close
Hukum & KriminalLayanan Publik

Mekanisme penyaluran BPNT dinilai kurang tertata baik

fpb

Kajen, Wartadesa. – Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai kurang tertata dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah pada penerima bantuan. Selain itu, pengadaan dan distribusi batuan juga tidak dikelola dengan baik, terpusat pada petugas PKH (Program Keluarga Harapan). Demikian disampaikan oleh  Bambang Susilo, Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Pekalongan bangkit Kabupaten Pekalongan saat menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Pekalongan, Kamis (16/01).

“Mengenai BPNT, mekanismenya kurang tertata dengan baik, tata kelola pengadaan dan distribusi berasnya, sehingga menimbulkan berbagai masalah pada penerima bantuan dan terciptanya pengelolaan yang tersentral oleh petugas PKH,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, permasalahan penyaluran BPNT di Kota Santri terkendala pada jauhnya lokasi E-warung dengan warga penerima manfaat. “E-warung juga banyak menimbulkan masalah, karena lokasi E-warungnya ternyata lebih jauh dari para penerima manfaat sehingga memerlukan biaya transportasi yang tinggi dan membuat para penerima manfaat mengeluh,” imbuhnya.

Kedatangan LSM Forum Pekalongan Bangkit ke Kejari Pekalongan bukan kali pertama, sebelumnya mereka pernah menyambangi kantor yang berada di Jalan Raya Teuku Umar No 1 Kajen  untuk mendukung Kejari dalam penegakan hukum di Kota Santri.

” Kami datang kesini ( Kejaksaan Kajen_red ) dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kabupaten Pekalongan, setidakya kami sebagai warga Kabupaten Pekalongan berharap supaya Kabupaten Pekalongan ini lebih maju dan bersih disemua sektor.” Ucap Bambang.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto, SH mengapresiasi kedatangan LSM tersebut. ” Kami tentu ucapkan terimakasih atas informasi dan kunjungan kawan – kawan semua ” Sebut Bambang Widianto, SH. ( Eva Abdullah )

Tags : bpntewarongPekalonganPKH