Lingkungan

Simalungun, Wartadesa. – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun mengantarkan bantuan kemanusiaan korban banjir bandang di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Ahad (18/11).

Rombongan pengurus dipimpin Sekretaris BKPRMI Kabupaten Simalungun Zulham Siregar berangkat dari sekretariat, Sabtu (17/11) dan tiba di posko relawan “Komunitas Madina Xtrim Peduli Madina” Minggu subuh (18/11)sekira 01.30 di Kecamatan Kutaimbaru Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Zulham Siregar kepada wartadesa.net mengatakan via whatsApp, Sebanyak seratusan paket bantuan pangan berupa beras, gula, minyak goreng, mie instan, juga pakaian layak pakai, merupakan bantuan warga Dolok Batu Nanggar yang di galang BKPRMI secara simbolis diterima Ketua Komunitas “Madina Xtrim” Aldi Nasution.

Pada kesempatan itu Aldi Nasution mewakili warga, sangat mengapresiasi dengan ucapan terima kasih banyak kepada BKPRMI khususnya warga Dobana yang sudah nemberi bantuan kemanusiaan atas peristiwa banjir bandang yang menimpa warga Madina berapa waktu lalu. (wd-bay) *

Pekalongan, Wartadesa. – Memasuki musim penghujang, diprekdisikan Kota Pekalongan darurat banjir, sedang Kabupaten Pekalongan darurat tanah longsor. Seperti diketahui banjir dan tanah longsor menjadi teman akrab Pekalongan sejak beberapa tahun lalu.

Seperti terjadi kemarin, hujan yang mengguyur Kota Pekalongan menyebabkan permukiman warga dan pasar darurat di Taman Sorogenen dikepung air.  Tahun sebelumnya, banjir juga menggenangi  Kelurahan Panjang Wetan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Bandengan, Krapyak, Padukuhan Kraton yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara serta Kelurahan Pasirkratonkramat dan Tirto di Kecamatan Pekalongan Barat.

Kali ini, banjir dan rob menggenangi wilayah Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Menurut Anissa (34), warga Panjang Wetan, wilayahnya merupakan langganan banjir rob jika musim penghujan.  “Kalau tempat saya jadi langganan, hujan tidak ada semalam saja jalan pemukiman di Panjang Wetan sudah digenangi air,”  ujarnya kemarin.

Anissa mengaku ingin pindah namun bertahun-tahun rumah yang ditawarkan untuk dijual tidak laku.  “Ya, kami hanya menunggu, semoga proyek pembangunan tanggul raksasa segera bisa selesai, hingga warga sini tidak terdampak banjir rob lagi,” pungkasnya.

Kota Santri Tak Luput Dari Darurat Banjir dan Longsor

Darurat banjir juga terjadi di Kabupaten Pekalongan, sedikitnya 10 wilayah terdeteksi sebagai daerah rawan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekalongan, Bambang Sujatmiko, mengatakan intensitas curah hujan pada November 2018 di wilayah atas dan bawah kini sudah mulai meningkat meski belum merata. “Berdasarkan hasil kajian Badan Geologi Bandung, kita perlu mewaspadai kejadian tanah gerak maupun longsor, khususnya di wilayah atas atau pegunungan,” ujarnya.

Menurut Bambang Sujatmiko, ada tujuh kecamatan yang diprediksikan darurat longsor, yakni Kandangserang (potensi tinggi), Kecamatan Paninggaran (tinggi), Petungkriyono (tinggi), Lebakbarang (tinggi), Kajen (sedang), Doro (sedang), dan Kesesi (sedang). Kemudian 10 titik rawan banjir meliputi Kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, Sragi, Kesesi, Buaran, Kedungwuni, Wonopringgo, Bojong, Tirto, Wonokerto, Siwalan, serta Wiradesa.

“Untuk wilayah Kecamatan Kedungwuni ancaman terbesar adalah banjir bandang pada aliran Sungai Sengkarang. Demikian juga di Kecamatan Wonopringgo yang terdapat pertemuan dua sungai sehingga berpotensi terjadi banjir,” jelas Bambang.

BPBD telah membentuk desa tangguh bencana dengan melibatkan para relawan. Empat desa tersebut, yaitu Kutorembet Kecamatan Lebakbarang yang berkaitan dengan potensi longsor, Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Desa Galangpengampon Kecamatan onopringgo, dan Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan terkait potensi banjir.

“Desa-desa yang sudah dibentuk ini akan didorong dapat menangani secara mandiri apabila terjadi bencana. Beberapa hal yang kita berikan antara lain berupa pelatihan relawan, kajian risiko bencana, dan sosialisasi tanggap bencana,” pungkas Bambang. (WD)

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dinyatakan sebagai kelurahan terkotor dalam ajang lomba kelurahan terbersih dan terkotor, sementara Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, menjadi kelurahan terbersih, periode September-Oktober 2018.

Pengumuman pemenang kelurahan terkotor dan terbersih dilakukan oleh Saelany, Walikota Pekalongan dalam gelaran acara Sepeda Sehat K3 dan Sarasehan, Jum’at (02/11) di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Selengkapnya, pemenang lomba kelurahan terbersih dan terkotor untuk periode September–Oktober 2018 yakni Juara I dengan nilai 63,77 diraih oleh Kelurahan Tirto, Juara II dengan nilai 62,40 diraih oleh Kelurahan Sokoduwet, dan Juara III dengan nilai 60,74 diraih oleh Kelurahan Gamer. Kelurahan yang dinilai belum beruntung atau menjadi kelurahan terkotor yakni Kelurahan Klego.

Selain mengumumkan pemenang kelurahan terbersih dan terkotor, Saelany juga menyampaikan bahwa Kelurahan Krapyak menjadi kelurahan prioritas penanganan dampak rob dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Berbagai aktivitas dan intervensi bantuan dari pemerintah harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krapyak. Mudah – mudahan dengan adanya tanggul raksasa ini bisa terselesaikan,” ujar Saelany.

Saelany menyebut dana untuk pengentasan rob dari program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) sebesar Rp. 23 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan sepadan sungai dan tempat wisata di Kelurahan Krapyak.“Program pengentasan rob Kotaku senilai 23 miliar harus didukung dengan kepedulian lingkungan. Di sini sebagai satu prioritas, ke depannya akan dibangun sepadan sungai untuk dijadikan tempat wisata,” jelas Saelany.

Saelany juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyisiran sungai dengan perahu.  “Jika sungai disisir dan dibersihkan secara rutin dalam waktu satu bulan pun sungai akan bersih. Tentu ini harus diiringi kesadaran dari masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah di sungai,” pungkasnya. (WD)

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Memperingati International Gibbon Day, komunitas PekaOwa menggelar pameran foto Owa Jawa. Pamaran ini dihelat oleh IUCN Gibbon Specialist Group (swaraowa) Kota Pekalongan bekerjasama dengan komunitas PekaOwa, Sabtu (27/10) di Taman Hortikultura Yosorejo Pekalongan. Selain pameran foto, juga digelar pentas Budaya dan Parade Juang, 90 tahun Sumpah Pemuda.

Menurut Ubaidillah, pria yang lebih dikenal dengan panggilan Obed, dari komunitas PekaOwa, acara muncul spontan saja. “Acaranya muncul spontan usai ngobrol-ngobrol dalam diskusi singkat dengan Anjar Prasojo peserta MSP (Metode Survey Primata) 2018. Diskusi singkat akhirnya kita merencanakan pameran foto untuk tujuan mengenalkan kepada publik tentang spesies dan perlindungan habitat (Owa Jawa) aslinya.” Ujarnya.

Obed dan Anjar yang mempunyai hobi sama yakni fotografi alam liar, mereka mempunyai foto-foto keanekaragaman hayati yang di dapat di hutan Petungkriyono pun menggelar pameran bertajuk “Mereka adalah Milik Kita”.

Obed menambahkan, pameran dihelat untuk mengenalkan kepada masyarakat luas, bahwa Pekalongan mempunyai primata yang unik. Mereka kini berada di Pekalongan sisi Selantan-Timur, hutan alam dari ketinggian 250 – 1900 mdpl. Primata berupa Owa, Lutung, Rekrekan dan Monyet Ekorpanjang, mewakili taxa yang hidup dan berkembang di antara tingginya aktivitas manusia di wilayah tersebut. Mereka bertahan dan bertahan,juga mengalami ancaman.

Spesies-spesies istimewa ini juga punya peran penting, membantu regenerasi hutan alam, penyebar biji, sumber ilmu pengetahuan, sebagai identitas daerah diantara pergaulan global. Foto-foto ini adalah sebagian yang ada di hutan Pekalongan, hutan sebagai habitat, mutlak harus ada untuk mereka, para primata-bukan manusia. mereka butuh kanopi pohon untuk berayun, mereka butuh tempat bernaung dan ruang.Hutan tempat mereka hidup adalah sumber segala sumber kehidupan, air, udara, pemandangan indah, sudah setiap hari kita nikmati, mereka para primata adalah milik kita, menjaga mereka tetap hidup di belantara adalah kewajiban kita. Lanjut Obed.

Pameran foto yang ditujukan untuk  mendorong pegiat-pegiat fotografi, khususnya generasi muda dari wilayah sekitar habitat Owa agar tampil didepan menyuarakan Owa Jawa yang hidup liar dalam habitat aslinya. Foto-foto yang digelar merupakan hasil dari fotografi penggiat Owa dari Pekalongan.  “Acara pameran foto ini  juga merupakan bagian dari kegiatan Kopi dan Konservasi 2018.” Pungkas Obed. (WD. Foto: swaraowa)

Pemalang, Wartadesa. – Petani di Desa Sumurkidang dan Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang mengeluhkan hadirnya galian C dengan menggunakan alat berat di wilayah tersebut. Petani mengaku cemas, eksploitasi berlebihan galian C tersebut akan berimbas pada amblasnya/longsor area persawahan ke sungai, ketika banjir yang biasa terjadi saat musim hujan di dua lokasi tersebut.

Menurut Rasmani, Ketua Kelompok tani di desa tersebut mengungkapkan bawah aktivitas galian C tersebut sudah berlangsung puluhan tahun. “Aktivitas galian C ini sudah berlangsung lama tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian dari pihak terkait.” Ujarnya, Senin (22/10).

Saat Rasmani meninjau lokasi galian C di perbatasan Desa Sumurkidang dan Desa Semingkir, terlihat aktivitas galian C sangat eksploitatif, hal demikian menyebabkan warga yang memiliki sawah di daerah aliran Sungai Comal menjadi cemas dan resah. “Takutnya pada musim hujan yang akan tiba,ketika banjir akan menyebabkan sawah mereka amblas ke sungai.” Lanjutnya.

Rasmani berharap dinas terkait turun ke lokasi untuk melihat langsung galian C tersebut dan segera mencari solusi permasalahan tersebut.  “Kalau terus dibiarkan berlarut-larut, nantinya sawah warga akan terkena imbasnya karena adanya aktifitas galian C tersebut.” Tuturnya.

Sementara itu, Rizki Khaerul Amin, salah seorang warga Semingkir mengungkapkan bahwa belum ada sosialisasi kepada warga terkait galian C di desanya meski sudah ada plank (papan) kegiatan galian C. “Saya sudah mengkonfirmasi beberapa pejabat terkait didalamnya. Pemerintah desa tidak mengetahui … karena ijin langsung dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Rizki menambahkan bahwa pada proyek galian C tersebut ada papan namanya, seharusnya pihak desa sudah mengetahui aktivitas tersebut. Hingga dia menyayangkan pihak desa yang tidak mengambil langkah mensosialisasi efek dari galian C tersebut. “Ada plang ijinnya, berarti desa mengetahui dong. Kenapa desa tidak mengambil langkah untuk bersosialisasi?” Tanyanya retoris.

Rizki berharap agar pihak desa melakukan sosialisasi kepada warga, “lakukan sosialisasi dulu agar warga tau bagaimana efeknya untuk lingkungan, bagaimana ijinnya, bagaimana timbal baliknya ke desa,” lanjutnya.  (WD)

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Miris, ketika Pemkab Pekalongan menjadikan Owa Jawa sebagai maskot, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan salah memasang pamflet ajakan melindungi Owa Jawa di sepanjang jalan arah Petungkriyono. Ternyata yang dipasang pada pamflet itu Owa Kalimantan. Hal tersebut diprotes oleh penggiat Owa Jawa Indonesia.  “Opo ora ngelikke nek sing dipasang kui dudu Owa Jawa,” protes penggiat Owa Jawa dari UGM kepada Ubaidillah, pria penggiat konservasi Owa Jawa, PekaOwa, yang sering dipanggil Obed atau Papa Owa ini.

Kang Obed pun menjawab bahwa pihaknya sudah mengingatkan dinas terkait, bahwa panflet tersebut salah. Namun, pamflet tersebut masih tetap terpasang. Hal tersebut terungkap saat diskusi Ngobrol karo Ngopi, komunitas Cerito Wong Pekalongan di Alesscow Coffe, Simbangkulon, Buaran Pekalongan, Sabtu (20/10).

Kang Obed, mulai tertarik dengan konservasi Owa Jawa sejak tahun 2015 lalu. Bermula aktivitasnya di Pokdarwis kalipaingan, Linggo Asri, 24 jam dalam sehari selama berminggu-minggu berada di pinggir hutan dan sungai. Saat itu  ada tamu dari Suara Owa, dari UGM, Aris Setiawan yang merupakan peneliti Owa dan perwakilan Owa Jawa Internasional, dan rektor yang meneliti burung Elang Jawa.

Saat itulah pria yang disapa Papa Owa, diajari tentang keberadaan Owa Jawa, termasuk papan atau tempat tinggalnya di hutan. Pada tahun 2015, dia mewakili Pokdarwis Kalipaingan mengikuti pelatihan konservasi Owa Jawa di Petungkriyono, hingga akhirnya tertarik dengan Owa Jawa.

Menurut Obed, selama ini Owa dikenal oleh warga hanya sebagai monyet, padahal jenis monyet itu dua yakni monyet dan Owa. “Kalau monyet berekor, sedang Owa tidak berekor.” Ujarnya. Owa Jawa ini hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Saat diminta untuk mengisi kuliah umum di UGM, lanjut Obed, ternyata masih banyak mahasiswa dan warga yang tidak tahu tentang Owa. Demikian dengan jenis lutung. “Ternyata lutung itu ada dua yakni regregan dan lutung. Pembedaanya kalau rambutnya poni kedepan berarti lutung, kalau rambutnya mohawk seperti anak punk berarti regregan. Regregan ini termasuk monyet lama.” Lanjutnya.

Habitat Owa Jawa di Pekalongan ada di Jurangjero, Kalipaingan, sebelah timur di Kembanglangit Petungkriyono. “Di Indonesia ada delapan spesies Owa, dan Owa Jawa termasuk istimewa karena bulunya silver, kelabu, perak.” ujar Obed.

Obed menceritakan pengalaman menariknya yang membuatnya miris dengan sikap Pemkab. “Sebagai fotografer Owa Jawa, akhir 2015 hasil foto-foto karya kami diminta oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pekalongan untuk foto kalender, namun permintaan ini ditolak oleh pimpinan komunitas kalipaingan.” Tuturnya.

Lebih miris lagi, lanjut Obed, ketika Pemkab Pekalongan menjadikan Owa Jawa sebagai maskot, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan, salah pasang pamflet Owa Jawa. “Ternyata yang dipasang pada pamflet itu Owa Kalimantan. Hal tersebut diprotes oleh penggiat Owa Jawa … opo ora ngelikke nek sing dipasang kui dudu Owa Jawa … yo wis ngelikke …” ujarnya.

Selain itu, pengetahuan warga Pekalongan terhadap Owa Jawa ini sangat minim. Obed mengaku miris adanya warga yang masih dengan bangga memelihara Owa Jawa. “Owa Jawa ini cepat punah karena dalam hidupnya dia hanya punya satu pasangan, selama hidupnya dia hanya beranak dua kali, setiap beranak hanya satu.”

“Keberadaan Owa Jawa di Pekalongan ini hampir punah, karena biasanya pemburu, memburu anaknya. Memisahkan dengan induknya. Permasalahan lainnya adalah perusakan hutan. Padahal Owa itu tidak bisa menapak tanah. Jika hutan sudah rusak, maka Owa akan punah.” Lanjut Obed.

Pengalaman lainnya terkait belum banyaknya warga yang mengenal Owa Jawa yakni ketika Kang Obed menunggu stand kopi pada sebuah pameran. “Pada stand Dinas Pariwisata, Duta Wisata menerangkan Owa Jawa … tapi menerangkan bahwa Owa Jawa itu monyet … padahal sebelunya Duta Wisata tersebut sudah dijelaskan perbedaan antara monyet dengan Owa.” Ujarnya.

Menurut Obed, pariwisata dan Owa bagai keping mata uang, ketika obyek wisata digenjot, kadang melupakan kelestarian lingkungan. Bunyi-bunyian yang kenceng saat menggelar event wisata juga mengganggu keberadaan Owa. “Disinilah perlu sosialisasi tentang Owa Jawa, jangan sampai ada pengetahuan yang konyol, memasang pamflet Owa Jawa tetapi yang dipasang Owa Kalimantan.” Pungkasnya. (WD)

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Sekali lagi warga secara berdaya mampu mewujudkan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Seperti dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) di Lebakbarang yang membuat aturan bersama guna melindungi ikan endemik jenis Masher di Kali Sengkarang. Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk Ngobrol karo Ngopi yang digelar oleh Komunitas Cerito Wong Pekalongan di Alesscow Coffe, Simbangkulon, Buaran Pekalongan, Sabtu (20/10).

Komunitas yang bermula dari penghobi mancing mania Lebakbarang tersebut berdiri sejak tahun 2008. “Awalnya dari penghobi mancing mania di Kali Sengkarang, Lebakbarang, kemudian bernama Komunitas Masyararakat Peduli Sungai Sengkarang, kini setelah berbadan hukum menjadi Komunitas Masyarakat Peduli Sungai,” ujar Budi Rahayu Setiawan, salah seorang penggagasnya.

Berdirinya KMPS tidak lepas dari keprihatinan warga yang pada tahun 2008-2009 dimana banyak warga yang mengambil ikan secara eksploitatif dengan menebar racun ikan (tuba), apotas, setrum dan eksploitasi lainnya. “Tahun 2008-2009 tantangan terberat dari warga … tetangga sendiri karena mengambil ikan untuk penghasilan yang mengambil ikan dengan eksploitasi,” lanjut Budi.

Namun, eksistensi KMPS dengan membuat aturan bersama dengan warga, menjadikan wilayah Lebakbarang terkenal dan menjadi tujuan penggila mancing mania dari berbagai kota di wilayah sekitar untuk memancing ikan masher. “Sekarang terkenal dan menjadi tujuan, denga ikan masher, sejenis ikan tambra atau wader tetapi berbeda, yang saat ini langka di Jawa. Saat ini ikan tersebut hanya ada di Dongkal (Randudongkal Pemalang) dan Lebakbarang.” Ujar pria yang lebih dikenal dengan Budi Rounald tersebut.

Selain permasalahan pengambilan ikan secara eksploitatif, saat musim kemarau, habitat ikan di Kali Sengkarang ikut punah dengan adana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), “Permasalahannya adalah adanya pltmh yang saat musim kemarau mengambil air hampir keseluruhan (debit Kali Sengkarang) untuk pembangkit listrik, hingga air berkurang banyak, yang menyebabkan ikan berkurang. Kondisi air saat musim kemarau seperti sekarang, ketika air dibendung oleh warga … desa-desa dibawahnya tidak mendapatkan air, airnya seperti habis.” Tutur Budi.

Namun, warga tidak dapat berbuat banyak, mengingat hal tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah, “karena kita menikmati hasilnya berupa listrik, tapi disisi lain ada ekosistem yang hilang. Ya … kita tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun akibatnya hingga sampai Lolong yang kekurangan air saat musim kemarau.” Lanjut Budi.

Terkait perhatian pemerintah terhadap kelestarian ikan di Kali Sengkarang, pemerintah pernah memberi 6000 benih ikan mas dan nila untuk diterbar. “Pernah ada penebaran benih ikan dari pemerintah, berupa bibit ikan mas dan nila hitam sebanyak 6000 yang kita bagi bagi ke sungai sungai kecil di sekitar … kita menghargai upaya pemerintah, namun ketika banjir bandang…. ikan ttersebut langsung habis tersapu air.” ujar Budi.

Tantangan pengambilan ikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dan eksploitatif menjadikan komunitas ini bersama warga membuat aturan bersama yakni  dilarang mengambil ikan dengan racun, jaring apung, peledak, dan perangkap apung.

Namun tantangan baru muncul ketika warga melakukan overfishing atau mengambil ikan secara berlebihan dengan cara memanah. Pencari ikan menyelam kemudian memanah ikan yang ada di sarangnya, “kalau mancing dan menjala dapatnya tidak banyak … kalau memanah, dia dapatnya banyak, sekali memanah 15 ikan bobotnya 20 kg dan diunggah ke media sosial…. hal tersebut menjadi permasalahan bagi anggota komunitas, karena memanah merupakan aktivitas yang ramah lingkungan, namun overfishing berakibat bagi keberlangsungan ikan itu sendiri. Maka dibuatlah aturan bersama tidak boleh mengambil ikan selain dengan memancing, jala tebar, dan bubu,” tutur Budi.

Pengalaman berharga yang didapatkan KMPS bersama Warta Desa adalah ketika menyuarakan kondisi sampah di wilayah Kali Sengkarang, langsung ada respon dari dinas terkait untuk membersihkan sampah. “Dengan menyuarakan di Warta Desa … dari dinas terkait langsung membersihkan sampah.” Pungkas Budi. (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Ratausan warga yang menghadiri sosialisasi ijin usaha pertambangan PT ASA Sukses Amanah, Jakarta di balai Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, membentangkan spanduk penolakan terhadap keberadaan tambang Galian C di desa tersebut, Kamis kemarin (27/09).

Warga membentangkan spanduk berisi penolakan tambang yang ditujukan kepada Kepala Desa Wisnu, Bambang Sutejo yang menjadi fasilitator sosialisasi.

Salah satu perwakilan warga, Ali Subhan yang juga ketua MUI Desa Wisnu mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh PT ASA sudah terlambat.

“Karena warga masyarakat sudah jelas secara tegas menolak adanya penambangan. Di satu sisi pihak penambang mengantongi ijin tapi di sisi lain, masyarakat secara keseluruhan menolak penambangan. Hal ini sudah jelas bahwa proses perijinan dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku oleh karena itu kami secara tegas menolak adanya penambangan sampai kapanpun,” tegas Ali Subhan.

Sedangkan perwakilan warga lainnya, Eko Yulyono mengungkapkan pada tanggal 10 September 2018 kades sudah menandatangani pernyataan bahwa kades bersama warga menolak adanya penambangan dan akan menjaga kenyamanan warga Desa Wisnu.

“Dan ini jelas-jelas sudah dilanggar. Oleh karena itu, Kades harus bertanggung jawab dengan pernyataan yang dibuat. Kami sudah melayangkan surat mulai dari pemerintah Kabupaten sampai ke semua dinas terkait baik di daerah maupun pusat yang intinya warga seluruhnya menolak adanya penambangan namun dengan adanya sosialisasi ini berarti berati keluhan kami tidak dianggap,” ujar Eko Yulyono.

Sementara, perwakilan PT ASA Amanah, H,Yusuf mengungkapkan bahwa proses perijinan pihaknya telah sesuai dengan prosedur. “Perijinan yang diusulkan sudah lengkap dan ditempuh sesuai dengan tahapan yang dilalui. PT ASA Amanah hadir di desa Wisnu melihat 2 potensi yaitu membantu untuk mencetak sawah dan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat,” akunya.

Dan Yusuf mengaku sudah ada perjanjian dari PT ASA Amanah dengan pihak Desa terkait kompensasi apabila pertambangan berjalan.

“Tidak mungkin pihak PT ASA Amanah mengikari perjanjian karena diikat dengan aturan Bupati dan tercatat dalam notaris. Apabila diijinkan menambang hanya kedalaman 4 s.d 6 meter dan dalam satu tahun diperkirakan menambang 2.660 kubik,” jelas Yusuf.

Kapolsek Watukumpul, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, Iptu M.Subagio, mengungkapkan bahwa tugas Polri melindungi, melayani, mengayomi masyarakat dan penegakan hukum. “Agenda kita sosialisasi bukan Demo jadi hargai setiap penjelasan dari PT ASA Amanah karena kalau Demo harus sesuai prosedur dan ada ijinnya,” tegasnya.

Sedangkan Danramil Watukumpul, Kapten Inf Heri Purnomo mengungkapkan selaku Muspika Watukumpul hanya titip pesan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta menjaga kondusifitas Desa Wisnu. “Diharapkan warga masyarakat Wisnu dapat menahan diri dan mau mendengarkan penjelasan dari PT ASA Amanah,” harapnya.

Kabid Gahdeh Satpol PP Kab.Pemalang, Subiyakto mengatakan bahwa yang berwenang melakukan pengawasan pertambangan adalah pemerintah provinsi Jateng.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan Mediasi perwakilan Warga dan Kades yang intinya agar membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa Kades Wisnu menghentikan tambang selamanya. Setelah pembacaaan surat pernyataan, barulah warga membubarkan diri dengan tertib. (WD)

Doro, Wartadesa. – 70 warga Desa Harjosari dan Desa Rogoselo menggelar aksi unjuk rasa menolak beroperasinya galian c di Kali Sorosido. Warga meminta galian batu di sungai tersebut ditutup. Selasa (18/09).

Warga menilai bahwa galian c merusak lingkungan hingga mereka meminta pengusaha menghentikan aktivitas galian c bahkan mereka  meminta agar ditutup dan alat-alat berat untuk melakukan penambangan batu dibawa pulang pemiliknya.

Tuntutan warga disampaikan dalam orasi yang dilakukan sejak pukul 08.30 WIB. Setelah berorasi, puluhan pengunjuk rasa diminta oleh petugas Polsek dan Koramil Doro untuk membubarkan diri.

Kanit Sabrara Polsek Doro, Aiptu Heru Santoso bersama anggota Koramil Doro mendatangi pengunjuk rasa, mereka bernegosiasi selepas penyampaian aspirasi agar warga membubarkan diri.

Pengunjuk rasa membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing dengan aman dan tertib pada pukul 09.30 WIB. (WD)

Pemalang, Wartadesa. – Subkontraktor pelaksana pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Pemalang mangkir saat diundang rapat oleh Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (06/08). Agenda rapat yang merupakan tindak lanjut dari rapat pada 26 Juli lalu tersebut mengagendakan pemulihan kondisi jalan desa maupun jalan kabupaten yang rusak akibat imbas pembangunan tol.

”Agenda kami pada rapat itu didasari progres capaian yang dikerjakan PT SMJ sangat rendah. Padahal kontrak Oktober mendatang sudah selesai. Disamping itu MoU tentang pemulihan jalan terdampak tol sudah dibuat,” kata Fahmi, Ketua Komisi B.

Fahmi menambahkan, perjanjian antara Pemkab Pemalang dengan kontraktor tol menyebut bahwa perbaikan jalan yang rusak menjadi tanggung jawab SMJ. Namun perjanjian (MoU) tersebut tidak dipatuhi oleh PT SMJ. Dari 79,1 KM jalan yang rusak hanya 4,2 KM yang diperbaiki. “Ruas jalan yang diperbaiki yaitu ruas yalan Widodaren-Karangasem, atau sekitar 6,7 persen yang sudah diperbaiki,” lanjutnya.

Senin kemarin, masih menurut Fahmi, seharusnya jalan yang rusak sudah dikerjakan oleh SMJ, tetapi saat diundang malah tidak datang.

”Padahal kondisi masyarakat kini sudah sangat resah. Ingin segera jalan rusak yang sudah sekitar dua tahun segera diperbaiki,” tegas Fahmi.

Meskipun pihak SMJ tidak datang hari itu, rapat memutuskan ke depan PBTR yang mengadakan rapat dengan mengudang seluruh pihak. Yakni DPRD, Pemkab Pemalang, PT SMJ dan perwakilan desa masing-masing. Rapat untuk menyusun jadwal penanganan per ruas dengan melaksanakan survei bareng.

”Jika hal itu (perbaikan jalan) tidak dilaksanakan maka DPRD akan meminta kepada Bagian Hukum Pemkab Pemalang menuntut secara hukum,” ungkap Fahmi. (Eva Abdullah)