Karanganyar, Wartadesa. – Rabu ( 03/02) Ratusan warga Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan mendatangi lokasi Galian C yang beradi di Desa Pododadi (Kali Blimbing). Ratusan warga tersebut menuntut ditutupnya aktivitas galian dan mengembalikan kondisi sungai seperti semula, warga juga mengekspresikan tuntuan dengan beragan tulisan dikertas yang mereka bentangkan di lokasi demo.
Salah satu warga Kutosari, Maulana mengatakan, “Kerusakan sangat meresahkan kami menuntut aktivitas galian segera ditutup,” tegasnya.
Menurut Maulana, galian C tersebut tidak bisa dilakukan karena ijin dan pelaksanaan galian C di lokasi yang berbeda. “Ijinnya di di Desa Pododadi tapi aktivitasnya merambang ke Kutosari ” hela Maulana.
Kabid Amdal dan Ijin Lingkungan Hidup, Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan, Yarochim, ketika di lokasi mengatakan, “Kami tentu berpihak kepada masyarakat. Jika lebih banyak masyarakat yang dirugikan.” Katanya.
Sementara itu, Sakdullah, aktifis LSM Lingkungan FORLINDO, menilai penolakan kegiatan penambangan di Pododadi oleh warga Kutosari menunjukkan bahwa dinas terkait perijinan tambang galian C koordinasinya berantakan, sehinga semua pihak terkesan cuci tangan. Padahal prosedur ijin melewati tahap yang begitu panjang dan rumit.
“Dari sosialisasi pemerintah desa terdampak, penetapan ordinat, informasi tata ruang oleh BAPPEDA setempat hingga rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi dan PSDA TARU Provinsi.” Ketika dikemudian hari, lanjut Sakdullah, ada penolakan dari pihak tertentu, semakin menguatkan indikasi mal-administrasi proses perijinannya, sehinga simpul masalah ini harus dituntaskan.
“Saling intervensi masih mendominasi modus kegiatan penambangan galian C,” kata Sakdullah.
Menurut Sakdullah, penambangan di Pododadi banyak faktor yang menjadi penyebab, “Khususnya masalah penambangan di Pododadi, ada banyak faktor penyebabnya. Seperti indikasi ITR yang tidak menjelaskan rinci status administrasi wilayah tambang.”
Sakdullah menambahkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pekalongan sering bergeser karena beberapa faktor. “Sedangkan sungai di Kabupaten Pekalongan sejarahnya juga sering bergeser, Das-nya yang disebabkan banyak faktor seperti bencana banjir maupun dampak penambangan rakyat setempat,” terangnya.
Menurut Sakdullah mestinya Pemda lebih fokus kepada potensi sengketa seperti sekarang karena era pemerintahan sekarang yang sedang mengejar infrastruktur dan sungai menjadi incaran pemodal-pemodal dari luar. Pungkasnya. (Eva Abdullah)
[caption id="attachment_1300" align="aligncenter" width="768"] Polsek Sragi membantu mengatur lalu lintas di depan SMA Negeri 1 Sragi, Jum'at (14/10). Foto : Read more
[caption id="attachment_1331" align="aligncenter" width="768"] Warga terdampak tol di desa Bulakpelem, Sragi ini mulai membongkar rumahnya secara swadaya. (15/10) Foto : Read more
[caption id="attachment_1372" align="alignnone" width="717"] Ilustrasi: Rembang akan melaksanakan pilkades bagi 43 desa secara serentak pada 30 Nopember 2016 mendatang. Rembang, Read more
