close
PendidikanPolitik

Mayoritas Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Berpendidikan Sarjana, 13 Orang Lulusan S2-S3

berita web(17)

WARTA DESA, KAJEN – Tingkat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan periode 2024–2029 menunjukkan komposisi yang didominasi lulusan perguruan tinggi. Dari total 45 anggota legislatif, sebanyak 17 orang atau 37,78 persen merupakan lulusan strata satu (S1). Sementara itu, 13 anggota lainnya atau 28,89 persen telah menamatkan pendidikan pascasarjana (S2–S3).

Data tersebut tercantum dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan, Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2025, yang menyajikan gambaran statistik tahun 2024. Dalam publikasi tersebut, komposisi pendidikan anggota DPRD juga mencakup 14 orang lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau 31,11 persen, serta satu orang lulusan diploma D1–D3 atau 2,22 persen.

Dengan demikian, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang memiliki pendidikan sarjana dan pascasarjana mencapai 30 orang atau sekitar 66,67 persen dari keseluruhan anggota. Adapun 15 orang lainnya atau 33,33 persen berasal dari kelompok pendidikan SMA dan diploma.

Komposisi itu memberikan gambaran mengenai latar belakang pendidikan formal para wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah selama masa jabatan 2024–2029.

Lulusan S1 Menjadi Kelompok Terbesar

Berdasarkan data BPS, lulusan S1 menempati posisi tertinggi dengan jumlah 17 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada 2024 memiliki latar belakang pendidikan sarjana.

Kelompok berikutnya adalah lulusan SMA sebanyak 14 orang. Jumlah ini sedikit lebih besar dibandingkan anggota yang telah menamatkan pendidikan S2 dan S3, yakni 13 orang.

Sementara itu, lulusan pendidikan diploma D1 hingga D3 hanya tercatat satu orang. Kelompok ini menjadi bagian terkecil dalam komposisi pendidikan anggota legislatif tersebut.

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat perbedaan jumlah yang relatif tipis antara lulusan S1, SMA, dan pascasarjana. Selisih antara kelompok lulusan S1 dan SMA hanya tiga orang, sedangkan perbedaan antara lulusan S1 dan S2–S3 sebanyak empat orang.

Data tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan cukup beragam. Meski lulusan perguruan tinggi mendominasi secara keseluruhan, keberadaan anggota dengan pendidikan SMA dan diploma juga menjadi bagian dari representasi masyarakat di lembaga legislatif.

Infografis: Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan 2024

Infografis tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2024 – 2029. sumber data: BPS

45 Anggota Dilantik pada Agustus 2024

DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2024–2029 terdiri atas 45 anggota hasil Pemilihan Umum 2024. Mereka resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan, Karsena, dan dihadiri Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta jajaran pemerintah daerah dan sejumlah undangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fadia menyampaikan harapan agar hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan semakin solid. Sinergi kedua lembaga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua DPRD sementara saat itu, Abdul Munir, bersama Wakil Ketua sementara Ruben M. Prabu Faza, juga menyampaikan bahwa pimpinan sementara memiliki tugas memimpin rapat, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun tata tertib, serta memproses penetapan pimpinan definitif.

Informasi pelantikan tersebut dipublikasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan pada 15 Agustus 2024.

Pendidikan dan Tantangan Kinerja Legislatif

Komposisi pendidikan anggota DPRD menjadi salah satu informasi penting untuk melihat profil sumber daya manusia di lembaga perwakilan rakyat. Namun, tingkat pendidikan formal tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas kinerja seorang legislator.

Pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu modal dalam memahami persoalan pemerintahan, kebijakan publik, regulasi, serta proses penyusunan anggaran. Meski demikian, kemampuan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari penyusunan kebijakan daerah, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD dituntut mampu memahami persoalan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam regulasi yang memberikan manfaat. Sementara dalam fungsi anggaran, kemampuan membaca kebutuhan publik, mencermati alokasi belanja, dan mengawasi penggunaan keuangan daerah menjadi hal penting.

Adapun fungsi pengawasan menuntut anggota legislatif untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, latar belakang pendidikan para anggota DPRD perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas, penguasaan substansi kebijakan, serta keterbukaan dalam menjalankan tugas legislatif.

Transparansi Kinerja Menjadi Ukuran Penting

Data pendidikan tersebut juga dapat menjadi salah satu bahan bagi masyarakat untuk mengenali profil wakil rakyat yang mereka pilih. Namun, penilaian terhadap kinerja DPRD perlu didasarkan pada indikator yang lebih luas dan terukur.

Publik dapat mencermati produktivitas pembentukan peraturan daerah, kualitas pembahasan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan, kehadiran dalam rapat, penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai hasil kerja setiap anggota dan lembaga DPRD menjadi penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.

Dengan komposisi 30 anggota yang berpendidikan S1 hingga S3, masyarakat tentu memiliki harapan terhadap kualitas pembahasan kebijakan dan pengawasan pemerintahan daerah. Akan tetapi, harapan tersebut harus tercermin dalam hasil kerja yang dapat diakses dan dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek profil anggota DPRD. Ukuran keberhasilan mereka tetap terletak pada kemampuan menjalankan amanat konstituen, memperjuangkan kepentingan publik, serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan. (Buono)

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan, Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2025; Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, publikasi pelantikan anggota DPRD periode 2024–2029, 15 Agustus 2024.

Terkait
PKS gelar safari peringatan Hari Ibu

Bojong, Wartadesa. - Bidang Perempuan DPD Partai Keadikan Sejahtera ( PKS) menyelengarakan peringatan Hari Ibu di beberpa lokasi secara safari Read more

13 Pengurus DPRa PKS Petungkriyono dilantik

Petungkriyono, Wartadesa. -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Petungkriyono berhasil menyelesaikan kepengurusan tingkat ranting (DPRa). Hal ini Read more

Jadi anggota parpol, anggota PPK dan PPS ini terancam sanksi

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Indikasi pelanggaran pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diungkapkan oleh Panwas Pemilihan Umum Read more

PKS Kota Santri serahkan bantuan al-Quran

Kedungwuni, Waradesa. - Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pekalongan, Kamis (05/01) mendatangi komplek Ponpes Miftakhul Read more

Wartawan Warta Desa dilarang menerima suap atau sogokan dalam bentuk apapun, termasuk uang, barang, atau fasilitas, yang dapat mempengaruhi independensi pemberitaan. Jika menemukan hal tersebut, mohon difoto dan dilaporkan kepada redaksi dan pihak kepolisian

Tags : BPSDPRDDPRD Kabupaten PekalonganKajenPekalonganPemerintahanpendidikanpendidikan anggota dprd pekalongan