Warta Desa

SMA N 1 Sukorejo dan Desa Genting Gunung Berkolaborasi Hijaukan Bumi

by buono on Januari 22, 2023 Lingkungan Pendidikan aksi hijau Kendal sma n 1 sukorejo

KEJADIAN bencana di Kabupaten Kendal yang terjadi berulang kali mulai menggelitik berbagai pihak, salah satunya Yoshi Rachmartdi, Kepala SMA N 1 Sukorejo. Desa tempat tinggalnya yang dulu tidak pernah terdampak banjir, tahun lalu harus menerima konsekuensi akibat mulai menurunya kualitas lingkungan di Kabupaten Kendal.

SMA N 1 Sukorejo adalah salah satu sekolah favorit di Kecamatan Sukorejo, dan juga merupakan sekolah Adiwiyata yang sudah bergerak ke tingkat nasional. Tiga dekade lebih sekolah ini berdiri, namun sekolah ini belum pernah mengadakan ekstrakurikuler Pencinta Alam.

Dengan kepemimpinan Kepala sekolah yang baru, karena baru menjabat 6 bulan, akhirnya SMA N 1 Sukorejo menambah satu kegiatan tersebut untuk mewadahi minat dan bakat serta membentuk karakter siswa siswi agar lebih peduli akan kelestarian alam. Dunia pendidikan adalah kunci utama membangun mental generasi, salah satunya membentuk kader-kader konservasi. Tujuanya agar semakin banyak anak-anak yang mengerti akan pentingnya melestarikan lingkungan, dan diharapkan ilmu yang didapat bisa ditularkan ke keluarga, lingkungan tempat tinggal dan bahkan ke dunia yang lebih luas.

Berbekal bibit pohon yang didapatkan dari BSPTH Jawa Tengah, melalui jalan kegiatan ekstrakurikuler Pencinta Alam ini, sekolah menggandeng salah satu desa di lereng Gunung Prau, untuk mengajarkan kepada anak didik bagaimana cara berkontribusi dalam perbaikan kualitas lingkungan Kendal. Desa Genting Gunung adalah desa tertinggi paling barat di Kecamatan Sukorejo. Di desa inilah kegiatan konservasi mulai bertumbuh. Organisasi Karang Taruna yang juga baru seumur jagung karena baru beberapa hari terbentuk, semangat bergeraknya luar biasa. Dengan dukungan Kepala Desa yang baru Rudi Darmawan, pergerakan pemuda pemudi desa ini diharapkan lebih banyak inovasi dan peran serta dalam pembangunan wilayah.

“Tumbu ketemu tutup” istilah jawa yang sering digunakan untuk menggambarkan perjodohan yang serasi dan pada waktu yang tepat, seperti momentum kegiatan kolaborasi ini. Peluncuran perdana kegiatan Ekstrakurikuler Pencinta Alam, kegiatan pertama Karang Taruna Genting Gunung, yang juga di back up oleh Kepala Sekolah baru serta Kepala Desa baru pula menjadikan kegiatan kolaborasi ini berada di tempat dan waktu yang tepat.

Acara yang berlangung pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 ini dihadiri pula oleh seluruh siswa-siswi MTs. Darul Islah Genting Gunung, MI Genting Gunung, dan SD N Genting Gunung. Bersama guru pendamping dari masing-masing sekolah, anak-anak mampu beradaptasi dalam kegiatan kolaborasi yang boleh dibilang mendadak tanpa persiapan, karena pemberitahuan hanya sehari sebelum acara. Maksud awal pemberitahuan kegiatan ke sekolah-sekolah tersebut adalah untuk mengajak perwakilan saja, namun pihak sekolah menerima dengan sangat antusias dan mengerahkan seluruh siswa-siswinya untuk terjun ke lapangan.

Acara dihadiri kurang lebih 350 peserta yang terdiri dari, anggota Pencinta Alam SMA N 1 Sukorejo, MTS Darul Islah, MI Genting Gunung, SD Genting Gunung, Karang Taruna, dan Relawan Garda Prau Indonesia. Diawali dengan upacara pembukaan yang diadakan di lapangan desa, sekaligus simbolis penyerahan bibit pohon dan penanaman oleh Kepala SMA N 1 Sukorejo dan Kepala Desa Genting Gunung.

Dengan pendampingan dari Karang Taruna dan Relawan Garda Prau Indonesia, siswa siswi diarahkan menuju lokasi penanaman. Ada 5 titik yang menjadi target, yaitu 5 dusun yang ada di Desa Genting Gunung. Tak cuma menanam pohon di sepanjang jalan, siswa-siswi juga diajarkan untuk memungut sampah di sepanjang jalan agar jalanan terlihat bersih dan nyaman.

Kepedulian terhadap hal terkecil ini harus sering ditanamkan pada anak-anak sejak dini, agar ketika dewasa nanti mereka bisa menjadi pemimpin yang peduli akan kelestarian lingkungan.

Selesai menanam dan memungut sampah, semua peserta berkumpul di aula balai desa, melanjutkan dengan kegiatan sarasehan. Salah satu narasumber yang hadir adalah Mbah Basri, relawan penjaga Gunung Prau peraih penghargaan Kalpataru. Beliau menceritakan kisah perjalananya selama mengabdikan diri di masyarakat. Hutan gunung adalah Bank Air yang perlu kita lestarikan. Dengan semangat yang berapi-api, anak-anak terkesima mendengar ceritanya. Narasumber lain, Kades Genting Gunung, Kepala SMA N 1 Sukorejo, Kepala MTs Darul Islah Genting Gunung, Bhabinkamtibmas Polsek Sukorejo, dan relawan senior Hernowo B.S, atau yang akrab dipanggil Pak Yoyok.

Sembari menikmati jamuan tradisional berupa makanan camilan khas pedesaan yang ramah lingkungan karena semua tanpa kemasan plastik, seluruh peserta larut dalam suasana yang interaktif. Setelah selesai acara, dilakukan sesi foto bersama di dalam, dan halaman aula balaidesa. (Andi Gunawan)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Lokasi Calon TPAS Desa Mekarsari Dipasang Tenda Satpam, Ada Apa?

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Sudah lima hari, lokasi calon Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat didirikan tenda pos satuan pengaman (satpam). Hal tersebut membuat warga setempat bertanya-tanya, apakah rencana pembangunan TPAS akan dilanjutkan. Sementara hingga saat ini warga menolak dan belum ada sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Saat ini sudah hampir lima hari, muncul tenda PUPR yang diisi sekurity (satpam) yang katanya disediakan yayasan, entah yayasan apa. Padahal kepihak masyarakat belum ada pemberitahuan apapun, entah kalau kepihak desa,” tutur salah seorang warga Desa Mekarsari yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Warta Desa, Sabtu (14/01/2023)

Baca: Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

Ada dua petugas yang berjaga pada tenda tersebut disetiap shift, siang dan malam. Tutur warga. “Yang jelas, tiap hari ada minimal dua penjaga dibagi dua shift (siang-malam). Lucunya, masyarakat menyangka itu polisi, padahal satpam yang seragamnya coklat mirip polisi. Entah apa maksudnya muncul tenda satpam seperti itu.”

Salah seorang satpam, Pak Ade yang ditanya warga mengungkapkan bahwa dirinya sebelum ditempatkan di pos tersebut, mengetahui ada informasi perekrutan sekurity, kemudian ia melamar kerja. “Katanya ada info perekrutan sekuriti, lalu dia melamar. Di hari kemudian semua yang melamar kumpul di Cianjur (entah dimana) berpakaian putih untuk diberikan training. Nah, beres training langsung dikirim ke lokasi ini.” Ujar warga.

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Sementara satpam lainnya, Pak Eno saat ditanya oleh warga terkait apakah akan ada alat berat yang diturunkan disitu, Eno menjawab masih lama. “Kalau Eno, saya tanya buat apa sekuriti disini, apa mau turun alat berat? Jawab Eno belum tau, katanya masih agak lama.” Lanjut warga.

Pemasangan tenda dan penempatan satpam di lokasi calon TPAS Desa Mekarsari membuat warga beranggapan bahwa rencana pembangunan TPAS terus dipaksakan. “Jika diamati, penolakan masyarakat masih tetap berlanjut, tapi seolah rencana pembangunan TPAS itu terus dipaksakan dengan berbagai cara, salah satunya adanya tenda tersebut. Padahal di lokasi belum ada aktivitas apapun.” Pungkas warga. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Setelah sebelumnya pada 14 Desember 2022 warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur melayangkan penolakan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) melalui kanal Lapor (lapor.go.id). Pada 21 Desember 2022 perwakilan warga melayangkan surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo. Surat juga ditembuskan kepadaKementerian PUPR Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, Camat Cikalongkulon dan Kepala Desa Mekarsari. Namun hingga hari ini, belum ada tindak lanjut dari orang nomor satu di Indonesia. Hal demikian disampaikan oleh salah seorang warga kepada Warta Desa.

“Saya sudah kirim surat ke Bupati Cianjur, Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Camat Cikalongkulon, tapi belum ada respon. Lalu saya kirim surat lagi langsung ke presiden. Tapi belum ada respon juga,” tutur seorang warga Mekarsari yang tidak bersedia disebut identitasnya, melalui ponsel, Sabtu (14/01/2023).

Baca : TPAS Bakal Dibangun di Tengah-Tengah Permukiman Warga, Warga Desa Mekarsari Lapor

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Berikut isi surat yang dikirimkan warga kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Mekarsari, 21 Desember 2022

Perihal : Permohonan Pembatalan TPAS Mekarsari

Lampiran : 1 Bundel

Yth., Bapak Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Jakarta

Salam hormat,

Salam silaturahmi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Presiden yang saat bencana Gempa Bumi Cianjur berkenan hadir ditengah-tengah kami sebagai rasa sayang Bapak kepada kami.

Perkenalkan kami warga masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon yang berada di paling Utara kabupaten Cianjur – Jawa Barat.

Kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan ingin mengadu kepada Bapak Presiden tentang adanya rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan Mekarsari. Bagi kami, rencana tersebut menjadi rasa khawatir yang sangat memukul dan menjadi mimpi buruk bagi masa depan anak-anak kami, keluarga kami hingga masyarakat Mekarsari. Kami saat ini tengah membangun masa depan Mekarsari melalui Pendidikan hingga anak-anak kami mulai banyak yang menjadi Sarjana. Selain itu, akhlak anak-anak kami pun kami pupuk di surau-surau kecil oleh para Ustad dan Kyai kami. Namun, dengan adanya rencana TPAS tersebut, harapan kami hampir pupus.

Kami khawatir yang begitu khawatir, jika adanya TPAS tersebut maka tingkat kejahatan menjadi naik, lingkungan kami menjadi tidak nyaman bahkan terjadi bencana alam dari timbunan sampah tersebut. Selain itu, masa depan anak-anak kami akan terganggu. Ataukah anak-anak kami yang sedang kami sekolahkan susah payah, nantinya hanya akan menjadi Pemulung?

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 1

Kami hanya masyarakat yang tidak memiliki kekuatan apapun selain mengadu kepada Bapak Presiden. Kami telah melayangkan aduan ini kepada beberapa pihak yang terkait, namun apalah daya kami, nyatanya rencana tersebut seperti seolah tetap berjalan tanpa kami inginkan.

Kami bukan berarti tidak mendukung Program Pemerintah Pak. Namun, jika boleh menawar kami ingin program yang “membangun” desa kami seperti Pertanian, Perkebunan, Pariwisata atau sejenisnya. Bukan sampah yang akan kami terima.

Terakhir, jauh dari hati kami yang terdalam, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk mengabulkan permohonan pembatalan pembangunan TPAS ini dan menggantinya dengan program lain yang dapat membangun masa depan anak-anak kami. Masa depan anak-anak kami menjadi bagian dari masa depan Indonesia kita tercinta.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden sehat selalu, semoga Bapak Presiden dapat mendengar keresahan kami dan mengabulkan permohonan kami. Hanya kepada Bapak Presiden-lah kami menggantungkan harapan ini. Atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Warga Masyarakat Mekarsari

Kec. Cikalongkulon – Cianjur

Jawa Barat

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada ;

Kementerian PUPR Jakarta
Bapak Gubernur Jawa Barat
Bapak Bupati Cianjur
Bapak Camat Cikalongkulon
Bapak Kepala Desa Mekarsari

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 2

Bukti pos pengiriman surat warga Desa Mekarsari

Masih menurut warga Desa Mekarsari, pihaknya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo lantaran surat penolakan yang dikirim kepada Bupati Cianjur pada 14 Desember 2022, belum juga ada respon.

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari yang dikirimkan kepada Bupati Cianjur.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan TPAS Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunara mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

”Kami warga Mekarsari keberatan atau menolak dengan adanya pembangunan TPA di Wilayah Desa Mekarsari, pertama kaitan dengan lingkungan yang akan memperburuk citra Desa Mekarsari dan memperburuk kesehatan warga Mekarsari,” katanya dikutip dari Journal News, Selasa, (13/12/22).

Selain itu, masih menurut Yunara, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Yunara menghawatirkan jika terlaksananya pembangunan TPA di Mekarsari warganya akan menjadi pemulung. ”Lingkungan itu sangat mempengaruhi sikologis manusia, ketika ada sumber dari pada itu ya masyarakat kami akan jadi pemulung, mau tidak mau akan jadi pemulung karena akan terbawa oleh lingkungannya itu sendiri,” ujarnya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

by buono on Desember 23, 2022 Layanan Publik Lingkungan Cianjur tolak tpas cikalongkulon tpas

Cianjur, Wartadesa. – Laporan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terkait penolakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dalam kanal Lapor, akan ditindak-lanjuti oleh pejabat terkait. Mereka mempunyai waktu tiga bulan, menangani penolakan warga tersebut.

Kami mendapatkan kiriman tangkapan layar disposisi dari kanal Lapor kepada Pemkab dan Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, pada 19 Desember 2022 lalu. Berikut tangkapan layarnya,

Tangkapan layar tindaklanjut laporan warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur pada kanal lapor.go.id

Namun hingga, Jum’at (23/12/2022) belum ada petugas dari DLH setempat untuk melakukan mediasi atau sosialisasi lanjutan dengan warga. “Untuk tanggapan surat penolakan (TPAS) belum ada pak. Cuma diem-diem, tim sukses itu bikin gerakan” tutur salah seorang warga yang tidak mau ditulis identitasnya.

Terkait salinan hasil kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) TPAS, warga juga mengungkapkan, belum mendapat salinannya dari DLH maupun Pemkab Cianjur. “Hingga saat ini, warga belum mendapat salinan kajian AMDAL. Kami juga bingung, harus minta kemana salinan tersebut,” lanjutnya.

Diungkapkan oleh warga Desa Mekarsari bahwa tindaklanjut dari aduan tersebut, maksimal tiga bulan. “Iya, tengat waktu tiga bulan. Info nilai proyek pembangunan TPAS senilai Rp103 miliar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman.

Rencana pembangunan TPAS disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat ditolak warga, karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga. Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022). (.*.)

Berita Terkait : https://www.wartadesa.net/tpas-bakal-dibangun-di-tengah-tengah-permukiman-warga-desa-mekarsari-lapor/

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Lingkungan

TPAS Bakal Dibangun di Tengah-Tengah Permukiman, Warga Desa Mekarsari Lapor

by buono on Desember 18, 2022 Kesehatan Layanan Publik Lingkungan Cianjur Cikalongkulon mekarsari sampah tolak tpas tpas

Cianjur, Wartadesa. – Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman. Demikian disampaikan warga setempat, Ahad (18/12/2022) kepada Warta Desa melalui pesan media sosial.

Penampakan lokasi TPAS Mekarsari dari peta google, dekat dengan permukiman warga.

Rencana pembangunan TPAS yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat tersebut, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Laporan warga Desa Mekarsari terkait penolakan pembangunan TPAS di kalan lapor.go.id

Berikut isi laporan warga tersebut,

Pengaduan Penolakan Rencana TPAS Mekarsari

Yth. Bapak Bupati Cianjur
di
Cianjur

Dengan hormat,
Dengan segala keterbatasan kami sebagai warga Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur serta untuk keberlangungan masa depan anak-anak kai, dengan ini kami memohon yang sedalam-dalamnya kepada
Bapak Bupati untuk mebatalkan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan desa kami.

https://www.journalnews.id/warga=mekarsari-kecamatan-cikalongkulon-tolak-pembangunan-tpas-begini-alasannya/

Demikian aduan ini kami sampaikan. Semoga Bapak sehat selalu & diberikan ketabahan atas segala bencana yang sedang kita alami bersama. Salam dari kami warga desa Mekarsari.

Hormat kami,
Warga Masyarakat Mekarsari

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunan mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

Selain itu, masih menurut Yunan, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Mekar Sari, Saepul, menurutnya keberadaan TPAS bakal berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak-anak desa setempat. Meski demikian pihaknya tetap mengedepankan musyawarah.

”Kami dari BPD tentunya akan mengedepankan Musyawarah untuk mendapatkan solusi, namun dengan pendirian yang sama yaitu menolak,” pungkasnya. (*.*)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Rob Pekalongan, Warga Masih Mengungsi

by buono on Desember 3, 2022 Lingkungan Sosial Budaya Kota Pekalongan Rob

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Sedikitnya 125 warga masih mengungsi hingga hari ini, Sabtu (03/12/2022) akibat banjir rob yang merendam Kota Pekalongan sejak Jum’at kemarin.

Ketinggian air rob mencapai 15 hingga 40 centimeter.

Air laut merendam wilayah permukiman warga Kelurahan Panjang Wetan, sebagian Krapyak, Panjang Baru, dan Tirto. Demikian disampaikan oleh Dimas Arga Yudha di Pekalongan, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, hari ini.

Pihak BPBD Kota Pekalogan, masih menurut Yudha, bersama lintas sektoral telah melakukan langkah penanganan bencana seperti memberikan layanan kesehatan pengungsi, melakukan evakuasi korban, dan penanganan kedaruratan.

Selain itu, kata Yudha, pihaknya juga mengoptimalkan sejumlah pompa untuk mengurangi genangan rob di beberapa permukiman penduduk seperti Kelurahan Panjang Wetan, sebagian Krapyak, Panjang Baru, dan Tirto.

Sebelumnya, pada Jum’at, ratusan rumah di wilayah Meduri, Tirto terendam rob hingga ketinggian satu meter. Air rob datang pada Jum’at dinihari saat warga terlelap tidur.

Kondisi tanggul yang sangat rendah dibanding dengan air yang datang menyebabkan air meluap dari sungai ke perkampungan warga. (.*.)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Banjir Rob di Ulujami, Ribuan Rumah Terendam

by buono on Desember 3, 2022 Lingkungan Sosial Budaya pemalang Rob

Pemalang, Wartadesa. – Rob yang menerjang wilayah pesisir Kecamatan Ulujami, Pemalang merendam delapan desa. Akibatnya ribuan rumah “klelep” dengan ketinggian hingga 70 centimeter, pada Jum’at (02/12/2022) kemarin.

Delapan desa yang terendam rob meliputi Desa Blendung, Kaliprau, Pesantren, Tasikrejo, Ketapang, Mojo, Kertosari dan Limbangan.

Camat Ulujami, Joko Sutrisno mengungkapkan bahwa air pasang terjadi sejak dinihari pukul 01.00 WIB hingga pagi pukul 06.00 WIB. “Ada 1.936 rumah dengan 4.996 jiwa di delapan desa wilayah Kecamatan Ulujami tersebut yang tergenang air rob.” Ujarnya.

Selain itu, masih menurut Joko Sutrisno, fasilitas umum dan puluhan hektar kebun ikut terendam.

Rob berangsur surut pada sore harinya. Namun menurut Joko, rob semakin sering terjadi di Ulujami akibat tanggul melintang di Kabupaten Pekalongan.

Air pasang yang ditanggul di Pekalongan, lari ke Pemalang. “Personel Koramil dan Tim SAR serta relawan bersiap untuk antisipasi kejadian susulan. Kami juga menyiapkan posko penanggulangan bencana dan melakukan monitoring.” jelasnya.

Sementara itu, di Desa Blendung, rob menyebabkan perabotan rumah rusak karena terendam air. “Banjir menjadikan rumah terutama perabotan rusak berat,” tutur Faisal, warga setempat. (.*.)

selengkapnya

Lingkungan

DAS Damar dan Blukar jadi Fokus Lomba Komunitas Peduli Sungai

by buono on Juli 19, 2022 Lingkungan kali bodri Kendal komunitas

Kendal, Wartadesa. – BPSDA Bodri Kuto bersama tim juri melakukan penilaian lomba komunitas peduli sungai tingkat Jawa Tengah 2022, bertempat di Aula Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Pelaksanaan penilaian tersebut juga dihadiri tamu undangan antara lain, DLH Kendal, PUPR Kendal, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Setda Kab. Kendal, Camat di Kawedanan Selokaton, Forkompica Patean, beserta Kepala Desa yang ada di Kecamatan Patean.

Beberapa organisasi rekanan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan juga turut hadir dalam acara tersebut, Fordas Bodri, Garda Prau, Pangling, Gerkend, GMMK, dan WUM’S. Acara dibuka oleh Camat Patean, dilanjutkan sambutan oleh Kepala BPSDA Bodri Kuto. Dilanjutkan paparan dari peserta lomba yang dibawakan oleh sekretaris KMMS.

KMMS adalah komunitas yang terdiri dari para penghobi mancing yang kemudian berafiliasi menjadi pegiat pelestarian sungai. Berawal dari keprihatinan karena kondisi sungai di DAS Damar dan Blukar yang dipenuhi sampah, juga kegiatan ekploitasi ikan dengan obat dan setrum membuat ekosistem sungai menjadi rusak. Berbagai kegiatan bakti sosial juga sudah dilakukan selama 5 tahun ke belakang, salah satunya penggalangan dana pada kegiatan mancing bersama untuk pembangunan mushola di wilayah yang menjadi target upaya konservasi sungainya.

“Jika warga langsung kita larang untuk membuang sampah ke sungai pasti jawabnya macam-macam, maka kami kemas kegiatan yang bisa membuka ruang dialog kepada masyarakat setempat lewat kegiatan baksos tersebut. Setelah itu kami sampaikan kepada penerima manfaat baksos untuk turut menjaga sungai di wilayahnya.” Tutur Aris, salah satu pengurus KMMS, Senin (18/07/2022)

Dukungan dari Pemdes juga sangat penting, semisal desa bisa menerbitkan perdes tentang pelestarian sungai itu cukup ampuh menghalau para perusak. Beberapa desa sudah mampu membuat perdes tentang larangan menangkap ikan dengan setrum dan obat, dan itu yang sedang diupayakan oleh KMMS untuk diikuti desa-desa lain.

Yang sekarang juga menjadi ancaman adalah alih fungsi lahan hutan ataupun daerah resapan di sepanjang DAS. Hulu Sungai Blukar adalah Gunung Prau, sedangkan di sana kegiatan perambahan masih masif terjadi. Beberapa sumber air mulai mati, bahkan sebagian mata air yang mengalir ke DAS Bodri Kuto di puncak gunung prau di alirkan ke kabupaten sebelah menggunakan pipa-pipa yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini membuat debit air di beberapa sungai yang mengalir ke Kabupaten Kendal menjadi berkurang, terlebih di musim kemarau banyak sungai yang bahkan sampai habis airnya.

Bukan hanya pada kesempatan lomba ini, harapanya kegiatan KMMS terus berlanjut dan bisa menjadi salah satu penggerak yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik untuk menyelamatkan sungai-sungai yang ada di hulu Bodri Kuto tersebut. (Andi Gunawan)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Soal LPD DLHK Jateng, Garda Prau Minta Pengecekan Ulang

by buono on Juli 1, 2022 Lingkungan Sosial Budaya gunung prau hutan lindung Kendal

Kendal, Wartadesa. – Komunitas pecinta lingkungan Garda Prau Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meminta agar Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah yang melakukan cek lapangan kondisi Hutan Lindung Gunung Prau di Desa Keditan, Kecamamatan Platungan, ditinjau ulang. Pasalnya pengecekan tidak dilakukan pada titik koordinat yang dilaporkan oleh salah seorang aktivis Garda Prau dalam surat terbuka yang diunggah di media sosial, 21 Desember 2021 lalu.

Koordinator Garda prau, Andi Gunawan kepada Warta Desa mengungkapkan bahwa titik koordinat yang ditinjau oleh DLHK tidak sesuai dengan titik koordinat yang ditulis oleh Misrondi. “Dua lokasi pengecekan yang dilakukan oleh DLHK tidak sesuai dengan laporan, dan kami malam harinya sudah melaporkan dua titik koorddinat tersebut. Namun keesokan harinya yang dicek tidak sesuai dengan lokasi yang kami sampaikan,” tutur Andi melalui pesan Whats App, Jum’at (25/03/2022).

Andi menambahkan pengecekan kondisi hutan yang tidak sesuai dengan titik koordinat yang dilaporkan ini berdampak pada penggiat Gunung Prau, “Jika pengecekan dilakukan tidak pada titik koordinat yang kami laporkan, bukan tidak mungkin akan menjatuhkan nama pelapor,” lanjutnya.

Dalam laporan perjalanan dinas (LPD) yang kami terima, Tim DLHK melakukan pengecekan di dua titik lokasi pada tanggal 21-22 Maret 2022. Tertulis pengecekan lapangan dalam rangka pengecekan lapangan kondisi hutan Lindung Gunung Prau di Desa Keditan Kecamatan Platungan, Kendal sesuai dengan pelaporan Misrondi. Atas dasar surat perintah tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/20433 tanggal 17 Maret 2022.

Adapun pejabat pelaksana pengecekan yakni, Sugiarto, S.Hut, MP; Ichsanudin Mayanto, S. Hut; Suprianto, S.E; dan Diky Fahmi, Amd.

Pengecekan empat pejabat DLHK Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan tindak lanjut surat terbuka yang dibuat Misrondi kepada Bupati Kendal terkait masalah kondisi Gunung Prau yang dinilai banyak terjadi degradasi lahan di Kecamatan Platungan Kabupaten Kendal.

Namun yang disayangkan oleh Andi Gunawan adalah pengecekan yang dilakukan oleh DLHK mengulang pengecekan yang sebulan sebelumnya dilakukan oleh Dinas Pusdataru. Yakni dua titik yang berbeda dari laporan Misrondi.

“Saya sudah minta foto dan titik koordinat yang dicek oleh DLHK dan akan minta pengecekan diulangi lagi,” lanjut Andi Gunawan.

Selain melakukan pengecekan kondisi hutan Gunung Prau di dua titik tersebut, Tim DLHK juga mengecek keberadaan mbah Suro.

Dalam LPD DLHK disebutkan bahwa pengecekan lokasi ketiga, kediaman mbah Suro di kawasan Hutan Lindung Gunung Prau, pihak DLHK tidak bertemu dengan bersangkutan.

Mbah Suro dikhawatirkan akan melakukan pembersihan lahan lagi, karena sebelumnya sudah melakukan penebangan pohon dan sudah ditindak, namun masih mengulang lagi. Mbah Suro juga menebang dua pohon hutan untuk membuat pembangkit listrik mikrohidro (tenaga air). Tim mendapati penanaman kopi di sekitar kediaman mbah Suro.

Tim kemudian berkunjunt ke Camat Platungan untuk berkoordinasi dan mengajak semua pihak untuk mempertahankan hutan yang tersisa, terutama hutan negara di kawasan Hutan Lindung. Tim mengajak untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Kendal dengan tanaman MPTS dan Tanaman kayu, untuk konservasi dan pelindungan mata air.

Diharapkan rehabilitasi DAS di wilayah Kendal ini mampu meningkatkan tutupan lahan, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, mendukung pengembangan wisata Gunung Prau, menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS Kalikuto.

Mendorong peran serta masyarakat dalam pelindungan dan penyelamatan Hutan Lindung terlebih keberadaan mata air dan sumber Air. Besepakat membentuk Forum Gunung Prau sebagai wadah komunikasi antar pihak sehingga kejadian serupa dapat diantisipasi. (Buono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Lingkungan

Bupati Cup Trabas Aturan

by buono on Juni 21, 2022 Hukum & Kriminal Lingkungan bupati kendal gunung prau trabas

Kendal, Wartadesa. – Hutan Gunung Prau yang masuk wilayah Desa Genting Gunung kabupaten Kendal menjadi ajang uji kemampuan para crosser lokal. Ahad, 19/7/2022 Bupati Kendal mengadakan event Bupati Cup Adventure penobatan raja tanjakan.

Acara yang digelar di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo itu ramai peserta dan pengunjung. Start di lapangan Kabunan Desa Ngadiwarno, dilanjut masuk kawasan hutan produksi RPH Kenjuran yang mayoritas tanaman pinus dan kopi, kemudian menyusuri beberapa desa di atasnya bahkan sampai desa tertinggi yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung.

Desa Kediten dan Genting Gunung termasuk yang dilewati. Akan tetapi, puncak acara tersebut malah berada di kawasan hutan Gunung Prau. Panitia membuat trek tanjakan dengan membuka jalur di sekitar Kali Terong. “Oh lokasi itu masuk kawasan hutan gunung prau” Kata humas Perum KPH Kedu Utara saat di konfirmasi melalui Whats App.

Perhutani sudah mengeluarkan surat resmi tertanggal 8/9/2015 tentang pelarangan kegiatan trabas masuk kawasan hutan Gunung Prau. Surat tersebut bermula ketika banyak pengendara motor naik Gunung Prau dan merusak ekosistem yang ada. Setelah masukan berbagai pihak akhirnya perhutani resmi melarang kegiatan tersebut, bahkan sepeda kayuh saja tidak diperbolehkan.

Texas selaku panitia penyelenggara belum memberikan tanggapan atas ramainya info ini yang sudah tersebar di berbagai media sosial. Bupati selaku pemegang jabatan tertinggi pun belum ada respon meski beberapa akifis lingkungan menanyakan legalitas kegiatan tersebut yang masuk kawasan hutan prau.

Perhutani melalui Asper di BKPH menyampaikan bahwa “memang ada panitia minta ijin ke kita, tapi kita tidak berikan ijin itu dan kita sodorkan surat tentang peraturan larangan yang dibuat perhutani 2015 lalu, dan diperbarui 2021. Tapi sepertinya panitia mengacuhkan aturan tersebut.” Tutur dari narasumber kami.

Beberapa warga saat ditanya juga menyesalkan adanya penarikan karcis sebesar Rp 5000 dari LMDH desa genting gunung untuk masuk ke lokasi. “Warga lokal saja ditariki karcis, bahkan anak kecil juga suruh bayar” tutur warga yg tidak mau disebut identitasnya.

Perhutani Kedu Utara melakukan cek TKP senin 20/6/2022 dan sudah melaporkan kasus ini ke Divre Jateng. (Buono)

selengkapnya