PEKALONGAN, WARTADESA. — Dukungan moral dan desakan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan, terus mengalir. Gelombang solidaritas ini diwujudkan secara nyata melalui penyerahan 2.000 lembar berkas petisi kepada Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekalongan, Jumat (13/11/2026).
Penyerahan berkas petisi tersebut dilakukan langsung oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Simbang Kulon dan Sekitarnya, Moh. Haikal, dengan didampingi oleh perwakilan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.
Haikal menjelaskan bahwa petisi yang diserahkan tidak hanya berupa lembaran dukungan biasa, melainkan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tanda tangan pernyataan tuntutan warga. Dokumen ini merefleksikan desakan kolektif agar aparat penegak hukum memberikan keadilan yang nyata bagi para korban TPKS di Simbang Kulon.
“Surat petisi yang disertai KTP dan tanda tangan pernyataan tuntutan warga kepada penegak hukum ini menjadi kekuatan baru sebagai wujud dukungan moril kepada para korban TPKS di Simbang Kulon, agar mendapat keadilan yang nyata,” ujar Haikal.
Desakan Keras Tokoh Agama dan Masyarakat
Aksi solidaritas ini mendapat pengawalan moral dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama KH. Fauzi Su’ud. Sebagai sesepuh dan orang tua, KH. Fauzi berharap kasus kekerasan seksual ini dapat disikapi secara tegas oleh hukum agar tidak terulang kembali di masa mendatang, baik di Simbang Kulon maupun di wilayah lain.
“Sebagai orang tua, kami berharap kejadian kasus kekerasan seksual di Simbang Kulon ini tidak terulang kembali di tempat yang lain dan bisa menjadi pelajaran bersama,” ungkap KH. Fauzi. Ia juga menegaskan sikap tegasnya terhadap upaya pembelaan yang mencederai rasa keadilan korban. “Kalaupun masih ada pihak-pihak yang ingin membela pelaku, ya monggo [silakan]. Tapi kasus ini tidak bisa ditoleransi dalam hal kebenaran,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan aktivis sosial dan pendidikan Simbang Kulon, Drs. Masykur Munawar, turut menyatakan komitmen dan dukungan penuh warga mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, petisi ini merupakan manifestasi perlawanan warga terhadap segala bentuk kekerasan seksual.
“Adanya petisi yang kami serahkan ke pengadilan menjadi bukti gerakan nyata warga Simbang Kulon dan sekitarnya dalam mendukung para korban. Harapannya, Majelis Hakim dapat berijtihad dalam memutuskan hukum untuk pelaku seadil-adilnya,” pungkas Masykur.
Kehadiran aliansi masyarakat bersama para tokoh agama dan pendidik di PN Kota Pekalongan ini menegaskan pesan kuat publik bahwa komunitas berdiri bersama korban, menolak segala bentuk impunitas, dan menuntut vonis yang memberikan rasa keadilan serta pemulihan bagi korban TPKS. ***










