close
Hukum & KriminalLayanan Publik

Utamakan pelayanan, jukir diharap beri kacis kepada pengguna

retribusi parkir
sosialisasi parkir di Doro, Jum'at (01/03)

Dengan kata lain, demi hukum, dalam menggunakan jasa parkir, karcis merupakan bukti hukum. Kalau tidak ada karcis, pungutan parkir bisa dianggap pungli,

Doro, Wartadesa. – Masih adanya pelayanan parkir yang tidak memuaskan pengguna membuat Kapolsek Doro AKP Suharyoo melalui Kanit Binmas Aitu Ridawati berharap tidak ada lagi parkir liar di wilayahnya. Dia juga berharap agar pengelolaan parkir dilakukan tidak hanya mengerjar target setoran, namun meningkatkan pelayanan saat memberikan jasa parkir. Selain itu, warga pengguna parkir berharap agar setiap parkir pehaknya mendapat karcis parkir.

“Dalam memberikan jasa parkir agar perhatikan juga lalu lintas sekitar, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jangan sampai adanya jasa parkir malah lalu lintas menjadi macet. Ayo kita bersama buat wilayah Doro tertib lalu lintas melalui pelayanan parkir yang tertib,” kata Aiptu Rida dalam sosialisasi pemenang tender parkir Doro di kantor terminal Doro lantai I. Jum’at (01/03).

Acara yang dimulai sehabis sholat Jum’at hingga pukul 16.00 WIB tersebut diprakarsai oleh pemenang lelang pengelolaan restribusi parkir tepi jalan umum pasar Doro, Yasin Yusuf dengan dihadiri oleh Kadin perhubungan Kab. Pekalongan yang diwakili Kakandishub Heri Pancasilardi.

Heri Pancasilardi mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar capaian target parkir dapat terpenuhi dengan memberikan pelayanan yang baik.“Berikan arahan kepada juru parkir bagaimana parkir yang benar dan tertib serta tidak menghambat lalu lintas. Nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak Polsek,” ujar Heri.

Pengumuman lelang dan target parkir tahun 2019

Dalam pengumuman lelang parkir Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa target penerimaan parkir di Doro sebesar Rp. 6.160 ribu perbulan atau Rp. 73.920 ribu setahun.

Terpisah, warga Doro, Winarno (46) berharap agar warga yang menggunakan jasa parkir mendapatkan bukti parkir berupa karcis. “Saya sering parkir di Pasar Doro, hanya saja selama ini belum menerima bukti parkir atau karcis parkir. Saya sih berharap agar setiap parkir ada karcisnya. Sehingga menjadi bukti kalau ada kejadian tertentu yang menimpa pengguna parkir,” ujarnya.

Winarno juga berharap agar pelayanan parkir ditingkatkan lagi, “Kadang juru parkir itu datang pas ngambil uang parkir saja, saat kita hendak pergi. Saya berharapnya agar pelayanan parkir lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Indonesia Firman Turmantara menjelaskan pengelola parkir memang sering kali hanya fokus memungut iuran parkir. Sehingga pengelola parkir justru tidak memperhatikan pelayanan yang baik.

Tarif parkir sepeda motor di Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebesar Rp. 1.000 dan mobil sebesar Rp. 2.000 sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017.

Besaran tarif parkir Kabupaten Pekalongan

Menurut Firma, karcis parkir wajib diserahkan juru parkir kepada pengguna jasa parkir karema merupakan bukti.  “Dalam hukum perdata/hukum perjanjian, tidak dikenal adanya perjanjian parkir. Ini tidak termasuk dalam perjanjian bernama. Artinya “Perjanjian Parkir” adalah gabungan antara perjanjian sewa lahan/sewa tempat dengan perjanjian penitipan barang,” katanya.

Dengan demikian, pengelola/petugas parkir tidak bisa lepas tangan apabila terjadi kerusakan atau kendaraan hilang dengan dalih lokasi parkir tersebut hanya sewa tempat saja. Akan tetapi, kata Firman, pengelola atau petugas parkir juga wajib secara hukum untuk memelihara dan menjaga keamanan kendaraan.

“Dengan kata lain, demi hukum, dalam menggunakan jasa parkir, karcis merupakan bukti hukum. Kalau tidak ada karcis, pungutan parkir bisa dianggap pungli,” ujar Firman. (WD)

 

Tags : karcis parkirparkir

Leave a Response