Pemberantasan Korupsi Arsip — Laman 10 dari 11

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diboyong ke Gedung Merah Putih KPK

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

KPK Gelar OTT di Jawa Tengah, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring

by buono on Maret 3, 2026 Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi fadia fadia arafiq ott ott kpk

Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Gedung Megah Rp47 Miliar RSUD Kajen Retak dan Ambrol, Ormas Desak BPK Audit Proyek Kartini Sakti

by buono on Januari 15, 2026 Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik Pemberantasan Korupsi gedung kartini RSUD Kajen

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Forum Pemuda Desa Rembun Tolak Mediasi, Desak Pemdes Segera Terbitkan Surat Pengunduran Diri Kaur Kesra

by buono on Januari 10, 2026 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi lebe Pungli rembun siwalan

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Draft Kades Randumuktiwaren Laporkan 10 Warganya Beredar Luas di Medsos: Upaya Kriminalisasi Warga Penuntut Transparansi Dana Desa?

by buono on Desember 11, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Dana Desa kriminalisasi warga randumuktiwaren

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Lebakbarang Diduga Jadi Korban Pencatutan Identitas untuk Penarikan Bansos via ATM

by buono on Desember 5, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi bansos lebakbarang

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Pendidikan

Orangtua siswa SDN 02 Banjarejo besok dikumpulkan

by buono on Desember 3, 2017 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Pendidikan beasiswa siswa miskin dipotong sdn2 banjarejo

Buntut pemberitaan dana beasiswa siswa miskin dipotong Rp. 100 ribu

Karanganyar, Wartadesa. – Usai diberitakan SD Negeri 02 Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, mendadak pihak sekolah mengedarkan undangan yang ditujukan kepada orangtua/wali siswa setempat. Undangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Sudarwanti berisi undangan sosialisasi dana KIP/PIP (Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar).

Undangan yang dikirim kepada orangtua siswa tertangal Sabtu (02/11) tersebut mengundang kehadiran orangtua siswa pada hari Senin (04/12) pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Baca: BSM dipotong seratus ribu, ini tanggapan kepala dan komite sekolah

Menurut orangtua siswa, undangan tersebut terkait dengan pemberitaan sebelumnya bahwa pihak sekolah melakukan pemotongan dana beasiswa siswa miskin program KIP/PIP sebesar Rp. 100 ribu per siswa penerima.

“Paling rapat ngkesok, kepsek mekso ortu murid kon memberi surat pernyataan bahwa sumbangan paving atas dasar keikhlasan (paling rapat besok, kepala sekolah memaksa orangtua murid untuk membuat surat pernyataan bahwa sumbangan paving atas dasar keikhlasan,” tutur orangtua siswa yang tidak bersedia disebut identitasnya.

Menurutnya orang tua siswa biasanya akan memberikan pernyataan tersebut, meski sebenarnya dalam hati para orangtua siswa tidak mau, “Seharuse orangtua bilang keberatan, tapi wong ndeso kene ora wani, wanine do neng mburi thok (seharusnya orangtua bilang keberatan, tetapi warga desa sini (Banjarejo) tidak berani (mengatakan berkeberatan), beraninya dibelakang saja (diluar pertemuan rapat),” lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, SD Negeri 02 Banjarejo Kecamatan Karanganyar, seluruh siswa yang dapat bantuan KIP/PIP langsung dipotong Rp. 100 ribu untuk pembelian batako. Selain itu juga, dana langsung dipotong untuk membayar Lembar Kerja Siswa (LKS), Kamis (30/11).

Orang tua siswa menyayangkan pemotongan tersebut karena sebelumnya juga ada pemotongan dana untuk pembelian komputer sekolah, “Itu hasil rapat tadi siang pak … kalau buku LKS itu yang sudah-sudah di haruskan membeli. Sebelumnya juga ada penarikan dana buat membeli komputer.” Tuturnya.

Orang tua siswa sebelumnya mengaku sudah melayangkan protes langsung, “Saya sudah protes waktu itu sama guru disitu pak (SDN 02 Banjarejo), jawabnya untuk kinerja dan kemajuan SDN (02) Banjarejo. Jujur saya kasihan dengan orangtua murid (lainnya) khususnya warga Randutawang yang ekonominya kurang. Banyak yang mengeluh tapi apa daya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 02 Banjarejo, Sudarwanti, ketika di konfirmasi, Sabtu (02/12) mengatakan, hal tersebut merupakan inisiatif dari Komite sekolah, “Itu inisiatif dari komite, dengan niat untuk membuat sekolah ini lebih baik ” ucap Kepsek yang baru dinas di sekolah tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Sekolah, Bambang S, mengatakan, pihaknya bersama orang tua yang mendapat bantuan dengan suka rela patungan untuk pavingisasi halaman Sekolah, “Kami berniat untuk memperbaiki halaman supaya lebih baik, karena tak jarang terjadi banjir, Orang tua yang mendapat bantuan dengan sukarela menyisihkan Rp 100 ribu untuk pavingisasi tersebut.” Ucapnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Pendidikan

BSM dipotong seratus ribu, ini tanggapan kepala dan komite sekolah

by buono on Desember 2, 2017 Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Pendidikan bantuan siswa dipotong bsm

Karanganyar, Wartadesa. – Pemotongan dana beasiswa siswa miskin (BSM) dari Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) di SD Negeri 02 Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 100 ribu dipertanyakan oleh orang tua siswa.

Menurut orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, di SD Negeri 02 Banjarejo Kecamatan Karanganyar, seluruh siswa yang dapat bantuan langsung dipotong Rp. 100 ribu untuk pembelian batako. Selain itu juga, dana langsung dipotong untuk membayar Lembar Kerja Siswa (LKS), Kamis (30/11).

Menurut Bambang, dana yang dikumpulkan dari hasil pemotongan bantuan tersebut, hasilnya masih kurang untuk kegiatan pavingisasi. “Dari dana yang terkumpul sesunguhnya masih kurang jika dilihat dari kebutuhan yang ada, tapi kami akan melaksanakanya semaksimal mungkin dari dana yang terkumpul,” pungkas Bambang. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya

Audiensi peserta tes calon perangkatan Desa Temu Ireng memanas

by buono on November 28, 2017 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya tes calon perangkat desa

Pemalang, Wartadesa. – Semua peserta pemilihan perangkat Desa Temu Ireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah secara kompak mengajukan surat audensi untuk menindaklanjuti surat keberatan yang telah disampaikan pada Jum’at (24/11/2017). Surat berisi keberatan terhadap proses dan tahapan serta keputusan penyelenggaraan pengangkatan perangkat Desa Temuireng yang telah diputuskan oleh panitia.

“Adapun keberatan kami dalam hal ini adalah tahapan dan proses seleksi setelah kelulusan administrasi tidak diadakannya pembekalan kepada calon yang dalam hal ini berkaitan penjelasan tata tertib tentang peraturan panitia yang akan digunakan dalam proses penjaringan calon perangkat Desa Temuireng sehingga calon tidak mengetahui secara detail terlebih dahulu keterkaitan tata tertib tes baik tes kesehatan tes wawancara, tes praktek dan tes ujian tertulis sebagai syarat utama untuk menjadi perangkat desa.” Tutur Eky Diantara, Senin (27/11).

Eky melanjutkan bahwa kehadiran saksi tidak diatur dalam tata tertib yang dibuat oleh panitia, “kehadiran saksi dari masing masing calon dalam tidak di cantumkannya tata tertib peraturan panitia tes ujian tertulis untuk menyaksikan perumusan soal tes ujian tertulis yang dilakukan tim penguji dan penjagaan lembar jawaban setelah ujian tertulis dilakukan oleh calon,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Eky, tertinggal nya satu lembar jawaban tes ujian tertulis sebelum diadakannya pengkoreksian bersama yang dalam hal ini lembar jawaban tidak menjadi satu dengan calon lain dalam satu amplop, menimbulkan kecurigaan bagi peserta lainnya.

Mendengar paparan tersebut Nevo Susilo, Ketua Panitia, menyampaikan bahwa semua yang dikerjakan oleh panitia adalah hal yang terbaik dan sesuai aturan yang ada. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Eky, “panitia tidak transparan baik dalam pelaksanaan tata tertib (tatib), maupun dalam perumusan soal bahkan kami menduga ada pengondisian jawaban hal tersebut dengan adanya lembar jawaban yang tertinggal,” tegas Eky.

Situasi audensi semakin memanas masing-masing pihak beradu argumen dan tidak ada yang saling mengalah, hingga camat Petarukan, Sukisman, langsung mengambil alih audensi tersebut kemudian menyejukan suasa yang panas tersebut.

“Kalau hari ini tidak menemukan titik temu terhadap penyelenggraan pengangkatan perangkat Desa Temu Ireng maka kami sarankan kepada para pihak untuk melakukan konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(Dispermades) Kabupaten Pemalang dan tidak akan ada pelantikan perangkat desa sebelum permasalahan ini selesai,” tegas Camat Petarukan. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Politik Sosial Budaya

Peserta tes calon perangkat Desa Banjarmulyo datangi balaidesa, ada apa?

by buono on November 28, 2017 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Politik Sosial Budaya tes calon perangkat desa

Pemalang, Wartadesa. – 15 peserta calon perangkat Desa Banjarmulyo Kecamatan/Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendatangi kantor desa setempat. Kedatangan mereka mempertanyakan tes calon perangkat desa yang dianggap terjadi kecurangan, Senin (27/11).

“Mereka menganggap ada kecurangan yang dilakukan panitia. Dan menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, diantaranya ada isu bahwa sudah pasti ada tiga orang yang lulus, dan saat ujian mereka bertiga selalu bersama sama. Bahkan salah satu dari mereka menyatakan kalau hasil nilai nya antara 80 sampai 90.” Tutur Mukhlis, perwakilan pengunjuk rasa.

Mukhlis menambahkan, “Dan ternyata benar saat diumumkan yang bersangkutan mendapatkan nilai 90. Ini sangat meragukan bagi para pengunjuk rasa karena mereka yakin semua hasil ujian komputer adalah dibawah standar,”

Sementara itu, Ranoto, panitia tes perangkat desa setempat mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan ujian tiap tahapan sudah sesuai dengan ketentuan. “Dan apa yang sudah menjadi keputusan tidak bisa diganggu gugat,” tuturnya.

Tes pengangkatan perangkat desa serentak dilaksanakan di berbagai wilayah yang ada di kabupaten Pemalang.

Untuk wilayah kecamatan Pemalang yang terdiri dari 7 kelurahan dan 13 desa, hanya desa Sewaka yang tidak melaksanakan. Dan untuk ujian pengangkatan perangkat desa dengan materi yang diujikan meliputi Wawancara, Komputer dan ujian tertulis ( Pancasila, UUD 45, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum dan Pemerintahan).

Hingga saat ini, beberapa peserta dan warga di Pemalang memempertanyakan tes yang digelar oleh panitia, seperti terjadi di Desa Iser, Temuireng, Loning, Limbangan dan Banjarmulyo. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya

Din Samsudin: Krisis aksara moral di NKRI masih merajalela

by buono on November 27, 2017 Kesehatan Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Sosial Budaya din samsudin Korupsi kpk krisis moral rsi batang

Batang, Wartadesa. – Krisis buta aksara moral di Indonesia kian merajalela, bahkan menimpa kalangan terdidik, hal tersebut membuat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Samsudin, mengelus dada prihatin. “Kami `mengelus dada` karena ternyata di Negara Repbulik Indonesia masih merajalela krisis aksara moral. Ini berbahaya jika tidak bisa dicegah,” ujarnya disela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan RSI Muhammadiyah Batang, Ahad (26/11).

Menurut Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ponduk Labu ini, buta aksara latin maupun huruf hija’iyah masih bisa dientaskan, akan tetapi buta aksara moral, ini berbahaya. “Akan tetapi, jika buta aksara moral bagi seseorang yang buta aksara moral menimpa pada orang terdidik dengan status gelar akademis sarjana 1, sarjana 2 (magister), dan sarjana 3 (doktor), bahkan profesor maka akan berbahaya,” ujarnya.

Mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menambahkan bahwa organisasi Muhammadiyah akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsekuen untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di negara Indonesia ini.

“Sebenarnya, etika saya tidak mau mengomentari orang-orang (melakukan tindak korupsi). Hanya saja, kami mendorong KPK dan konsekuen jangan tebang pilih menangani kasus,” lanjut Din.

Din Samsudin menambahkan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun dalam memilih calon kepala daerah Muhammadiyah akan mengarahkan anggotanya untuk memilih calon yang memiliki integritas, amanah, dan dekat dengan Muhammadiyah.

“Akan tetapi, organisasi Muhammadiyah akan memberikan arahan anggotanya untuk ikut aktif memilih calon yang memiliki integritas, amanah, dan dekat dengan muhammadiyah,” pungkas Din Samsudin. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Pemberantasan Korupsi

Ini besaran Dana Desa di Kecamatan Moga Pemalang

by buono on November 11, 2017 Dana Desa Pemberantasan Korupsi Dana Desa

Pemalang, Wartadesa. – Besarnya Dana Desa (DD) yang diterima oleh masing-masing desa di wilayah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang membuat Kapolsek Moga, menerjukan Bhabinkamtibmas desa setempat untuk melakukan monitoring pengelolaan dana tersebut.

Menurut Kapolsek Moga, AKP Harsono, pihaknya turun langsung ke lapangan pada Rabu-Kamis (8-9/11) untuk mengecek dana desa tahun 2017 yang telah dikelola oleh pemerintah desa baik administrasi maupun fisik pembangunan yang telah dilaksanakan oleh desa.

Menurut Harsono, pengawasan langsung oleh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sudah dikerjakan dengan bukti administrasi dan fisik hasil pembangunan, dengan tujuan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis antara pihak kepolisian dan pemerintah desa.

Dari 10 desa yang ada di kecamatan Moga besaran DD berkisar antara Rp. 800 juta-1 miliar, dengan rincian Desa Moga sebesar Rp 950,521 juta, Kebanggan Rp 832,368juta, Wangkelang Rp 854,520juta, Pepedan Rp 845,614 juta, Gendoang Rp 952,482 juta, Banyumudal Rp 1,090.877 miliar, Sima Rp 1,077.923 miliar, Mandiraja Rp 895,840 juta, Walangsanga Rp 905,037 juta dan desa Plakaran sebesar Rp 901,471 juta. Dari dana desa tersebut rata – rata desa baru mencairkan dan mengelola separuh dari besaran yang ada, sedang sisanya masih dalam tahap pengajuan.

“Mari sama–sama kita kawal DD agar penggunaannya sesuai koridor sehingga manfaatnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat benar–benar terwujud. Bhabinkamtibmas kami akan intens turut serta dalam pengawasan dan pengamanan secara internal,” pungkas Harsono. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Cek fisik kendaraan bermotor, gratis

by buono on Oktober 13, 2017 Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi cegah pungli cek fisik motor gratis

Pekalongan, Wartadesa. – Cek fisik kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Pekalongan bebas biaya alias gratis. Demikian disampaikan Kasatlantas Polresta Pekalongan, AKP Wulansari Rachmawati, Jum’at (13/10).

“Layanan cek fisik kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dipastikan gratis. Pemohon hanya membayar tarif biaya Penerimaam Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditentukan. Jadi, biaya diluar PNBP tidak ada,” tutur Wulansari.

Wulansari menambahkan, layanan dimaksud itu sebagai bentuk komitmen Satlantas Polres Pekalongan Kota dalam mendukung pemberantasan pungutan liar, sekaligus sebagai tindak lanjut perintah Presiden RI Joko Widodo melalui Kapolri dalam program prioritas Promoter tersebut. “Jadi ketika ada pungutan liar, masyarakat bisa langsung SMS ke nomor yang tertera pada spanduk,” tegasnya.

Setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat, lanjut, akan ditindaklanjuti. Pihaknya menambahkan, di spanduk yang terpasang di kantor samsat, juga tertera biaya-biaya yang meski dibayar.

Disamping itu, petugas cek fisik juga mengenakan pakaian yang bertuliskan cek fisik gratis. Itu sebagai bentuk komitmen Satlantas Polres Pekalongan Kota beserta jajaran untuk memerangi adanya pungutan liar. (WD)

selengkapnya

Pemberantasan Korupsi

KPK gelar monev pemberantasan korupsi terintegrasi

by buono on September 13, 2017 Pemberantasan Korupsi kpk monev kpk pencegahan korupsi terintegrasi

Batang, Wartadesa. – Lembaga anti rasuah Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pemberantasan korupsi terintegrasi bagi jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Eks Keresidenan Pekalongan di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa, (12/9).

M. Najib Faidoh, Koordinasi Supersivisi dan Pencegahan Korupsi Jateng, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi pada jajaran pemerintah daerah.

“Kegiatan ini sebagai monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi yang telah menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di empat bagian utama pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan penguatan inspektorat atau aparat pengawasan internal pemerintah,” ujar Najib, seperti dilansir dari Antara.

Najib menambahkan bahwa pada 2016 KPK bidang pencegahan telah melakukan kerjasama dengan pemda se Jawa Tengah untuk berkomitmen dan sepakat mencegah tindak pidana korupsi. “Komitmen untuk melakukan pencegahan tindak korupsi itu sudah ditandatangani oleh gubernur dan bupati/wali kota se-Jateng,” katanya.

Kegiatan tersebut, masih menurut Najib, merupakan langkah untuk mengumpulkan jajaran pemda agar bisa belajar dari daerah atau kabupaten lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pemberantasan korupsi.

Batang dijadikan lokasi kegiatan program pemberantasan korupsi terintegrasi karena dianggap lebih maju dalam melakukan aplikasi di bidang perencanaan dan penganggaran di Jateng. “Kita tempatkan di Batang karena daerah ini adalah salah satu kabupaten yang maju di Jawa Tengah terkait dengan aplikasi di bidang perencanaan dan penganggaran. KPK juga merekomendasikan daerah lain untuk belajar di Kabupaten Batang,” kata Najib.

Sementara itu, Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan bahwa kegiatan monev tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap ada rekomendasi untuk perbaikan dari kekurangan pemkab di tata kelola keuangan agar secepatnya ditindak lanjuti lagi,” katanya. (*)

Sumber: Antara

selengkapnya

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Kades tersangkut penyalahgunaan Dana Desa tak akan diberikan bantuan hukum

by buono on Agustus 15, 2017 Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi bantuan hukum Dana Desa DD Korupsi

Batang, Wartadesa. – Bupati Batang, Wihaji mengatakan tidak akan memberikan intervensi pada kepala desa, perangkat desa maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat masalah hukum. Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemkab Batang, tidak akan memberikan bantuan hukum pada kepala desa maupun perangkat desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa (DD).

Baca: Tersangka penjualan tanah bengkok Desa Yosorejo Gringsing ditahan

“Kami tidak bisa memberikan bantuan intervensi apa pun selain hanya sekadar memberikan peringatan saja. Silakan pada para penegak hukum agar bisa menindak dan menuntaskan masalah hukum itu seadil-adilnya,” ujar Wihaji.

Wihaji menambahkan bahwa dirinya sebagai kepala daerah tidak bisa berbuat banyak pada bawahannya yang terbukti terjerat pada masalah hukum.

Menurutnya, seharusnya kepala desa dan perangkat desa harus bekerja dengan baik dan teliti dalam menggunakan dana desa tersebut.

“Jika sudah terjerat hukum, ya silakan tegakan saja. Kami sebagai kepala daerah hanya bisa mengimbau pada mereka yang terjerat hukum agar bisa mengikuti aturan,” kata Wihaji.

Wihaji juga mengungkapkan bahwa raperda yang sedang digodok bersama DPRD hanya memberikan bantuan hukum kepada warga miskin. “Tidak ada bantuan hukum bagi bawahannya. Bantuan hukum, nantinya kami siapkan bagi warga miskin saja,” katanya. (Antara)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Mantan Bupati Pekalongan diperiksa Polda Jateng terkait dugaaan pungli di RSUD Kraton

by buono on Agustus 2, 2017 Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi amat antono Bupati Pekalongan Pungli pungli rsud kraton

Semarang, Wartadesa. – Beberapa saksi dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di RSUD Kraton Pekalongan diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah, termasuk mantan Bupati Pekalongan. Penetapan tersangka masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca : Dugaan pungli sejak 2014, pejabar RSUD Kraton diperiksa Polda

Dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lukas Akba, bahwa semua karyawan rumah sakit diperiksa termasuk direksi. Pejabat terkait pun dimintai keterangan antara lain mantan Bupati Pekalongan, Ahmad Antono.

“Semua karyawan RSU kita periksa. Mantan bupati juga sudah kita periksa,” kata Lukas di Semarang, Rabu (2/8), seperti dikutip dari detikcom.

Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, karena pihak kepolisian masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPK. Dikatakan jika hasil audit BPK sudah keluar, maka pihak kepolisian akan segera menetapkan tersangka.

“Pemeriksaan audit BPK, tunggu hasilnya berapa kerugian negara, baru tetapkan tersangka,” pungkasnya. (detikcom)

selengkapnya