Warta Desa

Peninggian jalan bukan solusi atasi rob Pekalongan

by buono on April 11, 2021 Lingkungan nonton bareng Pekalongan tenggelam dalam diam wachdoc documentary

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan dinilai hanya sebatas tindakan sementara dan tidak solutif. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang digelar oleh Komunitas Pejuang Krubyuk, Pekalongan dalam gelaran Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Film Tenggelam Dalam Diam produksi Watchdoc Documentary, Sabtu (10/04) semalam.

Acara sederhana ini dihelat di salah saru rumah warga Kramatsari Gang 7, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan dihadiri oleh empat orang pematik dan narasumber tim produksi film, warga sekitar, dan mahasiswa dari berbagai latar belakang asal Pekalongan dan sekitarnya.

Kegiatan nobar dan diskusi diawali dengan sambutan dari Komunitas Pejuang Krubyuk yang dimoderatori oleh Eko Marlyanto, warga Pekalongan yang terlibat dalam produksi film Tenggelam Dalam Diam. Dilanjutkan dengan pemutaran film.

Eko membuka diskusi dengan memaparkan realitas terdekat mengenai dampak krisis iklim, edukasi dan menggali keresahan warga Pekalongan terkait banjir dan rob di Kota Pekalongan. Diskusi mengalir dimulai dari cerita perjalanan tim dokumenter dan cerita angkatan realitas masyarakat terdampak rob.

Uly, salah satu aktivis Greenpeace menyampaikan bahwa isu krisis iklim sudah digencarkan sejak lama namun memang belum menjadi topik populis yang ramai mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah.

Pejuang Krubyuk sebagai unsur masyarakat setempat, menyampaikan harapan agar selanjutnya permasalahan ini (banjir dan rob) bisa menemukan solusi bersama dan pemerintah tidak lagi mengatasi permasalahan rob/banjir hanya dengan peninggin jalan atau pun upaya tidak solutif lainnya.

Diskusi memperoleh kesimpulan bahwa untuk selamat dari ancaman perubahan iklim, semua elemen harus mengambil peran untuk memperlambat kiamat ekologis. Misalnya, masyarakat dengan pembiasaan green life style dan pemerintah dengan pembuatan peraturan yang berpihak pada lingkungan serta masyarakat. (Mufida K)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Banjir lumpur kembali landa Pantai Celong

by buono on April 9, 2021 Layanan Publik Lingkungan banjir lumpur Batang kitb pantai celong

Batang, Wartadesa. – Banjir bercampur dengan lumpur merah kembali melanda kawasan permukiman warga di Pantai Celong, Desa Kedawung, Banyuputih, Batang. Kamis (08/04) malam sekira pukul 19.00 WIB.

Dalam video yang diunggah oleh Suryo Sukarno, jurnalis televisi swasta nasional dalam laman media sosial Facebook, dituliskan keterangan “Malam ini sekitar jam 19.00 banjir bercampur lumpur merah, melanda dikawasan penduduk di pantai Celong desa Kedawung kecamatan Banyuputih Batang. Warga kesulitan akses keluar masuk desanya. Banjir ini dampak proyek pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB ) atau sekarang menjadi Grand Batang City (GBC). Video dokumen warga Celong,”

Video kemudian di pos-ulang di laman Facebook Batang Update dengan respon sebanyak 180 orang, 30 komentar dan dibagikan sebanyak 19 kali.

Banjir disertai dengan lumpur merah ini menurut Suryono (nama Suryo Sukarno) sudah tujuh kali terjadi, “beberapa kali… Info warga sudah 7 kali,” tulisnya saat menjawab komentar dalam video yang diunggahnya.

Sebelumnya, pada 6 Pebruari 2021, banjir disertai dengan lumpur merah mengakibatkan 50 keluarga terdampak. Kepala Desa Kedawung Akhmad Subekhi mengatakan bahwa banjir menyebabkan aktivitas warga terhambat dan juga merendam perabotan elektronik milik warga dan beberapa pintu rumah mengalami kerusakan karena derasnya air disertai lumpur.

Dalam kejadian saat itu, Bupati Batang, Wihaji meninjau lokasi bersama Kapolres Batang dan Dandim 0736 Batang, mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprot lumpur yang menutup akses jalan.

Menurut Wihaji, banjir pada tanggal 6 Pebruari tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai Rp 100 juta. Ia meminta pihak pelaksana pembangunan KITB bertanggungjawab, mengingat musibah tersebut akibat dari penyiapan lahan yang dikerjakan saat itu.

“Untuk kepala desa dan camat, saya minta untuk segera komunikasi dengan korporat KITB guna meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh warga. Mengingat banjir yang terjadi merupakan dampak pembangunam KITB,” tegas Bupati Wihaji, mengutip laporan wartawan Radar Pekalongan.

Wihaji meminta agar kejdian tersebut tidak terulang lagi. Menurutnya, PT Pembangunam Perumahan (PP) harus melakukan langkah pencegahan. Untuk solusi jangka panjang direncanakan membuat sodetan kusus jalan air dari KITB menuju ke laut. (Bono, dengan sumber tambahan tertera)

selengkapnya

Lingkungan

Alih fungsi lahan dengan tanaman semusim di dataran tinggi Dieng dianggap rusak kawasan hutan

by buono on Maret 22, 2021 Lingkungan alih fungsi lahan Batang

Batang, Wartadesa. – Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Batang menganggap alih fungsi lahan dengan tanaman semusim terutama kentang di dataran tinggi pegunungan Dieng, merusak kawasan fungsi hutan. Hal tersebut membuat dinas akan meninjau kembali perizinan perhutanan sosial di Batang.

“Kita harus meninjau kembali perizinan perhutanan sosial harus kita perhatikan. Petani harus kita gilir agar tidak menanam tanaman semusim agar hutan tidak kritis lagi,” ujar Kepala Dispaperta Batang, Heru Yuwono saat melakukan penanaman bibit pohon Beringin, di Desa Gerlang Kecaamatan Blado, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Heru, alih fungsi lahan di dataran tinggi Dieng dengan tanaman kentang sudah mengkhawatirkan. “Alih fungsi lahan hutan ini sudah sangat mengkhawatirkan yang berdampak pula pada petani yang ada di bawah mengalami kesulitan air terutama di musim kemarau,” jelasnya.

Heru menambahkan bahwa alih fungsi juga berpotensi terhadap tanah longsor di dataran tinggi.

Dispaperta bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sendang Kamulyan Batang melakukan penanaman bibit Beringin, bibit Jeruk Lemon, Kopi Arabika dan Apel dan lainya.

“Bibit beringin yang kita tanam sebanyak 2 ribu pohon, Jeruk Lemon 5 ribu pohon, Kopi Arabika 6 ribu pohon dan Apel 4 ratus pohon yang tersebar di Desa Gerlang Kecamatam Blado dan Desa Pranten Kecamatam Bawang,” kata Heru.

Heru berharap masyarakat dapat merawat bantuan bibit seperti jeruk lemon, Kopi Arabika dan Apel, karena memiliki nilai ekonomis yang tidak kalah dengan tanaman kentang.

Sementara, Direktur PUDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang Yulianto mengatakan air tidak bisa lepas dari kelestarian hutan, karena hutan merupakan penyangga kehidupan manusia dan bumi. “Gerakan tanaman pohon ini bisa berdampak pada penyerapan air dan bisa memberikan kemandirian ekonomi masyarakat,”ungkapnya.

Menurut Yulianto, gerakan menanam pohon yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat penangkapan air di hulu dan pelestarian hutan. (Bono)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Intrusi air laut di Batang capai 5KM, saatnya galakkan gerakan menabung air

by buono on Maret 22, 2021 Lingkungan Sosial Budaya Batang menabung air

Batang, Wartadesa. – Perembesan (intrusi) air laut di Kabupaten Batang saat ini sudah mencapai lima kilometer ke daratan. Artinya, hingga jarak 5KM dari bibir pantai ke arah daratan, warga akan merasakan air payau saat mengambil air dari sumur mereka. Intrusi air laut dipicu oleh eksploitasi besar-besaran hingga menyebabkan ketidakseibangan antara pengambilan dan pemulihan air tanah.

Diretktur PUDAM Sendang Kamulyan Batang, Yulianto mengungkapkan bahwa eksploitasi air bawah di Batang masih sedikit. “Intrusi air laut yang naik ke atas kondisi di Kabupaten Batang sudah 5 kilometer (Km). Alhamdulillah, eksploitasi air bawah tanah di Batang masih sedikit karena ada Perda setiap Industri dilarang mengeksploitasi air bawah tanah,” kata Yulianto usai penanaman bibit pohon Beringin di Desa Gerlang Kecamatan Blado, Sabtu (20/3/2021).

Meski Pemkab Batang telah telah mengatur tentang tata ruang wilayah (RTRW) yang melarang ekploitasi air bawah tanah. Namun upaya untuk memulihkan air tanah perlu dilestarikan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air minum warga di wilayah Kabupaten Batang, pihaknya mengoptimalkan pemanfaatan air sungai dan mata air yang ada di hulu. “Oleh karena itu, pemanfaatan sungai dan mata air di hulu sangat dibutuhkan sekali untuk memenuhi kebutuhan air mimum masyarakat,” jelasnya.

Menurut Yulianto, sumber mata air di Batang masih cukup karena hampir semua kecamatan ada sumber mata air. Ia juga menambahkan, air yang menjadi kebutuhan semua makhluk hidup tidak lepas dari kelestarian hutan. “Hutan adalah penyangga kehidupan manusia dan bumi. Oleh karena itu, masyarakat harus terus melakukan gerakan tanam pohon untuk mencegah krisis air,” pungkasnya.

Pentingnya Gerakan Menabung Air

Industri di Batang yang makin berkembang, dengan munculnya PLTU dan Kawasan Industri Batang saat ini. Memunculkan industri-industri baru, seperti rencana Pemkab Batang untuk membangun superblock perkantoran dan hotel. Kesemua industri tersebut membutuhkan air dalam pengoperasiannya. Jika sumber air dalam yang dipilih. Resiko terjadinya penurunan muka air tanah, seperti di Pekalongan, bakal terjadi juga di Batang. Meski RTRW Batang melarang eksploitasi air bawah tanah. Namun izin pengelolaan air bawah, menjadi ranah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini jelas membutuhkan koordinasi yang baik antara pemda dengan pemprov, untuk meminimaisir dampak eksploitasi air bawah.

Upaya pengembalian air tanah, sejatinya bisa dilakukan oleh warga secara massal, melalui gerakan menabung air (Gemar). Yakni pemanfaatan air hujan dengan membuat sumur resapan, biopori atau lubang resapan biopori (LRB).

Gerakan menabung air ini telah dilakukan oleh warga Desa Patemon, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, sejak 2014 lalu melalui program sumur resapan kemitraan USAID dan Pemkab Salatiga. Lurah Desa Patemon, Puji Rahayu, mengatakan pada 2014 saat ada tawaran di desanya untuk dibangun sumur resapan langsung diterima. Alasannya, sumur bipori bermanfaat untuk menabung air di dalam tanah saat musim penghujan sehingga saat kemarau ada cadangan air.

“Pada 2014 dimulai ditawari sumur resapan, langsung saya terima. Unsur desa bertugas memberi penyadaran kepada warga agar sadar pentingnya sumur resapan,” kata Puji Rahayu mengutip laporan media indonesia.

Puji mengatakan bahwa pada tahun 2020 lalu, telah dibangun sembilan sumur resapan di desanya. Meski sumur resapan yang dibangun baru terlihat manfaatnya setelah dua tahun, ia selalu mempromosikan gerakan menabung air. “Pada 2020 sudah terbangun sembilan sumur resapan. Manfaatnya bukan saat ini, tapi untuk anak cucu. Ini adalah sedekah kita untuk saudara, tetangga dan lainnya. Diakui tidak diakui, sekarang debit air naik. Ini tentang bagaimana menyimpan air ke tanah menjadi lebih baik,” katanya.

Manfaat hadirnya sumur resapan di Desa Patemon adalah saat musim kemarau. Sebelumnya saat musim kemarau mereka harus mengambil air bersih yang jaraknya 1,5KM dari rumah, “Sumur di sini dalamnya sekitar 15-20 meter. Kalau kemarau sumurnya kering. Tidak ada air PDAM dan saat kemarau kami mengambil jatah air bersih yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari rumah,” katanya.

Gerakan menabung air juga dilakukan di Kampung Gintung, Kota Malang, Jawa Timur. Kampung Gintung sebelumnya terkenal dengan kampung kumuh, langganan banjir dan sanitasi yang bermasalah. Pada 2012 ketua RW setempat, Bambang Irianto mengajak Wali Kota Malang saat itu, Sutiaji, menggerakkan warga menabung air dengan membangun sumur injeksi dan biopori.

Bambang Irianto juga mewajibkan seluruh warganya untuk menanam dan bergotong-royong. Warga yang tidak mau ikut menanam dan gotong-royong dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan seperti pengurusan surat-menyurat.

Melansir tulisan dari Mongabay, gerakan membersihkan sungai di Kampung Gintung, tidak berdampak signifikan. Meski kali sudah dibersihkan dan dikeruk, banjir masih melanda kampungnya setiap hujan datang. Bambang kemudian menggandeng Profesor Muhammad Bisri, Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, saat itu. Bisri kemudian merancang sumur injeksi dengan seluruh biaya ditanggung Universitas Brawijaya Malang, sedangkan pengerjaan bergotong royong dengan warga.

Sumur injeksi ini berbeda dengan sumur resapan. Kalau sumur resapan berdiameter satu meter dengan kedalaman sekitar 5-6 meter. Sumur injeksi minimal 20-25 meter berdiameter sekitar enam meter. Lapisan bawah ditata batu dan kerikil.

Tahun 2019 di Kampung Glintung, dibangun tujuh sumur injeksi. Ia menampung sekitar 42.000 liter air. Kampung Glintung juga membangun 700 lubang biopori di sejumlah ruas jalan yang mampu menampung sekitar 14.000 liter air. Mereka membangun lubang biopori diameter 10-30 centimeter sedalam 80-100 centimeter. Lubang terbuat dari bekas kaleng cat hingga tak memerlukan modal. Di dalam biopori dimasukkan sampah organik hingga terjadi proses pengomposan. Air terserap tanah, kompos bisa untuk pupuk tanaman.

Menurut Bambang, awalnya gerakan menabung air tidaklah mudah. Banyak penolakan. Warga sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja swasta, dan wirausaha menolak iuran karena biaya besar. Namun ia tak menyerah. Gerakan menabung air telah mendapatkan hasil, sumur warga tak pernah kering. Bahkan, muncul sumber air di perkampungan itu.

Kini, Kampung Glintung jadi obyek wisata. Wisatawan dari mancanegara dan domestik berdatangan. Mereka ingin belajar konservasi air, urban farming dengan memanfaatkan lahan sempit di perkotaan, penataan kampung dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini, 25.000 orang berkunjung ke Kampung Glintung. Kampung Glintung diresmikan sebagai kampung konservasi Glintung Go Green (3G) oleh Menteri Tjahyo Kumolo. Kampung Glintung juga masuk nominasi lima besar dalam Guangzhou International Award for Urban Innovation 2016.

Bambang juga mendapat kalpataru dan penghargaan sebagai 72 ikon berprestasi Indonesia yang diberikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila sekarang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (dirangkum dari berbagai sumber)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Bencana ekologis di Pekalongan perlu penanganan serius dan terintegrasi

by buono on Maret 9, 2021 Layanan Publik Lingkungan banjir bencana ekologis Pekalongan Rob

Air masih saja merendam wilayah Jeruksari, karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, meski pemerintah daerah telah mengoperasikan 11 pompa untuk menyedot air yang merendam permukiman warga. Beberapa wilayah di Kota Santri yang berbatasan dengan tanggul raksasa rob, air belum juga surut. Di Kota Batik, air juga belum surut di wilayah Kramatsari, meski pompa air beroperasi.

Pendekatan penanganan banjir di dua wilayah, Kota dan Kabupaten Pekalongan masih sebatas penanganan jangka pendek. Sementara penanganan banjir dan rob jangka menengah dan panjang, yang digaungkan sejak 2019 lalu belum terdengar kabarnya.

Pada 24 Pebruari 2019 lalu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menjelaskan hasil rapat koordinasi penanganan banjir Pekalongan. Menurutnya langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.

Bencana Ekologis

Pada awal Februari 2021, banjir terjadi di daerah-daerah pantura Kabupaten dan Kota Pekalongan. Selain banjir, rob juga merendam dua kawasan tersebut.

Awal Juni tahun 2020, banjir rob merendam Pekalongan di wilayah utara. Warga mengeluhkan banjir rob makin tinggi tiap tahun, dan tanggul tak lagi mampu menahan empasan ombak.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun lalu memperingatkan bahaya tanah ambles di sepanjang pantai utara Jawa Tengah termasuk Kabupaten dan Kota Pekalongan. Penyebabnya, antara lain pengambil air tanah yang berlebih, terbanyak untuk industri.

Penanganan banjir dan rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan menurut peneliti ITB, Heri Andreas, bukan merupakan solusi utama. Itu hanya solusi sementara, lantaran tanggul ikut mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) lebih kurang 20 centimeter pertahun. Tanggul yang mengalami land subsidence juga mengakibatkan air laut bisa melewati tanggul (overtopping). Selain itu, potensi tanggul bocor dan jebol bisa terjadi.

Masalah lingkungan lain yang dihadapi Pekalongan adalah kontaminasi limbah industri batik ke badan sungai dan air permukaan. Pada musim kemarau beberapa kali didapati sungai tercemar limbah batik hingga warna air berubah. Industri batik di kota itu tidak semua memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Data Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan menyebutkan, setidaknya ada 5 juta liter limbah sair per hari dari kegiatan industri batik. Namun kurang dari separuhnya tertampung di IPAL. Meski ada IPAL komunal berlokasi di kelurahan dan yang dibangun melalui anggaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun masih kurang bagi hampir seribuan industri batik di kota itu.

Banjir limbah ini sudah biasa dihadapi warga Pekalongan. Warga sering mendapati limbah cair dibuang langsung ke sungai atau selokan sentra penghasil batik printing, jins dan industri tekstil.

Beberapa waktu lalu, pada Sabtu 6 Februari, genangan berwarna merah darah mengagetkan warga. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan. Air berwarna merah setinggi hingga 30 cm itu menggenangi beberapa ruas jalan dan permukiman warga.

Mengutip pernyataan Taibin, lurah Jenggot, banjir yang berwarna merah dan biru diduga karena ada orang yang sengaja membuang bahan pewarna batik.

Usai viral, Pemerintah Pekalongan dan Kepolisian bergerak cepat. Kepada awak media, Kapolsek Pekalongan Selatan Kompol Basuki Budisantoso mengatakan, banjir berwarna merah berasal dari home industri batik.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menerjunkan armada untuk menyedot air yang campur pewarna. Setelah disedot air yang berwarna warni itu pun berangsur-angsur hilang. Keterangan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Pekalongan, perlu tiga tangki menyedot air berwarna itu. Selanjutnya air dibuang ke IPAL di Banyuurip, sekalian mengambil sampel untuk pengujian di laboratorium.

Terkait berbagai benacana alam di pantura, Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah menjelaskan, tidak ada penyebab tunggal dari peristiwa banjir dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga bahkan jatuhnya korban jiwa itu. Penumpukan masalah dari hulu dan hilir menjadikan bencana ekologis itu berdampak luas.

“Pola tata ruang juga masuk dalam faktor yang mempengaruhi karena ada beberapa hal seperti daerah-daerah resapan air dan tangkapan air semakin berkurang karena perubahan pola ruang untuk proyek-proyek infrastruktur, industri dan permukiman,” katanya mengutip Mongabay.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga berpengaruh, selain perubahan iklim yang salah satu dampaknya adalah cuaca ekstrem. “Perlu ada evaluasi dari pemerintah daerah terkait bagaimana mitigasi dan adaptasi bencana, serta rehabilitasi daerah-daerah tangkapan dan resapan air serta mengembalikan fungsi DAS.” Lanjut Fahmi.

Fahmi menilai, cuaca ekstrem seperti siklus 50 tahunan bukan satu-satunya penyebab banjir. Fungsi-fungsi hidrologis di wilayah hulu telah kalah oleh kepentingan jangka pendek, hingga tidak mampu menyangga tekanan lingkungan seperti saat curah hujan tinggi. Di hilir, katanya, perubahan alih fungsi pesisir memperparah dampak banjir.

Menengok Masterplan RPJMD Kabupaten Pekalongan dalam RTRW (2019 – 2023)

Dalam Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Bab VI Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten yang kami lansir dari laman sippa.ciptakarya.pu.go.id mengintegrasikan pengembangan sistem jaringan prasaran sumber air yang meliputi, Jaringan sumber daya air lintas kabupaten; Wilayah sungai; Jaringan irigasi; Jaringan air baku untuk air minum dengan sistem jaringanperpipaan dan non perpipaan; dan Sistem pengendalian banjir.

Pengembangan jaringan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten di wilayah sungai Pemali Comal yang meliputi DAS Sragi Lama dan Sragi Baru, Sengkarang, Kupang, Gabus, Sambong, Sono, Karanggeneng, Boyo, Urang, Kretek, Bugel,Kuripan, dan Kedondong.

Dalam menunjang ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Pekalongan juga dikembangkan rencana pengembangan embung dan lumbung air, yaitu: Pembangunan embung pada daerah hulu untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif untuk pengendalian banjir dan konservasi cadangan
sumber air; Upaya konservasi embung dan lumbung air meliputi: 1) Lumbung air Kapirutan di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi; 2) Lumbung air Kulu di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar; 3) Embung Tracas di Desa Sukoyoso, Kecamatan Kajen; 4) Embung-embung lain yang akan dibangun kemudian.

Selain pengembangan lumbung air tersebut, pengembangan sistem jaringan irigasi berdasarkan tingkatan stakeholder juga diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, yakni :
1) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, lintas kabupaten/kota, meliputi Kaliwadas, Pesantren Kletak, dan Kupang Krompeng; 2) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah utuh kabupaten, meliputi DI Sragi; 3) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, lintas kabupaten/kota meliputi DI Asem Siketek/Keset; 4) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, utuh kabupaten meliputi DI Padurekso.

Permasalahan pengguanaan air baku di Pekalongan juga turut menurunkan muka tanah. Kebijakan penting yang akan dilakukan meliputi, Pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sempadan sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis; Pengembangan biopori dan sumur resapan pada kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat; Program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan; Peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku; Pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri,
perdagangan, jasa) lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ada pada wilayah Cekungan Air Tanah di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan Peningkatan pelayanan perpipaan PDAM Tirta Kajen di semua wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang
terlayani.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan diarahkan pada upaya perluasan jaringan pelayanan persampahan ke semua wilayah kecamatan yang belum terlayani, seperti Kecamatan Talun, Paninggaran, Kandangserang, Lebakbarang, Petungkriyono, dan Karangdadap. Selain itu secara spesifik dalam arahan pembangunan juga direncanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) modern di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong–TPA Wangandowo ditolak warga, sebagai gantinya telah disepakati pembangunan TPA Karangdadap–; penambahan sarana pengangkut sampah; serta pengembangan sistem pengolahan sampah langsung dari sumber sampahndengan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah; dan Prasarana Pengelolaan Limbah.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan limbah meliputi:
a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah tinja yang ada;
b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di seluruh wilayah kota kecamatan yang ada di daerah yang dilengkapi dengan jaringan perpipaan; dan
c) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.

Secara spesifik, kebijakan pengelolaan air limbah juga tercantum dalam rencana pengendalian berupa ketentuan umu peraturan zonasi yang tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Pekalongan, dimana ketentuan tersebut mengatur rencana sistem pengelolaan limbah yang terkait dengan sistem permukiman yaitu setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan
pengolahan limbah indiv idu untuk menyediakan instalasi dan/atau komunal sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.

Perbaikan kawasan bagian hulu atau lindung sebagai area tangkapan air hujan sehingga akan mengurangi aliran air permukaan dan mengurangi debit air sungai pada musim penghujan tetapi pada musim kemarau dapat meningkatkan debit air sungai; Pembuatan sempadan sungai pada kawasan tengah dan hilir sungai; dan Pembuatan saluran yang lebih memadai pada kawasan yang
sering mengalami genangan akibat luapan air sungai.

Namun dalam pengembangannya, Rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan perlu diterapkan tahapan-tahapan penting sebagai berikut : Mendata jaringan drainase di Kabupaten Pekalongan dari segi pengelolan mana yang menjadi wewenang pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten. Mengikutsertakan masyarakat petani dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang ada. Membangun irigasi teknis untuk memperluas ketersediaan
lahan sawah abadi. Perbaikan saluran irigasi yang ada yang mengalami kerusakan
untuk menekan kehilangan air. Mengembalikan funsi saluran irigasi yang ada, yang hanya berfungsi debagai saluran irigasi bukan saluran drainase.

Penutup

Bencana ekologis di Kabupaten dan Kota Pekalongan nyata didepan mata. Butuh effort (kerja keras) dan keberpihakan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mewujudkan masterplan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan bersinergi sesuai dengan kewenangan, daerah (pemkot dan pemkab), provinsi dan pusat.

Sebaik apapun rencana, jika tidak dikerjakan, percuma. Warga menunggu aksi nyata penanggulangan banjir dan rob, serta penanganan bencana ekologis yang menghadang. (Bono)

Pekalongan darurat banjir! Catat program jangka pendek, menengah dan panjang penanggulangan

selengkapnya

Lingkungan

Selamatkan hulu Kali Kupang, Forum Kolaborasi Pengelolaan Hutan Petungkriyono gelar aksi konservasi

by buono on Maret 8, 2021 Lingkungan hulu kali kupang Pekalongan Petungkriyono tanam pohon

Petungkriyono, Wartadesa. – Perhutani KPH Pekalongan Timur, Cabang Dinas Kehutanan 4 Jawa Tengah dan SwaraOwa, menginisiasi aksi konservasi hutan dengan menanam pohon di Dusun Lindon, Desa Tlogohendro, Petungkriyono. Para pihak yang terkait dan peduli pembangunan dan kelestarian hutan Petungkriyono berkolaborasi dalam Forum Kolaborasi Pengelolaan Hutan Petungkriyono.

Gelaran acara bertema “Penyelamatan hulu Sungai Kupang, untuk Pencegahan Banjir dan Longsor” juga merupakan bentuk kampanye penyadar-tahuan tentang pentingnya kawasan hulu sungai Petungkriyono sebagai Kawasan tankapan air untuk wilayah dibawah, dan sarana edukasi untuk mengajak siapapun untuk menanam dan merestorasi kawasan hutan. Pohon-pohon penting secara ekologis untuk melindungi tanah dan air, menyediaka pilihan-pilihan komoditas ekonomi, dan juga tempat berlindung bagi berbagai hidupan liar.

Aksi penanaman pohon di hulu Kali Kupang, Dusun Lindon ini membutuhkan effort yang luar biasa. Karena geografis yang bergunung, dan jalan berliku yang kanan-kirinya jurang dan tebing batu. Menjadi semangat semua perserta yang belum pernah berkunjung ke desa di pelosok pegunungan Kabupaten Pekalongan.

Selain menanam pohon, forum mempertemukan seluruh anggota dan warga desa Tlogohendro, setidaknya untuk mengenalkan personal dan juga selanjutnya dapat mengkomunikasikan kebijakan masing-masing lembaga dalam mensinergikan tata kelola hutan yang menjadi habitat Owa Jawa, dan satwa-satwa endemik Jawa lainnya.

Acara dihelat pada 4 Maret 2021 dengan diikuti oleh 120 orang. Sebagian besar warga Desa Tlogohendro, dan tamu undangan dari anggota forum kolaborasi pengelolaan hutan Petungkriyono.

Acara dibuka oleh Kaslam, Kepala Desa Tlogohendro. Ia mengajak warga Tlogohendro khususnya untuk terus menjaga alam, karena alam juga sudah memberikan manfaatnya untuk kita sehari-hari, seperti udara bersih, menjaga dari bencana, dan tidak menebang pohon-pohon yang ada di hutan. “Kegiatan seperti ini harusnya dapat di teruskan atau dapat di lakukan secara berkelanjutan, agar hutan juga terus lestari dan aman”, harap Kaslam.

Sementara itu, Sugiharto dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melestarikan fungsi penting DAS Kupang. Ia mengajak warga sekitar menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan penting di Petungkriyono.

Sedikitnya 1.250 batang pohon ditanam dalam gelaran tersebut, terdiri dari Bambu petung, dan Aren, yang secara ekologis penting untuk pelestarian tanah dan air, namun juga dari sisi ekonomi sangat berarti bagi warga Petungkriyono. Jenis yang lain adalah tanman buah Nangka, Sirsak, dan Petai dan Jengkol.

Pemilihan jenis pohon yang di tanam sudah melalui survey awal terhadap lokasi tanam, berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, kondisi tegakan yang masih hidup, keinginan warga dan fungsi ekologis tanaman itu sendiri. Bambu Petung ( Dendrocalamus asper) merupakan tanaman pencegah longsor yang baik, bambu petung ini biasanya tumbuh di tepi-tepi sungai kecil yang berkontur curam.

Bambu petung juga merupakan komoditas bahan pangan yang memanfaatkan rebungnya. Untuk bahan konstruksi dan kebutuhan penanaman sayuran ( ajir), juga sudah banyak di manfaatkan oleh petani-petani di bagian atas Petungkriyono, khususnya Tlogohendro.

Nangka ( Arthocarpus heterophyllus), merupakan komoditas bahan pangan yang utama untuk di Pekalongan, karena nasi megono, kuliner khas Pekalongan ini menggunakan nangka muda sebagai bahan bakunya. Meskipun belum ada data mengenai kebutuhan nangka untuk megono, namun produsen nangka untuk megono ini salah satunya berasal dari Kecamatan Petungkriyono.

Jenis-jenis tanaman buah yang di tanam juga merupakan komoditas tanaman pangan sekaligus untuk fungsi ekologis tutupan hutan dan perbaikan habitat satwaliar.

Kopi Arabica Jawa, varian typica dan pohon Aren (Arenga pinnata) menjadi salah satu komoditas unggulan warga di Tlogohendro dan umumnya warga di Petungkriyono, dan menjadi keinginan warga untuk memperbanyak tegakan kopi muda yang di tanam di lahan-lahan milik warga.

Pohon aren selain berfungsi untuk mencegah longsor dan vegetasi penahan air hujan, aren ini menjadi sumber bahan baku untuk Gula aren dan Kolang-kaling yang sudah sejak dahulu di kelola warga di Petungkriyono.

Tasbin, Ketua LMDH Tlogohendro, mengungkapkan kalau potensi kopi di Desa Tloghendro ini sangat besar, namun masih belum dikelola dengan baik, tanaman-tanaman kopi sudah banyak yang tua dan kurang produktif. Dengan adanya regenerasi tanaman kopi ini, diharapkan dapat menyediakan kopi-kopi istimewa dalam waktu 4 tahun mendatang.

Salah satu program pemberdayaan yang dilakukan oleh tim Swaraowa juga telah membuat semai kopi dan aren di dusun Sokokembang. Bersama warga khusunya ibu-ibu di Sokokembang, tahun ini telah berhasil memproduksi kuranglebih 15.000 batang bibit kopi arabica dan 500 batang bibit aren. Bibit siap tanam dari kebun bibit di dusun, Sokokembang ini yang digunakan untuk penanaman di hulu Sungai Kupang. (Sumber: Swaraowa)

selengkapnya

Lingkungan

Pemkab Pemalang akan ubah sampah jadi listrik

by buono on Maret 7, 2021 Lingkungan pemalang sampah jadi listrik

Pemalang, Wartadesa. – Sampah memang menjadi masalah bagi sebagian orang. Namun, bagi sebagian lainnya, sampah diolah menjadi beragam manfaat. Seperti untuk barang kerajinan, pupuk cair dan kompos, pakan ternak, bahkan listrik.

Mengolah sampah menjadi barang berharga, sebelumnya pernah disosialisasikan oleh Imam Nurhuda, penggiat lingkungan asal Pekalongan, di beberapa desa di Kota Iklhas.

Embrio, mengurai masalah sampah jadi solusi kemandirian pangan dan energi

Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Pegongsoran yang menampung seluruh produksi sampah dari berbagai wilayah di Pemalang. Jumlah produksinya jika dihitung rata-rata mencapai 200 ton perhari.

Hal tersebut membuat Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo melirik potensi sampah yang dibawa ke TPA tersebut menjadi energi listrik. “Artinya olahan, nanti diolah untuk kompos. Nanti juga yang an-organik Kita bisa jadikan bahan recycle, bahkan sampah-sampah itu nantinya bisa menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).” Ujar Agung saat meninjau TPA Pegongsoran, Sabtu (06/03).

Metode Pengolahan Sampah jadi Listrik

Metode yang saat ini dipakai di beberapa tempat untuk mengolah sampah menjadi listrik terbarukan adalah dengan Incinerator atau pembakaran. Metode ini hanya menyisakan 10% dari sampah yang dibakar. Panas yang dihasilkan dari pembakaran dialirkan untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan listrik. Listrik inilah yang nanti akan didistribusikan atau dijual ke PLN.

Hambatan penggunaan teknologi ini adalah jenis sampah sampah rumah tangga Indonesia yang cenderung basah sehingga nilai kalorinya rendah dan membutuhkan lebih banyak tambahan batubara untuk membakar sampah.

Jika kadar airnya tinggi, saat dimasukkan ke ruang bakar, suhunya akan turun, sehingga dibutuhkan pengeringan untuk menurunkan kadar air sampah tersebut. Implikasinya, pemerintah harus mulai memikirkan penggunaan truk-truk sampah yang bisa melakukan pemampatan sampah dan mengurangi kadar air sebelum sampai ke tempat pembuangan sampah akhir.

Solusi lain, jika tidak dikeringkan, maka untuk tetap menjaga suhu ruang bakar tetap tinggi, harus dilakukan penambahan bahan bakar. Langkah ini bukannya menjadi solusi, malah justru menambah masalah, terutama soal biaya.

Metode kedua adalah menggunakan penangkapan gas metan. Namun energi yang dihasilkan dari sampah lewat penangkapan gas metan akan lebih sedikit dibandingkan lewat sistem thermal atau pembakaran.

Dengan metode penangkapan metan, dari 1000 ton sampah hanya bisa menjadi 0,5-1 megawatt listrik, sedangkan lewat incinerator, 1000 ton sampah bisa menghasilkan sampai 12 megawatt.

Jika metode ini diambil, maka harus diasumsikan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan bonus tambahan, setelah pengolahan menjadi barang berharga lain, seperti kerajinan, pupuk dan pakan ternak.

Metode lainnya adalah dengan metode teknik peyeumisasi. Suatu cara yang sederhana untuk mempercepat pembusukan alias melakukan fermentasi sampah dengan menggunakan bio aktivator.

Konsep peyeumisasi telah diujicoba oleh dua peneliti Sekolah Tinggi Teknologi (STT) PLN, Supriadi Legino, dan Sony Jatmika Sunda Jaya. Keduanya sudah membuat konsep pada 2002 kemudian dilakukan berbagai uji coba. Sampai pada 2015, ketika STT PLN ingin menciptakan temuan listrik kerakyatan dengan membuat pembangkit listrik skala kecil untuk membantu target pemeritah menyediakan listrik 35.000 MW.

Proses peyeumisasi dilakukan dengan menempatkan sampah pada boks berukuran 1x1x2. Kemudian, dilakukan penaburan bio aktivator yang disebut A-TOSS. Komposisisnya untuk 1 ton sampah cukup 1 liter A-TOSS yang dicampur dengan 40 liter air. Campuran ini disiramkan ke masing-masing kotak.

Secara konseptual dibutuhkan 10 hari untuk bisa mengolah sampah lebih lanjut. Namun jika kebanyakan sampah yang ditampung merupakan sampah organik, waktu yang diperlukan hanya tiga hari.

Pada proses itu, terjadi pengumpulan energi dari gas-gas seperti metana dan penurunan kadar air 30-50 persen. Warna sampah pun menghitam dan bau busuk menghilang. Sampah siap dipanen, kemudian dicacah dah diubah menjadi pelet. Pelet yang berupa bulatan-bulatan kecil mengandung kalori 3400 kcal/kg yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan tiga cara.

Pertama, langsung dimanfaatkan sebagai bahan pembakaran layaknya arang. Kedua, untuk diubah menjadi gas (gasifier-red) dan kemudian digunakan untuk pembangkit listrik skala kecil. Ketiga, untuk pembangkitan listrik skala besar yang dicampur dengan batubara.

Metode peyeumisasi ini telah diterapkan di Kabupaten Klungkung, Bali. Dengan 50 kg pelet bisa digunakan untuk menghidupkan listrik selama 1 jam dengan kekuatan 50 Kw. Instalasi pengolahan sampah terpadu membutuhkan biaya Rp 100 juta, yakni untuk keperluan pembuatan boks sampah, mesin pencacah serta bio- aktivatornya. Adapun untuk operasional harian sektar Rp 100 ribu dengan melibatkan 10 orang pekerja. (Bono, dengan sumber tambahan kanalbali/RFH)

selengkapnya

Kesehatan Lingkungan

Ribuan ikan di Kali Pencongan mati, ini kata penggiat kali Pekalongan

by buono on Maret 2, 2021 Kesehatan Lingkungan berita pekalongan kali sengkarang kpkl limbah cair pencongan ribuan ikan mati

Tirto, Wartadesa. – Ribuan ikan di Kali Sengkarang, Pencongan, Wiradesa, Pekalongan mengambang, mati. Diduga matinya ribuan ikan berbagai jenis seperti nila, wader, maupun keting tersebut akibat pencemaran limbah cair yang masuk ke kali. Warga mendapati fenomena matinya ribuan ikan tersebut pada Senin (01/03).

Titik Nuraini, penggiat Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) yang intens menyoroti pencemaran kali di Pekalongan mengungkapkan bahwa pencemaran limbah sudah meresahkan warga dan berdampak buruk bagi lingkungan.

“Pencemaran ini benar-benar sudah meresahkan dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya, terutama biota sungai dan air bersih di rumah penduduk,” tuturnya ketika dihubungi kontributor Wartadesa, Selasa (02/03).

Titik meminta pemerintah bertindak segera mengatasi pencemaran limbah cair dan menindak pelakunya. “Pemerintah harus segera mengatasi hal ini, dan menindak dengan memberi solusi yang cepat dan tepat.” Lanjutnya.

Menurut Titik, industri yang ada di Pekalongan harus menyediakan instalasi pengolah limbah (IPAL) maupun Ipal Komunal. “Industri memang sebagai penopang ekonomi tetapi harus bisa menjaga agar lingkungan tidak rusak. Ipal adalah sebuah keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar, karena dampaknya adalah ke manusia sangat fatal, tidak dirasakam saat ini tapi beberapa tahun kemudian. Dan ini harus menjadi prioritas dalam agenda kerja pemerintah yang baru dan bersinergi dengan Kota Pekalongan.” Ujarnya.

Diketahui bahwa warga Spacar di sekitar Kali Pencongan mendapati ribuan ikan mati pada Senin kemarin, namun hal tersebut telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Puncaknya pada Senin pagi kemarin.

Air Kali Sengkarang tampak berwarna merah hingga kecoklatan. Beberapa ikan masih ada yang terlihat aktif melompat-lompat di sungai tapi sisanya banyak juga yang mati mengambang.

Bangkai ikan itu banyak ditemukan di pintu sungai yang menjadi muara Sungai Sengkarang sebelum menuju ke Sungai Pencongan. Ribuan ikan yang mati itu juga sempat menyumbat pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air menuju ke Sungai Pencongan.

Warga kemudian membersihkan bangkai ikan dengan bergotong-royong. Wahyu Kurniawan (36), warga setempat mengungkapkan banyak ikan mati di Sungai Sengkarang terjadi usai banjir yang merendam Kabupaten Pekalongan.

Menurut Wahyu, limbah cair yang dibuang ke kali mengganggu lingkungan. “Kalau limbahnya sering terjadi mengganggu lingkungan. Limbah dari industri pencucian jin ada juga batik, yang datang dari hulu,” terang Wahyu.

Selain mematikan ribuan ikan, air sumur warga turut terdampak. Air berbau ‘banger’ seperti bangkai. Wahyu menyebut warga dan pihak desa sudah mengadukan hal ini ke pemilik usaha karena kerap tercemar limbah. Wahyu menyebut warga sudah mengingatkan pemilik usaha untuk tidak membuang limbah ke sungai.

“Warga sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan pemilik usaha, sudah kita ingatkan sejak lama. Kita akan ambil sikap, yang intinya, jika pengusaha tetap membuang limbah industri yang beracun ke sungai, kita sama pihak desa akan ambil sikap tegas, tutup paksa saluran pembuangan limbah. Tidak cuma ikan yang keracunan, sumur warga juga yang dekat dengan sungai baunya banget,” jelas dia.

Kapolsek Tirto AKP Suparmono, mengatakan pihaknya telah menerima adanya laporan warga terkait banyaknya ikan yang mati di Sungai Sengkarang. (Imam Nurhuda)

selengkapnya

Lingkungan

Ini tanggapan Wihaji terkait nelayan tangkap ikan “Batu Bara”

by buono on Desember 22, 2020 Lingkungan batu bara berita batang nelayan tangkap batu bara wihaji

BATANG, WARTADESA. – Kabar tentang nelayan Roban Timur, Desa Sengon, Subah, Batang yang melaut dan menangkap ikan “Batu Bara” akhirnya sampai juga ke orang nomor satu di Kota Batang Berkembang, Wihaji, Senin (21/12) kemarin.

Sebelumnya, akun media sosial Bersihkan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 memposting foto dengan caption, Kamis 17 Desember 2020 pagi kepada serat.id Munanto mengeluh soal tangkapan ikan para nelayan di Roban Timur, Kelurahan Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seperti biasa mereka melaut untuk mencari ikan pagi itu. Namun setelah mereka mengangkat “payang” (jala), bukan hanya ikan yang didapat, tapi batu bara juga terjaring. #BersihkanIndonesia.

Pada foto kedua, Bersihkan Indonesia menulis caption, Kalau batu bara yang tersangkut jala kecil-kecil bisa diangkat, tapi kalau besar ya gak bisa, pasti rusak,” ujar Munanto. Dia menjelaskan, untuk biaya perbaikan jala yang rusak itu antara Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Postingan tentang ikan “Batu-Bara” juga diungga akun media sosial Batang Update dalam unggahan video, postingan tersebut dibagikan 78 kali dengan 111 kometar dan 3000 tanggapan.

Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Batang untuk melakukan kroscek.

“Saya baru dapat kabar dari medsos kemarin sore, (Senin, 21/12), lalu saya panggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi hal tersebut,” kata Wihaji.

Orang nomor satu di Batang tersebut menambahkan bahwa ia membela nelayan Batang. “Saya membela nelayan kabupaten Batang. Persoalannya itu dari mana siapa yang mebuang atau tercecer kita cek, adakah hubungan dengan uji coba PLTU Batang atau tidak,” lanjutnya.

Wihaji akan mengkonfirmasikan temuan nelayan tersebut dengan pihak PLTU Batang. “Kita akan cek juga PLTU karena asusmsinya PLTU Batang bahan bakunya dari batu bara,” pungkasnya. (Bono)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Warga Surajaya bikin makam, protes penutupan Galian C

by buono on November 28, 2020 Lingkungan Sosial Budaya galian C makam purbaya surajaya

PEMALANG, WARTADESA. – Warga Desa Surajaya kembali menggelar demo menolak beroperasinya tambang Galian C. Warga membuat puluhan makam di lokasi sebagai bentuk protes atas matinya hati nurani pemerintah desa setempat yang tidak menutup tambang pasir tersebut, usai demo sebelumnya.

Menurut Bambang (60) aksi dilakukan karena warga menolak beroperasinya Galian C yang tidak direspon oleh pemerintah desa setempat. Selain itu, Galian C akan merusak lingkungan yang merupakan situs purbakala dan menghilangkan mata air yang menjadi sumber utama warga.

“Makam ini bagian dari simbol protes kami, kami tidak ingin alam yang sudah diciptakan untuk kelangsungan hidup orang banyak dirusak oleh segelintir orang demi keuntungan, sebab, lokasi galian merupakan sejarah dan terdapat mata air untuk digunakan juga lahan pertanian,” kata Bambang.

Dengan melantunkan Sholawat, tasbih, tahmid dan tahlil, warga membuat makam. Bahkan beberapa dari mereka menangis melihat tebing yang merupakan sumber mata air warga dikeduk untuk Galian C.

Diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang Galian C di Desa Surajaya, Pemalang ditutup paksa oleh ratusan warga desa setempat. Padahal tambang pasir ini belum lama beroperasi. Mereka menutup tambang lantaran dianggap merusak lingkungan blok Makam Purbaya dan mengurangi debit air.

Video demo warga diunggah oleh akun Krungu Krungu dan Ngapaks dalam posting di media sosial Facebook, Senin (23/11). Terlihat ratusan warga, laki-laki dan perempuan mendatangi lokasi galian pasir tersebut.

Warga berdiri mengelilingi kubangan bekas galian. Sementara di bagian bawah, atau persis di kubangan itu, warga lain menancapkan spanduk yang tampak bertuliskan Galian Pasir Ditutup dan disambut riuh tepuk tangan.

Video yang diunggah oleh akun Ngapaks, terlihat Kepala Desa Surajaya, Wasno mengatakan bahwa pihak desa belum menerima uang sewa Galian C tersebut, dan pihaknya belum menerima kuitansi maupun uang pengadaan galian pasir tersebut.

Wasno menambahkan, bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan warga kepada pihak-pihak terkait. “Penutupan itu tidak bisa dilakukan sepihak karena harus melewati kajian-kajian dari dinas terkait yang membidangi,”

Menurut Wasno, galian pasir tersebut baru seminggu beroperasi tapi warga menolak. Awalnya dilakukan audiensi, tapi setelah itu warga mendatangi lokasi dan menutup galian.

Dalam audiensi, warga membawa surat perjajian kerjasama antara pihak desa dan pengusaha tambang Galian C. Mereka mengaku mengetahui ada alokasi anggaran kepada lembaga desa dari hasil galian tersebut. (Eva Abdullah/Bono)

selengkapnya