Pemkab bagikan insentif, Guru dan Tendik Sekolah Menengah swasta tak tersentuh

gtt guru insentif ptt sekolah swasta swasta tendik Pendidikan by buono on Juni 6, 2018 add comment 3591 views

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menyerahkan tunjangan kesejahteraan/insentif secara simbolis kepada guru dan tenaga kependidikan di Kajen, Rabu (06/06)

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, pagi tadi, Rabu (06/06), menyerahkan secara simbolis insentif atau dana kesejahteraan bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan non PNS tingkat TK, SD, SMP sederajat. Insentif dengan besaran Rp. 500 ribu perbulan diberikan kepada 1.559 orang dan sebanyak 355 orang mendapatkan insentif sebesar Rp. 200 ribu.

Perbedaan penerimaan insentif tersebut dikarenakan penerima insentif dengan besaran RP. 200 ribu tersebut telah menerima insentif dari pemeritah pusat.

Insentif sebesar Rp. 200 ribu juga diberikan kepada 2.149 pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Selain itu sebanyak 829 lembaga TPQ, 443 Diniyah dan 8 lembaga pendidikan non Islam menerima insentif dengan besaran Rp. 2 juta pertahun untuk lembaga sedang para pendidiknya menerima Rp. 410 ribu pertahun.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh bupati di Kajen selepas menghadiri Apel Gelar Pasukan Ketupat Candi 2018 Polres Pekalongan di Jalan Mandurorejo Kajen, sekaligus peluncuran e-BOS.

Perbaikan kesejahteraan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di tingkatan TK hingga SMP, tidak dirasakan oleh rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di tingkatan sekolah menengah swasta. Mereka tak tersentuh perbaikan kesejahteraan, baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

Paska peralihan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, guru dan tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah swasta tidak diperhatikan kesejahteraaanya.

“Tunjangan kesejahteraan hanya diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di SMA/SMK Negeri saja, sementara yang swasta tidak ada insentif dari pemerintah,” tutur Faiq, salah seorang tenaga kependidikan di sebuah SMA Kabupaten Pekalongan.

Faiq menambahkan, seharusnya pemerintah tidak pilih kasih kepada guru dan tenaga pendidikan di tingkat SMA/SMK swasta, “Ya seharusnya jangan dipilah-pilah … jangan dibedakan antara (sekolah) negeri dan swasta… wong kita sama-sana ikut berjuang mencerdaskn bangsa… kalo yang dapet cuma (yang bekerja di sekolah) negeri tok, yang di urusi dikit-dikit yang negeri… sedangkan yang swasta tidak. Ngapain pemerintah meng-IYA-kan (memperbolehkan) adanya sekolah milik swasta? Nek koyo ngono yo dadi negeri kabeh wae sekolahane…” Lanjutnya.

Keprihatinan yang sama diungkapkan oleh Umar, salah seorang tenaga kependidikan di sebuah SMK di Kota Santri. Menurutnya paska pindahnya kewenangan pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK ke provinsi, nasib mereka tidak diperhatikan.

“Setelah dipindah wewenang kan, nasib guru dan TU pendidikan menengah ora terpikirkan .. ditambah guru dan tendik swasta yang sampai saiki durung tercover baik pemerintah kabupaten, provinsi, opomaneh pusat,” tutur Umar.

Menurut Umar, isu pemberian insentif kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah menengah swasta sudah lama ditunggu realisasinya. “Isu tentang intensif kui kan sebenere wes sejak bupati yang sekarang menjabat… Yo wes ditunggu-tunggu baik guru maupun tendik… Tapi yo ngono, dampak pindahe wewenang dikmen ke provinsi gawe gigit jari…” Pungkasnya.

Tenaga kependidikan lainnya, Fredi berharap agar ada perhatian dari pemerintah provinsi. “Untuk hal tersebut sih menurut pendapat saya pribadi pemerintah provinsi harus tetap memperhatikan dan bahkan menimbang tentang pembagian insentif bagi guru atau tendik sekolah swasta, biar bagaimanapun mereka adalah pahlawan bagi generasi bangsa yang harus di openi (bahasa jawa),” ujarnya.

Fredi menilai pemberian insentif kepada guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah hanya pada sekolah negeri saja, sementara di tingkatan kabupaten mereka juga diabaikan membuat kecemburuan sosial yang tinggi.

“Ya harapannya, pemeritah kabupaten dan provinsi mencari solusi bersama, bagaimana memperhatikan kesejahteraan kami, tenaga ‘luar negeri’ ini,” pungkas Fredi.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang saat ini sedang cuti karena mengikuti Pilgub, mengungkapkan bahwa tunjangan untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK negeri mencapai Rp. 2 tliliun.

Menurut Ganjar, saat transisi, GTT dan PTT (guru dan tenaga kependidikan tetap) di sekolah swasta belum mendapatkan tunjangan, karena keterbatasan anggaran pemerintah provinsi.

Selain persoalan keuangan daerah, juga terdapat regulasi di tingkat pusat. Yaitu kebijakan kompensasi pada GTT dan PTT memang membedakan antara negeri dan swasta. Jika regulasinya diubah, kata Ganjar, maka Pemprov akan mengalokasikan anggaran seluruhnya. (Eva Abdullah)