Penerima bantuan PKH Kabupaten Pekalongan akan diberi tanda

Pekalongan PKH tanda bagi penerima PKH Layanan Publik Sosial Budaya by buono on Maret 24, 2019 add comment 3929 views

Ilustrasi. Stiker penerima PKH yang dipasang pada penerima manfaat di Kabupaten Brebes

Kajen, Wartadesa. – Harapan warga Kota Santri agar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dengan memberi tanda pada rumah penerima manfaat, sudah menjadi wacana Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Harapan warga tersebut diungkapkan beberapa bulan lalu dalam pesan maupun komentar yang ada di laman media sosial Warta Desa.

Menurut Kabid Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Munif, pemberian tanda pada pada penerima manfaat PKH menjadi wacana dalam rapat yang digelar bersama Satgas Bansos. Menurutnya dalam rapat muncul usulan pemberian tanda merah sebagai penanda keluarga miskin.

“Berdasarkan rapat kami dengan Satgas Bansos memang ada wacana untuk memberi tanda di rumah penerima manfaat PKH. Misalnya, di rumah itu diberi tanda merah sebagai tanda keluarga miskin,” ujar Munif kemarin.

Munif menambahkan, pihaknya akan mengkomunikasikan hasil rapat tersebut kepada Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Pemberian tanda bagi keluarga penerima PKH telah dilakukan Pemkab Brebes dengan memasang stiker, lanjut Munif.

Saat ini, sebanyak 34.450 penerima PKH di Kabupaten Pekalongan. Komponen penerima manfaat PKH, menurut Munif adalah ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah. Kedua, lanjut dia, komponen pendidikan meliputi pendidikan SD sederajat, pendidikan SMP sederajat, pendidikan SMA sederajat, dan anak usia 6 hingga 21 tahun belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Sedangkan, komponen ketiga adalah kesejahteraan sosial berupa penyandang disabilitas berat dan lansia di atas usia 70 tahun.

Jumlah dana tetap yang diterima oleh masing-masing penerima PKH adalah Rp. 550 ribu pertahun. Pendidikan SD Rp. 900 ribu, SMP Rp. 1,5 juta, dan SMA Rp. 2 juta pertahun. Jumlah bantuan untuk balita, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp. 2,4 juta pertahun.

Pencairan dana PKH, lanjut Munif, dilakukan tiga bulan sekali langsung ke rekening penerima manfaat sesuai dengan komponen.

Pihak Dinas Sosial telah melakukan verifikasi faktual secara rutin. Verifikasi tersebut dimaksudkan agar program tepat sasara. Munif menambahkan, sebanyak 1.521 penerima PKH tidak mendapatkan bantuan pada tahun 2018 lantaran komponen yang ada sudah tidak ada. Sementara 50 keluarga telah mengundurkan diri karena sudah mampu, dan 155 keluarga dikeluarkan dari penerima PKH karena setelah diverifikasi faktual, sudah mampu. (WD)