BPJS PBI Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

bpjs pbi Pekalongan semut Wonokerto Berita Desa Kesehatan Layanan Publik by buono on April 4, 2026 add comment 972 views

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).
Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.
Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)