HARAPAN BARU DI TENGAH KUBANGAN LUMPUR: DPR RI RESMI TINDAK LANJUTI ADUAN KERUSAKAN JALAN PULUHAN TAHUN DI BIMA

bima jalan rusak Berita Desa Layanan Publik by buono on Februari 20, 2026 add comment 1314 views

BIMA, Nusa Tenggara Barat, Warta Desa. – Harapan baru muncul bagi warga Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima. Setelah puluhan tahun bergulat dengan infrastruktur yang memprihatinkan, laporan warga terkait kerusakan jalan parah akhirnya resmi ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Aduan yang diajukan melalui sistem SP4N LAPOR dan surat permohonan pengawasan kepada Ketua DPR RI tersebut kini telah tercatat dengan Tracking ID: #9929125. Langkah ini menjadi titik terang bagi percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang meliputi rute Waduruka – Pusu – Kerampi dan Sarae Ruma.

Selama lebih dari dua dekade, warga di Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima, seolah hidup dalam keterisolasian yang dipaksakan oleh keadaan. Setiap kali musim penghujan tiba, ruas jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka berubah drastis menjadi jalur lumpur yang dalam dan mematikan. Namun, penantian panjang tersebut kini menemui babak baru setelah laporan masyarakat secara resmi ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Langkah maju ini bermula dari keberanian warga menyuarakan penderitaan mereka melalui sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR serta pengiriman surat permohonan pengawasan langsung kepada Ketua DPR RI. Laporan yang kini tercatat dengan nomor Tracking ID: #9929125 tersebut secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Waduruka, Pusu, Kerampi, hingga Sarae Ruma di Kecamatan Langgudu. Aduan ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sebuah permohonan agar fungsi pengawasan legislatif hadir secara nyata guna memastikan keselamatan dan hak atas pelayanan dasar masyarakat pedesaan tidak lagi terabaikan.

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut memang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Bagi warga setempat, kerusakan jalan bukan lagi sekadar hambatan perjalanan atau ketidaknyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Ketika jalanan berubah menjadi lumpur yang sulit ditembus kendaraan, akses untuk merujuk pasien dalam kondisi darurat seringkali terlambat, yang dalam beberapa kasus berujung pada konsekuensi fatal. Layanan kesehatan esensial dan bantuan sosial dari pemerintah pun kerap tersendat karena armada pengangkut tidak mampu menjangkau desa-desa di pelosok Langgudu Selatan.

Arief Rachman, selaku pelapor yang mewakili keresahan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sangatlah sederhana dan fundamental. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak sedang menuntut pembangunan jalan yang megah atau mewah, melainkan hanya menginginkan akses yang layak dan dapat dilalui secara konsisten. Menurutnya, akses jalan yang memadai adalah syarat mutlak agar nyawa warga yang sakit dapat diselamatkan dan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di tengah jalur yang rusak parah. Selama puluhan tahun, warga merasa terjebak dalam ketimpangan akses yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan pedesaan.

Dampak dari kerusakan jalan ini juga merembet pada sektor ekonomi dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil bumi seringkali lumpuh total karena biaya transportasi yang melonjak atau bahkan ketiadaan kendaraan yang mau melintasi jalur tersebut. Anak-anak di Langgudu Selatan pun harus berjuang ekstra keras setiap hari hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka, melewati rute yang licin dan berbahaya. Meski berbagai laporan sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan, namun perbaikan menyeluruh yang diharapkan warga tak kunjung terealisasi hingga puluhan tahun lamanya.

Kini, dengan masuknya aduan tersebut ke meja DPR RI, muncul secercah harapan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan segera bersinergi melakukan langkah konkret. Pengawasan dari lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan tekanan positif bagi instansi terkait agar memprioritaskan anggaran dan pembangunan di wilayah yang sudah terlalu lama tertinggal ini. Masyarakat Langgudu Selatan kini hanya bisa berharap bahwa tindak lanjut administratif ini akan segera berubah menjadi deru mesin pengaspal jalan di lapangan, karena bagi mereka, keselamatan nyawa adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan yang terus tertunda. (Redaksi)