GP Ansor Kabupaten Pekalongan tolak FDS

5 hari sekolah fds tolak fds Pendidikan by buono on Agustus 15, 2017 add comment 3107 views

Kajen, Wartadesa. – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pekalongan menolak keras kebijakan Full Day School (FDS) yang digagas Mendikbud. Pasalnya hal ini dapat menggusur keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an yang dikelola oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan FDS, GP Ansor Kota Santri, meminta Pemerintah dan Pemda untuk mencabut dan membatalkan kebijakan lima hari sekolah atau Full Day School tersebut. Demikian ditegaskan M. Azmi Fahmi, Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pekalongan dalam sambutan pembukaan Pendidikan dan Latihan Khusus (DIKLATSUS) Banser Lalu Lintas dan Protokoler yang digelar Satkorcab Banser Kabupaten Pekalongan Jum’at-Ahad, 11-13 Agustus 2017 kemarin.

Fahmi menambahkan, kebijakan yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah telah memunculkan gejolak serta keresahan di tengah masyarakat.

Menurut data Kementerian Agama ada 76.566 Madin yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan peserta didik mencapai 6.000.062. Jumlah Madin dan muridnya itu bisa hilang karena adanya kebijakan FDS. Hal ini jelas akan memancing keributan di kalangan masyarakat. Sehingga bukan kemanfaatan yang didapat tetapi kekisruhan akibat kebijakan FDS. Lanjut Fahmi.

“Jika tujuan FDS untuk penguatan karakter siswa sebagaimana klaim Kemendikbud semestinya dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan kreatif. Selaras dengan local wisdom yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak” tandas Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah adalah dua hal yang berbeda dan juga belum tentu selaras. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan cara menambahkan jam sekolah.

“Keberadaan pesantren, madrasah atau TPQ yang sudah secara nyata berkontribusi bagi pembentukan karakter mestinya justru diafirmasi dan didorong Pemerintah bukan justru dimatikan dengan kebijakan sepihak” pungkas Fahmi. (WD)

Berita terkait: Muhammadiyah mendorong Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tegas jadi atau tidaknya FDS

Tolak lima hari sekolah, Pemkot Pekalongan surati Mendikbud

Muhammadiyah Pemalang berlakukan lima hari sekolah

Bupati Batang Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

Polemik fullday school, Pemkot Pekalongan tolak lima hari sekolah