Warta Desa

Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik Sosial Budaya

Sebelumnya dibantah, ternyata 34 Toko Modern berjejaring belum ijin lengkap

by buono on Desember 5, 2019 Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik Sosial Budaya Pekalongan toko modern tak berijin

Kajen, Wartadesa. - Ternyata dari hasil kunjungan kerja Komisi A dan B DPRD Kabupaten Pekalongan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan Naker) Kabupaten Pekalongan, Rabu (4/12),

selengkapnya

Ekonomi Layanan Publik

Pajak pembeli 10% warung makan dikeluhkan pedagang

by buono on Desember 3, 2019 Ekonomi Layanan Publik pajak pembeli pajak warung makan Pekalongan

Kajen, Wartadesa. - Pajak (yang dibebankan) pembeli warung makan sebesar 10 persen dikeluhkan oleh para pedagang. Akibat dari penerapan pajak

Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik

Asip: Masih ada PR tertibkan Toko Modern dan warung remang-remang

by buono on November 27, 2019 Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik Pekalongan toko modern berjejaring toko modern ilegal

Kajen, Wartadesa. - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengaku bahwa pihaknya masih mempunyai PR (pekerjaan rumah) untuk menertibkan toko modern dan

Ekonomi Layanan Publik

Lelang sewa Pasar Induk Batang dibuka, siapkan Rp. 5,2 juta permeter persegi

by buono on November 22, 2019 Ekonomi Layanan Publik Batang pasar induk batang

Batang, Wartadesa. - Pemkab Batang membuka lelang 62 unit kios di Pasar Induk Batang untuk para pedagang sandang, sembako, dan

Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik

Duh! 34 toko modern belum berijin lengkap sudah beroperasi

by buono on November 22, 2019 Ekonomi Hukum & Kriminal Layanan Publik Kajen Pekalongan toko modern ilegal

Kajen, Wartadesa. - Catatan fraksi PDI Perjuangan menyebut sedikitnya 34 toko modern berjejaring (waralaba) di Kota Santri belum mempunyai ijin

Ekonomi Layanan Publik

SPN Kabupaten Pekalongan kecewa, UMK tak penuhi KHL

by buono on November 21, 2019 Ekonomi Layanan Publik Pekalongan SPN UMK

Kajen, Wartadesa. - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Pekalongan mengaku kecewa dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diumumkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang. Diketahui, Ganjar pranowo, Gubernur

selengkapnya

Ekonomi Layanan Publik

Bupati: Dijadikan agunan, sertipikat tanah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

by buono on November 21, 2019 Ekonomi Layanan Publik Pekalongan sertipikat tanah Tangkilkulon

Kedungwuni, Wartadesa. - Sertipikat tanah dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Santri. Demikian disampaikan oleh orang nomor satu di

Ekonomi Layanan Publik