Ironi di Kota Santri: Rakyat ‘Ngopi’ Debu Jalanan, Pejabat Bangun Coffee Shop Ratusan Juta

coffee shop Pekalongan rumdin bupati Layanan Publik by buono on Mei 15, 2026 add comment 687 views

Gambar: Ilustrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan meluncurkan program Sekolah Lapang Iklim Kopi dua pekan lalu

KAJEN, WARTA DESA (15 Mei 2026) – Di saat rakyat Kabupaten Pekalongan harus berjuang melewati jalan rusak yang gelap gulita, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sempat merencanakan kebijakan yang melukai hati nurani publik. Fasilitas mewah berupa coffee shop sempat masuk dalam daftar pembangunan di lingkungan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Pekalongan. (

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem pengadaan resmi (LPSE), proyek bertajuk “Pembangunan Coffe Shop Rumdin Bupati” tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp195.000.000. Angka ini belum termasuk pengadaan perlengkapan mesin dan peralatan pendukung lainnya yang juga direncanakan menyedot dana puluhan hingga ratusan juta rupiah dari APBD.

Fasilitas Mewah di Tengah APBD yang ‘Sakit’

Rencana pengadaan tempat nongkrong eksklusif ini terasa sangat ironis mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat. APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp100,87 miliar, yang memaksa pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah (utang) sebesar Rp80 miliar untuk menambal lubang anggaran.

“Ibarat sebuah keluarga yang sedang punya utang menumpuk dan atap rumahnya bocor, tapi sempat terpikir untuk beli mesin kopi mahal dan bangun ruang santai pribadi. Ini sangat tidak peka,” ujar salah satu warga yang menyoroti ketimpangan prioritas ini.

Klarifikasi Plt Bupati: “Saya Jamin Nggak Dilaksanakan”

Menanggapi polemik yang mulai memanas di tengah masyarakat, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, akhirnya angkat bicara. Saat dikonfirmasi mengenai status proyek tempat ngopi tersebut, ia memastikan bahwa fasilitas itu tidak akan direalisasikan.

“Yaaa memang belum berjalan. Yang penting saya jamin nggak dilaksanakan,” tegas Sukirman memberikan kepastian terkait pembatalan operasional atau pembangunan fasilitas tersebut.

Meski sudah ada jaminan pembatalan, munculnya nomenklatur proyek ini dalam sistem pengadaan tetap menyisakan pertanyaan besar di benak publik mengenai bagaimana perencanaan anggaran di tingkat atas dilakukan di tengah krisis.

Prioritas untuk Rakyat Lebih Mendesak

Publik berharap, pembatalan proyek coffee shop ini dibarengi dengan pengalihan fokus anggaran ke sektor yang lebih mendesak. Dana ratusan juta tersebut sebenarnya sangat berarti jika dialokasikan untuk:

Perbaikan puluhan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di wilayah selatan jembatan hingga Pasar Pakis Putih.
Perbaikan darurat di ruas jalan rusak parah seperti Jl. KH Ahmad Dahlan Tirto yang kerap memakan korban.

Rakyat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah. Apakah “jaminan” dari Plt Bupati ini akan diikuti dengan pengalihan anggaran yang benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, ataukah sekadar upaya meredam gejolak sesaat?

Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai meracik kopi, rakyat butuh pejabat yang pandai meracik solusi bagi jalan yang rusak dan lampu yang padam. (Red, Andi Purwandi)

Catatan Redaksi: Warta Desa akan terus memantau apakah komitmen pembatalan ini tercermin dalam perubahan postur anggaran daerah demi kepentingan akar rumput.