close

Lingkungan

Lingkungan

Pengusaha di deadline 3 bulan untuk bangun IPAL

kaliloji

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Pengusaha yang menghasilkan limbah di Kota Pekalongan ditenggat selama tiga bulan untuk membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), jika tidak, tahun 2020 mereka akan berhadapan dengan pihak kepolisian.  Demikian terangkum dalam kerjasama (MoU) antara Pemkot Pekalongan dengan pihak kepolisian. DLH akan menggandeng Bhabinkamtibmas untuk mengawasi dan menertibkan pihak-pihak yang melakukan pecemaran dan membuang limbah tanpa diolah, mulai tahun depan.

Purwanti, DLK Kota Pekalongan menyebut bahwa  pihaknya selama dua tahun terakhir ini telah melakukan pembinaan kepada pengusaha, namun saat disidak oleh tim Polda Jateng hingga saat ini pembuangan limbah tanpa diolah masih kerap terjadi, hingga pihaknya menggandeng pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Purwanti menambahkan, limbah yang mencemari sungai di Kota Pekalongan mayoritas berasal dari industri kecil rumahan. Adapun dari total limbah yang dihasilkan setiap hari, IPAL yang ada di Kota Pekalongan baru bisa menampung 50 persennya. Sedangkan sisanya terbuang begitu saja ke sungai. Sehingga, pihaknya mendorong agar para pelaku usaha dapat membuat IPAL komunal di lingkungannya masing-masing.

Selain itu DLH juga sudah menyiapkan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Melalui Perwal yang dalam waktu dekat akan ditetapkan, pembuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi kerja bakti membersihkan sampah maupun denda mulai dari yang terkecil sebesar Rp25 ribu hingga yang terbesar Rp300 ribu.

Sementara itu, Komisi D DPRD Kota Pekalongan meminta kepada DLH agar pengusaha yang tidak membuat IPAL agar usahanya ditutup. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkungan

Catat! Industri di Kota Santri tidak boleh mencemari sungai

sampel air

Kajen, Wartadesa. – Sebagai kota batik, jins dan tekstile, Bupati Pekalogan, Asip Kholbihi mendeklarasikan industri di Kota Santri tidak boleh mencemari sungai. Sudah mahfum bila kondisi sungai di Pekalongan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Industri batik printing, tekstil dan cucian jins disinyalir menyumbang pencemaran sungai–setidaknya selama ini.

Puncak dari kekecewan warga akan pencemaran sungai, dilakukan oleh warga Desa Pegaden Tengah, beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, beberapa industri cucian jins ditutup sampai mereka membuat IPAL atau meminta DLH untuk mengangkut limbah mereka. Dan, Kamis (24/10) pihak DLH melakukan pengecekan kadar air limbah yang ada di sungai Pegaden Tengah.

Kanit reskrim Polsek Wonopringgo Bripka Pipin Setio dan Kanit II Reskrim Polres Pekalongan bekerja sama dengan KLH Provinsi Jawa Tengah melakukan pengecekan pembuangan air limbah jins di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Warga setempat berharap agar hasil pengecean tersebut diumumkan melalui surat resmi ke Kepala Desa dan disampaikan ke warga Pegaden Tengah.

Pencemaran kali di Pekalongan, tidak hanya terjadi di Pegaden Tengah saja. Hampir di seluruh sentra industri jins, batik printing dan tekstil terjadi hal serupa. Hanya saja, hingga saat ini warga belum menyuarakan keluhan mereka.

Komitmen Bupati Pekalongan yang diungkapkan dalam Kick-off Meeting (pertemuan) dan Focus Group Discussion (FGD–grup diskusi terfokus) Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10) terkait gerakan “Kaline Resik Rejekine Apik” patut diapresiasi dan dipantau warga dalam implementasinya.

“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” kata Asip.

Asip menambahkan bahwa pihaknya tahun ini mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai. Ia mengaku telah mengumpulkan 120 pengusaha pencucian jins agar mengolah limbahnya dengan IPAL. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.

Asip juga mengungkapkan bahwa pihaknya mempunyai 1,5 ribu hektar lahan yang disiapkan untuk kawasan industri. Kawasan tersebut disiapkan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah. Gong perang terhadap pencemaran sungai, sampah dan pembangunan berbasis pro-iklim telang dicanangkan. Tentu warga berharap hal tersebut diimplementasikan secara nyata. (Buono)

selengkapnya
Lingkungan

Hutan di Dukuh Plumbon terbakar

kebakaran hutan

Paninggaran, Wartadesa. – Kebakaran melalap hutan pinus petak 76 A, Blok Sidengkeng, RPH Winduaji, BKPH Paninggaran, KPH Pekalongan di Dukuh Plumbon, Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Selasa (22/10).

Kebakaran terjadi petang hari, usai warga menjalankan sholat Maghrib, melihat hutan terbakar, salah seorang warga setempat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paninggaran. Aiptu Muhirwan dan Brigadir Andika Mahendra Pranggoni langsung menuju lokasi kebakaran.

Keterangan dari pihak kepolisian, kebakaran diduga akibat api dari tunggak pohon yang sebelumnya terbakar pada Jum’at (18/10) lalu.

Pemadaman api dilakukan oleh personil Polsek Paninggaran, Koramil Paninggaran, karyawan Perhutani serta warga sekitar hutan melalui tiga jalur, yaitu jalur arah Timur, jalur arah Barat dan jalur arah Selatan dengan skat bakar. Alat-alat yg digunakan antara lain gebyok, cangkul, sabit, parang, tongkat kayu dan bambu. (humas_pngrn)

selengkapnya
Lingkungan

Jurang jadi tempat pembuangan sampah warga

sampah

Paninggaran, Wartadesa. – Membuang sampah seenaknya masih sering kita jumpai di berbagai belahan kampung di Kota Santri. Seperti didapati oleh kontributor Warta Desa, Ilmie Yovanka di Dusun Mandelun, Desa Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10) kemarin.

Warga dusun setempat selama enam tahun terakhir membuang sampah di lokasi kawasan hutan pinus milik Perhutani. Banyaknya sampah warga yang dibuang di tempat tersebut, hingga meluber ke pinggir jalan. Padahal tempat tersebut bukan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Saat kontributor Warta Desa mendekati lokasi pembuangan sampah, bau menyengat dan merusak estetika pemandangan lokasi sekitar yang hijau dan asri.

Keterangan dari warga setempat yang tidak bersedia disebut namanya, ia mengungkapkan bahwa, tidak melulu   warga Mandelun (yang membuang sampah disitu) tetapi juga pengguna jalan yang lewat beberapa kali terlihat membuang sampah di lokasi tersebut. Tempat pembuangan sampah ini sebenarnya adalah sebuah jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter.

Dari pantauan kontributor Warta Desa, setelah enam tahun, kini gundukan sampah sudah hampir setara dengan tinggi jalan, menandakan jika gundukan sampah ini sudah setinggi kurang lebih 15 meter. Sangat disayangkan memang karena dibawah pembuangan sampah tersebut terdapat sumber mata air yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari.

Menurut keterangan Muninggar, salah satu warga pengguna sarana air bersih yang juga ketua Rt 4 Dukuh Mandelun mengatakan dirinya pernah beberapa kali menyampaikan permasalahan sampah ini kepada Kadus Mandelun namun belum ada tindak lanjut.

Kadus Mandelun Sulastri, saat dihubungi kontributor Wartadesa mengatakan pihaknya juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai maupun di area hutan pinus milik perhutani tersebut, namun pihaknya juga mengaku kebingungan jika tidak ada alternatif tempat pembuangan sampah bagi masyarakat.

Sulastri menambahkan, dirinya akan mengusahakan untuk menyampaikan hal ini kepada kepala desa yang baru nanti mengingat sekarang posisi kepala desa masih kosong.

Hal yang sama juga disampaikan warga lain yang memanfaatkan air bersih dibawah tempat pembuangan sampah tersebut, Sanusi, mengatakan bahwa sebenarnya sudah berupaya mencegah masyarakat membuang sampah di area tersebut dengan membuat pagar bambu, namun rupanya hal tersebut tidak membuat masyarakat menjadi berhenti membuang sampah diarea tersebut. Bahkan kini pagar bambu yang ada dipinggir jalan tersebut telah hilang dicabut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jika hal ini dibiarkan, tentu akan berdampak terhadap kesehatan penduduk karena rembesan air dari sampah akan mengalir ke sumber mata air tersebut. Diperlukan kepedulian semua pihak, terutama pihak Pemerintah Desa Lambanggelun agar dapat menuntaskan masalah sampah ini.  (Ilmie Yovanka)

selengkapnya
KesehatanLingkungan

Air disekelilingmu layak minum? Cek dengan teh

teh

Kajen, Wartadesa. – Permasalahan limbah cair batik dan tekstile (temasuk pencucian jins) di Kabupaten dan Kota Pekalongan dan permasalahan genangan rob bagi sebagian warga yang berada di pesisir utara Pekalongan membuat kualitas air di wilayah tersebut tak layak konsumsi.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan Agustus 2019, dari 5.190 meter kubik limbah cair, yang sudah diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  baru 2.601 meter kubik, atau 2,6 juta liter setiap harinya. Dimana   5 juta liter lebih limbah cair tersebut dihasilkan oleh industri batik, tekstil dan jins yang ada di Pekalongan.

Cemaran limbah di Pekalongan, terlihat jelas dari air yang mengalir di sungai-sungai yang ada, dengan penuh warna-warni. Pun, beberapa waktu lalu, saat rob menggenangi wilayah Pantura Pekalongan, limbah ini bercampur dengan air rob dan mencemari wilayah tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, akses air bersih layak konsumsi di Indonesia hanya mencapai 73,55 persen. Faktor penyebab air tidak layak konsumsi menurut BPS dipengaruhi beberapa faktor yaitu sampah anorganik dan organik yang membusuk dan tertimbun di atas tanah dekat sumber air, serta limbah cair rumah tangga atau pun industri yang mengandung racun yang terbawa air hujan dan bermuara ke sumber air.

Bagi warga yang ‘terpaksa’ menggunakan air tidak layak konsumsi akan terjangkit beberapa penyakit   seperti diare, korela, hepatitis A, dan disentri.

Lalu, bagaimana melakukan pengecekan sendiri, secara sederhana, untuk mengetahui kualitas air di sekitarnya? Ternyata teh dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas air. Kualitas air layak konsumsi adalah air (air sumur, dan sumber lainnya) yang tidak mengandung kadar logam dan kesadahan–Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat.– yang berlebih.

Tim II KKN Undip 2019 di Desa Tangkl Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi dengan pengujian sederhana kualitas air dengan menggunakan media teh. Ujicoba yang dilakukan dengan cara:

  1. Menambahkan air teh tawar dengan air sampel dengan perbandingan 1:2,
  2. Diamkan air tersebut selama satu malam dengan keadaan terbuka,
  3. Amati perubahan, jika terdapat lapisan minyak diatasnya maka air tersebut mengandung logam.

Dari hasil pengujian air sampel yang diambil dari Desa Tangkil Tengah oleh Fatimah az Zahra, mahasiswa KKN Undip 2019,  terdapat lapisan minyak diatasnya yang menunjukkan adanya kandungan logam pada air tersebut. Sehingga dinyatakan bahwa kualitas air di desa tersebut tidak layak konsumsi.

Namun, dari hasil penelitian tersebut  perlu adanya tindak lanjut uji laboraturium agar dapat mengetahui kandungan dari air tersebut dengan akurat. Mahasiswa Tim II KKN UNdip berharap, dari hasil ujicoba sederhana tersebut, pemerintah desa dapat meningkatkan program penyulingan air bersih, agar warga  setempat dapat hidup sehat dengan kualitas air yang baik. (Eva Abdullah, dan tambahan data dari tulisan Sarah az Zahra di kompasiana)

selengkapnya
Lingkungan

Keberadaan IPAL di Pekalongan diinventarisasi

tutup jins

Kajen, Wartadesa. – Pemkab Pekalongan tengah melakukan inventarisasi IPAL di wilayahnya. Bupati Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa keberadaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Pakis Putih Kecamatan Kedungwuni saat ini dalam keadaan mangkrak.

“Kondisi PAL di Simbangkulon dalam keadaan baik, sedang di Pakis Putih ini dibangun pada tahun 2000 an dan sudah mangkrak puluhan tahun, ini kita beserta tim mengecek apakah masih fungsional atau tidak,” ujar Asip, Senin (14/10).

Asip menambahkan bahwa pengecekan IPAL di Pakisputih bertujuan agar pengusaha pencucian jins yang mempunyai IPAL belum standar diberikan solusi.   “Ipal disini kapasitasnya kecil, mungkin hanya untuk lima pengusaha. Tapi di Pakis Putih ini ada lima pengusaha, yang dua sudah punya Ipal dari bantuan APBN, yang tiga belum punya Ipal standar, nanti kita akan cek satu-satu jika memungkinkan bisa digabung disini,” lanjut Asip.

Baca: Dugaan pencemaran limban cucian jins Pegaden Tengah

Warga Pegaden Tengah vs Pengusaha cucian jins deadlock

Menurut Asip, Pemkab Pekalongan serius dalam menangani permasalahan limbah. Pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam oleh Dinperkim LH hingga disimpulkan apakah IPAL tersebut layak dipergunakan atau tidak.

“Ada dua opsi yang sudah kami siapkan untuk pengembangan Ipal di Kedungwuni, karena Kedungwuni juga merupakan sentra industri jeans wash juga, sehingga pemkab perlu memikirkan secara serius pengelolaan limbahnya,” lanjut Asip.

Diberitakan sebelumnya, Satpoll PP Kabupaten Pekalongan menutup dan menyegel tujuh usaha pencucian jins di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo. Penutupan dilakukan karena ketujuh usaha ini belum memiliki izin resmi dan atau belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penutupan usaha laundry di desa itu mulai dilakukan sejak Jumat (11/10) sore, dan dilanjut Senin (14/10) kemarin. Penutupan akan dilakukan hingga para pengusaha mengurus perizinan dan mengolah limbahnya.

Baca juga: Tak punya IPAL, usaha pencucian jins bakal tak diberi ijin

Dua cucian jins di Pegaden Tengah ditutup Satpol PP

Usaha pencucian jins yang ditutup yakni Makmur, Sutikno, Takim, Turyono, Karim, Anwar, dan Ali. Penutupan dan penyegelan tempat usaha tersebut, menurut  Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Pekalongan Slamet Riyanto, sudah ada ijin dari Bupati Pekalongan.

Sementara itu dikutip dari laman Radar Pekalongan, pengurus Paguyuban Pengusaha Jins Wash Kabupaten Pekalongan Duladi mengatakan, para pengusaha ingin berusaha dengan aman, nyaman, lancar, dan berkah. Menurutnya, sebenarnya para pengusaha ingin mengolah limbahnya. Namun, kata dia, pengusaha belum tahu cara membuat IPAL yang sesuai dengan standar. “Selama ini kita mau semuanya itu untuk ngolah limbah, namun kami tidak tahu caranya,” kata dia.

Sedangkan, salah satu pengusaha jins wash dari Desa Pegaden Tengah, Tikno, menyatakan, izin usahanya sudah ada, namun sejak tahun 2017 sudah habis. Oleh karena itu, ia berharap bisa dibantu oleh pemda untuk mengurus perpanjangan izin usahanya tersebut.

“Saya juga minta petunjuk untuk IPAL yang standar. Bak tampungan sudah ada semua, tapi belum maksimal,” ungkapnya.

Edi, salah satu pengusaha jins wash dari Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, menyatakan, tempat usahanya saat ini menjadi unit percontohan pengolahan limbah oleh Perkim dan LH. Dikatakan, untuk membuat IPAL itu ia merogoh kocek hingga Rp 170 juta, sedangkan untuk operasional IPAL perbulannya membutuhkan biaya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. “IPAL ini untuk kapasitas limbah sekitar 35 kubik hingga 40 kubik,” terang dia. (Eva Abdullah, dengan sumber tambahan)

Terkait:

Dugaan pencemaran limban cucian jins Pegaden Tengah diselidiki

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Dewan konsorsium sampah segera dibentuk

kongressampah

Semarang, Wartadesa. – Empat rekomendasi dalam Konggres Sampah pertama di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 12-13 Oktober 2019 langsung ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk membentuk konsorsium sampah Jawa Tengah dan satgas sampah di  tiap desa.

“Saya lagi nyusun APBD, untuk kita rancang agar soal penanganan sampah bisa masuk, terlebih kepala Dinas LHK ditunjuk sebagai Ketua Dewan Konsorsium Sampah yang juga melibatkan pengusaha, tokoh masyarakat, seniman dan lainnya. Jadi secara kelembagaan ada, ini yang akan kita jadikan acuan untuk mengeluarkan kebijakan. Jadi (Kongres Sampah, red) ini bukan sekadar kumpul-kumpul atau pertukaran wacana,” katanya di Semarang, Senin (14/10) dilansir dari Antara Jateng.

Baca : Konggres Sampah hasilkan empat rekomendasi

Menurut Ganjar, saat ini tim kecil yang terdiri dari kalangan pemerintahan, akademisi, aktivis, dan inovator persampahan sedang merumuskan kebijakan tersebut. Seperti diketahui empat rekomendasi akhir dari konggres sampah adalah pembentukan Satgas Sampah di seluruh desa di Jateng, mencanangkan Gerakan Pemilahan Sampah 3 Ng yaitu ngelongi, nganggo, lan ngolah (mengurangi, memanfaatkan, dan mengolah), memberi insentif pada inovasi pengolahan, serta pembentukan Dewan Konsorsium Sampah Jateng.

“Tim ini sudah bekerja, kita siapkan percepatan di tahun depan. Urusannya gampang. Ritmenya mengikuti politik anggaran, sampai pertengahan November APBD akan diketok, maka hari ini segera kita masukkan mana-mana negara yang mesti terlibat. Termasuk rangsangan dengan lomba. Lomba Satgas, bank sampah dan lainnya,” ujar Ganjar.

Baca Juga: Masalah sampah di kali Pekalongan, Pemkot siapkan kapal

Ganjar menambahkan bahwa untuk mengefektifkan satgas sampah, perlu dilanjutkan dengan pembuatan aturan, urutannya dari himbauan ke masyarakat, kemudian dilahirkan regulasi. “Banyak orang yang tidak sabar sehingga orang menyampaikan bahwa ini harus cepat. Kemarin dapat cuitan dari Bu Susi, Bu Susi termasuk kategori orang tidak sabar. Karena apapun yang diomongkan dan gerakkan tidak terlembagakan dengan baik, padahal ini mengubah perilaku,” lanjut Ganjar.

Menurut Ganjar, dengan adanya kelembagaan yang mengawasi sampah seperti Dewan Konsorsium Sampah yang telah dicanangkan di Kongres Sampah diharapkan memperoleh data riil soal persampahan dari dalam rumah hingga pengolahan. Kalau itu sudah berjalan, akan lebih memudahkan pengelolaannya di TPA.

Baca: Tumpukan sampah di pinggir jalan Lebakbarang-Karanganyar

Diberitakan sebelumnya, salah seorang peserta dari Pekalongan, Imam Nur Huda dari komunitas Sapu Lidi mengungkapkan bahwa konggres mengeluarkan empat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rekomendasi tersebut dihasilkan dari lima komisi yang membahas isu-isu berbeda. Komisi I Sampah Sebagai Komoditas Ramah Lingkungan.

Komisi II, Pengembangan Ilmu dan Teknologi Penanganan Sampah, Komisi III, Regulasi, Kebijakan dan Program Penanganan Sampah yang Ramah Lingkungan, Komisi IV, Penguatan Konsolidasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Persampahan, dan Komisi V, Gerakan Anti Sampah Non-Organik.

Baca Juga : Ratusan pelajar dan warga pungut sampah

Menurut Imam, pelaksanaan konggres sampah merupakan sebuah upaya untuk mempertemukan berbagai stageholder (pengampu kepentingan) dan para pegiat lingkungan. Isu darurat sampah Jawa Tengah adalah salah satu bahasan utama dalam konggres sampah ini.

“Bagi teman-teman Sapulidi yang memberangkatkan 11 peserta pada KS adalah bagian dari upaya pembelajaran, silaturahim dan membangun jejaring dengan teman-teman pegiat lingkungan di kab/kota lain dan para stageholder terkait. Harapannya even KS ini bisa dilaksanakan tiap tahun.” Pungkas Imam. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber dari Antara Jateng).
selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Konggres Sampah hasilkan empat rekomendasi

kongressampah

Kabupaten Semarang, Wartadesa. – Konggres Sampah yang digelar untuk kali pertama, berlangsung di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 12-13 Oktober 2019. Komunitas Sapu Lidi dari Pekalongan yang mengikuti gelaran tersebut mengungkapkan bahwa konggres menghasilkan empat rekomendasi.

Imam Nur Huda dari komunitas Sapu Lidi mengungkapkan bahwa konggres mengeluarkan empat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rekomendasi tersebut dihasilkan dari lima komisi yang membahas isu-isu berbeda. Komisi I Sampah Sebagai Komoditas Ramah Lingkungan.

Komisi II, Pengembangan Ilmu dan Teknologi Penanganan Sampah, Komisi III, Regulasi, Kebijakan dan Program Penanganan Sampah yang Ramah Lingkungan, Komisi IV, Penguatan Konsolidasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Persampahan, dan Komisi V, Gerakan Anti Sampah Non-Organik.

Sementara itu, dikutip dari laman Antara Jateng, Putut Luyianto, Panitia Konggres Sampah membenarkan bahwa konggres menghasilkan empat rekomendasi. “Pada sidang komisi sesi pertama ini ada empat rekomendasi yang kami berikan yakni soal edukasi persampahan terutama soal pemilahan, alat angkut, fasilitas termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang representatif dan dukungan anggaran dari pemerintah,” ujarnya.

Rekomendasi kemudian diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ganjar, konggres tersebut merupakan upaya awal menuntaskan persoalan sampah di Jawa Tengah dan tanah air.

“Ini baru awal untuk menghimpun seluruh pemikiran dan hasil dari ini akan kita jadikan regulasi agar daerah kita jadi bersih. Mari kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini agar kehidupan lebih baik menyambut pembangunan berkelanjutan,” kata Ganjar. (Ali Bana, dengan tambahan sumber Antara)

selengkapnya
Hukum & KriminalLingkunganSosial Budaya

Dugaan pencemaran limban cucian jins Pegaden Tengah diselidiki

tutup jins

Kajen, Wartadesa.  – Selepas warga Pegaden Tengah, Wonopringgo, Pekalongan memenuhi undangan penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polres Pekalongan, Senin (29/09), Satreskrim Polres Pekalongan saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan pencemaran limbah cucian jins. Penyelidikan tersebut dilakukan atas laporan warga setempat.

“Terkait laporan di kita, kita masih melakukan penyelidikan. Kita masih koordinasi dengan LH kabupaten dan provinsi. Apabila nanti ada tindak pidananya ya kita proses lebih lanjut,” ujar Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, Jum’at (11/10) kemarin.

Seperti diberitakan Warta Desa dalam video kemarin, warga Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo, menyampaikan aspirasi adanya limbah dari usaha cucian jins yang dibuang ke sungai. “Sebagai petugas kepolisian, kita mengamankan agar aksi demo ini berjalan dengan baik, lancar, tidak anarkis, dan menjaga kebersihan.” Ujar Aris saat mengamankan aksi.

“Aspirasi masyarakat akan kita bantu untuk dihubungkan dengan Bupati. Mereka meminta dipertemukan dengan Bupati. Mereka beraudiensi untuk menyampaikan keluh kesahnya mereka, agar ada solusi terkait demo hari ini,” lanjut Aris.

Dihadapan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, perwakilan warga, Achmad meminta agar tidak ada intervensi dari pengusaha terkait laporan yang dilayangkan kepada Polres Pekalongan. “Kami harapkan tidak ada intervensi dari pengusaha atas laporan di Polres Pekalongan,” ujarnya.

Asip akhirnya memenuhi tuntutan warga Pegaden Tengah, Pemkab menutup sementara usaha cucian jins hingga pengusaha membangun IPAL dengan supervisi dari DLH ataupun meminta penyedotan limbah ke DLH setempat.

Sabtu (12/10) pagi, Satpol PP Kabupaten Pekalongan melakukan pentutupan usaha cucian jins di Pegaden Tengah.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencemaran limbah cair pencucian jins di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan kini dilaporkan ke pihak Polres Pekalongan. Perwakilan warga didampingi puluhan warga, memenuhi undangan penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polres Pekalongan, Senin (29/09).

Menurut penuturan salah seorang warga, Zamrodin (31), jika dalam persoalan limbah tersebut ada dugaan tindak pidananya, warga meminta petugas kepolisian untuk melakukan tindakan. “Jika dalam persoalan limbah ini ada dugaan tindak pidananya, warga minta agar segera diproses,” ujarnya saat memenuhi undangan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dilansir dari Radar Pekalongan.

Menurut Zamrodin, ia bersama tiga orang rekannya ditanya dengan sejumlah pertanyaan oleh penyidik tekait ada tidaknya ijin usaha pencucian jins tersebut, pembuangan limbah cair ke sungai sudah diolah atau belum dan pertanyaan terkait dugaan pencemaran limbah cair usaha pencucian jins di Desa Pegaden Tengah.

Zamrodin menambahkan bahwa setelah demo warga kemarin, saluran limbah yang menuju ke sungai sudah ditutup. Namun ada yang masih membuang ke sungai melalui luberan bak penampungan yang mengalir ke sungai maupun membuat saluran baru langsung ke sungai.

Kanit II Tipiter, Bambang Sutrisno membenarkan bahwa warga telah mengadukan kasus dugaan pencemaran limbah cair usaha pencucian jins di Desa Pegaden Tengah. Limbah cair pencucian jins tersebut mencemari sungai dan sumur warga. Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan atas aduan tersebut. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalKesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Limbah cucian jins di Pegaden Tengah disedot

limbah jins

Wonopringgo, Wartadesa. – Paska demo warga Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu.  Tim penyedot limbah dari KLH Kabupaten Pekalongan melakukan penyedotan limbah cucian jins atas permintaan para pengusaha, Selasa (01/10).

Permasalahan limbah cucian jins di desa tersebut beberapa waktu lalu menjadi kontra antara warga sekitar dengan pengusaha dan warga sempat menutup saluran pembuangan limbah cucian ke sungai dengan menggunakan adukan semen dan sirtu.

Sebelumnya, adanya informasi, limbah cucian jins yang mulai meluap, membuat Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Wonopringgo, menghimbau agar pengusaha segera melakukan penyedotan dengan berkoordinasi dan mengajukan permohonan ke pemerintah yaitu KLH Kabupaten Pekalongan untuk melakukan penyedotan guna mencegah warga untuk tidak mengadakan protes lagi.

Penyedotan limbah pun dilakukan pada Selasa (01/09) dengan disaksikan Kanit Intel dan Kanit Reskrim Polsek Wonopringgo. Meski terjadi gejolak warga, hadirnya petugas mampu megatasi permasalahan tersebut.

Penyedotanpun dilakukan oleh tim KLH sesuai permintaan dari pengusah. Penyedotan limbah oleh KLH dilakukan setelah adanya permintaan dari pengusaha.

Diberitakan sebelumnya, mediasi antara warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopriggo, Kabupaten Pekalongan dengan pengusaha cucian jins (jeans wash) deadlock alias belum ada titik temu. Mediasi yang digelar Kamis (26/09) siang pukul 10.00-12.30 WIB mengalami kebuntuan.

Informasi didapat, perwakilan warga menganggap bahwa  sejak awal adanya perjanjian antara warga dengan pengusaha pada tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah ditaati. Penandatanganan kesepaatan antara warga dengan pengusaha pun batal dilakukan, menunggu pertemuan yang dihadiri lebih banyak warga, pada tanggal 07 Oktober 2019 mendatang.

Sebelum pertemuan pada Oktober mendatang, warga meminta agar dilakukan pembersihan aliran sungai dari hulu hingga hilir, dari Rt. 07 hingga Rt. 04 Desa Pegaden Tengah. Sebelum hal tersebut dilakukan, warga belum mau melakukan penandatanganan kesepakatan.

Hadir dalam musyawarah antara lain Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto, Camat Wonopringgo diwakili oleh  Totok, BPD Desa Pegadentengah dan warga masyarakat.

Kepala Desa Pegaden Tengah, Khaeriyah mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya mencari solusi dari permasalahan yang ada di desa tersebut. Kepala Desa berharap para pengusaha dan masyarakat dalam pertemuan ini bisa mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak kepala desa juga menyadari bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak dulu namun harus disadari bersama bahwa permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP  Slamet Riyanto menegaskan bahwa dengan adanya keluhan warga, pihaknya memberikan dua  opsi kepada para pengusaha, apabila berkeinginan beroperasi kembali harus memiliki IPAL atau mambuat bak penampung yang diteruskan penyedotan oleh Dinas Perkim dan LH. (Eva Abdullah/Teguh/Polsek Wonopringgo)

selengkapnya