close

Pemberantasan Korupsi

Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiSosial Budaya

Gereh Pethek minta kasus dugaan keracunan ikan tongkol BPNT Pemalang diusut

gereh petek

Pemalang, Wartadesa. – Komunitas Gereh Pethek mendatangi Mapolres Pemalang, Selasa (04/08) bersama puluhan warga dari enam desa di Kecamatan Randudongkal yang menjadi korban dugaan keracunan ikan tongkol dari proram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedatangan mereka meminta agar kasus tersebut diproses secara hukum.

Ketua Aliansi Komunitas Gereh Pethek, Andi Rustono mengungkapkan bahwa pihaknya menuntut pihak Polres Pemalang memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan keracunan ikan tongkol tersebut.

“Tuntutan kami secara serius pihak Polres mengungkap kasus keracunan dan pihak-pihak yang terlibat diproses secara hukum.lalu ungkap secara transparan dan melaporkan kepada publik tentang perkembangan proses penyidikannya,” tuturnya.

Andi meminta agar jajaran Polres Pemalang tidak diintervensi pihak lain untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Selain itu, ia jua mengecam pihak-pihak yang mengiring opini bahwa korban bukan keracunan ikan tongkol, melainkan karena alergi.

“Kapasitas saya juga bukan ahli kesehatan, dilihat secara awam kalau memang alergi harusnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit, faktanya sudah muntah-muntah, pusing, bahkan sampai kritis di rumah sakit, apa itu alergi?, ” kata Andi.

Kasatreskrim Polres Pemalang, AKP Joni K Nababan, mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terlibat. “Saat ini tidak ada yang mengganjal, dan Polres juga sudah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi pihak-pihak yang terlibat untuk di mintai keterangan, memang butuh proses, tunggu saja,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga dari dari enam desa, yakni Desa Semaya, Kejen, Kalitorong dan Desa Kreyo, seluruhnya di Kecamatan Randudongkal, Pemalang dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan akibat keracunan ikan tongkol dari proram BPNT.

Dilansir dari Puskapik, Suratmi, salah seorang korban keracunan mengungkapkan bahwa bantuan lauk ikan tongkol tersebut diterima pada Senin siang. “Kami yang menerima kemudian dimasak berbagai macam, ada yang digoreng, ditumis juga dan lainnya. Setelah makan, merasakan pusing, mual juga muntah, muntah, lemas bahkan ada yang pingsan, “ tuturnya.

Sejumlah warga yang dilarikan ke RS Mardhatillah dan Puskesmas Randudongkal kondisinya masih lemas, pusing dan muntah-muntah. “Saat ini rasanya masih lemas, pusing dan mual. Pada saat makan tidak merasakan keanehan, ikan juga tidak busuk atau tidak berbau aneh, namun setelah makan satu potong rasanya kepala dan perut sakit sekali ,” jelas Ani Kusanti, korban keracunan.

Sedikitnya 20 orang korban dirawat di RS Mardhatillah dan 30 orang dirawat di Puskesmas Randudongkal. Sementara puluhan lainnya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber dalam berita)

Berita terkait:

Korban keracunan ikan tongkol di Randudongkal terus bertambah

Terkait
Tak pakai masker, PL diamankan ke Mapolsek

Pemalang, WartaDesa. - Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan yang digelar oleh Polsek Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, menyisir tempat karaoke di Read more

Tuntut kenaikan siltap, PPDRI Pemalang geruduk kantor dewan

Pemalang, WartaDesa. - Kantor DPRD Kabupaten Pemalang digeruduk massa dari Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI), Rabu (16/09) kemarin. Kedatangan Read more

Tiga pasangan balon Bupati-Wakil Bupati Pemalang belum penuhi syarat

Pemalang, WartaDesa. - Tiga bakal calon (balon) Bupati-Wakil Bupati Pemalang dinyatakan KPU setempat belum memenuhi persyaratan. Ketiga balon tersebut yakni Read more

Langgar protokol kesehatan, tiga paslon Pemilukada Pemalang dapat peringatan keras

Pemalang, WartaDesa. - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pemalang memberikan teguran keras terhadap tiga pasangan calon (paslon) Pemilihan Bupati dan Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Dugaan kasus pemotongan BLT Desa Sijono, sejumlah warga diminta keterangan

blt sijono

Keterangan Foto:  R beserta warga lainnya sedang menunggu pengambilan keterangan kasus dugaan potongan dana BLT Desa Sijono, Warungasem di Mapolres Batang, Senin (03/08). Foto: delikpanturanew[dot]com

Batang, Wartadesa. – Kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai  (BLT) Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang kini ditangani oleh Unit Tipikor Polres Batang. Senin (03/08) Kepala Desa Sijono Bustomi, sekretaris desa dan beberapa warga yang diduga melakukan pemotongan dana BLT dimintai keterangan.

Unit Tipikor Polres Batang memanggil kades, sekdes Desa Sijono beserta warga, R warga Rt. 02/1, T warga Rt. 06/2, K warga Rt. 05/1 , SN warga Rt. 01/3 dan SNAwarga Rt. 01/3, semuanya warga Desa Sijono Kecamatan Warungasem Batang.

”Saya, sekretaris desa dan warga yang diduga melakukan pemotongan BLT, datang ke Polres Batang memenuhi undangan melalui telpon seluler dari pihak tim penyidik Unit Tipikor Polres Batang,”ungkap Bustomi, Senin (03/08).

Warga Sijono, R mengungkapkan bahwa ia melakukan pemotongan BLT bersama rekan-rekannya sebesar Rp 250 ribu kepada 80 orang penerima manfaat. Diketahui bahwa besaran BLT sebesar Rp 600 ribu per penerima manfaat. Potongan tersebut kemudian dibagikan kepada warga lainnya yang tidak menerima BLT.

”Potongan tersebut dibagikan kepada setiap orang mendapat sebesar Rp 350 ribu untuk 50 kk warga yang tidak mndapatkan bantuan tunai. Agar ada pemerataan,” ujar R.

R menambahkan bahwa potongan pada BLT tahap 1 dan 2 dilakukan kepada 80 orang penerima manfaat, sedang pada tahap 3, potongan dilakukan kepada 70 penerima manfaat.

R juga mengungkapkan bahwa ia masih mengantongi uang sisa BLT yang belum dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan BLT, lantaran masalah tersebut mencuat. ”Masih ada sisa uang yang belum dibagikan kepada warga, karena sudah terlanjur geger atau ribut permasalahan tersebut,” tambahnya.

Saat dimintai konfirmasi terkait siapa saja, ke50 warga yang mendapatkan bagian dari potongan dana BLT tersebut, R enggan untuk merinci. “Nanti saja menunggu pemeriksaan dari team Penyidik Tipikor Polres selesai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Joko Tetuko mengungkapkan bahwa apapun alasannya, pemotongan dana BLT tidak dibenarkan. ”Apapun alasannya, tidak diperbolehkan ada pemotongan sepeserpun, dan aturan tetap aturan tidak bisa dirubah-rubah,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Batang, AKP Asfauri mengatakan bahwa pemanggilan tersebut merupakan tahap klarifikasi dan pemeriksaan, “Hasilnya belum bisa dikatakan, karena masih tahap klarifikasi dan pemeriksaan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan potongan BLT Desa Sijono mencuat dalam unggahan media sosial Facebook yang kemudian muncul surat pernyataan yang ditandatangani dari warga atas nama Misrokhah bahwa berita itu hoax alias bohong.

Namun Misrokhah saat dikonfirmsi oleh delikpanturanew[dot]com mengungkapkan bahwa ia hanya menandatangani surat yang sudah diketik oleh sekdes setempat. ”Saya memang memberi informasi kepada mas Adam selaku wartawan, bahwa warga Desa Sijono yang mendapat BLT sebesar Rp.600 ribu. Memang ada pemotongan sebesar Rp. 250 ribu yang dilakukan oleh bu Rondiyah selaku petugas PKK,” kata Misrokhah dikutip dari delikpantura, (27/07). (Eva Abdullah, dirangkum dari berbagai sumber)

Terkait
Banding ditolak, mantan Kades Sidorejo dijatuhi hukuman 18 bulan

Semarang, Wartadesa. - Upaya banding yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Muhammad Jamal ditolak oleh Read more

Kejari Pekalongan: Kasus pungli PTSL Desa Rogoselo lanjut terus

Doro, Wartadesa. - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan memastikan akan tetap melanjutkan kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Read more

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Banding ditolak, mantan Kades Sidorejo dijatuhi hukuman 18 bulan

jamal

Semarang, Wartadesa. – Upaya banding yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Muhammad Jamal ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. Jamal sebelumnya menajukan banding atas kasus korupsi dana desa yang menghukum dia dengan pidana penjara selama 18 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, Jamal diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 170,6 juta dalam waktu satu bulan atau diganti 1 tahun kurungan, demikian bunyi amar putusan hakim yang dibacakan 19 Mei 2020.

Sementara pada putusan banding yang dibacakan 27 Juli 2020, ketua majelis hakim Alfred Pangala BR menyatakan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya yaitu Jamal terbukti bersalah dan menghukumnya dengan pidana 18 bulan penjara.

“Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata hakim Alfred Pangala BR.

Selain itu, majelis hakim banding juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Ditolaknya upaya banding di PT Jateng tersebut, Jamal menaku akan segera menajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).”Saya akan segera ajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA),” kata Jamal, Kamis (30/7/2020) dikutip dari Tribun Jateng.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekalongan, Eko Hertanto mendakwa Muhamad Jamal telah melakukan korupsi dana desa. Total kerugian negara yang timbul sebesar Rp 170,6 juta.

Menurut Eko, terdakwa sengaja mengondisikan proyek pembangunan di desanya supaya mendapat keuntungan pribadi. Terdakwa meminta fee atau imbalan sebesar 5 persen dari nilai proyek yang dikerjakan.

Dalam berkas pledoi maupun memori bandingnya, terdakwa Jamal menolak disebut korupsi. Kata dia, fakta persidangan menunjukkan bahwa penggarap proyek di desanya selalu dibayar utuh, tidak ada potongan.

Menurut Jamal, terjadinya permasalahan ini disebabkan karena Camat Tirto meminta Rp 35 juta pada pencairan dana desa tahap pertama, sehingga menghambat pencairan tahap selanjutnya. (Sumber: Tribun Jateng)

Terkait
BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

Bojong, Wartadesa. - Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga Read more

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

Wonopringgo, Wartadesa. - Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Read more

selengkapnya
Layanan PublikPemberantasan Korupsi

Kejari Pekalongan: Kasus pungli PTSL Desa Rogoselo lanjut terus

kejari

Doro, Wartadesa. – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan memastikan akan tetap melanjutkan kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Pekalongan, Muhammad Saeful, Selasa (28/7/2020).

Muhammad Saeful, mengatakan, selain perkaranya akan dilanjutkan, uang hasil pungli juga harus tetap dikembalikan secara utuh atau sepenuhnya.

“Terakhir yang bersangkutan sebelum lebaran memberikan laporan telah mengembalikan sebagian uang kepada warga, namun kelanjutanya sampai sekarang belum ada kabar lagi,” terang Muhammad Saeful.

Muhammad Saeful, menjelaskan, yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk melanjutkan pengembalian uang tambahan atau sisanya, sesuai kesepakatan itu ada jangka waktunya. “Sampai sekarang belum ada laporan ke kejaksaan, maka perkara ini akan kami lanjutkan,” tegasnya.

Sebelumnya, empat perwakilan warga Desa Rogoselo, kembali mendatangi Kejari Pekalongan, untuk memastikan proses hukum bagi Kades Rogoselo masih tetap berjalan.

Warga juga meminta Kejelasan pengembalian uang hasil pungli benar-benar terealisasi, bukan lagi janji-janji seperti yang kerap diucapkan oleh yang bersangkutan.

“Kami kemari menanyakan kepastian hukum sekaligus meminta kejelasan nasib uang warga yang belum dikembalikan. Kami masih setia mengawal kasus ini,” ungkap Agus Noto, salah satu perwakilan warga.

Agus Noto, mengatakan, pihak panitia PTSL baru mengembalikan uang kepada warga sebanyak 206 orang atau 206 bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya. Sisanya masih ada 1.170 bidang tanah belum menerima pengembalian.

“Total keseluruhan yang harus dikembalikan sebanyak 1.376 bidang tanah, namun uang baru dilembalikan sejumlah 206 bidang, sehingga warga masih menuntut pengembalian selanjutnya,” jelasnya.

Warga mengancam, bila tidak mendapatkan keadilan, maka akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman.

“Kami akan lapor ke Ombudsman, bila tidak mendapatkan kepastian hukum, karena ini sangat lamban sekali penanganya, ada apa,” kata Agus Noto. ( sumber sorotnews )

Terkait
Kasus dugaan pungli PTSL, warga Rogoselo geruduk balaidesa

Doro, Wartadesa. - Kasus dugaan pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan terus berlanjut, Read more

Kekurangan pengembalian biaya pecah Letter C di Desa Silirejo akan dibayar hari Senin

Tirto, Wartadesa. - Pihak pemerintah Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan berjanji akan mengembalikan kekurangan biaya pecah Letter C (warga Read more

Desa Blimbingwuluh buka pendaftaran program PTSL

Siwalan, Wartadesa. - Kuota Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Blimbingwuluh, Kecamatan Siwalan, Pekalongan sebanyak 1000 unit, baru Read more

Sisa uang PTSL akhirnya dikembalikan

Wonopringgo, Wartadesa. - Tuntutan warga Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Pekalongan pada 4 April 2019 lalu akhirnya terpenuhi. Saat itu warga Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

demo ambokembang

Kedungwuni, Wartadesa. – Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Atma tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berbuntut panjang. Ratusan warga mendatangi balaidesa untuk menuntut sang kades mengundurkan diri.

Tuntutan warga agar Adi Atma mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan korupsi dana aset desa berupa sewa lahan bengkok desa senilai Rp 70 juta.

Ketua BPD, Aulia Hakim mengunkapkan bahwa sebelumnya ia pernah menanyakan kepada kades terkait laporan aset desa yang disewakan pihak ketiga, warga Rowokembu, Kecamatan  Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Namun, menurut Aulia Hakim, dana sewa tidak dimasukkan ke APBDes, justru dipakai sang kepala desa.

“Seharusnya dalam pembahasan APBDes semua PAD Desa, dimasukan dalam APBDes , namun kami tidak pernah diberi tahu laporannya, dimana saja asset desa berapa jumlah pendapatannya, kami kecewa dengan sikap Kades,” ujar Hakim, Jum’at (10/07).

Sayang, dalam demo tersebut, Kepala Desa Ambokembang tidak berada di balaidesa. Hingga warga hanya berorasi dengan pengamanan pihak keamanan.

Informasi dihimpun, Adi Atma menyewakan lahan bengkok desa kepada penyewa sebelumnya, yakni seorang pengusaha batik asal Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo. Saat hendak memperpanjang sewa tanah, pengusaha bernama Dimyati meminta agar dalam perjanjian sewa melalui kesepakatan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setempat.

“Yang bersangkutan (Adi Atma_red) bersama Sekdes (Eko Hindiyanto) datang ke rumah untuk menyewakan lahan bengkok seluas 5 hektar. Semula saya enggan mengiyakan, lantaran menyalahi prosedur namun dia, Kades Adi Atma, bersikeras akhirnya saya bayar satu tahun dulu dari dua tahun yang diminta dengan harapan syarat yang saya ajukan yakni ada persetujuan dari BPD dan LPMD dipenuhi,” ungkap Haji Dimyati, Sabtu (4/7/2020), dikutip dari Sorot.

Tanah sawah yang disewakan terletak Dukuh Seputut Desa Rowokembu kec Wonopringgo.

Dimyati, menjelaskan, Kades Ambokembang, Adiatma tiga kali datang ke rumah, yang pertama awal Januari 2020 dengan tujuan mengenalkan diri sekaligus menawarkan sewa tanah bengkok desa dan yang kedua 22 Januari 2020 dengan maksud sama namun sambil menyodorkan surat perjanjian sewa serta memberikan pernyataan bahwa urusan sewa lahan bengkok sesuai aturan baru yang berlaku ada di tangan kades. Sedangkan kedatangan yang ketiga meminta penambahan sewa.

“Yang pertama saya tolak karena tidak sesuai dengan perjanjian sewa dari Kades terdahulu yang mendapat persetujuan dari BPD maupun LMD. Karena yang bersangkutan bersikeras akhirnya di kedatangan yang kedua saya bayar sewa untuk satu tahun dulu sebesar Rp 35 juta, dengan harapan masih ada kesempatan untuk bermusyawarah dengan warga maupun lembaga desa. Kemudian satu bulan kemudian yang bersangkutan datang lagi untuk meminta tambahan sewa. Karena tidak ada protes dari warga maupun lembaga desa akhirnya saya bayar lagi Rp 35 juta sehingga totalnya Rp 70 juta,” beber Dimyati, sambil memperlihatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa yang ditandangani Kades dan Sekdes sebagai saksi.

Sementara itu, Sekdes Ambokembang, Eko Hindiyanto, membenarkan, kalau aset desa berupa tanah bengkok seluas 5 hektar telah disewakan sebesar Rp 70 juta selama dua tahun. Sebagai Sekdes, Ia mengaku hanya bertugas mengantarkan Kades melakukan perjanjian sewa lahan bengkok.

“Semua uang sewa yang diterima ada di Kades, saya hanya diminta mengantarkan saja,” ucap Eko Hindiyanto.

Sedang Adi Atma yang dihubungi lewat tetepon mengatakan bahwa  bahwa lahan aset desa telah disewakan, “Bengkok desa sudah saya sewakan kepada pengelola lama, kalau mau tahu soal asset desa, tanyakan ke Sekdes jangan ke saya, peraturanya kan pengelolaan asset desa oleh Sekdes,” ujarnya. (Eva Abdullah dengan tambahan informasi dari Sorot News}

Terkait
BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

Bojong, Wartadesa. - Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga Read more

Bupati Pemalang perbolehkan pentas seni

Pemalang, Wartadesa. - Para pelaku seni di Kabupaten Pemalang patut bergembira. Pasalnya orang nomor satu di Kota Ikhlas tersebut memperbolehkan Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

demo babalanlor

Bojong, Wartadesa. – Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat lantaran dinilai tidak mampu melakukan pengawasan (kontrol) terhadap kebijakan pemerintah desa terkait dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2019, Selasa (30/06).

Massa mulai mendatangi balaidesa sekitar pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat dari Polsek Bojong dan Polres Pekalongan.

Audiensi klarifikasi penggunan Anggaran Bumdes berupa pembelian tabung dan gas elpiji dan pom mini serta pengadaan motor air (angsa-angsaan).

Fadlan, juru bicara massa Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengungkapkan bahwa hari ini, 30 Juni 2019 adalah batas akhir, mantan Kepala Desa Babalanlor, Chunari mengembalikan uang kekurangan pengadaan motor air dan Bumdes, sesuai dengan surat pernyataan bermaterai yang dibuat sebelumnya di rumah Chunari.

Fadlan juga menyayangkan pemerintah Desa Babalanlor saat ini yang tidak transparan terkait penggunaan Dana Desa, “Kami menyayangkan tiadanya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan Dana Desa, tidak ada baligho anggaran Dana Desa yang dipasang di tempat-tempat strategis,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kapolsek Bojong, AKP Suhadi, Kasi Intel, Unit Tipikor Polres Pekalongan, Kades dan perangkat desa setempat tersebut tidak dihadiri oleh mantan kepala desa dan pengelola Bumdes.

Dalam klarifikasinya, perangkat desa yang diserahi untuk membeli gas dan tabung elpiji mengatakan bahwa ia hanya diserahi uang Rp 15 juta untuk membeli tabung dan gas, dan sudah dibelanjakan.

Kepala Desa Babalanlor mengungkapkan bahwa pihak pemdes telah meminjam uang Bumdes Rp 15 juta untuk pengadaan perangkat desa, Kadus II Desa Babalanlor. “Kami akui bahwa pemerintah desa meminjam uang Bumdes sebesar Rp 15 juta untuk pengadaan Kadus II yang telah dilaksanakan. Dan uang tersebut akan dikembalikan dalam satu minggu ini,” ujarnya.

Dalam klaifikasi tersebut terungkap bahwa antar pihak saling merempar tanggungjawab. BPD mengaku tidak mengetahui detil LPJ tersebut, sementara dokumen desa terkait LPJ DD Tahap III 2019 yang diminta peserta aksi yang menamakan dirinya dari Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak pun tidak ditemukan

Massa Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak akhirnya mengeluarkan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja BPD setempat lantaran dianggap tidak mampu mengawasi (kontrol) terhadap jalananya pemerintah desa Tahun 2019.

Sementara itu, Slamet Budi Santoso, Sekretaris Desa Babalanlor secara mengejutkan mengaku bahwa pihaknya didesak oleh pihak Kecamatan Bojong untuk mengakui bahwa dia yang membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2019.

Dalam audiensi tersebut terungkap bahwa kekurangan angsa sudah dibelikan, sementara terkait pembelian tabung gas elpiji dan pom mini Bumdes belum ada kejelasan.

Audiensi dihentikan sejenak, kemudian akan dilakukan klarifikasi ke mantan kepala desa dan pengurus Bumdes setempat sore ini. (Buono)

Berita terkait: Mengejutkan, Sekdes Babalanlor Buka-Bukaan terkait DD Tahun 2019 tahap III

 

Terkait
Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

Bojong, Wartadesa. - Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga Read more

Bupati Pemalang perbolehkan pentas seni

Pemalang, Wartadesa. - Para pelaku seni di Kabupaten Pemalang patut bergembira. Pasalnya orang nomor satu di Kota Ikhlas tersebut memperbolehkan Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

demo pacar

Tirto, Wartadesa. – Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar menggelar aksi unjuk rasa  terkait dengan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa, terutama dana pembangunan lapangan bola volly Desa Pacar. Jum’at (26/06).

Aksi demo diwarnai dengan pembawaan keranda dan massa beratribut pocong, menuntut transparansi angaran pembangunan lapangan bola volly dengan angaran Dana Desa sebesar Rp 277 juta dan nilai dugaan penyelewengan sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, mereka membawa poster dan selebaran berisi tuntutan transparansi anggaran pembangunan yang dilaksanakan desa setempat.

Muhammad Wahyu Kurniawan, salah seorang warga mengatakan bahwa warga menganggap terjadi penyimpangan Dana Desa dalam pembangunan lapangan desa., “Warga menganggap ada penyimpangan dana pembangunan lapangan desa, hingga sekitar Rp 50 juta dari total Rp200 juta yang dianggarkan,” ungkapnya dikutip dari seputar kendal.

Warga yang berorasi di depan kantor balai desa setempat menuntut kepala desa mundur dari jabatannya apabila dugaan kasus korupsi Dana Desa tersebut terbukti. Mereka mengaku telah menumpulkan bukti-bukti yang cukup.

Audiensipun digelar, 10 perwakilan warga kemudian masuk ke kantor desa untuk menyampaikan tuntutan dan bernegosiasi.

Camat Tirto Agus Dwi Nugroho menyebutkan pihaknya memahami tuntutan warga. Saat ini pembangunan sudah seharusnya dilaksanakan dengan transparan, agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. pihaknya berharap agar warga bisa menyampaikan aspirasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Desa Pacar, Mulyono dihadapan massa mengakui pembangunan diserahkan ke aparat bawahannya dan sudah dilaporkan semuanya. “Kami juga siap menerima sanksi jika memang ditemukan adanya penyimpangan,”ujar Mulyono.

Saat ini, laporan pembangunan lapangan bola volly sedang dalam pemeriksaan inspektorat. Massa kemudian membuat MOU dengan Kepala Desa Pacar yang berisi apabila terbukti dalam pemeriksaan inspektorat, kades bersedia mundur dari jabatannya. (Eva Abdullah dengan tambahan sumber seputar kendal)

Terkait
BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

Bojong, Wartadesa. - Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga Read more

Bupati Pemalang perbolehkan pentas seni

Pemalang, Wartadesa. - Para pelaku seni di Kabupaten Pemalang patut bergembira. Pasalnya orang nomor satu di Kota Ikhlas tersebut memperbolehkan Read more

Camat Moga digeruduk Warga, ada apa?

Pemalang, Wartadesa. - Warga di Kecamatan Moga yang terdiri dari para ibu dengan membawa sejumlah poster, menggeruduk kantor kecamatan setempat, Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Kasus dugaan pungli PTSL, warga Rogoselo geruduk balaidesa

rogoselo

Doro, Wartadesa. – Kasus dugaan pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan terus berlanjut, setelah sebelumnya warga melapor sekaligus menyerahkan bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Senin (15/06). Pada Selasa (23/06) warga menggeruduk kantor balaidesa setempat.

Kasus dugaan pungli di Desa Rogoselo pada Kamis (20/02) sempat dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan oleh  Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan. Namun kasus tersebut seperti berjalan lambat, hingga akhirnya pada Senin (15/06) warga mendatangi Kejari untuk melaporkan kasus tersebut.

Puluhan warga menggeruduk balai desa setempat, mereka mewakili ratusan korban dugaan pungli pengurusan sertifikat tanah massal lainnya dengan menuntut kelebihan pembayaran agar secepatnya dikembalikan. Selasa (23/06)

Warga beralasan, selain kerap ditipu dengan bermacam dalih dan janji oleh kades dan panitia PTSL, proses hukum di kejaksaan pun juga berjalan lambat hingga enam bulan lebih. Alhasil kesabaran warga pun habis dan siap menggelar aksi yang lebih besar.

“Warga sudah muak dan marah, karena kerap dibohongi termasuk kejadian kemarin. Sudah diambil cap jempol dan tandatangan, eh warga disuruh ikhlas alias tidak ada uang pengembalian. Sama sekali tidak ada itikad baik dari kades maupun panitia,” ucap Samsudin, perwakilan warga.

Menurut Samsudin, kedatangan warga menemui kades dan panitia untuk meminta kejelasan kapan uang tersebut akan dikembalikan.

Samsudin mengatakan, kalau kades dan panitia PTSL beritikad baik seharusnya proses berjalan transparan, tidak seperti sekarang diam-diam meminta tandatangan dan cap jempol warga demi bisa memenuhi syarat dari kejaksaan, yakni menyerahkan bukti adanya pengembalian uang sehingga bisa bebas lepas dari jerat hukum.

“Kami minta kapan uang itu dikembalikan dan untuk kejaksaan kapan status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan sehingga proses hukumnya jelas,” katanya.

Dihadapan puluhan warga, Kades Rogoselo, Saronto, dalam pertemuan tersebut berjanji akan mengembalikan kelebihan uang milik warga, namun dirinya membutuhkan waktu.

Saronto berdalih, program PTSL 2019 sejak awal sudah disosialisasikan secara terbuka, bahkan dihadiri oleh Babinsa dan Babinkamtibmas, termasuk dalam sosialisasi waktu itu warga tidak keberatan dengan menandatangani surat pernyataan serta menandatangani berita acara atau kesepakatan.

“Jadi mengapa sekarang baru protes. Kalau dibilang korupsi atau pungli itu tidak ada yang namanya kesepakatan. Di situ kan ada kesepakatan, ada berita acara dan ada surat pernyataan yang dibuat oleh panitia di masing-masing wilayah,” ujar Saronto.

Masih menurut Saronto, biaya sertifikat dari panitia, semua sudah tahu penggunaanya untuk apa saja. Kalau yang ditarik Rp 150 ribu itu tidak ada materai, tidak ada patok dan untuk pengukuran tanah saja ada pendampingnya dari RT dan RW, sedangkan mereka itu honornya berapa, intensifnya berapa, bagaimana kalau tidak diberikan uang transport.

“Kalau mengikuti aturan biaya Rp 150 ribu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri saja tidak akan cukup,” tukasnya.

Jika warga menghendaki uangnya dikembalikan karena sudah mengadu ke kejaksaan, kata Saronto, maka akan dikembalikan, namun tidak langsung semuanya, sebab duitnya sudah tidak ada.

Sementara itu Ketua Panitia PTSL Desa Rogoselo, Santoso, mengaku hanya menerima tugas untuk menjalankan program sertifikat massal dan sejak awal sudah mematok biaya Rp 400 ribu, bahkan waktu itu disaksikan oleh Kapolsek, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Biaya Rp 400 ribu tersebut sudah ditandatangani oleh mereka yang hadir bahkan ada berita acaranya dan terkait adanya tiga pilihan biaya Rp 600 ribu, Rp 500 ribu serta Rp 400 ribu, demi Allah panitia tidak menawarkan,” ungkap Santoso. (Sumber: Sorot News)

Terkait
Kejari Pekalongan: Kasus pungli PTSL Desa Rogoselo lanjut terus

Doro, Wartadesa. - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan memastikan akan tetap melanjutkan kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Read more

Pungli kerap terjadi, pengaduan jarang diakses warga

Kajen, Wartadesa. - Pungutan liar (Pungli) kerap terjadi namun jarang diakses (pelayanan pengaduan) oleh warga. Oleh karena itu perlu diadakan Read more

Mengenal bentuk-bentuk pungutan di sekolah

Kajen, Wartadesa. - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Pekalongan serius dalam menangani pungli di wilayah Kota Santri. Read more

Serius tangani pungutan liar, bakal digencarkan sosialisasi

Kajen, Wartadesa. - Serius dalam penanganan pungutan liar di Kota Santri, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bakal memperbanyak Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiSosial Budaya

Sekdes Surobayan kembalikan kekurangan uang pembelian kursi ke kas desa

balaidesa surobayan

Wonopringgo, Wartadesa. – Sekretaris Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan telah mengembalikan kekurangan uang pembelian kursi stainless GOR ke kas desa. Demikian disampaikan oleh Pjs Kades Surobayan, Kuswono yang dikonfirmasi Senin (15/06).

“Mas Feri sudah mengembalikan dana sesuai dengan LPJ pembelian kursi untuk GOR Desa Surobayan, sudah masuk ke rekening desa,” ujar Kuswono.

Kuswono menambahkan bahwa pengembalian dana dilakukan pada Sabtu (06/06). Ia mengaku akan berkonsultasi dengan pejabat diatasnya terkait penggunaan dana yang sudah dikembalikan tersebut.

Sementara itu Ketua BPD Desa Surobayan, Riskiyanto mengaku sudah mengetahui bahwa kekurangan dana pembelian kursi tersebut sudah dikembalikan yang bersangkutan ke kas desa.

“Dah bilang sama saya (pak lurah) … uangnya sudah dikembalikan ke kas desa,  yang pertama ngomong (memberi kabar) itu pagi-pagi … itu bendahara desa, ia bilang … pak ris uangnya sudah dikembalikan 23 juta   sekian …. Terus saya tanya ke Pjs Kades, dan dibenarkan bahkan Pjs kades yang mengantar ke bank untuk ditransfer ke rekening desa,” ujar Riskiyanto, Selasa (16/06).

“Terkait langkah selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan anggota BPD lainnya,” pungkas Riskiyanto.

Diberitakan sebelumnya, Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Gedung Olahraga (Gor) desa setempat. Pengadaan kursi dengan anggaran lebih dari Rp 43 juta tersebut dibiayai anggaran Dana Desa tahun 2019 tahap tiga dengan kuantitas 100 buah dengan merk Sapporo.

Diketahuii bahwa jumlah kursi yang dibelanjakan sebelumnya, sebanyak 55 kursi yang disimpan di balaidesa dan 6 kursi yang ada di dalam gedung Gor Surobayan.

Bukti kuitansi pembelian kursi merk Sapporo yang dipegang oleh Ketua BPD desa setempat tertulis nominal Rp 13.750.000,- tertanggal 25 Februari 2020 dengan kuantitas sebanyak 55 kursi. (Tim Liputan: Buono/Eva Abdullah)

Berita terkait:

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

Terkait
Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

Wonopringgo, Wartadesa. - Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Read more

Empat desa tunda pelaksanaan Pilkades Serentak

Disorot FPB Kajen, Wartadesa. - Empat desa di Kota Megono, Pekalongan terindikasi bakal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Read more

Mayat terikat ditemukan warga di kolong jembatan Tol Batang

Batang, WartaDesa. - Warga Desa Sawahjoho, Warungasem, Batang digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di bawah kolong jembatan Tol Batang, Read more

Warga Batang terkena Covid-19 dapat tunjangan Rp 1 juta

Batang, WartaDesa. - Sebanyak 76 warga Batang positif Covid-19 mengajukan permohonan bantuan santunan sebesar Rp 1 juta. Santunan tersebut diberikan Read more

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

demo menjangan

Bojong, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga yang disampaikan ke Warta Desa mengatakan bahwa warga menuntut transparansi penggunaan anggaran desa, termasuk karut-marut data BLT desa.

Audiensi antara warga dengan pemerintah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Menjangan Ahmad Purkon, BPD dan perangkat desa, didampingi oleh Muspika Kecamatan Bojong.

Tokoh masyarakat, Suprayitno dalam kesempatan tersebut menanyakan silpa Dana Desa tahap 3 tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pengaspalan jalan Rt 06, namun dalam pelaksanaanya dialihkan tanpa persetujuan warga dalam musyawarah desa (musdes) dan tanpa berita acara.

Warga lainnya mempertanyakan bantuan untuk IPPNU sebesar Rp delapan juta yang hanya diberikan sebesar Rp tiga juta. “Dana bantuan untuk IPPNU sebesar Rp 8 juta tapi ternyata hanya diberikan Rp 3 juta,” katanya.

Selain bantuan untuk IPPNU, warga juga mempertanyakan bantuan untuk PAUD dan pengadaan printer, dana petugas kebersihan makam desa yang belum diterimakan, dan karut-marutnya pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa.

Warga juga mempertanyakan program Padat Karya Tunai yang dibiayai dari Dana Desa yang tidak dijalankan sepenunhya.

Menjawab semua pertanyaan warga, kepala desa  mengungkapkan hal-hal yang menjadi tuntutan warga menjadi catatan agar dikemudian hari tidak terulang. (Eva Abdullah dari kiriman warga)

Terkait
Soal mutasi Sekdes Menjangan, masih dikaji

Kajen, Wartadesa. - Kondisi internal kerja akan berpengaruh pada kinerja, ungkapan seperti itu berlaku dalam lingkungan kerja baik swasta maupun pemerintahan. Read more

Kades Menjangan pertanyakan tindak-lanjut usulan mutasi Sekdes

Bojong, Wartadesa. - Pemerintah Desa Menjangan melayangkan surat permohonan tindak lanjut mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) beberapa hari yang lalu, hal ini Read more

Bupati Pemalang perbolehkan pentas seni

Pemalang, Wartadesa. - Para pelaku seni di Kabupaten Pemalang patut bergembira. Pasalnya orang nomor satu di Kota Ikhlas tersebut memperbolehkan Read more

Camat Moga digeruduk Warga, ada apa?

Pemalang, Wartadesa. - Warga di Kecamatan Moga yang terdiri dari para ibu dengan membawa sejumlah poster, menggeruduk kantor kecamatan setempat, Read more

selengkapnya