Kajen, Wartadesa. – Forum Buruh Kabupaten Pekalongan yang merupakan gabungan dariFSPN dan FKSPN mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp. 2.239.993,- usulan tersebut merupakan hasil dari angka KHL (kebutuhan hidup layak) Kabupaten Pekalongan ditambah sembilan persen angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketua FKSPN, Turmudi, besaran anka Rp. 2,240 juta tersebut dirumuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Sekretariat SPN Kabupaten Pekalongan, Ahad (07/10).
Sementara, Isa Nafafi, Pengurus DPC SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang digelar merupakan kelanjutan dari pertemuan Forum Buruh Kabupaten Pekalongan dengan Disperindag sebelumnya.
SPN Kabupaten Pekalongan menolak kenaikan UMK tahun 2019 yang menggunakan acuan PP No 78/2015. Hal senada diungkapkan oleh Turmudi yang juga menolak besaran UMK 2019 hanya berdasarkan PP tersebut.
Menurut Hanafi, Forum Buruh Kabupaten Pekalongan mengamanatkan Dewan Pengupahan dari unsur buruh untuk memperjuangkan angka UMK tersebut.
“Angka KHL Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 2.055.000,- sementara UMK 2018 adalah Rp 1.721.637,-. Selain itu Forum Buruh Kabupaten Pekalongan akan melakukan audensi dengan DPRD dan Bupati Kabupaten Pekalongan untuk memperjuangkan UMK sesuai dengan KHL,” pungkas Hanafi. (WD)
Bojong, Wartadesa. - Kerusakan Jalan Raya Ketitang (Bojong) - Sedayu (Wonopronggo) dibeberapa titik dikeluhkan warga, musim penghujan menambah kondisi jalan Read more
Karanganyar, Wartadesa. - Rabu ( 03/02) Ratusan warga Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan mendatangi lokasi Galian C yang beradi Read more
Batang, Wartadesa. - Polres Batang Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menangani kasus pembunuhan yang menewaskan Haniyah (35), warga Desa Gapuro Read more
Pemalang, Wartadesa. - 50 pemuda Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mempertanyakan hasil pajak parkir pasar desa. Mereka Read more
