Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

Dana Desa randumuktiwaren Dana Desa Hukum & Kriminal by buono on Januari 14, 2026 add comment 1601 views

Warta Desa, Kajen. – Puluhan emak-emak Desa Randumuktiwaren yang tergabung dalam kelompok MAWASDIRI (Masyarakat Warga Sadar Diri) menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/01/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan kejelasan atas penanganan dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan Kepala Desa Randumuktiwaren.

Aksi dimulai sejak siang hari, di mana para peserta datang secara berkelompok dengan membawa spanduk, poster, serta pengeras suara. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah desa dan meminta lembaga legislatif daerah tidak tinggal diam terhadap laporan masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis tuntutan tegas agar kepala desa dicopot dari jabatannya. Massa aksi juga menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa dengan nilai mencapai Rp230.673.118, yang dinilai sangat merugikan masyarakat serta mencoreng nama baik Desa Randumuktiwaren. Dugaan tersebut, menurut warga, berkaitan dengan sejumlah program desa yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran.

Para emak-emak menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian di depan gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menuntut DPRD segera menindaklanjuti laporan warga, memanggil pihak-pihak terkait, serta mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Desa tersebut secara terbuka dan akuntabel.

“Kami datang jauh-jauh ke sini hanya ingin keadilan dan kejelasan. Dana Desa itu uang rakyat, seharusnya kembali untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada tegas.

Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri. Petugas terlihat berjaga di sekitar lokasi guna memastikan jalannya aksi berjalan kondusif dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran.

Beberapa perwakilan massa sempat diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. DPRD dikabarkan menerima tuntutan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Inspektorat dan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terlapor maupun pemerintah desa setempat terkait dugaan tersebut. Warga berharap, dengan adanya aksi ini, proses penanganan dugaan korupsi Dana Desa dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum demi kepentingan masyarakat Desa Randumuktiwaren. (Susandi)