Kota Pekalongan, Wartadesa. – Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria memenangkan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) Pemkab Pekalongan atas sengketa lahan RSUD Kraton seluas 11 ribu meter persegi. Dan biaya sewa sejak tahun 1970 hingga sekarang, sebesar Rp 403 juta.
Sebelum Pemkab Pekalongan mengajukan Peninjauan Kembali pada 11 Januari 2021, Yayasan Santa Maria telah memenangkan gugatan atas lahan RSUD Kraton, di Jalan Veteran Kota Pekalongan.
Soeurs De Notre Dame menggugat Presiden cq Mendagri cq Gubernur Jateng cq Bupati Pekakongan, serta Direktur RSUD Kraton sejak tahun 2014. Kemudian muncul putusan sela dari PN Pekalongan.
MA yang memeriksa menyatakan perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan SK Mendagri Nomor SK.1/HM/DA/78 dan SHM Nomor 200 seluar 30.810 m2 atas nama Yayasan Santa Maria di Pekalongan.
Atas putusan tersebut, akhir 2017 perkara sengketa lahan RSUD Kraton kembali dibuka dan disidangkan di PN Pekalongan. Hasilnya pengadilan mengabulkan gugatan Kongregasi Suster-Suster Bunda Santa Maria. Dan tergugat/Pemkab Pekalongan mengajukan banding. Putusannya, Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan tersebut. Pihak Tergugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke MA dan kembali kalah. Kemudian dilakukan PK pada 2021.
Pakar Hukum Universitas Semarang (USM) Dr. Muhammad Junaedi, S.Hi.,MH. menegaskan bahwa seharusnya kasus sengketa lahan tersebut bisa dihindari sejak awal, dengan memastikan kepemilikan lahan. Menurutnya negara telah lalai.
“Negara harusnya secara administrasi, mengecek apakah tanah rampasan atau okupasi. Milik Hindia Belandda yang diambil alih atau tidak. Mendagri harusnya mengecek data mengklarifikasi di lapangan, kronologis historisnya. Para pihak harusnya membuktikan secara autentik, fisik yang menjelaskan sebagai pihak berhak serta berwenang,” mengutip pernyataan Junaedi dari Infoplus (12/01/2021).
Junaedi menambahkan, Pemkab Pekalongan harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat.
Sementara itu, Fadia, Bupati Pekalongan mengatakan bahwa dengan kekalahan PK, hak atas tanah milik Yayasan Santa Maria, sedangkan gedung bangunannya milik Pemkab Pekalongan. Pemda akan melakukan komunikasi dengan Yayasan Santa Maria agar memberikan waktu untuk merelokasi RSUD Kraton.
“Saya mau 2023 salah satu fokus utama kita adalah bangun RSUD Kraton yang baru di Wiradesa. Yang bagus dan layak. Itu fokus kita. Bangunnya di tanah milik pemda. Tanpa beli tanah. Yang ada saja kita manfaatkan. Langsung bangun supaya terwujud RSUD Kraton yang baru,” katanya. (Buono)
si-darurat diluncurkan Kajen, Wartadesa. - Sistem informasi si-darurat hasil karya dari Tim STIKES Muhammadiyah Pekajangan yang menjadi juara pada karya Read more
Pekalongan, Wartadesa. - Pelayanan pasien di Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Kraton masih dianggap warga Pekalongan lama. Salah seorang warga Read more
Pekalongan, Wartadesa. - Sejumlah pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan diperiksa oleh Penyidik Tipikor Polda Jawa Tengah Read more
Kedungwuni, Wartadesa. - Selasa (21/11) besok, buruh konveksi di wilayah Pandanarum, Wuled, Ngalian Tirto, Karangjati Wiradesa, Tangkiltengah, Tangkilkulon Kedungwuni libur, Read more
