersebut. (Eva Abdullah)

Kedungwuni, Wartadesa. – DPRD Kabupaten Pekalongan mewacanakan pembentkukan Perda Pondok Pesantren, demikian disampaikan oleh Hindun, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dalam apel peringatan Hari Santri Nasional di Stadion Widya Manggala Krida, Selasa (22/10).

Menurut Hindun, pembentukan Perda Pesantren tersebut mengingat Kota Santri memiliki ratusan pondok pesantren. “Kita punya 105 pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, dengan turunnya UU Pesantren kita akan terus mengawal agar pesantren mendapatkan hak-haknya sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara,” ujarnya.

Menurut Hindun hak-hak pesantren yang ada di Pekalongan, musti dilindungi.  “kita akan buat perda pesantren, karena banyaknya ponpes yang perlu dilindungi, sehingga pemkab akan dapat memberikan fasilitas dan pemberdayaan, harapanya pesantren akan setara dengan pendidikan negri dan pendidikan lainnya” lanjutnya.

Diketahui, puncak peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pekalongan dipusatkan di Stadion Widya Manggala Krida dengan menggelar apel yang dihadiri oleh ribuan santri. (Eva Abdullah)

Pemalang, Wartadesa. – Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Slamet Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Sukedi mengungkapkan bahwa aktivitas Gunung Slamet masih fluktiatif dan berstatus waspada.

“Status masih Waspada (Level II), semuanya masih fluktuatif sehingga kami ikuti terus perkembangan itu,” katanya saat dihubungi Antara Jatengdari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Menurut Sukedi, hingga saat ini belum ada parameter lain untuk mendukung penurunan status Gunung Slamet dari Waspada ke normal. “Jadi memang masih tetap di status Waspada,” ujarnya.

Baca : Pemkab Pemalang siap-siap ungsikan warga lereng Gunung Slamet

Pendaki asal Lebaksiu Tegal tersambar petir di Gunung Slamet

Lebih lanjut, Sukedi mengatakan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh petugas Pos PGA Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, tremor menerus yang terjadi di Gunung Slamet masih terekam. Dalam satu pekan terakhir,  amplitudo tremor menerus tertinggi yang terekam sempat mencapai kisaran 0,5-5 milimeter dan dominan pada 3 milimeter.

Baca Juga: Hilang di Gunung Slamet dari Jum’at, nenek Suminah belum

Festival Wong Gunung, ratusan kilo sampah dibersihkan dari

Sementara dalam pengamatan yang dilakukan pada hari Rabu (16/10), pukul 00.00-06.00 WIB, amplitudo tremor menerus yang terekam berkisar 0,5-3 milimeter dan dominan 1 milimeter. “Saat Gunung Slamet mengalami peningkatan aktivitas pada tahun 2008-2009 dan 2014, terutama saat akan terjadi letusan, tremor menerus tertinggi mencapai di atas 10 milimeter. Tetapi saat itu ada parameter lain yang mendukung, kalau sekarang belum ada,” lanjut Sukedi.

Sukedi mengungkapkan, gempa embusan masih terekam dan asap putih tipis dengan ketinggian  50-100 meter yang keluar dari kawah puncak Gunung Slamet juga masih teramati oleh petugas Pos PGA Slamet. Ia menambahkan, pada Senin (14/10) pagi asap putih yang keluar dari kawah puncak Gunung Slamet masih cukup tebal, namun saat ini kembali menipis.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan hingga saat ini PVMBG masih merekomendasikan kepada masyarakat maupun pengunjung untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah puncak Gunung Slamet. (Sumber: Antara Jateng)

Semarang, Wartadesa. – Empat rekomendasi dalam Konggres Sampah pertama di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 12-13 Oktober 2019 langsung ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk membentuk konsorsium sampah Jawa Tengah dan satgas sampah di  tiap desa.

“Saya lagi nyusun APBD, untuk kita rancang agar soal penanganan sampah bisa masuk, terlebih kepala Dinas LHK ditunjuk sebagai Ketua Dewan Konsorsium Sampah yang juga melibatkan pengusaha, tokoh masyarakat, seniman dan lainnya. Jadi secara kelembagaan ada, ini yang akan kita jadikan acuan untuk mengeluarkan kebijakan. Jadi (Kongres Sampah, red) ini bukan sekadar kumpul-kumpul atau pertukaran wacana,” katanya di Semarang, Senin (14/10) dilansir dari Antara Jateng.

Baca : Konggres Sampah hasilkan empat rekomendasi

Menurut Ganjar, saat ini tim kecil yang terdiri dari kalangan pemerintahan, akademisi, aktivis, dan inovator persampahan sedang merumuskan kebijakan tersebut. Seperti diketahui empat rekomendasi akhir dari konggres sampah adalah pembentukan Satgas Sampah di seluruh desa di Jateng, mencanangkan Gerakan Pemilahan Sampah 3 Ng yaitu ngelongi, nganggo, lan ngolah (mengurangi, memanfaatkan, dan mengolah), memberi insentif pada inovasi pengolahan, serta pembentukan Dewan Konsorsium Sampah Jateng.

“Tim ini sudah bekerja, kita siapkan percepatan di tahun depan. Urusannya gampang. Ritmenya mengikuti politik anggaran, sampai pertengahan November APBD akan diketok, maka hari ini segera kita masukkan mana-mana negara yang mesti terlibat. Termasuk rangsangan dengan lomba. Lomba Satgas, bank sampah dan lainnya,” ujar Ganjar.

Baca Juga: Masalah sampah di kali Pekalongan, Pemkot siapkan kapal

Ganjar menambahkan bahwa untuk mengefektifkan satgas sampah, perlu dilanjutkan dengan pembuatan aturan, urutannya dari himbauan ke masyarakat, kemudian dilahirkan regulasi. “Banyak orang yang tidak sabar sehingga orang menyampaikan bahwa ini harus cepat. Kemarin dapat cuitan dari Bu Susi, Bu Susi termasuk kategori orang tidak sabar. Karena apapun yang diomongkan dan gerakkan tidak terlembagakan dengan baik, padahal ini mengubah perilaku,” lanjut Ganjar.

Menurut Ganjar, dengan adanya kelembagaan yang mengawasi sampah seperti Dewan Konsorsium Sampah yang telah dicanangkan di Kongres Sampah diharapkan memperoleh data riil soal persampahan dari dalam rumah hingga pengolahan. Kalau itu sudah berjalan, akan lebih memudahkan pengelolaannya di TPA.

Baca: Tumpukan sampah di pinggir jalan Lebakbarang-Karanganyar

Diberitakan sebelumnya, salah seorang peserta dari Pekalongan, Imam Nur Huda dari komunitas Sapu Lidi mengungkapkan bahwa konggres mengeluarkan empat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rekomendasi tersebut dihasilkan dari lima komisi yang membahas isu-isu berbeda. Komisi I Sampah Sebagai Komoditas Ramah Lingkungan.

Komisi II, Pengembangan Ilmu dan Teknologi Penanganan Sampah, Komisi III, Regulasi, Kebijakan dan Program Penanganan Sampah yang Ramah Lingkungan, Komisi IV, Penguatan Konsolidasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Persampahan, dan Komisi V, Gerakan Anti Sampah Non-Organik.

Baca Juga : Ratusan pelajar dan warga pungut sampah

Menurut Imam, pelaksanaan konggres sampah merupakan sebuah upaya untuk mempertemukan berbagai stageholder (pengampu kepentingan) dan para pegiat lingkungan. Isu darurat sampah Jawa Tengah adalah salah satu bahasan utama dalam konggres sampah ini.

Kajen, Wartadesa. – Pelayanan publik bidang kesehatan di RSUD Kajen disoroti tiga fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2020 beberapa waktu lalu. Sorotan tersebut dilakukan usai viral pemberitaan pasien yang ditolah rawat inap pihak RSUD setempat.

Chandra Saputra, fraksi PAN mengungkapkan bahwa santernya pemberitaan media sosial akhir-akhir ini terkait kasus penolakan pasien BPJS di RSUD Kajen. Fraksinya meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai SOP yang diberlakukan sampai terjadi penolakan terhadap pasien. Selain itu fraksi PAN juga menghimbau kepada Dinas terkait untuk mengevaluasi SDM di RSUD Kajen agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi, sehingga kejadian seperti itu tidak pernah terjadi lagi.

Rokhyasin, fraksi Golkar meminta agar Pemkab bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, sesuai  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Menutu Rokyasin, pihaknya masih mendapati keluhan warga miskin terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terutama di RSUD Kajen.

Senada, Romadhon dari fraksi PKB menyebut bahwa pelayanan RSUD di Kabupaten Pekalongan secara umum belum memuaskan warga.  Menurutnya, keluhan yang datang dari pasien maupun keluarga pasien tidak hanya karena terlantar dan lamanya mengurus administrasi, pasien dari keluarga tidak mampu juga sulit mendapatkan ruang inap. Fraksi PKB mendesak agar Pemerintah Daerah mengevaluasi kinerja RSUD di seluruh Kabupaten Pekalongan khususnya RSUD Kajen.

Selain bidang kesehatan yang menjadi sorotan, total ada 10 item yang menjadi sorotan oleh anggota dewan. Dilansir dari laman media sosial Heru Gunawan, anggota DPRD dari fraksi PAN, sepuluh pokok pandangan umum tersebut adalah.

1. Penyerapan anggaran belanja daerah Kab. Pekalongan agar lebih efesien dan efektif dengan menggunakan skala prioritas.

2. Arah pembangunan Kab. Pekalongan harus seiring sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi berbasis lokal.

Kabupaten Semarang, Wartadesa. – Konggres Sampah yang digelar untuk kali pertama, berlangsung di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 12-13 Oktober 2019. Komunitas Sapu Lidi dari Pekalongan yang mengikuti gelaran tersebut mengungkapkan bahwa konggres menghasilkan empat rekomendasi.

Imam Nur Huda dari komunitas Sapu Lidi mengungkapkan bahwa konggres mengeluarkan empat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rekomendasi tersebut dihasilkan dari lima komisi yang membahas isu-isu berbeda. Komisi I Sampah Sebagai Komoditas Ramah Lingkungan.

Komisi II, Pengembangan Ilmu dan Teknologi Penanganan Sampah, Komisi III, Regulasi, Kebijakan dan Program Penanganan Sampah yang Ramah Lingkungan, Komisi IV, Penguatan Konsolidasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Persampahan, dan Komisi V, Gerakan Anti Sampah Non-Organik.

Sementara itu, dikutip dari laman Antara Jateng, Putut Luyianto, Panitia Konggres Sampah membenarkan bahwa konggres menghasilkan empat rekomendasi. “Pada sidang komisi sesi pertama ini ada empat rekomendasi yang kami berikan yakni soal edukasi persampahan terutama soal pemilahan, alat angkut, fasilitas termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang representatif dan dukungan anggaran dari pemerintah,” ujarnya.

Rekomendasi kemudian diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ganjar, konggres tersebut merupakan upaya awal menuntaskan persoalan sampah di Jawa Tengah dan tanah air.

“Ini baru awal untuk menghimpun seluruh pemikiran dan hasil dari ini akan kita jadikan regulasi agar daerah kita jadi bersih. Mari kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini agar kehidupan lebih baik menyambut pembangunan berkelanjutan,” kata Ganjar. (Ali Bana, dengan tambahan sumber Antara)

Kajen, Wartadesa. – Setelah melalui perundingan bipartit yang alot, antara PSP SPN PT Sendi Pratama dan Manajemen perusahaan di kantor perusahaan. Manajemen perusahaan bersedia membayar separuh atau 50% upah karyawan yang dirumahkan. Senin (01/10).

Perundingan bipartit tersebut sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja mengenai status dirumahkan atau diphk. Dan 2 bulan gaji yang belum penuh dibayarkan. Pihak pekerja diwakili Ketua PSP SPN Muhammad Faqih dan empat orang pengurus lainya, sementara dari pihak manajemen diwakili manager, Suwondo dan Muhammad Ardan.

Perundingan berjalan alot, tuntutan pekerja adalah kejelasan status dan upah dua bulan yang belum penuh untuk segera dibayarkan. Adapun tanggapan dari Suwondo bahwa status pekerja dirumahkan dengan dibayar 50% dari upah dan perusahaan akan berusaha untuk memenuhi upah yang belum selesai dibayarkan. Adapun tentang tanggal dan hari akan ditentukan kemudian oleh perusahaan. Kesepakatan akhirnya dapat tercapai dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

Diberitakan sebelumnya, PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Sendi Pratama  Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah melaporkan permasalahan ratusan karyawan yang statusnya tidak jelas, apakah diPHK atau dirumahkan dan upah karyawan tidak dibayar penuh, kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jum’at (27/09).

PSP SPN PT Sendi Pratama didampingi oleh DPC SPN Kabupaten Pekalongan meminta agar Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah turun tangan menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan di PT Sendi Pratama Kabupaten Pekalongan.

Perwakilan dari SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa pekerja sejak 24 Agustus 2019 sudah tidak bekerja kembali tetapi tidak jelas apakah dirumahkan atau diPHK. Yang pasti pabrik PT Sendi Pratama sudah tidak beroperasi kembali.

Kepala Satuan Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Lukman, mengatakan pihaknya akan membantu permasalahan di PT Sendi Pratama dan akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Sendi Pratama didampingi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demo di kantor Dinas DPMPTSP Dan NAKER Kabupaten Pekalongan, Kamis (26/09). Kedatangan mereka menuntut kejelasan status pekerja yang diberhentikan secara sepihak sejak (24/09/2019) lalu. Selain itu, upah mereka belum dibayarkan secara penuh selama dua bulan terakhir.

Perwakilan diterima oleh pejabat terkait, namun   pihak perusahaan tidak hadir sehingga dari Dinas DPMPTSP Dan NAKER Kabupaten Pekalongan akan menindaklanjuti dengan mempertemukan kedua belah pihak.

Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Sholeh menyampaikan bahwa karyawan PT Sendi Pratama yang sudah diberhentikan, tidak ada kejelasan, apakah mereka dirumahkan atau diPHK. Sebelumnya, dalam Bipartit antara karyawan dan perusahaan tidak ada titik temu mengenai nasib para karyawan.

Ketua PSP SPN PT Sendi Pratama, Muhammad Faqih menyampaikan kronologis kejadian yang dialami 130 pekerja  PT Sendi Pratama yang diberhentikan sejak 24 Agustus 2019 secara sepihak.   “Ratusan karyawan dirumahkan secara sepihak sejak 23 Agustus kemarin, dan sampai sekarang tanpa ada kejelasan. Intinya kami minta penjelasan dari status kami,”

Kabid Hubinsaker Tri Haryanto menyarankan agar pekerja segera melakukan upaya perundingan Bipartit sehingga kedepannya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.  (Eva Abdullah/Ibnu Mas’ud)

Wonopringgo, Wartadesa. – Paska demo warga Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu.  Tim penyedot limbah dari KLH Kabupaten Pekalongan melakukan penyedotan limbah cucian jins atas permintaan para pengusaha, Selasa (01/10).

Permasalahan limbah cucian jins di desa tersebut beberapa waktu lalu menjadi kontra antara warga sekitar dengan pengusaha dan warga sempat menutup saluran pembuangan limbah cucian ke sungai dengan menggunakan adukan semen dan sirtu.

Sebelumnya, adanya informasi, limbah cucian jins yang mulai meluap, membuat Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Wonopringgo, menghimbau agar pengusaha segera melakukan penyedotan dengan berkoordinasi dan mengajukan permohonan ke pemerintah yaitu KLH Kabupaten Pekalongan untuk melakukan penyedotan guna mencegah warga untuk tidak mengadakan protes lagi.

Penyedotan limbah pun dilakukan pada Selasa (01/09) dengan disaksikan Kanit Intel dan Kanit Reskrim Polsek Wonopringgo. Meski terjadi gejolak warga, hadirnya petugas mampu megatasi permasalahan tersebut.

Penyedotanpun dilakukan oleh tim KLH sesuai permintaan dari pengusah. Penyedotan limbah oleh KLH dilakukan setelah adanya permintaan dari pengusaha.

Diberitakan sebelumnya, mediasi antara warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopriggo, Kabupaten Pekalongan dengan pengusaha cucian jins (jeans wash) deadlock alias belum ada titik temu. Mediasi yang digelar Kamis (26/09) siang pukul 10.00-12.30 WIB mengalami kebuntuan.

Informasi didapat, perwakilan warga menganggap bahwa  sejak awal adanya perjanjian antara warga dengan pengusaha pada tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah ditaati. Penandatanganan kesepaatan antara warga dengan pengusaha pun batal dilakukan, menunggu pertemuan yang dihadiri lebih banyak warga, pada tanggal 07 Oktober 2019 mendatang.

Sebelum pertemuan pada Oktober mendatang, warga meminta agar dilakukan pembersihan aliran sungai dari hulu hingga hilir, dari Rt. 07 hingga Rt. 04 Desa Pegaden Tengah. Sebelum hal tersebut dilakukan, warga belum mau melakukan penandatanganan kesepakatan.

Hadir dalam musyawarah antara lain Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto, Camat Wonopringgo diwakili oleh  Totok, BPD Desa Pegadentengah dan warga masyarakat.

Kepala Desa Pegaden Tengah, Khaeriyah mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya mencari solusi dari permasalahan yang ada di desa tersebut. Kepala Desa berharap para pengusaha dan masyarakat dalam pertemuan ini bisa mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak kepala desa juga menyadari bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak dulu namun harus disadari bersama bahwa permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto menegaskan bahwa dengan adanya keluhan warga, pihaknya memberikan dua  opsi kepada para pengusaha, apabila berkeinginan beroperasi kembali harus memiliki IPAL atau mambuat bak penampung yang diteruskan penyedotan oleh Dinas Perkim dan LH. (Eva Abdullah/Teguh/Polsek Wonopringgo)

Semarang, Wartadesa. – PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Sendi Pratama  Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah melaporkan permasalahan ratusan karyawan yang statusnya tidak jelas, apakah diPHK atau dirumahkan dan upah karyawan tidak dibayar penuh, kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jum’at (27/09).

PSP SPN PT Sendi Pratama didampingi oleh DPC SPN Kabupaten Pekalongan meminta agar Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah turun tangan menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan di PT Sendi Pratama Kabupaten Pekalongan.

Perwakilan dari SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa pekerja sejak 24 Agustus 2019 sudah tidak bekerja kembali tetapi tidak jelas apakah dirumahkan atau diPHK. Yang pasti pabrik PT Sendi Pratama sudah tidak beroperasi kembali.

Kepala Satuan Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Lukman, mengatakan pihaknya akan membantu permasalahan di PT Sendi Pratama dan akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Sendi Pratama didampingi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demo di kantor Dinas DPMPTSP Dan NAKER Kabupaten Pekalongan, Kamis (26/09). Kedatangan mereka menuntut kejelasan status pekerja yang diberhentikan secara sepihak sejak (24/09/2019) lalu. Selain itu, upah mereka belum dibayarkan secara penuh selama dua bulan terakhir.

Perwakilan diterima oleh pejabat terkait, namun   pihak perusahaan tidak hadir sehingga dari Dinas DPMPTSP Dan NAKER Kabupaten Pekalongan akan menindaklanjuti dengan mempertemukan kedua belah pihak.

Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Sholeh menyampaikan bahwa karyawan PT Sendi Pratama yang sudah diberhentikan, tidak ada kejelasan, apakah mereka dirumahkan atau diPHK. Sebelumnya, dalam Bipartit antara karyawan dan perusahaan tidak ada titik temu mengenai nasib para karyawan.

Ketua PSP SPN PT Sendi Pratama, Muhammad Faqih menyampaikan kronologis kejadian yang dialami 130 pekerja  PT Sendi Pratama yang diberhentikan sejak 24 Agustus 2019 secara sepihak.   “Ratusan karyawan dirumahkan secara sepihak sejak 23 Agustus kemarin, dan sampai sekarang tanpa ada kejelasan. Intinya kami minta penjelasan dari status kami,”

Kabid Hubinsaker Tri Haryanto menyarankan agar pekerja segera melakukan upaya perundingan Bipartit sehingga kedepannya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.  (Eva Abdullah/Ibnu Mas’ud)

Terkait:

Jak jelas nasibnya, karyawan PT Sendi Pratama demo

Lebakbarang, Wartadesa. – Perjuangan warga bersama Persatuan Sopir dan Kenek (Personek) Lebakbarang belum usai. Meski sejak akhir April 2019 hingga kini, gerakan Semen Rakyat terhenti, lantaran menunggu janji Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak di wilayan tersebut. Warga berjanji akan kembali menggelar Semen Rakyat setelah akhir tahun ini. Demikian disampaikan oleh Tejo, Ketua Personek, saat Warta Desa bersama Tim Penelitian dari Combine Resources Institution (CRI) Yogyakarta, yang kami sambangi di kediamannya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang. Ahad (22/09) pekan lalu.

Selepas tim menempuh perjalanan yang terjal dan berliku, diselingi dengan jalanan yang berlubang. Dan bekas aksi warga, gerakan Semen Rakyat pada April 2019 lalu. Kami berbincang dengan tiga anggota Personek, terkait keinginan warga Lebakbarang.

Menurut Tejo, gerakan Semen Rakyat dihentikan sementara–setelah pada 08 Maret 2019 gerakan yang diinisiasi seluruh komponen warga ini mampu “nenampar”  kebijakan Pemkab Pekalongan untuk menyediakan sarana dan prasarana jalan yang baik–. “Sementara gerakan Semen Rakyat dihentikan pada April 2019, saat itu kami dijanjikan perbaikan jalan Lebakbarang pada bulan April, kemudian mundur menjadi bulan Agustus 2019. Bahkan pada upacara peringatan HUT RI di halaman kecamatan, kami dijanjikan bahwa perbaikan jalan akan dilakukan setelah ini (bulan Agustus-red.). Perjuangan kami belum usai,” ujar Tejo.

Meski gerakan Semen Rakyat dihentikan untuk sementara, perbaikan jalan rusak secara swadaya terus dilakukan. Pak Gareng “Raidi”, warga Dukuh Petungkon, Desa Tembelanggunung, Lebakbarang menjadi motor satu-satunya melakukan perbaikan jalan. “Ya sejak April hingga sekarang, Pak Gareng ini yang menambal jalan rusak secara swadaya dan alakadarnya. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan,” lanjut Tejo.

Baca: Sosok Pak Gareng “Raidi” baktikan diri tambal jalan rusak Lebakbarang

Hingga saat ini kami masih menunggu komitmen dari Pemkab untuk membuktikan janjinya, memperbaiki ruas jalan Lebakbarang-Karanganyar. Lanjut Tejo. Ia menambahkan, warga akan kembali menggelar aksi Semen Rakyat setelah bulan Desember mendatang. “Ya impian kami, jalan Lebakbarang-Karanganyar mulus. Jare bupatine dulu kan, Dalane Alus Rejekine Mulus, lha nek dalane rusak yo rejekine ilang,” tutur Tejo.

“Selama ini kami bertahan menunggu janji Pemkab Pekalongan hinga Desember mendatang, sementara Pak Gareng yang memperbaiki jalan yang rusak, namun jika sampai akhir tahun ini tidak ada realisasi janji pemerintah, kami akan menggelar gerakan Semen Rakyat lagi,” lanjut Tejo.

Seperti diketetahui, rusaknya infrastruktur jalan di wilayah Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan tak membuat warga berpangku tangan dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Alih-alih menunggu Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan perbaikan jalan yang rusak bertahun-tahun, warga malah menggalang dan menggelar aksi Semen Rakyat.

Aksi solidaritas warga ini turut melibatkan komunitas pengguna jalan ruas Karanganyar-Lebakbarang. Warga dan Komunitas Personek (Persatuan Sopir dan Kenek) Lebakbarang menggalang dana dan material semen dari warga. Donasi berupa uang dan semen kemudian dikumpulkan panitia untuk melakukan penambalan jalan rusak di sepanjang Lebakbarang, Kamis-Jum’at (7-8/03/2019).

Setelah gerakan Semen Rakyat bergulir, warga dijanjikan bahwa perbaikan jalan akan dilakukan pada April 2019. Diberitakan sebelumnya, paska tujuh hari, warga Lebakbarang menggelar aksi Gerakan Semen Rakyat, sebuah kritik sosial dengan melakukan penambalan jalan yang rusak secara swadaya. Akhirnya Pemkab Pekalongan memberi angin segar, bahwa jalan kabupaten di Lebakbarang akan dilakukan perbaikan pada April 2019 mendatang.

Gerakan Semen Rakyat ini mendapat dukungan dari seluruh warga Lebakbarang dan dukungan moral seluruh warga Kabupaten Pekalongan. Postingan tentang Gerakan Semen Rakyat di Warta Desa mendapat respon positif dari warga Kota Santri.

Hari ketujuh Gerkan Semen Rakyat, warga Lebakbarang makin semangat dan giat. Bahkan para kaum ibu turut serta membantu pengecoran jalan berlubang dengan semen.

Respon positif diungkapkan oleh Kepala DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro. Menurutnya pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan Lebakbarang dan sedang menunggu lelang.

“Anggaran sudah kami ajukan untuk perbaikan jalan tersebut dan menunggu lelang, kemungkinan akan dikerjakan akhir April mendatang,” ujar Wahyu. Wahyu menambahkan bahwa perbaikan jalan ruas Lebakbarang akan dilakukan secara bertahap.

Namun, perbaikan jalan urung dilakukan pada bulan April. Pemkab menjanjikan pada Agustus 2019. Bahkan dalam upacara peringatan HUT ke-74 RI di halaman Kecamatan Lebakbarang, warga dijanjikan bahwa perbaikan jalan akan dilakukan pada bulan tersebut.

Hingga kini warga menunggu janji Pemkab Pekalongan. Adakah permasalahan yang penting (urgent) hingga perbaikan jalan di Lebakbarang mundur? (Buono)

Tak kunjung diperbaiki, warga Lebakbarang gelar aksi Semen Rakyat

Perbaikan jalan Lebakbarang direncanakan April mendatang