Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

Dana Desa Demo sembungjambu Berita Desa Dana Desa by buono on April 14, 2026 add comment 1603 views

BOJONG, WARTADESA – Aliansi pemuda dan tokoh masyarakat Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mempertegas sikap mereka terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dalam aksi yang berlangsung hari ini, Selasa (14/04/2026), warga tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan membawa 10 poin tuntutan krusial demi mewujudkan desa yang transparan dan akuntabel.

Ketegangan ini bermula dari keresahan warga atas minimnya informasi publik terkait penggunaan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir. Selain persoalan klasik seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta biaya tambahan program PTSL, warga kini meluaskan tuntutan mereka pada sektor manajerial dan aset desa.

Pernyataan Sikap: 10 Poin Menuju Transparansi

Dalam audiensi yang berlangsung di Balai Desa, perwakilan warga menyampaikan aspirasi tertulis yang mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera melakukan:

Transparansi Menyeluruh: Membuka akses informasi pengelolaan pemerintahan desa kepada publik.
Infrastruktur: Percepatan pembangunan jalan desa yang merata dan layak.
Sinkronisasi Program: Kejelasan program kerja sesuai RPJMDes dan RKPDes.
Audit APBDes 2019–2025: Meminta laporan realisasi kegiatan selama enam tahun terakhir.
Data Bansos: Transparansi daftar penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran desa.
Rincian PTSL: Kejelasan biaya tambahan yang dibebankan dalam program sertifikasi tanah.
Audit PBB: Pendataan tunggakan pajak warga yang selama ini dinilai simpang siur.
Inventarisasi Aset: Pendataan ulang aset desa dan kejelasan pemanfaatannya bagi warga.
Reformasi BUMDes: Kejelasan struktur kepengurusan dan aliran alokasi anggaran.
RKPDes 2026: Keterlibatan warga secara aktif dalam perencanaan program tahun depan.

Dorong Dialog Konstruktif

Warga menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem di tingkat akar rumput. “Kami ingin mendorong tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Massa juga meminta pihak Pemerintah Kecamatan Bojong untuk bertindak sebagai mediator yang objektif. Mereka berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh program desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan Warga

Hingga saat ini, warga masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sembungjambu. Mereka berharap ruang dialog dibuka lebar tanpa ada yang ditutup-tupi, guna menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.

Situasi di sekitar Balai Desa dilaporkan masih dalam pengawasan aparat keamanan, sementara warga berkomitmen untuk terus mengawal 10 poin tuntutan tersebut hingga ada realisasi yang nyata. (Andi Purwandi)