Dugaan Penyelewengan Dana PBB di Desa Sembung Jambu, Bojong, Mencuat ke Publik

PEKALONGAN – Dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mencuat dan menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan transparansi serta kejelasan pengelolaan dana PBB yang setiap tahun ditarik dari warga, namun dinilai penggunaannya tidak jelas. Informasi yang dihimpun, dugaan ini bermula dari adanya ketidaksesuaian antara setoran wajib pajak masyarakat dengan laporan desa kepada pemerintah kabupaten. Beberapa warga mengaku telah melunasi kewajiban PBB tepat waktu, namun belakangan diketahui masih tercatat memiliki tunggakan. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. > “Saya kaget, padahal setiap tahun saya selalu bayar. Bahkan saya simpan bukti pembayaran. Kok bisa muncul tunggakan? Ini jelas merugikan kami,” ujarnya kesal. Konfirmasi juga pernah dilakukan warga kepada Kepala Dusun (Kadus) setempat, Alif, pada Rabu malam (20/8) sekitar pukul 20.30 WIB. Menurut pengakuan warga, Kadus menyampaikan bahwa setoran pajak sebenarnya sudah dibayarkan, namun terjadi kesalahan pada sistem perpajakan. “Pokoknya tahun depan saya urus semua, tak bayarkan. Warga jangan ribut, jangan khawatir, ini tanggung jawabku,” kata Kadus Alif, sebagaimana ditirukan warga. Sejumlah warga masyarakat Desa Sembung Jambu dukuh Sembung Grecek menilai lemahnya transparansi menjadi penyebab munculnya dugaan penyelewengan ini. Tidak adanya papan informasi atau laporan terbuka membuat masyarakat sulit mengetahui ke mana aliran dana PBB. “Kami berharap pemerintah desa bisa lebih terbuka, karena uang PBB itu bukan milik pribadi, melainkan kewajiban rakyat yang disetor untuk negara. Kalau benar ada penyelewengan, aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” tegas seorang warga lain yang mengaku pajak milik orang tuanya juga bermasalah. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sembung Jambu belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Beberapa perangkat desa hanya menyebut permasalahan ini masih dalam proses pengecekan internal.