Bojong, Wartadesa. – 12 Kepala Desa yang wilayahnya terdampak pembangunan jalan tol di Kecamatan Bojong, hari ini, Sabtu (20/5) dikumpulkan oleh Camat Bojong dalam rangka menjembatani antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Desa.
Nampak hadir jajaran Muspika Kecamatan Bojong, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Ormas di Kota Santri.
Paska pertemuan tersebut, Plt Camat Bojong, Abdul Qoyum menjelaskan bahwa pertemuam tersebut dalam rangka menjembatani antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.
“Ini juga perintah dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabagtapem) Kabupaten Pekalongan untuk meng-inventarisir terkait dengan jalan, jembatan, saluran irigasi, jalan desa, pertanian, yang rusak karena dampak tol. Termasuk keluhan masyarakat,” ujar Qoyum.
Qoyum berharap agar Kepala Desa menjadi jembatan antara warga dengan pemangku kepentingan, terkait dengan dampak pembangunan jalan tol. “Kepala Desa sebagai pemangku, biar menjadi jembatan ke masyarakat, selanjutnya nanti (usulan/keluh kesah warga) akan kami (pihak Kecamatan) sampaikan ke Bupati,” kata Qoyum.
Setelah pertemuan ke-12 Kepala Desa di Kecamatan Bojong, akan ada tindak lanjut dari Bupati Pekalongan kepada PT Batang Pemalang Tol Road (PT BPTR), “Kami harap ini akan segera ada tindak lanjut karena nanti Bupati akan menyampaikan ke BPTR. Ini respon yang sangat luar biasa dari beliau Bapak Bupati,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Penasehat Forum Komunikasi Keluarga Besar Purnawirawan Baret Merah (FKKBPM), Sunarjo, mengatakan, pertemuan tersebut dari satu pihak tidak hadir khususya pihak perusahaan. Itu (pertemuan) hanya untuk meredam (gejolak masyarkat), kalau ada perwakilan dari perusahaan, kan bisa langsung mendengarkan keluhan dari Kepaladesa.” Ucap Sunarjo. ( Eva abdullah )










