close
Layanan PublikSosial Budaya

SPN: UMK 1,8 juta memberatkan kaum buruh

spn
ilustrasi

Kajen, Wartadesa. – Kenaikan Upah Mimimun Kabupaten/Kota (UMK) yang diusulkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan,  yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sebesar Rp. 1,8 juta dinilai memberatkan bagi kaum buruh. Hal tersebut diungkapkan oleh  Ketua DPD Komite Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Pekalongan Turmudi, Kamis (01/11) kemarin dalam Rapat Dewan Pengupahan dalam Pembahasan UMK 2019 di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

“Kenaikan UMK menjadi Rp 1,8 juta dianggap sangat memberatkan. Pekerja tidak minta upah tinggi tapi yang layak. Buruh Kabupaten Pekalongan sudah mengusulkan UMK 2019 sebesar Rp 2,1 juta dan nominal itu dihitung berdasarkan data di lapangan.” Tutur Turmudi.

Menurut Turmudi, adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 dirasa merugikan, karena beberapa pasal justru menguntungkan pengusaha. Kami tetap menolak penghitungan UMK berdasarkan PPNomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan. Sesuai dengan keputusan organisasi, buruh tidak akan menandatangani rencana hasil besaran UMK 2019 ini.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Pekalongan Ali Soleh mengemukakan, pemerintah sudah membuat undangundang atau peraturan, tapi banyak pihak yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, salah satunya struktur skala upah. Sebab, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Pekalongan belum membuat itu. ”Kami berharap setelah ini selesai akan dibahas upah sektoral mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan di bidang konfeksi sehingga bisa menggunakan upah sektoral,” ujar Sholeh.

Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pekalongan Sarwo Hadi Wibowo menyebutkan, sejak pemberlakuan PP Nomor 78 Tahun 2015 sebenarnya dari serikat buruh menolak, karena penggunaan survei yang digunakan adalah lima tahun lalu sehingga sangat merugikan. ”Kami meminta ada terobosan dari pemerintah.” Sementara itu, dari hasil pembahasan kali ini didapatkan, UMK 2019 yang dihitung berdasarkan PP No 78 Tahun 2018 sebesar Rp 1,8 juta. Dari serikat pekerja baik SPN, KSPN maupun SPSI menolak hasil tersebut serta tidak mau menandatangani berita acara dan meminta besaran UMK 2019, yaitu sesuai dengan usulan buruh sebesar Rp 2,1 juta.

Sementara itu,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Edi Herijanto mengemukakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan harus melaksanakan rapat pembahasan UMK 2019 guna memberi rekomendasi kepada Bupati yang nanti akan mengusulkan kepada Gubernur untuk bisa mendapatkan penetapan.

”Tiga komponen yang dijadikan dasar penghitungan UMK 2019, yaitu UMK 2018 Rp 1,7 juta, inflasi 2,88%, dan pertumbuhan ekonomi 5,15%. Rumusan yang digunakan, yaitu UMK yang berjalan ditambah persentase UMK 2018 ditambah 8,03% dibagi 138.000, sehingga UMK 2019 sesuai dengan formula direncanakan itu Rp 1,8 juta,” ungkap Edi.

Edi menambahkan bahwa rekomendasi kepada gubernur maksimal pada 5 Nopember mendatang dan penetapan UMK sekitar  18-21 November 2018. Edi menambahkan, pihaknya kedepan akan menghitung UMK sesuai dengan formula dan selanjutnya meminta tanggapan Dewan Pengupahan.

Seperti diposting dalam laman Warta Desa sebelumnya, puluhan buruh melakukan aksi longmarch dari markas DPD SPN Kabupaten Pekalongan di jalan Jatilondo, Pandanarum Kecamatan Tirto ke Kajen untuk membahas penetapan besaran UMK, kemarin.  (WD)

Tags : buruhUMK

Leave a Response