PEKALONGAN, WARTADESA. — Suara gemeretak bambu dan gemercik aliran sungai menyambut siapa saja yang menyeberang di Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Di atas titian darurat seluas tak lebih dari satu meter itu, roda-roda sepeda motor melintas beriringan dengan langkah para pelajar dan pedagang yang hendak menuju pasar.
Siapa sangka, di balik jembatan darurat rakitan bambu dan papan kayu yang kini menjadi satu-satunya tumpuan mobilitas warga, tersimpan kisah getir tentang ketergantungan publik dan deretan janji politik yang menguap di tepi sungai.
Lenyap Diterjang Banjir, Berganti Jembatan Berbayar
Sebelum berdiri bentangan bambu seperti sekarang, lokasi ini dulunya dihubungkan oleh jembatan gantung permanen yang kokoh. Jembatan tersebut membentang melintasi batas antara Desa Kedungpatangewu dan Papagan, Kelurahan Kedungwuni Barat. Namun, kegagahan bentangan besi dan beton itu lenyap tak berbekas ketika banjir bandang menerjang pada Januari 2025 lalu.
Upaya pihak terkait untuk melakukan perbaikan permanen sempat terkendala lantaran besarnya anggaran yang ditaksir menelan dana hingga ratusan juta rupiah. Di tengah ketiadaan akses dan keputusasaan warga, celah tersebut ditangkap oleh pihak swasta/perorangan.
Seorang pengusaha asal Brebes—Pak Wahyu bersama keluarga dan rekannya—mengambil inisiatif membangun jembatan darurat dari struktur bambu dan drum-drum bekas. Dengan biaya mandiri sekitar Rp30 juta (bahkan membengkak hingga Rp50 juta jika dihitung dari perbaikan awal), jembatan swadaya ini pun berdiri.
Untuk menutupi ongkos sewa lahan ke dua desa (Desa Kedungpatangewu dan Kelurahan Kedungwuni Barat) senilai Rp3 juta per desa per bulan, serta membayar dua pekerja operasional, pengelola memberlakukan tarif seberang Rp2.000 sekali jalan bagi setiap pengendara motor.
“SIAPAPUN ANDA, LEWAT BAYAR Rp. 2000 / 1X JALAN,” demikian bunyi spanduk sederhana yang terpasang di saung tempat penjaga jembatan mengumpulkan koin demi koin rupiah ke dalam ember plastik.

Antara Lahan Kampanye dan Janji Manis Pejabat
Bagi warga, keberadaan jembatan berbayar ini bak buah simalakama. Di satu sisi, jembatan tersebut menjadi penolong vital agar anak-anak sekolah dan pedagang pasar tak perlu memutar jauh. Namun di sisi lain, kepastian jembatan permanen milik pemerintah terus berujung teka-teki.
Arifudin, salah seorang penjaga jembatan, menumpahkan keluh kesahnya. Menurutnya, isu pembangunan kembali jembatan Kedungpatangewu kerap dijadikan “komoditas” politik berkala.
“Rencana sih banyak, cuma kan kadang-kadang kalau ada pencalonan bupati, itu buat lahan… Buat janji-janji dulu,” seloroh Arifudin sembari tertawa getir. “Tiap ada bupati ya janji, ‘Besok kalau kita menang…’ Tapi begitu ditagih, alasannya daerah sini menangnya enggak mutlak. Ada aja alasannya.”
Pengelola mengaku, beberapa waktu lalu sempat ada petugas yang datang melakukan survei ke lokasi. Isu yang beredar menyebutkan jembatan akan dibangun secara permanen oleh pemerintah. Namun hingga kini, kejelasan waktu pelaksanaan pembangunan masih simpang siur.
Bertaruh Nyawa Saat Banjir Datang
Tak hanya ketidakpastian status, ancaman nyata yang dihadapi pengelola dan penyeberang adalah faktor cuaca dan arus sungai. Jembatan bambu darurat ini sangat rentan tergerus bila debit air sungai meluap.
“Udah empat kali kena banjir,” ungkap salah satu pengelola. Bila tanda-tanda air bah mulai kelihatan di sore hari, pengelola masih sempat melepas ikatan dan mengamankan bambu-bambu ke pinggir sungai.
Namun cerita bisa berbalik menjadi musibah bila banjir bandang datang mendadak di tengah malam. “Kalau banjirnya ketahuan ya bisa diselamatkan. Tapi kalau banjirnya malam, ya… bablas. Kalut, modal lagi dari nol,” tambah Arifudin.
Kini, di balik dentang koin Rp2.000 yang masuk ke ember penjaga dan derit bambu yang melengkung saat dilintasi kendaraan, warga Kedungpatangewu dan Kedungwuni Barat hanya bisa berharap. Mereka merindukan janji yang benar-benar menyeberang menjadi kenyataan—sebuah jembatan permanen yang kokoh, aman, dan tak lagi memungut bayaran dari kantong rakyat kecil. (Redaksi)










