PEKALONGAN, Warta Desa – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembenahan total dalam penanganan bencana. Hal ini menyusul peristiwa memilukan meninggalnya seorang warga lanjut usia (lansia) di posko pengungsian Dupantex, Kecamatan Tirto.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi banjir yang telah merendam wilayah Pekalongan sejak 17 Januari 2026 dan hingga kini—memasuki hari ke-23—belum sepenuhnya surut.
Alarm Lemahnya Mitigasi
Ketua PC IMM Pekalongan, Muhammad Haidar, menilai tragedi meninggalnya warga di pengungsian merupakan alarm serius atas lemahnya mitigasi bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Korban jiwa di pengungsian menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi sekadar respons darurat. Harus ada langkah struktural, ilmiah, dan berkelanjutan,” tegas Haidar saat memberikan keterangan pada Senin (9/2/2026).
IMM menyoroti kondisi pengungsian yang terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, serta lamanya masa tanggap darurat yang justru memperparah penderitaan masyarakat terdampak.
Dorong Inovasi Teknologi dan Solusi Struktural
IMM Pekalongan mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi mulai berani menggunakan inovasi kebijakan berbasis sains dan teknologi. Beberapa poin langkah konkret yang diusulkan antara lain:
-
Modifikasi Cuaca: Mengelola awan saat curah hujan ekstrem bekerja sama dengan BMKG dan lembaga riset.
-
Infrastruktur Terpadu: Pembangunan kolam retensi dan sistem drainase yang terintegrasi.
-
Normalisasi Sungai: Dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan.
-
Tata Ruang: Penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana.
-
Peringatan Dini (EWS): Sistem yang terintegrasi hingga tingkat desa.
Menurut IMM, teknologi modifikasi cuaca merupakan solusi taktis jangka pendek untuk mengurangi beban hujan, sementara pembenahan tata kelola lingkungan adalah harga mati untuk solusi jangka panjang.
Standar Pengungsian Harus Manusiawi
Selain masalah teknis, Haidar menekankan pentingnya peningkatan standar pengungsian yang lebih manusiawi. Terutama bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dengan menjamin ketersediaan sanitasi, layanan kesehatan siaga, dan distribusi logistik yang merata.
“Tragedi Dupantex harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan roadmap penanggulangan banjir yang jelas, terukur, dan berani memanfaatkan teknologi,” pungkas Haidar.
IMM Pekalongan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini serta terlibat aktif dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi publik agar bencana tahunan ini tidak terus berulang tanpa solusi nyata.
Pewarta: Nanang Fahrudin
Editor: Buono










