Opini

Pemalang, Wartadesa. – Elemen organisasi GPI, Perisai, Gemura dan Asa menggelar konferensi pers bahwa mereka yang sebelumnya merupakan pencetus awal Logo Gempar (Gerakan Mahasisa Pemalang Raya), mengungkapkan bahwa mereka menarik diri dari Gempar lantaran dianggap gerakan yang diusung oleh Gempar telah bergeser kearah kepentingan politik. Menjawab hal tersebut, Gempar mengatakan akan menggelar konferensi pers, besok (Ahad, 22 Desember 2019) guna menjawab berbagai persoalan yang diungkapkan oleh empat elemen gerakan mahasiswa di Pemalang. Demikian diungkapkan perwakilan Gempar saat dikonfirmasi oleh Warta Desa. Sabtu (21/12).

Dalam konfernsi pers yang digelar oleh GPI, PERISAI, GEMURA dan ASA  di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto Jumat (20/12/19). Organisasi-Organisasi Tersebut juga menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demonstrasi dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang beberapa waktu yang lalu sudah bergeser kepada kepentingan politik.

Lihat video konpers

“Kami menilai bahwa gerakan yang pernah kami lakukan ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain serta sudah bergeser pada kepentingan politik praktis akibat penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan kami, oleh karena itu pimpinan pusat GPI dan Gemura memerintahkan kami selaku pengurus wilayah untuk tarik diri dari isu tersebut”, Ujar Irawan, ketua Brigade GPI Wilayah DKI.

Selain hal tersebut, Pertahanan Ideologi Sarekat Islam dan Aliansi Solidaritas Aktivis Jateng menyesalkan bahwa Gerakan demo yang dilakukan GEMPAR sudah mengarah ke politik praktis.

“Kami dari ASA dan PERISAI merupakan pencetus awal logo dan komunitas GEMPAR, Namun kami sangat menyesalkan Gerakan aksi yang dilakukan terkait kabupaten pemalang sudah bergeser pada kepentingan politik praktis dengan tujuan memberikan citra negatif kepada pemerintah kabupaten pemalang demi kepentingan pilkada 2020” Ujar Jojo Sekjend PERISAI.

Dalam konferensi pers tersebut mereka juga menjelaskan Bahwa Gerakan demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang yang mengatasnamakan mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta tidak serta merta merepresentasikan seluruh mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta.

“Saya meyakini bahwa mahasiswa asal pemalang juga mahasiswa cerdas dan mempunyai idealisme yang akan terus di junjung tinggi tanpa tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis, oleh karena itu saya yakin gelombang demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang hanya merupakan Gerakan segelintir mahasiswa yang memiliki kepentingan saja” imbuh jojo

Dalam keterangan terpisah, Sekjend Pimpinan Pusat GPI, Diko Nugraha menjelaskan bahwa aksi demonstrasi terkait kabupaten pemalang bukan merupakan keputusan Pimpinan Pusat.

“Kami jelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo oleh GPI dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus Wilayah DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GPI, selain itu Kami menilai bahwa gerakan tersebut tidak serta merta dilengkapi oleh data otentik dan spesifik, sehingga pimpinan pusat GPI memerintahkan pengurus wilayah untuk Tarik diri dari isu tersebut”, tegas Diko.

Senada dengan diko, salah satu Ketua Bidang pengurus Pusat Gemura, satria menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo GEMURA dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus GEMURA Wilayah DKI Jakarta bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GEMURA

Satria juga menjelaskan bahwa GEMURA tetap menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi namun dengan penyajian data yang otentik, spesifik dan Akurat.

“bahwasannya kami dari ASA , PERISAI, GPI, GEMURA dan semua pengurus organisasi yang telah menggelar konferensi pers hari ini senantiasa mendukung penuh Gerakan upaya pemberantasan Korupsi yang berdasarkan data otentik, spesifik dan Akurat serta kami selalu memandang obyektif, rasional dan kritis tertait permasalahan isu korupsi yang ada di kabupaten Pemalang.” Ujar Satria. (Eky Diantara/Tempo Depok)

Penulis : CholisSetiawan

Melanjutkan persoalan Pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan tertutama terkait komitmen Bupati Pekalongan mewujudkan Pilkades yang bermartabat, berkualitas dan tolak anduman serta komitmen janjinya yang tidak akan melantik calon kepala desa (cakades) yang terbukti melakukan anduman uang ( politik uang ).

“Saya sangat setuju sekali siapa saja yang melakukan money politik untuk tidak dilantik tapi tentunya sesuai hukum acaranya, sesuai Peraturan Bupati, masalahnya siapa yang bisa membuktikan yang dikasih uang, noblos calon yang jadi.” jelas Asip kholbihi ketika menerima perwakilan aksi damai di ruang kerjanya.

Mendengar penjelasan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, saya mencoba memahaminya dan menerka nerka, kemana arah sebenarnya yang akan dilakukan dan diputuskan terkait laporan aduan yang disampaikan oleh 8 orang perwakilan desa yang menuntut komitmen dan janjinya yang berkali kali disampaikan.

Dengan tegas, Asip Kholbihi memerintahkan jajaran dibawahnya untuk segera memeriksa laporan aduan yang dibawa oleh beberapa perwakilan desa. Tentu ini cukup melegakan, setidaknya laporan aduannya akan diperiksa dan ditindaklanjuti.

Jujur kalau saya pribadi agak gamang, ragu penuh tanya. Akankah laporan aduan itu nanti benar diperiksa dan ditindaklanjuti hingga penyidikan? Atau hanya sebuah cara untuk “mbombongke ati” meredam para perwakilan aksi? jawabannya tentu hanya tuhan dan bupati yang tahu.

Sebenarnya sudah cukup jelas, di Perbub No.31 Tahun 2015 pasal 35, calon kepala desa dan atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa.

Dan kalau mengacu UU KUHP pasal 149 dengan jelas dinyatakan, Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau memakai hak itu dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.

Kalau itu dirasa belum cukup, ada UU nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, ancamannya lebih berat lagi 5 tahun penjara dan denda 15 juta.

Tetapi apalah arti sebuah aturan perundang undangan, mereka yang buat tentu lebih paham dimana celah kelemahannya, dari dulu hingga kini saya belum pernah mendengar ada seorang calon terpilih gagal lantik karena terbukti melakukan politik uang.

Tetapi semua tergantung dari niat awal. Hingga kini saya belum tahu niat awal bupati kita, apakah hanya sekedar pencitraan dengan janji janjinya atau memang benar-benar ingin mewujudkan demokrasi yang sehat. dan mengikis tradisi pemilihan yang buruk, tradisi anduman didalam masyarakat kita.

Dan saya yakin, kalo seandainya Bupati Pekalongan berani tidak melantik cakades terpilih yang terbukti melakukan anduman (politik uang) maka akan jadi catatan sejarah penting untuk pilkades 6 tahun yang akan datang khususnya bagi cakades maupun warga desa yang selalu mengharapkan ada anduman.

Saya masih yakin dengan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, apalagi beliau berangkat dari seorang santri tentu akan benar benar menepati janjinya. Dan saya, walaupun banyak yg nyinyir dan membully (melakukan perundungan) akan terus berjuang menegakkan nilai nilai demokrasi yang saya yakini. Selamat membully. (*.*)

Tulisan asli ada pada laman Cholis Setiawan
11 Desember pukul 11.19 

Penulis : Cholis Setiawan

Pilkades telah usai, tetapi masih menyisakan persoalan yang cukup pelik dan berpotensi kisruh jelang pelantikan, hal ini dikarenakan pernyataan Bupati Pekalongan di berbagai kesempatan sering mengatakan “Calon kades terpilih yang melakukan anduman uang tidak akan dilantik”. Pernyataan itu juga sering disampaikan oleh camat dan kapolsek di berbagai pertemuan yg diselenggarakan oleh P2KD. Hal itu disampaikan sebagai upaya mewujudkan “Pilkades yang Bermartabat, Berkualitas dan Tolak Anduman”. Slogan pilkades yang banyak terpampang besar di sudut sudut desa jelang pemilihan.

Bupati pun secara tegas berulang ulang menyampaikan, jangan takut tidak ada yang noblos karena tidak ada uang saku untuk ke TPS. Berapapun warga yang datang, meskipun sedikit yang noblos, tetap syah pemilihannya.

Respon warga desa pun beragam, banyak yang antusias dengan adanya larangan anduman, hal inilah yang mendorong warga rame-rame mencalonkan diri sebagai kades, disamping pendaftarannya gratis, anduman pun dilarang, ini ditandai ada satu desa yang cakadesnya 16 orang. Sebuah rekor baru dalam sejarah antusiasme peserta pilkades. Kebijakan baru ini tentu membawa angin segar terwujudnya demokrasi yang sehat dan harapannya akan lahir kepala desa yang benar benar jujur, cerdas, berkualitas dan disukai warganya. Tetapi banyak juga warga yang skeptis, “ah…. itu cuma aturan, praktiknya pasti ada anduman, Bupatinya saja dulu waktu mencalonkan diri juga andum uang”.

Menyikapi tolak anduman yang disuarakan terus oleh Bupati, Camat dan pihak kepolisian, menjadi persoalan tersendiri bagi calon kepala desa, disatu sisi desakan warga menuntut anduman disisi lain terkait adanya aturan larangan anduman. Berawal dari sinilah kompromi kompromi itu terjadi.

Ada beberapa desa yang semua calon kepala desanya kompromi sepakat bebas melakukan anduman dan tidak akan saling membuat laporan aduan. Ada juga yang andumannya disamakan nominalnya, istilahnya dipanitia dan dibagikan setelah pencoblosan. Ada juga yang tidak melakukan kompromi, tidak ada kesepakatan anduman dan semua calon sepakat mengikuti aturan yang berlaku.

Celakanya, ada oknum camat selaku penanggungjawab timwas yang menyampaikan bahwa boleh melakukan anduman sebelum penetapan calon kepala desa disyahkan. Dan lebih celakanya lagi Bupatinya juga di satu kesempatan menyampaikan boleh melakukan anduman setelah pencoblosan selesai. Inilah sumber persoalan terjadi. Bupati dan camat sebagai kepanjangan tangan bupati terkesan ambigu dalam kebijakannya.

Kesan ambigunya kebijakan Bupati makin terasa ketika beberapa laporan aduan tidak direspon dan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh camat selaku timwas kecamatan, bahkan terkesan mempersulit aduan, saling lempar tanggungjawab ketika ada laporan.

Pilkades telah usai, kabarnya cakades terpilih sudah diundang untuk pelantikan, katanya setiap cakades dibebankan biaya 4,5 juta untuk seragam pelantikannya, informasinya 16 Desember mendatang akan ada pelantikan. Disisi lain desakan pembatalan pelantikan cakades terpilih terjadi dimana mana, menuntut janji Bupati. Aksi unjuk rasa kemungkinan terus berlanjut selama Bupati Pekalongan terus “bersembunyi” tidak berani menemui peserta aksi dan meredamnya.

Janji Bupati bukan Janji Joni dalam cerita komedi. Harapanya, Janji Bupati jangan hanya tinggal janji yang dengan mudahnya diingkari dan tak peduli banyak warga yang menagih janji. Saya masih yakin Bupati Pekalongan cukup berani untuk menepati janjinya. Semoga. (.*.)

Tulisan asli ada pada laman facebook Cholis Setiawan
9 Desember pukul 03.03 

Oleh: Muhammad Arsyad, mahasiswa  IAIN Pekalongan

Menjamurnya industri batik pekalongan, membuat derasnya limbah yang terbuang ke sungai. Alhasil, sungai di sini mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam.

Pekalongan melegitimasi diri sebagai Kota Batik. Julukan itu begitu melekat pada kota ini. Begitu lekatnya sehingga orang akan langsung paham ketika disebut Kota Batik pasti akan menyebut Pekalongan.

Batik memang sudah menjadi branding kota yang tak begitu luas itu. Dengan slogan “World City of Batik” Pekalongan dikenal dunia lewat batiknya. Selain itu banyak sejarah yang mendukung bahwa Pekalongan layak dijuluki Kota Batik.

Sayangnya batik sendiri malah menjadi musuh masyarakat Pekalongan sendiri. Banyak dari mereka justru membenci batik. Apalagi kalau bukan karena limbahnya.

Menjamurnya industri batik di kota ini, membuat derasnya limbah yang terbuang sia-sia ke sungai semakin tak terbendung lagi. Alhasil, sungai-sungai di Kota Pekalongan mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam. Terkadang dari sungai-sungai itu tercium bau bekas obat batik yang menyengat. Ikan-ikan sudah tak sudi lagi tinggal di sana.

Itulah barangkali yang mengakibatkan masyarakat Kota Pekalongan sendiri begitu membenci batik. Padahal mereka belum mengenal betul apa yang mereka benci itu. Memang limbah batik bisa mencemari sungai.

Tetapi industri batik yang ada setidaknya sudah membantu sebagian besar masyakarat Kota Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk saya yang saat ini sedang nyambi jualan batik online. Karena itu pula akhirnya muncul slogan lagi “kaline kotor tandane masyakarat makmur rejekine, lan kaline resik, tandane masyarakat seret rejekine.”

Slogan itu menunjukkan betapa ketergantungannya masyarakat Kota Pekalongan pada sektor batik. Kendati batik berdasarkan slogan tadi berarti bisa memperkotor kali. Oleh karena itu, batik juga menjadi musuh masyarakat untuk soal pencemaran sungai.

Padahal kita juga harus mengenali batik secara lebih lengkap. Ironisnya, masyarakat yang belum mengenal lebih jauh soal batik, sering mendakwa batik sebagai penyebab utama tercemarnya sungai. Permasalahan itu sering muncul berbarengan dengan branding Pekalongan Kota Batik yang semakin gencar.

Jika dirunut dari sejarahnya, batik sudah ada sejak zaman penjajahan. Dulu ketika masih bernama Hindia-Belanda, batik sudah ada, tapi belum terlalu familiar. Pekalongan semasa Hindia-Belanda juga menjadi lokasi berlabuh kapal-kapal pembawa kain mori (bahan membatik) dari penjuru dunia. Kapal-kapal itu menyuplai stok kebutuhan kain untuk para pengrajin batik waktu itu.

Saya beberapa kali mengulik soal sejarah batik. Bertanya dan berdiskusi dengan beberapa pegiat sejarah Pekalongan, saya berkesimpulan bahwa batik tak selamanya selalu disalahkan karena limbah sungai. Kapal-kapal tadi menjadi bukti kalau dahulu sungai di Pekalongan masih bisa dilalui.

Bahkan sungai yang kerap dicibir karena kotor dan berisi limbah batik, Sungai Lodji atau para pegiat sejarah sering menyebutnya Sungai Kupang semasa Hindia-Belanda menjadi jalur perdagangan terpadat di Pulau Jawa. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas itu tercatat di beberapa buku sejarah, salah satunya di buku “Pekalongan yang Tak Terlupakan” karya Dirhamsyah, seorang pegiat sejarah Pekalongan. Karena Sungai Kupang itu pula, Pekalongan menjadi daerah termasyhur kala itu, batik menjadi satu diantaranya yang menyumbang.

Pada era Soeharto, batik diajukan ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan budaya tak benda. Pengajuan itu diterima secara resmi oleh UNESCO pada era SBY tepatnya 9 Januari 2009. Lokasi penerimaannya di Pekalongan, dan saat ini tempatnya sudah menjadi Museum Batik, kalau nggak tahu, silakan mampir Pekalongan.

Akhirnya batik resmi dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO saat sidang di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009 yang kemudian dikenal dengan Hari Batik Internasional. Saya sempat bertanya pada Dirhamsyah, penulis buku di atas, batik yang diakui UNESCO hanya ada tiga macam. Yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi keduanya.

Kehadiran batik printing atau sablon membuat jenis batik menjadi bias. Ketika saya SD hingga SMA pun, batik printing selalu masuk ke macam-macam batik, dan itu diajarkan pada Mata Pelajaran muatan lokal Batik. Saya merasa dibodohi ketika tahu kalau batik printing bukan termasuk batik.

Bagi kamu yang belum tahu, batik printing adalah batik yang dibuat dengan cara disablon atau bahasa kerennya printing. Sementara batik tulis dibuat dengan menggunakan canting tulis, dan batik cap menggunakan canting cap. Batik cap dan tulis sangat berbeda dari printing.

Pada printing tak membutuhkan malam atau lilin, sementara batik cap dan tulis, serta kombinasi memerlukan lilin plus canting. Sewaktu saya tanya kepada Om Dirham, sapaan akrab Dirhamsyah, batik yang diakui adalah prosesnya.

Proses membatik itu banyak, ada membuat pola, nyanting atau menebali pola dengan canting yang dicelup malam panas, pewarnaan, ngelorot (penghilangan malam), sampai dikeringkan. Semua itu wajib ada, baru bisa disebut batik.

Celakanya sekarang yang terjadi justru industri printing dengan bermotif batik lebih banyak, daripada industri batik yang sesungguhnya. Apalagi masyarakat Pekalongan malahan lebih banyak membeli produk printing bermotif batik, dan mereka bangga sudah memakai batik. Padahal yang mereka pakai adalah printing, namun karena harga printing bermotif batik jauh lebih murah, maka pemakai printing batik lebih banyak ketimbang batik tulis maupun cap.

Efeknya masyarakat akan menganggap itu adalah batik. Sedangkan ratusan orang tak menyadari, limbah printing jauh lebih dominan ketimbang batik tulis atau cap. Terlebih siklus produksi printing lebih cepat dan murah membuat limbah yang dihasilkan semakin berlimpah.

Industri printing dimiliki oleh pengusaha menengah ke bawah, sementara batik asli biasanya milik bos-bos besar. Lantaran industri printing dipunyai pengusaha kelas menengah ke bawah, mereka banyak yang menyepelekan limbahnya. Terkadang langsung dibuang ke sungai, tanpa diolah terlebih dahulu.

Saya sepenuhnya tak menyalahkan mereka. Para pengusaha itu barangkali melakukannya atas dasar kekurangan biaya untuk sekedar membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Maklum ongkos produksi tak setara dengan penjualan.

Kalau pada batik asli, mereka jelas mampu untuk sekedar membuat IPAL, apalagi banyak dari mereka adalah orang-orang berduit. Namun ada pula diantara bos-bos kaya itu yang malas mengelola limbah batiknya dengan baik. Buntutnya batik masih menjadi musuh masyarakat.

Saya sesekali pernah mengecek kadar limbah di sungai Pekalongan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Saya mengaksesnya lewat website resminya langsung. Di data yang saya temukan, batik (tulis dan cap) memang menyumbang limbah, tetapi kadarnya tak sebanyak printing. Wow!

Melihat data itu saya jadi ingat perkataan pegiat sejarah Pekalongan lainnya, kalau tak salah ingat namanya Arief Wick. Ia berkata gini, “Dulu dari mulai zaman ayah saya sudah ada batik, saya masih kecil sudah ada batik, tapi sungainya masih bisa buat mandi, bersih saja tuh.” Maknanya, keliru bila melihat sungai tercemar, terus malah nyalahin batik. Tanpa tahu betul, batik itu yang seperti apa.

Semoga, kalaupun pemuda-pemudi, khususnya Pekalongan makin paham soal batik. Mereka tak hanya nyinyirin batik saat yang lain bangga memakai batik di Hari Batik. Mau branding Kota Batik, eh malah kalah sama buzzer yang mau menjatuhkan batik yang dikaitkan dengan limbah yang salah kaprah. Ramashoookkkk! (*.*)

Tulisan asli ada di sini : https://mojok.co/terminal/ironi-batik-pekalongan-produk-asli-yang-dibenci-masyarakat-pekalongan-sendiri/

Pertarungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pekalongan 2020, diperkirakan dipenuhi dengan 3L, alias Lu lagi, Lu lagi, Lu lagi. Asumsi yang beredar dikalangan warga, wajah-wajah lama masih mendominasi peta calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Santri. Tidak ada yang salah memang.

Pencalonan lewat jalur partai dianggap lebih murah biaya (cost) politiknya, ketimbang jalur perseorangan (independen), ditengah pramagtisme yang tak pernah surut. Padahal dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon independen, terbuka kesempatan keterwakilan sebenar warga untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri.

Dari obrolan bersama Ribut Achwadi, dosen sekaligus budayawan Pekalongan pada gelaran nonton bareng film Sexy Killers, 22 April 2019 lalu di PhomRak Cafe Kajen, Ribut menawarkan opsi lain. Menurutnya, dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga.

Menurut Ribut, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik, utamanya golongan paramuda (bahasa kerennya sekarang kaum milenial). Ia menyebut,  adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal yang disepakati sebelumnya. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk berkontestasi dalam Pemilukada yang merepresentasikan sebenar warga.

Menurut Ribut, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Studi Kasus Pemilihan BKM

Memilih pemimpin dari akar rumput, bukan tidak mungkin. Belajar dari best practice pelaksanaan Pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada jaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang kini telah dimatikan, berganti dengan program lain. Pemilihan pemimpin model mencari orang baik (sebenarnya) dilakukan dari basis RT/RW, pedukuhan/kampung hingga level desa, tanpa anduman dan kampanye. Sejak dari basis warga memilih wakil mereka yang mereka anggap sebagai orang baik, berintegritas, jujur, berpihak pada warga miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan warga. Terbukti bahwa model pemilihan pemimpin ala-PNPM berhasil mencari orang-orang baik.

Bukan tidak mungkin, jika syarat calon independen Kabupaten Pekalongan minimal 54.435 penduduk dalam DPT terakhir dan tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan terlampaui (terpenuhi) jika dilakukan dari basis. Sejak dari tataran desa, ada rembug “mencari pemimpin warga”, seterusnya hingga tingkat kecamatan, seterusnya hingga tingkat kabupaten. Warga bergerak bersama dalam bentuk relawan (sekali lagi sebenar relawan). Antara calon yang diusung dengan warga ada kontrak politik yang dirumuskan dalam sebuah rembug warga tingkat kabupaten. Dengan prasyarat warga mempunyai hak untuk memantau kebijakan secra kritis, setelah calon yang diusungnya jadi.

Sejak awal, relawanlah yang melakukan kerja-kerja politik, dari pengusungan calon, pendaftaran, kampanye, beserta biaya politik yang dibutuhkan. Semuanya dilakukan dari-oleh-untuk warga. Karena calon yang diusung merupakan kehendak warga –tentu saja politik tanpa anduman (tanpa politik uang) bisa berlaku.

Namun, mengusung pemimpin dari-oleh-untuk warga, perlukah? Mengingat tragedi sebuah kepemimpinan yang awalnya digadang-gadang berasal dari representasi warga dan berpihak pada warga ternyata (dituding)  tersandera oleh politik oligarki? (Buono)

Kabupaten Pekalongan kembali akan memasuki musim Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagai payung hukum, Pilkades serentak tahun ini tetap memakai Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa. Perbup tersebut diteken untuk menjadi landasan bagi Pilkades serentak 2015. Untuk penyelenggaraan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan perubahan dalam dua pasal yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019.

Terdapat dua pasal yang mengalami perubahan, yaitu Pasal 7 tentang perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan Pasal 18 tentang penyaringan bakal calon (balon) kepala desa. Belakangan perubahan atas pasal tersebut memicu perdebatan di masyarakat, terutama ejawantah Pasal 18. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari lima bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka diadakan seleksi tambahan.

Seleksi dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai kumulatif berdasarkan tiga kriteria, yaitu pengalaman bekerja/mengabdi di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

Pertama, pengalaman bekerja/mengabdi di lembaga pemerintahan. Penilaian diukur menggunakan masa pengalaman bekerja yang dihitung per tahun. Masa pengalaman selama satu tahun akan mendapat skor 1, dan seterusnya. Calon yang tak pernah bekerja di lembaga pemerintahan akan mendapat skor 0.

Kedua, tingkat pendidikan. Penilaian diukur menggunakan jenjang pendidikan, yang dimulai dengan skor 3 untuk pendidikan SMP/sederajat. Adapun skor untuk SMA adalah 6, D1 mendapat skor 9, D2 mendapat skor 12, D3 mendapat skor 15, S1/D4 mendapat skor 18, S2 mendapat skor 21, dan S3 mendapat skor 24.

Ketiga, usia. Penilaian untuk kategori ini tampaknya hanya formalitas, lantaran semua jenjang usia akan mendapat poin 5.

Dalam beberapa hal, perubahan atas poin-poin di atas perlu diapresiasi sebagai upaya Pemkab untuk menaikkan standar perangkat desa. Meski begitu, Perbup 28/2019 bisa dikatakan keliru menentukan standar dalam menentukan syarat pejabat publik. Dengan mekanisme seleksi tambahan yang memberi bobot lebih berat pada pengalaman bekerja di birokrasi, Pemkab telah berpihak pada balon yang berasal dari “tatanan lama”, dan sebaliknya, tak berpihak pada generasi baru.

Berbeda dengan perangkat desa yang dipilih melalui seleksi, atau camat yang merupakan jabatan penugasan, posisi kepala desa cenderung unik. Ia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak boleh memegang jabatan apa pun di instansi permerintahan (jika balon kades adalah perangkat desa atau PNS, ia diharuskan mengambil cuti). Sangat mirip dengan pencalonan presiden. Bedanya, Kades terpilih harus sepenuhnya tak terlibat politik kepartaian.

Poin penting dalam Perbup 28/2019 adalah kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Para balon kades yang memiliki visi misi membangun desa, jika ia hanya lulusan SMP dan belum pernah bekerja di instansi pemerintah, ia punya peluang lebih kecil untuk lolos seleksi pencalonan jika terdapat lebih dari lima balon.

Sebelumnya saya sudah mengatakan Pilkades mirip dengan Pilpres. Apabila seleksi pencalonan dilakukan dengan kriteria itu, maka calon presiden yang tak pernah jadi menteri, gubernur, atau jabatan publik lainnya, tentu akan terpental.

Pengalaman bekerja di instansi pemerintahan memang akan mempermudah balon kades dalam bekerja seandainya terpilih, tapi dengan menjadikan hal itu sebagai seleksi pencalonan, maka Perbup 28/2019 secara pelan-pelan menutup peluang warga biasa untuk membangun desa.

Kriteria tersebut menunjukkan keberpihakan Pemkab terhadap “tatanan lama”. Para Kepala Desa petahana akan punya peluang lebih besar. Para calon yang telah berada di lingkungan pegawai negeri sipil akan mendapat kemudahan. Sedangkan si fulan yang merupakan sosok muda akan mendapati peluangnya masuk balai desa mengecil.

Dalam kondisi terburuk, balon kades yang memiliki sumber daya paling besar bisa memunculkan calon bayangan sebanyak mungkin untuk menjegal calon lawan. Hanya diperlukan seorang yang memiliki pengalaman dan ijazah lebih tinggi untuk menyingkirkan seorang tokoh masyarakat yang hanya lulusan SMP.

Pasal 18 dalam Perbup 28/2019 praktis harus dikoreksi. Kepala Desa bukanlah jabatan semacam pejabat eselon I diharuskan mendaki jabatan struktural sekian tahun, bukan pula gelar profesor yang mensyaratkan pendidikan S3. Proses seleksi dengan riwayat pekerjaan dan jenjang sekolah bukan mekanisme yang tepat.

Atau malah tidak diperlukan lagi pembatasan jumlah calon kades? (*.*)

Opini oleh : Ahmad Saihudin dan Najmul Ula,  Mahasiswa jurusan Ilmu politik UNNES – Universitas Negeri Semarang Warga Pekalongan