Tambal Sulam “Asal Gugur Kewajiban” di Bligo: Respon Pemkab Pekalongan Dinilai Setengah Hati

Bligo jalan rusak Layanan Publik by buono on Mei 15, 2026 add comment 1139 views

PEKALONGAN, Warta Desa – Amarah warga Kecamatan Buaran yang sempat meledak lewat video viral medio April lalu memang berhasil memancing respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Namun, langkah perbaikan yang dilakukan di ruas jalan Bligo hingga Pakumbulan kini justru menuai kritik baru. Penambalan jalan di area “Kolong Doro” dituding warga hanya sebagai upaya “pemadam kebakaran” untuk meredam kegaduhan di media sosial, bukan solusi infrastruktur yang tuntas.

Perbaikan Pilih Kasih, Lubang Masih Menganga

Pantauan Warta Desa di lapangan pada Jumat (15/05/2026) menunjukkan pemandangan yang kontras. Meski area “Kolong Doro” yang sempat membuat mobil terperosok telah ditambal, perbaikan tersebut terhenti secara mendadak sebelum mencapai SMPN 1 Buaran.

Dari depan sekolah hingga ke arah Pasar Bligo, lubang-lubang besar masih menganga, siap menjebak pengendara yang lengah. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa Pemkab Pekalongan bekerja secara reaktif dan “ora niat” (tidak niat) dalam memberikan hak infrastruktur yang layak bagi pembayar pajak.

Bom Waktu di Jalur Bligo-Wuled

Ketidakseriusan pemerintah daerah semakin terlihat jika menilik ruas jalan dari Bligo menuju Desa Wuled, Kecamatan Tirto. Di jalur ini, warga tidak hanya berhadapan dengan aspal yang hancur lebur, tetapi juga ancaman nyawa dari jembatan ambrol.

Sudah bertahun-tahun jembatan di atas saluran kecil tersebut hanya ditutup pelat baja sebagai solusi darurat. Kini, pelat baja tersebut telah melengkung akibat beban truk bertonase besar yang melintas setiap hari.

Titik Bahaya Utama: Ruas depan PT Pismatex hingga perbatasan Desa Wuled dalam kondisi rusak parah.
Dampak Nyata: Laporan kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang di jalur ini terus berulang, namun belum ada tanda-tanda alat berat akan diturunkan.

Kritik Bukan Kriminal, Tapi Peringatan

Menanggapi fenomena ini, pakar hukum mengingatkan bahwa suara keras warga di media sosial adalah alarm bagi birokrasi yang lamban. Mengkritik fasilitas publik yang membahayakan nyawa bukan hanya hak konstitusional, tetapi dalam perspektif agama merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar—mengingatkan penguasa untuk tidak mendzalimi rakyat lewat pembiaran jalan rusak.

Warga kini mempertanyakan komitmen Plt. Bupati Pekalongan dan dinas terkait. Jika perbaikan hanya dilakukan pada titik yang viral saja, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sedang berada di titik nadir.

“Kami tidak butuh tambal sulam yang hanya bertahan satu musim hujan. Kami butuh jalan yang aman agar bisa bekerja dan menyekolahkan anak tanpa rasa was-was akan kecelakaan,” keluh salah satu pengguna jalan yang melintas di depan Pasar Bligo.

Hingga berita ini diunggah, akses utama penghubung antar-kecamatan ini masih jauh dari kata layak. Publik menanti: Apakah Pemkab akan menunggu jatuh korban jiwa berikutnya sebelum benar-benar bertindak secara menyeluruh? (Tim Warta Desa)