close

Pemberantasan Korupsi

Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Dugaan kasus penyelewengan ADD, warga Mereng tuntut Kades dan perangkat mundur dari jabatannya

demo mereng

Pemalang, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Pemalang. Aksi demo, Senin (14/01) kemarin menuntut Kepala Desa Mereng mundur dari jabatannya lantaran dugaan penyelewengan anggaran dana desa (ADD) tahun 2017/2018 yang menyeret beberapa perangkat desa (pamong) hingga diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang.

Selain mendatangi pendopo, massa juga melakukan aksi longmarch ke kantor Kejaksaan Negeri Pemalang dan kantor Dispermades. Aksi unjuk rasa dipicu lantaran banyak informasi yang beredar dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa kasus dugaan penyelewengan dana ADD akan dihentikan tanpa kejelasan yang pasti. Warga Desa Mereng bergerak melakukan aksi unjuk rasa meminta agar kasus tersebut tetap dilanjutkan dan diusut secara tuntas. Tutur Ali “Ribut” selepas melakukan orasi.

“Kami kesana (mendatangi kantor kejaksaan) hanya ingin menyampaikan aspirasi karena penanganan kasus dugaan penyelewengan dana ADD yang melibatkan Kades Desa Mereng dan perangkat desa yang ditangani Kejaksaan Pemalang dinilai lamban dan ada indikasi akan dihentikan . Ini sebagai puncak dari kekesalan dan kekecewaan masyarakat Desa Mereng,” kata Ali Hartono yang akrab dipanggil Ali Ribut.

Dalam orasinya, Ali Ribut mewakili warga mengungkapkan bahwa warga Desa Mereng tidak rela dipimpin oleh koruptor, mereka menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya.

Sebagai penolakan kepemimpinan (diduga) koruptor, peserta aksi menyerahkan tikus yang dimasukkan dalam kandang besi kepada pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, sebagai simbol bahwa korupsi harus segera diberantas.

Pengamanan yang ketat oleh anggota Polres Pemalang di depan pendopo Bupati Pemalang menyebabkan massa hanya melakukan orasi di depan gerbang kantor bupati. Massa kemudian menyerahkan aspirasi mereka dan berorasi di depan gerbang selama satu jam sesuai waktu yang diijinkan oleh pihak kepolisian.

Setelah aspirasinya diterima Bupati Pemalang, aksi dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Pemalang dan diterima langsung oleh Kasi Jampidsus Tipikor, Harris. “Pihak Kejaksaan Negeri Pemalang berjanji kasus ini tidak didiamkan. Proses lanjut dan berjanji akan ada pemanggilan lagi kepada perangkat Desa Mereng,” lanjut Ali Ribut.

Selepas aksi di Kejaksan Negeri Pemalang, peserta aksi melanjutkan longmarch ke Kantor Dispermades Pemalang di Jalan Raya Pemalang – Randudongkal.

Sementara itu, Ketua DPD Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia Pemalang, LSM yang mendampingi warga, Adhi Satrio mengancam akan mengerahkan anggotanya beserta warga Desa Mereng ke provinsi, jika dalam waktu satu bulan kasus ini diam ditempat. (Eky Diantara)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Kejari Batang selamatkan Rp. 1,4 M dugaan kasus korupsi

minal khosirin_tribun

Batang, Wartadesa. – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang telah menyelamatkan uang negara dari dugaan kasus korupsi di RSUD Batang, dana renovasi Balai Desa Simbangdesa dan bantuan operasional sekolah (BOS) dengan total nominal Rp. 1,4 miliar. Demikian disampaikan oleh Nova Elida Saragih. Ahad (16/12).

Menurut Nova dikutip dari Antara Jateng, nominal tersebut merupakan jumlah yang diselamatkan oleh lembaganya hingga pertengahan Desember 2018, “uang negara yang dapat diselamatkan pada perkara di RSUD Batang sebanyak Rp800 juta, pembangunan Balai Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Rp124 juta, dan dana BOS sekolah Rp500 juta.”  Ujarnya.

Eva mengungkapkan bahwa pihaknya mengutamakan pengembalian kerugian negara,  “Perkara itu terjadi karena ada kelebihan pembayaran, namun ada niat baik untuk mengembalikan uang negara. Mekanisme ini, ada payung hukumnya sehingga tidak sampai penuntutan sehingga kami utamakan mengembalikan kerugian negara dan perkara dihentikan,” lanjutnya.

Eva menyebut selain menyelamatkan Rp. 1,4 miliar, pihaknya telah menyidangkaan perkara lainnya yakni kasus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Perdesaan Tahun 2016 dengan kerugian 686 juta dengan tersangka Kartini. Kasus dana desa (DD) Tahun 2015-2017 Desa Sumurbanger sebesar Rp. 300 juta dengan tersangka Minal Khosirin.

“Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan sudah memasuki proses persidangan. Oleh karena, kami berpesan pada semuanya agar bisa menjauhi korupsi karena hal itu membahayakan kehidupan bangsa,” pungkas Eva. (Sumber: Antara Jateng)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Diduga gelapkan raskin, Kadus 4 Pesucen dilaporkan warga

kades pesucen_kabartoday

Pemalang, Wartadesa. – Gara-gara diduga menggelapkan beras miskin (raskin) –sekarang disebut beras sejahtera (rastra), seorang oknum Kepala Dusun 4, Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, MJ –inisial sang Kadus, dilaporkan warga.

Menurut pelapor,  Kadarusman, salah seorang warga Desa Pesucen, MJ menjual 15 kantong raskin dengan nilai Rp. 795 ribu ke pengepul beras desa setempat.

“Saya laporkan oknum Kadus MJ biar ada efek jera, sekecil apapun kerugian itu sebuah pelanggaran yang di buat oleh pelaku dan perlu adanya sangsi hukum kepada pelaku. ” ujar Kadarusman.

Menurut Kadarusman, aksi oknum tersebut sudah berulang kali. “Hal ini sebenarnya sudah berlangsung berkali-kali dan baru kali ini tertangkap basah oleh warga.” Lanjut Kadarusman.

Kades Pesucen, Daryono membenarkan bahwa sisa pembagian beras rasta milik warga yang pindah domisili dan yang meninggal dunia dijual MJ ke pengepul dan direncanakan dana tersebut akan di bagikan ke warga yang membutuhkan lagi.

“Beras tersebut yang seharusnya menjadi hak warga kurang mampu dalam praktiknya salah, yakni dijual,” ujar Daryono. Rabu (13/11).

Sementara itu, pihak Polres Pemalang mengaku belum mengetahui adanya laporan warga tersebut. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Suhadi mengaku belum menerima pengaduan tersebut,  “Belum saya terima pengaduannya mas,” tegasnya singkat, dikutip dari radar pekalongan. (WD, dan dari berbagai sumber)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Bus KPK roadshow di Pekalongan

bus kpk

Pekalongan, Wartadesa. – Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi KPK singgah di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, Kamis (04/10) sore. Bus tersebut merupakan gelaran roadshow ke-11 kota dan kabupaten di Jawa untuk kampanye dan edukasi antikorupsi.

”Kami ingin membumikan isu-isu antikorupsi kepada masyarakat. Melalui roadshow ini, kami ingin mendekatkan masyarakat untuk belajar antikorupsi,” tutur Pegawai Fungsional Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Dony Mariantono.

Dony mengajak masyarakat Kota Pekalongan memanfaatkan kehadiran bus KPK tersebut untuk belajar antikorupsi. ”Ini kesempatan langka. Kami mengajak masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama-sama KPK belajar antikorupsi. Di bus ini, fasilitasnya lengkap. Masyarakat bisa melihat LHKPN pejabat-pejabat di Kota Pekalongan,” ujarnya.

Menurut Dony, masyarakat juga bisa belajar bagaimana tata cara melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK. Selain itu, dalam roadshow tersebut, KPK akan menyosialisasikan dan mengedukasi antikorupsi kepada pelajar dan masyarakat umum.

Edukasi antikorupsi untuk pelajar dan masyarakat umum tersebut akan dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya mendongeng, playday boargames dan musik akustik. Selain itu juga melalui pentas budaya, permainan interaktif dan pemutaran film. (WD)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Puluhan warga Kalijoyo Kajen pertanyakan penyelewengan setoran PBB

kalijoyo

Kajen, Wartadesa. – 50 warga Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan mendatangi kantor balai desa setempat. Kedatangan mereka mempertanyakan dugaan penyelewengan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemungut pajak, Senin (17/09).

Suparjo, salah seorang warga mengungkapkan bahwa kedatangan warga untuk mencari solusi terkair isu penyelewengan uang hasil setoran pajak dari warga. “Kami tidak mencari masalah baru namun mencari solusi dan tidak akan menuduh perangkat desa serta memohon supaya semua anggota GOM (petugas penarik pajak) yang berurusan dengan penarikan PBB untuk dihadirkan mengingat yang mengawasi PBB adalah BPD selain warga.” Ujarnya.

Menurut Suparjo, kendala dalam pembayaran pajak tidak hanya kesalahan GOM sendiri, bisa juga dari kurang taatnya warga dalam membayar pajak.

Warga menuntut tunggakan pajak segera diselesaikan tahun 2019 sehingga sudah tidak terdapat tunggakan 0 rupiah. Warga juga meminta untuk menyertakan jaminan dan surat pernyataan bermaterai dengan ditandatangani oleh para GOM.

Sementara itu, kepala desa Kalijoyo Dedi Cipta Yuana mengatakan bahwa pertemuan hari ini dalam rangka Klarifikasi tunggakan PBB desa Kalijoyo. “Saya ingin Desa Kalijoyo selalu tertib dan taat aturan untuk menertibkan pajak ke pemerintah daerah, mari kita kupas disini bahwa ada kronologinya biar warga semua tau, uang PBB yang warga setorkan berhentinya dimana,” ucapnya.

Dari kegiatan klarifikasi warga Kalijoyo tersebut diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa urusan tunggakan PBB akan diselesaiakan oleh Pemerintah Desa Kalijoyo, adapun urusan pemungut pajak akan dibahas secara internal oleh kepala desa dengan pemungut pajak.

Setidaknya 45  personil Polres Pekalongan diterjunkan guna mengamankan jalannya kegiatan klarifikasi warga desa Kalijoyo  tersebut. (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Kades Sumur Banger Batang masuk bui gegara selewengkan Dana Desa

kades banger

Batang, Wartadesa. – Setelah melalui proses yang lama, Kejaksaan Negeri Batang akhirnya menetapkan Minal Khosirin, Kepala Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang menjadi tersangka kasus penyimpangan Dana Desa. Sang Kades kini meringkuk di bui Rutan Rowobelang.

Khosirin ditetapkan menjadi tersangka, kemarin, Senin (17/09) setelah terbukti melakukan penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 di desa yang ia pimpin. ”Kasus ini terkait Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 yang ada di Desa Sumur Banger,” tutur Kasi Intel Kejari Batang, Arfan Hakim.

Hakim menjelaskan bahwa Khosirin menjadi tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. “Dari pemeriksaan saksi-saksi serta ditemukan minimal dua alat bukti,” lanjutnya.

Khosirin terbukti melakukan penyimpangan pada proyek pembangunan drainase untuk beberapa pedukuhan, pembangunan gapura desa, pembangunan gedung PAUD dan pusat kesehatan desa (PKD).

Menurut Hakim, potensi kerugian negara sebesar Rp. 428.989.112 berdasarkan perhitungan DPUPR. Terdiri dari potensi kerugian drainase sebesar Rp 228.685.159, dan kerugian pembangunan lainnya sebesar   Rp 200.989.112.

Khosirin dikenakan pasal  l 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana minimal lima tahun, maksimal penjara seumur hidup dengan denda Rp. 1 miliar.

Menurut Hakim, kasus ini semoga menjadi pembelajaran bagi kades lainnya agar melaksanakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada.  ”Semuanya harus sesuai regulasi. Jangan sampai terjadi penyimpangan sebab bisa berurusan dengan proses hukum,” tuturnya. (WD)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Mantan Direktur RSUD Kraton berkicau tentang aliran dana pemotongan insentif ke para pejabat

ilustrasi penjara

Semarang, Wartadesa. – Mantan Direktur RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, dr Muhammad Teguh Imanto, tersangka dugaan kasus pemotongan insentif manajerial di rumah sakit tersebut “berkicau” terkait aliran dana dugaan korupsi itu ke sejumlah pejabat.  Demikian disampaikan T. Arsyad, Kuasa Hukum tersangka di Semarang, Rabu (14/08), usai mendampingi kliennya saat diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

Dugaan pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a, dan III b terjadi sejak 2014-2016.  Sesuai dengan ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab.

Eselon II rata-rata berhak mendapatkan intensif Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta, dan eselon III b Rp 17,5 juta. Intensif itu tidak pernah diberikan, namun ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela, dalam rekening penampungan.

Dilansir dari Antara, menurut Kuasa Hukum, dr Muhammad Teguh, T Arsyad,  pemberian insentif kepada pejabat struktural telah sesuai dengan rumusan dan ketentuan. Menurutnya tidak seluruhnya uang tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, namun dipotong sebagian dan disimpan di rekening Kabag Keuangan sebagai bendahara.

Arsyad menambahkan bahwa kliennya mengakui bahwa pemotongan tersebut merupakan kesepakatan bersama  oleh pejabat struktural RSUD Kraton. Uang yang dihimpun Kabag Keuangan selaku bendahara dalam rekening tampungan digunakan untuk dana taktis, operasional di rumah sakit tersebut.

Teguh mengakui, dana insentif juga mengalir ke sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan. Sejumlah pejabat yang disebut Teguh memperoleh aliran uang tersebut antara lain bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah.

Besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta sampai dengan Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016. Kini, Muhammad Teguh, mendekam di Rutan Pekalongan usai dieksekusi Kejari Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Mei 2017 lalu.

Saat ini, teguh mendekam di Rutan Kelas II Pekalongan untuk menjalani pidana  6 tahun penjara, dengan denda Rp 500 juta sesuai dengan putusan perkara Nomor 1828 K./Pid.Sus/2017. (Sumber: Antara dan berbagai sumber lain)

 

selengkapnya
Layanan PublikPemberantasan Korupsi

Sempat rame di media sosial, tukang parkir saat pelepasan haji akhirnya diamankan

tukang parkir

Kajen, Wartadesa. – Setelah sempat ramai di grub media sosial, pelaku parkir dengan tarif menyalahi perda tentang perparkiran di Kabupaten Pekalongan. Juru parkir liar yang membuka lapaknya di Alun-Alun Kajen pada 17 Juli 2018, ketika pelepasan jamaah haji Kota Santri, akhirnya malam itu juga dia ditangkap petugas.

Penangkapan pelaku parkir liar tersebut merupakan tindak lanjut dari postingan Itong Ozy yang dimuat di grub media sosial terkait tarif parkir yang mencekik. Itong menulis “Parkire nekek ora umum” dengan melampirkan secarik kertas berlogo Kabupaten Pekalongan dengan tulisan Parkir Mobil Komplek Alun-Alun Kajen Tahun 2018 Rp. 10.000.

Postingan warga di salah satu grub media sosial di Pekalongan terkait tarif parkir di Alun-Alun Kajen

Postingan tersebut mendapat respon 5 ribu orang dengan komentar sebanyak 1,2 ribu orang dan dibagikan sejumlah 25 kali.

Pekalu pungutan liar (pungli) parkir kendaraan bermotor di Alun-Alun Kajen saat pelepasan jamaah haji yakni S(36) warga Desa Tanjungsari Kajen dan R (29), warga Dukuh Cokrah Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, ditangkap Satgas Sabar Pungli pada malam harinya. Selasa (17/07) pukul 20.30 WIB.

Kedua pelaku ditangkap karena diduga sebagai pelaku pungli parkir yang mencekik di kompleks Alun-Alun Kajen. Kedua pelaku melakukan penarikan parkir tanpa dilengkapi dengan surat tugas terhadap pengiring jamaan calon haji yang memarkirkan mobil di Alun-Alun Kajen.

Setelah diinterogasi, pelaku mengakui bahwa dia bersama rekan-rekannya meminta uang parkir tanpa dilengkapi surat-surat dari aparat yang berwenang.

S dan R mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp. 3,9 juta pada parkir hari pertama dan hari kedua, serta Rp. 185 ribu pada malam hari ketiga pemberangkatan jamaah calon haji.

Saat ini petugas masih melakukan pendalaman untuk memintai keterangan pihak terkait dan selanjutnya akan dilaksanakan gelar perkara. (Eva Abdullah)

 

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan KorupsiPendidikan

Warga Pekalongan dapat melaporkan pelanggaran PPDB ke perwakilan Ombudsman

ilustrasi ppdb online

Pekalongan, Wartadesa. – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK Negeri yang dibuka pada 1-6 Juli 2018  saat ini sedang berlangsung. Bagi warga Pekalongan yang menemukan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan PPDB dapat melaporkan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah melalui nomor whatsapp maupun SMS pengaduan.

“Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengimbau masyarakat berperan aktif mengawasi proses PPDB agar berlangsung jujur, kredibel, transparan, dan mencegah tidak terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB,” ungkap Amhar Azet, Asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Amhar, pengaduan dapat dilakukan warga dengan mengirim pesan WA atau SMS dengan format: Nama Pelapor*Nomor KTP*Asal Kabupaten/Kota*Isi Laporan, dikirim ke nomor 08112773797 dan melalui email jateng@ombudsman.go.id.

“Atau bisa dengan datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siwalan No 5, Wonodri, Kota Semarang,”  lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Suady mengungkapkan bahwa praktik penyalahgunaan zonasi, penyalahgunaan surat keterangan miskin, maupun jatah warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang digunakan oleh kelompok profesi tertentu masih terjadi.

“Pelanggaran dari zonasi, pemalsuan surat miskin, hingga aturan kepala daerah yang menabrak kebijakan PPDB. Pekan depan kami serahkan ke Kemendikbud untuk ditindaklanjuti. Terutama mengenai adanya kepala daerah yang meneken MoU dengan kelompok profesi agar memakai jatah warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka,” kata anggota ORI Ahmad Suaedy, dikutip dari Media Indonesia, Ahad, 9 Juli 2017.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta kepada semua orang tua siswa untuk berani melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019.

Menurut Muhajir, pelanggaran yang lazim terjadi antara lain praktik jual beli kursi dan pungutan liar baik oleh oknum Komite Sekolah maupun pihak eksternal sekolah.

Muhadjir menegaskan, beragam bentuk kecurangan hanya bisa disikapi jika ada laporan dari korban. Menurut dia, jual beli kursi siswa, besaran sumbangan yang tak mengacu pada aturan pemerintah, dan pungutan liar lainnya termasuk pelanggaran pidana. Dengan demikian, pelakunya bisa dihukum penjara dan dituntut ganti rugi secara materi.

“Kecurangan atau pelanggaran semacam itu merusak tujuan dan semangat PPDB yang tahun ini berbasis zonasi. Zonasi mengedepankan pemerataan kualitas pendidikan di semua daerah, berbeda dengan rayonisasi yang mengutamakan catatan prestasi akademik siswa,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Muhajir mengklaim, jika dijalankan dengan benar, sistem zonasi akan menghasilkan model pendidikan yang lebih berkualitas. Pasalnya, dengan memprioritaskan jarak daripada nilai hasil Ujian Nasional (UN), sekolah akan terhindar dari eksklusivitas dan diakriminasi.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga dapat menghitung lebih akurat jumlah kebutuhan guru dan sekolah di setiap daerah. “Dan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi heterogen. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Keuntungan lain dari zonasi diklaim dapat mencegah penumpukan sumber daya manusia berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, dan mendorong pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan.

“Maka kalau masih ada seleksi, itu bukan dalam rangka membuat ranking, tetapi sekadar tes penempatan. Sehingga tidak mengurangi hak siswa dalam konteks radius sekolah,” katanya.

Sumbangan yang sah

Terkait besaran sumbangan yang sah, pihak sekolah harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan, komponen pungutan dan besaran sumbangan harus disepakati semua orang tua siswa.

Jika diputuskan secara sepihak oleh Komite Sekolah, sumbangan atau pungutan tarsebut dapat dikategorikan liar. “Juga jangan mengambil pungutan sebelum siswa dipastikan lulus PPDB. Harus setelah dipastikan masuk sekolah yang dituju dan besarannya disepakati orang tua siswa baru,” kata Muhadjir. (dirangkum dari berbagai sumber)

 

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Cegah korupsi DAK, puluhan Kasek di Batang ikuti pembinaan

cegah korupsi dak

Batang, Wartadesa. – Pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan sedini mungkin. Puluhan Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Batang mengikuti pembinaan dan penyuluhan kamtibmas dan Hukum di Gedung Pertemuan PT Pagilaran, Blado, Jum’at (29/06).

Para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) mendapatkan wawasan pengetahuan tentang hukum, terutama tindak pidana korupsi, dalam rapat koordinasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

“Jadi kegiatan ini untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang kamtibmas dan hukum terutama masalah Tindak pidana korupsi,” kata Kasat Binmas Polres Batang AKP Raharja.

Raharja juga berharap para peserta dapat mengerti serta memahami aturan sehingga tidak terjerat dengan hukum.
“Kami berharap agar dana yang nantinya sudah diterima agar betul betul diwujudkan sesuai dengan ketentuan sehingga hasilnya sesuai harapan dan tidak ada penyimpangan anggaran,” tandasnya.

Senada Kabid Sarpras Disdikbud Kab. Batang.  Mulyadi mengatakan bahwa dengan adanya pembinaan ini para Kepala Sekolah dapat mengerti serta memahami aturan dan tidak adanya peyimpangan. “Dengan adanya pembinaaan ini para Kepala Sekolah selaku penerima DAK bisa lebih memahami dan mengerti aturan agar tidak terjerat hukum nantinya,” ujarnya.

Mulyadi juga berharap para peserta bisa mengimplementasikannya dilapangan. “Tidak hanya dipahami dan dimengerti saja, harapannya juga bisa dilaksanakan dilapangan sesuai aturan,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya