Layanan Publik

Kajen, Wartadesa. – Akar rumput pecinta sepakbola Kota Santri harus menelan pahitnya kekecewaan –berulang– lantaran acara yang digagas dalam diskusi publik “Drama Itu Berjudul Sepakbola #2” tidak dihadiri satupun pengampu kebijakan persepakbolaan Kabupaten Pekalongan, yang digelar Sabtu (25/01/20) kemarin.

“Kami selaku masyarakat pecinta sepakbola Pekalongan, kecewa dengan ketidakhadiran beberapa narasumber utama baik dari Koni dan pihak bupati di forum diskusi kemarin sore, forum diskusi ini kan jelas, bahwa kita selaku suporter mengajak melangkah bersama untuk mencari solusi soal dinamika perkembangan permasalahan sepakbola di Kabupaten Pekalongan,” tutur Ahmad Chasani, yang dihubungi Warta Desa, Ahad (26/01).

Meski gelaran acara yang menggagas persepakbolaan Pekalongan kedepan tidak “dianggap” oleh para pengampu kebijakan, akar rumput pecinta bola Pekalongan tidak patah semangat. Pria yang akrab disapa Katank Nusantara ini mengaku akan terus bergerak mewujudkan cita-cita Persekap melaju ke kancah nasional.

“Kami selaku suporter tidak akan berhenti disini, kami akan terus bergerak utuk sebuah harapan cita-cita yang kita yakini akan bisa menjadi nyata, sesuai dengan kemampuan dan wilayah kami yang berada di luar sistem. Kami akan mendorong baik itu stakeholder dan pelaku sepak bola kabupaten. Pemain, pelatih, pp, wasit, klub, ssb dan seluruh praktisi sepakbola untuk bersama sama bergerak membangun sepakbola Kabupaten Pekalongan menuju level nasional,” lanjut Chasani.

Menurut Chasani, langkah yang paling terdekat yang akan dilakukan para suporter sepakbola Kota Santri adalah mengawal kongres Askab PSSI Pekalongan dalam penentuan program tahun 2020 ini, serta mendorong pemda dalam menyelesakan prongram pembangunan Stadion Widya Manggala Krida (SWMK) Kedungwuni pada tahun 2021, baik melalui audiensi DPRD atau bupati langsung. “Atau dengan menggelar diskusi-diskusi lanjutan,” tuturnya.

Suporter Persekap berharap pihak terkait bisa membuka ruang diskusi yang lebih besar dengan melibatkan suporter, “suporter saja mau berbagi ruang diskusi masak beliyau beyaunya ????? 😅😅😅 ” Pungkasnya.

Sementara itu, Suryono, pengurus Koni Kabupaten Pekalongan yang kami hubungi dalam pesan media sosial mengatakan bahwa pihaknya akan datang dalam gelaran diskusi kemarin, hanya saja pihaknya ada tugas kantor mendadak. “Sebenarnya saya akan datang mas. tapi ternyata ada tugas kantor mendadak,” ujarnya.

Suryono mempersilahkan para suporter Persekap untuk ngobrol-ngobrol di kantor Koni. “Monggo kapan kumpul ngobrol2 di kantor KONI,” pungkasnya. (Buono)

Berita terkait:

Menggagas Persekap melaju ke tingkat nasional dalam Drama itu Berjudul Sepakbola #2

Kajen, Wartadesa. – Permasalahan persepakbolaan di Kabupaten Pekalongan mendapat sorotan dari para
supporter Persekap (Persatuan Sepakbola Kabupaten Pekalongan) yang tergabung dalam Tifosi Pekalongan Extreme (Tip-ex), terkait vakumnya –tidak mengikuti Liga 3 yang digelar oleh PSSI. Permasalahan tersebut digelar dalam diskusi yang bertajuk “Drama itu Berjudul Sepakbola Jilid 2” sebagai lanjutan diskusi yang pernah digelar pada tahun 2015.

Dalam gelaran diskusi yang dihelat di Aura Cafe, Kajen tersebut terungkap suporter Persekap mendorong agar klub sepakbola kebanggaan di Pekalongan bisa melangkah menuju level nasional. Sayang! Diskusi yang menggagas solusi atas kebuntuan pengelolaan dan kebijakan Persekap kedepan, tidak dihadiri oleh para pengurus Askab PSSI, Koni Kabupaten Pekalongah, maupun orang nomor satu, Bupati Pekalongan, sehingga makin tidak jelas arah pengelolaan dan kebijakan para pengampu kebijakan sepakbola Kota Santri tersebut.

Narasumber yang diundang, yakni, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Ketua Askab PSSI Amat Antono, Ketua Koni Eko Ahmadi, anggota DPRD Candra Saputra. Undangan pecinta sepakbola Pekalongan ini hanya dihadiri oleh Chandra Saputra, Tri Budi Hartono mewakili pengurus Persekap, Slamet Nurudin praktisi sepakbola dan Imam Chasani perwakilan Tipex.

Tri Budi Hartono mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan Persekap bukan saja persoalan keuangan semata, tetapi lebih pada komitmen untuk memajukan persepakbolaan di kabupaten Pekalongan yang lebih penting. Ia menambahkan, terkait persoalan ketidakikut-sertaan Persekap dalam Liga 3, ada persoalan teknis yang memang tidak bisa disebutkan dalam diskusi ini.

sementara itu, Candra saputra mendorong agar persekap ikut kompetisi ajang Liga 3 yang digelar oleh PSSI agar
persepakbolaan di Kabupaten Pekalongan bisa maju. Kalau memang persoalan di keuangan untuk mengikuti kompetisi nasional tersebut, dirinya akan mendonasikan 50 juta rupiah untuk persiapan kompetisi, dengan catatan setelah mendaftar Liga 3 tesebut. Dirinya merasa miris melihat potensi pemain di kabupaten Pekalongan yang diambil oleh klub-klub tetangga kabupaten.

Candra mengakui memang dirinya seorang politisi akan tetapi dalam berbicara tentang kemajuan sepakbola di Kabupaten Pekalongan, dirinya siap memajukan karena merupakan Hobi dan juga ingin mengikuti kakaknya yang mengelola di PSIS Semarang. Menurutnya, dirinya dulu seorang pemain sepakbola Persekab Blora, sehingga dari pengalamannya akan memajukan persepakbolaan di Kabupaten Pekalongan agar potensi pemain sepakbola pekalongan bisa menjadi pemain nasional.

Terkait pembangunan tribun stadion sepakbola di Kedungwuni yang mangkrak, Candra mengatakan bahwa, memang sudah habis masa kontraknya, karena tidak bersifat multiyear. Selain itu, Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah waktu itu sudah ada sejak dirinya belum menjabat menjadi anggota DPRD.
Sehingga pada tahun 2020, tidak bisa melanjutkan pembangunan itu.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sepakbola, meskipun bukan ada dalam bidang komisi B, Candra akan memperjuangkan kembali untuk kemajuan Persekap pada tahun 2021 mendatang, dengan berusaha mendorong anggaran untuk sepakbola dari anggaran daerah.

Candra menyebut apabila tidak terealisasi pada tahun 2021, dirinya berjanji akan mendonorkan dana aspirasinya yang digabung dengan istrinya selaku anggota DPRD untuk kemajuan Persekap Kabupaten Pekalongan, “lihat saja nanti perkembangan di tahun 2021, kalo tidak ada perkembangan dirinya akan mundur” janjinya dalam diskusi tersebut.

Hal ini mendapat sambutan baik pecinta Persekap Kabupaten pekalongan yang hadir dalam diskusi tersebut.

Slamet Nurudin praktisi sepakbola dikabupaten pekalongan mengkritisi agar penjadwalan divisi 1 atau 2 agar digelar reguler setiap tahun, “masa kalah sama Kota Pekalongan saja bisa menggelar rutin tiap tahun,” ujarnya. Ia berharap, dalam persiapan mengikuti Liga 3 tidak berbenturan dengan kompetisi divisi atau divisi 2 yang digelar di kabupaten Pekalongan, pungkasnya. (Sunarto, Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai kurang tertata dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah pada penerima bantuan. Selain itu, pengadaan dan distribusi batuan juga tidak dikelola dengan baik, terpusat pada petugas PKH (Program Keluarga Harapan). Demikian disampaikan oleh  Bambang Susilo, Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Pekalongan bangkit Kabupaten Pekalongan saat menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Pekalongan, Kamis (16/01).

“Mengenai BPNT, mekanismenya kurang tertata dengan baik, tata kelola pengadaan dan distribusi berasnya, sehingga menimbulkan berbagai masalah pada penerima bantuan dan terciptanya pengelolaan yang tersentral oleh petugas PKH,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, permasalahan penyaluran BPNT di Kota Santri terkendala pada jauhnya lokasi E-warung dengan warga penerima manfaat. “E-warung juga banyak menimbulkan masalah, karena lokasi E-warungnya ternyata lebih jauh dari para penerima manfaat sehingga memerlukan biaya transportasi yang tinggi dan membuat para penerima manfaat mengeluh,” imbuhnya.

Kedatangan LSM Forum Pekalongan Bangkit ke Kejari Pekalongan bukan kali pertama, sebelumnya mereka pernah menyambangi kantor yang berada di Jalan Raya Teuku Umar No 1 Kajen  untuk mendukung Kejari dalam penegakan hukum di Kota Santri.

” Kami datang kesini ( Kejaksaan Kajen_red ) dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kabupaten Pekalongan, setidakya kami sebagai warga Kabupaten Pekalongan berharap supaya Kabupaten Pekalongan ini lebih maju dan bersih disemua sektor.” Ucap Bambang.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto, SH mengapresiasi kedatangan LSM tersebut. ” Kami tentu ucapkan terimakasih atas informasi dan kunjungan kawan – kawan semua ” Sebut Bambang Widianto, SH. ( Eva Abdullah )

Kajen, Wartadesa. – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen harus melakukan efisiensi agar operasional tetap berjalan. Pasalnya jumlah piutang BPJS Kesehatan kepada RS  plat merah ini mencapai Rp 19,6 miliar lebih. Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja (kunker) Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (14/01) kemarin.

Dalam kunker terungkap bahwa periode Juni-Nopember 2019, piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp 19,6 miliar lebih. Piutang Jamkesda periode Mei-Nopember 2019 sebesar Rp 1,07 miliar dan piutang Rumah Zakat selama 2019 sebesar Rp 185 juta.

Meski demikian, Candra Saputra, salah seorang walik rakyat meminta agar pelayanan RSUD Kajen bisa meningkat. “Mohon ada peningkatan pelayanan, sebab banyak masukan ke kami.” Ujarnya dikutip dari Radar Pekalongan.

Wakil rakyat lainnya, Sumar Rosul meminta agar ada keterbukaan informasi publik pada RSUD Kajen, ia membandingkan keterbukaan informasi publik RS yang ada di Semarang. “Ada aplikasi update pelayanan setiap hari, seperti kamar yang masih kosong berapa. Jamannya teknologi canggih. Agar ada informasi ke masyarakat masyarakat jauh-jauh datang ke sini tidak kecele,” ujar Sumar Rosul.

Sumar juga berpesan terkait pelayanan kepada pasien. “Meskipun BLUD kami harapkan bisa melayani masyarakat dengan baik. Seperti prinsip jual beli, konsumen adalah raja, maka pasien adalah raja, sehingga harus diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag TU RSUD Kajen Septi mengatakan bahwa untuk Jamkesda sudah dianggarkan pada tahun 2020.  “Kita kemarin sudah ketemu Dinas Kesehatan, semoga bisa dibayarkan pada triwulan I ini, dan sekarang masih tahap proses,” kata dia.

Untuk BPJS, lanjut Septi, semuanya dari pusat.  BPJS di daerah tidak bisa memastikan kapan tunggakan itu akan dibayarkan. “Kita masih bersyukur klaim Juli masuk di tanggal 11 Januari. Harapan kita yang Agustus bisa masuk di Februari awal,” kata dia.

Septi menambahkan, dengan klaim Juli yang sudah masuk, RSUD Kajen dapat beroperasi tiga bulan kedepan. “Dengan informasi klaim bulan Juli masuk, kita lega karena tiga bulan ke depan kita bisa operasional,” imbuhnya.  (Sumber: Radar Pekalongan)

Sragi, Wartadesa. – Curah hujan yang cukup tinggi di daerah atas dan wilayah bawah Kabupaten Pekalongan  pada Senin malam hingga dinihari menyebabkan sebagian besar wilayah Kecamatan Sragi tertutup air, alias banjir, Selasa (14/01). Air menggenangi wilayah Dukuh Krandon, Sijeruk, Sumublor, dan Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Banjir yang menggenang di tiga desa tersebut, hingga siang kemarin belum surut. Bahkan jalan utama Desa Gebangkerep tertutup air setinggi lutut orang dewasa.

Di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, air naik  kerumah warga melalui sela-sela keramik rumah salah seorang warga. Dalam sebuah video postingan @bakoel_pindang di media sosial, terlihat anak-anak sedang berselancar dengan air di dalam rumah seorang warga. Air dengan ketinggian mata kaki orang dewasa tersebut muncul dari bawah tanah, naik melalui sela-sela keramik warga. Senin (13/01).

Sementara itu di Batang, air menggenangi tiga desa di wilayah Gringsing. Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Batang, Ulul Azmi mengatakan bahwa banjir terjadi akibat luapan Sungai Jenes di Desa Sidorejo, Desa Krengseng, dan Desa Yosorejo, dan Kutosari.

Hingga Selasa siang, banjir masih menggenangi warga, meski sudah mulai surut. Lanjut Azmi. Ketinggian air di Sidorejo mencapai 30 centimeter.  Sementara di Dukuh Sidodadi, Desa Krengseng ketinggian air 50-70 centimeter.

Di Dukuh Mundu, Desa Yosorejo, ketinggian air mencapai 50-90 centimeter.“Penyebab air banjir yang menggenangi tiga desa ini selain diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi, juga dikarenakan saluran pembuangan air dari jalan tol semua berakhir di Sungai Jenes. Tak heran jika Sungai Jenes akhirnya meluap,” jelas Azmi. (Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Pekalongan meminta agar dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada bulan Januari 2020 untuk persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021. Demikian terungkap dalam audiensi yang digelar di ruang rapat komisi DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (06.01) kemarin.

Ketua DPD FKSPN Kabupaten Pekalongan, Turmudzi mengatakan pihaknya sengaja meminta audiensi pada awal Januari ini lantaran penetapan UMK di Kota Santri selalu tertinggal dari daerah lain seperti Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

“Maksud saya kalau UMK mulai bulan ini tidak saya kawal maka saya berfikir bahwa ditahun 2021 nanti untuk UMK Kabupaten Pekalongan akan selalu tertinggal,” tutup Turmudzi. Ia menambahkan bahwa pihaknya khawatir besaran KHL tidak bisa dilakukan peninjauan lagi, jika pada Januari ini tidak dilakukan survei ulang. “Sesuai PP nomor 78 itu (penentuan besaran KHL) akan habis tahun ini. Habis dalam artian bahwa pada ayat 4 menjelaskan agar ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun harus ada survei kembali.” lanjutnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholiz Jazuli  berharap agar UMK di Kabupaten Pekalongan dengan daerah tetangga, seandainya ada selisih kira-kira hanya sekitar Rp 5 ribu saja, agar investor bisa masuk ke Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTS NAKER) Kabupaten Pekalongan, Edy Harijanto mengatakan bahwa  penetapan UMK dilaksanakan sesuai dengan usulan dari dewan pengupahan yang sesuai dengan formula PP nomor 78 dan sesuai regulasi.

Diberitakan Warta Desa kemarin, puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Serikat Pekerja Nasional KSPN(seharusnya FKSPN) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (06/01) siang ini. Sedikitnya 25 anggota KSPN menggeruduk kantor dewan menggadukan permasalahan penetapan UMK Kabupaten Pekalongan 2020.

Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari Satuan Sabhara Polres Pekalongan dipimpin oleh AKP Prajoko Umar, Kasat Sabhara Polres Pekalongan. “Sebanyak 15 anggota dalmas bersama danton dalmas Aipda Tanto memberikan pengamanan di DPRD dengan membawa perlengkapan lengkap dalmas diharapkan dapat menjaga kestabilan dan keamanan sekitar,” ujar Prajoko.

Hingga berita ini diturunkan, audiensi antara anggota KSPN bersama anggota dewan masih berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Pekalongan.  (Eva Abdullah)

Kajen, Wartadesa. – Naiknya iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat membuat perangkat desa se-Kabupaten Pekalongan pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, jika satu anggota keluarga, awalnya mengeluarkan Rp 80 ribu, kini harus merogoh kocek lebih dalam lagi, yakni, Rp 160 ribu. Jika total anggota keluarga ada enam orang, perangkat desa ini harus merogoh Rp 960 ribu perbulan.  Sementara itu, warga di Kabupaten Batang lebih memilih turun kelas, dari kelas I ke kelas III untuk mensiasati kenaikan iuran BPJS tersebut.

“Sebenarnya kami sebagai perangkat merasa terbebani dan pusing karena iuran BPJS naik 100 persen. Untuk itu kami sebagai perangkat desa meminta supaya ada keringanan. Kita hitung-hitungan aja, iuran perbulan sebelumnya Rp 80 ribu, saat ini dengan kenaikan 100 persen iuran bisa menjadi Rp 160 ribu, sedangkan untuk pembayaran tidak bisa sendiri dan harus semua anggota keluarga yang tercatat di Kartu Keluarga. Bayangkan kalau keluarga ada enam orang maka bayarnya tahu sendirikan,” keluh Makmur, salah seorang perangkat Desa Doro dalam audiensi bersama Komisi A DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3 dan PPKB) dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu.

Dodiek Prasetyo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan tidak bisa menanggapi keluhan para perangkat desa tersebut, lantaran kenaikan Iuran BPJS Kesehatan merupakan ranah pemerintah pusat.

Arif Nugroho, perwakilan DPMD P3KA PPKB mengungkapkan bahwa untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sudah diploting dalam APBDes.

Perangkat saat ini hanya dibebani kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, warga Kabupaten Batang lebih memilih untuk turun kelas menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dilansir dari Radar Pekalongan, warga Desa Dracik, Batang, Suraji (37) memilih mengurus turun kelas di kantor BPJS setempat, meski harus antri panjang.

“Saya sudah ajukan permohonan untuk turun kelas, dari kelas I turun ke kelas III, alasannya kemahalan. Saya tidak sendirian, masyarakat Batang lainnya juga senasib dengan saya. Mereka rela antre berlama lama untuk bisa mengajukan penurunan kelas,” terang Suraji,

Suraji mengaku sangat keberatan dengan kenaikan iruan BPJS Kesehatan tersebut.“Dulu iuran Rp 80 ribu saya masih mampu, namun sejak naik menjadi Rp 160 ribu, saya keberatan. Kini saya memilih untuk turun ke kelas III, yang biayanya cukup ringan. Meski kelas III juga mengalami kenaikan, dari semula Rp 25 ribu, kini menjadi Rp 42 ribu. Begitupun dengan Kelas II, yang semula Rp 51 ribu, kini menjadi Rp 110 ribu,” paparnya.

Suraji berharap dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut diimbangi dengan peninggatan pelayanan dan fasilitas. (Sumber: Radar Pekalongan)

Batang, Wartadesa. – Desa Denasri Wetan dan Denasri Kulon, Desa Kalipucang Wetan dan Desa Kalipucang Kulon, Kelurahan Watesalit, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Kauman, Sambong, Proyonanggan Tengah, Karangasem Utara, Karangasem Selatan, Klidang Lor, dan Klidang Wetan. Untuk Kecamatan Gringsing di Desa Lebo dan Desa Rowoyoso ditetapkan sebagai wilayah rawan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang.

Slamet Maktub, Sekretaris BPBD setempat mengatakan bahwa penetapan wilayah tersebut setelah pihaknya melakukan pemetaan daerah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor.

Slamet mengatakan bahwa Kecamatan Bawang, Blado, Reban dan Bandar masuk dalam kategori wilayah rawan longsor. Tuturnya dikutip dari laman web batangkab.go.id.

Menurut Slamet, berdasarkan Kajian Rescue Bencana (KRB) terdapat sembilan potensi bencana di Batang,  yakni banjir bandang, cuaca ekstrem, puting beliung, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung berapi Dieng, dan tanah longsor.

Untuk menghadapi banjir, Pemkab Batang telah menyiapkan perahu karet guna proses evakuasi. “Seandainya perahu karet kurang, alternatif lain yang lebih sederhana seperti menggunakan pelampung, ban besar, pohon pisang, alat penyedot air juga sudah kita siapkan. Untuk penerangan, kita sudah siapkan genset,” terangnya.

Pemkab Batang juga menyiapkan sarana evakuasi untuk para pengungsi di balai desa, masjid, sekolah dan lapangan.  Slamet mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta menormalisasi sungai dan gorong-gorong. (Eva Abdullah)

Semarang, Wartadesa. – Longsor dan ambles yang kerap terjadi di ruas jalan Sibelis, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan membuat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marda Dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah, akan mengaktifkan kembali jalan lama Sibelis. Demikian diungkapkan oleh Kepala DPUBMCK Jateng, Hanung Triyono, Ahad (05/01) di Semarang.

Hanung mengatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan jalan Sibelis yang saat ini sering terjadi longsor, pihakknya akan mengaktifkan kembali jalan lama. Jalan lama ini sudah tidak dipergunakan sejak 1990 lalu.

Namun, masih lanjut Hanung, pihakknya juga menjajaki kemungkinan pengaktifan dua jalan, yakni jalan baru untuk kendaraan kecil dan jalan lama untuk kendaraan besar.

Jalan baru yang saat ini ambles, lanjut Hanung, pihaknya akan melakukan perbaikan.  “Ini masih proses untuk pengaktifan jalan lama,” ujarnya dikutip dari Tribun Jateng.

Menurut Hanung, untuk mengaktifkan kembali jalan lama Sibelis, pihaknya harus mendapatkan persetujuan dari Perum Perhutani. Karena jalan tersebut berada di lahan Perhutani. Pihak DPU Jateng telah menganggarkan Rp 550 juta untuk memperbaiki jalan baru yang ambles. Lanjut Hanung.

Diketahui, jalan lama Sibelis merupakan jalan yang curam lantaran ruas sepanjang 1 KM tersebut terdapat jurang. Sehingga setelah diaktifkan, pengguna jalan, utamanya moda transportasi berat, harus berhati-hati saat melewatinya. (Sumber: Tribun Jateng)