Berdiri diatas saluran air, dua bangunan dibongkar

bangunan dibongkar satpol pp satpol PP Layanan Publik by buono on Februari 11, 2019 add comment 2154 views

ilustrasi

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Petugas Satpol PP Kota Pekalongan membongkar dua bangunan yang berdiri diatas saluran air di jalan Asem Binatur, Medono, Pekalongan Barat, Senin siang (11/02). Pembongkaran bangunan tersebut setelah adanya laporan warga.

“Sebelumnya kita tindak karena ada laporan dari warga yang ditujukan ke Satpol PP, kemudian diketahui dari Kelurahan Medono. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP, kami beri surat peringatan dengan tempo 14 hari kepada pemilik bangunan tersebut. Karena tidak ditanggapi, kami tindak dengan melakukan pembongkaran,” terang Henri Rudin Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Pekalongan.

Henri menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan lantaran bangunan tersebut mengganggu saluran air. “itu, juga pendirianya melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.” Lanjutnya.

Dua bangunan yang dibongkar berupa poskamling dan lapak pedagang. Menurut Henri, selain dua bangunan tersebut masih banyak bangunan yang menyimpang peraturan.

“Bangunan liar di Kota Pekalongan memang banyak. Namun perlu ada survey dan kajian terlebih dahulu untuk ditindak. Namun akan lebih cepat jika prosesnya melalui laporan masyarakat, sehingga kita bisa langsung memberikan surat perungatan kepada pemilik bangunan,” jelas Henri.

Henri berharap agar warga melaporkan bila ada bangunan yang tidak sesuai keperuntukannya.

“Harapannya kalau bangunan berada di saluran air dan itu jelas melanggar ketentuan pelanggaran Perda. Kita lakukan langkah-langkah dari sosialisasi sampai dengan penegakkan hukum yang ada, dan diharapkan juga dari masyarakat untuk pro aktif. Terutama di lingkungannya yang memang ada sesuatu yang kurang pas, baik itu bersifat pelanggaran-pelanggaran yang tadi masalah saluran air dan yang lain diminta melapor sehingga ada tindaklanjut dari instansi terkait,” tandas Henri. (WD)