Dana rob dialihkan untuk Interchange tol, anggota DPRD Kota Pekalongan boikot paripurna penetapan APBD-P 2017

boikot rapat paripurna pekalongan boikot rapb-p Politik by buono on Agustus 20, 2017 add comment 3005 views

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Gonjang-ganjing antara Fraksi PDIP, PPP, PKS dan Partai Demokrat DPRD Kota Pekalongan dengan Walikota Pekalongan makin memanas. Keempat anggota fraksi tersebut memboikot rapat paripurna penetapan APBD-Perubahan tahun 2017, Jumat (18/8) malam.

Akibatnya, rapat yang dihadiri Wali Kota Alf Arslan Djunaid dan wakilnya, Saelany Machfudz itu ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Ketidakhadiran partai pendukung Wali Kota Alf Arslan Djunaid dan Saelany Machfudz, yakni PDIPdan PPP, dalam rapat itu dianggap aneh oleh banyak pihak. Sebab APBD Perubahan itu sangat penting untuk perubahan anggaran pembangunan Kota Pekalongan.

Sedangkan anggota dewan yang hadir adalah dari Partai Golkar (9 orang), PKB (3), PAN (3), dan Gerindra (2).

Balqis Diab, Ketua DPRD, menunda rapat hingga dua kali, karena tidak terpenuhinya kuorum. Hingga rapat Bamus pada keesokan harinya, Sabtu (19/8), diputuskan untuk menggelar rapat paripurna penetapan APBD-P 2017 pada Sabtu (26/8) mendatang.

Pemboikotan rapat paripurna tersebut, disinyalir karena pengalihan anggaran penanganan rob oleh Pemkot sebesar Rp. 20 milyar yang dianggarkan oleh APBD, akan dialihkan untuk pembangunan Interchange tol (pintu tol) yang mengarah ke grosir batik Setono. Hal demikian dinilai mengusik perasaan warga yang bertahun-tahun terendam rob.

Arya Bima, Anggota DPRD Kota Pekalongan, menganggap bahwa RAPBD-P tidak pro rakyat. Pasalnya pengalihan anggaran rob sebesar Rp 20 miliar ke Interchange tol tidak pro korban rob yang selama ini sudah menderita.

Makanya saya dan teman-teman dari PPP, PDI-P dan PKS tidak hadir dalam sidang paripurna pengesahan RAPBD-P, ujar Arya Bima.

Menjawab tudingan bahwa fraksi PPP, PDI-P, dan PKS ingin menjegal Walikota, Arya mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk menjegal Walikota. Apalagi demdam pilkada. Arya mengungkapkan, akan tetap tidak ikut rapat paripurna selama anggaran Rp 20 miliar untuk rob tidak direalisasikan.

Arya menambahkan, bahwa pihak dewan sudah memberikan masukan kepada Walikota, agar melanjutkan anggaran Rp 20 miliar untuk penanganan rob. Namun karena anggaran tersebut ternyata tetap akan dialihkan untuk interchange tol, otomatis kami menolak. Ini semua semata mata untuk rakyat dan selamatkan posisi Pak Alex sebagai Walikota, tutur Arya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, Alf ‘Alex’ Arslan mengungkapkan bahwa alasan ketidak hadiran anggota dewan karena dana penanggulanangan rob dialihkan ke interchange tol, hanya akal-akalan belaka.

Alex, sapaan Walikota mengatakan anggaran penanggulangan banjir rob dari APBD Kota Pekalongan senilai Rp. 20 miliar memang dialihkan untuk interchange exit tol. Supaya Pemkot mengirit anggaran Rp 70 miliar.

Pembangunan itu (interchange tol) akan dilaksanakan dalam tahun 2017/2018 oleh kementerian PUPR Dirjend Bina Marga senilai Rp. 70 miliar.

Alex menambahkan, hal ini harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi rakyat akibat jalan tol. Apabila interchange tidak dilakukan dalam tahun 2017 ini maka pemerintah pusat tidak akan membangun exit tol yang menuju kota Pekalongan. Artinya bantuan senilai 70 miliar, bata., hal ini sangat berdampak pada ekonomi rakyat Kota Pekalongan akibat jalan tol. (WD, SM, dariberbagai sumber)