Layanan Publik

• Sidang Kasus Korupsi RSUD Kraton

Semarang, Wartadesa. – Mantan Bupati Pekalongan periode 2001-2006 dan 2011-2016, Amat Antono mengaku telah mengembalikan uang  senilai 1.2 miliar ke RSUD Kraton. Pengembalian uang ini, menyusul adanya fakta pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa ada aliran dana RSUD Kraton yang mengalir ke kantong Bupati Pekalongan. Demikian terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural di RSUD Kraton Pekalongan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang, Selasa (5/11).

“Waktu saya jadi saksi dulu, saya kemudian klarifikasi ke saudara Riski Tessa selaku Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton, berapa uang yang saya terima saat itu, lalu saya kembalikan,” ujar Antono dikutip dari Gatra di hadapan majelis hakim dalam sidang dimana ia menjadi saksi.

Antono menambahkan bahwa pengembalian uang tersebut menunjukkan adanya itikad baik dengan pertimbangan moral.  “Saya beritikad baik dengan tanya ke Tessa, sebab saya tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang yang saya terima,” lanjutnya.

Pada sidang sebelumnya pada 17 September 2019, mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dimintai keterangan dengan terdakwa mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan mantan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana. Dalam keterangannya, Fadia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeser pun uang yang merupakan hak pegawai RSUD itu.

Fadia membantah keterangan Kabag Keuangan RSUD Kraton Ryzki Tesa Malela dalam penyidikan perkara ini yang menyatakan dirinya menerima uang sebesar Rp30 juta.  “Tidak pernah terima. Bertemu saja hanya satu kali,” katanya dikutip dari Antara Jateng, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara.

Dalam kesaksiannya, Fadia juga mengungkapkan pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai wakil bupati yang tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Amat Antono dalam mengelola pemerintahan.

Dalam sidang pada tanggal 6 Agustus 2019, Antara Jateng menulis, mantan Bupati Pekalongan Ahmad Antono dan Bupati Asip Kolbihi disebut menerima aliran dana yang berasal dari dana insentif manajerial RSUD Kraton yang tidak pernah dibayarkan kepada pegawai yang berhak.

Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa.

Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton Riski Tessa Malela mengakui bertugas mengantar uang untuk bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. Ia menjelaskan besaran uang yang diberikan kepada bupati sebesar Rp 70 juta, sementara untuk wakil bupati dan sekda bervariasi.

Menurut Tessa, perintah untuk memberikan uang kepada pejabat di Pemkab Pekalongan tersebut merupakan perintah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur RSUD Kraton, Teguh Imanto. “Perintah direktur, perintah lisan,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara tersebut.

Tessa juga menyebut para pejabat struktural di lingkungan RSUD Kraton yang tidak pernah menerima hak insentifnya itu mengetahui soal jatah uang untuk bupati itu. Ia menambahkan pemberian uang kepada pejabat pemkab tersebut dilakukan selama periode 2014 hingga 2016, di mana pada tahun 2015 hingga 2016 pemberian diberikan secara rutin tiap bulan.

Atas pemberian dana yang bukan peruntukannya itu, ia menjelaskan para pejabat Pemkab Pekalongan itu telah mengembalikan kepada rumah sakit di hadapan penyidik Polda Jawa Tengah sekitar Rp1,7 miliar.

Keterangan yang hampir sama disampaikan mantan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Kraton Ahmad Nurrohman yang juga diperiksa sebagai saksi. Bahkan, saksi mengaku pernah sekali mengantar uang bersama Tessa Malela kepada bupati, wakil bupati, dan sekda. Menurut dia, uang yang diserahkan tersebut masing-masing Rp60 juta untuk bupati dan sekda, serta Rp40 juta untuk wakil bupati. (Dirangkum dari sumber Gatra dan Antara Jateng)

Kajen, Wartadesa. – Forum Pekalongan Bangkit (FPB) melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan terkait dengan progres pembangunan Pasar Kedungwuni (Kedungrejo), Selasa (5/11) di ruang rapat dewan lantai 2 sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka diterima oleh DPRD setempat beserta dinas terkait dan perwakilan kontraktor.

Riswadi, Wakil Ketua dewan mengapresiasi audiensi yang dilakukan oleh FPB tesebut, “Kami selaku wakil rakyat mengucapkan terimakasih atas perkatian kawan-kawan LSM atas kepedulian terhadap pembangunan di Kabupaten Pekalongan, karena kalau yang mengawasi kami saja tentu tidak cukup,” ucap Riswadi.

Audiensi dilakukan FPB bertujuan semangat untuk membawa Kota Santri lebih maju, utamanya dalam pembangunan, demikian dikatakan oleh Ketua Budang Investigasi Pekerjasn Umum dan Lingkungan Hidup FPB, Bambang Susilo.

Bambang Susilo meminta adanya transparansi informasi publik pada proyek-proyek fasilitas umum seperti Pasar Kedungwuni, “Kami mohon trasparasi data kegiatan sehingga dapat dipantau oleh publik,” sebut Bambang Susilo.

Sementara, Sony Yulianto, Ketua Bidang Kebijakan Publik FPB mengatakan  pihaknya tidak menyalahkan pihak manapun, audensi FPB murni partisipasi masyatakat dalam rangka membangun daerahnya. Ia menambahkan bahwa kondisi fisik pembangunan Pasar Kedungwuni hingga saat ini, dimungkinkan target pembangunan fasilitas umum tersebut tidak tercapai.

“Kami murni datang dengan semangat untuk membangun, tidak ada tendensi atau ingin menyalahkan siapapun atau kepentingan lain baik politis atau yang semacamya, kami berharap kekhawatiran kami atas kondisi visual yang kami lihat (pada pembangunan Pasar Kedungwuni), bahwa pekerjaan tidak bisa selesai sesuai jadwal, tidak terjadi. (Jika pembangunan pasar tidak sesuai dengan target waktu) rakyat bisa dirugikan,” tegas Soni.

Menjawab kekhawatiran dari FPB, perwakilan dari kontraktor, Eko Purnomo   mengaku siap menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. “Kamu siap menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal,” sebut Eko.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir meminta kepada pimpinan rapat untuk dilakukan pengecekan  kelokasi proyek.  “Kita akan datangi lokasi untuk memastikan kondisi yang aktual, nanti dinas terkait dan perwakilsn dari FPB bisa ikut bersama kami besok (Rabu, 06/11),” kata Muni.

Sebelummnya, Bupati Pekalongan,   Asip Kholbihi,  melakukan sidak ke Pasar Kedungrejo Kedungwuni Blok D, E dan I. Hasilnya, Bupati menilai bahwa proses pembangunannya sudah on the track, dan diharapkan pada akhir tahun bisa selesai.

“Sesuai yang sudah direncanakan dan dijanjikan bahwa nanti akan memindah pedagang dari pasar darurat ke pasar kedungrojo kedungwuni itu awal januari 2020,” ucap Bupati, Senin (4/11/2019).

Batang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Klidanglor, Kecamatan/Kabupaten Batang menggeruduk balaidesa, kedatangan mereka Senin (04/11) mempertanyakan dugaan penggelembungan dana desa (DD) pada proyek pengurukan lapangan yang bersumber dari dana tahap I tahun 2019.

Perwakilan warga, Nano Harwanto mempertanyakan besaran anggaran pengurukan lapangan desa sebesar Rp. 147 juta, namun menurutnya, yang digunakan sebesar Rp. 106 juta. Harwanto menambahkan bahwa dalam penggunaan dana desa tersebut tidak disebutkan rinciannya, sehingga ada indikasi mark-up atau penggelembungan dana.

Menurut Harwanto, kecurigaan warga sudah lama, lantaran semua proyek dana desa dikelola oleh pemerintah desa dan tidak melibatkan warga. Ia mengatakan bahwa dari penghitungan yang dilakukan oleh warga, biaya pengurukan lapangan desa tidak mencapai Rp. 106 juta. Warga menuding ada mark-up dana pengurukan sebesar Rp. 20 juta dari dana Rp. 106 juta tersebut.

Dalam audiensi di balai desa setempat, Bagus, PTK (pelaksana teknis kegiatan) mengakui ada aliran dana yang mengalir kepada lima orang, termasuk dirinya. Pengakuan tersebut membuat warga menuntut empat perangkat desa aktif yang terindikasi menerima aliran dana tersebut untuk mengundurkan diri.  Apabila para perangkat desa ini tidak mengundurkan diri, maka warga sendiri yang akan memaksa mereka untuk mengundurkan diri, Terang Harwanto.

Sutiksan, pejabat Kades Klidanglor mengatakan bahwa terkait kasus tersebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pejabat diatasnya, untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya terdapat perbedaan pada hitungan LPJ (laporan pertanggungjawaban) namun ia belum tahu bedanya dimana. Terkait pemanggilan perangkat desa, Sutiksan mengaku akan menyerahkan kepada BPD untuk memanggil lima orang yang terlibat dalam dugaan penggelembungan anggaran DD tersebut. (Sumber: Radar Pekalongan)

Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mendeklarasika desa pecontohan “Desa Tanpa Politik Uang” dalam wujud Desa Pengawasan Pemilu, dengan tujuan bahwa desa percontohan, yakni  Desa Sangkanjoyo, Sabarwangi, dan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan berkontribusi terhadap gerakan anti pokitik uang pada Pemilukada 2020.

Menurut Ahmad Dzul Fahmi, Ketua Bawaslu, desa pengawasan pemilu merupakan kontribusi warga terhadap pengawasan partisipatif warga dan gerakan anti politik uang. Namun, bisakah kita ‘benar-benar’ menolak adanya politik uang? Harus kita sadari bahwa ada dua arus utama pendapat warga terkait pemilu, pemilukada maupun pilkades. Yakni, kapan lagi akan terima duit kalau bukan saat musim kampanye dan pemilihan, dan disisi lain adalah ajakan tolak poktik uang dengan jargon terima uangnya dan jangan coblos/pilih orangnya. Dan, faktanya di Pekalongan lebih banyak warga memilih jargon “ora ono duit ora nyoblos” alias tak ada uang tak akan dipilih.

Sistem demokrasi Indonesia yang menetapkan pemilihan langsung berupa One Man One Vote, memang dianggap sebagai metode terbaik dalam pelaksanaan demokrasi dewasa ini. Pemilihan langsung jelas mempunyai keunggulan fairness dan egalitarian. Namun One Man One Vote dalam pemilu sebagai praktik esensial dan pragmatis dalam demokrasi, katakanlah pada kualitas pemilu yang amat jurdil sekalipun, ternyata masih memiliki cacat sosial yang bisa mengarah pada keruntuhan sosial. Penggiringan massa dalam upaya mencari dukungan dalam pemilukada maupun pilkades tentu saja rawan terjadinya politik uang.

Secara umum bisa dikatakan bahwa proses demokrasi amat rawan praktik money politic dan power politic, yakni permainan uang dan represi kekuasaan oleh mereka yang sedang menikmati kekuasaanya. Kedua praktik sosial itu sering dilakukan oleh kelompok sosial yang materialistik, tidak berakhlak, dan penguasa korup, gila kekuasaan sehingga rakyat makin tidak berdaya.

Idealnya, proses demokrasi harus dijalankan dengan kendali ketat agar rakyat memilih pemimpin yang memang baik kualitasnya sehingga dihasilkan pemimpin   yang mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Hal ini tentu memerlukan instrumen yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi dan komitmen dari seluruh pihak agar proses demokrasi tidak dinodai dengan praktik-praktik curang, politik uang, represi kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan fungsi kontrol yang kuat.

Namun ketika pragmatisme warga lebih kuat, dibumbui dengan permainan politik meraih kekuasaan dengan berbagai cara. Ada celah yang bisa dilakukan warga, meski dengan usaha dan kerja keras warga. Yakni sila lakukan politik uang tapi warga terus awasi  setelah mereka terpilih.

Setiap warga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap badan atau lembaga publik. Lembaga publik dimaksud sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yakni setiap lembaga yang menerima dana/anggaran dari masyarakat dan atau APBN maupun APBD, dimana pemimpin lembaga publik tersebut (baca kades, bupati, walikota, anggota dewan, dll) berada.

UU KIP jelas mengatur bahwa setiap lembaga publik wajib  menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik, meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi, selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, PPID juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang menyampaikan permintaan informasi kepada badan publik.

Dengan demikian, tidak ada lagi celah pejabat publik, termasuk kepala dan perangkat desa hingga jajaran tingkat diatasnya untuk melakukan pratik-praktik korupsi. Dengan syarat butuh kerelawanan warga dan effort yang kuat untuk mengawal keterbukaan informasi publik. (Buono)

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Besaran kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 % sesuai dengan pp.78 tahun 2015, ditolak oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota dan Kabupaten Pekalongan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kota yang melakukan audiensi dengan Walikota Pekalongan, Saelani Mahfudz meminta agar UMK ditetapkan sebesar Rp. 2.075.000.

Bowo Leksono yang mempimpin audiensi SPN Kota Pekalongan bersaam walikota mengungkakan bahwa pihaknya awalnya mengusulkan besaran UMK sebesar Rp. 2.302.772, sedang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota meminta besaran UMK senilai Rp. 2.070.000.  Sementara itu, jika mengacu pada PP 78 tahun 2015, besaran kenaikan UMK Rp. 2.069.221.

Bowo leksono yang diterima langsung oleh walikota pada Jum’at (01/11/2019) berharap walikota dapat menaikkan UMK dari usulan dewan pengupahan sebesar Rp. 2.070.000 menjadi Rp. 2.075.000. Menjawab permintaan tersebut, Saelany mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan dan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan permohonan DPC SPN Kota Pekalongan.

Terpisah, hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan yang memutuskan kenaikan UMK sebesar 8,51% sesuai denga PP NO 78 Tahun 2015, ditolak oleh SPN.

Rapat Dewan Pengupahan di kantor DPMPTSP dan Naker pada Jum’at (01/11/2029) tersebut mengundang seluruh serikat pekerja di Kota Santri, dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Pengupahan, dari unsur pemerintah, unsur pekerja, pengusaha, Apindo, perwakilan BPS, akademisi dan seriat pekerja SPN, KSPN, SPSI.

Edi Herijanto, Ketua Dewan Pengupahan  mengungkapkan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada penentuan kenaikan UMK dengan menggunakan PP no 78 tahun 2015. Adapun inflasi dari pusat 3 , 39% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% jadi totalnya 8,51%.

Perhitungan UMK sebelumnya sebesar Rp. 1.859 885,27 dikalikan dengan  total inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,51% sama dengan Rp. 158. 276,218.  Sehinggan UMK tahun 2020 Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 1.859 885 , 27 ditambah  158.276,218 = Rp. 2.018 161,05. Ujar Edi Heriyanto.

Edi berharap agar besaran kenaikan UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 2.018.161 bisa disepakati oleh seluruh peserta rapat, baik dari unsur pekerja maupun pengusaha.

Serikat pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut menerima hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dengan mengacu PP No. 78 Tahun 2015. Kecuali SPN. SPN menolah menandatangani berita acara rapat karena dinilai kenaikan UMK tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

DPC SPN Kabupaten Pekalongan mengusulkan besaran UMK Tahun 2020 setara dengan PNS/ASN golongan III yakni sebesar Rp. 2,5 juta. Demikian disampaikan oleh Ali Sholeh selepas rapat. Ali menambahkan bahwa usulan SPN Kabupaten Pekalongan akan disampaikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. (Eva Abdullah)

Tirto, Wartadesa. – Nama lengkap bocah berusia delapan tahun itu Azizatun Reza. Ia biasa disapa Resa, tinggal di sepetak kamar bersama ibunya, Ida Fatmawati (42) di rumah saudaranya Desa Samborejo Rt. 13/05, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Reza dan ibunya terpaksa menumpang di rumah saudaranya, lantaran belum memiliki rumah sendiri.

Reza menderita cerebal palsy sejak lahir ( Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh). Diusianya yang sudah delapan tahun, Reza belum bisa berjalan, ataupun melakukan aktivitas seperti anak-anak seumurannya.

Ibunya, Ida Fatmawati selalu mengendong Reza  kemanapun ibunya pergi, begitupun disaat ibunya bekerja Reza selalu menemani. Bahkan ketika harus kontrol ke rumah sakit dengan jarak yang lumayan jauh, sang ibu harus berjalan kaki sambil menggendong Reza, karena tak ada uang untuk membayar ojek ataupun angkutan umum.

Ayah Reza meninggal satu tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Kini Ibu Reza berjuang sendiri dengan bekerja sebagai buruh nyolet (mewarnai kain batik) dengan penghasilan yang tak menentu.

Tak bisa dibayangkan begitu berat ujian yang harus mereka lalui. Hingga malu rasanya diri ini apabila masih sering mengeluh.

Dari kisah mereka, aku mendapatkan guru kehidupan yang membuatku sadar akan arti rasa yyukur yang selama ini terabaikan.  Ampuni hamba ya  Robb…. (Haria Sulistiyaningsing)

Haria Sulistiyaningsih adalah penggiat penyakit gagal jantung bawaan, tinggal di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Ia aktif di komunitas tersebut di wilayah Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Editor: Buono

Kajen, Wartadesa. – Sebagai kota batik, jins dan tekstile, Bupati Pekalogan, Asip Kholbihi mendeklarasikan industri di Kota Santri tidak boleh mencemari sungai. Sudah mahfum bila kondisi sungai di Pekalongan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Industri batik printing, tekstil dan cucian jins disinyalir menyumbang pencemaran sungai–setidaknya selama ini.

Puncak dari kekecewan warga akan pencemaran sungai, dilakukan oleh warga Desa Pegaden Tengah, beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, beberapa industri cucian jins ditutup sampai mereka membuat IPAL atau meminta DLH untuk mengangkut limbah mereka. Dan, Kamis (24/10) pihak DLH melakukan pengecekan kadar air limbah yang ada di sungai Pegaden Tengah.

Kanit reskrim Polsek Wonopringgo Bripka Pipin Setio dan Kanit II Reskrim Polres Pekalongan bekerja sama dengan KLH Provinsi Jawa Tengah melakukan pengecekan pembuangan air limbah jins di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Warga setempat berharap agar hasil pengecean tersebut diumumkan melalui surat resmi ke Kepala Desa dan disampaikan ke warga Pegaden Tengah.

Pencemaran kali di Pekalongan, tidak hanya terjadi di Pegaden Tengah saja. Hampir di seluruh sentra industri jins, batik printing dan tekstil terjadi hal serupa. Hanya saja, hingga saat ini warga belum menyuarakan keluhan mereka.

Komitmen Bupati Pekalongan yang diungkapkan dalam Kick-off Meeting (pertemuan) dan Focus Group Discussion (FGD–grup diskusi terfokus) Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10) terkait gerakan “Kaline Resik Rejekine Apik” patut diapresiasi dan dipantau warga dalam implementasinya.

“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” kata Asip.

Asip menambahkan bahwa pihaknya tahun ini mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai. Ia mengaku telah mengumpulkan 120 pengusaha pencucian jins agar mengolah limbahnya dengan IPAL. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.

Asip juga mengungkapkan bahwa pihaknya mempunyai 1,5 ribu hektar lahan yang disiapkan untuk kawasan industri. Kawasan tersebut disiapkan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah. Gong perang terhadap pencemaran sungai, sampah dan pembangunan berbasis pro-iklim telang dicanangkan. Tentu warga berharap hal tersebut diimplementasikan secara nyata. (Buono)

Kajen, Wartadesa. – Sistem Informasi Desa (SID) menjadi prioritas pembangunan pada 2020 mendatang. Semua desa diminta untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mengangkat tenaga profesional TI non perangkat mengelola SID. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Muhammad Afib, dalam Bintek penyusunan rancangan peraturan desa tentang SID di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10).

“SID masuk dalam prioritas pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi desa dan adanya sumber data valid yang dimiliki desa. Semua kebutuhan informasi dapat dimasukkan dalam website desa,”  ujar Afib.

Menurut Afib, rekrutmen tenaga IT diluar perangkat desa dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja pemerintah desa sehingga pemanfaatan SID lebih maksimal “Sehingga SID bisa terus berjalan, data yang diterima bisa selalu update, dan informasinya dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat,” lanjut Afib.

Sementara itu, Ary, perwakilan dari Kominfo Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa SID merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi UU Desa, “Dibutuhkan tata pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi. Serta dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di desa,” kata Ary, perwakilan Kominfo Kabupaten Pekalongan.

Bintek berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (23-24/10), dengan beragam kegiatan yang diikuti oleh desa-desa se Kabupaten Pekalongan. (Ria, Eva Abdullah)

Batang, Wartadesa. – Keinginan Pemkab Batang untuk mensejahterakan guru wiyata bakti, menurut Wihaji terhalangi oleh regulasi, demikian disampaikan saat istighosah dan doa bersama Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan kependidikan (PAGARDIKA) Kabupaten Batang, Rabu (23/10) bersama bupati dan wakil di Aula Pendopo Bupati Batang, bersama ribuan guru wiyata bakti se Kabupaten Batang.

Wihaji merasa terhalangi regulasi dalam memperjuangkan guru honorer untuk mendapatkan tuntutan guru wiyata bakti agar bisa ikut BPJS dan mendapatkan SK Bupati.

“Kewenangan kita dibatasi oleh aturan – aturan pemerintah pusat, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun peraturan Kementerian, sehingga ketika kita ingin memperjuangkan kesejahteraan guru honorer harus konsultasi dengan pemerintah pusat,”  ujar Wihaji.

Wihaji berharap agar Mendikbud yang baru mempunyai lompatan kebijakan baru untuk kesejahteraan para guru wiyata bhakti untuk mendapatkan SK Bupati. “Guru wiyata bhakti ikut berjuang mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, maka sudah selayaknya kita perjuangkan agar mendapatkan kesejahteraan,” lanjut Wihaji.

Wihaji  juga mengatakan kesulitan Pemkab memperjuangkan guru honorer mendapatkan BPJS kesehatan, karena bantuan operasional daerah (BOSDA) belum mencukupi karena kemampuan keuangan daerah dan syaratnya honornya harus sudah UMK.  “Perjuangan guru wiyata bhakti mendapatkan SK Bupati agar dapat mendapatkan sertivikasi, karena syarat sertivikasi harus lulus profesi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan kita tidak boleh mengeluarkan SK Bupati,” katanya

Menurut Wihaji Bosda yang diterima oleh Pemkab Batang sebesar Rp. 35 miliar, “Bosda kita nilainya sudah mencapai Rp 34 miliar, yang didalamnya sudah dialokasikan Bosda personalia,” jelas Wihaji.

Diketahui, honor untuk guru honorer atau guru wiyata bakti di Batang disebutkan oleh Bupati Batang, Wihaji sebesar Rp. 500 ribu hingga Rp. 1,5 juta. Menurutnya, Pemkab Batang telah memberikan honor untuk guru wiyata bhakti sesuai dengan masa kerjanya. Kalau masa kerja di bawah 5 tahun mendapatkan honor Rp 500 ribu/ bulan, 5- 10 tahun mendaptkan Rp 1.100.000. Dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 1500.000.

Sementara Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang Subono mengatakan, menyambut baik Bupati yang mengusahakan SK Bupati karena merupakan prioritas kita adanya pengakuan Kepala Daerah. “Prioritas permintaan Pagardika memang SK, minimal SK kepala dinas, saya harap bisa langsung SK Bupati,” tuturnya.

Selain SK, Subono menambahkan bahwa Pagardika  meminta bisa di daftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan yang di biayai oleh APBD, tapi karena alokasi yang belum mencukupi di tahun kemarin kita bisa memaklumi. “Saya harap untuk tahun depan kita bisa mendapatkan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemkab, dan meminta mendapatkan honor sesuai dengan upah minimal Kabupaten ( UMK),” lanjutnya.

Subono mengatakan bahwa total jumlah guru wiyata bakti sebanyak 1700 orang yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan setingkat TK hingga SMP/sederajat. (Eva Abdullah)

Pemalang, Wartadesa. – Untuk memastikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar warga miskin, Polsek Bodeh mendampingi pemasangan label “Keluarga Miskin” pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Selasa (22/10).

Pelabelan yang dilakukan oleh petugas PKH kecamatan setempat, didampingi oleh perangkat desa dan Bhabinkamtibmas Desa Jatingarang, Bripka Zulkarnain.Label tersebut berupa tulisan yang menjelaskan bahwa penghuni rumah merupakan KPM PKH yang masuk kategori miskin.

“Penulisan di dinding rumah ini sebagai salah satu cara untuk memastikan program ini tepat sasaran,” tutur Bripka Zulkarnain.

Diketahui bahwa terjadi pro-kontra diantara warga terkait KPM penerima PKH, apakah mereka benar-benar miskin atau tidak. Dengan pelabelan tersebut Zulkarnain menambahkan,  salah satu cara untuk menyaring keluarga yang benar-benar masuk kategori miskin dan ketepatan program pro kemiskinan seperti PKH akan membantu pemerintah dalam menangani kemisikinan. Untuk itu Polri akan terus mengawal program pemerintah ini, agar program tersebut tepat sasaran.

Akibat dari pemasangan label “Keluarga Miskin” tersebut, setidaknya mengurangi jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Pemalang.  Data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pemalang, penyusutan jumlah penerima bantuan PKH mencapai 3 ribu orang. Hal tersebut dikarenakan ribuan orang mengundurkan diri menjadi perseta penerima manfaat PKH.

Menurut Supardi, Kabid Sosial di Dinsos Kabupaten Pemalang, jumlah penerima bantuan PKH di Pemalang kini mencapai 60 ribu orang.  “Awalnya 63 ribu orang, ada penyusutan mencapai 3 ribu orang. Penyusutan dikarenakan penerima bantuan mengundurkan diri,” jelasnya, Selasa (17/9/2019) lalu.

Menurut Supardi pengunduran diri penerima manfaat PKH di Kabupaten Pemalang lantaran merasa sudah mampu dan beberapa karena malu karena adanya label tersebut. (Eva Abdullah)