Empat desa tunda pelaksanaan Pilkades Serentak

Pekalongan Pilkades pilkades ditunda surobayan Politik by buono on November 1, 2019 add comment 2384 views

Disorot FPB

Kajen, Wartadesa. – Empat desa di Kota Megono, Pekalongan terindikasi bakal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 13 Nopember 2019 mendatang. Desa-desa tersebut meliputi Silirejo, Sidorejo keduanya masuk Kecamatan Tirto, Surobayan Wonopringgo dan Sidosari Kesesi.

Penundaan pelaksanaan pilkades empat desa tersebut mendapat sorotan khusus dari Forum Pekalongan Bangkit (FPB). Pengurus beserta anggota FPB mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Jum’at (01/11) guna mengkonfirmasi fenomena penundaan pilkades di empat desa tersebut.

Tonton video terkait:

Bambang Susilo, Ketua Bidang Investigasi FPB mengatakan bahwa pihaknya tertarik menyoroti adanya fenomena penundaan pilkades di beberapa desa Kabupaten Pekalongan. Menurutnya kedatangannya dalam rangka melakukan konfirmasi adanya penundaan pilkades.

“Kami datang kesini dalam rangka konfirmasi adanya penundaan pilkades dibeberapa desa, kami ingin menggali penyebabnya, apakah (masalahnya) pada undang-undangya, ataukah pada ranah lembaga maupiun instansi terkait, atau bisa jadi SDM (sumber daya manusianya),” kata Bambang.

Menurut Bambang, terkait dengan beragam permasalahan yang muncul dalam tahapan Pilkades di Kota Santri, warga dirugikan karena tidak bisa mengikuti pesta demokrasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada.

“Kami akan terus (men) dorong dan (me) pantau fenomena tersebut. Supaya ada penguatan. Jika memang ada sisi lemahnya, kedepan tidak terjadi lagi. Karena bagi warga yang tidak bisa melaksanakan pilkades, berarti mereka tidak bisa mengikuti pesta demokrasi yang sedianya mereka bisa melaksanakan sesuai jadwal,” lanjut Bambang.

FPB berencana akan melakukan class action, masih tutur Bambang, jika pihaknya menemukan kelemahan dari segi aturan maupun perundang-undangan. “Jika nanti kami temukan adanya kelemahan disisi undang-undang, kami akan melakukam kontrol sosial dan uji materi dengan pihak terkait,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan, Afib mengapresiasi kedatangan rombongan FPB. “Saya mengucapkan terimakasih atas konfirmasi dari rekan-rekan FBP,” ujarnya. (Eva Abdullah)