Raperda tentang perlindungan pasar dan penataan swalayan dikritisi

Batang raperda swalayan toko modern Layanan Publik by buono on November 14, 2020 add comment 2165 views

Batang, Wartadesa. – Lakpesdam NU, LBH GP Ansor dan IKA PMII Kabupaten Batang mengkritisi Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang yang diusulkan Bupati Batang beberapa waktu lalu.

Catatan kritis disampaikan dalam pernyataan sikap tiga lembaga tersebut lantaran Raperda dinilai tergesa-gesa diusulkan tanpa melalui analisis yang kuat. Menurut mereka, beberapa pasal dalam raperda tersebut dinilai merugikan masyarakat Batang, utamanya UMKM dan pasar tradisional (pasar rakyat). Pedagang dengan modal kecil akan berhadap-hadapan langsung dengan pemodal besar tanpa pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah.

”Program kemitraan yang seharusnya didorong secara maksimal antara toko swalayan dengan pasar rakyat atau UMKM penghasil produk asli Batang justru diperlemah dengan adanya raperda ini. Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi pada sisi pengawasan terhadap keberadaan minimarket yang melanggar itu dihilangkan,” ujar Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Batang Miqdam Yusria Ahmad, Sabtu (14/11).

Miqdam menyebut bahwa pembahasan raperda tersebut tidak melibatkan para pedagang kecil yang terdampak hadirnya toko modern berjejaring (waralaba) yang berasal dari pemodal besar.

Menurut Miqdam, Bupati Batang menyebut keinginannya untuk menambah toko swalayan retail modern di wilayahnya lantaran bertambahnya penduduk pendatang. Alih-alih mendengar aspirasi pedagang kecil, Bupati Batang hanya mendengarkan aspirasi masyarakat industri yang semakin memadati pemukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Batang.

”Namun menurut kami, pemerintah harus tetap memperhatikan soal keberpihakan kepada pedagang kecil. Masuknya investor harus tetap mendukung agar pasar rakyat dan UMKM tetap hidup. Pemerintah perlu mengelola hal ini, agar keharmonisan antara kepentingan negara dalam pembangunan dan kepentingan masyarakat tetap terwadahi. Bukan sebaliknya, tanpa analisis yang ilmiah tiba-tiba mengusulkan raperda ini,” kata Miqdam.

Miqdam juga mengkritisi pelaksanan Perda No. 5 Tahun 2014 kurang maksimal. Sebagaimana disampaikan anggota Dewan Fraksi PKB Kabupaten Batang kepada Lakpesdam, LBH Ansor dan IKAPMII saat mendiskusikan hal tersebut, ternyata beberapa minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Batang izinnya bermasalah. Dapat dilihat, beberapa minimarket bahkan sangat dekat dengan pasar rakyat seperti minimarket di dekat pasar Gorong Kecamatan Kandeman, atau minimarket di dekat pasar Limpung, atau Bawang.

”Hal yang demikian itu kemungkinan juga terjadi di kecamatan yang lain. Melihat fakta ini bisa dikatakan Perda No. 5 Tahun 2014 tidak dilaksanakan dengan baik,” ujar Miqdam.

Berikutnya, Raperda tersebut dinilai menghilangkan substansi tujuan perlindungan pasar rakyat. ”Persaingan bebas antara toko swalayan ritel modern dan pasar rakyat niscaya akan menciptakan kondisi ekonomi free fight liberalism (liberalisasi pasar bebas),” katanya.

Terkait hal-hal tersebut diatas, Lakpesdam NU, LBH GP Ansor dan IKA PMII Kabupaten Batang meminta agar Pemkab dan DPRD senantiasa memperkirakan akibat yang akan timbul dikemudian hari dengan hati nurani sedalam-dalamnya, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan raperda perubahan ini.

Kritikan yang disampaikan adalah hasil dari bacaan atas redaksi raperda yang sedang diproses Pansus Raperda ini. Mereka juga meminta, konsultasi publik harus ada dalam proses pembahasan rapeda karena Raperda ini sangat berdampak bagi masyarakat yang terdampak hari ini dan kemudian hari.

”Seharusnya pansus lebih bisa membuka ruang analisa atau kritik tambahan lebih dalam lagi dan argumentasi alternatif lebih luas lagi jika ingin raperda ini lebih baik lagi. Karena Raperda ini juga akan sangat menentukan keberlangsungan perekonomian masyarakat Batang ke depan. Kami juga mengajak masyarakat luas untuk memberikan saran masukan terhadap pembahasan Raperda ini yang rencanannya akan disahkan pada akhir bulan ini,” tegas Miqdam. (*)