Warta Desa, Pekalongan, 30 Desember 2025 — Proyek rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 1 Wiradesa yang dibiayai anggaran negara dengan nilai kontrak Rp3.490.580.000 justru menyisakan persoalan serius. Atap ruang kelas ambruk pada Selasa (30/12) sekitar pukul 11.00 WIB, padahal saat kejadian tidak ada hujan maupun angin kencang. Dua pekerja luka ringan dan dua setengah ruang kelas terdampak.
Proyek tersebut merupakan Paket III Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Wiradesa, dengan pelaksana pekerjaan CV Tunjung Steel Construction. Target penyelesaian awal adalah 31 Desember 2025, namun pekerjaan belum rampung saat insiden terjadi.
Yang menjadi sorotan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 12, Sukamto, secara terbuka menyebut dugaan kesalahan prosedur kerja dan pengerjaan yang dikebut untuk mengejar target sebagai penyebab sementara robohnya atap.
“Karena kejar target, akhirnya terjadi seperti ini. Dugaan sementara memang ada kesalahan prosedur pelaksanaan,” tegas Sukamto di lokasi kejadian.
Konstruksi atap diketahui menggunakan kayu Bengkirai, dengan komposisi 80 persen material baru dan 20 persen material lama yang dinilai masih layak pakai. Fakta ini memunculkan pertanyaan publik mengenai standar kelayakan material, pengawasan proyek, serta prosedur keamanan kerja di tengah pelaksanaan rehabilitasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi awal justru beredar di media sosial sebelum diverifikasi oleh pihak terkait. Kapolsek Wiradesa Iptu Maman Sugiharto membenarkan hal tersebut dan menyebut pihaknya langsung turun melakukan pengecekan di lapangan.
Pihak kepolisian kini telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Pekalongan untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan lanjutan. Publik menunggu transparansi penuh, mulai dari perencanaan teknis, spesifikasi material, metode kerja, hingga pengawasan proyek.
Runtuhnya atap ruang kelas ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan korban luka, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar:
Bagaimana kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek senilai miliaran rupiah ini?
Apakah pengawasan berjalan efektif?
Siapa yang akan bertanggung jawab jika unsur kelalaian terbukti?
Insiden ini menjadi alarm keras agar setiap proyek pendidikan tidak hanya mengejar target fisik dan serapan anggaran, tetapi mengutamakan keselamatan, kualitas konstruksi, dan akuntabilitas publik. (Rohadi)










