close
petisi bumida

Wonopringgo, Wartadesa. – Paska dilayangkannya surat peringatan dari Dinas Pekarjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-Taru)  Kabupaten Pekalongan, tanggal 23 Mei 2019 tentang pengosongan lahan, warga Pegaden melalui Paguyuban Warga DAMIDA (Daerah Milik Jalan) Jalan Raya Surobayan-Sedayu, Kabupaten Pekalongan, melayangkan petisi ke Pemkab Pekalongan, Senin (01/07).

Mukhsinin, koordinator Paguyuban mengungkapkan, pihaknya keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan terkait pengosongan lahan pada bulan Juli 2019 mendatang. “Kami berkeberatan dengan kebijakan pengosongan lahan di sepanjang jalan Sedayu-Surobayan pada bulan Juli ini,” tuturnya.

Mukhsinin meminta Pemkab Pekalongan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut lantaran banyak penghuni DAMIDA yang menggantungkan hidup dan pekerjaanya di daerah tersebut, serta terancam hilang mata pencahariannya. “Setidaknya ada 55 sampai 60 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi yang berjalan pada bangunan tersebut. Jika digusur, mata pencaharian mereka akan hilang,” lanjutnya.

Mukhsinin menambahkan, pihaknya meminta Pemkab Pekalongan untuk wajib memberi tempat pengganti, atau relokasi jika terpaksa harus dilakukan penggusuran dengan ditandai dengan surat resmi Pemkab Pekalongan sebelum proses penggusuran dilakukan.

“Warga kawasan jalan Surobayan-Sedayu mendukung pembangunan kawasan tersebut. Intinya kami mendukung program pemerintah, namun kami minta diberi tempat pengganti. Atau direlokasi ke tempat yang lebih baik,” lanjut Mukhsinin.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forlindo, Islah mengungkapkan bahwa sedianya Pemerintah Kabupaten Pekalongan bijak dalam  menyikapi kasus penggusuran lahan tersebut.  “Pemkab sedianya bijak dalam menyikapi kasus tersebut dengan memandang beberapa aspek, baik aspek hukum, sosial, ekonomi dan aspek kemasyarakatan,” ujarnya. (Eva Abdullah)

Tags : damidagusurpetisiWonopringgo