Layanan Publik

Kajen, Wartadesa. – Rencana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Perusda untuk membangun pusat perbelanjaan (Mal) pada gedung eks Pendopo Sekretariat Pemkab di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan memunculkan keberatan dari warga maupun dewan (DPRD) setempat.

Laman media sosial Cinta Pekalongan pada tanggal 15 Februari 2019 menulis, Cinta Pekalongan ID 15 Februari pukul 09.24 ·

Masyarakat Pekalongan Terancam Kehilangan Salah Satu Cagar Budaya nya.

Pemalang, Wartadesa. – Horee! Tanah, bangunan dan tanaman  dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) akan mendapatkan konpensasi. kompensasi tersebut akan diberikan hanya sekali.

Demikian disampaikan oleh narasumber dariPT PLN UPP DPP3 Jawa Tengah dalam sosialisasi pembangunan sutet di Kecamatan Ampelgading, Pemalang. Selasa (19/02). Ratusan warga Desa Tegalsari Timur dan Desa Kemuning pun yang mengikuti acara terlihat sumringah.

Kegiatan sosialisasi turut diamankan oleh petugas dari kepolisian setempat. Kapolsek Ampelgading, AKP Imam Khanafi mengungkapkan bahwa pihak PLN TX Batang Mandirancan cabang pemalang sengaja mengundang warga masyarakat yang tanah maupun bangunannya terletak disepanjang ruang bebas jalur Sutet.

“kami melakukan pengamanan agar tidak terjadi salah faham antara warga dan pihak PLN yang berujung pelanggaran hukum. musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak tidak ditumpangi orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar kapolsek.

Sumber dari petugas PT. PLN TX Batang yang tidak mau disebutkan identitasnya menerangkan bahwa PT. PLN akan memberikan kompensasi tanah, bangunan dan tanamanan dibawah ruang bebas sutet 500 KV.

“tanah, bangunan dan tanaman yang mendapatkan kompensasi dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet. kompensasi yang diberikan hanya sekali,” terang petugas PLN tersebut.

“kami memang sengaja menggandeng pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang, Kejaksaan negri Pemalang, Koramil Ampelgading Kodim Pemalang, Camat Ampelgading, kepala desa kemuning dan Tegalsari timur kec. ampelgading untuk membantu kami dalam menyampaikan sosialisai kepada warga. sosialisai sesuai dengan PerMen no 27 tahun 2018,” tambahnya.

petugas PLN menjelaskan bahwa sesuai PerMen (peraturan menteri) nominal kompensasi akan diberikan dengan hitungan sebagai berikut :

formula perhitungan kompensasi tanah :
Kompensasi = 15% X LI X NP.
LI = luas tanah dibawah ruang bebas
NP = nilai pasar tanah dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi bangunan :
kompensasi = 15% X LB X NPB
LB = luas bangunan dibawah ruang bebas
NPB=nilai pasar bangunan dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi tanaman:
kompensasi = NPT
NPT = nilai pasar tanaman dari lembaga penilai

Kompensasi tersebut akan diberikan langsung kepada warga yang mempunyai tanah, bangunan dan tanaman yang letaknya 17 meter kekanan dan kekiri sutet, tidak lama setelah musyawarah disepakati.

‘Pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang akan mengawal kegiatan ini, sehingga tidak ada gejolak maupun pelanggaran hukum. situasi musyawarah yang damai dan kondusif itu tujuan kami,” pungkas kapolsek Ampelgading. (WD)

Kesesi, Wartadesa. – Alhamdulillah, warga Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/02) mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras 10 kilogram bagi penerima manfaat program PKH maupun non PKH di rumah Suhentin yang merupakan salah satu E-Warong di Kecamatan Kesesi.

Pencairan bantuan dilaksanakan sekitar pukul 10.30 WIB tersebut mendapatkan pengamanan dari Bhabinkamtibmas Polsek Kesesi didampingi oleh perangkat desa setempat.

Bantuan sosial PKH terdiri dari beberapa kriteria seperti lansia, ibu hamil, balita, difabel, anak sekolah SD s/d SMA yang diterimakan setiap 3 bulan sekali melalui rekening BNI. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan koperasi PKH, berupa E WARONG di rumah ketua kelompok Suhentin di Dukuh Kremon desa Karangrejo yang melayani lima desa yaitu Brondong, Langensari, Watugajah, Jagung dan Karangrejo. Tutur Bhabinkamtibmas setempat.

Penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan bagi penerima manfaat program PKH maupun non PKH dilakukan di rumah Suhentin, Lanjutnya.

Kanit Binmas Polsek Kesesi, Aiptu Eko Widiyanto mengungkapkan bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Eko Widiyanto, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Polri, 11 Januari 2019 lalu, dimana Polri kini dilibatkan dalam pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. (Humas Polres Pekalongan)

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah pada tahun ini akan melakukan perbaikan database penerima manfaat progam bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hal demikian disampaikan oleh Aziz, Koordinator PKH Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Senin (11/02) menjawab ratusan warga Desa Kreo, Kecamatan Randudongkal yang menggelar aksi demo, memprotes masih banyaknya warga mampu yang menerima dana PKH.

“Tahun 2019 ini pemerintah akan menangani kesalahan data, dimana warga yang kaya, meninggal dan pindah tapi datanya tetap ada dan menerima dana PKH,” ujar Aziz, dilansir dari SBCTV.

Aziz menambahkan bahwa warga miskin yang diusulkan akan dimasukkan dalam database. “Warga yang miskin akan diusulkan dalam database. Kami akan menampung usulan warga, tokoh masyarakat, pemerintah desa agar warga miskin masuk dalam data.” Lanjutnya.

Menurut Aziz, dirinya akan menampung aspirasi warga, “terkait warga yang belum dapat bantuan PKH supaya terdaftar dalam data terpadu, supaya kedepanya bisa mendapat bantuan.” Tuturnya.

Diketahui, rasusan warga Desa Kreo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Senin (11/02) melakukan aksi demo memprotes pendataan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH ) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Warga mendatangi balai desa setempat untuk memprotes daftar penerima manfaat PKH. Menurut warga, banyak warga miskin yang tidak tercatat dalam penerima manfaat PKH, sementara banyak keluarga mampu yang menerima bantuan tersebut. Hal tersebut membuat warga mendesak pemerintah desa melakukan revisi data penerima manfaat PKH.

Aksi diterima oleh kepala desa setempat beserta Koordinator PKH Kecamatan Randudongkal, Aziz. Warga mempertanyakan masih banyaknya warga miskin di Desa Kreo yang tidak masuk dalam penerima manfaat progam PKH.

Seperti dialami oleh Kasmuri warga Desa Kreo Rt17 yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah renta dan dua anak yang masih sekolah. Dirinya merupakan warga miskin dengan kondisi rumah bambu berlantai tanah dan tidak layak huni namun tidak terdaftar dalam keluarga harapan.

Kasmuri mengaku iri dengan ketimpangan pendataan PKH tersebut, “Tidak dapat bantuan PKH …. anak dua masih sekolah …. ya saya iri …” Tuturnya. (Sumber: SBC TV)

Pemalang, Wartadesa. – Program bantuan Beras Sejahtera (rastra) yang kini berganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pemalang, diharapkan penyalurannya tepat sasaran. BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Tulis laman PKH.

Meski demikian hingga saat ini banyak keluhan ditingkat warga, bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di beberapa tempat belum tepat sasaran.

Institusi kepolisian diharapkan mampu mendampingi dan mendorong program BPNT sesuai sasaran. “Kami berharap Polri dapat menjadi pendamping yang dapat mendorong program BNPT sesuai sasaran, tepat mutu barang dan didistribusikan tepat waktu.” Tutur Asisten II, M Supaat pada rapat koordinasi BPNT Kabupaten Pemalang di ruang Sasana Bhakti Praja, Rabu (13/02).

Supaat berharap agar bantuan sosial berjalan dengan baik dan diterimakan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria. “Harapannya bantuan pangan non tunai berjalan dengan baik dan diterima oleh keluarga yang memenuhi syarat” ungkapnya.

Data saat ini, di Pemalang telah terdapat 114 E-Warung, jumlah tersebut akan selalu ditambah, ujar Kepala Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Slamet Masduki. “Di setiap desa telah disiapkan E-Warung dan agen untuk memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kesejahteraan” ucapnya.

Kapag Ops Polres Pemalang, Kompol Alkaf Chaniagi, pun berharap hal yang sama. Bahwa penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. “Harapan kami penyaluran bantuan tepat sasaran, dan Polres Pemalang siap untuk mengamankan berbagai kegiatan terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” tegasnya.

Sebelumnya, Warta Desa melaporkan bahwa beberapa penerima manfaat bantuan sosial yang saat ini sedang bergulir tidak tepat sasaran. Warga mengaku banyak keluarga mampu masih menerima bantuan tersebut. Mereka berharap agar pihak berwenang segera melakukan update data penerima manfaat sesuai dengan ketentuan. (WD)

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Petugas Satpol PP Kota Pekalongan membongkar dua bangunan yang berdiri diatas saluran air di jalan Asem Binatur, Medono, Pekalongan Barat, Senin siang (11/02).  Pembongkaran bangunan tersebut setelah adanya laporan warga.

“Sebelumnya kita tindak karena ada laporan dari warga yang ditujukan ke Satpol PP, kemudian diketahui dari Kelurahan Medono. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP, kami beri surat peringatan dengan tempo 14 hari kepada pemilik bangunan tersebut. Karena tidak ditanggapi, kami tindak dengan melakukan pembongkaran,” terang Henri Rudin Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Pekalongan.

Henri menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan lantaran bangunan tersebut mengganggu saluran air. “itu, juga pendirianya melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.” Lanjutnya.

Dua bangunan yang dibongkar berupa poskamling dan lapak pedagang. Menurut Henri, selain dua bangunan tersebut masih banyak bangunan yang menyimpang peraturan.

“Bangunan liar di Kota Pekalongan memang banyak. Namun perlu ada survey dan kajian terlebih dahulu untuk ditindak. Namun akan lebih cepat jika prosesnya melalui laporan masyarakat, sehingga kita bisa langsung memberikan surat perungatan kepada pemilik bangunan,” jelas Henri.

Henri berharap agar warga melaporkan bila ada bangunan yang tidak sesuai keperuntukannya.

“Harapannya kalau bangunan berada di saluran air dan itu jelas melanggar ketentuan pelanggaran Perda. Kita lakukan langkah-langkah dari sosialisasi sampai dengan penegakkan hukum yang ada, dan diharapkan juga dari masyarakat untuk pro aktif. Terutama di lingkungannya yang memang ada sesuatu yang kurang pas, baik itu bersifat pelanggaran-pelanggaran yang tadi masalah saluran air dan yang lain diminta melapor sehingga ada tindaklanjut dari instansi terkait,” tandas Henri. (WD)

Simalungun, Wartadesa. – Berbagai cara dilakukan Korps Lalulintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalulintas yang setiap tahunnya banyak menelan korban jiwa.

Salah satunya adalah menjalankan program Millenial Road Safety Festival (MRSF) di tiap Polda seluruh Indonesia mulai dari 2 Februari 2018 – 31 Maret dengan target menumbuhkan kesadaran tinggi bagi warga khususnya kaum millenial atau generasi muda dalam berkendara (berlalulintas).

Untuk Polda Sumatera Utara wilayah Polres Simalungun, MRSF akan digelar Minggu (24/2) di Aspol jalan Sangnawaluh kota Pematang Siantar diisi dengan berbagai perlombaan olah raga, deklarasi pelopor, interpreneur expo, free style dan lainnya. Kata Kasatlantas AKP Hendri ND Barus melalui Kanit Laka IPTU Amir Mahmud kepada wartadesa via WhatsApp Minggu (10/2).

Dalam penyambutan MRSF ini seluruh jajaran Satlantas Polres Simalungun berkemas maksimal di seluruh wilayah hukumnya dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat pos sebagai lini terbawah di Satlantas.

Salah satunya Pos Lantas Dolok Merangir di jalan lintas Sumatera Siantar – Medan, ikut ambil bagian dalam peningkatan pelayanan dengan kegiatan memasang lampu penerangan jalan di beberapa titik rawan bekerjasama dengan Pelopor Keselamatan Kabupaten Simalungun dan berkoordinasi dengan pihak PLN.

Kanit Laka Polres Simalungun IPTU Amir Mahmud menambahkan. “Personil kita di Poslantas Dolok Merangir telah mengevaluasi beberapa titik rawan laka maupun tindak kejahatan jalanan di wilayahnya , maka kita pasang lampu jalan yang selama ini tidak ada agar warga merasa aman berkendaraan melintasi titik rawan itu. Tandasnya. (wd-bay) *

Kajen, Wartadesa. – Penerima bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Sejahtera (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya bila melanggar dari ketentuan program akan ditindak secara hukum. Artinya, keluarga mampu atau kaya yang menerima bantuan sosial akan menerima sanksi tersebut.

“Kami dari pihak Kepolisian siap mengawal pendistribusian dana bantuan sosial pemerintah, agar pastinya tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. Dana bantuan sosial ini merupakan amanah, dan harus sampai kepada pemiliknya yang membutuhkan. Dan apabila pihaknya menemukan adanya penyelewengan, pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas serta akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku ” Jelas Wakapolres Pekalongan, Kompol Mashudi. Jum’at (08/02).

Mashudi mengungkapkan bahwa terkait keinginan warga Kabupaten Pekalongan agar penerima Bansos tepat sasaran, Polres Pekalongan telah membentuk Satgas Bansos berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Polri, 11 Januari 2019 lalu, Polri kini dilibatkan dalam pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Satgas Bansos ini bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, pendampingan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan sosial, lanjut Wakapolres Pekalongan.

Pihaknya juga akan mendorong para anggota Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa, sampai dengan tingkat RW dan RT terkait program Bansos yang akan dilaksanakan.

Diketahui, beberapa pesan masuk dari warga kepada Warta Desa, bahwa penerima Bansos saat ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Sementara ini yg pke gelang kalung hp android dpt, sementara yg bener 2 miskin dilewati, emangnya data itu yg mendata dari tingkt apa yah, klo rt hrsnya paham warganya,” tulis Kusripah, salah seorang warga kepada Warta Desa.

Warga bahkan mendukung pemasangan stiker bertuliskan keluarga miskin, bagi penerima Bansos untuk memberi efek jera bagi keluarga yang dinilai mampu (kaya) namun masih menerima bantuan sosial. Eko Bawono salah seorang warga mengungkapkan, “Iyo setuju di Pekalongan penerima PKH juga perlu dipasang stiker biar masyarakat bisa menilai dan membandingkan dengan yang tidak menerima tetapi tingkat kehidupannya dibawahnya.”

Warga juga berharap, agar Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan melalui lembaga terkait melakukan update (pemutakhiran) data penerima bantuan sosial. Sebanyak 73 persen warga Pekalongan sepakat dilakukan pemutakhiran data. Hal tersebut terlihat dalam polling (jajak pendapat) yang dilakukan oleh Warta Desa yang masih berlangsung hingga Rabu (12/02). (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Keinginan sebagian warga agar penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain sebagainya diupdate, kini direspon oleh Dinas Sosial Kabupaten Pemalang. Satgas Bansos dari pihak kepolisian nantinya akan mendampingi petugas melakukan update data penerima program tersebut.

Fenomena penempelan tulisan “Keluarga Miskin” di wilayah Belik dan Comal yang terjadi beberapa waktu lalu dan mendapat respon positif dari warga, agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran membuat Dinas Sosial setempat mengeluarkan beberapa pernyataan.

Ditemui kontributor Warta Desa yang juga admin Kabar Pemalang, Kamis (07/02) kemarin, Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemalang, Supandi mengungkapkan bahwa seluruh data penerima bansos berasal dari Kementrian Sosial, bukan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Lihat Video

Hal tersebut diungkapkan menanggapi fenomena warga bahwa penyaluran bansos dinilai salah sasaran. “Data bansos di Pemalang masih menggunakan data tahun 2006. Dengan update data yang tidak akurat, bansos yang seharusnya diterima oleh yang memanfaatkan, akan tetapi malah diterima yang lain atau tidak tepat sasaran,” jelas Supandi.

Supandi menambahkan, bantuan beras yang dulu bernama raskin, pada tahun 2017 berubah menjadi Rastra (Beras Sejahtera). “Yang dulunya mendapat 15 kg dengan menebus, kemudian sekarang menjadi 10 kg tanpa menebus. BPNT atau bantuan pangan non tunai, ini bisa berupa beras atau dan atau telur, dengan cara menggesek kartu combo di E-Warong yang berjumlah 114 di Pemalang,” tambahnya.

Di tempat terpisah, dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Satgas pendampingan bantuan sosial Polres Pemalang dengan Dinas Sosial dan Bapeda Kabupaten Pemalang, pada hari yang sama di ruang PPKO Polres Pemalang

Kabag Ops Polres Pemalang, Kompol Alkaf Chaniago mengungkapkan permasalahan (penerima bansos yang tidak sesuai sasaran) dalam vicon (video conference) yang dipimpin oleh Kapolri, Jendral Tito Karnavian.

Menurut Kompol Alkaf, warga tahunya bansos tersebut (datanya) dari Pemda Pemalang, padahal (data tersebut) merupakan data dari pusat, “masyarakat harus diberi pemahaman dengan cara sosialisasi,” ujarnya

Alkaf menambahkan bahwa kriteria penerima bansos meliputi tiga komponen yakni, kesehatan seperti ibu hamil; pendidikan seperti keluarga yang mempunyai anak sekolah dari SD, SLTP, SLTA; dan kesejahteraan sosial seperti kaum lansia.

Tugas Satgas Polri dalam bansos menurut Alkaf diantaranya melakukan pendampingan update data penerima bantuan sosial. “Tugas Satgas Polri dalam bansos antara lain pendampingan update data, pendampingan sosialisasi, pendampingan distribusi bansos. Dan Satgas Gakkum melakukan pengawasan bansos dan apabila ditemukan melakukan penyimpangan, maka melakukan penegakan hukum,” tegasnya. (WD)

Realita di desa, Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya tambahan uang belanja dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti popok kertas, susu formula dan kosmetik si ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya.

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :

1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing. (Ari Saridjo)

Artikel ini merupakan opini dengan judul PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang kami ambil dari laman http://www.kedungjaran.com/2019/01/program-keluarga-harapan.html Opini merupakan pendapat penulis dalam laman tersebut yang bersifat subyektif.