close

Pemberantasan Korupsi

Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

FPB Dukung pengungkapan kasus BPNT

demo

Kajen, Wartadesa.  – Puluhan Penggurus dan Anggota Forum Pekalongan Bangkit (FPB)  mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, diketahui Kedatangan mereka dalam rangka mendukung penuh pihak  Kejaksaan Negeri Kabupaten terkait penanganan kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT–dulu Rastra). Senin (9/12).

Ketua Forum Pekalongan Bangkit, Subkhi mengatakan kedatangan pihaknya dalam rangka silaturahmi dan memberi dukungan kepada penegak hukum dikabupaten Pekalongan, “yang pertama kami datang ke sini dalam rangka silaturahmi dan memberikan dukungan penuh kepada pihak kejaksaan terkait pengungkapan Kasus BPNT, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat terungkap hingga ke akar-akarnya.” Sebut Usup.

Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Bambang Widianto, S.H mengapresiasi kedatangan Forum Pekalongan Bangkit. “Kami mengucapkak terimakasih kepada rekan-rekan yang berkenan bersilaturahmu ke sini. Saya sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam rangka penegakan hukum. Berawal dari sini mudah -mudahan kita bisa saling bekerjasama dengan baik kedepanya.” Kata Bambang. ( Eva Abdullah )

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Tuntut pengembalian PBB, warga Karangtengah geruduk balaidesa

demo batang

Batang, Wartadesa. – Pengembalian uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga digelapkan oleh perangkat Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, ke warga tak kunjung diberikan, membuat mereka menggeruduk balaidesa setempat, menuntut pamong dan Sekdes (perangkat desa) untuk mundur dari jabatannya. Senin (02/12). Sebelumnya pada 1 Nopember 2019, warga melakukan aksi demo dengan tuntutan serupa.

Koordinator aksi, Ngatib mengatakan bahwa sesuai dengan perjanjian tertulis usai demo pada tanggal 1 Nopember sebelumnya, para pelaku bersedia mengembalikan uang PBB yang ditilep pada 30 Nopember, namun hingga kemarin belum ada satupun perangkat desa yang mengembalikan uang tersebut. “Pada perjanjian tertulis dengan materai 6 ribu, para terduga pelaku siap mengembalikan sejumlah uang iuran yang telah digunakan pada tanggal 30 November 2019,” ujarnya.

Kedatangan puluhan warga kali ini, masih menurut Ngatib, untuk menagih janji pengembalian uang PBB. “Oleh karenanya, hari ini kami cari mereka, untuk dapat menepati janjinya. Namun keberadaan mereka, khususnya Sekdes, tidak bisa kita temui,” lanjutnya.

Diduga sembilan perangkat desa setempat melakukan penggelapan iuran PBB. Kesembilan perangkat desa tersebut telah mengaku  menggunakan uang PPB dengan total 23 juta rupiah. Mereka sepakat melunasi  melunasi tunggakan PBB tahun 2013, 2014, dan 2016  maksimal sampai dengan 30 November 2019.

Tiadanya itikad baik para pamong untuk mengembalikan uang PBB tersebut membuat warga menuntut para pamong, terutama Sekdes untuk mengundurkan diri dari jabatannya.  Jika tuntutan mereka tidak dilaksanakan, warga akan menggelar aksi serupa hingga ke kabupaten dan membawanya ke meja hijau. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiPolitik

Cakades Tembelanggunung layangkan protes dugaan anduman

politik uang

Lebakbarang, Wartadesa. – Calon Kepala Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Musthofa mengajukan keberatan atas keputusan Timwas Pilkades Kecamatan Lebakbarang yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan anduman (politik uang) yang dilakukan oleh calon kepala desa tertentu. Demikian rilis yang dikirimkan kepada Warta Desa, Ahad (24/11).

Sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa setempat, tim pemenangan calon kades Musthofa melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon lainnya.  Kronologi dugaan politik uang, menurut Musthofa seperti disampaikan dalam rilis sebagai berikut,

Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, pukul 18.30 WIB Saudari M  dipanggil kerumah Saudara R, kejadian tersebut diketahui oleh Saudara AS, kemudian AS menitipkan ponsel rekaman (dugaan politik uang) kepada Saudari M.

Setelah Saudari M  sampai dirumah saudara R terjadi transaksi pembelian suara untuk mempengaruhi pemilih. Setelah pulang dari rumah Saudara R, Saudari M  dicegat Saudara AS lalu diambilah barang bukti rekaman ponsel dan uang dalam amplop seniali Rp 100 ribu. Dan Saudari M  telah mengakui kejadian tersebut kepada Saudara AS.

Tindak dugaan politik uang tersebut kemudian dilaporkan kepada Timwas Pilkades Kecamatan Lebakbarang, namun oleh Timwas dianggap kurang barang bukti dan tidak menguatkan. Adapun barang bukti yang disertakan dalam laporan adalah rekaman dugaan praktik politik uang dalam ponsel, uang sejumlah Rp. 100 ribu beserta amplop, foto uang dan amplop dan saksi.

Atas kejadian tersebut, Musthofa dan tim mengambil kesimpulan,

  1. Barang bukti yang di anggap terdapat kekurangan dan tidak menguatkan, tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkaitan (tidak ada crosschek).

  2. Penolakan laporan terkesan berbelit dan tidak melibatkan para pihak yang terkait.

  3. Laporan yang dianggap Timwas kadaluwarsa karena sudah melebihi batas waktu 1 x 24 jam adalah tidak benar

Musthofa mengatakan bahwa kejadian politik uang dalam Pilkades Tembelanggunung sudah diketahui sebelumnya oleh anggota Timwas sendiri di Dukuh Pomahan namun kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti. Ia menamahkan bahwa pihaknya juga memiliki bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dan dipertanggungjawabkan.

Musthofa mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak, Pasal 5 huruf l sebagaimana lampiran Model A5-CKD berbunyi, sanggup melakukan pencarian surat suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara.

Namun berdasarakan temuan dilapangan berikut dengan barang bukti dan saksi, pihaknya menemukan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh pihak calon kepala desa nomor urut 02. Musthofa meminta pihak-pihak berwenang melakukan tidaklanjut laporan dugaan politik uang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  (Eva Abdullah)

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan rilis dari calon kepala desa pada Pilkades serentak 13 Nopember 2019. Untuk coverbothside (keberimbangan berita) pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan hak jawab/rilis balasan ke email wartadaridesa@gmail.com

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

korupsi dana desa

Lebakbarang, Wartadesa. – Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, mantan Kepala Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Sugito (55), dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan di Jalan Raya Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kamis (14/11) pukul 17.30. WIB.

Keterangan dari salah seorang warga, diduga mantan kades tersebut melarikan diri ke Jakarta, saat ia pulang ditangkap di jalan raya.

Sugito diduga menggelapkan penyertaan modal BUMDes berupa pengadaan 10 ekor sapi, namun hanya dibelikan tujuh ekor.  Setelah kasus tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian kekurangan tiga ekor sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari saksi ahli sebelumnya yang dilakukan secara marathon oleh anggota Unit Tipikor, akhirnya Sugito ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti.

Data dihimpun, DD tahap I, II dan III Desa Wonosido sebesar Rp. 724 juta dan sudah dicarikan dari RKD. DD Tahap I dan II dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan Dana Desa. Namun ada satu kegiatan yang tidak selesai 100 persen, yakni penyertaan modal BUMDes, pengadaan 10 ekor sapi.

Sugito awalnya membelikan tujuh ekor sapi, hingga masih ada kekurangan tiga ekor sapi. Dan kemudian kekurangan sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Saat pencairan DD tahap III, pelaku memalsukan verifikasi  berita acara yang ditandatangani oleh camat pada  RKD tahap 2. Seharusnya pencairan DD hanya boleh dicairkan kepala desa bersama bendahara desa namun ia mencairkannya sendiri.

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sugito dijerat dengan  pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Budi R. Setiawan)

 

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Asip perintahkan kades petahana tak terpilih buat LPJ DD, kalau tidak ingin tersangkut hukum

asip

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi memerintahkan para kepala desa petahana yang tidak terpilih lagi untuk menertibkan laporan keuangan (Dana Desa–DD) kalau tidak ingin tersangkut masalah hukum dikemudian hari. Demikian disampaikan dalam Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).

“Saya minta kepada para incumbent (petahana) yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tutur Asip.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan   Asip Kholbihi  menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa. “Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,”  ujarnya setelah membuka acara.

Asip juga meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.Menurut Asip, saat ini terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu, ia menekankan agar laporan penggunaan Dana Desa segera dilakukan. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.

Asip berharap dengan adanya  kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan   Ali Riza, i dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ujarnya.  (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiPolitik

Akankan Kades terpilih yang terbukti lakukan anduman, tidak dilantik?

sosial media

Beberapa hari terakhir ini terjadi demo warga terkait dugaan politik uang atau anduman dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa tempat di Kota Santri. Tanggal 18 Nopember 2019, warga Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar melakukan unjukrasa di Kantor Camat setempat, sehari setelahnya demo digelar di Kantor Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Pun demo serupa digelar oleh warga Desa Klesem, Kecamatan Kandangserang di Kantor PMD, Rabu (20/11/2019) dengan permasalahan yang sama, yakni dugaan anduman, setelah sebelumnya mereka dua kali melakukan demo di desa setempat.Tuntutan massa dari desa-desa tersebut adalah membatalkan pelantikan kades terpilih karena dugaan melakukan politik uang.

Diketahui sebelumnya bahwa Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi pernah mengatakan didepan publik, jika cakades terbukti melakukan politik uang, kades terpilih tidak akan dilantik. Hal tersebut membuat massa aksi menagih janji bupati, seperti terjadi pada demo yang digelar oleh warga Desa Limbangan.

Baca: Indikasi Lakukan Politik Uang, Kades Terpilih Tak Dilantik

Lihat Video Demo Warga Limbangan disini dan disini

Politik uang dalam gelaran pemilihan umum, baik Pilkades, Pilkada maupun lainnya –meski persepsi tersebut salah– dianggap hal yang lumrah terjadi. Namun demikian upaya-upaya untuk terus melakukan pendidikan politik, utamanya perilaku politik uang perlu terus digalakkan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan demi mencegah politik uang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Memakai teori sistem hukum L. M. Friedman, ada beberapa elemen yang dapat dibangun, yaitu memperkuat struktur hukum pada aparatur penegak hukum, sosialisasi dan penegakan substansi/isi hukum, dan membangun budaya hukum antikorupsi kepada masyarakat pemilih dan para kandidat.

Pertama, pada struktur hukum perlu pembentukan lembaga pengawasan pilkades di bawah koordinasi camat, bupati/wali kota, dan penegak hukum yang dapat diatur peraturan bupati/wali kota. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa masih terdapat kelemahan perihal pengawasan, khususnya untuk mencegah politik uang.

Kedua, masyarakat pemilih, panitia pemilihan, tim sukses, dan para calon kepala desa perlu bersama-sama membangun budaya hukum antikorupsi melalui pembuatan pakta integritas antikorupsi. Terdapat sanksi tegas apabila ada calon kepala desa melakukan kegiatan yang mengarah pada politik uang, misalnya langsung didiskualifikasi.

Ketiga, terkait substansi hukum, Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk memberantas politik uang dalam pilkades.

Dari semua cara itu, pendidikan dan kesadaran politiklah yang harus dibangun oleh masyarakat dan calon kepala desa.

Delik Aduan

Tindak pidana anduman (politik uang) merupakan tindak pidana jenis aduan. Maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Delik adalah terjemahan dari kata Strafbaar feit yang berarti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yangbertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan salah (schuld), oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tenggang waktu pengaduan dalam delik aduan menurut Pasal 74 KUHP menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam (6) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia, jika ia berada di luar negeri batas waktunya Sembilan (9) bulan10. Namun aduan dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Tindak pidana anduman (politik uang) juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang tentang Pilkada. Dan tindakpidananya merupakan delik aduan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidakmemilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua).

Meski peraturan daerah (baca Perbub) tentang politik uang belum diatur–setidaknya yang penulis ketahui– acuan tentang politik uang dapat merujuk pada Pasal 73 ayat 1-5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau emberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksiadministrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.

c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Akankan calon kades terpilih yang terbukti melakukan politik uang tidak dilantik? Kita tunggu perkembangan kasus di Desa Limbangan Karanganyar dan Klesem Kandangserang. (Buono)

Bahan bacaan:

  1. http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/60/87
  2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
  3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa.
  4. https://www.solopos.com/mencegah-politik-uang-dalam-pemilihan-kepala-desa-972266
  5. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all
selengkapnya
Layanan PublikPemberantasan Korupsi

Amat Antono mengaku sudah kembalikan Rp. 1,2 milar

korupsi rsud kraton
  • Sidang Kasus Korupsi RSUD Kraton

Semarang, Wartadesa. – Mantan Bupati Pekalongan periode 2001-2006 dan 2011-2016, Amat Antono mengaku telah mengembalikan uang  senilai 1.2 miliar ke RSUD Kraton. Pengembalian uang ini, menyusul adanya fakta pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa ada aliran dana RSUD Kraton yang mengalir ke kantong Bupati Pekalongan. Demikian terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural di RSUD Kraton Pekalongan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang, Selasa (5/11).

“Waktu saya jadi saksi dulu, saya kemudian klarifikasi ke saudara Riski Tessa selaku Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton, berapa uang yang saya terima saat itu, lalu saya kembalikan,” ujar Antono dikutip dari Gatra di hadapan majelis hakim dalam sidang dimana ia menjadi saksi.

Antono menambahkan bahwa pengembalian uang tersebut menunjukkan adanya itikad baik dengan pertimbangan moral.  “Saya beritikad baik dengan tanya ke Tessa, sebab saya tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang yang saya terima,” lanjutnya.

Pada sidang sebelumnya pada 17 September 2019, mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dimintai keterangan dengan terdakwa mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan mantan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana. Dalam keterangannya, Fadia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeser pun uang yang merupakan hak pegawai RSUD itu.

Fadia membantah keterangan Kabag Keuangan RSUD Kraton Ryzki Tesa Malela dalam penyidikan perkara ini yang menyatakan dirinya menerima uang sebesar Rp30 juta.  “Tidak pernah terima. Bertemu saja hanya satu kali,” katanya dikutip dari Antara Jateng, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara.

Dalam kesaksiannya, Fadia juga mengungkapkan pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai wakil bupati yang tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Amat Antono dalam mengelola pemerintahan.

Dalam sidang pada tanggal 6 Agustus 2019, Antara Jateng menulis, mantan Bupati Pekalongan Ahmad Antono dan Bupati Asip Kolbihi disebut menerima aliran dana yang berasal dari dana insentif manajerial RSUD Kraton yang tidak pernah dibayarkan kepada pegawai yang berhak.

Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa.

Kepala Bagian Keuangan RSUD Kraton Riski Tessa Malela mengakui bertugas mengantar uang untuk bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. Ia menjelaskan besaran uang yang diberikan kepada bupati sebesar Rp 70 juta, sementara untuk wakil bupati dan sekda bervariasi.

Menurut Tessa, perintah untuk memberikan uang kepada pejabat di Pemkab Pekalongan tersebut merupakan perintah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur RSUD Kraton, Teguh Imanto. “Perintah direktur, perintah lisan,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara tersebut.

Tessa juga menyebut para pejabat struktural di lingkungan RSUD Kraton yang tidak pernah menerima hak insentifnya itu mengetahui soal jatah uang untuk bupati itu. Ia menambahkan pemberian uang kepada pejabat pemkab tersebut dilakukan selama periode 2014 hingga 2016, di mana pada tahun 2015 hingga 2016 pemberian diberikan secara rutin tiap bulan.

Atas pemberian dana yang bukan peruntukannya itu, ia menjelaskan para pejabat Pemkab Pekalongan itu telah mengembalikan kepada rumah sakit di hadapan penyidik Polda Jawa Tengah sekitar Rp1,7 miliar.

Keterangan yang hampir sama disampaikan mantan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Kraton Ahmad Nurrohman yang juga diperiksa sebagai saksi. Bahkan, saksi mengaku pernah sekali mengantar uang bersama Tessa Malela kepada bupati, wakil bupati, dan sekda. Menurut dia, uang yang diserahkan tersebut masing-masing Rp60 juta untuk bupati dan sekda, serta Rp40 juta untuk wakil bupati. (Dirangkum dari sumber Gatra dan Antara Jateng)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Puluhan warga Klidanglor geruduk balaidesa, pertanyakan DD

audiensi

Batang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Klidanglor, Kecamatan/Kabupaten Batang menggeruduk balaidesa, kedatangan mereka Senin (04/11) mempertanyakan dugaan penggelembungan dana desa (DD) pada proyek pengurukan lapangan yang bersumber dari dana tahap I tahun 2019.

Perwakilan warga, Nano Harwanto mempertanyakan besaran anggaran pengurukan lapangan desa sebesar Rp. 147 juta, namun menurutnya, yang digunakan sebesar Rp. 106 juta. Harwanto menambahkan bahwa dalam penggunaan dana desa tersebut tidak disebutkan rinciannya, sehingga ada indikasi mark-up atau penggelembungan dana.

Menurut Harwanto, kecurigaan warga sudah lama, lantaran semua proyek dana desa dikelola oleh pemerintah desa dan tidak melibatkan warga. Ia mengatakan bahwa dari penghitungan yang dilakukan oleh warga, biaya pengurukan lapangan desa tidak mencapai Rp. 106 juta. Warga menuding ada mark-up dana pengurukan sebesar Rp. 20 juta dari dana Rp. 106 juta tersebut.

Dalam audiensi di balai desa setempat, Bagus, PTK (pelaksana teknis kegiatan) mengakui ada aliran dana yang mengalir kepada lima orang, termasuk dirinya. Pengakuan tersebut membuat warga menuntut empat perangkat desa aktif yang terindikasi menerima aliran dana tersebut untuk mengundurkan diri.  Apabila para perangkat desa ini tidak mengundurkan diri, maka warga sendiri yang akan memaksa mereka untuk mengundurkan diri, Terang Harwanto.

Sutiksan, pejabat Kades Klidanglor mengatakan bahwa terkait kasus tersebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pejabat diatasnya, untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya terdapat perbedaan pada hitungan LPJ (laporan pertanggungjawaban) namun ia belum tahu bedanya dimana. Terkait pemanggilan perangkat desa, Sutiksan mengaku akan menyerahkan kepada BPD untuk memanggil lima orang yang terlibat dalam dugaan penggelembungan anggaran DD tersebut. (Sumber: Radar Pekalongan)

selengkapnya
Layanan PublikPemberantasan Korupsi

Tawaran lain, sila lakukan politik uang tapi warga terus awasi

sila politik uang

Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mendeklarasika desa pecontohan “Desa Tanpa Politik Uang” dalam wujud Desa Pengawasan Pemilu, dengan tujuan bahwa desa percontohan, yakni  Desa Sangkanjoyo, Sabarwangi, dan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan berkontribusi terhadap gerakan anti pokitik uang pada Pemilukada 2020.

Menurut Ahmad Dzul Fahmi, Ketua Bawaslu, desa pengawasan pemilu merupakan kontribusi warga terhadap pengawasan partisipatif warga dan gerakan anti politik uang. Namun, bisakah kita ‘benar-benar’ menolak adanya politik uang? Harus kita sadari bahwa ada dua arus utama pendapat warga terkait pemilu, pemilukada maupun pilkades. Yakni, kapan lagi akan terima duit kalau bukan saat musim kampanye dan pemilihan, dan disisi lain adalah ajakan tolak poktik uang dengan jargon terima uangnya dan jangan coblos/pilih orangnya. Dan, faktanya di Pekalongan lebih banyak warga memilih jargon “ora ono duit ora nyoblos” alias tak ada uang tak akan dipilih.

Sistem demokrasi Indonesia yang menetapkan pemilihan langsung berupa One Man One Vote, memang dianggap sebagai metode terbaik dalam pelaksanaan demokrasi dewasa ini. Pemilihan langsung jelas mempunyai keunggulan fairness dan egalitarian. Namun One Man One Vote dalam pemilu sebagai praktik esensial dan pragmatis dalam demokrasi, katakanlah pada kualitas pemilu yang amat jurdil sekalipun, ternyata masih memiliki cacat sosial yang bisa mengarah pada keruntuhan sosial. Penggiringan massa dalam upaya mencari dukungan dalam pemilukada maupun pilkades tentu saja rawan terjadinya politik uang.

Secara umum bisa dikatakan bahwa proses demokrasi amat rawan praktik money politic dan power politic, yakni permainan uang dan represi kekuasaan oleh mereka yang sedang menikmati kekuasaanya. Kedua praktik sosial itu sering dilakukan oleh kelompok sosial yang materialistik, tidak berakhlak, dan penguasa korup, gila kekuasaan sehingga rakyat makin tidak berdaya.

Idealnya, proses demokrasi harus dijalankan dengan kendali ketat agar rakyat memilih pemimpin yang memang baik kualitasnya sehingga dihasilkan pemimpin   yang mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Hal ini tentu memerlukan instrumen yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi dan komitmen dari seluruh pihak agar proses demokrasi tidak dinodai dengan praktik-praktik curang, politik uang, represi kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan fungsi kontrol yang kuat.

Namun ketika pragmatisme warga lebih kuat, dibumbui dengan permainan politik meraih kekuasaan dengan berbagai cara. Ada celah yang bisa dilakukan warga, meski dengan usaha dan kerja keras warga. Yakni sila lakukan politik uang tapi warga terus awasi  setelah mereka terpilih.

Setiap warga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap badan atau lembaga publik. Lembaga publik dimaksud sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yakni setiap lembaga yang menerima dana/anggaran dari masyarakat dan atau APBN maupun APBD, dimana pemimpin lembaga publik tersebut (baca kades, bupati, walikota, anggota dewan, dll) berada.

UU KIP jelas mengatur bahwa setiap lembaga publik wajib  menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik, meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi, selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, PPID juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang menyampaikan permintaan informasi kepada badan publik.

Dengan demikian, tidak ada lagi celah pejabat publik, termasuk kepala dan perangkat desa hingga jajaran tingkat diatasnya untuk melakukan pratik-praktik korupsi. Dengan syarat butuh kerelawanan warga dan effort yang kuat untuk mengawal keterbukaan informasi publik. (Buono)

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

FPB tunda demo terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

fpb

Kajen, Wartadesa. – Forum Pekalongan Bangkit (FPB) menunda rencana aksi demo terkait kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tengah diusut pihak Polres Pekalongan. Kasus dugaan penyelewengan BNPT di Kota Santri ramai diperbincangkan di media sosial, setelah media arus utama, Radar Pekalongan menurunkan berita cetak bertajuk BPNT DIDUGA BERMASALAH, terbit Kamis 24 Oktober 2019.

Penundaan demo oleh FPB dikatakan oleh Subkhi yang akrab disapa Usup, lantaran mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengaku sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait masalah BPNT  dengan melakukan komunikasi antar lembaga.

Usup menambahkan bahwa pihaknya segera menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dengan tembusan kepada Bupati Pekalongan dan instansi terkait guna memperoleh informasi yang lebih kongkrit.

FPB, Selasa (29/10) siang, langsung menggelar pertemuan eksponen penggiat FPB dan berkomunikasi dengan Sony Yulianto, penggiat FPB di Jakarta untuk berkonsultasi dengan lembaga terkait di Jakarta.

Usup Selasa siang juga segera menggelar pertemuan eksponen aktivis FPB guna membahas hal ini serta berkomunikasi dengan Sony Yulianto salah satu eksponen FPB yg tengah berada di Jakarta guna berkonsultasi dengan lembaga terkait program ini di Jakarta.

Melalui komunikasi media sosial WhatsApp, terungkap Sony berencana mendiskusikannya dengan Indonesia Corruption Wacth (ICW) serta mengkonsultasikannya ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, karena persoalan ini telah ditangani institusi Polri di Polres Kajen.

Dihimpun dari harian cetak Radar Pekalongan yang terbit pada Kamis, 24 Oktober 2019, Koran Pekalongan tersebut menurunkan tulisan Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ) di Kabupaten Pekalongan, diduga bermasalah.  Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Hasil pindian (scan) harian Radar Pekalongan, Kamis (24/10)
Hasil pindian (scan) harian Radar Pekalongan, Kamis (24/10) halaman lanjutan

Laporan dari Tribunnews Jateng pada Senin, 28 Oktober 2019 20:10 menulis, penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pekalongan, diduga bermasalah.

Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Data yang dihimpun Tribunjateng.com dari berbagai sumber, program BPNT dilaksanakan sejak Oktober 2018 sampai Maret 2019.

Bantuan tersebut didroping oleh salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Kemudian bantuan pangan tersebut berupa beras dengan tiap KPM 10 kilogram didistribusikan ke penerima melalui transfer ke ATM atau KKS.

Setelah ditransfer melalui EDC, selanjutnya bukti ditukar beras yang sebelumnya didroping ke e-Warung Gotong Royong di masing-masing kecamatan yang dikelola oleh KPK PKH.

Adapun tiap KPM menerima bantuan beras seberat 10 kilogram perbulan dengan harga Rp 11 ribu perkilogram.

Sementara, realitasnya perkilogram tiap KPM dikenai harga Rp 10.100.

Sedangkan selisih harga Rp 900 menjadi keuntungan e-Warung.

Sehingga tiap e-Warung dalam sebulan mendapat keuntungan dari KPM Rp 9.000.

Padahal penerima KPM di Kabupaten Pekalongan sekitar 50 ribu jiwa.

“Padahal harga beras yang dibagikan ke KPM Rp 10.100. Namun kualitas beras kurang bagus. Untuk selisih uang tidak dibagikan pada KPM,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (28/10/2019).

Padahal pada awal pembagian bantuan tiap KPM ada paketan telur, namun dikarenakan kualitas kurang bagus dan banyak yang berbau entah mengapa telur selanjutnya tidak ada lagi.

Sementara itu, Radar Pekalongan kembali menurunkan tulisan terkait BNPT pada Senin (28/10) bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mengklaim dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) bagi rakyat miskin sudah sesuai prosedur. Hal itu ditegaskan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh didampingi Kabid dan Kasi di Aula Kantor setempat, Senin (28/10).

Menurutnya, dalam penyaluran program BPNT semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nilai beras yang disalurkan sesuai yakni seratus sepuluh ribu untuk 10 kilonya.

Kalaupun ada ketidakberesan pihaknya langsung melakukan pengecekan dari kedatangan truk beras hingga sampai ke distribusi beras. “Semuanya sesuai. Tidak ada beras yang jelek ke penerima program ini,” tegasnya.

Dirinya bahkan beberapa kali menolak kedatangan truk pengangkut beras dengan kulitas jelek. Setidaknya ada tiga kali ditolak karena berasnya jelek dan disuruh suplayer untuk mengembalikan dan menukar yang bagus.

Adapun ketika diwawancarai sejumlah awak media ia mengaku cukup terkejut. Namun apabila ada permasalahan dalam menyalurkan dipermasalahkan lagi karena semua pihak untuk bisa mengecek secara langsung, bagaimana program Bantuan Pangan Non Tunai.

“BPNT di Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan sejak Oktober 2018 sampai saat ini berarti 1 tahun persis yang merupakan program Transformasi dari program Rastra. Sebelum ini Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan sekarang 59 warung sebagai penyalur dari 50.192 KPM di Kabupaten Pekalongan setiap bulan telah mampu mencairkan ataupun menerima bantuan pangan non tunai dalam bentuk beras dengan kesesuaian jumlah yang sesuai dengan harga pasar,” katanya.

Dalam hal ini e – warung, lanjut dia, berikan kualitas mutu yang tetap terjaga sebagaimana harapan dari Kemensos maupun Pemerintah pusat. Bahwa standar mutu ini tetap terus dijaga dan pengawasannya dari semua pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Sosial melalui bidang pelayanan dan perlindungan jaminan sosial setiap bulannya.

“Penyaluran kita lakukan di samping itu juga ada dari kasi monev Dinas Sosial juga melakukan pengawasan secara menyeluruh disamping itu juga dari para pendamping PKH, kemudian mereka pendamping selaku SDM yang kita ada di lapangan mereka kita minta laporan apapun yang perkembangan setiap kali penyaluran beras, ” imbuhnya.

Sementara terpisah, Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Hari Hariyanto ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa permasalahan program BPNT rencana akan diambil alih oleh Bareskrim. Meskipun saat ini pemeriksaan dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan.

“Iya nantinya,” kata Kastareskrim dengan singkat.
Adapun pemeriksaan dilakukan kasus tersebut sudah dilakukan sejak April 2019 dan sekarang tinggal menunggu kepastian. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber tercantum dalam tulisan)

selengkapnya