close
Hukum & KriminalNasionalSosial Budaya

Tolak Perppu Ormas FPI Pekalongan akan kirim perwakilan demo ke Jakarta

fpi pekalongan

Pekalongan, Wartadesa. –  Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Pekalongan menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertindak tak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan perpu pembubaran ormas itu sudah di tangan Jokowi sejak beberapa waktu lalu.

Sebagai wujud protes diterbitkannya perppu nomor 2 tahun 2017, FPI bersama ormas lainnya akan menggelar demo di Jakarta pada 19 Juli 2017 mendatang.

Ketua DPW FPI Kota Pekalongan, Abu Ayyas, mengatakan, FPI Kota Pekalongan akan melakukan demonstrasi bersama dengan Ormas Islam lain di Jakarta, “Kami menolak dengan cara konstitusional. Makanya, kami akan turun melakukan demonstrasi ke Jakarta bersama Ormas Islam lain,” ujarnya.

Meski belum diketahui apakah FPI akan dibubarkan dengan adanya perppu tersebut, namun jika FPI dibubarkan, maka perjuangan Islam untuk meneggakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar tidak akan berhenti. “FPI akan tetap ada, namun bukan Front Pembela Islam. Melainkan dengan nama lain, misalnya Front Pecinta Islam. Jika dibubarkan lagi, maka akan diganti lagi, misalnya Front Penyelamat Islam, dan seterusnya,” tambahnya.

Terpisah, anggota DPD FPI Jakarta, Mahfudin ketika dihubungi, Jum’at (1/7) mengungkapkan keikutsertaan DPW FPI Pekalongan dalam aksi penolakan perppu nomor 2 tahun 2017 tersebut.

Insya Allah mereka hadir, ana juga belum hubungi kawan-kawan Pekalongan,” ujar Mahfudin.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut ditandatangani 10 Juli 2017.

Menkopolhukam Wiranto membeberkan alasan pemerintah mengeluarkan perppu tersebut. Saat ini masih terdapat kegiatan ormas yang pada kenyataannya bertentangan ideologi negara Pancasila dan UUD 45. Menurutnya, ini menjadi ancaman nyata eksistensi atau keberadaan bangsa dan menimbulkan konflik di masyarakat.

“UU nomor 17 tahun 2013 sudah tidak lagi memadai mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik aspek substantif normal dan larangan serta prosedur hukum,” jelas Wirantol dikutip dari Merdeka, Kamis (13/7).

UU yang ada belum detil mengatur pengertian ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Secara sempit dalam rumusan yang ada sekarang ini hanya terbatas ajaran atheisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal, ada ajaran lain yang bertentangan dan dikhawatirkan berpotensi menggantikan Pancasila. “Atau yang diarahkan mengganti ideologi Pancasila dan UUD dan mengganti eksistensi negara.”

Di sisi lain, UU tersebut tidak mengatur larangan mencabut izin ormas yang sudah dikeluarkan pemerintah. Padahal, kata Wiranto, seharusnya pencabutan izin atau pembubaran juga perlu diatur. Karena itu, berdasar keputusan MK 139/PUU/VII/2009, Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Dengan pertimbangan keadaan yang mendesak bahwa masalah hukum harus cepat diselesaikan. (WD, merdeka)

Tags : fpiPerppu pembubaran ormas

Leave a Response