Hiburan boleh digelar pada siang hari dengan pembatasan

pemalang pentas hiburan Sosial Budaya by buono on Oktober 7, 2020 add comment 1985 views

Pemalang, WartaDesa. – Pemkab Pemalang akhirnya memperbolehkan digelarnya kegiatan sosial budaya, seni pertunjukan dalam bidang keagamaan maupun hajatan, dengan membatasi jumlah undangan dan menjadwalkan tamu undangan secara bergantian. Demikian disampaikan oleh Andi Rustono, koordinator audiensi antara pengusaha sound system dan pekerja seni dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Pemalang bersama Kepolisian resor (Polres) setempat, saat membacakan draft Surat Edaran (SE) Bupati Pemalang, Selasa (06/10).

Menurut Andi, rancangan SE tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, peraturan Bupati (Perbup) Pemalang nomor 28 tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Perbup nomor 29 tahun 2020, serta Keputusan Bupati Pemalang tanggal 13 Agustus 2020 tentang perpanjangan penetapan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

Kegiatan di bidang keagamaan, sesuai dengan draft SE tersebut, lanjut Andi, kini boleh diselenggarakan dengan ketentuan maksimal pengunjung 50 orang dengan jarak tempat duduk paling dekat satu meter, menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan (prokes), dan memastikan para pengunjung mematuhinya. Kemudian, tidak menyelenggarakan musik pengiring yang mengundang kerumunan pengunjung, serta bersedia membubarkan kegiatan bila terjadi pelanggaran prokes.

“Baik kegiatan di bidang keagamaan,seperti pengajian dan kegiatan sosial budaya,contohnya hajatan, tidak diperkenankan menggunakan panggung. Kemudian izin keramaian dari kepolisian didasari dari surat rekomendasi gugus tugas Covid-19,” kata Andi.

SE juga mengatur bahwa pentas hiburan hanya boleh digelar pada siang hari. “Bagi pengusaha hiburan hajatan, hiburan tidak diperkenankan dilaksanakan pada malam hari, tidak menyedian arena joged dan juga harus melarang adanya joged bersama. Jenis hiburan juga diatur, yang di izinkan adalah tari-tarian,organ tunggal, dan grup musik,” ujar Andi Rustono.

Andi melanjutkan, jika terjadi pelanggaran prokes maka pemerintah desa atau kecamatan meminta penyelenggara hajatan untuk menghentikan acara hiburan. Dan jika penyelenggara hajatan tak mengindahkan, maka pemerintah desa/kecamatan bisa menghentikan acara hiburan secara paksa, dengan bantuan Satpol PP dan Aparat keamanan tanpa ganti kerugian.

Diketahui, sedikitnya 500 pengusaha sound system dan pekerja seni se-Karesidenan Pekalongan berkumpul di posko aspirasi dan perjuangan, Jalan Gatot Subroto, Bojongbata,Pemalang, kemarin, menuntut agar diperbolehkan menggelar pentas hajatan maupun kegiatan seni budaya, sosial keagamaan. (*.*)