Ironi di Balik Jas Baru Anggota Dewan: Saat Baju Dinas Lebih Berkilau dari Lampu Jalan

baju dprd pekalongan Layanan Publik by buono on Mei 15, 2026 add comment 1130 views

gambar ilustrasi

KAJEN, WARTA DESA – Rencana pengadaan baju dinas baru bagi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang sempat memicu polemik akhirnya menemui babak baru. Di tengah sorotan tajam masyarakat mengenai ketimpangan prioritas, anggaran ratusan juta rupiah untuk “mempercantik” penampilan wakil rakyat tersebut dikabarkan resmi dibatalkan.

Sebelumnya, berdasarkan penelusuran data pada sistem LPSE Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026, sempat dialokasikan dana hingga lebih dari Rp428 juta untuk pengadaan baju dinas 45 anggota dewan. Anggaran tersebut mencakup Pakaian Khas Daerah (PKD), Pakaian Sipil Resmi (PSR), hingga PSH.

Klarifikasi Pimpinan Dewan: “Sudah Dicancel”

Merespons keresahan warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, memberikan pernyataan tegas. Saat dihubungi oleh tim Warta Desa, ia memastikan bahwa anggaran pengadaan baju tersebut tidak akan dilanjutkan dan dialihkan untuk urusan infrastruktur.

“Ini sudah di-cancel, Mas, untuk keperluan jalan,” ungkap Sumar Rosul singkat namun tegas saat memberikan klarifikasi kepada redaksi Warta Desa.

Kemenangan bagi Prioritas Rakyat?

Keputusan pembatalan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur. Pasalnya, pengadaan baju mewah tersebut sebelumnya dianggap sangat menyakitkan hati nurani publik karena bertepatan dengan:

Kondisi Jalan yang Memprihatinkan: Ruas jalan vital seperti Jl. KH Ahmad Dahlan Tirto yang kondisinya rusak parah dan kerap membahayakan pengguna jalan.
Kegelapan di Jalan Umum: Padamnya puluhan titik PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah selatan jembatan hingga Pasar Pakis Putih yang membuat warga merasa tidak aman saat berkendara malam hari.
Krisis APBD: Kondisi APBD 2026 yang defisit hingga Rp100,87 miliar, sehingga pengalihan dana baju dinas ke perbaikan jalan dianggap sebagai langkah moral yang lebih tepat.

Mengawal Janji Pengalihan Anggaran

Langkah pembatalan yang dilakukan pimpinan DPRD ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi akar rumput. Namun, publik kini memiliki tugas baru: mengawal janji tersebut agar benar-benar terwujud dalam bentuk aspal yang mulus di jalanan, bukan sekadar janji di atas kertas.

“Kami tentu senang kalau anggarannya benar-benar buat benerin jalan. Tapi kami akan terus pantau, apakah jalannya benar-benar dibangun atau anggarannya malah pindah ke hal lain lagi,” ujar salah seorang warga yang setiap hari melewati jalan rusak di wilayah pesisir.

Kini, rakyat menunggu bukti nyata. Apakah dengan batalnya jas baru anggota dewan, jalanan di Kabupaten Pekalongan akan segera “berkilau” lewat perbaikan yang dijanjikan? Rakyat tidak butuh wakil yang tampil necis, rakyat butuh jalan yang tidak lagi memakan korban. (Red, Andi Purwandi)

Catatan Redaksi: Warta Desa akan terus mengawal komitmen pengalihan anggaran ini hingga terealisasi dalam pembangunan fisik jalan di Kabupaten Pekalongan.