close
guru honorer-mantra
Guru honorer se Kabupaten Pemalang melakukan aksi tutup mulut di gedung dewan setempat. Foto: Matra News

Pemalang, Wartadesa. – “Bu Guru sama Pak Guru pada mogok ngajar, Om,” tutur salah seorang siswa di SD Negeri 01 Suru, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Senin (02/12). Akibatnya kegiatan Penilaian Akhir Sekolah (PAS) di Kabupaten Pemalang tidak berjalan, lantaran aksi mogok mengajar  guru honorer dengan melakukan audiensi di gedung DPRD dilakukan oleh hampir seluruh guru SD, SMP dan SMA di Kota Ikhlas tersebut.

Sedikitnya 2.478 guru honorer SD dan 940 guru honorer SMP beserta ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer SMA/sederajat yang tergabung dalam Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD) Kabupaten Pemalang menggelar audiensi di gedung dewan dengan menggunakan masker penutup mulut sebagai bentuk protes kepada dewan setempat yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.

Ketua  FWBNKSD Kabupaten Pemalang, Afni Abdur Rozak, mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai legalitas sebagaimana guru lainnya. “Kami hanya punya legalitas kepagaiwan dari Dinas Kabupaten Pemalang, yang hanya secarik kertas. Legalitas ini nggak memiliki fungsi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan guru. Untuk mendaftar UKG dan PPG tidak bisa,” ujarnya dikutip dari Matra.

Tuntutan guru honorer hanya ingin mendapat SK Bupati agar bisa mengajukan sertifikasi (tunjangan sertifikasi), seperti yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi pada awal tahun 2019. Lanjut Afni.

Dalam audiensi tersebut, Afni mengatakan bahwa  makin sempitnya ruang penerimaan CPNS di Pemalang berdampak bagi para tenaga honorer. Padahal, dari sisi formasi masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Dampak lainnya, lanjut Afni, jika nantinya ada CPNS guru yang masuk ke sekolah-sekolah, maka ototmatis akan menggeser posisi para guru honorer yang ada. Para guru honorer akan berguguran, tanpa bisa melawan.

“Padahal para guru honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun menjadi guru honorer hanya dengan honor Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan,” ujar Afni.

Menurut Afni, para guru honorer sudah mengadukan nasibnya kepada Bupati Pemalang, Junaedi. Namun menurutnya, hasilnya tidak bisa diharapkan.

Bupati Pemalang sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru honorer sampai akhir tahun ini. Namun, Afni pesimis akan terwujud, mengingat pagu anggaran  APBD perubahan belum dimasukkan.

“Karena itu, mogok massal para guru honorer ini akan terus dilakukan sampai ada kejelasan perubahan nasib mereka.” Ujar Afni.

Para guru honorer yang  melakukan audiensi di gedung DPRD hanya ditemui wakil rakyat sekitar tiga menit. Mereka mengenakan masker penutup mulut. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat di kota ini yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.

Mogoknya ribuan guru honorer Kabupaten Pemalang, membuat para pengawas daerah binaan (Dabin) di tiap kecamatan memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mencatat nama para guru yang mogok mengajar. Sebagian guru menganggap, “edaran” melalui WA ini dianggap sebagai intimidasi kepada para guru honorer yang mogok mengajar. Ada yang takut, ada yang was-was, ada juga yang mengaku sudah siap kalau dipecat. (catatan: jurnalis Matra mendapatkan salinan dokumen tangkapan layar pesan singkat WA tersebut).

“Kami sudah 12 tahun lebih ngabdi, tapi kesejahteraan tidak perhatikan sama sekali. Kalau pun saya dipecat, ya sudah siap,” tutur salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Pengawas Dabin 4, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Untung TS membantah dirinya melakukan intimidasi kepada para guru honorer yang ikut mogok mengajar. “Itu bukan maksud untuk intimidasi, tapi hanya untuk mencatat saja. Kepala sekolah wajib tahu siapa saja, guru yang mogok ngajar. Kami hanya untuk mengantisipasi supaya pekerjaan di sekolah tidak keteter (terbengkalai),” tuturnya.

Untung mengaku, dirinya merasa kasihan dengan nasib para guru honorer yang nasibnya tidak menentu. “Maka itu, kami menghormati hak setiap guru yang sudah melakukan audiensi dengan Bupati beberapa hari lalu,” tambah Untung. (A. Kholis/Matra News)

Tags : demo guru honorer pemalangguru honorerpemalang