Lingkungan

Kajen, Wartadesa. – Sejumlah permukiman di Tirto, Kabupaten Pekalongan, hingga saat ini masih tergenang banjir akibat parapet sungai jebol. Arini Harimurti, Wakil Bupati Pekalongan berharap agar penanganan rob, benar-benar menanggulangi banjir di Kota Santri. Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian banjir dan rob, Selasa (05/03).

“Kondisi sekarang dimana-mana air, bagaimama cara pemecahanya? Apa dibuat drainase atau itu masih perlu dibuatkan drainase ke arah mana dan itu tugas siapa? Karena taunya warga penanggulangan rob sudah jadi berarti tidak ada lagi genangan air,” ujar Arini.

Menurut Arini, hingga sat ini di wilayah Tirto, genangan air masih terjadi lantaran parapet yang jebol belum ditutup. Ia mempertanyakan sebenarnya penanganan jebolnya tanggul tersebut tanggung jawab siapa, kabupaten, provinsi atau pusat? Tanyanya retoris.

“Dipemukiman masih banjir walaupun tidak setinggi permukaan dulu. Semoga kedepan tidak ada banjir lagi, entah itu karena rob atau air hujan,” Arini berharap.

Terkait penanganan banjir rob, Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul penahan rob akan selesai pada akhir 2019.

“Pembangunan pengendalian banjir rob ini akan selesai pada akhir tahun 2019 dan secara umum ini bisa mengeliminir (mengurangi) dampak rob di kabupaten pekalongan, termasuk juga dampak banjir, apabila curah hujan tinggi dan air laut pasang maka akan kita pompa,” tutur Asip.

Menurut Asip kebutuhan pompa saat ini adalah, untuk sistem Mrican-Wonokerto 14 m3/detik dan untuk sistem Bremi-Meduri 20m3/detik.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juana mengungkapkan bahwa penutupan tanggul yang saat ini masih difungsikan sebagai tambak oleh warga, akan dilakukan pada bulan Mei 2019. Kepastian tersebut dipertanyakan petambak lantaran tambak mereka akan diurug saat pembangunan tanggul. Sementara saat ini tambak masih difungsikan.

Menurut BBWS Pemali Juana belum pastinya pengurukan tambak tersebut lantaran saat ini belum ada pompa. Menurutnya sekitar bulan Mei pompa akan datang dan pengurukan akan dilakukan setelah adanya pompa.

Petani berharap agar sebelum penutupan tambak dilakukan sosialisasi, sehingga mereka bisa memanen ikan sebelum dilakukan penguruukan. (WD)

Petungkriyono, Wartadesa. – Destinasi wisata baru Telaga Mangunan yang terletak di Dusun Mangunan Tlogo, Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan seluas tujuh hektar yang akan dibuka pada April 2019, kondisinya saat ini baru seperempat luasan telaga yang sudah dibersihkan.

Meski demikian, ramainya pemberitaan melalui media sosial, Telaga Mangunan mengundang warga Pekalongan dan sekitarnya untuk datang ke lokasi tersebut. Ratusan warga Pekalongan dan sekitarnya tiap hari mendatangi Telaga Mangunan untuk menikmati sejuknya alam “Negeri Diatas Awan”.

Kasi Pengembangan Wisata Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Purwo Susilo mengungkapkan pihaknya terus melakukan persiapan pembukaan Telaga Mangunan. Pihaknya mengklaim, hingga saat ini sudah tiga bulan melakukan pembersihan sedimentasi telaga.

“Untuk itu kami terus melakukan persiapan pembukaan dan fasilitas yang sudah dibangun baru sebatas kamar mandi umum serta penambahan perahu wisata,” ujar Purwo Susilo.

Menurut Purwo Susilo, tiket untuk masuk ke Telaga Mangunan ditetapkan Rp. 5 ribu perorang, termasuk biaya parkir kendaraan.

Saat ini, Pemkab Pekalongan beserta warga setempat tengah melakukan pembersihan telaga sejak Januari lalu. “Masyarakat Desa Tlogohendro, setiap Hari Minggu, gotong royong melakukan pembersihan untuk membuka telaga tersebut,” kata Purwo Susilo.

Telaga yang terletak dari hiruk pikuk perkotaan, dan area telaga tersebut masih terjaga keasriannya dengan air yang jernih dan dikelilingi pepohonan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan wahana perahu kayak. (WD)

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mewacanakan program zero kantong plastik. Program tersebut mengarah Kota Santri Bebas Sampah pada Tahun 2025. Program zero kantong plastik ini diungkapkan oleh Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam dialog interaktif dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, M. Basui Hadimuljono bersama Sosiologi UI, Imam Pradodjo saat meresmikan Rusun Mahasiswa Unikal, Sabtu (23/02) kemarin.

“Saya akan instruksikan pada jajaran Pemkab Pekalongan untuk segera mengatasi permasalah sampah melalui program zero kantong plastik,” ujar Asip Kholbihi.

Upaya Pemkab Pekalongan untuk mewujudkan Pekalongan bebas dari kantong plastik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Destinasi Ekowisata Petungkriyono.

Upaya lainnya, yakni dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perbub Nomor 19 Tahun 2017 lebih fokus pada pengaturan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono.

Dalam peraturan tersebut, stageholder (pihak-pihak yang terkait) diharapkan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan kantong plastik ramah lingkungan yang organik dan mudah teruraikan. Selain itu, upaya pengurangan sampah dengan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (3R–Reuse, Reduce, dan Recycle).

Sasaran pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain:
1. Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata dan lingkungan hidup;
2. pelaku usaha pariwisata;
3. wisatawan; dan
4. masyarakat sekitar destinasi ekowisata Petungkriyono.

Pada Perbub Nomor 44 Tahun 2018 fokus pada kebijkan dan strategi penggelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Perbub tersebut merupakan turunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).

Kebijakan pelarangan kantong plastik di sejumlah daerah, menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pelarangan tersebut menyulitkan konsumen yang berbelanja di toko modern. “Untuk menghindari pemakaian kantong plastik, yang diperlukan itu pengurangan. Tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja,” kata Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta dilansir dari Tirto, Jumat (23/11/2018).

Dukungan ritel pada pengurangan sampah plastik ini dilakukan dengan penerapan plastik ramah lingkungan sekali pakai yang harganya lebih mahal ketimbang plastik yang biasa digunakan oleh warga sehari-hari.

Lewat kebijakan ini, siapa saja yang hendak pakai kantong plastik untuk membawa belanjaan dikenakan biaya tambahan. Namun, lantaran banyak faktor, kebijakan ini akhirnya tidak diterapkan lagi.

Sejumlah daerah yang sejauh ini sudah menerapkan pelarangan kantong plastik ialah Banjarmasin dan Balikpapan, Bandung dan beberapa daerah lain.

Dikutip dari Tempo, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 3 Juli 2018.
Larangan ini termasuk untuk kantong plastik berbayar di pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mal, serta gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dilihat dari dua Perbub Pekalongan yang ada, hingga saat ini belum ada payung hukum pelarangan penggunaan plastik maupun upaya penggunaan plastik ramah lingkungan di Kota Santri.

Bila Pemkab Pekalongan serius dan berkomitmen untuk mewujudkan zero kantong plastik, tentu payung hukum tersebut musti diterbitkan terlebih dahulu. Selain itu, kebijakan pelarangan plastik perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik dari hulu.

Muharram dari Greenpeace mengatakan kebijakan pelarangan plastik tentu perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik di hulu. Menurut Muharram, dikutip dari BBC Indonesia, penanganan plastik lebih baik jika dimulai dari pihak-pihak atau sektor yang punya pengaruh besar, pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah, ujar Muharram, perlu mengeluarkan regulasi yang fokus pada masalah reduksi atau pengurangan suplai plastik karena produksi meningkat tiap tahun.

“Ketika kita hanya bicara plastik yang sudah jadi sampah, tapi keran produksinya tidak kita stop, kita tidak batasi ketersediaan plastik di pasar, tentu akan sulit untuk menyelesaikannya (masalah plastik),” ujar Muharram dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (21/02/2019).

Dan ini tidak hanya perusahaan kantung plastik tapi juga berbagai produsen makanan dan minuman kemasan.

Hasil audit merek yang dilakukan Greenpeace pada Oktober 2018 di sejumlah kegiatan bersih-bersih pantai, ditemukan banyak sampah plastik berasal dari produk kemasan.

Misalnya, mereka menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G dan Wings di Pantai Kuk Cituis (Tangerang); sampah produk dari Danone, Dettol, Unilever di Pantai Mertasari (Bali); dan Indofood, Unilever, Wings di Pantai Pandansari (Yogyakarta).

Greenpeace mengatakan pemerintah harus terus mendorong perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab mereka, yang dikenal dengan istilah extended producer responsibility (EPR) sebagaimana tercantum di undang-undang pengelolaan sampah.

Dengan EPR, setiap perusahaan diminta untuk mengelola sampah dari produk-produk yang mereka hasilkan, terutama yang sulit terurai di alam.

“Karena kita tahu sebenernya di undang-undang kita semangat untuk menjalankan EPR itu ada, tapi realisasinya masih sangat jauh dari ideal,” kata Muharram.

Menurut Muharram, pihak swasta inilah perusahaan-perusahaan yang punya resource dan mereka inilah yang memproduksi dan menyediakan plastik-plastik yang beredar di masyarakat.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aturan terkait EPR (extended producer responsibility) akan dimasukan dalam Permen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen – yang menyasar tiga sektor, yaitu manufaktur, perusahaan retail, dan industri jasa makanan dan minuman, hotel, restoran, dan kafe.

Pada permen itu, kata Vivien, produsen diminta punya perencanaan untuk mendesain ulang kemasan agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu, mereka diminta mengembangkan sistem “take back” atau mengambil kembali kemasan produk yang sudah menjadi sampah.

Aturan turunan terkait EPR ini memang sedang disiapkan, tapi sayangnya tidak mengikat dan tidak memuat sanksi. “Nggak ada paksa memaksa, memang nggak pakai sanksi. Kalau sanksi itu terhadap perilaku, seperti membuang sampah sembarangan, mengelola TPA secara open dumping,” kata Vivien.

Pemerintah, kata Vivien, serius mengolah dan pengawasan sampah dengan menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana dan bekerja sama dengan masyarakat peduli sampah.

Sebelumnya, sudah ada regulasi sampah, yakni UU No. 18/2008 soal Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Sampah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

”Masih banyak pola pikir tangani sampah dengan kumpul, angkut, buang, tanpa dikelola lebih lanjut hingga jadi sulit,” kata Vivien, pekan lalu dilansir dari Mongabay Indonesia.

Dalam UU Pengelolaan Sampah, kata Vivien, juga mengatur soal tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus sanksi. Kalau TPA menimbulkan pencemaran, bahkan korban jiwa maka pengelola dapat dipidana.

KLHK, kata Vivien, mendorong aturan di pemerintah pusat ditindaklanjuti daerah. (WD-dirangkum dengan berbagai sumber)

Wiradesa, Wartadesa. – Ratusan siswa-siswi SD Negeri 1 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan antusias mengikuti sosialisasi bahaya sampah bagi lingkungan. Mereka berkomitmen dan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya.

Gelaran acara yang dilakukan oleh relawan Mata Garuda wilayah Pekalongan ini menggandeng Komunitas Sapu Lidi Pekalongan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak dini kepada para siswa.

Baca : Mata Garuda Gugah Siswa Untuk Tidak Takut Bermimpi

Imam Nur Huda, pegiat Komunitas Sapu Lidi Pekalongan mengungkapkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 134 siswa-siswi SDN1 Kepatihan ini memantik dan mengajak siswa untuk sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kegiatan Massive Action ini diselenggarakan oleh Alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang tergabung dalam Mata Garuda Pekalongan, mengajak  anak-anak sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarang. Menuju Indonesia 2030 bebas sampah.” Ujar pria yang sering dipanggil Kang Hoed ini.

Imam memperkenalkan jenis-jenis sampah yang harus diketahui agar siswa bijak mengelola sampah. Menurutnya, sampah terbagi menjadi tiga yakni sampah organik yang bisa terurai secara alamiah, sampah anorganik yang sulit terurai dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut Imam, pengenalan sampah sejak dini merupakan bagian penting dalam pendidikan lingkungan kepada siswa. “Dengan mengenalkan jenis-jenis sampah, siswa anak memahami bahwa sampah bisa diuraikan maupun didaur ulang, sementara sampah yang masuk dalam sampah bahan berbahaya dan beracun harus melalui penanganan khusus,” lanjutnya.

Melalui perhelatan tersebut, Imam mengajak siswa untuk peduli kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai dengan pengelompokannya, sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. (WD)

Wiradesa, Wartadesa. – Setiap orang berhak untuk memiliki impian atau cita-cita dalam hidupnya. Pun, tak terkecuali bagi kalangan keluarga tidak mampu. Tercapai atau tidaknya sebuah cita-cita, bergantung pada usaha dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dibutuhkan perjuangan ekstra keras, pantang menyerah. Ada harga yang harus dibayar oleh siapapun untuk mewujudkan sebuah mimpi.

Membagikan dan memotivasi agar siapa saja mau bermimpi, kini dilakoni oleh Nur Puji Lestari, Koordinator wilayah Pekalongan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Mata Garuda. Dia bersama empat relawan dari 11 relawan yang ada di Pekalongan, Sabtu (23/02) berbagi pengalaman dan motivasi kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Menurut Puji Lestari, siapapun berhak untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya, meski dia berasal dari kalangan tidak mampu, “Kami memberikan motivasi kepada anak-anak SDN1 Kepatihan untuk fokus ke cita-cita. Jangan berhenti untuk bermimpi, jangan karena keterbatasan (miskin) terus berhenti untuk mewujudkan cita-cita,” tuturnya.

Penerima beasiswa LPDP Kementrian Keuangan ini mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga tidak mampu, namun ia berhasil mewujudkan cita-citanya. “Saya balik ke Pekalongan, untuk memberikan motivasi kepada warga Pekalongan. Khususnya kalangan keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita. Karena saya pun berhasil meraih cita-cita meski berasal dari keluarga tidak mampu,” lanjutnya.

Tidak hanya menggelorakan dan memotivasi siswa untuk bermimpi, menurut Puji, ada tiga agenda yang diusung saat ini di SDN1 Kepatihan, “Pertama kami memotivasi siswa untuk bermimpi, yang kedua, kami memperkenalkan bahaya penggunaan sampah plastik. Pengenalan tentang sampah plastik dan dampaknya bagi lingkungan, dan yang ketiga, kami mengajak bagaimana meminimalisir penggunaan sampah plastik,” tuturnya.

“Kami mengajak siswa maupun warga untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Akibat sampah plastik ini bisa membahayakan lingkungan, bahkan hewan pun bisa mati lantaran sampah plastik ini. Sayangilah lingkungan, rawat dengan baik untuk anak cucu kita nanti,” harap Puji.

Puji juga mengajak siswa untuk melakukan gaya hidup hemat dan sehat, “anak-anak bisa dilatih untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Tidak jajan sembarangan, apalagi makanan dengan warna yang mencolok, ini berbahaya bagi anak.  Tentunya orang tua bisa menyediakan makanan dan minuman yang sehat yang dibawa dari rumah, untuk anak-anak mereka,” paparnya.

Selepas kegiatan motivasi dan sosialisasi sampah bareng Komunitas Sapu Lidi Pekalongan, siswa diajak untuk menempelkan cita-cita di pohon cita-cita. “Mereka menuliskan cita-cita mereka dalam lembaran kertas kemudian ditempel di pohon cita-cita. Sekaligus pembuatan video testimoni (pernyataan) apa yang akan mereka (siswa) lakukan jika menjadi presiden,” pungkas Puji Lestari. (WD)

Simalungun, Wartadesa. – Karena sampah, kota Medan menyandang predikat kota terjorok di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu, meski hal itu di bantah Kadis Kebersihan dan Pertamanan kota Medan M. Husni.

Terlepas dari kota Medan. faktanya memang persoalan sampah bagai tak pernah usai di pemukiman perkotaan. Penyebabnya? selain minimnya sarana dan prasarana kebersihan dari pemerintah setempat namun kesadaran masyarakat juga sangat minim dengan membuang sampah sembarangan meski tempat penampungan sudah tersedia.

Karena itu untuk mengatasi persoalan sampah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopinca) Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun tak henti melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran warga agar membuang sampah pada tempatnya dengan cara bergotong royong membersihkan drainase disekitaran kelurahan Serbelawan.

Gotong royong dimulai pukul 08.00 – 11.30 Wib, bersamaan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional sesuai agenda Kementerian Lingkungan Hidup yang jatuh pada hari ini Kamis (21/2). Kata Kapolsek Serbelawan AKP Leston Siregar   didampingi camat Dolok Batu Nanggar (Dobana) Susilo.

Pantauan wartadesa pihak Polsek Serbelawan menurunkan semua unit jajarannya di dukung ASN Kecamatan Dobana, anggota Ramil/05 SBL serta siswa SMA beberapa sekolah

Pada kesempatan itu pihak Forkopinca tak bosan meminta masyarakat agar selalu peduli pada kebersihan lingkungan. Jangan apatis, buanglah sampah pada tempatnya. Banyak kerugian akibat buang sampah sembarangan, menyebabkan banjir dan sumber penyakit. Kata Leston Siregar. (wd-bay) *

Kajen, Wartadesa. – Wacana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) pada lahan Pendopo Bupati lama di Jalan Nusantara Nomor 1, Kota Pekalongan direspon oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun.  Dia mengungkapkan bahwa pihaknya lebih setuju jika di eks pendopo di bangun Museum sehingga cagar budaya bisa lebih terjaga.

“Kalau meninggalkan cagar budaya itu perlu dikaji ulang, kalau mau memang mau dibangun harus memerlukan desain yang jelas, sehingga peruntukan eks pendopo itu memang harus untuk cagar budaya,tapi karena bangunan sudah lama jadi perlu direvitalisasi,” ujar Hindun, Rabu (20/02).

Baca: Asip Bantah Akan Pugar Pendopo Lama Untuk Mal

Dewan Keberatan Eks Pendopo Sekretariat Pemkab Pekalongan Dijadikan Mal

Pemkab Pekalongan Akan Bikin Pabrik Malam dan Mal

Menurut Hindun, rencana pembangunan pusat perbelanjaan Super Mall Pekalongan Tower yang direncanakan oleh Bupati Pekalongan sebaiknya dikaji ulang lantaran eks pendopo lama merupakan cagar budaya. “Itukan merupakan cagar budaya yang sudah masuk diverifikasi nasional yang tentu perlu kita lestarikan, saya kira pembangunan super mall di eks pendopo ini perlu di kaji ulang sehingga tidak menimbulkan pendapat masyarakat yang berkepanjangan,” ungkapnya.

Hindun sepakat bila cagar budaya eks pendopo lama direvitalisasi. “Kalau memang mau dibangun harus memerlukan desain yang jelas, sehingga peruntukan eks pendopo itu memang harus untuk cagar budaya, tapi karena bangunan sudah lama jadi perlu direvitalisasi,”

Sebelumnya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi membantah akan memugar bangunan cagar budaya Pendopo Pekalongan yang dibangun pada masa Adipati Noto Dirjo (1879-1920) di Jalan Nusantara No 1 Kota Pekalongan menjadi pusat perbelanjaan (mal), “Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” ujar Asip, Rabu (20/02) saat menghadiri istighosah dan doa bersama di Gedung Pertemuan Umum, Kajen.

Bantahan Asip tersebut dilontarkan lantaran adanya penolakan dari warga maupun dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan terhadap rencana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di lahan Pendopo Sekretariat Kabupaten Pekalongan (Pendopo Pekalongan lama).

Asip menyebut, bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemugaran Pendopo lama, melainkan memperbaikinya. “Memang pendopo lama merupakan cagar budaya yang kami lakukan hanya merevitalisasinya, terkait pembangunan super mall akan dilakukan di samping kanan ataupun kiri cagar bangunan budaya tersebut,” jelasnya.

Menurut Asip, kondisi Pendopo lama seluas 2,6 hektar tersebut saat ini kondisinya tidak terawat, baik Pendopo maupun ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar bupati. “Bangunan memang tidak terawat, pembangunan pun tidak serta merta dilakukan secara instan, karena kami juga melakukan koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan agar pembangunannya terintegrasi dengan penataan Alun-alun Kota Pekalongan yang ada di sekeliling pendopo,” katanya.

Meski sebelumnya diungkapkan bahwa rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lahan Pendopo Bupati lama akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Berkah Investama, Asip mengaku bahwa saat ini sudah ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama aktivasi dan revitalisasi Pendopo lama. “Kerjasama tersebut adalah kerjasama pemanfaatan aset daerah, namun tidak merusak pendopo lama karena masuk dalam cagar budaya,” ujarnya
.
Asip menambahkan kemungkinan akan ada hotel, tempat perbelanjaan, toko buku dan pusat kuliner yang akan dibangun di sekeliling pendopo lama tanpa mengubah fungsi serta mendukung keberadaan cagar budaya tersebut.

“Selain itu akan ada tempat pertemuan yang ditujukan untuk penunjang kebutuhan publik, kawasan pendopo lama nantinya akan menjadi satu diantara bisnis yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” pungkas Asip.

Salah seorang warga Kabupaten Pekalongan, Rian Andrian meminta agar Bupati Pekalongan memperjelas batasan wilayah yang masuk dalam cagar budaya Pendopo Pekalongan tersebut, apakah hanya bangunannya saja atau keseluruhan kompleks pendopo.

Menurut Rian, jika yang masuk dalam cagar budaya adalah kompleks Pendopo lama maka kompleks tersebut tidak bisa diubah menjadi pusat perbelanjaan. “Perlu diperjelas….yang dimaksud cagar budaya itu PENDOPO atau KOMPLEK PENDOPO…. Klo komplek pendopo berati satu kesatuan yang tidak boleh dirubah….” Tulis Rian dalam komentar dalam posting laman media sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Seperti diberitakan Warta Desa sebelumnya, banyak kalangan warga Kabupaten Pekalongan yang berkeberatan rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kompleks Pendopo Bupati lama. Bahkan kalangan dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan tidak sependapat dengan hal tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Adam mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan mal tersebut bagus, namun dirinya tidak sependapat. “Memang itu gagasan bagus, namun saya tidak sependapat kalau pendopo itu diubah menjadi mall,” katanya (19/02).

Adam menambahkan bahwa saat ini pusat perbelanjan banyak yang berguguran dan tutup. “Lah…sekarang ini banyak Mall atau plaza yang ditutup, contohnya Carefour, Mall Banjarsari, Sri Ratu itu harus menjadi pedoman,” katanya. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi membantah akan memugar bangunan cagar budaya Pendopo Pekalongan yang dibangun pada masa Adipati Noto Dirjo (1879-1920) di Jalan Nusantara No 1 Kota Pekalongan menjadi pusat perbelanjaan (mal), “Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” ujar Asip, Rabu (20/02) saat menghadiri istighosah dan doa bersama di Gedung Pertemuan Umum, Kajen.

Bantahan Asip tersebut dilontarkan lantaran adanya penolakan dari warga maupun dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan terhadap rencana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di lahan Pendopo Sekretariat Kabupaten Pekalongan (Pendopo Pekalongan lama).

Baca: Dewan Keberatan Eks Pendopo Sekretariat Pemkab Pekalongan Dijadikan Mal

Pemkab Pekalongan Akan Bikin Pabrik Malam dan Mal

Asip menyebut, bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemugaran Pendopo lama, melainkan memperbaikinya. “Memang pendopo lama merupakan cagar budaya yang kami lakukan hanya merevitalisasinya, terkait pembangunan super mall akan dilakukan di samping kanan ataupun kiri cagar bangunan budaya tersebut,” jelasnya.

Menurut Asip, kondisi Pendopo lama seluas 2,6 hektar tersebut saat ini kondisinya tidak terawat, baik Pendopo maupun ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar bupati. “Bangunan memang tidak terawat, pembangunan pun tidak serta merta dilakukan secara instan, karena kami juga melakukan koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan agar pembangunannya terintegrasi dengan penataan Alun-alun Kota Pekalongan yang ada di sekeliling pendopo,” katanya.

Meski sebelumnya diungkapkan bahwa rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lahan Pendopo Bupati lama akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Berkah Investama, Asip mengaku bahwa saat ini sudah ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama aktivasi dan revitalisasi Pendopo lama. “Kerjasama tersebut adalah kerjasama pemanfaatan aset daerah, namun tidak merusak pendopo lama karena masuk dalam cagar budaya,” ujarnya
.
Asip menambahkan kemungkinan akan ada hotel, tempat perbelanjaan, toko buku dan pusat kuliner yang akan dibangun di sekeliling pendopo lama tanpa mengubah fungsi serta mendukung keberadaan cagar budaya tersebut.

“Selain itu akan ada tempat pertemuan yang ditujukan untuk penunjang kebutuhan publik, kawasan pendopo lama nantinya akan menjadi satu diantara bisnis yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” pungkas Asip.

Salah seorang warga Kabupaten Pekalongan, Rian Andrian meminta agar Bupati Pekalongan memperjelas batasan wilayah yang masuk dalam cagar budaya Pendopo Pekalongan tersebut, apakah hanya bangunannya saja atau keseluruhan kompleks pendopo.

Menurut Rian, jika yang masuk dalam cagar budaya adalah kompleks Pendopo lama maka kompleks tersebut tidak bisa diubah menjadi pusat perbelanjaan. “Perlu diperjelas….yang dimaksud cagar budaya itu PENDOPO atau KOMPLEK PENDOPO…. Klo komplek pendopo berati satu kesatuan yang tidak boleh dirubah….” Tulis Rian dalam komentar dalam posting laman media sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Seperti diberitakan Warta Desa sebelumnya, banyak kalangan warga Kabupaten Pekalongan yang berkeberatan rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kompleks Pendopo Bupati lama. Bahkan kalangan dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan tidak sependapat dengan hal tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Adam mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan mal tersebut bagus, namun dirinya tidak sependapat. “Memang itu gagasan bagus, namun saya tidak sependapat kalau pendopo itu diubah menjadi mall,” katanya (19/02).

Adam menambahkan bahwa saat ini pusat perbelanjan banyak yang berguguran dan tutup. “Lah…sekarang ini banyak Mall atau plaza yang ditutup, contohnya Carefour, Mall Banjarsari, Sri Ratu itu harus menjadi pedoman,” katanya. (WD)

Kajen, Wartadesa. – Rencana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Perusda untuk membangun pusat perbelanjaan (Mal) pada gedung eks Pendopo Sekretariat Pemkab di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan memunculkan keberatan dari warga maupun dewan (DPRD) setempat.

Laman media sosial Cinta Pekalongan pada tanggal 15 Februari 2019 menulis, Cinta Pekalongan ID 15 Februari pukul 09.24 ·

Masyarakat Pekalongan Terancam Kehilangan Salah Satu Cagar Budaya nya.

Pemalang, Wartadesa. – Horee! Tanah, bangunan dan tanaman  dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) akan mendapatkan konpensasi. kompensasi tersebut akan diberikan hanya sekali.

Demikian disampaikan oleh narasumber dariPT PLN UPP DPP3 Jawa Tengah dalam sosialisasi pembangunan sutet di Kecamatan Ampelgading, Pemalang. Selasa (19/02). Ratusan warga Desa Tegalsari Timur dan Desa Kemuning pun yang mengikuti acara terlihat sumringah.

Kegiatan sosialisasi turut diamankan oleh petugas dari kepolisian setempat. Kapolsek Ampelgading, AKP Imam Khanafi mengungkapkan bahwa pihak PLN TX Batang Mandirancan cabang pemalang sengaja mengundang warga masyarakat yang tanah maupun bangunannya terletak disepanjang ruang bebas jalur Sutet.

“kami melakukan pengamanan agar tidak terjadi salah faham antara warga dan pihak PLN yang berujung pelanggaran hukum. musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak tidak ditumpangi orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar kapolsek.

Sumber dari petugas PT. PLN TX Batang yang tidak mau disebutkan identitasnya menerangkan bahwa PT. PLN akan memberikan kompensasi tanah, bangunan dan tanamanan dibawah ruang bebas sutet 500 KV.

“tanah, bangunan dan tanaman yang mendapatkan kompensasi dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet. kompensasi yang diberikan hanya sekali,” terang petugas PLN tersebut.

“kami memang sengaja menggandeng pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang, Kejaksaan negri Pemalang, Koramil Ampelgading Kodim Pemalang, Camat Ampelgading, kepala desa kemuning dan Tegalsari timur kec. ampelgading untuk membantu kami dalam menyampaikan sosialisai kepada warga. sosialisai sesuai dengan PerMen no 27 tahun 2018,” tambahnya.

petugas PLN menjelaskan bahwa sesuai PerMen (peraturan menteri) nominal kompensasi akan diberikan dengan hitungan sebagai berikut :

formula perhitungan kompensasi tanah :
Kompensasi = 15% X LI X NP.
LI = luas tanah dibawah ruang bebas
NP = nilai pasar tanah dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi bangunan :
kompensasi = 15% X LB X NPB
LB = luas bangunan dibawah ruang bebas
NPB=nilai pasar bangunan dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi tanaman:
kompensasi = NPT
NPT = nilai pasar tanaman dari lembaga penilai

Kompensasi tersebut akan diberikan langsung kepada warga yang mempunyai tanah, bangunan dan tanaman yang letaknya 17 meter kekanan dan kekiri sutet, tidak lama setelah musyawarah disepakati.

‘Pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang akan mengawal kegiatan ini, sehingga tidak ada gejolak maupun pelanggaran hukum. situasi musyawarah yang damai dan kondusif itu tujuan kami,” pungkas kapolsek Ampelgading. (WD)