Sempat diboikot, akhirnya RAPBD-P Kota Pekalongan disahkan

boikot rapat paripurna rapbd-p Politik by buono on Agustus 27, 2017 add comment 2792 views

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Setelah sempat diboikot oleh empat fraksi, rapat paripurna penetapan APBD-Perubahan tahun 2017, Jumat (18/8) malam lalu. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan mengesahkan Raperda APBD Perubahan tahun 2007 menjadi Perda dalam sidang paripurna pada Sabtu (26/8).

Seperti diberitakan Wartadesa sebelumnya, pemboikotan rapat paripurna tersebut, disinyalir karena pengalihan anggaran penanganan rob oleh Pemkot sebesar Rp. 20 milyar yang dianggarkan oleh APBD, akan dialihkan untuk pembangunan Interchange tol (pintu tol) yang mengarah ke grosir batik Setono. Hal demikian dinilai mengusik perasaan warga yang bertahun-tahun terendam rob.

Baca: Dana rob dialihkan untuk Interchange tol, anggota DPRD Kota Pekalongan boikot paripurna penetapan APBD-P 2017

Arya Bima, Anggota DPRD Kota Pekalongan, menganggap bahwa RAPBD-P tidak pro rakyat. Pasalnya pengalihan anggaran rob sebesar Rp 20 miliar ke Interchange tol tidak pro korban rob yang selama ini sudah menderita.

Makanya saya dan teman-teman dari PPP, PDI-P dan PKS tidak hadir dalam sidang paripurna pengesahan RAPBD-P, ujar Arya Bima.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, Alf ‘Alex’ Arslan mengungkapkan bahwa alasan ketidak hadiran anggota dewan karena dana penanggulanangan rob dialihkan ke interchange tol, hanya akal-akalan belaka.

Alex, sapaan Walikota mengatakan anggaran penanggulangan banjir rob dari APBD Kota Pekalongan senilai Rp. 20 miliar memang dialihkan untuk interchange exit tol. Supaya Pemkot mengirit anggaran Rp 70 miliar.

Adanya ontran-ontran tersebut membuat sidang paripurna DPRD, sebelumnya, tidak memenuhi kourum karena ketdakhadiran sejumlah anggota dewan sehingga pengesahan APBD Perubahan terpaksa harus ditunda.

Achmad Alf Arslan Djunaid mengungkapkan setelah disahkannya RAPBD-P maka anggaran yang agak terlambat akan segera dikejar sampai akhir 2017 mendatang.

Sehingga harapannya mulai Senin 28 Agustus 2017 anggaran tersebut sudah mulai bisa diimplementasikan untuk urusan yang darurat seperti untuk melanjutkan pembangunan Pasar Anyar maupun untuk pembayaran gaji tenaga kegiatan.

Dari 30 angota DPRD Kota Pekalongan, rapat paripurna ini dihadiri oleh 23 orang. (WD)