Pemberantasan Korupsi Arsip

Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Pendidikan

Misteri Dana PIP di SMPN 1 Paninggaran: Hak Siswa Terabaikan?

by buono on Maret 15, 2025 Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Pendidikan paninggaran Pekalongan PIP SMP N1 Paninggaran

Pekalongan – Sejumlah orang tua siswa SMPN 1 Paninggaran mengajukan klarifikasi terkait ketidaksesuaian pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam surat yang mereka kirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, mereka mengungkapkan bahwa anak-anak mereka tercatat menerima dana PIP beberapa kali, namun dalam kenyataannya, mereka hanya menerima sebagian atau bahkan tidak sama sekali.

Keanehan pertama muncul dari kasus Evi Zaskia, yang berdasarkan data tercatat menerima PIP sebanyak empat kali. Namun, orang tuanya, Efanto, hanya mengetahui adanya dua kali pencairan dan mengaku tidak pernah menerima buku rekening Bank BRI yang seharusnya digunakan untuk pencairan dana tersebut. Jum’at siang, 14/3.

Hal serupa juga dialami oleh M. Anandy Ilham, yang menurut data mendapatkan bantuan PIP pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Namun, hingga ia lulus, keluarganya tidak pernah menerima pencairan tersebut maupun buku rekening yang menjadi hak mereka.

Sementara itu, Khayati, siswa lain di SMPN 1 Paninggaran, seharusnya menerima PIP pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Namun, keluarganya hanya menerima pencairan sebesar Rp350.000 pada tahun 2023 menjelang kelulusan. Seperti kasus lainnya, mereka juga tidak pernah menerima buku rekening yang menjadi bagian dari prosedur pencairan PIP.

Kejanggalan dan Potensi Pelanggaran Hukum

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP disalurkan langsung ke rekening siswa melalui bank penyalur, dalam hal ini Bank BRI. Siswa atau orang tua berhak memperoleh buku rekening untuk memastikan transparansi pencairan.

Keanehan yang terjadi di SMPN 1 Paninggaran menunjukkan beberapa indikasi pelanggaran, antara lain:

1. Tidak diserahkannya buku rekening kepada penerima manfaat, yang seharusnya menjadi sarana utama pencairan. Ini bertentangan dengan mekanisme pencairan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa setiap penerima wajib memiliki akses ke rekening pribadi mereka.

2. Perbedaan jumlah pencairan dengan data resmi, yang berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah dana tersebut disalurkan sebagaimana mestinya atau terjadi pemotongan yang tidak sah.

3. Kurangnya transparansi pihak sekolah atau pihak terkait dalam menginformasikan hak-hak siswa penerima PIP, yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif atau bahkan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan Transparansi dan Investigasi

Para orang tua kini menuntut klarifikasi dan audit terkait pencairan dana PIP di SMPN 1 Paninggaran. Mereka berharap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan segera melakukan verifikasi dan menindaklanjuti temuan ini.

“Sebagai orang tua, kami hanya ingin kejelasan. Jika memang ada hak anak kami yang belum diberikan, kami ingin dana itu dikembalikan sesuai ketentuan,” ujar Efanto, salah satu orang tua yang mengajukan klarifikasi.

Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat PIP adalah program bantuan pendidikan yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat, tujuan mulia program ini bisa terhambat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat kini menunggu respons dari pihak terkait. Akankah kasus ini diusut tuntas? Ataukah akan menjadi lembaran baru dari potret buram pengelolaan bantuan pendidikan di daerah? (M Daswardi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Pemberantasan Korupsi

Kata Warga: Bumdesma Desa Tenogo Paninggaran, Usaha Sapi dan Kandang Tinggal Kandangnya

by buono on Februari 25, 2025 Berita Desa Dana Desa Pemberantasan Korupsi bumdesma paninggaran Pekalongan tenogo

Warta Desa, Pekalongan, 25/02/2025 – Sebuah unggahan berita di akun TikTok Warta Desa yang membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) di Kecamatan Bojong memancing berbagai reaksi dari warganet. Salah satunya datang dari warga Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, yang turut bersuara mengenai kondisi serupa di desanya.

Akun TikTok @fas*** berkomentar, “Sama kaya di Kelurahan (Desa) Tenogo Kecamatan Paninggaran, sapi + kandang sekarang tinggal kandangnya.” Komentar ini mengindikasikan bahwa program ketahanan pangan di desa tersebut yang melibatkan pengadaan sapi kini menyisakan pertanyaan, karena sapi yang seharusnya dikelola justru sudah tidak ada, sementara kandangnya masih berdiri.

Komentar ini mendapat perhatian dari warganet lain, yang mempertanyakan transparansi pengelolaan BUMDes di berbagai wilayah. Isu terkait aset BUMDes yang tidak jelas keberadaannya memang kerap menjadi sorotan, terutama dalam program ketahanan pangan yang menggunakan dana desa.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah desa atau pihak terkait mengenai pernyataan tersebut. Namun, diskusi yang berkembang di media sosial menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan awalnya dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Pengelolaan Bumdesma Kecamatan Bojong Dana Tahap Dua Dibekukan Usai Dugaan Penyimpangan

by buono on Februari 22, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Bojong bumdesma Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 22 Februari 2025. – Pengelolaan Bumdesma di Kecamatan Bojong, yang menerima penyertaan modal dari 14 desa, Penyertaan Modal Tahap Dua kini dibekukan usai munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.

Seorang anggota BPD desa yang terlibat dalam pengawasan mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan Bumdesma yang bergerak di bidang peternakan. Menurutnya, beberapa kepala desa yang ikut serta belum pernah menerima laporan keuangan terkait kegiatan awal pembangunan kandang dan fasilitas pendukung di area peternakan. Laporan tersebut seharusnya mencakup rincian gaji bagi seluruh pengurus Bumdesma, mulai dari sekretaris, bendahara, direktur, hingga tukang ngarit dan petugas keamanan kandang.

Baca: Anggaran 1,7 Miliar, Kapasitas Bumdesma Bojong Hanya Diisi 20 Ekor Kambing

Tim Media Warta Desa juga telah berupaya mengonfirmasi melalui telepon dan WhatsApp. Camat Bojong, Farid, menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam struktur pengurusan. “Dulu, saya memang tergabung dalam struktur pengelolaan sebelum direkturnya Faura,” ujarnya, serta mengimbau agar yang ingin konfirmasi terkait Bumdesma dapat langsung menghubungi Faura.

Audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Bumdesma dilakukan oleh Badan Pengawas Bumdesma Kecamatan Bojong dalam minggu ini. Audit tersebut dilaksanakan karena banyak laporan dari masyarakat yang menilai proses pembangunan fisik dan pembelian kambing. Dalam kurun waktu 5 tahun, baru tersedia 20 ekor kambing, sementara kepemimpinan baru yang dipegang oleh Direktur Faura telah berlangsung lebih dari satu tahun. Selain itu, BPD desa yang terlibat dalam pengawasan telah mengajukan permohonan transparansi mengenai kegiatan pembangunan kandang kambing dan fasilitas pendukung ke pihak Direktur Faura hingga dua kali, namun permohonan tersebut diabaikan. Disayangkan, pengadaan barang material untuk pembangunan fisik juga dikelola langsung oleh Faura, menimbulkan tanda tanya atas integritas proses pengelolaan.

Lebih lanjut, seorang anggota BPD desa yang enggan disebutkan namanya menyampaikan adanya dugaan pemakaian anggaran senilai Rp18 juta untuk kepentingan di luar kegiatan Bumdesma. Dugaan penyimpangan ini didasarkan pada data yang disampaikan oleh Faura. Meskipun BPD telah meminta agar data tersebut diperbaiki, Faura semula menjanjikan perbaikan data dalam waktu tiga hari, namun hingga lima hari kemudian data kegiatan belum diserahkan kembali.

Keresahan di antara peserta penyertaan modal semakin meningkat, bahkan ada yang berkeinginan untuk menarik kembali penyertaan modal tersebut. Oleh karena itu, BPD desa yang ikut serta dalam pengawasan kegiatan di bidang ketahanan pangan melalui peternakan kambing berencana untuk berkonsultasi dengan Camat Bojong, Farid. Langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan tanda tangan untuk membawa permasalahan ini ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Masyarakat setempat berharap agar hasil audit dapat mengungkap secara tuntas permasalahan yang ada serta memicu perbaikan dalam tata kelola Bumdesma. Penjelasan dan klarifikasi dari pihak pengelola sangat dinantikan agar dana desa yang telah dipercayakan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kemajuan wilayah Kecamatan Bojong. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

PTSL di Desa Kalijoyo, Ada “Uang Tuase Ngukur-Ngukur Tanah” Tanpa Kwitansi

by buono on Februari 3, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Kajen kalijoyo Pekalongan ptsl

Warta Desa, Pekalongan. – 03/02/2025 -Terungkap ada “uang tuase ngukur-ngukur tanah” dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Hal ini terungkap usai salah seorang warga dipanggil oleh kepala desa setempat, usai berkomentar di media sosial.

Warga Desa Kalijoyo, Ayu mengaku telah dipanggil oleh Kepala Desa Kalijoyo pada 3 Februari 2024 untuk menjelaskan pernyataannya terkait pembayaran yang diminta dalam proses PTSL.

Baca: Dugaan Pungli dalam PTSL di Desa Kalijoyo

Dalam klarifikasinya, Ayu membenarkan bahwa dirinya dimintai sejumlah pembayaran sebagai berikut, pertama, pada 14 Juni 2024 ia membayar “segel” sebesar Rp200.000,- dengan diberikan kwitansi. Kedua pada 14 Juni 2024 ia membayar Rp150.000 untuk biaya PTSL, dengan kwitansi.

Selain itu, Ayu diminta membayar sebanyak dua kali dengan besaran masing-masing Rp150.000,- tanpa diberikan kuitansi, dengan rincian pada 2 Juli 2024 saat pengukuran pertama oleh pihak desa, dikenakan Rp150.000 per sertifikat, tanpa kwitansi.

Selanjutnya pada tanggal 26 September 2024 saat pengukuran kedua oleh pihak BPN, dikenakan Rp150.000 per sertifikat, tanpa kwitansi.

Total biaya yang dikeluarkan oleh Ayu untuk biaya program PTSL di Desa Kalijoyo sebesar Rp650.000,-

Diketahui menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT) untuk PTSL Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000.

Saat menanyakan alasan tidak adanya kwitansi untuk pembayaran pengukuran, Ayu mendapat penjelasan dari perangkat desa bahwa bukti pengukuran hanya berupa patok yang telah dipasang. Pihak balai desa juga menjelaskan bahwa biaya tersebut tidak termasuk dalam program PTSL maupun pembayaran segel, melainkan digunakan untuk keperluan transportasi pengukur tanah atau yang disebut warga sebagai “uang tuase ngukur-ngukur tanah.”

Ayu menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan atau menyudutkan pihak mana pun, melainkan hanya ingin mendapatkan kejelasan terkait proses penerbitan sertifikat tanah. Ia berharap pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lebih transparan agar warga tidak merasa bingung atau khawatir dengan jalannya program PTSL di Desa Kalijoyo. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tunjungsari: Kelebihan Bayar Rp226 Juta Harus Dikembalikan

by buono on Desember 30, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa Pekalongan siwalan tunjungsari

Warta Desa, Pekalongan, 30 Desember 2024 – Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kini menemui titik terang setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan memaparkan hasil temuan dari Inspektorat.

Kasi Intel Kejari Pekalongan, Triono Jatmiko, menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp226 juta pada 10 item pekerjaan yang harus dikembalikan ke kas desa.

“Jumlah tersebut wajib dikembalikan ke kas desa melalui Inspektorat dalam waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan,” tegas Triono dalam keterangannya kepada awak media.

Baca: Warga Tunjungsari Kecewa dengan Penanganan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Kasus ini berawal dari laporan Slamet, warga Desa Tunjungsari, yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana desa. Hasil pemeriksaan Inspektorat membenarkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya pada sejumlah proyek yang didanai.

Namun, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Desa Tunjungsari, Yahya, belum membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp, Yahya tidak memberikan pernyataan, dan pesan yang dikirimkan juga tidak mendapat respons hingga berita ini diturunkan.

Masyarakat berharap pemerintah desa dapat segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana sesuai ketentuan. Hal ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik di masa mendatang.

Kasus ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah desa lainnya untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab demi mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan QR Code berikut

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Lingkungan Pemberantasan Korupsi

Proyek Penataan Kawasan Kumuh Buaran di Simbang Kulon Mangkrak, Warga Keluhkan Kerusakan dan Ketidakjelasan

by buono on Desember 24, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Lingkungan Pemberantasan Korupsi mangkrak nusp Pekalongan penataan kumuh proyek mangkrak simbangkulon

Warta Desa, Pekalongan – Proyek penataan kawasan kumuh di Kelurahan Buaran, Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah sejak 2021, hingga kini belum selesai dan tidak ada kejelasan terkait peresmian maupun serah terima bangunan. Proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Bupati Asip Kholbihi ini justru menuai keluhan dari masyarakat setempat.

Program yang awalnya bertujuan untuk membebaskan kawasan dari predikat kumuh kini dinilai semakin memperparah kondisi lingkungan. Warga Simbang Kulon menyampaikan sejumlah masalah serius yang terjadi akibat proyek tersebut.

Keluhan Warga terhadap Proyek Mangkrak

Masalah Gorong-Gorong
Gorong-gorong di tengah gang 1 hingga gang 5, termasuk di wilayah Simbang Wetan, belum tersambung ke saluran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, banyak tutup gorong-gorong yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga mudah pecah dan membahayakan warga.
Lampu Jalan Tidak Berfungsi
Lampu penerangan yang seharusnya terpasang di area tersebut banyak yang tidak menyala, membuat kawasan menjadi gelap dan rawan pada malam hari.
Saluran Limbah Tidak Dikeruk
Saluran limbah menuju kali tidak dikeruk, menyebabkan banjir saat hujan turun. Aliran sungai juga menjadi semakin keruh akibat limbah pabrik yang mencemari, sementara kondisi sungai yang menyempit memperparah situasi.
Taman Tidak Terawat
Taman di kawasan tersebut tampak kumuh dengan rerumputan liar yang tumbuh tak terkendali. Pagar sungai yang menjadi bagian dari proyek penataan juga banyak yang rusak dan copot.

Kekecewaan Warga

Seorang warga Simbang Kulon, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa proyek ini seolah tidak selesai dengan baik dan hanya menjadi beban masyarakat.

“Seharusnya proyek ini membuat lingkungan kami lebih baik, tetapi sekarang malah makin parah. Banyak bagian yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak ada perbaikan hingga sekarang,” ujar warga tersebut.

Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proyek ini, termasuk memperbaiki kerusakan yang ada. Mereka juga meminta perhatian terhadap pengelolaan limbah dan perawatan taman agar kawasan tersebut tidak semakin kumuh.

Tanggapan Pemerintah Belum Ada

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pelaksana proyek. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berharap adanya penyelesaian atas masalah tersebut.

Proyek penataan kawasan kumuh ini seharusnya menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga Simbang Kulon. Namun, dengan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, proyek ini justru menjadi cerminan buruknya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan QR Code ini

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Tunjungsari Kecewa dengan Penanganan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

by buono on Desember 22, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa Korupsi Pekalongan siwalan tunjungsari

Warta Desa, Pekalongan – Slamet, warga Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan laporan dugaan penyelewengan dana desa yang ia sampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Hingga kini, Slamet mengaku tidak mendapatkan informasi perkembangan proses penindakan atas laporannya.

Menurut Slamet, laporan tersebut ia buat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Tunjungsari. Namun, setelah sekian lama, tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari laporan tersebut.

“Saya sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kejari Kajen dan Inspektorat. Tapi sampai sekarang, saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Saya jadi ragu dengan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi,” ujar Slamet kepada media, Sabtu (21/12).

Slamet berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum terkait kasus tersebut. Ia juga mendesak adanya transparansi dari pihak terkait, termasuk Kejari dan Inspektorat, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejari Kajen maupun Inspektorat Kabupaten Pekalongan mengenai keluhan Slamet. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Desa Tunjungsari, yang berharap agar laporan dugaan penyelewengan dana desa dapat diusut tuntas.

Masyarakat Butuh Transparansi
Sejumlah warga Desa Tunjungsari juga mendukung upaya Slamet dalam mengungkap dugaan penyelewengan dana desa. Mereka meminta aparat terkait untuk segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau tidak ada tindakan jelas, kami khawatir kasus seperti ini akan terus berulang. Kami ingin ada transparansi dalam penanganan kasus ini,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. (Tim Liputan)

Bagikan tautan ini dengan scan kode dibawah

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kesesi, Kepala Desa Jarang Ngantor dan Dituding Gunakan Dana untuk Judi Online

by buono on Desember 18, 2024 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa judi online Kesesi Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan – 17-12/2024 – Dugaan penyelewengan anggaran dana desa di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan mencuat setelah sejumlah perangkat desa mengakui bahwa dana desa tahap 1 dan tahap 2 tidak terealisasi sepenuhnya. Anggaran yang belum dialokasikan tersebut diperkirakan mencapai setengah milyar rupiah.

Dalam keterangannya kepada awak media, beberapa pamong desa menegaskan bahwa program yang seharusnya dibiayai menggunakan dana desa tersebut hingga kini belum terlaksana. Selain itu, Kepala Desa Kesesi, Yanuar, disebut sudah berbulan-bulan jarang ngantor di balai desa, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Keresahan semakin memuncak setelah informasi dari warga menyebutkan bahwa rumah Kepala Desa Yanuar sempat digrudug oleh sejumlah pemuda desa. Aksi itu dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban terkait janji Yanuar saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Kala itu, Yanuar berjanji akan menyelesaikan pelaksanaan dana desa tahap 1 dan 2 sebelum Pilkada. Namun, hingga kini janji tersebut tak kunjung ditepati.

Lebih mengejutkan lagi, salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan serius. Menurutnya, dana desa tersebut diduga digunakan oleh Kepala Desa untuk judi online, meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung tudingan tersebut.

Sementara itu, awak media yang berusaha meminta klarifikasi ke pihak Kecamatan Kesesi hanya berhasil bertemu dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Rinto, karena Camat sedang dalam kondisi kurang sehat pasca rawat inap di rumah sakit. Sekcam Rinto menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan sudah sering melakukan monitoring di Desa Kesesi. Ia juga membenarkan bahwa Kepala Desa Yanuar memang jarang hadir di kantor desa.

Situasi ini semakin memicu keresahan masyarakat Desa Kesesi. Mereka mendesak agar ada transparansi dalam pengelolaan dana desa serta meminta pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun tangan untuk menyelidiki persoalan ini.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Yanuar belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa tersebut. (Tim Liputan)

Baca dan bagikan artikel ini dengan scan QR Code ini

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Diduga Ada Pungutan Liar Saat Pembagian Beras Bulog dan Bantuan PKH di Desa Windurojo, Warga Keberatan

by buono on Desember 16, 2024 Berita Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi bantuan beras bpnt Kesesi Pekalongan PKH windurojo

Warta Desa, Pekalongan – Dugaan pungutan liar kembali mencuat di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Peristiwa ini terjadi saat pembagian beras Bulog, di mana sejumlah warga Dukuh Kutowangi mengaku diminta membayar Rp 10.000 per orang.

Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang seharusnya bernilai Rp 400.000 dipotong sebesar Rp 30.000, sehingga mereka hanya menerima Rp 370.000.

“Kami merasa terbebani dengan adanya pungutan ini. Seharusnya pembagian beras Bulog dan bantuan PKH tidak disertai tambahan biaya seperti ini,” keluh salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Kepala Desa Windurojo, Rahmat, membenarkan adanya pungutan Rp 10.000 saat pembagian beras Bulog. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk dua keperluan, yaitu Rp 4.000 untuk iuran bulanan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Rp 6.000 untuk konsumsi serta pengondisian keamanan selama penyaluran.

“Kalau tidak ada yang menjaga, wilayah ini bisa rawan dalam jangka waktu dua hari. Jadi, uang tersebut juga untuk memastikan keamanan,” ungkap Rahmat.

Namun, ini bukan kali pertama pungutan terjadi. Sebelumnya, saat penyaluran beras Bulog, warga juga diminta membayar Rp 5.000 per penerima. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat pihak Bulog telah memberikan kontribusi sebesar Rp 3.000 per kantong beras kepada panitia distribusi desa setelah pembagian selesai di tingkat kabupaten.

Data yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah penerima beras Bulog di Desa Windurojo mencapai 800 orang. Warga berharap pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan dana tersebut dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat penerima bantuan.

“Sebaiknya tidak ada pungutan tambahan. Beras Bulog dan bantuan PKH ini diberikan untuk membantu warga yang membutuhkan. Kalau memang ada biaya lain, kami harap pengelolaannya jelas dan terbuka,” ujar seorang warga lainnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Bulog maupun pemerintah kecamatan belum memberikan tanggapan terkait dugaan pungutan liar ini. (Tim Liputan)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya

Pengurus Baznas Batang mundur rame-rame paska dugaan penyalahgunaan dana

by buono on September 16, 2021 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya Batang baznas batang penyelewengan bana baznas upz

Batang, Wartadesa. – Menurut Bupati Batang, Wihaji yang juga pembina Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batang, seluruh pengurus Baznas telah mengundurkan diri sejak Selasa (14/09) lalu. Pengurus rame-rame mundur paska dugaan kasus penyalahgunaan keuangan yang melilit lembaga tersebut.

Wihaji menyebut lima orang pengurus Baznas Batang telah mengundurkan diri dan ia telah menunjuk pejabat pelaksana tugas (PLT) untuk menggantikan pimpinan sebelumnya.

“Baru tadi malam saya baca, lima orang, yakni pimpinan dan para pengurusnya mengundurkan diri. Namun kepastian kapan pengunduran dirinya saya belum pastikan,” tutur Wihaji, Rabu (15/09).

Menurut Wihaji, pihaknya akan melakukan perekrutan ulang pengurus Baznas dengan ketentuan tidak boleh berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). “Nanti saya cek lagi kasusnya, apakah berlanjut ke ranah hukum atau tidak. Dan nanti saya perintahkan Plt Baznas untuk menyelesaikan masalah yang ada, biar diurai satu persatu,” katanya.

Dugaan penyelewengan dana Baznas terjadi sekitar tahun 2019. Dimana Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kemenag biasanya menyetorkan Rp 113 juta setiap bulannya kepada Baznas Batang. Kemudian UPZ mendapat pengembalian sebesar 70 persen untuk kemudian disalurkan (ditasarufkan).

Namun menurut Pranata Humas Kemenag Kabupaten Batang, Nur Muzayim, selama 2-3 bulan tidak ada pengembalian dari Baznas. “Kejadiannya sekitar dua tahun lalu, atau 2019 silam. Jadi biasanya UPZ Kemenag itu menyetor uang sebesar Rp 113 juta setiap bulannya ke Baznas, dan kami mendapat pengembalian sebesar 70 persen untuk kemudian ditasarufkan, namun selama 2-3 bulan tidak ada pengembalian itu dari Baznas,” tuturnya.

Masih menurut Muzayim, Kemenag sempat melakukan klarifikasi kepada Baznas Batang dan melaporkan ke Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Kemenag Provinsi Jateng sempat melakukan pembinaan, kroscek hingga audit sebanyak tiga kali. ” Kemenag juga melaporkan sekaligus menyerahkan permasalahan ini kepada Bupati Batang selaku pemegang kendali dan juga pembina Baznas Batang,” lanjutnya.

Muzayim menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Baznas dengan mengembalikan ke Kemenag dan sudah ditasarufkan.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Batang, Bambang Supriyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa oknum tenaga keuangan Baznas Batang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana ummat.

“Ya, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang tenaga swasta di Baznas yang bertugas sebagai pemegang uang kas,” ujar Bambang.

Ia yang didampingi Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), Imam Budiyono menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan dugaan penyalahgunaan uang itu sekitar bulan April 2021 lalu. “Yang melaporkan dugaan itu pada kami adalah dari Baznas sendiri,” katanya. (Bono dengan tambahan berbagai sumber)

selengkapnya