close

Pemberantasan Korupsi

Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Diduga gelapkan raskin, Kadus 4 Pesucen dilaporkan warga

kades pesucen_kabartoday

Pemalang, Wartadesa. – Gara-gara diduga menggelapkan beras miskin (raskin) –sekarang disebut beras sejahtera (rastra), seorang oknum Kepala Dusun 4, Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, MJ –inisial sang Kadus, dilaporkan warga.

Menurut pelapor,  Kadarusman, salah seorang warga Desa Pesucen, MJ menjual 15 kantong raskin dengan nilai Rp. 795 ribu ke pengepul beras desa setempat.

“Saya laporkan oknum Kadus MJ biar ada efek jera, sekecil apapun kerugian itu sebuah pelanggaran yang di buat oleh pelaku dan perlu adanya sangsi hukum kepada pelaku. ” ujar Kadarusman.

Menurut Kadarusman, aksi oknum tersebut sudah berulang kali. “Hal ini sebenarnya sudah berlangsung berkali-kali dan baru kali ini tertangkap basah oleh warga.” Lanjut Kadarusman.

Kades Pesucen, Daryono membenarkan bahwa sisa pembagian beras rasta milik warga yang pindah domisili dan yang meninggal dunia dijual MJ ke pengepul dan direncanakan dana tersebut akan di bagikan ke warga yang membutuhkan lagi.

“Beras tersebut yang seharusnya menjadi hak warga kurang mampu dalam praktiknya salah, yakni dijual,” ujar Daryono. Rabu (13/11).

Sementara itu, pihak Polres Pemalang mengaku belum mengetahui adanya laporan warga tersebut. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Suhadi mengaku belum menerima pengaduan tersebut,  “Belum saya terima pengaduannya mas,” tegasnya singkat, dikutip dari radar pekalongan. (WD, dan dari berbagai sumber)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Bus KPK roadshow di Pekalongan

bus kpk

Pekalongan, Wartadesa. – Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi KPK singgah di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, Kamis (04/10) sore. Bus tersebut merupakan gelaran roadshow ke-11 kota dan kabupaten di Jawa untuk kampanye dan edukasi antikorupsi.

”Kami ingin membumikan isu-isu antikorupsi kepada masyarakat. Melalui roadshow ini, kami ingin mendekatkan masyarakat untuk belajar antikorupsi,” tutur Pegawai Fungsional Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Dony Mariantono.

Dony mengajak masyarakat Kota Pekalongan memanfaatkan kehadiran bus KPK tersebut untuk belajar antikorupsi. ”Ini kesempatan langka. Kami mengajak masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama-sama KPK belajar antikorupsi. Di bus ini, fasilitasnya lengkap. Masyarakat bisa melihat LHKPN pejabat-pejabat di Kota Pekalongan,” ujarnya.

Menurut Dony, masyarakat juga bisa belajar bagaimana tata cara melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK. Selain itu, dalam roadshow tersebut, KPK akan menyosialisasikan dan mengedukasi antikorupsi kepada pelajar dan masyarakat umum.

Edukasi antikorupsi untuk pelajar dan masyarakat umum tersebut akan dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya mendongeng, playday boargames dan musik akustik. Selain itu juga melalui pentas budaya, permainan interaktif dan pemutaran film. (WD)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Puluhan warga Kalijoyo Kajen pertanyakan penyelewengan setoran PBB

kalijoyo

Kajen, Wartadesa. – 50 warga Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan mendatangi kantor balai desa setempat. Kedatangan mereka mempertanyakan dugaan penyelewengan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemungut pajak, Senin (17/09).

Suparjo, salah seorang warga mengungkapkan bahwa kedatangan warga untuk mencari solusi terkair isu penyelewengan uang hasil setoran pajak dari warga. “Kami tidak mencari masalah baru namun mencari solusi dan tidak akan menuduh perangkat desa serta memohon supaya semua anggota GOM (petugas penarik pajak) yang berurusan dengan penarikan PBB untuk dihadirkan mengingat yang mengawasi PBB adalah BPD selain warga.” Ujarnya.

Menurut Suparjo, kendala dalam pembayaran pajak tidak hanya kesalahan GOM sendiri, bisa juga dari kurang taatnya warga dalam membayar pajak.

Warga menuntut tunggakan pajak segera diselesaikan tahun 2019 sehingga sudah tidak terdapat tunggakan 0 rupiah. Warga juga meminta untuk menyertakan jaminan dan surat pernyataan bermaterai dengan ditandatangani oleh para GOM.

Sementara itu, kepala desa Kalijoyo Dedi Cipta Yuana mengatakan bahwa pertemuan hari ini dalam rangka Klarifikasi tunggakan PBB desa Kalijoyo. “Saya ingin Desa Kalijoyo selalu tertib dan taat aturan untuk menertibkan pajak ke pemerintah daerah, mari kita kupas disini bahwa ada kronologinya biar warga semua tau, uang PBB yang warga setorkan berhentinya dimana,” ucapnya.

Dari kegiatan klarifikasi warga Kalijoyo tersebut diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa urusan tunggakan PBB akan diselesaiakan oleh Pemerintah Desa Kalijoyo, adapun urusan pemungut pajak akan dibahas secara internal oleh kepala desa dengan pemungut pajak.

Setidaknya 45  personil Polres Pekalongan diterjunkan guna mengamankan jalannya kegiatan klarifikasi warga desa Kalijoyo  tersebut. (WD)

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Kades Sumur Banger Batang masuk bui gegara selewengkan Dana Desa

kades banger

Batang, Wartadesa. – Setelah melalui proses yang lama, Kejaksaan Negeri Batang akhirnya menetapkan Minal Khosirin, Kepala Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang menjadi tersangka kasus penyimpangan Dana Desa. Sang Kades kini meringkuk di bui Rutan Rowobelang.

Khosirin ditetapkan menjadi tersangka, kemarin, Senin (17/09) setelah terbukti melakukan penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 di desa yang ia pimpin. ”Kasus ini terkait Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 yang ada di Desa Sumur Banger,” tutur Kasi Intel Kejari Batang, Arfan Hakim.

Hakim menjelaskan bahwa Khosirin menjadi tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. “Dari pemeriksaan saksi-saksi serta ditemukan minimal dua alat bukti,” lanjutnya.

Khosirin terbukti melakukan penyimpangan pada proyek pembangunan drainase untuk beberapa pedukuhan, pembangunan gapura desa, pembangunan gedung PAUD dan pusat kesehatan desa (PKD).

Menurut Hakim, potensi kerugian negara sebesar Rp. 428.989.112 berdasarkan perhitungan DPUPR. Terdiri dari potensi kerugian drainase sebesar Rp 228.685.159, dan kerugian pembangunan lainnya sebesar   Rp 200.989.112.

Khosirin dikenakan pasal  l 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana minimal lima tahun, maksimal penjara seumur hidup dengan denda Rp. 1 miliar.

Menurut Hakim, kasus ini semoga menjadi pembelajaran bagi kades lainnya agar melaksanakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada.  ”Semuanya harus sesuai regulasi. Jangan sampai terjadi penyimpangan sebab bisa berurusan dengan proses hukum,” tuturnya. (WD)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Mantan Direktur RSUD Kraton berkicau tentang aliran dana pemotongan insentif ke para pejabat

ilustrasi penjara

Semarang, Wartadesa. – Mantan Direktur RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, dr Muhammad Teguh Imanto, tersangka dugaan kasus pemotongan insentif manajerial di rumah sakit tersebut “berkicau” terkait aliran dana dugaan korupsi itu ke sejumlah pejabat.  Demikian disampaikan T. Arsyad, Kuasa Hukum tersangka di Semarang, Rabu (14/08), usai mendampingi kliennya saat diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

Dugaan pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a, dan III b terjadi sejak 2014-2016.  Sesuai dengan ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab.

Eselon II rata-rata berhak mendapatkan intensif Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta, dan eselon III b Rp 17,5 juta. Intensif itu tidak pernah diberikan, namun ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela, dalam rekening penampungan.

Dilansir dari Antara, menurut Kuasa Hukum, dr Muhammad Teguh, T Arsyad,  pemberian insentif kepada pejabat struktural telah sesuai dengan rumusan dan ketentuan. Menurutnya tidak seluruhnya uang tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, namun dipotong sebagian dan disimpan di rekening Kabag Keuangan sebagai bendahara.

Arsyad menambahkan bahwa kliennya mengakui bahwa pemotongan tersebut merupakan kesepakatan bersama  oleh pejabat struktural RSUD Kraton. Uang yang dihimpun Kabag Keuangan selaku bendahara dalam rekening tampungan digunakan untuk dana taktis, operasional di rumah sakit tersebut.

Teguh mengakui, dana insentif juga mengalir ke sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan. Sejumlah pejabat yang disebut Teguh memperoleh aliran uang tersebut antara lain bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah.

Besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta sampai dengan Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016. Kini, Muhammad Teguh, mendekam di Rutan Pekalongan usai dieksekusi Kejari Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Mei 2017 lalu.

Saat ini, teguh mendekam di Rutan Kelas II Pekalongan untuk menjalani pidana  6 tahun penjara, dengan denda Rp 500 juta sesuai dengan putusan perkara Nomor 1828 K./Pid.Sus/2017. (Sumber: Antara dan berbagai sumber lain)

 

selengkapnya
Layanan PublikPemberantasan Korupsi

Sempat rame di media sosial, tukang parkir saat pelepasan haji akhirnya diamankan

tukang parkir

Kajen, Wartadesa. – Setelah sempat ramai di grub media sosial, pelaku parkir dengan tarif menyalahi perda tentang perparkiran di Kabupaten Pekalongan. Juru parkir liar yang membuka lapaknya di Alun-Alun Kajen pada 17 Juli 2018, ketika pelepasan jamaah haji Kota Santri, akhirnya malam itu juga dia ditangkap petugas.

Penangkapan pelaku parkir liar tersebut merupakan tindak lanjut dari postingan Itong Ozy yang dimuat di grub media sosial terkait tarif parkir yang mencekik. Itong menulis “Parkire nekek ora umum” dengan melampirkan secarik kertas berlogo Kabupaten Pekalongan dengan tulisan Parkir Mobil Komplek Alun-Alun Kajen Tahun 2018 Rp. 10.000.

Postingan warga di salah satu grub media sosial di Pekalongan terkait tarif parkir di Alun-Alun Kajen

Postingan tersebut mendapat respon 5 ribu orang dengan komentar sebanyak 1,2 ribu orang dan dibagikan sejumlah 25 kali.

Pekalu pungutan liar (pungli) parkir kendaraan bermotor di Alun-Alun Kajen saat pelepasan jamaah haji yakni S(36) warga Desa Tanjungsari Kajen dan R (29), warga Dukuh Cokrah Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, ditangkap Satgas Sabar Pungli pada malam harinya. Selasa (17/07) pukul 20.30 WIB.

Kedua pelaku ditangkap karena diduga sebagai pelaku pungli parkir yang mencekik di kompleks Alun-Alun Kajen. Kedua pelaku melakukan penarikan parkir tanpa dilengkapi dengan surat tugas terhadap pengiring jamaan calon haji yang memarkirkan mobil di Alun-Alun Kajen.

Setelah diinterogasi, pelaku mengakui bahwa dia bersama rekan-rekannya meminta uang parkir tanpa dilengkapi surat-surat dari aparat yang berwenang.

S dan R mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp. 3,9 juta pada parkir hari pertama dan hari kedua, serta Rp. 185 ribu pada malam hari ketiga pemberangkatan jamaah calon haji.

Saat ini petugas masih melakukan pendalaman untuk memintai keterangan pihak terkait dan selanjutnya akan dilaksanakan gelar perkara. (Eva Abdullah)

 

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan KorupsiPendidikan

Warga Pekalongan dapat melaporkan pelanggaran PPDB ke perwakilan Ombudsman

ilustrasi ppdb online

Pekalongan, Wartadesa. – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK Negeri yang dibuka pada 1-6 Juli 2018  saat ini sedang berlangsung. Bagi warga Pekalongan yang menemukan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan PPDB dapat melaporkan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah melalui nomor whatsapp maupun SMS pengaduan.

“Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengimbau masyarakat berperan aktif mengawasi proses PPDB agar berlangsung jujur, kredibel, transparan, dan mencegah tidak terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB,” ungkap Amhar Azet, Asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Amhar, pengaduan dapat dilakukan warga dengan mengirim pesan WA atau SMS dengan format: Nama Pelapor*Nomor KTP*Asal Kabupaten/Kota*Isi Laporan, dikirim ke nomor 08112773797 dan melalui email jateng@ombudsman.go.id.

“Atau bisa dengan datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siwalan No 5, Wonodri, Kota Semarang,”  lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Suady mengungkapkan bahwa praktik penyalahgunaan zonasi, penyalahgunaan surat keterangan miskin, maupun jatah warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang digunakan oleh kelompok profesi tertentu masih terjadi.

“Pelanggaran dari zonasi, pemalsuan surat miskin, hingga aturan kepala daerah yang menabrak kebijakan PPDB. Pekan depan kami serahkan ke Kemendikbud untuk ditindaklanjuti. Terutama mengenai adanya kepala daerah yang meneken MoU dengan kelompok profesi agar memakai jatah warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka,” kata anggota ORI Ahmad Suaedy, dikutip dari Media Indonesia, Ahad, 9 Juli 2017.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta kepada semua orang tua siswa untuk berani melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019.

Menurut Muhajir, pelanggaran yang lazim terjadi antara lain praktik jual beli kursi dan pungutan liar baik oleh oknum Komite Sekolah maupun pihak eksternal sekolah.

Muhadjir menegaskan, beragam bentuk kecurangan hanya bisa disikapi jika ada laporan dari korban. Menurut dia, jual beli kursi siswa, besaran sumbangan yang tak mengacu pada aturan pemerintah, dan pungutan liar lainnya termasuk pelanggaran pidana. Dengan demikian, pelakunya bisa dihukum penjara dan dituntut ganti rugi secara materi.

“Kecurangan atau pelanggaran semacam itu merusak tujuan dan semangat PPDB yang tahun ini berbasis zonasi. Zonasi mengedepankan pemerataan kualitas pendidikan di semua daerah, berbeda dengan rayonisasi yang mengutamakan catatan prestasi akademik siswa,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Muhajir mengklaim, jika dijalankan dengan benar, sistem zonasi akan menghasilkan model pendidikan yang lebih berkualitas. Pasalnya, dengan memprioritaskan jarak daripada nilai hasil Ujian Nasional (UN), sekolah akan terhindar dari eksklusivitas dan diakriminasi.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga dapat menghitung lebih akurat jumlah kebutuhan guru dan sekolah di setiap daerah. “Dan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi heterogen. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Keuntungan lain dari zonasi diklaim dapat mencegah penumpukan sumber daya manusia berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, dan mendorong pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan.

“Maka kalau masih ada seleksi, itu bukan dalam rangka membuat ranking, tetapi sekadar tes penempatan. Sehingga tidak mengurangi hak siswa dalam konteks radius sekolah,” katanya.

Sumbangan yang sah

Terkait besaran sumbangan yang sah, pihak sekolah harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan, komponen pungutan dan besaran sumbangan harus disepakati semua orang tua siswa.

Jika diputuskan secara sepihak oleh Komite Sekolah, sumbangan atau pungutan tarsebut dapat dikategorikan liar. “Juga jangan mengambil pungutan sebelum siswa dipastikan lulus PPDB. Harus setelah dipastikan masuk sekolah yang dituju dan besarannya disepakati orang tua siswa baru,” kata Muhadjir. (dirangkum dari berbagai sumber)

 

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Cegah korupsi DAK, puluhan Kasek di Batang ikuti pembinaan

cegah korupsi dak

Batang, Wartadesa. – Pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan sedini mungkin. Puluhan Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Batang mengikuti pembinaan dan penyuluhan kamtibmas dan Hukum di Gedung Pertemuan PT Pagilaran, Blado, Jum’at (29/06).

Para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) mendapatkan wawasan pengetahuan tentang hukum, terutama tindak pidana korupsi, dalam rapat koordinasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

“Jadi kegiatan ini untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang kamtibmas dan hukum terutama masalah Tindak pidana korupsi,” kata Kasat Binmas Polres Batang AKP Raharja.

Raharja juga berharap para peserta dapat mengerti serta memahami aturan sehingga tidak terjerat dengan hukum.
“Kami berharap agar dana yang nantinya sudah diterima agar betul betul diwujudkan sesuai dengan ketentuan sehingga hasilnya sesuai harapan dan tidak ada penyimpangan anggaran,” tandasnya.

Senada Kabid Sarpras Disdikbud Kab. Batang.  Mulyadi mengatakan bahwa dengan adanya pembinaan ini para Kepala Sekolah dapat mengerti serta memahami aturan dan tidak adanya peyimpangan. “Dengan adanya pembinaaan ini para Kepala Sekolah selaku penerima DAK bisa lebih memahami dan mengerti aturan agar tidak terjerat hukum nantinya,” ujarnya.

Mulyadi juga berharap para peserta bisa mengimplementasikannya dilapangan. “Tidak hanya dipahami dan dimengerti saja, harapannya juga bisa dilaksanakan dilapangan sesuai aturan,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalJalan-jalanLayanan PublikPemberantasan KorupsiSosial Budaya

Tarif parkir mencekik? Siapkan bukti, lapor ke Polisi

ilustrasi parkir

Batang, Wartadesa. – Pernahkan anda dikenai tarif parkir yang mencekik? Tarif parkir diluar ketentuan ditempat wisata maupun tempat lainnya merupakan pungli (pungutan liar). Dan apabila terdapat praktek pungutan liar dengan bukti yang kuat, laporkan kepada petugas kepolisian setempat. Akan dilakukan respon dan tindak lanjuti. Demikian disampaikan oleh Ketua Pokja pencegahan dan sosialisasi Tim Saber Pungli, Iptu Teguh Werdiyanto saat memberikan sosialisasi di Pantai Sigandu, Batang, Kamis (07/06) kemarin.

Menurut Teguh, pungutan parkir sudah diatur dalam Perbup No. 63 Tahun 2017 bahwa ada kenaikan tarif parkir yang semula sepeda motor Rp. 500 menjadi Rp.1000 rupiah dan mobil semula Rp.1000 menjadi Rp.2000 rupiah.

“Apapun pungutan yang tidak ada dasar hukumnya yang tidak sesuai perda atau peraturan yang berlaku sudah masuk dalam pungutan liar, baik hari puasa maupun hari lebaran tidak ada tiket maupun parkir yang naik,” kata Iptu Teguh Werdiyanto.

Ia juga mengatakan tim saber pungli akan terus memantau dan mengawasi petugas – petugas loket tiket maupun petugas parkir obyek wisata baik obyek wisata yang di kelola oleh Pemkab maupun yang di kelola oleh masyarakat, hal ini lebih pada pencegahan terhadap pungutan liar. Dan apabila terdapat praktek pungutan liar dan kita memiliki bukti yang kuat akan kita respon dan tindak lanjuti.

Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Wahyu Budisantosi mengatakan, pariwisata adalah salah satu program Kabupaten Batang yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sehingga tidaklah etis kalau wisata terkenal dengan pungutan yang menyalahi aturan.

Dengan program visit to Batang 202 kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung wisata, dengan tetap menjaga kenyamanan, kesopanan kebersihan dan tentunya tidak ada pungutan yang tidak sesuai dengan Perda maupun Perbup.

“Kita akan memperbaiki sistem maupun regulasinya dan pendapatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga obyek wisata tidak menjadi sasaran tim saber pungli,” kata Wahyu Budi Santoso

Ia juga berharap untuk menghadapi lebaran yang salah satunya waktu dimana kita akan memperoleh pendapatan yang cukup besar, sehingga dapat meraih target pendapatan di sektor pariwisata.

“Kedisiplinan dan integritas petugas loket maupun parkir menentukan untuk memperoleh pendapatan pada libur lebaran idul fitri dan syawalan dapat meningkatkan signifikan dan apa yang di targetkan bisa berhasil,” pinta Wahyu Budi Santoso. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Mantan Wabub Cirebon ditangkap di Siwalan Pekalongan

tasiya_foto detik

Siwalan, Wartadesa. – Mantan Wakil Bupati (Wabub) Cirebon, Tasiya Soemadi ditangkap Tim Intel Kejaksaan Agung di Dusun Babadan Desa Depok Kecamatan Siwalan, Pekalongan, Jawa Tengah. Senin (30/04) sekitar pukul 10.30 WIB.

Tasiya merupakan buron selama tiga tahun dalam kasus korupsi dana bantuan sosial dari APBD tahun 2009-2012, senilai Rp. 1,8 miliar.

“Diamankan di Dusun Babadan, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Senin, 30 April 2018, sekira 10.30 WIB,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Yunan Harjaka di Jakarta, Senin, 30 April 2018, dilansir Antara.

Tasiya melarikan diri saat hendak dieksekusi lima tahun enam bulan penjara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K /PID.SUS/2016 tanggal 14 September 2016.  Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat pencekalan Tasiya ke luar negeri pada tanggal 4 Februari 2015.

Kaburnya Tasiya setelah putusan hukum tetap tersebut, ditindak lanjuti oleh Kejari Cirebon tertanggal 20 April 2018 Nomor R-66/O.2.31/Dep.3/04/2018 perihal Usulan Permohonan Bantuan Dukungan AMC untuk pencarian yang bersangkutan. Berdasarkan Prinsops-227/D/Dps.4/ 04/2018 tanggal 25 April 2018, tim Intelijen Kejagung melakukan pelacakan.

Saat ini, Tasiya langsung dilimpahkan oleh Kejagung dan Kejari Cirebon ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

Kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lainnya, Subekti Sunoto, Ketua DPC PDIP Kecamatan Kedawung dan Emon Purnomo, Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon. (Sumber : Antara)

selengkapnya