Karanganyar, Wartadesa. – Terpilihnya pasangan Fadia A Rafiq-Riswadi (Riswood) sebagai bupati terpilih Kota Santri mengalahkan petahana, Asip Kholbihi, dimungkinkan akan muncul demokrasi yang sehat. Yakni dengan lahirnya oposisi.
Asip Kholbihi pada Senin (08/03) terpilih memimpin partai terbesar di Kabupaten Pekalongan, PKB periode 2021-2026. Ia secara eksplisit menyatakan akan menjadi oposisi terhadap penguasa terpilih saat ini. “PKB akan memjadi mitra kritis pemerintah. Mitra strategis yang kritis,” ujarnya.
Asip bertekad akan menggunakan kekuatan politiknya melalui fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya jika kebijakan pemda tidak berpihak kepada warga banyak, ia akan melakukan kritik terhadap pemerintah.
Tujuannya, menurut Asip, mengingatkan pemerintah dalam rangka amar ma’ruf, watawa saubil haq, serta dalam rangka mengingatkan agar mandat kekuasaan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.
Mungkinkah Oposisi di Tingkat Lokal?
Komposisi partai atau gabungan partai pengusung kepala daerah, sering berbeda dengan komposisi partai/gabungan partai di tingkat nasional. Hal ini yang menyebabkan fungsi partai di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Komposisi koalisi partai di tingkat nasional, jelas terlihat antara PDIP, Golkar dan PKB dalam satu gerbong. Berbeda dengan koalisi di tingkat lokal Pekalongan, PDIP-Golkar versus PKB. Perbedaan komposisi koalisi partai ini memperlihatkan bahwa koalisi partai bukan semata-mata karena faktor ideologis, melainkan faktor pragmatisme.
Penelusuran penulis selama periode Asip Kholbihi menjabat sebagai Bupati Pekalongan (2015-2020), beberapa kali fraksi PDIP menyoroti kebijakan pemerintah (baca pemda). Seperti dilakukan oleh Sumar Rosul melalui Komisi II DPRD yang melakukan kritik pedas terkait pengadaan dan harga sembako untuk bantuan warga terdampak Covid-19. Meski demikian pengadaan sembako bantuan Covid-19 masih tetap menggunakan harga eceran.
Sumar Rosul sempat menyorot buruknya penanganan banjir di Wonokerto. Banjir Februari 2021 yang tak kunjung surut, menjadikan warga marah dan membobol tanggul kali Mrican agar air dipermukiman masuk ke sungai. Namun DPRD alpa menyoroti progres penanganan banjir dan rob serta pencemaran limbah industri (bencana ekologis) dalam Masterplan RPJMD Kabupaten Pekalongan dalam RTRW (2019 – 2023).
Fraksi PDIP sangat getol menyoroti maraknya toko modern berjaringan yang tidak memiliki ijin (ilegal). Namun hingga saat ini, kehadiran toko modern berjaringan makin marak dan mengancam eksistensi toko-toko kecil dan pedagang pasar tradisional.
Dari gambaran beberapa kasus diatas, peran oposisi sudah muncul pada tataran lokal, namun kurang kuat daya dorongnya, akibat banyak faktor. Termasuk komposisi partai antara pusat dan daerah yang berbeda.
Kembali ke-niat PKB yang akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Fadia-Riswood mendatang, akankah partai rival pasangan bupati-wakil bupati terpilih, yakni, PKB, PPP, Gerindra kuat secara kelembagaan untuk melakukan kritik positif-konstruktif terhadap kebijakan pemda yang tidak berpihak kepada warga kebanyakan. Bukan hanya melakukan kritik tapi, utamanya mengawal kebijakan dari awal hinga akhir yang berorientasi publik (warga kebanyakan).
Jika sebelumnya oposisi dicitrakan sebagai hal yang negatif. Oposisi di tingkat lokal diharapkan mampu menjadi kekuatan penyeimbang kebijakan pemerintah daerah. Ini jelas membutuhkan kesamaan ideologi dari partai koalisi yang tergabung. Jika tidak, alih-alih menjadi mitra kritis pemerintah daerah, partai-partai tersebut akan mengambil jalan pragmatis, apalagi jika peta kontestasi di tingkat nasional berubah.
Sadar ataupun tidak sadar, akar rumput (baca warga) kerap menyatakan kritik sosial dan ketidak-puasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Media sosial menjadi medio (kanal) untuk mengungkapkan ‘uneg-uneg’ mereka.
Potensi akar rumput tersebut dapat dimanfaatkan oleh Asip Kholbihi, yang mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi. Jika tujuan utamanya adalah amar ma’ruf, watawa saubil haq, serta dalam rangka mengingatkan agar mandat kekuasaan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.
Jika tidak! Warga sudah terbiasa menjadi oposisi menurut versi dan kemampuan mereka. (Buono)
Meski sudah ada pemecah ombak, abrasi terus menggerus Pantai Depok Pekalongan (12/10)
Polsek Sragi membantu mengatur lalu lintas di depan SMA Negeri 1 Sragi, Jum'at (14/10). Foto : Read more
https://youtu.be/-ifv0wgTxAM Pesisir pantai siwalan hingga wonokerto Kab. Pekalongan terus terkikis, Pemukiman warga terus terancam hilang. Sebagian rumah warga sudah tidak Read more
Kedungwuni, Wartadesa. - SD Negeri Tangkilkulon, Kecamatan Kedungwuni - Pekalongan meraih juara pertama dalam lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Read more
