Defisit Rp100 Miliar dan Jalan Kabupaten Kocar-Kacir, DPRD Pekalongan Malah Muluskan Proyek Baju Dinas Lewat Penunjukan Langsung

KAJEN, WARTA DESA – Di tengah jeritan warga Kabupaten Pekalongan terkait infrastruktur yang kocar-kacir, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan justru melenggang mulus merealisasikan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk urusan “bungkus badan” alias baju dinas baru para anggotanya.

Berdasarkan penelusuran data pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026, negara harus merogoh kocek hingga lebih dari Rp428 juta untuk membiayai pengadaan berbagai jenis pakaian dinas bagi 45 anggota DPRD. Anggaran fantastis ini mencakup Pakaian Khas Daerah (PKD) senilai Rp195 juta, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp118 juta, hingga Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp114 juta.

Selesai Dikontrak Lewat Penunjukan Langsung

Penelusuran terbaru pada sistem LPSE menunjukkan aktivitas yang kontras dengan kondisi keuangan daerah. Paket pengadaan PSH untuk 45 anggota dewan tersebut ternyata tetap berjalan mulus dan kini statusnya telah selesai dikontrakkan.

Bukan lewat tender terbuka yang kompetitif, proyek ini digolkan melalui metode Pengadaan Langsung (Penunjukan) dengan hanya melibatkan satu peserta tunggal. Berdasarkan data dokumen Rincian Pekerjaan dengan nomor paket 10805658000, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mengalokasikan Nilai Pagu Paket sebesar Rp114.390.000,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp112.887.000,00.

Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan 135 meter kain jenis semi wool warna gray (abu-abu) guna menjahit 45 stel PSH lengan pendek. Proyek ini jatuh ke tangan CV Cipta Kreasi Gemilang, sebuah perusahaan yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dengan harga negosiasi akhir Rp112.187.700,00.

Dokumen resmi yang disahkan di Kajen menetapkan spesifikasi baju pria berupa lengan pendek dengan dalaman furing dan celana panjang. Sementara untuk wanita berupa baju lengan panjang berdalaman furing dengan bawahan rok atau celana panjang semata kaki. Spesifikasi yang cukup nyaman dan mewah untuk sekadar pakaian kerja harian. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) menetapkan waktu pembuatan selama 50 hari kalender sejak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD.

Kontras dengan Realita Akar Rumput

Angka hampir setengah miliar rupiah untuk baju dinas ini terasa sangat menyakitkan jika disandingkan dengan kondisi lapangan yang dialami warga Kabupaten Pekalongan sehari-hari:

• Jalan Rusak Parah: Di saat para wakil rakyat memesan jas baru berbahan semi wool premium, warga di wilayah Kabupaten Pekalongan masih harus berjibaku dengan jalan rusak parah yang tak kunjung tersentuh perbaikan total.

• Kegelapan di Jalan (Rawan Begal): Dana sebesar itu sebenarnya cukup untuk memperbaiki puluhan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati—seperti di kawasan selatan jembatan hingga Pasar Pakis Putih yang kini gelap gulita, rawan kecelakaan, sekaligus rawan tindakan kriminal.

• Defisit dan Utang Daerah: Ironisnya, pengadaan ini berjalan saat APBD 2026 sedang megap-megap karena mengalami defisit sebesar Rp100,87 miliar, yang memaksa pemerintah daerah berutang hingga Rp80 miliar untuk menambal kekurangan anggaran.

Sistem Penunjukan Langsung: Transparan atau Formalitas?

Metode Pengadaan Langsung yang hanya melibatkan satu peserta ini memicu catatan kritis dari kacamata transparansi publik. Meski secara regulasi dimungkinkan untuk nilai paket tertentu (di bawah Rp200 juta), kebijakan menunjuk langsung satu rekanan terkesan menjauhkan proyek ini dari iklim kompetisi yang sehat. Padahal, melalui tender terbuka, uang rakyat berpotensi bisa dihemat secara lebih maksimal.

“Apakah kualitas kinerja ditentukan dari mahalnya kain yang melekat di badan? Kami lebih butuh jalan yang rata dan lampu yang nyala daripada melihat mereka tampil necis di dalam gedung,” ungkap salah seorang warga yang sering mengeluhkan kondisi jalan gelap saat dikonfirmasi.

Anggaran ini memang legal secara administratif, namun secara moral sangat dipertanyakan. Mengapa di tengah kebijakan “ikat pinggang” akibat defisit daerah, belanja yang sifatnya konsumtif untuk pejabat tidak dipangkas atau ditunda?

Pimpinan Dewan Sedang Luar Kota

Upaya transparansi dan perimbangan informasi sebenarnya terus dilakukan oleh tim redaksi. Hingga berita ini dirilis hari ini, wartawan Warta Desa sebelumnya telah mencoba meminta klarifikasi langsung kepada salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mempertanyakan urgensi pengadaan di tengah defisit anggaran.

Namun, saat didatangi ke Gedung Dewan pada Kamis, 4 Juni 2026 lalu, pimpinan dewan yang bersangkutan tidak berada di tempat lantaran sedang menghadiri agenda acara di luar kota. Redaksi akan terus mengawal dan mengupayakan konfirmasi lanjutan terkait respons resmi dari pihak legislatif.

Ujian Bagi Kepekaan Dewan

Publik kini menunggu, apakah dengan baju baru yang dibiayai dari tetesan keringat pajak rakyat tersebut, kepekaan para anggota dewan terhadap persoalan mendasar akan ikut meningkat? Ataukah baju baru ini hanya akan menjadi simbol semakin jauhnya jarak antara kemegahan “Gedung Putih” Kajen dengan debu jalanan yang dirasakan rakyatnya?

Transparansi anggaran ini telah terbuka lebar di mata publik. Sekarang tinggal rakyat yang menilai: sudah pantaskah penampilan necis mereka disandingkan dengan realita kesejahteraan kita hari ini? (Tim Redaksi)