Dewan pertanyakan ijin bangunan Pasar Darurat Kedungwuni

pasar darurat kedungwuni Ekonomi Layanan Publik Sosial Budaya by buono on September 13, 2018 add comment 2823 views

pasar darurat kedungwuni

Kajen, Wartadesa. – Ijin bangunan lokasi Pasar Darurat Kedungwuni dipertanyakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, menyebut bahwa, meski menempati lahan Pemkab, bangunan tersebut tidak mempunyai ijin.

“Kalau membangun bangunan di lahan miliki Pemkab Pekalongan, tanpa adanya izin terlebih dulu negara ini ya bubrah,” ujar Herry Triyono Sabdo saat memimpin audiensi dengan perwakilan pedagang pasar. Rabu (12/09).

Herry mempertanyakan jumlah pedagang pasar darurat yang terdata oleh Disperindagkop sebanyak 1.638 pedagang pada Maret 2017 lalu. Penempatannyapun sudah diatur dengan pengundian. Namun masih ada juga bangunan baru yang belum mengantongi ijin.

Sementara Kepala Disperindagkop, Hurip Budi Riyantini di hadapan peserta rapat audiensi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan selama dua bulan, berakhir pada 31 Maret 2017. Dari pendataan itu diperoleh data jumlah pedagang mencapai 1.931 orang. Adapun yang memiliki surat izin penempatan (SIP) hanya 897 orang, sisanya adalah pedagang beceran.

Pemindahan pedagang dilakukan dua kali, yakni pada 28-30 Juni 2018 dilakukan pengundian penempatan pedagang di pasar darurat, ternyata waktu tiga hari tidak cukup, waktu pengundian penempatan ditambah dan dilaksanakan pada 2-3 Juni 2018 di kantor Kelurahan Kedungwuni.

“Pedagang yang sudah menempati pasar darurat terjadi kekurangan untuk Kios 29 Beceran 21. Pada perkembangan pengundian dilakukan per komoditas, kios dan los. Untuk Beceran hanya KTP tapi orangorangnya terdaftar, sedangkan untuk pedagang tetap kios dan los melalui Surat Ijin Penempatan (SIP),” lanjut Hurip.

Menurut Hurip, sempat muncul isu bahwa Disperindagkop melakukan bagi-bagi kios sehingga banyak pedagang dan warga dari Desa Kwayangan untuk meminta tempat berjualan dengan membawa KTP.

“Kami tetap mengacu pada data yang sudah ada. Soal penataan Disperindagkop sudah berkoordinasi dengan wilayah baik kecamatan maupun kelurahan,” lanjut Hurip.

Herry meminta agar kisruh penempatan pedagang segera diselesaikan. (WD)