Polemik fullday school, Pemkot Pekalongan tolak lima hari sekolah

5 hari sekolah full day school polemik lima hari sekolah Pendidikan by buono on Juni 15, 2017 add comment 2856 views

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Polemik penerapan lima hari sekolah terus bergulir di Kota Pekalongan. Meski pada tahun 2016 lalu, empat sekolah SMA Negeri di kota Pekalongan menerapkan program lima hari sekolah. Namun kali ini Pemerintah Kota Pekalongan, menolak penerapan lima hari sekolah karena hal itu akan mengurangi kesempatan anak belajar agama pada sore hari.

Pada tahun 2016 lalu, Program sekolah lima hari telah digulirkan di oleh gubernur Jawa Tengah telah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal itu juga dialami di Kota Pekalongan, namun setelah melalui kesekian kali musyawarah akhirnya kini empat SMA Negeri di Kota Pekalongan akan menerapkan program lima hari sekolah.

Kepala Dindikpora setempat Agust Marhaendayana menyampaikan, bahwa pada tahun ajaran 2016/2017 semua SMA Negeri di Kota Pekalongan siap melaksanakan lima hari sekolah, itupun masih dalam masa uji coba selama satu semester. Bila tidak ada kendala teknis maupun sosial, program tersebut akan dilanjutkan. Adapun untuk jam sekolahnya dimulai dari jam tujuh pagi hingga empat sore.

Empat sekolah penyelenggara lima hari sekolah tersebut meliputi, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Kota Pekalongan.

Namun, hari ini, Kamis (15/6) Wali Kota Pekalongan Achmad Alf Arslan Djunaid, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan mengenai ketentuan lima hari sekolah selayaknya tidak diterapkan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Apabila pemerintah menerapkan peraturan itu, tentunya akan merugikan masyarakat karena akan berimbas pada sekolah sore, seperti madrasah dan Tempat Pendidikan Alquran,” kata orang nomor satu di Pekalongan Kota ini.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan Sujaka Martana mengatakan bahwa DPRD menolak jika semua daerah harus melaksanakan sekolah lima hari, apalagi sebagian masyarakat Pekalongan beragama Islam.

“Kita harus memerhatikan kesempatan anak-anak belajar agama lebih banyak yang biasanya dilakukan pada sore hari. Dengan lima hari sekolah, akan mengurangi anak belajar agama pada sore hari,” kata Sujaka.

Menurut Sujaka, pemerintah harus memperhatikan anak-anak dalam spiritual question, dan bukan hanya inteligensia.

Oleh karena itu, Permendikbud tentang Sekolah lima Hari harus dicermati betul apakah itu harus dilaksanakan oleh semua daerah atau bisa dilaksanakan dengan kearifan lokal daerah.

“Jika diperbolehkan, saya tetap memilih 6 hari sekolah demi keseimbangan pendidikan anak-anak,” katanya.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Pekalongan, Mahmud Masjkur menegaskan bahwa sekolah lima hari banyak ditentang oleh masyarakat termasuk DPRD karena banyak sisi negatifnya.

“Sisi negatif itu adalah siswa dan guru akan lelah sehingga proses pembejalaran tidak efektif. Siswa pulang sore hari maka mereka akan kelelahan dan akan mengurangi semangat belajar,” kata Mahmud.

Berdampampak Negatif

Sementara itu IPNU/IPPNU Kabupaten Pekalongan memandang bahwa pelaksanaan sekolah lima hari berdampak negatif bagi pelajar.

“Dari hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman di IPNU menyatakan sikap bahwa program lima hari sekolah tersebut sangat berdampak negatif bagi para pelajar dimanapun. Sebab selama ini para pelajar yang tergabung di IPNU sendiri dalam setiap harinya tidak hanya sekolah formal saja. Melainkan ada kegiatan belajar lainnya di madrasah atau TPA yang notabene adalah tempat belajar agama,” tutur Murtadho, Ketua IPNU Kab. Pekalongan.

Murtadho melanjutkan, “Jika persoalan ngaji tersebut diintegrasikan ke sekolah formal belum tentu yang mengajar agama bisa moderat sebagaimana ajaran NU yang selama ini tidak bertabrakan dengan pancasila.” Ujarnya. (Eva Abdullah, Antara)