Opini

Oleh: Muhammad Arsyad, mahasiswa  IAIN Pekalongan

Menjamurnya industri batik pekalongan, membuat derasnya limbah yang terbuang ke sungai. Alhasil, sungai di sini mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam.

Pekalongan melegitimasi diri sebagai Kota Batik. Julukan itu begitu melekat pada kota ini. Begitu lekatnya sehingga orang akan langsung paham ketika disebut Kota Batik pasti akan menyebut Pekalongan.

Batik memang sudah menjadi branding kota yang tak begitu luas itu. Dengan slogan “World City of Batik” Pekalongan dikenal dunia lewat batiknya. Selain itu banyak sejarah yang mendukung bahwa Pekalongan layak dijuluki Kota Batik.

Sayangnya batik sendiri malah menjadi musuh masyarakat Pekalongan sendiri. Banyak dari mereka justru membenci batik. Apalagi kalau bukan karena limbahnya.

Menjamurnya industri batik di kota ini, membuat derasnya limbah yang terbuang sia-sia ke sungai semakin tak terbendung lagi. Alhasil, sungai-sungai di Kota Pekalongan mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam. Terkadang dari sungai-sungai itu tercium bau bekas obat batik yang menyengat. Ikan-ikan sudah tak sudi lagi tinggal di sana.

Itulah barangkali yang mengakibatkan masyarakat Kota Pekalongan sendiri begitu membenci batik. Padahal mereka belum mengenal betul apa yang mereka benci itu. Memang limbah batik bisa mencemari sungai.

Tetapi industri batik yang ada setidaknya sudah membantu sebagian besar masyakarat Kota Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk saya yang saat ini sedang nyambi jualan batik online. Karena itu pula akhirnya muncul slogan lagi “kaline kotor tandane masyakarat makmur rejekine, lan kaline resik, tandane masyarakat seret rejekine.”

Slogan itu menunjukkan betapa ketergantungannya masyarakat Kota Pekalongan pada sektor batik. Kendati batik berdasarkan slogan tadi berarti bisa memperkotor kali. Oleh karena itu, batik juga menjadi musuh masyarakat untuk soal pencemaran sungai.

Padahal kita juga harus mengenali batik secara lebih lengkap. Ironisnya, masyarakat yang belum mengenal lebih jauh soal batik, sering mendakwa batik sebagai penyebab utama tercemarnya sungai. Permasalahan itu sering muncul berbarengan dengan branding Pekalongan Kota Batik yang semakin gencar.

Jika dirunut dari sejarahnya, batik sudah ada sejak zaman penjajahan. Dulu ketika masih bernama Hindia-Belanda, batik sudah ada, tapi belum terlalu familiar. Pekalongan semasa Hindia-Belanda juga menjadi lokasi berlabuh kapal-kapal pembawa kain mori (bahan membatik) dari penjuru dunia. Kapal-kapal itu menyuplai stok kebutuhan kain untuk para pengrajin batik waktu itu.

Saya beberapa kali mengulik soal sejarah batik. Bertanya dan berdiskusi dengan beberapa pegiat sejarah Pekalongan, saya berkesimpulan bahwa batik tak selamanya selalu disalahkan karena limbah sungai. Kapal-kapal tadi menjadi bukti kalau dahulu sungai di Pekalongan masih bisa dilalui.

Bahkan sungai yang kerap dicibir karena kotor dan berisi limbah batik, Sungai Lodji atau para pegiat sejarah sering menyebutnya Sungai Kupang semasa Hindia-Belanda menjadi jalur perdagangan terpadat di Pulau Jawa. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas itu tercatat di beberapa buku sejarah, salah satunya di buku “Pekalongan yang Tak Terlupakan” karya Dirhamsyah, seorang pegiat sejarah Pekalongan. Karena Sungai Kupang itu pula, Pekalongan menjadi daerah termasyhur kala itu, batik menjadi satu diantaranya yang menyumbang.

Pada era Soeharto, batik diajukan ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan budaya tak benda. Pengajuan itu diterima secara resmi oleh UNESCO pada era SBY tepatnya 9 Januari 2009. Lokasi penerimaannya di Pekalongan, dan saat ini tempatnya sudah menjadi Museum Batik, kalau nggak tahu, silakan mampir Pekalongan.

Akhirnya batik resmi dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO saat sidang di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009 yang kemudian dikenal dengan Hari Batik Internasional. Saya sempat bertanya pada Dirhamsyah, penulis buku di atas, batik yang diakui UNESCO hanya ada tiga macam. Yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi keduanya.

Kehadiran batik printing atau sablon membuat jenis batik menjadi bias. Ketika saya SD hingga SMA pun, batik printing selalu masuk ke macam-macam batik, dan itu diajarkan pada Mata Pelajaran muatan lokal Batik. Saya merasa dibodohi ketika tahu kalau batik printing bukan termasuk batik.

Bagi kamu yang belum tahu, batik printing adalah batik yang dibuat dengan cara disablon atau bahasa kerennya printing. Sementara batik tulis dibuat dengan menggunakan canting tulis, dan batik cap menggunakan canting cap. Batik cap dan tulis sangat berbeda dari printing.

Pada printing tak membutuhkan malam atau lilin, sementara batik cap dan tulis, serta kombinasi memerlukan lilin plus canting. Sewaktu saya tanya kepada Om Dirham, sapaan akrab Dirhamsyah, batik yang diakui adalah prosesnya.

Proses membatik itu banyak, ada membuat pola, nyanting atau menebali pola dengan canting yang dicelup malam panas, pewarnaan, ngelorot (penghilangan malam), sampai dikeringkan. Semua itu wajib ada, baru bisa disebut batik.

Celakanya sekarang yang terjadi justru industri printing dengan bermotif batik lebih banyak, daripada industri batik yang sesungguhnya. Apalagi masyarakat Pekalongan malahan lebih banyak membeli produk printing bermotif batik, dan mereka bangga sudah memakai batik. Padahal yang mereka pakai adalah printing, namun karena harga printing bermotif batik jauh lebih murah, maka pemakai printing batik lebih banyak ketimbang batik tulis maupun cap.

Efeknya masyarakat akan menganggap itu adalah batik. Sedangkan ratusan orang tak menyadari, limbah printing jauh lebih dominan ketimbang batik tulis atau cap. Terlebih siklus produksi printing lebih cepat dan murah membuat limbah yang dihasilkan semakin berlimpah.

Industri printing dimiliki oleh pengusaha menengah ke bawah, sementara batik asli biasanya milik bos-bos besar. Lantaran industri printing dipunyai pengusaha kelas menengah ke bawah, mereka banyak yang menyepelekan limbahnya. Terkadang langsung dibuang ke sungai, tanpa diolah terlebih dahulu.

Saya sepenuhnya tak menyalahkan mereka. Para pengusaha itu barangkali melakukannya atas dasar kekurangan biaya untuk sekedar membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Maklum ongkos produksi tak setara dengan penjualan.

Kalau pada batik asli, mereka jelas mampu untuk sekedar membuat IPAL, apalagi banyak dari mereka adalah orang-orang berduit. Namun ada pula diantara bos-bos kaya itu yang malas mengelola limbah batiknya dengan baik. Buntutnya batik masih menjadi musuh masyarakat.

Saya sesekali pernah mengecek kadar limbah di sungai Pekalongan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Saya mengaksesnya lewat website resminya langsung. Di data yang saya temukan, batik (tulis dan cap) memang menyumbang limbah, tetapi kadarnya tak sebanyak printing. Wow!

Melihat data itu saya jadi ingat perkataan pegiat sejarah Pekalongan lainnya, kalau tak salah ingat namanya Arief Wick. Ia berkata gini, “Dulu dari mulai zaman ayah saya sudah ada batik, saya masih kecil sudah ada batik, tapi sungainya masih bisa buat mandi, bersih saja tuh.” Maknanya, keliru bila melihat sungai tercemar, terus malah nyalahin batik. Tanpa tahu betul, batik itu yang seperti apa.

Semoga, kalaupun pemuda-pemudi, khususnya Pekalongan makin paham soal batik. Mereka tak hanya nyinyirin batik saat yang lain bangga memakai batik di Hari Batik. Mau branding Kota Batik, eh malah kalah sama buzzer yang mau menjatuhkan batik yang dikaitkan dengan limbah yang salah kaprah. Ramashoookkkk! (*.*)

Tulisan asli ada di sini : https://mojok.co/terminal/ironi-batik-pekalongan-produk-asli-yang-dibenci-masyarakat-pekalongan-sendiri/

Pertarungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pekalongan 2020, diperkirakan dipenuhi dengan 3L, alias Lu lagi, Lu lagi, Lu lagi. Asumsi yang beredar dikalangan warga, wajah-wajah lama masih mendominasi peta calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Santri. Tidak ada yang salah memang.

Pencalonan lewat jalur partai dianggap lebih murah biaya (cost) politiknya, ketimbang jalur perseorangan (independen), ditengah pramagtisme yang tak pernah surut. Padahal dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon independen, terbuka kesempatan keterwakilan sebenar warga untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri.

Dari obrolan bersama Ribut Achwadi, dosen sekaligus budayawan Pekalongan pada gelaran nonton bareng film Sexy Killers, 22 April 2019 lalu di PhomRak Cafe Kajen, Ribut menawarkan opsi lain. Menurutnya, dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga.

Menurut Ribut, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik, utamanya golongan paramuda (bahasa kerennya sekarang kaum milenial). Ia menyebut,  adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal yang disepakati sebelumnya. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk berkontestasi dalam Pemilukada yang merepresentasikan sebenar warga.

Menurut Ribut, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Studi Kasus Pemilihan BKM

Memilih pemimpin dari akar rumput, bukan tidak mungkin. Belajar dari best practice pelaksanaan Pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada jaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang kini telah dimatikan, berganti dengan program lain. Pemilihan pemimpin model mencari orang baik (sebenarnya) dilakukan dari basis RT/RW, pedukuhan/kampung hingga level desa, tanpa anduman dan kampanye. Sejak dari basis warga memilih wakil mereka yang mereka anggap sebagai orang baik, berintegritas, jujur, berpihak pada warga miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan warga. Terbukti bahwa model pemilihan pemimpin ala-PNPM berhasil mencari orang-orang baik.

Bukan tidak mungkin, jika syarat calon independen Kabupaten Pekalongan minimal 54.435 penduduk dalam DPT terakhir dan tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan terlampaui (terpenuhi) jika dilakukan dari basis. Sejak dari tataran desa, ada rembug “mencari pemimpin warga”, seterusnya hingga tingkat kecamatan, seterusnya hingga tingkat kabupaten. Warga bergerak bersama dalam bentuk relawan (sekali lagi sebenar relawan). Antara calon yang diusung dengan warga ada kontrak politik yang dirumuskan dalam sebuah rembug warga tingkat kabupaten. Dengan prasyarat warga mempunyai hak untuk memantau kebijakan secra kritis, setelah calon yang diusungnya jadi.

Sejak awal, relawanlah yang melakukan kerja-kerja politik, dari pengusungan calon, pendaftaran, kampanye, beserta biaya politik yang dibutuhkan. Semuanya dilakukan dari-oleh-untuk warga. Karena calon yang diusung merupakan kehendak warga –tentu saja politik tanpa anduman (tanpa politik uang) bisa berlaku.

Namun, mengusung pemimpin dari-oleh-untuk warga, perlukah? Mengingat tragedi sebuah kepemimpinan yang awalnya digadang-gadang berasal dari representasi warga dan berpihak pada warga ternyata (dituding)  tersandera oleh politik oligarki? (Buono)

Kabupaten Pekalongan kembali akan memasuki musim Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagai payung hukum, Pilkades serentak tahun ini tetap memakai Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa. Perbup tersebut diteken untuk menjadi landasan bagi Pilkades serentak 2015. Untuk penyelenggaraan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan perubahan dalam dua pasal yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019.

Terdapat dua pasal yang mengalami perubahan, yaitu Pasal 7 tentang perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan Pasal 18 tentang penyaringan bakal calon (balon) kepala desa. Belakangan perubahan atas pasal tersebut memicu perdebatan di masyarakat, terutama ejawantah Pasal 18. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari lima bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka diadakan seleksi tambahan.

Seleksi dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai kumulatif berdasarkan tiga kriteria, yaitu pengalaman bekerja/mengabdi di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

Pertama, pengalaman bekerja/mengabdi di lembaga pemerintahan. Penilaian diukur menggunakan masa pengalaman bekerja yang dihitung per tahun. Masa pengalaman selama satu tahun akan mendapat skor 1, dan seterusnya. Calon yang tak pernah bekerja di lembaga pemerintahan akan mendapat skor 0.

Kedua, tingkat pendidikan. Penilaian diukur menggunakan jenjang pendidikan, yang dimulai dengan skor 3 untuk pendidikan SMP/sederajat. Adapun skor untuk SMA adalah 6, D1 mendapat skor 9, D2 mendapat skor 12, D3 mendapat skor 15, S1/D4 mendapat skor 18, S2 mendapat skor 21, dan S3 mendapat skor 24.

Ketiga, usia. Penilaian untuk kategori ini tampaknya hanya formalitas, lantaran semua jenjang usia akan mendapat poin 5.

Dalam beberapa hal, perubahan atas poin-poin di atas perlu diapresiasi sebagai upaya Pemkab untuk menaikkan standar perangkat desa. Meski begitu, Perbup 28/2019 bisa dikatakan keliru menentukan standar dalam menentukan syarat pejabat publik. Dengan mekanisme seleksi tambahan yang memberi bobot lebih berat pada pengalaman bekerja di birokrasi, Pemkab telah berpihak pada balon yang berasal dari “tatanan lama”, dan sebaliknya, tak berpihak pada generasi baru.

Berbeda dengan perangkat desa yang dipilih melalui seleksi, atau camat yang merupakan jabatan penugasan, posisi kepala desa cenderung unik. Ia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak boleh memegang jabatan apa pun di instansi permerintahan (jika balon kades adalah perangkat desa atau PNS, ia diharuskan mengambil cuti). Sangat mirip dengan pencalonan presiden. Bedanya, Kades terpilih harus sepenuhnya tak terlibat politik kepartaian.

Poin penting dalam Perbup 28/2019 adalah kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Para balon kades yang memiliki visi misi membangun desa, jika ia hanya lulusan SMP dan belum pernah bekerja di instansi pemerintah, ia punya peluang lebih kecil untuk lolos seleksi pencalonan jika terdapat lebih dari lima balon.

Sebelumnya saya sudah mengatakan Pilkades mirip dengan Pilpres. Apabila seleksi pencalonan dilakukan dengan kriteria itu, maka calon presiden yang tak pernah jadi menteri, gubernur, atau jabatan publik lainnya, tentu akan terpental.

Pengalaman bekerja di instansi pemerintahan memang akan mempermudah balon kades dalam bekerja seandainya terpilih, tapi dengan menjadikan hal itu sebagai seleksi pencalonan, maka Perbup 28/2019 secara pelan-pelan menutup peluang warga biasa untuk membangun desa.

Kriteria tersebut menunjukkan keberpihakan Pemkab terhadap “tatanan lama”. Para Kepala Desa petahana akan punya peluang lebih besar. Para calon yang telah berada di lingkungan pegawai negeri sipil akan mendapat kemudahan. Sedangkan si fulan yang merupakan sosok muda akan mendapati peluangnya masuk balai desa mengecil.

Dalam kondisi terburuk, balon kades yang memiliki sumber daya paling besar bisa memunculkan calon bayangan sebanyak mungkin untuk menjegal calon lawan. Hanya diperlukan seorang yang memiliki pengalaman dan ijazah lebih tinggi untuk menyingkirkan seorang tokoh masyarakat yang hanya lulusan SMP.

Pasal 18 dalam Perbup 28/2019 praktis harus dikoreksi. Kepala Desa bukanlah jabatan semacam pejabat eselon I diharuskan mendaki jabatan struktural sekian tahun, bukan pula gelar profesor yang mensyaratkan pendidikan S3. Proses seleksi dengan riwayat pekerjaan dan jenjang sekolah bukan mekanisme yang tepat.

Atau malah tidak diperlukan lagi pembatasan jumlah calon kades? (*.*)

Opini oleh : Ahmad Saihudin dan Najmul Ula,  Mahasiswa jurusan Ilmu politik UNNES – Universitas Negeri Semarang Warga Pekalongan