close

Layanan Publik

KesehatanLayanan PublikPendidikan

Zona Orange, Pemkab Batang belum putuskan pembelajaran tatap muka

wihaji

Batang, WartaDesa. – Bupati Batang, Wihaji, belum berani memutuskan pembelajaran tatap muka (KBM) lantaran wilayahnya masih masuk zona orange (oranye) Covid-19, meski Kementrian Pendidikan sudah memberikan lampu hijau untuk sekolah menjalankan KBM tatap muka, Januari 2021 mendatang.

“Sudah ada peraturan peraturan memperbolehkan sekokah tatap muka, Tapi kalau statusnya masih merah, orange kita tidak berani,” ujar orang nomor satu di Kota Batang Berkembang tersebut, Rabu (25/11).

Wihaji menyebut, saat ini  total jumlah terkonfirmasi positif  sebanyak 1.028 orang,  isolasi mandiri 206 orang, sembuh 719 orang, meninggal dunia 59 orang, dirujuk 2 orang.

Meski sebelumnya Batang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk tingkat TK sampai dengan SMP sederajat. KBM tatap muka dihentikan akibat status orange.

“Kalau sudah kuning silahkan pembelajaran tatap muka lagi karena pihak wali siswa siap bertanggung jawab dengan memndatangani surat pernyataan,” lanjut Wihaji.

Meski demikian, lanjut Wihaji, jika orang tua keberatan dengan KBM tatap muka, mereka diperkenankan untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. “Kewajiban Pemerintah melayani supaya bisa mengenyam pendidikan, karena sudah jenuh dengan pembelajaran online,” jelasnya.

Wihaji berharap pada Januari mendatang, wilayahnya masuk zona kuning bahkan hijau sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan dapat dilakukan. (Bono/Eva Abdullah)

Terkait
Kota Pekalongan belum terapkan pembelajaran tatap muka, Januari mendatang

KOTA PEKALONGAN, WARTADESA. - Pemerintah Kota Pekalongan memutuskan untuk tidak melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada Januari 2021 Read more

KBM Tatap Muka Kabupaten Pemalang mulai Januari 2021

PEMALANG, WARTADESA. - Angin segar bagi siswa-siswi di Kabupaten Pemalang yang sudah merindukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka,  Dinas Read more

Bayi usia seminggu ditemukan mengambang di sungai Kitiran

Batang, WartaDesa. - Warga sekitar Desa Kambangan, Blado, Batang digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengambang di Read more

Pangkas jarak pasar tradisional dan swalayan jadi 500 meter, ini alasan Bupati Batang

Batang, WartaDesa. - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang No. 5 Tahun 2014 tentang Read more

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Tak ada titik temu, usulan UMK Kota dan Kabupaten Pekalongan dua versi

ilustrasi umk

Pekalongan, WartaDesa. – Sidang dewan pengupahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan mengalami kebuntuan alias deadlock. Masing-masing pihak bersikeras terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 versi mereka. Di Kabupaten Pekalongan Apindo mengusulkan besaran kenaikan 1,42 persen sedang perwakilan buruh meminta besaran kenaikan 3,27 persen sesuai dengan PP 78 Tahun 2015.

Pun di Kota Pekalongan, Apindo bersikeras tidak ada kenaikan UMK 2021 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI. Sementara perwakilan buruh berharap ada kenaikan.

Hasil rapat dewan pengupahan pada Jum’at kemarin, akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah.

“Ada dua angka (usulan kenaikan)  1.42 persen dan 3.27 persen. Untuk itu akan kami disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rekomendasi, kemudian sebagai bahan usulan ke Gubernur jateng guna menentukan besaran UMK, ” ujar Kepala DPM PTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan Edi Herijanto, Senin (11/16). (Bono)

Terkait
Tarik ulur pengusaha dan buruh, UMK Batang dan Pekalongan belum jelas

Batang, WartaDesa. - Selain Kabupaten Pemalang yang belum ada kejelasan terkait naiknya UMK (Upah Minimum Kabupatem/Kota), dua kabupaten di sebelahnya Read more

UMK Pemalang belum pasti naik

Pemalang, WartaDesa. - Kementrian Tenaga Kerja tidak menaikkan Upah Mimimum Regional (UMR), dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan kenaikan UMP Read more

FKSPN Kabupaten Pekalongan minta survei KHL dilakukan Januari ini

Kajen, Wartadesa. - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Pekalongan meminta agar dilakukan survei Kebutuhan Read more

Junaedi: Gaji guru honorer tahun depan mendekati UMK

Pemalang, Wartadesa. - Bupati Pemalang, Junaedi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan guru dan tenaga kependidikan honorer mendapat honorarium mendekati Read more

selengkapnya
EkonomiLayanan Publik

Pangkas jarak pasar tradisional dan swalayan jadi 500 meter, ini alasan Bupati Batang

wihaji

Batang, WartaDesa. – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang No. 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang, memangkas jarak antara toko modern berjejaring dengan pasar tradisional menjadi minimal 500 meter, dari sebelumnya sejauh satu kilometer. Dan mengatur jarak minimal antara toko modern sejauh 300 meter.

Raperda tersebut dikritisi oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Batang, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Batang, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam (IKA PMII) Kabupaten Batang, seperti diberitakan sebelumnya.

Namun hal tersebut menurut Bupati Batang, Wihaji, adalah upaya agar pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap eksis di tengah himpitan ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Dalam Perda semula, jarak antara pasar rakyat dengan supermarket, department store, hypermarket, dan minimarket minimal 1.000 meter. Pada perubahan Perda itu diatur jaraknya menjadi minimal 500 meter,” kata Bupati Batang, Senin (16/11), dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Batang.

Wihaji menambahkan, dalam Raperda tersebut juga mengatur jarak lokasi pendirian antar minimarket paling dekat 300 meter. Aturan itu dikecualikan untuk pengembangan usaha toko eceran yang telah beroperasi minimal tiga tahun.

Menurut Wihaji, Raperda sudah dibahas oleh DPRD pada 12 Nopember laku dan disampaikan dalam sidang paripurna 2 Nopember 2020. “Raperda hanya memberikan jalan keluar, biar nanti ada solusi ketika munculnya pasar swalayan atau pasar modern,” katanya.

Wihaji mengatakan bahwa langkah yang diambil merupakan upaya Pemkab Batang melindungi pasar tradisional dan UMKM dengan munculnya pasar modern, sehingga tidak menyalahi undang-undang. “Yang paling penting Pemkab Batang harus berpihak kepada UMKM, jangan sampai pasar modern atau swalayan menggangu para pelaku ekonomi dan toko-toko kecil milik rakyat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lakpesdam NU, LBH GP Ansor dan IKA PMII Kabupaten Batang mengkritisi Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang yang diusulkan Bupati Batang beberapa waktu lalu.

Catatan kritis disampaikan dalam pernyataan sikap tiga lembaga tersebut lantaran Raperda dinilai tergesa-gesa diusulkan  tanpa melalui analisis yang kuat. Menurut mereka, beberapa pasal dalam raperda tersebut dinilai merugikan masyarakat Batang, utamanya UMKM dan pasar tradisional (pasar rakyat). Pedagang dengan modal kecil akan berhadap-hadapan langsung dengan pemodal besar tanpa pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah. (Bono, dengan tambahan sumber tulisan dari Humas Pemkab Batang)

Berita Terkait:

Raperda tentang perlindungan pasar dan penataan swalayan dikritisi

 

Terkait
Asip: Masih ada PR tertibkan Toko Modern dan warung remang-remang

Kajen, Wartadesa. - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengaku bahwa pihaknya masih mempunyai PR (pekerjaan rumah) untuk menertibkan toko modern dan Read more

FORLINDO: Saya akan tuntut mundur Kasatpol PP, jika urung eksekusi

Kajen, Wartadesa. - Aktivis Forlindo akan menuntut Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan mundur dari jabatannya bila urung mengeksekusi Read more

Menagih komitmen Dewan terhadap perlindungan pelaku ekonomi rakyat

Oleh : Buono (*) Hingar-bingar pemberitaan media tentang kemarahan wakil rakyat Kabupaten Pekalongan,  tentang maraknya toko modern berjejaring yang mematikan toko-toko Read more

Bayi usia seminggu ditemukan mengambang di sungai Kitiran

Batang, WartaDesa. - Warga sekitar Desa Kambangan, Blado, Batang digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengambang di Read more

selengkapnya
Layanan Publik

Raperda tentang perlindungan pasar dan penataan swalayan dikritisi

raperda batang

Batang, Wartadesa. – Lakpesdam NU, LBH GP Ansor dan IKA PMII Kabupaten Batang mengkritisi Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang yang diusulkan Bupati Batang beberapa waktu lalu.

Catatan kritis disampaikan dalam pernyataan sikap tiga lembaga tersebut lantaran Raperda dinilai tergesa-gesa diusulkan  tanpa melalui analisis yang kuat. Menurut mereka, beberapa pasal dalam raperda tersebut dinilai merugikan masyarakat Batang, utamanya UMKM dan pasar tradisional (pasar rakyat). Pedagang dengan modal kecil akan berhadap-hadapan langsung dengan pemodal besar tanpa pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah.

”Program kemitraan yang seharusnya didorong secara maksimal antara toko swalayan dengan pasar rakyat atau UMKM penghasil produk asli Batang justru diperlemah dengan adanya raperda ini. Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi pada sisi pengawasan terhadap keberadaan minimarket yang melanggar itu dihilangkan,” ujar Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Batang Miqdam Yusria Ahmad, Sabtu (14/11).

Miqdam menyebut bahwa pembahasan raperda tersebut tidak melibatkan para pedagang kecil yang terdampak hadirnya toko modern berjejaring (waralaba) yang berasal dari pemodal besar.

Menurut Miqdam, Bupati Batang menyebut keinginannya untuk menambah toko swalayan retail modern di wilayahnya lantaran bertambahnya penduduk pendatang.  Alih-alih mendengar aspirasi pedagang kecil, Bupati Batang hanya mendengarkan aspirasi masyarakat industri yang semakin memadati pemukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Batang.

”Namun menurut kami, pemerintah harus tetap memperhatikan soal keberpihakan kepada pedagang kecil. Masuknya investor harus tetap mendukung agar pasar rakyat dan UMKM tetap hidup. Pemerintah perlu mengelola hal ini, agar keharmonisan antara kepentingan negara dalam pembangunan dan kepentingan masyarakat tetap terwadahi. Bukan sebaliknya, tanpa analisis yang ilmiah tiba-tiba mengusulkan raperda ini,” kata Miqdam.

Miqdam juga mengkritisi pelaksanan Perda No. 5 Tahun 2014 kurang maksimal. Sebagaimana disampaikan anggota Dewan Fraksi PKB Kabupaten Batang kepada Lakpesdam, LBH Ansor dan IKAPMII saat mendiskusikan hal tersebut, ternyata beberapa minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Batang izinnya bermasalah. Dapat dilihat, beberapa minimarket bahkan sangat dekat dengan pasar rakyat seperti minimarket di dekat pasar Gorong Kecamatan Kandeman, atau minimarket di dekat pasar Limpung, atau Bawang.

”Hal yang demikian itu kemungkinan juga terjadi di kecamatan yang lain. Melihat fakta ini bisa dikatakan Perda No. 5 Tahun 2014 tidak dilaksanakan dengan baik,” ujar Miqdam.

Berikutnya, Raperda tersebut dinilai menghilangkan substansi tujuan perlindungan pasar rakyat. ”Persaingan bebas antara toko swalayan ritel modern dan pasar rakyat niscaya akan menciptakan kondisi ekonomi free fight liberalism (liberalisasi pasar bebas),” katanya.

Terkait hal-hal tersebut diatas, Lakpesdam NU, LBH GP Ansor dan IKA PMII Kabupaten Batang meminta agar Pemkab dan DPRD senantiasa memperkirakan akibat yang akan timbul dikemudian hari dengan hati nurani sedalam-dalamnya, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan raperda perubahan ini.

Kritikan yang disampaikan adalah hasil dari bacaan atas redaksi raperda yang sedang diproses Pansus Raperda ini. Mereka juga meminta, konsultasi publik harus ada dalam proses pembahasan rapeda karena Raperda ini sangat berdampak bagi masyarakat yang terdampak hari ini dan kemudian hari.

”Seharusnya pansus lebih bisa membuka ruang analisa atau kritik tambahan lebih dalam lagi dan argumentasi alternatif lebih luas lagi jika ingin raperda ini lebih baik lagi. Karena Raperda ini juga akan sangat menentukan keberlangsungan perekonomian masyarakat Batang ke depan. Kami juga mengajak masyarakat luas untuk memberikan saran masukan terhadap pembahasan Raperda ini yang rencanannya akan disahkan pada akhir bulan ini,” tegas Miqdam. (*)

 

Terkait
Toko modern yang langgar protokol kesehatan bakal ditutup

Pemalang, Wartadesa. - Bupati Pemalang, Junaedi mengancam bakal menutup dan mencabut ijin usaha toko modern di Pemalang yang tidak menerapkan Read more

Pemilik modal besar hadir di rest area Batang, bagaimana nasib warga lokal?

Batang, Wartadesa. - Hadirnya pemilik usaha bermodal besar di rest area Batang menjadikan Wakil Ketua DPRD Batang, Fauzi Fallas mengaku Read more

Menagih komitmen Dewan terhadap perlindungan pelaku ekonomi rakyat

Oleh : Buono (*) Hingar-bingar pemberitaan media tentang kemarahan wakil rakyat Kabupaten Pekalongan,  tentang maraknya toko modern berjejaring yang mematikan toko-toko Read more

18 Toko modern ilegal beroperasi di Kabupaten Pekalongan, LSM minta Pemda tegas

Kajen, Wartadesa. - Berdasarkan catatan Ketua Komisi A Kabupaten Pekalongan, sebanyak 18 dari 36 toko modern di Kabupaten Pekalongan ilegal. Read more

selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Duh! Tiga alat pendeteksi dini bencana di Pekalongan rusak

ews rusak_tribun

Kajen, WartaDesa. – Tiga dari tujuh alat deteksi peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) yang dipasang di wilayah rawan bencana Kabupaten Pekalongan rusak. Pada Januari 2020 lalu, BPBD setempat menyebut satu EWS  rusak sebelum dipasang. Padahal biaya pengadaan satu paket alat EWS tanah bergerak/longsor cukup mahal yakni senilai Rp118,35 juta

“Dari tujuh yang terpasang di titik-titik rawan longsor, ada tiga alat EWS rusak. tiga alat tersebut berada di Kecamatan Kandangserang,” kata Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan budi Raharjo, Kamis (29/10) dilansir dari Tribun.

Kerusakan EWS menurut Budi disebabkan karena faktor alam. “Semua alat EWS bantuan dari provinsi dan satu buah alat tersebut harganya sangat mahal sekali,” ujarnya.

Diketahui bahwa EWS dipasang di Desa Curugmuncar, Kecamatan Petungkriyono, Desa Kaliombo dan Desa Werdi di Kecamatan Paninggaran, serta Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, dan Desa Wangkelang di Kecamatan Kandangserang.

Sebelumnya WartaDesa menulis alat (alarm) peringatan dini bencana  (Early Warning System –EWS) yang merupakan alat untuk mendeteksi dini ancaman tanah bergerak di Wangkelang, Kandangserang, Kabupaten Pekalongan rusak. Demikian disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo, Kamis (09/01) kemarin.

Budi Raharjo mengatakan bahwa Kota Santri memiliki enam EWS di beberapa wilayah, namun saat pengecekan didapati satu EWS yang rusak. “Ada enam EWS,yang masing-masing terpasang di Desa Curugmuncar, Kecamatan Petungkriyono, Desa Kaliombo dan Desa Werdi di Kecamatan Paninggaran, serta Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, dan Desa Wangkelang di Kecamatan Kandangserang,” ujarnya.

Budi menyebut alat berharga mahal tersebut rusak karena faktor alam. “Enam EWS merupakan bantuan dari provinsi dan satu buah EWS harganya mahal. Jadi, EWS yang rusak masih berada di lokasi. BPBD belum menganggarkan mengenai pengadaan EWS,” ungkapnya.

Dilansir dari Gatra, harga satu unit EWS mencapai ratusan juta rupiah. “Biaya pengadaan satu paket alat EWS tanah bergerak/longsor cukup mahal yakni senilai Rp118,35 juta,” tutur Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah, Wahjoedi Fajar.

EWS tidaklah selalu mahal

Seorang rugu Fisika SMK Negeri 2 Bawang, Banjarnegara, Wasis Sucipto mengembangkan teknologi alat peringatan dini longsor (EWS) yang canggih dengan biaya murah. Alat buatannya mampu mendeteksi bencana longsor dan mengirimkan sinyal ke sirine. Sinyal dari gelombang FM ini dapat dikirimkan secara massal kepada seluruh penduduk yang berada di wilayah longsor.

Melalui sebuah antena yang terpasang, gelombang tersebut mengirimkan sinyal ke semua lokasi searah daya pancar antena. Sirine pun berbunyi keras sebagai peringatan bahaya longsor. “Dari pemancar FM itu nanti diterima pesawat radio FM,” ucapnya, Kamis, 6 Desember 2018, dikutip dari liputan enam.

Sinyal peringatan dini gerakan tanah ini pun langsung dapat dipantau melalui ponsel atau radio yang memiliki fasilitas FM. Jika terlalu repot harus selalu mengakses radio, warga pun bisa memasang alat peringatan dini longsor yang juga dilengkapi sirine. Perangkat ini bisa dipasang di lokasi strategis agar seluruh warga yang terancam bisa mendengarnya dengan jelas.

Sirine itu akan berbunyi saat terjadi pergerakan tanah yang membuat alat itu otomatis bekerja. Masyarakat yang menangkap sinyal bahaya dari sirine itu dengan demikian bisa cepat untuk menyelamatkan diri.

Wasis mengklaim, perangkat alat peringatan dini longsor ini mudah ditemukan di toko-toko elektronik dengan harga terjangkau. Perawatannya juga mudah. Tak perlu teknisi khusus untuk memperbaiki alat ini jika sewaktu-waktu mengalami kerusakan. Bahkan, tukang servis radio pun pasti bisa memperbaiki alat ini. (Bono, Eva Abdullah, dengan tambahan sumber tercantum)

Terkait
Masuk musim penghujan, ini pemetaan wilayah rawan longsor dan banjir di Pekalongan

Kajen, WartaDesa. - Masuknya musim penghujan di Kota Santri membuat Pemerintah Kabupaten Pekalongan menghimbau warga untuk waspada terhadap bencana longsor Read more

Longsor Kandangserang, ratusan warga terisolir

Kandangserang, Wartadesa. -  Ratusan warga Desa Klasem Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan kini hidup dalam kondisi khawatir saat hujan deras, pasalnya Read more

Penyelenggaraan transportasi darat harus perhatikan amdal

Wiradesa, Wartadesa. - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, hari ini, Selasa (29/11) mensosialisasikan dua perda Tahun 2016 di Aula Kecamatan Wiradesa. Perda Read more

Belum difungsikan, atap teras Blok F Pasar Kedungwuni, dua kali ambruk

KEDUNGWUNI, WARTADESA. - Setelah sebelumnya, pada Kamis (16/07) sekitar pukul 14.30 WIB, atap teras bagian timur menghubung ke utara Blok Read more

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Klaster keluarga capai 20 kasus, warga dihimbau perketat protokol kesehatan

foto-ilustrasi-covid-19

Kajen, WartaDesa. – Warga Kabupaten Pekalongan dihimbau untuk memperketat protokol kesehatan Covid-19 dengan cara 3M, yakni mencuci tangah dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak guna mencegah bertambahnya persebaran virus Korona.

Himbauan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tersebut mengingat hingga Jum’at (23/10) telah terjadi 20 klaster keluarga di Kota Santri. Padahal pekan sebelumnya, hanya 11 kasus klaster keluarga. Demikian disampaikan oleh Setiawan Dwi Antoro, Kepala Dinkes setempat.

Pria yang biasa disapa Wawan tersebut mengungkapkan bahwa dalam klaster keluarga, jumlah yang terpapar dalam satu keluarga berkisar antara dua hingga lima orang.  “Dalam dua hari ini ada lonjakan kasus yang lumayan tinggi. Penambahan kasus Korona  di Kabupaten Pekalongan merupakan hasil tracking temuan sebelumnya.

“Klaster rumah tangga bertambah dari 11 klaster menjadi 20 klaster. Sedangkan klaster perkantoran bertambah satu, yakni di Puskesmas Karanganyar. Sehingga, ada empat klaster perkantoran di Kabupaten Pekalongan, yakni DPU, DPRD, Dinkes, dan Puskesmas Karanganyar.” Ujarnya.

Tidak Boleh Isolasi Mandiri di Rumah

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo di Jakarta, Kamis (22/10) mengungkapkan bahwa tidak  ada lagi pasien positif Korona yang dirawat di rumah. Seluruh pasien harus ditangani di tempat yang telah disediakan pemerintah. Baik itu di rumah sakit, fasilitas kesehatan atau hotel untuk isolasi mandiri.

Pelarangan isolasi mandiri di rumah merupakan instruksi dari Presiden RI. “Presiden telah memerintahkan menteri kesehatan dan kami agar masyarakat yang positif Covid-19 jangan lagi dilayani di rumah,”  ujar Doni, Kamis (22/10) dilansir dari Radar Tegal.

Menurut Doni, pelarangan tersebut untuk memudahkan perawatan dan pengawasan. “Tujuannya adalah memudahkan perawatan dan pengawasan. Agar yang positif ini bisa lekas sembuh dan tidak menulari keluarga yang lain,” paparnya.

Pelarangan juga dilakukan dengan alasan  jika rumah pasien positif tidak memenuhi standar kesehatan.

Doni mengatakan saat ini pemerintah telah memberikan kesempatan pada kepala daerah agar bisa menyiapkan tempat isolasi. Namun, isolasi ini khusus bagi masyarakat yang positif meski tanpa gejala. (Eva Abdullah dengan tambahan sumber tersebut diatas)

Terkait
Gudang reyeng terbakar, kerugian capai ratusan juta rupiah

Kajen, WartaDesa. - Kebakaran yang meluluhlantakkan gudang reyeng (anyaman bambu untuk tempat ikan) milik DL (54), Kepala Desa Kutorojo, Kajen, Read more

Melintas depan Mapolres Pekalongan tanpa helm, belasan pengendara ditilang

Kajen, Wartadesa. - Belasan pelanggar lalu lintas di Jalan Rinjani, Komplek Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan terpaksa ditindak dengan tilang. Mereka Read more

Tercatat 29 kasus positif Korona dan 16 swab, Dana Desa dialokasikan ke Covid-19

Kajen, Wartadesa. - Bupati Pekalongan mengintrusksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk kembali menggerakkan kontrol masyarakat terhadap lalu lintas Read more

Tumbuhkan Ekonomi, UMKM Centre diresmikan

Kajen, Wartadesa.  – Disaat Pandemi Covid 19 saat ini, Pemkab sedang berusaha menumbuhkan secara massif pusat pertumbuhan ekonomi baru. Titik-titik Read more

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Masuk zona merah, kegiatan keramaian di Tangkilkulon dihentikan hingga akhir bulan

semprot

Kedungwuni, WartaDesa. – Paska terpaparnya tiga orang warga Desa Tangkil Kulon, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah, positif Covid-19, pemerintah desa setempat mengeluarkan edaran penghentian kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengundang keramaian warga. Surat Edaran (SE) dibuat setelah dilakukan rembug warga yang digelar pada Rabu (21/10) malam, dengan dihadiri tokoh masyarakat dan jajaran pemerintahan desa.

Dalam rembug warga yang dihadiri oleh ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, ustadz, imam masjid dan musala, Bhabinkamtibmas dan jajaran pemerintah desa, diputuskan untuk menghentikan sementara kegiatan jama’ah tahlil, jama’ah barzanji, pengajian, pendidikan TPQ, pertemuan ibu-ibu (PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah), kegiatan olahraga, kesenian dan aktivitas lain yang mengundang keramaian.

Rapat yang dibuka oleh M. Khusnan dan dipimpin oleh Sekretaris Desa Tangkil Kulon, Muhammad Rifda Ujza tersebut secara aklamasi memutuskan penghentian sementara aktivitas keramaian terhitung  23-30 Oktober 2020.

Surat Edaran Pemerintah Desa Tangkil Kulon terkait penghentian sementara kegiatan yang mengundang keramaian. Foto: Pemdes Tangkil Kulon

Dalam rembug warga tersebut disebutkan bahwa Desa Tangkil Kulon ditetapkan masuk zona merah Covid-19. “Desa Tangkil Kulon masuk zona merah setelah tiga orang positif Covid-19. Ketiganya masih satu keluarga,” ujar Rifda saat memimpin rapat.

Rifda menambahkan bahwa ada empat orang yang sudah menjalani tes swab, “hasil swab menyebutkan tiga orang positif dan satu orang negatif, ketiganya merupakan OTG (orang tanpa gejala)” lanjutnya.

Rapat juga memutuskan Tim Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Desa Tangkil Kulon untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada wilayah terpapar Korona dan menyiapkan kebutuhan makan, dan minuman untuk keluarga yang terpapar.

Pantauan di lapangan, hari ini, Jum’at (23/10) ketua RT setempat menggalang donasi dari warga. Donasi dihimpun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang terpapar Covid-19. (Eva Abdullah)

Terkait
Kabupaten Pekalongan masuk zona merah dengan resiko tinggi

Kajen, WartaDesa. - Bertambahnya kasus Covid-19 di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan total positif 248 orang, terdiri dari Read more

12 ribu pemudik dari zona merah tiba di Kota Santri

Kajen, Wartadesa. - Sedikitnya 12 ribu pemudik dari zona merah seperti Jakarta tiba di Kota Santri, hal tersebut membuat Pemkab Read more

Tekan persebaran Covid-19 di Batang, dua pengajian dibatalkan

Batang, WartaDesa. - Dua acara pengajian di Batang, Jawa Tengah dibatalkan dengan kesadaran penuh penyelenggaranya, guna menekan laju persebaran Covid-19 Read more

Tren kasus Covid-19 Kota Pekalongan naik, Kabupaten bertambah klaster guru, Batang tembus 100 kasus

Pekalongan, Wartadesa. -  Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia belum ada tanda-tanda kecenderungan melandai, apalagi turun pada fase I ini. Read more

selengkapnya
Layanan PublikPendidikan

Guru honorer dengan masa kerja 10 tahun dapat tunjangan 1,6 juta

honorer

Batang, WartaDesa. – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalokasikan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) untuk para guru honorer sebeser Rp 1,6 juta bagi guru wiyata bakti (honorer) dengan masa kerja diatas 10 tahun, dengan persyaratan sudah masuk Dapodik (Data Pokok Kependidikan), berijazah S1 dan mengajar 24 jam. Demikian disapaikan oeh Sekretaris Dinas Pendidikan setempat, Sabar Mulyono, Selasa (20/10).

“Guru honorer juga dibantu lewat Pemkab lewat Bosda personalia, dimana guru yang bekerja sudah lebih dari 10 tahun dapat Rp1,6 juta, persyaratannya sudah masuk di Dapodik, ijazah minimal S1, serta jumlah jam mengajar 24 jam dalam satu pekan,”  ujar Sabar.

Meski demikian, lanjut Sabar, masih banyak guru honorer yang mendapatkan honor Rp 400 hingga Rp 500 ribu rupiah.

Hal senada diungkapkan oleh Kholid, salah seorang guru honorer Kabupaten Batang. Menurutnya guru honorer juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus ASN, namun gaji yang diterima jauh dari layak.

“Padahal guru honorer punya tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus ASN. Namun tak jarang gaji yang didapat sangat jauh dari kata layak,” terang Kholid.

Sebelumnya, Persatuan Guru Honorer Kabupaten Batang mendatangi Pemprov Jateng untuk mengadukan nasib mereka.

Perlu diketahui, alokasi untuk tunjangan profesi (sertifikasi) guru dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Batang mencapai Rp121 miliar lebih. Sedang Bosda untuk guru dari Pemkab Batang  mencapai Rp34 miliar. (Eva Abdullah)

Terkait
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Santri, nasibmu kini?

Kajen, Wartadesa. - Nasib guru honorer K2 yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Santri, nasibnya "Bli Read more

Pupus harapan jadi PNS maupun P3K, guru honorer mengadu ke dewan

Kajen, Wartadesa. - Pupusnya harapan guru honoren non kategori berusia 35 keatas untuk diangkat menjadi PNS (ASN-Aparatur Sipil Negara) dan Read more

Asiiiik! Guru honorer bisa dapat tambahan honorarium hingga 1,5 juta

Batang, Wartadesa. -  Guru dan tenaga kependidikan honorer bisa mendapatkan tambahan honorarium hingga Rp 1,5 juta, tergantung dari masa kerja Read more

Junaedi: Gaji guru honorer tahun depan mendekati UMK

Pemalang, Wartadesa. - Bupati Pemalang, Junaedi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan guru dan tenaga kependidikan honorer mendapat honorarium mendekati Read more

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Waspada! Banjir dan rob saat musim penghujan

rob pantaisari

Pekalongan, WartaDesa. – Perkiraan musim penghujan yang jatuh pada pertengahan bulan ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan mengimbau warga tetap waspada dengan bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan.

“Menurut informasi yang kita dapat, musim hujan yang biasanya terjadi pada pertengahan Oktober akan lebih cepat datang, mungkin tiga hari lebih cepat,” ungkap Saminta, Kepala BPBD Kota Pekalongan, Kamis kemarin.

Suminta menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pemantauan sungai yang berpotensi meluap saat hujan. “Petugas kami telah ada piket harian, setiap pagi, siang, dan sore untuk melakukan pengecekan dan pemantauan lingkungan, seperti sungai yang berpotensi mengakibatkan banjir. Kita cek apakah ada tanggul yang bocor ataupun pecah agar dapat diperbaiki dengan cepat,” ujarnya.

Terkait dengan masuknya musim penghujan, Suminta berharap warga Kota Pekalongan waspada terhadap banjir dan rob yang datang kapan waktu. “Kita harus tetap waspada karena banjir dan rob dapat datang kapan saja,” lanjutnya.

Menurut Suminta, pihaknya pada Rabu mendatang akan mengikuti rapat koordinasi dengan BPBD Jawa Tengah di Semarang membahas langkah dan kebijakan dalam penanganan banjir. (Redaksi)

Terkait
Bakal ada wisata pantai termegah di Kota Pekalongan

Pekalongan, Wartadesa. - Bakal hadirnya obyek wisata baru di Kota Pekalongan, yakni, wisata laut terbesar di Indonesia dalam waktu dekat Read more

Regana KB PII bantu warga terdampak rob di Kota Pekalongan

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Tingginya air laut pasang di pesisir utara Laut Jawa, Kota Pekalongan berdampak rob menggenangi beberapa wilayah Read more

Lima desa di Pemalang terendam rob

Pemalang, Wartadesa. - Dampak banjir rob di pesisir utara Kabupaten Pemalang dirasakan warga. Sedikitnya lima desa di Kota Ikhas terdampak, Read more

Bantu warga terdampak rob, Pemkab Batang buka dapur umum

Batang, Wartadesa. - Pemkab Batang mendirikan dapur umum di halaman Gor M Sarengat Batang, Jalan Letjend Soeprapto, Kasepuhan untuk membantu Read more

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Klaster baru, empat anggota Polres Batang terpapar Korona

mukhlasin

Batang, WartaDesa. – Setelah muncul klaster pondok pesantren, perkantoran dan keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendeteksi klaster baru, dalam swab test Dinkes setempat mendeteksi empat anggota Polres Batang dan satu orang dari pondok selamat serta sembilan warga Tulis, terpapar Covid-19.

Kepala Dinkes Batang, Mukhlasin mengungkapkan bahwa pada Jum’at (02/10) swab test menemukan empat anggota Polres yang positif Korona, dan satu orang di Ponpes Selamat, Tulis. “Jumat lalu kami menemukan empat  anggota Polres Batang positif Covid-19, dan tambahan lainya, yaitu satu di Ponpes Slamet, dan 9 lainya dari klaster keluarga di Kecamatan Tulis,” ucapnya. Ahad (04/10).

Bertambahnya klaster Covid-19 di Kota Berkembang tersebut membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Batang akan meningkatkan tracking dan swab test. “Kami akan terus menggelar swab test, dan terus melakukan tracking, dan penindakan jika masyarakat tak menjalankan protokol kesehatan,”  lanjutnya.

Mukhlasin mengaku bahwa tingkat persebaran Korona di Batang masih tinggi yakni mencapai lima persen. “Angka penularan di Kabupaten Batang masih tinggi, karena mencapai 5 persen. Begitu juga angka kematian yang mencapai 7,5 persen,” tambahnya.

Hingga hari ini, warga terkonfirmasi positif 406 orang, dirawat 97 orang, sembuh 280 orang, meninggal dunia 29 orang. (Eva Abdullah)

Terkait
Razia di Banyuputih dan Limpung, ratusan botol miras diamankan

LIMPUNG, WARTADESA. - Jajaran Polsek Limpung, Batang menggelar razia minuman keras dalam Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KKYD) di wilayah Banyuputih Read more

Cemburu! Istri dianiaya hingga meninggal, suami gunakan alibi kecelakaan

BATANG, WARTADESA. -  Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, bau busuk akan tercium juga. Seperti pepatah, ulah DK alias Congli (25) warga Desa Read more

Zona Orange, Pemkab Batang belum putuskan pembelajaran tatap muka

Batang, WartaDesa. - Bupati Batang, Wihaji, belum berani memutuskan pembelajaran tatap muka (KBM) lantaran wilayahnya masih masuk zona orange (oranye) Read more

Bayi usia seminggu ditemukan mengambang di sungai Kitiran

Batang, WartaDesa. - Warga sekitar Desa Kambangan, Blado, Batang digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengambang di Read more

selengkapnya