close
Sosial Budaya

Kenaikan UMP Tak Sampai Satu Persen

ganjar1
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Foto: muria news

Semarang, Wartadesa. – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 mengalami kenaikan tidak sampai satu persen. Yakni 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Meski sebelumnya asosiasi buruh menuntut kenaikan UMK sebanyak 16 persen. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022.

Penetapan UMP diteken Ganjar dengan Keputusan Guberrnur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan terbitnya SK tertanggal tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022  sebesar Rp1.812.935.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Ganjar.

Ganjar menyebut bahwa dengan penetapan UMP ini perusahaan wajib menyusun struktur upah. Dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah adalah perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, dengan memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

Sementara itu dalam rilis Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT) yang dimuat dalam laman media sosial Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Rabu (17/11) buruh meminta agar besaran kenaikan Upah Mimimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 16 persen.

Menurut ABJT, penetapan UMK 2022 harus dilakukan berdasarkan rumusan “UMK berjalan + kebutuhan di masa pandemi Covid 19 = upah 2022”, bukan mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun secara rinci, kebutuhan selama pandemi Covid-19 yang realistis dibutuhkan buruh adalah sebagai berikut; Masker N.94 Rp 115.000, Hand Sanitizer Rp 90.000, Sabun Cair 150 ml Rp 29.600, Vitamin Rp 75.000, Pulsa/Kuota/Daring/Indihome Rp 100.000, biaya kenaikan air bersih 50 persen Rp 40.000. Total kebutuhan di masa pandemi Rp 449.600. Dari kebutuhan selama pandemi itu, selama ini buruh hanya mendapatkan subsidi dari pemerintah Rp 1.200.000/tahun. Maka UMK 2022 wajib naik 16 persen!

Contoh penghitungan, Kota Semarang, yakni UMK 2021 Rp 2.810.000 + Rp. 449.600. Maka UMK Kota Semarang pada 2022 yakni Rp 3.259.600, atau naik 16 persen.

Selain menuntut kenaikan UMK sebesar 16 persen, ABJT menolak  Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Aliansi Buruh Jawa Tengah merupakan gabungan buruh di Jawa Tengah, masing-masing: Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Serikat Pekerja (SP)- Pungkook Bersatu Grobogan (PUBG), Federasi Serikat Pekerja Retail Indonesia (FS PRIN), Serikat Buruh Kerakayatan (SERBUK) Jawa Tengah, Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS), Serikat Buruh Mandiri Coca-Cola (SBMCC), Federasi Serikat Buruh Readimik dan Konstruksi (FSBRK), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI – LBH) Semarang, dan Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah. (Buono, dengan tambahan berbagai sumber)

Terkait
Tarik ulur pengusaha dan buruh, UMK Batang dan Pekalongan belum jelas

Batang, WartaDesa. - Selain Kabupaten Pemalang yang belum ada kejelasan terkait naiknya UMK (Upah Minimum Kabupatem/Kota), dua kabupaten di sebelahnya Read more

Ribuan buruh di Kota Pekalongan terimbas Covid-19

Kota Pekalongan, Wartadesa. - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan mencatat 3.094 buruh di Kota Batik  terkena imbas Read more

Status PHK tak jelas, karyawan PT Sendi Pratama adukan ke pengawas

Semarang, Wartadesa. - PSP Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Sendi Pratama  Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah melaporkan permasalahan ratusan Read more

SPN: UMK 1,8 juta memberatkan kaum buruh

Kajen, Wartadesa. - Kenaikan Upah Mimimun Kabupaten/Kota (UMK) yang diusulkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Read more

Tags : buruhUMP Jateng