PEKALONGAN, WARTADESA — Teka-teki mengenai rencana pembangunan kembali Jembatan Kedungpatangewu yang menghubungkan Kecamatan Kedungwuni dan Wonopringgo perlahan mulai menemui titik terang. Kehadiran puluhan petugas di lokasi pada awal September 2026 lalu rupanya bukan sekadar kabar angin.
Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungpatangewu mengonfirmasi adanya kunjungan tim teknis dari tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meninjau langsung kondisi jembatan darurat rakitan bambu tersebut.
Sekretaris Desa Kedungpatangewu, Radies Kusuma, saat dikonfirmasi Warta Desa pada Jumat (18/9/2026), membenarkan adanya kegiatan survei lapangan tersebut. Menurut catatannya, sekitar 40 orang yang diduga gabungan dari BKSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah mendatangi lokasi.
Namun, Radies mengungkapkan bahwa dalam peninjauan besar-besaran tersebut, Pemerintah Desa Kedungpatangewu justru tidak dilibatkan secara langsung dalam proses survei teknis di lapangan.
“Kami hanya mendengar informasi dari salah seorang staf Kecamatan Kedungwuni bahwa ada survei lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kedungwuni dengan Wonopringgo,” ujar Radies saat ditemui Warta Desa, Jumat (18/9/2026).
Lantaran tak dilibatkan dalam peninjauan tersebut, pihak Pemdes hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai skema dan jadwal eksekusi pembangunan jembatan permanen itu. Radies mengaku belum mengetahui apakah proyek konstruksi akan digenjot pada tahun ini menggunakan anggaran belanja tidak terduga/darurat, ataukah baru dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, Radies menaruh harapan besar agar rencana pembangunan jembatan ini benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan, tanpa berujung pada janji hampa.
“Harapan kami tentu agar pembangunan jembatan tersebut bisa terealisasi, meskipun harus menunggu anggaran tahun 2027. Jembatan ini sangat vital dan sudah berpuluh-puluh tahun didambakan warga untuk menopang aktivitas perekonomian serta jalur anak-anak berangkat sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, Warta Desa telah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan Kedungwuni untuk menggali kepastian hasil survei dan timeline pelaksanaan pembangunan jembatan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan belum memberikan keterangan resmi.
Saat ini, warga dari dua wilayah tersebut masih harus bergantung pada jembatan darurat dari bambu dan drum bekas yang dikelola oleh pihak swadaya dengan tarif penyeberangan Rp2.000 per motor. Warga berkejaran dengan waktu sebelum musim penghujan tiba dan ancaman banjir kembali meluapkan aliran sungai. (Redaksi Warta Desa)
PEKALONGAN, WARTADESA. — Suara gemeretak bambu dan gemercik aliran sungai menyambut siapa saja yang menyeberang di Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Read more
