close

Lingkungan

BencanaLayanan PublikLingkungan

Pekalongan kembali terendam rob

rob pekalongan

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Banjir rob di Kota Pekalongan kembali merendam hampir seluruh kawasan di Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (14/05). Banjir rob mulai menggenangi permukiman warga sejak siang menjelang sore.

Rob cukup besar akibat air laut meluap ke permukiman warga dengan ketinggian 10 hingga 30 centimeter. Selain itu, ketinggian air juga disebabkan oleh tanggul laut di pesisir Pantai Utara Kota Pekalongan yang tidak mampu menahan terjangan gelombang laut.

Maryono (42), warga Krapyak menyebut bahwa rob di wilayahnya mencapai ketinggian lutut orang dewasa, “Ketinggian air saat ini mencapai lutut mas … terutama di Krapyak Gang 3A,” ujarnya kemarin. Meski demikian, lanjut Maryono, warga belum melakukan pengungsian meski banjir rob menggenang.

Pantauan di lapangan, banjir rob merendam permukiman di wilayah Pasirsari,  Kramatsari, Kandangpanjang, Sorogenen, Klego, Krapyak, Pabean, Panjangwetan dan Pantaisari.

Rob telah dirasakan warga hampir selama lima tahun, hal demikian membuat warga mempertanyakan keseriusan pemerintah setempat dalam penanggulangan banjir tersebut. Maryono berharap Pemkot Pekalongan lebih memprioritaskan penganganan rob demi menyelamatkan kehidupan warga di wilayah Pekalongan Utara.

“Kami berharap agar penanganan rob ini lebih serius, dilakukan secara lebih cepat untuk menyelamatkan ekonomi warga, lanjutnya.

Sebelumnya, pada akhir April 2019, banjir rob sempat menggenangi sebagian besar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara selama lima hari. Pembangunan tanggul penahan rob yang belum selesai, dituding sebagai pemicu mengapa rob kerap merendam wilayah tersebut. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Sudah diajukan perbaikan oleh Pemdes sejak 2016, jalan Plakaran masih rusak parah

jalan rusak pemalang

Pemalang, Wartadesa. –  Kondisi jalan kabupaten yang melintas di Desa Plakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang sangat memprihatinkan.  Kerusakan jalan sangat parah, hampir seperti kali asat, menurut warga. Bagaimana tidak, hampir seluruh permukaan jalan tidak tampak aspal, yang terlihat hanya bebatauan atau makakam, lantaran aspalnya sudah terkelupas.

Warga sempat memposting kondisi ruas jalan tersebut pada laman media sosial twitter dan dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahwa pemdes hendanya mengusulkan ke pihak pemkab. “Kadesnya usul ke Pemkab … gampang kan?” tulis Ganjar (05/05).

Jawaban Ganjar Pranowo dalam postingan warga di Twitter (05/05)

Menurut Pemdes Plakaran Kecamatan Moga, Nur Laela, kerusakan jalan paling parah dari Balai Desa Plakaran ke Dusun II dan III. “Jalan yang rusak adalah jalur dari Balai Desa Plakaran ke Dusun II dan III, terlebih jalan menurun lumayan terjal.” Ujarnya.

Selain itu, kerusakan jalan juga terjadi pada ruas yang melewati Desa Mandi Raja ke Desa Plakaran. Informasi yang didapatkan dari Pemdes Plakaran, pihak Pemerintah Desa Plakaran telah mengajukan perbaikan jalan pada 2016, namun perbaikan jalan kurang dari separuh yang direalisasikan.

“Pihak desa (pemdes) sudah mengajukan perbaikan dari tahun 2016, dari Volume 6,4 KM baru turun dan diperbaiki 2,4 KM, sisanya masih rusak parah.” Lanjutnya.

Pemerintah  dan warga Desa Plakaran sangat menyayangkan respon dari Pemkab Pemalang yang lamban memperbaiki fasilitas layanan publik tersebut. “Kalo bisa diperbaiki dengan dana desa (DD) sudah diperbaiki, tetapi aturannya Dana Desa tidak boleh untuk memperbaiki jalan kabupaten yang sudah menjadi kewenangan kabupaten.” Tambahnya.

Pemdes Plakaran berharap agar Pemkab Pemalang segera memperbaiki ruas jalan tersebut untuk meningkatkan produtivitas warga. “Diharapkan pihak Pemkab dalam hal ini DPU Kabupaten Pemalang dan dinas terkait segera memperbaiki (ruas jalan tersebut), kasihan warga kami, aktivitas dan kesehariannya terganggu karena jalan yang rusak.” Pungkasnya. (Eky Diantara)

selengkapnya
LingkunganSosial Budaya

Pertarungan sengit Monyet dan Sanca, primata tewas

monyet mati
  • Tak Benar Ditembak Pemburu

Petungkriyono, Wartadesa. – Beredarnya informasi di media sosial, adanya monyet yang mati ditembak oleh pemburu di hutan Petungkriyono, ternyata tidak benar.  Primata ekor panjang  mati terluka di atas aspal tepi jalan Sokokembang tersebut usai bertarung dengan seekor Sanca.

Identifikasi  yang dilakukan dan dilakukan oleh swaraowa pada Jum’at (26/04) menemukan monyet ekor panjang terluka di bagian dada, dan punggung. Identifikasi dilakukan pukul 18.46 WIB tersebut mengenali bahwa monyet yang mati berkelamin jantan.

Setelah penemuan mayat yang dilaporkan oleh warga teridentifikasi, Swaraowa melaporkan kejadian ke BKSDA resort Pemalang pada malam harinya, pukul 22.30 WIB.

Penelururan Swaraowa dilakukan esok harinya, lantaran kondisi malam dan pencahayaan kurang. Pukul 10.15 WIB, Sabtu (27/04), dikakukan penelitian lebih lanjut. Di lokasi kejadian ditemukan bekas lonsoran dari bagian tebing, seperti bekas dilalui oleh satwa.

Tim kemudian mewawancarai Parti (35), pedagang warung dimana ditemukan monyet ekor panjang mati. Parti sempat ditanyakan perihal adanya serangan monyet dan dijawab tidak ada serangan primata kepada manusia.

Informasi dari Muyati (60), warung di depan Tugu Petungkriyono Natural Heritage mengungkapkan bahwa ia melihat ada seekor monyet yang dimakan ular. “Sekitar pukul 13.00 WIB  ular itu membelit monyet dan kemudian kelompok monyet yang lain menyerang menggit ular tersebut, terdengar ramai sekali karena kelompok monyet yang di atas bersuara semua,” tuturnya.

Kejadian tersebut sempat direkam oleh Gianto, warga dari dusun Mesoyi yang kebetulan berada di tempat tersebut.

Hasil otopsi yang dilakukan Tim Swaraowa, Sabtu pukul 11.56 menemukan  dua lubang berjarak sekitar 4 cm yang satu besar yang satu lebih kecil ukurannya, demikian juga yang ada di bagian dada, ada dua lubang juga yang satu lebih lebar diameternya dan yang satunya lebih keci.jarak sekitar 4 cm antar lubang.

Slamet Mahlul, BKSD Jawa Tengah resort Pemalang yang tiba di Sokokembang yang datang ke Sokokembang kemudian bersama Tim Swaraowa kembali ke Tugu Petungkriyono Natural Heritage bertemu dengan Mulyati. Tim kemudian mewawancarai Eko (36) penjual bakso yang melihat kejadian pertarungan antara monyet ekor panjang dan sanca. Eko yang mendapatkan video rekaman dari salah seorang warga kemudian menunjukkan video tersebut.

Dalam video kiriman Jagawana Perhutani KPH Pekalongan Timur, terlihat seekor ular sanca (Phyton reticulatus)  membelit seekor monyet, berada di tengah jalan, dan monyet terlihat tidak berdaya kemudian di tinggal oleh ular sanca.  (WD)

Sumber: Blog Swaraowa

selengkapnya
BencanaLingkunganSosial Budaya

Wilayah Pantura Pekalongan tergenang rob

rob pekalongan

Wonokerto, Wartadesa. – Banjir rob (air laut pasang) di wilayah Pantura Kabupaten dan Kota Pekalongan kembali terjadi. Tiga hari ini rob menggenangi wilayah Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan ketinggian 15-50 CM. Banjir rob juga menggenangi wilayah Krapyak, Bandengan, Pabean, Klego, Pasirsari dan Bugisan sejak seminggu terakhir.

Rob di kawasan Wonokerto merendam wilayah Kecamatan Wonokerto, Tratebang, Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan, Api-api, Pecakaran, Sijambe, Pesanggrahan, dan sebagian wilayah Bebel, Rowoyoso dan Semut.

Warga menyebut, rob kali ini lantaran pembangunan tanggul raksasa belum selesai. Area yang terbuka membuat air dari laut masuk ke permukiman warga.  Air rob mulai masuk ke permukiman pukul 12.00 WIB dan semakin tinggi hingga malam hari.

Warga berharap agar pembangunan tanggul raksasa yang menahan rob segera diselesaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, rob di Kota Pekalongan mencapai ketinggian antara 20-50 CM. Mujiono (55), warga Krapyak menyebut bahwa genangan air mulai Taman Jlamprang hingga ke Utara. Akibat rob tersebut puluhan rumah di wilayah Krapyak, Kota Pekalongan tergenang.

Menurut Mujiono, seminggu ini wilayah Krapyak menjadi langganan banjir rob, namun ketinggian air mencapai puncaknya pada Rabu (24/04) kemarin. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Warga perlu menginisiasi gerakan politik

SAM_3168
  • Diskusi Nobar Film Sexy Killers

Kajen, Wartadesa. – Dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga. Menurut Ribut Achwandi, budayawan dari Kota Pekalongan, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik.

“Setelah menonton film Sexy Killers, yang kita butuhkan sekarang atau beberapa tahun mendatang, adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal tersebut. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk mendaftarkan tokoh yang diusung pada salah satu partai politik, untuk merepresentasikan suara warga.”

Ribut yang juga merupakan akademisi perguruan tinggi di Pekalongan tersebut mengungkapkan dalam diskusi gelaran nonton bareng film Sexy Killers di PhomRak Cafe seberang SMA Negeri 1 Kajen, Senin (22/04) malam. Menurutnya, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Ribut Achwandi memantik acara diskusi pada acara nonton bareng film Sexy Killers di Kajen, Senin (22/04) malam. Foto: Wartadesa

“Hiruk-pikuk pemilu serentak tidak mendidik warga untuk tahu visi, misi calon wakil rakyat. Bahkan hampir tidak ada caleg (calon legislatif) yang mensosialisasikan visi-misi mereka ketika mereka berkampanye. Kita hanya dijejali dengan gambar-gambar caleg di sepanjang jalan, tanpa tahu apa yang mereka perjuangkan,” lanjut Ribut.

Budayawan yang tinggal di Landungsari, Kota Pekalongan tersebut mengungkapkan bahwa gelaran pemilu legislatif terkooptasi (tertutup) oleh perdebatan panas calon presiden dan calon wakil presiden yang berimbas pada warga.

Imam, peserta diskusi asal Desa Sinangoh Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan membenarkan bahwa film Sexy Killers yang mengungkap bisnis korporasi tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, PLTU maupun turunannya, tidak memperhatikan konservasi alam.

Pemuda yang sempat bekerja di salah satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan tersebut menceritakan bagaimana perusahaan batubara beroperasi sejak awal hingga mengolah fosil bumi Indonesia.

“Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Jadi, untuk mendapatkan batubara, awalnya bukit atau hutan digunduli dengan cara dibakar. Pembakaran hutan ini, tentu saja mematikan kehidupan ekosistem yang ada. Binatang dan makhluk hidup lainnya tentu terdampak, termasuk manusia.” Ujarnya.

Setelah hutan gundul, lanjut Imam, tanah yang ada dipermukaan diambil. “Seharusnya tanah yang diambil untuk mendapatkan batubara, disimpan (tanahnya), setelah tambang habis, tanah dikembalikan kembali dan volume tanah ditambah sesuai dengan jumlah batubara yang dikeruk. Namun hal tersebut tidak dilakukan, itulah yang terjadi, alam rusak lantaran tambang tersebut,” tuturnya.

Apa yang kita lihat dalam film Sexy Killers, ditingkat lokal, Pekalongan juga terjadi. “Di Pekalongan saat ini kan marak tambang galian C, apakah tambang galian C disekitar kita tersebut telah memperhatikan kelestarian lingkungan? Saya tidak tahu, lanjut Imam retoris.

Sementara Dudi, mahasiswa Yogya asal Kedungwuni mengungkapkan pengalamannya bagaimana warga Kulonprogo berdaya, menolak tambang pasir besi. Menurutnya inisiasi gerakan warga perlu ditumbuhkan, “pengalaman turut mendampingi warga Kulonprogo membuat saya membangun sebuah komunitas di Jogja yang memberikan literasi bagi warga,” ungkapnya.

Dudi menilai bahwa oligarki politik saat ini tentu membutuhkan terobosan bagi generasi milenial –entah lima tahun atau berpuluh tahun mendatang– untuk terjun ke dunia politik yang baik dan benar. “Butuh dorongan kaum milenial untuk terjun ke dunia politik saat ini yang seperti comberan. Mereka harus benar-benar bertekat meluruskan politik saat ini. Walaupun anggapan umum saat ini politik itu kotor, setidaknya perlu dicoba untuk terjun dan memperjuangkan kepentingan warga.” ujarnya.

Gambarannya, ketika ada kucing yang kecemplung ke comberan yang kotor, terus ada orang yang turun ke comberan tersebut kemudian menyelamatkan kucing. Yang kotor hanya kakinya saja, namun kucingnya telah selamat. Ujar Duni menggambarkan, “ketika kaum muda berpolitik dengan tujuan yang baik dan benar. Mereka harus siap untuk dicap “kotor” dan tidak dipercaya. Tapi buktikan kiprahnya, bahwa mereka menyuarakan warga,” lanjutnya.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh lebih dari tiga puluh peserta tersebut, terungkap bahwa politik indonesia saat ini, bahkan ditahun-tahun berikutnya akan tetap dikuasi oleh oligarki dan korporasi (baca: pemodal). Pun ditingkatan lokal.

Namun ada beragam cara untuk tetap bisa berkontribusi dan menyuarakan suara warga. Setidaknya jadi ketua RT atau RW yang baik dan benar, memperjuangkan kepentingan warga. Atau dengan menginisiasi komunitas yang berkontribusi dan membemberdayakan warga.

Menurut Najmul Ula, mahasiswa Prodi Ilmu Politik FIS Unnes asal Pekalongan yang juga menjadi moderator acara, saat rekannya, Aghnia Ananda, pemilik PhomRak Cafe mempunyai ide untuk menggelar acara nonton bareng dan diskusi film garapan Watchdog, dia tertarik. Bersama rekan-rekannya, disepakati acara digelar di lapak rekan Aghnia Ananda, di Jalan Mandurorejo Kajen.

“Acara ini diluar dugaan, antusiasme peserta dari Pekalongan begitu tinggi. Ekspektasi kita, sepuluh peserta saja sudah cukup. Yang hadir saat ini lebih dari target. Ini menunjukkan bahwa kaum muda Pekalongan tertarik dengan gerakan literasi,” ujar Najmul.

Gelaran yang dimulai dengan pemutaran film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono pukul 19.30 WIB dilanjutkan dengan diskusi dengan pemantik Ribut Achyadi hingga pukul 00.00 WIB dinihari. (WD)

selengkapnya
Hukum & KriminalLingkungan

Warga laporkan pencamaran limbah cucian jins di Paesan Utara

limbah jins

Kajen, Wartadesa. – Pencemaran limbah cucian jins di Paesan Utara Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dikeluhkan warga.

Keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pekalongan, AKP Hery Hariyanto, warga melaporkan pencemaran limbah cucian jins pada Kamis, 28 Maret 2018.

Laporan penyalahgunaan pengelolaan limbah cucian jins tersebut ditindaklanjuti Kasat Reskrim pada Senin, 1 April 2019 dengan melakukan operasi yang dipimpin oleh AKP Hery Hariyanto.

Pukul 15.00 WIB (01/04), anggota Satreskrim mengecek kebenaran penyalahgunaan limbah cucian jins di  Paesan Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dan dilakukan pengecekan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hingga saat ini pemilik, pengelola dan saksi pekerja masih dimintai keterangan lebih lanjut di ruangan Sat Reskrim Polres Pekalongan. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Warga Kaligawe tolak pembangunan TPA

tolak tpk

Karangdadap, Wartadesa. – Warga Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menolak pembangunan Tempat Pembuangan Akhr (TPA) sampah Kabupaten Pekalongan. Penolakan warga tersebut terungkap dalam sosialisasi yang digelar kemarin, Rabu (27/03) pukul 14.00 WIB di balai desa setempat.

Penolakan warga disampaikan oleh Karangtaruna/pemuda setempat dalam sesi tanya jawab dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Karangdadap, Kapolsek Karangdadap, perwakilan Danramil Kedungwuni, perwakilan Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, kepala desa dan perangkat desa Kaligawe, ketua BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan karang taruna desa Kaligawe.

Menurut warga, mereka tidak setuju jika Desa Kaligawe dibangun TPA sampah Kabupaten Pekalongan dan tidak menginginkan lagi ada sosialisasi lanjutan. Sosialisasi yang digelar kemarin merupakan kali kedua.

Penolakan dari warga, Karangtaruna dan pemuda desa setempat tersebut akhirnya dibuatkan berita acara penolakan oleh kepala desa setempat, Patikhin. Berita acara ditandatangani oleh warga untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dengan begitu, pemuda, Karangtaruna dan sebagian warga desa Kaligawe yang menolak pembangunan TPA tidak menginginkan lagi diadakannya sosialisasi lanjutan.

Sementara itu, Kapolsek Karangdadap AKP Guntur Tri Harjani, menyarankan kepada warga dan pemuda lebih baik program pemerintah ditonton atau dilihat dulu, kami berharap pada sosialisasi berikutnya biarlah diputarkan dulu video-video berkaitan dengan pengolahan ini baru kalau tidak setuju bisa disampaikan. “Beri kesempatan pada pemerintah daerah untuk menambah wawasan kita semua,” ujarnya.

Patikhin selaku kepala desa Kaligawe menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan yang ke dua kalinya tentang pengolahan TPA dan yang punya gawe adalah pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini melalui Dinas Perkim (permukiman).

Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan melalui Ari Lanang menjelaskan bahwa TPA lama di Kajen lokasi atau tempat sudah tidak memungkinkan sehingga butuh lokasi atau tempat baru, oleh sebab itu Pemkab Pekalongam kalau sudah ada lokasi akan bangun TPA yang ramah lingkungan sesuai standart yang tidak akan mencemari lingkungan. “Setelah melalui kajian karekteristik tanah letak dan jarak adalah di desa Kaligawe, harapan kami atas nama pemerintah mohon kerjasamanya agar proyek ini dapat berjalan,” ujarnya.

Ari menambahkan untuk tidak berfikir negatif dulu mendengar kata sampah, dalam hal ini nanti akan dibangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang sangat baik dimana tidak akan mencemari lingkungan dengan baunya ataupun dampak lain. Bahwa dalam pemilihan lokasi memang dicari lokasi yang jauh dari pemukiman warga dengan minimal jarak sekitar 1 kilometer, selain itu juga akan dibangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan, bisa sebagai tempat wisata edukasi bahkan akan dibangun juga sarana bermain anak.

Lebih lanjut Ari menegaskan, pemerintah dalam hal pengolahan sampah tidak sembarangan, kita akan menggunakan ahli-ahli yang sudah sangat membidangi sehingga akan tercipta tempat pengolahan sampah yang baik tidak seperti yang kita kira yaitu seperti TPA yang dulu.

Camat Karangdadap Abdul Qoyyum yakin bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan membuat program yang merugikan atau menciderai warganya, karena penentuan pemilihan lokasi diantaranya lokasi minimal 1 kilometer dari pemukiman, kemudian ada membran penyaringan yang nantinya tidak mengotori sungai, tidak menimbulkan bau dan juga dibikinkan sarana wisata dan permainan anak-anak. (WD)

selengkapnya
Lingkungan

Permukiman Tirto masih banjir, penanganan rob selesai akhir 2019

banjir

Kajen, Wartadesa. – Sejumlah permukiman di Tirto, Kabupaten Pekalongan, hingga saat ini masih tergenang banjir akibat parapet sungai jebol. Arini Harimurti, Wakil Bupati Pekalongan berharap agar penanganan rob, benar-benar menanggulangi banjir di Kota Santri. Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian banjir dan rob, Selasa (05/03).

“Kondisi sekarang dimana-mana air, bagaimama cara pemecahanya? Apa dibuat drainase atau itu masih perlu dibuatkan drainase ke arah mana dan itu tugas siapa? Karena taunya warga penanggulangan rob sudah jadi berarti tidak ada lagi genangan air,” ujar Arini.

Menurut Arini, hingga sat ini di wilayah Tirto, genangan air masih terjadi lantaran parapet yang jebol belum ditutup. Ia mempertanyakan sebenarnya penanganan jebolnya tanggul tersebut tanggung jawab siapa, kabupaten, provinsi atau pusat? Tanyanya retoris.

“Dipemukiman masih banjir walaupun tidak setinggi permukaan dulu. Semoga kedepan tidak ada banjir lagi, entah itu karena rob atau air hujan,” Arini berharap.

Terkait penanganan banjir rob, Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul penahan rob akan selesai pada akhir 2019.

“Pembangunan pengendalian banjir rob ini akan selesai pada akhir tahun 2019 dan secara umum ini bisa mengeliminir (mengurangi) dampak rob di kabupaten pekalongan, termasuk juga dampak banjir, apabila curah hujan tinggi dan air laut pasang maka akan kita pompa,” tutur Asip.

Menurut Asip kebutuhan pompa saat ini adalah, untuk sistem Mrican-Wonokerto 14 m3/detik dan untuk sistem Bremi-Meduri 20m3/detik.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juana mengungkapkan bahwa penutupan tanggul yang saat ini masih difungsikan sebagai tambak oleh warga, akan dilakukan pada bulan Mei 2019. Kepastian tersebut dipertanyakan petambak lantaran tambak mereka akan diurug saat pembangunan tanggul. Sementara saat ini tambak masih difungsikan.

Menurut BBWS Pemali Juana belum pastinya pengurukan tambak tersebut lantaran saat ini belum ada pompa. Menurutnya sekitar bulan Mei pompa akan datang dan pengurukan akan dilakukan setelah adanya pompa.

Petani berharap agar sebelum penutupan tambak dilakukan sosialisasi, sehingga mereka bisa memanen ikan sebelum dilakukan penguruukan. (WD)

selengkapnya
Jalan-jalanLingkungan

Dibuka April mendatang, baru seperempat lahan dibersihkan

telaga mangunan

Petungkriyono, Wartadesa. – Destinasi wisata baru Telaga Mangunan yang terletak di Dusun Mangunan Tlogo, Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan seluas tujuh hektar yang akan dibuka pada April 2019, kondisinya saat ini baru seperempat luasan telaga yang sudah dibersihkan.

Meski demikian, ramainya pemberitaan melalui media sosial, Telaga Mangunan mengundang warga Pekalongan dan sekitarnya untuk datang ke lokasi tersebut. Ratusan warga Pekalongan dan sekitarnya tiap hari mendatangi Telaga Mangunan untuk menikmati sejuknya alam “Negeri Diatas Awan”.

Kasi Pengembangan Wisata Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Purwo Susilo mengungkapkan pihaknya terus melakukan persiapan pembukaan Telaga Mangunan. Pihaknya mengklaim, hingga saat ini sudah tiga bulan melakukan pembersihan sedimentasi telaga.

“Untuk itu kami terus melakukan persiapan pembukaan dan fasilitas yang sudah dibangun baru sebatas kamar mandi umum serta penambahan perahu wisata,” ujar Purwo Susilo.

Menurut Purwo Susilo, tiket untuk masuk ke Telaga Mangunan ditetapkan Rp. 5 ribu perorang, termasuk biaya parkir kendaraan.

Saat ini, Pemkab Pekalongan beserta warga setempat tengah melakukan pembersihan telaga sejak Januari lalu. “Masyarakat Desa Tlogohendro, setiap Hari Minggu, gotong royong melakukan pembersihan untuk membuka telaga tersebut,” kata Purwo Susilo.

Telaga yang terletak dari hiruk pikuk perkotaan, dan area telaga tersebut masih terjaga keasriannya dengan air yang jernih dan dikelilingi pepohonan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan wahana perahu kayak. (WD)

selengkapnya
KesehatanLingkungan

Zero Kantong Plastik di Kota Santri, Bisakah?

bupati pekalongan di unikal

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mewacanakan program zero kantong plastik. Program tersebut mengarah Kota Santri Bebas Sampah pada Tahun 2025. Program zero kantong plastik ini diungkapkan oleh Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam dialog interaktif dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, M. Basui Hadimuljono bersama Sosiologi UI, Imam Pradodjo saat meresmikan Rusun Mahasiswa Unikal, Sabtu (23/02) kemarin.

“Saya akan instruksikan pada jajaran Pemkab Pekalongan untuk segera mengatasi permasalah sampah melalui program zero kantong plastik,” ujar Asip Kholbihi.

Upaya Pemkab Pekalongan untuk mewujudkan Pekalongan bebas dari kantong plastik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Destinasi Ekowisata Petungkriyono.

Upaya lainnya, yakni dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perbub Nomor 19 Tahun 2017 lebih fokus pada pengaturan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono.

Dalam peraturan tersebut, stageholder (pihak-pihak yang terkait) diharapkan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan kantong plastik ramah lingkungan yang organik dan mudah teruraikan. Selain itu, upaya pengurangan sampah dengan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (3R–Reuse, Reduce, dan Recycle).

Sasaran pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain:
1. Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata dan lingkungan hidup;
2. pelaku usaha pariwisata;
3. wisatawan; dan
4. masyarakat sekitar destinasi ekowisata Petungkriyono.

Pada Perbub Nomor 44 Tahun 2018 fokus pada kebijkan dan strategi penggelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Perbub tersebut merupakan turunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).

Kebijakan pelarangan kantong plastik di sejumlah daerah, menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pelarangan tersebut menyulitkan konsumen yang berbelanja di toko modern. “Untuk menghindari pemakaian kantong plastik, yang diperlukan itu pengurangan. Tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja,” kata Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta dilansir dari Tirto, Jumat (23/11/2018).

Dukungan ritel pada pengurangan sampah plastik ini dilakukan dengan penerapan plastik ramah lingkungan sekali pakai yang harganya lebih mahal ketimbang plastik yang biasa digunakan oleh warga sehari-hari.

Lewat kebijakan ini, siapa saja yang hendak pakai kantong plastik untuk membawa belanjaan dikenakan biaya tambahan. Namun, lantaran banyak faktor, kebijakan ini akhirnya tidak diterapkan lagi.

Sejumlah daerah yang sejauh ini sudah menerapkan pelarangan kantong plastik ialah Banjarmasin dan Balikpapan, Bandung dan beberapa daerah lain.

Dikutip dari Tempo, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 3 Juli 2018.
Larangan ini termasuk untuk kantong plastik berbayar di pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mal, serta gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dilihat dari dua Perbub Pekalongan yang ada, hingga saat ini belum ada payung hukum pelarangan penggunaan plastik maupun upaya penggunaan plastik ramah lingkungan di Kota Santri.

Bila Pemkab Pekalongan serius dan berkomitmen untuk mewujudkan zero kantong plastik, tentu payung hukum tersebut musti diterbitkan terlebih dahulu. Selain itu, kebijakan pelarangan plastik perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik dari hulu.

Muharram dari Greenpeace mengatakan kebijakan pelarangan plastik tentu perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik di hulu. Menurut Muharram, dikutip dari BBC Indonesia, penanganan plastik lebih baik jika dimulai dari pihak-pihak atau sektor yang punya pengaruh besar, pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah, ujar Muharram, perlu mengeluarkan regulasi yang fokus pada masalah reduksi atau pengurangan suplai plastik karena produksi meningkat tiap tahun.

“Ketika kita hanya bicara plastik yang sudah jadi sampah, tapi keran produksinya tidak kita stop, kita tidak batasi ketersediaan plastik di pasar, tentu akan sulit untuk menyelesaikannya (masalah plastik),” ujar Muharram dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (21/02/2019).

Dan ini tidak hanya perusahaan kantung plastik tapi juga berbagai produsen makanan dan minuman kemasan.

Hasil audit merek yang dilakukan Greenpeace pada Oktober 2018 di sejumlah kegiatan bersih-bersih pantai, ditemukan banyak sampah plastik berasal dari produk kemasan.

Misalnya, mereka menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G dan Wings di Pantai Kuk Cituis (Tangerang); sampah produk dari Danone, Dettol, Unilever di Pantai Mertasari (Bali); dan Indofood, Unilever, Wings di Pantai Pandansari (Yogyakarta).

Greenpeace mengatakan pemerintah harus terus mendorong perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab mereka, yang dikenal dengan istilah extended producer responsibility (EPR) sebagaimana tercantum di undang-undang pengelolaan sampah.

Dengan EPR, setiap perusahaan diminta untuk mengelola sampah dari produk-produk yang mereka hasilkan, terutama yang sulit terurai di alam.

“Karena kita tahu sebenernya di undang-undang kita semangat untuk menjalankan EPR itu ada, tapi realisasinya masih sangat jauh dari ideal,” kata Muharram.

Menurut Muharram, pihak swasta inilah perusahaan-perusahaan yang punya resource dan mereka inilah yang memproduksi dan menyediakan plastik-plastik yang beredar di masyarakat.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aturan terkait EPR (extended producer responsibility) akan dimasukan dalam Permen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen – yang menyasar tiga sektor, yaitu manufaktur, perusahaan retail, dan industri jasa makanan dan minuman, hotel, restoran, dan kafe.

Pada permen itu, kata Vivien, produsen diminta punya perencanaan untuk mendesain ulang kemasan agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu, mereka diminta mengembangkan sistem “take back” atau mengambil kembali kemasan produk yang sudah menjadi sampah.

Aturan turunan terkait EPR ini memang sedang disiapkan, tapi sayangnya tidak mengikat dan tidak memuat sanksi. “Nggak ada paksa memaksa, memang nggak pakai sanksi. Kalau sanksi itu terhadap perilaku, seperti membuang sampah sembarangan, mengelola TPA secara open dumping,” kata Vivien.

Pemerintah, kata Vivien, serius mengolah dan pengawasan sampah dengan menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana dan bekerja sama dengan masyarakat peduli sampah.

Sebelumnya, sudah ada regulasi sampah, yakni UU No. 18/2008 soal Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Sampah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

”Masih banyak pola pikir tangani sampah dengan kumpul, angkut, buang, tanpa dikelola lebih lanjut hingga jadi sulit,” kata Vivien, pekan lalu dilansir dari Mongabay Indonesia.

Dalam UU Pengelolaan Sampah, kata Vivien, juga mengatur soal tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus sanksi. Kalau TPA menimbulkan pencemaran, bahkan korban jiwa maka pengelola dapat dipidana.

KLHK, kata Vivien, mendorong aturan di pemerintah pusat ditindaklanjuti daerah. (WD-dirangkum dengan berbagai sumber)

selengkapnya