Kajen, Wartadesa. – Forum Buruh Kabupaten Pekalongan yang merupakan gabungan dariFSPN dan FKSPN mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp. 2.239.993,- usulan tersebut merupakan hasil dari angka KHL (kebutuhan hidup layak) Kabupaten Pekalongan ditambah sembilan persen angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketua FKSPN, Turmudi, besaran anka Rp. 2,240 juta tersebut dirumuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Sekretariat SPN Kabupaten Pekalongan, Ahad (07/10).
Sementara, Isa Nafafi, Pengurus DPC SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang digelar merupakan kelanjutan dari pertemuan Forum Buruh Kabupaten Pekalongan dengan Disperindag sebelumnya.
SPN Kabupaten Pekalongan menolak kenaikan UMK tahun 2019 yang menggunakan acuan PP No 78/2015. Hal senada diungkapkan oleh Turmudi yang juga menolak besaran UMK 2019 hanya berdasarkan PP tersebut.
Menurut Hanafi, Forum Buruh Kabupaten Pekalongan mengamanatkan Dewan Pengupahan dari unsur buruh untuk memperjuangkan angka UMK tersebut.
“Angka KHL Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 2.055.000,- sementara UMK 2018 adalah Rp 1.721.637,-. Selain itu Forum Buruh Kabupaten Pekalongan akan melakukan audensi dengan DPRD dan Bupati Kabupaten Pekalongan untuk memperjuangkan UMK sesuai dengan KHL,” pungkas Hanafi. (WD)
Pekalongan Kota, Wartadesa - Empat ratus massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota dan Kabupaten Pekalongan, Senin (17/10) menggelar demo Read more
Wiradesa, Wartadesa. - Ratusan buruh Pekalongan yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja menyambut aksi longmarch yang dilakukan oleh Jamkeswatch, dari Read more
Kajen, Wartadesa. - Ada kabar gembira bagi buruh di Kota Santri, yakni Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan naik sebesar Read more
Kedungwuni, Wartadesa. - Selasa (21/11) besok, buruh konveksi di wilayah Pandanarum, Wuled, Ngalian Tirto, Karangjati Wiradesa, Tangkiltengah, Tangkilkulon Kedungwuni libur, Read more
