IMM Pekalongan Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: “Bisa Picu Birokrasi Berlapis”

imm politik polri Politik by buono on Januari 30, 2026 add comment 1385 views

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan Raya menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Langkah tersebut dinilai berisiko melemahkan efektivitas sistem keamanan nasional dan mencederai semangat reformasi sektor keamanan.

Bahaya Rantai Komando yang Lambat

Ketua PC IMM Pekalongan Raya, Muhammad Haidar, menyoroti bahwa birokrasi berlapis akan menjadi konsekuensi logis jika Polri dipindahkan ke bawah kementerian. Hal ini dikhawatirkan bakal memperpanjang rantai komando dan memperlambat respons kepolisian dalam situasi darurat.

“Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar kejelasan rantai komando nasional tetap terjaga,” tegas Haidar. Menurutnya, posisi Polri saat ini merupakan bagian penting dari kesepakatan pasca-Reformasi 1998 yang harus dipertahankan.

Potensi Intervensi Sektoral

Selain masalah birokrasi, IMM Pekalongan juga melihat adanya risiko gangguan terhadap profesionalisme institusi. Beberapa poin keberatan yang disampaikan meliputi:

Intervensi Kepentingan: Penempatan di bawah kementerian berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan sektoral yang mengganggu fokus penegakan hukum.
Fokus Pelayanan: Polri diminta tetap fokus pada fungsi pelayanan publik dan penegakan hukum, tanpa terjebak dalam dinamika birokrasi internal pemerintahan.
Masalah Koordinasi: Haidar menilai persoalan mendasar saat ini bukan pada struktur, melainkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga yang sering memicu tumpang tindih kebijakan.

Dukungan Kritis dan Pengawalan Mahasiswa

Meskipun mendukung Polri tetap di bawah Presiden, IMM Pekalongan memberikan catatan kritis agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Haidar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjadi mitra kritis dalam mengawal demokrasi. Ia meyakini bahwa kekuatan negara hanya bisa terjaga melalui institusi keamanan yang solid, kepemimpinan yang tegas, serta kepercayaan publik yang tinggi. ***

Pewarta: Nanang Fahrudin

Editor: Buono